Roy Suryo laporkan Eggi Sudjana soal penistaan agama. Oposisi malah sibuk ribut sendiri, jangan-jangan ini skenario “spin-off” baru?

PinterPolitik.com

“Splitting the opposition is cheaper than crushing it.” – Dan Slater dalam Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (2010)

Sore itu, di sebuah sudut coffee shop Jakarta Selatan, Cupin duduk termenung menatap layar gawai sambil menyesap americano-nya. Suara mesin espresso dan riuh rendah pekerja kreatif di sekelilingnya tak mampu memecah fokus yang tertuju pada sebuah tajuk berita absurd.

Jempolnya berhenti menggulir laman berita online, terpaku pada drama personal yang melibatkan dua ikon perlawanan: Roy Suryo dan Eggi Sudjana. Berita itu bukan tentang kebijakan ekonomi makro yang membosankan, melainkan sebuah konflik tak terduga yang mengubah kawan menjadi lawan.

Di benaknya, dua nama ini adalah “duo dinamis” yang selama ini konsisten berada dalam semesta oposisi Indonesia. Mereka adalah kawan seiring dalam barisan yang paling vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.

Namun, hari ini naskah cerita seolah dirombak total oleh penulis skenario tak terlihat yang ingin mengubah alur permainan. Roy Suryo melaporkan Eggi Sudjana dengan tuduhan yang sangat “seksi” dan sensitif di telinga hukum: penistaan agama.

Pemicunya terdengar seperti dialog dalam film kolosal, di mana Eggi membuat analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun dengan lemah lembut. Bagi Eggi, kedatangannya menemui Jokowi di Istana adalah implementasi murni dari ajaran bijak tersebut.

Sebaliknya, bagi Roy Suryo, menyamakan situasi politik kontemporer dengan kisah nabi adalah sebuah delik serius yang tak bisa ditoleransi. Cupin tersenyum kecut, teringat betapa ironisnya situasi ini mengingat rekam jejak Roy yang pernah tersandung kasus serupa.

Roy Suryo, yang pernah terjerat kasus meme stupa Borobudur, kini justru menggunakan instrumen “penistaan agama” untuk memukul rekannya sendiri. “Ini plot twist yang terlalu rapi untuk sebuah kebetulan,” gumam Cupin pelan tanpa memedulikan orang di meja sebelah.

Dalam kacamata Cupin, konflik ini bukan sekadar percekcokan dua pria paruh baya, melainkan tanda runtuhnya sebuah blok oposisi sipil. Koalisi yang dibangun atas dasar “musuh bersama” tiba-tiba saja kehilangan relevansinya dan hancur dari dalam.

Publik yang tadinya fokus menuntut pembuktian ijazah, kini terpecah konsentrasinya ke arah perdebatan teologis yang melelahkan. Kolom komentar tak lagi dipenuhi tuntutan transparansi ijazah, melainkan perdebatan sengit tentang metafora Firaun dan Musa.

Cupin membayangkan ada seseorang di balik layar yang sedang tertawa puas sambil memakan popcorn melihat kekacauan ini. Peristiwa ini sukses mengubah genre tontonan publik dari thriller politik investigasi menjadi drama courtroom yang penuh intrik personal.

Soliditas oposisi hancur lebur tanpa pemerintah perlu mengeluarkan satu pun pernyataan resmi untuk membubarkan mereka. Mereka bubar karena bertikai sendiri, menyisakan puing-puing perpecahan yang menguntungkan penguasa.

Kejadian ini mengingatkan Cupin pada fenomena spin-off dalam industri hiburan ketika serial utama sudah berjalan terlalu panjang. Ketika penonton mulai bosan, solusinya adalah membuat cerita sampingan yang fokus pada konflik antar-karakter pendukung.

Akibatnya, isu substansial menguap seketika dan digantikan oleh sensasi artifisial yang lebih menghibur namun dangkal. Sambil menutup aplikasi berita, Cupin mulai bertanya-tanya tentang nature atau sifat alami dari kejadian aneh ini.

Apakah retaknya hubungan Roy dan Eggi ini murni karena perbedaan prinsip teologis yang tiba-tiba muncul di permukaan? Ataukah ini adalah babak baru yang sengaja dirancang dalam skenario besar politik nasional untuk mengamankan sisa masa jabatan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Politik Adalah Franchise Film

Cupin memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasinya melayang ke sebuah gedung bioskop megah yang menayangkan berbagai film. Dalam bayangannya, politik tak ubahnya sebuah industri perfilman raksasa yang dikelola oleh produser-produser cerdik.

Di dunia sinema, ada istilah populer yang dikenal sebagai spin-off, sebuah karya naratif baru yang berasal dari cerita yang sudah ada. Sederhananya, ini adalah taktik memperpanjang nafas franchise dengan berfokus pada aspek detail atau karakter lain dari cerita aslinya.

Tujuan spin-off seperti Minions atau Hobbs & Shaw biasanya untuk memperluas semesta cerita agar penonton tidak bosan. Namun, dalam “bioskop politik”, Cupin menyadari bahwa spin-off memiliki fungsi yang jauh lebih pragmatis dan Machiavellian.

Ia teringat pada buku The Third Revolution karya Elizabeth C. Economy yang pernah dibacanya di perpustakaan kampus. Economy menarasikan bagaimana Xi Jinping melakukan “pembersihan” besar-besaran dengan dalih kampanye anti-korupsi yang terlihat heroik.

Namun, jika dibaca teliti, narasi anti-korupsi itu hanyalah sebuah spin-off untuk menutupi konsolidasi kekuasaan absolut. Kasus Bo Xilai dijadikan drama hukum yang menyita perhatian publik Tiongkok, sementara Xi menyusun ulang konstitusi di layar utama.

Pikiran Cupin kemudian melompat ke Rusia, teringat sosok Vladislav Surkov yang sering disebut sebagai “dalang” teater politik Kremlin. Dalam buku Nothing Is True and Everything Is Possible karya Peter Pomerantsev, dijelaskan bagaimana Surkov menciptakan partai oposisi palsu.

Surkov mendanai kelompok neo-Nazi sekaligus kelompok anti-fasis, membiarkan mereka bertarung di jalanan sebagai tontonan rakyat. Itu semua adalah spin-off agar rakyat Rusia bingung membedakan lawan dan kawan, sehingga Putin tetap menjadi satu-satunya simbol kestabilan.

Tak jauh berbeda dengan Turki, seperti analisis Soner Cagaptay dalam bukunya The New Sultan. Erdogan sangat ahli menciptakan spin-off perpecahan di kubu lawan dengan memanfaatkan isu identitas yang sensitif.

Ketika enam partai oposisi mencoba bersatu, Erdogan membiarkan isu Kurdi memecah mereka dari dalam hingga koalisi itu goyah. Salah satu anggota koalisi keluar-masuk, membuat publik lelah menonton drama tersebut dan akhirnya kembali memilih Erdogan.

Konsep spin-off politik ini bekerja efektif dengan cara menggeser sorotan lampu panggung ke arah yang diinginkan sutradara. Ketika sorotan diarahkan ke pertengkaran Roy dan Eggi, area kebijakan krusial yang sedang diteken menjadi gelap dan luput dari pengawasan.

Sebagai penonton di bioskop ini, Cupin merasa rakyat seringkali dipaksa menonton film yang tidak pernah mereka pesan di loket. Mereka ingin menonton film “Kesejahteraan”, tapi operator bioskop justru memutar film “Drama Perpecahan Elite” yang penuh sensasi.

Di sinilah pertanyaan besar itu kembali menghantui Cupin tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali proyektor di Indonesia. Jika Xi Jinping, Putin, dan Erdogan adalah sutradara kawakan, lantas siapa sutradara di panggung Indonesia saat ini?

Apakah pola perpecahan yang menimpa oposisi ini hanya kebetulan sejarah semata? Ataukah ini adalah sebuah orkestrasi yang disengaja untuk memecah konsentrasi publik dari isu yang lebih mendesak?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Sinematik di Sekitar Jokowi

Hujan mulai turun di luar jendela, membasuh debu Jakarta namun tak bisa membasuh memori Cupin tentang politik satu dekade terakhir. Jika kasus Roy Suryo adalah episode terbaru, maka ini bukanlah spin-off pertama yang tayang dalam “Jokowi Cinematic Universe”.

Ada pola berulang yang konsisten, di mana kekuatan penyeimbang selalu berakhir dengan cerita perpecahan internal mereka sendiri. Cupin teringat masa awal pemerintahan saat PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Itu seperti episode pilot dari serial panjang ini, di mana konflik partai berlambang Ka’bah itu menyita energi hingga bertahun-tahun. Pada akhirnya, kubu yang merapat ke pemerintah-lah yang mendapatkan legitimasi hukum, mengubah partai oposisi menjadi mitra koalisi.

Ingatan Cupin lantas melayang ke “film aksi” paling menegangkan tahun lalu: Partai Demokrat. Upaya pengambilalihan partai oleh Moeldoko melalui KLB Deli Serdang adalah spin-off yang sangat vulgar dan terbuka.

Dan Slater dalam bukunya Ordering Power sering membahas fenomena pengelolaan oposisi di Asia Tenggara ini. Rezim di kawasan ini cenderung mengelola oposisi dengan memecah atau mengkooptasinya, bukan dengan memberangusnya secara fisik.

Meskipun upaya Moeldoko gagal secara hukum, efek spin-off-nya berhasil membuat Demokrat sibuk setengah mati. AHY dan SBY terpaksa sibuk “berperang” mempertahankan rumah sendiri, hingga absen mengkritik kebijakan publik yang krusial.

Belum lagi jika melihat KNPI yang terpecah menjadi banyak versi, atau bagaimana gerakan 212 “dinetralisir” dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Masuknya Prabowo adalah plot twist terbesar yang melahirkan banyak spin-off kekecewaan di kalangan pendukung lamanya.

Semua peristiwa ini memiliki benang merah teoritis yang sama dengan pemikiran Machiavelli: Divide et Impera. Memecah belah lawan adalah cara paling efisien dan murah untuk mempertahankan status quo kekuasaan.

Bedanya, di era modern, perpecahan itu tidak dilakukan dengan pedang atau kekerasan fisik. Ia dilakukan lewat SK Kemenkumham, tawaran jabatan komisaris, atau sekadar undangan makan malam hangat di Istana.

Cupin tidak menuduh Jokowi secara personal mengangkat telepon dan memerintahkan Roy Suryo melaporkan Eggi. Itu adalah analisis yang terlalu dangkal dan konspiratif untuk dipercaya begitu saja.

Namun, dalam ekosistem kekuasaan yang kuat, ada gaya gravitasi yang mengatur pergerakan planet-planet politik di sekelilingnya. Partai dan tokoh politik tak ubahnya objek kecil yang bertabrakan satu sama lain karena kuatnya tarikan gravitasi sang matahari.

Secara akademis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori Cartel Party yang dikemukakan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair. Di Indonesia, biaya menjadi oposisi sangat mahal dan seringkali harus dibayar dengan risiko perpecahan internal.

Maka, konflik Roy dan Eggi bisa dibaca sebagai gejala dari sistem kartel tersebut. “Spin-off” perpecahan adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang tidak menyediakan ruang nyaman bagi perbedaan pendapat.

Cupin menutup laptopnya saat kopi di gelasnya sudah tandas, bersiap meninggalkan coffee shop itu. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa dalam setiap era kepemimpinan, selalu ada narasi besar dan narasi kecil yang menyertainya.

Jokowi, disadari atau tidak, telah menjadi pusat dari sebuah era di mana “spin-off” perpecahan lawan menjadi pemandangan yang lazim. Apakah beliau sang “Master Spin-off” atau sekadar penerima manfaat dari kekacauan lawan, sejarah yang akan menjawabnya kelak.Yang jelas, terlalu banyak menonton spin-off drama elite hanya akan membuat rakyat lupa menagih janji pada film utamanya. Dan mungkin, membuat penonton lupa adalah tujuan sebenarnya dari semua drama ini. (A43)

 PinterPolitik.com

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sampai saat ini belum ada titik terangnya. Jangankan menangkap pelaku, motifnya saja bercabang dan gak jelas yang mana. Tapi yang sekarang lagi ramai bukan penyelesaian kasus yang bagai sinetron Indonesia ini, tapi tudingan akting terhadap Novel Baswedan pas disiram air keras.

Dewi Tanjung mungkin satu-satunya orang yang berani bilang kalo kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan merupakan rekayasa belaka. Dewi yang merupakan Politisi PDIP ini bilang karena dirinya ngerti seni, maka dia yakin kalo Novel itu akting. Katanya, kalo orang disiram air keras harusnya guling-guling di lantai dan dia menyoroti yang diperban kan kepala Novel, kok yang rusak malah matanya.

Apakah Mbak Dewi ini kebanyakan nonton akting di FTV sama sinetron? Kalau di sinetron kan setiap kecelakaan fatal memang reaksinya harus lebay, biar menjual gitu.

View this post on Instagram

Kandidat berebut dapatkan restu dari Megawati.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 4, 2019 at 7:01am PST

Tapi kayaknya Dewi Tanjung ini cukup obsesif dengan penampilan para tokoh publik di depan masyarakat. Pernah Dewi Tanjung melaporkan Amien Rais, Eggi Sudjana bahkan sampai Rizieq Shihab. Dan yang menjadi bahan titik fokus Dewi Tanjung adalah performa orasi mereka.

Menurut Dewi Tanjung, yang dilakukan ketiga tokoh itu merupakan tindakan makar. Makar atau tidak biarlah aparat penegak hukum yang memutuskan. Namun kenapa Dewi tanjung perhatian banget pada performa tokoh publik pas orasi?

Apakah performa mereka kurang menggugah di mata seniman sekelas Dewi Tanjung? Mungkin Amien Rais, Eggi Sudjana dan Rizieq Shihab harus kursus teater dulu biar orasinya sekelas Bung Karno.

Dewi Tanjung kayaknya terobsesi dengan penampilan publik ya. Pasalnya selain mengomentari performa tokoh publik, tak lupa Dewi Tanjung secara berkala mengunggah konten video di kanal Youtube-nya. Dilatarbelakangi meja rias dan wallpaper pink, Dewi Tanjung siap mengkritik performa seni para tokoh politik Indonesia, tapi mereka kan tokoh politik bukan seniman.

Wah, mungkin aja yang ngebet jadi seniman itu Dewi Tanjungnya sendiri. Ya udahlah mbak, kalau memang betul begitu, keluar aja dari PDIP langsung ikutan casting FTV kalo gak sinetron kesayangan layar kaca pada jam prime time. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana mengeluh terkait keadaannya saat ini di penjara. Selama menjadi tahanan Polda Metro Jaya, dia mengaku menderita berbagai penyakit.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan Eggi Sudjana setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Kasus ini berawal dari ajakan people power yang diserukan Eggi saat berpidato di kediaman Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

“Kondisi [Eggi] naik darah tingginya, kadang pundak keram. Kesehatan dia tidak memungkinkan untuk ditahan,” begitu kata kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni.

Aduh, sudah tahu fobia tempat sempit kok masih berani main api?
Share on X

Sebenarnya normal saja sih bila Eggi sedih, stres, demotivasi, bahkan sakit. Soalnya hal itu yang dialami oleh semua orang yang terkena hukuman penjara di awal-awal.

Namun, percayalah lebih baik sakit daripada ketawa-ketawa sendiri di penjara ya. Soalnya kalau sudah ketawa-ketawa, itu levelnya sudah lebih dari sekedar sakit biasa, hmm. Oh ya, lagipula sakit Eggi ini tidak tergolong parah, sehingga dapat ditangani oleh petugas medis di rutan.

Lebih lanjut, pengacara juga memohon agar Eggi tidak ditahan di penjara.

“Selayaknya dia ini dalam tahanan kota atau tidak dalam ruangan penjara,” begitu kata Pitra. Nah loh, enak banget kan tersangka zaman now bisa tawar-menawar, hehe peace.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menambahkan bahwa Eggi mengalami fobia tempat sempit (claustrophobia). Doi menyebut sel Eggi itu berukuran 3×1 meter. Hal ini yang membuat Eggi dapat berhalusinasi.

Aduh! Kalau mau luas mah di kebon aja noh. Luas 3×1 meter itu sudah lumayan loh. Tapi yang perlu ditekankan adalah semua warga negara itu sama di mata hukum dan tidak bisa dibeda-bedakan. Kecuali yang punya uang hehe, betul kan Pak Setnov? Upss.

Lebih lanjut, doakan saja untuk kesehatan Abang Eggi. Semoga bisa segera melihat kembali orasi yang berapi-api itu. Asal orasinya nggak terbawa halusinasi lagi bang. Soalnya kan bahaya loh.

Terus, agar tidak bermasalah lagi kelak, orasinya di kebon aja bang, sendiri, lalu ngomongnya dalam hati. Fix. (R47)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]olitikus PAN Eggi Sudjana melaporkan calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP Kapitra Ampera ke Bareskrim Polri. Nah loh, ada apa gerangan?

Konon katanya, Eggi menerima ancaman dari Kapitra. Diajak berantem dan diancam kepalanya akan dipecahkan Kapitra.

Weiiitttss, ngeri kali ya. Begitu ya, kalau berantem dalam rumah tangga cuma pecah-pecahan piring, kalau dalam dunia politik sampai pecah-pecahan kepala. Ckckck.

Eggi mengaku tahu soal ancaman itu dari seorang politikus PDIP yang diklaim berkawan dekat dengannya. Doi ditelpon, terus katanya, politikus PSIP yang enggan disebutkan namanya tersebut bilang Kapitra ngajak berantem. Cuma nggak tahu alasannya apa.

Nah, gara-gara informasi tersebut, Eggi melaporkan Kapitra atas tudingan dugaan ancaman pembunuhan. Laporan Eggi resmi diterima dengan laporan LP/B/1675/XII/2018/Bareskrim.

Ya ampun, omongan orang macam begitu kok langsung dipercaya sih? Harusnya mah dilihat dan dicari dulu kebenarannya. Ada buktinya nggak? Jangan lantas bikin laporan dan menuntut untuk tudahan yang nggak jelas sumbernya itu. Begitu mah sama aja nambah-nambahin tugas polisi aja. Zzzz…

Terus ya, gara-gara nggak terima dilaporkan seperti itu, Kapitra juga berencana akan melaporkan balik politikus PAN tersebut ke Polda Metro Jaya di hari Kamis mendatang. Kapitra merasa difitnah atas laporan Eggi tersebut.

Nah, sekarang malah jadi main tuntut-tuntutan gitu. Mudah-mudahan jalan kasusnya nggak jadi macam kasus cinta segi tiga Billy Syahputra, Hilda Vitria, dan Kris Hatta ya. Nggak kelar-kelar, Bo. Wkwkwkwk.

Kenapa ya, sekarang ini orang saking butuh popularitas rela repot-repot berurusan dengan hukum?
Share on X

Kapitra melaporkan Eggi terkait dengan laporan palsu dan fitnah. Kapitra menyebut memiliki bukti dalam bentuk video.

Ya, Kapitra menegaskan laporan yang diberikan Eggi ke Bareskrim Polri itu hanya mengada-ada, hanya untuk mencari popularitas. Kapitra bahkan menyebut kalau Eggi juga telah mengatakan dirinya sesat hingga kafir. Katanya, darah Kapitra halal.

Hmmm, coba dicek dulu label halalnya ada nggak? Edededehh… emang makanan.

Btw, kira-kira Kapitra dapat info tersebut dari mana ya? Ada buktinya nggak tuh? Jangan-jangan dari telepon juga lagi. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen membuat rakyat miskin? Hmmm, ini tuduhan semata atau justru fakta yang terjadi di Indonesia?

Entah apa yang mendasari pandangan Eggi Sudjana. Tapi katanya, miskinnya itu dilihat salah satunya dari bagaimana kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia sudah dieksploitasi oleh asing, sementara masyarakat Indonesia harus nyaman gigit jari.

Emasnya punya kita, SDAnya punya kita, ehhh diolahnya orang asing, akhirnya jadi milik asing. Kita hanya dapat recehannya saja, itu juga udah bersyukur, uhuuukkk uhuuukkkk.

Tapi tentunya kritik pedas yang dilayangkan Eggi ini sontak membuat pihak Istana seolah kebakaran jenggot dan melakukan klarifikasi.

Weeiittss, kalau Istana menganggap pernyataan itu tak benar seharusnya tak perlu klarifikasi. Kalau sudah muncul klarifikasi berarti ada kepanikan. Nah kalau ada kepanikan otomatis ada sesuatu yang sedang ingin disembunyikan, hmmm, apaan tuh? Entahlah.

Tapi kalau dilihat dari sudut lainnya, setidaknya Eggi sudah sukses memantik amarah dari penguasa. Hadeuuuhh, coba kalau penguasa tak terlalu reaktif kan jadi ga banyak diperbincangkan publik. Serba salah ya kalau jadi penguasa?

Ya sebenernya engga juga sih, kalau orientasi penguasa untuk kesejahteraan rakyat berarti ga mungkin dong ada dominasi kemiskinan? Artinya suara minor begini juga harus diperhatikan.

Penguasa kok malah reaktif begitu ya, kan kalau begini jadi pertanyaan besar, maksudnya apa coba malah mengklarifikasi? Klarifikasi ini memang untuk melakukan pembelaan atau ingin menjernihkan persoalan?

Debat tebal sih kalau mau melihat argumentasi penguasa dan para kritikus, hmmm, tapi memangnya apa yang dijadikan sandaran untuk menilai seberapa banyak orang miskin, dan seberapa parah kemiskinan itu?

Kalau hanya akrobat angka dan data, semua lembaga survei pun pandai berakrobat, makanya wajar kalau banyak yang skeptis. Kalau Eggi bilang rakyat semakin miskin dan penguasa mengelak, lalu kata rakyat sendiri gimana? Jangan main klaim aja dong, tanya rakyatnya.

Makanya kalau mempertontonkan dialektika antara penguasa dan kritikus itu jangan dilandasi emosi dan amarah, tapi harus bersandar pada apa yang dirasakan oleh rakyat.

Sudah tau oposisinya suka nyinyir dan asal njeplak, eh penguasanya malah reaktif karena terpancing amarah dan langsung melakukan pembelaan.

Upppss, gini nih kalau amarah sudah memuncak, hufftt. Tapi kalau rakyatnya bilang merasakan kemiskinan. Penguasa mau apa? Pasti malu kan? Apalagi, kemiskinan kan memang sudah ada sejak lama sebelum pemerintahannya aja, weleeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ejak preseden buruk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tempo lalu, yang diwarnai oleh beragam isu SARA, nama Persaudaraan Alumni 212 kian menjadi daya tarik tersendiri menjelang Pilpres 2019 mendatang. Bahkan Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212, Eggi Sudjana mengaku pihaknya akan memberikan dukungan kepada calon Presiden yang akan menegakkan hukum Islam. Wuidih, jos gandos.

Tapi pasti ketebak lah ya, siapa sosok Capres yang dimaksud. Anggaplah sekarang sudah mengkrucut jadi dua nama, Jokowi dan Prabowo. Masa iya Jokowi sih yang akan dituju sama Bang Eggi? Jokowi kan udah sering diterpa isu anti Islam dengan berbagai tetek bengeknya itu. Jadi dengan kata lain, Prabowo lah yang cucok sebagai sosok pembawa hukum Islam tegak di Indonesia. Suwer, mi apa nih?

Berbicara politik praktis, ya memang seperti ini, di mana ada kesempatan, di situ para politisi akan berlabuh. Umat Muslim sekali lagi akan dijadikan komoditi dalam mencapai tujuan politis dari agenda partai politik. Kalau warga Jakarta yang konon terkenal memiliki tingkat intelektual tinggi saja bisa terhanyut dengan penggiringan politik isu SARA, ya apalagi daerah pelosok di Indonesia? Hadeuh.

Cara mainnya sederhana aja kok. Prabowo menjanjikan dan meniupkan angin surga mengenai kebangkitan Islam di bawah pimpinanannya kelak. Lalu PA 212 akan menjadi trigger bagi pergerakan umat Muslim se-Indonesia. Bumbunya? Ya isu SARA. Targetnya siapa? Ya lawan politiknya dungs. Siapa lagi? Jokowi lah. Dan bisa ditebak kalau Jokowi nanti akan diterpa berbagai isu sumir seputar politik identitas.

Jadi apa artinya? Bisa dikatakan kalau strategi politik seperti ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan Islam itu sendiri. Ya bisa iya, bisa juga gak sih, tergantung kita ngeliatnya. Kalau dari kacamata Buni Yani dan Jonru, wokeh aja mah. Tapi kalau di mata Ustad Janda al Boliwudi, ya pasti bakal dibilang “Jangan mau dibohongi pakai agama!” Itu mengapa ‘Cebong’ dan ‘Kampret’ gak akan bisa menyatu, buahahaha.

Tapi asal tau aja nih ya, politik itu gak bersih sebersih kemeja yang baru kalian beli dari gerai pakaian. Gak ada jaminan Prabowo setelah menang pemilu akibat dukungan PA 212 ini, nantinya akan menegakkan hukum Islam. Tanya kenapa coba? Ya karena politik itu adalah alat untuk menuju kekuasaan. Setelah menjabat, bagi-bagi kekuasaan, amankan posisi, terus bobo cantik lah. Kok ngeselin ya politisi yang kayak gini, cape deh. (K16)

PinterPolitik.com

“Ada tiga hal yang tidak dapat disembuyikan terlalu lama, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran.” ~ Buddha

[dropcap]S[/dropcap]iapa sih yang enggak kenal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok? Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini mendekam di hotel prodeo ini, menuai banyak kontroversi dan penolakan akibat pernyataannya yang dianggap menodai ayat suci umat Islam.

Walau pengadilan telah memvonisnya bersalah dan diganjar dua tahun penjara, namun sepertinya masih banyak yang belum memaafkan dirinya. Hmmm, katanya Muslim, kok orang udah meminta maaf dan menerima hukuman masih saja dimusuhi sih?

Apalagi setelah mendengar kalau Ahok tengah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang diterimanya, dengan alasan kekhilafan yang dilakukan hakim. Hmmm, apakah dengan alasan itu berarti Ahok masih percaya kalau dirinya tidak bersalah? Duh, gimana ya.

Kalau benar begitu, pantas aja Eggi Sudjana langsung blingsatan kayak orang kesetrum. Melalui kelompok yang dipimpinnya, yaitu Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Eggi mengatakan akan mengerahkan massa agar permohonan Ahok itu tidak dikabulkan. Wuuiiih, kok setiap ngomong dia kerjaannya ngancam mulu sih?

Wah hebat bang Ruhut, nanti giliran Buni Yani yg blg “PK ahok bs jd referensi PK Buni Yani” moal aya tungtungna atuh? ?

— agus wonggo (@aguswonggo64) February 22, 2018

Mungkin karena enggak tahan dengan ancamannya atau karena memang Ahoker sejati, Ruhut Sitompul yang kini lagi cuti jadi politikus, mengatakan kalau pernyataan Eggi itu layaknya orang yang enggak ngerti hukum. Lho, bukannya Eggi itu orang hukum ya?

Ternyata karena Eggi orang hukum itulah, Ruhut si poltak raja minyak itu jadi termehek-mehek dengar ancamannya. Menurut pengacara sinetron ini, setiap orang berhak mengajukan PK asal syarat pengajuannya terpenuhi. Dan bagi Ruhut, alasan yang diajukan Ahok masuk akal. Masa sih, Eggi enggak paham?

Jangan-jangan, karena saking pahamnya, makanya Eggi jadi kayak kebakaran jenggot gitu ya? Apa Eggi takut kalau sebenarnya, Ahok memang punya kesempatan untuk bebas? Ohooy, bisa jadi tuh. Makanya, dia pakai bawa-bawa massa buat nakut-nakutin Mahkamah Agung. Hmmm, sungguh mencurigakan.

Nah, upaya Eggi untuk melobi Mahkamah Agung agar PK Ahok enggak diterima, juga makin membuat si poltak makin termehek-mehek. Wooii,  emang seberapa berkuasanya sih Eggi ini, bisa bikin Mahkamah Agung tekuk lutut ama keinginannya? Hmmm, ya udahlah ya, jangan diterusin lagi. Kasian tuh si poltak, entar dia enggak jadi raja minyak lagi. Tapi raja termehek-mehek! (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam video tersebut, Eggi memberikan pernyataan bahwa, “tidak ada ajaran selain Islam ya, ingat ya, garis bawahi, selain Islam, yang seusai dengan Pancasila, selain Islam, bertentangan,”. Dia pun menyebutkan bahwa sejumlah agama yang memiliki konsep ketuhanan bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila.

“Kristen trinitas, Hindu trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses amitabha dan apa yang diajarkan Siddharta Gautama.” Karena itu, Eggi menuntut Perppu Ormas tidak diberlakukan karena akan memecah belah persatuan Indonesia.

Siapakah sosok Eggi dan mungkinkah ada sosok tertentu yang melindunginya dari belakang sehingga ia berani membuat banyak kontorversi sejauh ini?

Sosok Eggi Sudjana

Eggi Sudjana lahir di Jakarta, 3 Desember1959. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Eggi kemudian berkarir sebagai pengacara dan menjadi aktivis pada masa mudanya.

Kiprahnya sebagai advokat terus melaju. Pada tahun 2015, ia berhasil memenangkan pra peradilan Budi Gunawan terkait kasus ‘rekening gendut’. Waktu itu, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena memiliki rekening yang mencurigakan.

Di tahun ini, ia menjadi pengacara Habieb Rizieq dan kasus first travel, walau kemudian mundur. Namanya juga disebut-sebut kepolisian dalam kasus makar dan Saracen. Beberapa hari lalu, ia kembali menghebohkan publik karena menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, sepak terjangnya di dunia politik tak sementereng karir hukumnya. Pada tahun 2013, ia sempat maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat maupun Jawa Timur, tapi semuanya berujung gatot alias gagal total.

Hingga saat ini, ia masih menjabat sebagai presiden Partai Pemersatu Bangsa (PBB) yang diduga merupakan partai binaan Tommy Soeharto dan baru saja melakukan deklarasi dua tahun lalu. Partai yang berdiri pada tahun 2001 ini sudah mendaftarkan diri di KPU untuk mengikuti pemilu tahun depan.

Dari Pilpres Hingga Makar?

Eggi Sudjana disinyalir memiliki hubungan dengan kubu Prabowo atau Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Diduga relasi antara Eggi dengan kubu Prabowo mulai terlihat pada tahun 2014. Pada Pilpres 2014 lalu, ia merupakan salah satu tim sukses Prabowo-Hatta. Selain itu, dia juga tergabung dalam tim kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi untuk menggugat kekalahan Prabowo atas Jokowi.

Dan Prabowo titisan Ilahi.. "@tribunnews: Eggi Sudjana Menuding Hakim MK Tidak Adil – http://t.co/b6CkRRGXYw http://t.co/slQ6ZaUeCn

— neiuly (@nei_uly) August 28, 2014

Nama Eggi dan Gerindra lalu dikaitkan dengan aksi makar 212 yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016. Saat kasus tersebut merebak, Eggi dituduh menjadi salah satu penyalur dana untuk makar. Tak berhenti sampai di situ, ia dan politikus Gerindra, Permadi juga turut dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi. Akan tetapi, Eggi sendiri menyangkal dan mengaku tak memiliki keterlibatan apapun dalam kasus tersebut.

Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Gerindra Martin Hutabarat seperti yang dilansir merdeka.com mengatakan bahwa kasus makar yang turut melibatkan Rachmawati Soekarno Putri, Eko Suryo Sandjojo dan Kivlan Zen ini merupakan perorangan, bukan bagian dari agenda partai. Sebagai catatan, Rachmawati merupakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, sedangkan Eko Suryo Sandjojo menjabat Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Pengkajian Ideologi. Sementara, Kivlan Zen merupakan ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta pada pilpres 2014 lalu.

Mengamati pernyataan Eggi maupun kubu Gerindra, terindikasi ada upaya untuk menyembunyikan kebenaran. Mengingat Eggi memiliki hubungan yang dekat dengan kubu Gerindra, maka tak mungkin bila ia tidak mengetahui aksi-aksi yang dilakukan oleh Rachmawati, Kivlan Zen dan yang lainnya, bukan begitu?

Selain itu, Rachmawati, Eko Suryo Sandjojo dan Kivlan Zen memiliki keterikatan dengan kubu Gerindra. Maka sangatlah tidak masuk akal bila aksi yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Gerindra, bukan? Jika memang tak sesuai dengan agenda partai, sudah sepatutnya Gerindra melarang aksi maupun tindakan yang dilakukan oleh kader-kadernya, karena dapat berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari Saracen Menuju Penista Agama?

Sementara itu, mengenai kasus Saracen, nama Eggi kembali disebut. Ia diduga sebagai salah satu penyalur dana bagi kegiatan Saracen. Beredar pula foto Eggi, Mayor Jenderal (Mayjen) Ampi Nurkamal Tanudjiwa dan Rijal Kobar. Eggi dan Ampi yang dilaporkan oleh Rijal Kobar tergabung dalam dewan penasihat Saracen.

Menurut Eggi, foto itu tidak berkaitan dengan Saracen. Kepada detik.com, ia meluruskan bahwa foto itu diambil empat tahun lalu, menjelang pelaksanaan Pilpres 2014 lalu. Saat ia, Ampi dan Rijal mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI.

Namun sayangnya, pengakuan Eggi ini ditanggapi berbeda oleh petinggi Partai Gerindra yaitu Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kepada detik.com, ia menampik pernyataan Eggi Sudjana karena menurutnya tim Solidaritas Menangkan Prabowo (SMP) tidak terdaftar dalam struktur pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014. Pernyataan Eggi dianggapnya tak sesuai dengan fakta.

Menanggapi pernyataan dari Eggi maupun kubu Gerindra nampaknya ada kejanggalan. Jika memang SMP tidak terdaftar dalam struktur pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014, maka dengan sendirinya menguatkan dugaan bahwa Eggi, Ampi dan Rizal Kobar memang terlibat Saracen. Sebaliknya, jika pernyataan Eggi benar, maka makin menguatkan indikasi bahwa ketiga orang ini memang memiliki hubungan yang dekat dengan Gerindra.

Melihat sosok Eggi dan kedekatannya dengan kubu Gerindra, termasuk dugaan keterlibatan atas kasus makar dan Saracen, mengingatkan kita pada teori politic of denial (politik penyangkalan). Mungkinkah ini merupakan penerapan dari teori tersebut? Selain itu, menilik kritik Eggi atas Perppu Ormas beberapa waktu lalu, mungkinkah ada kaitannya dengan kubu Prabowo atau memang atas inisiatif sendiri? Mungkinkah kedekatannya dengan Prabowo ini yang membuatnya  merasa kuat dan ‘tak tersentuh’? Berikan pendapatmu. (K-32)