PinterPolitik.com

Jelang Pilpres 2024, banyak  pengamat melihat tahun 2022 akan menjadi awal tahun politik. Waktu dua tahun menuju pemilu dinilai cukup bagi parpol menyiapkan pemenangan di pemilihan legislatif, dan juga upaya mengusung tokoh internal maupun pejabat publik populer di luar partai untuk Pilpres 2024 mulai dipertunjukkan. Tentunya semua itu untuk mendulang suara bagi partai.

Partai-partai politik mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Konsolidasi struktural di internal partai pun dilakukan. Sejumlah partai juga mulai menyiapkan perekrutan calon-calon anggota legislatif yang menjadi ujung tombak untuk mendulang suara bagi partai.

Strategi partai melalui kaderisasi juga dijalankan oleh beberapa partai politik. Sebut saja Partai Golkar, melalui Golkar Institute melakukan pelatihan kaderisasi bakal calon legislatif dengan cara workshop dan pendidikan politik. Termasuk juga Partai Demokrat, yang saat ini telah merampungkan 50 persen Musyawarah Daerah untuk seleksi kepemimpinan partai berlambang mercy itu di tiap daerah.

Sedangkan PDIP, menggembleng pengurus melalui sekolah partai milik partai yang dilakukan di berbagai tempat. Harapan terbesarnya, proses ini mampu melahirkan tokoh-tokoh baru dari partai banteng tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh PKB, dengan menghadirkan instruktur senior PKB serta sejumlah pakar untuk calon legislatif dari PKB.

Geliat partai politik dalam memanaskan mesin politik dengan cara melakukan kaderisasi dan pelatihan anggota partai menjadi fenomena yang menarik untuk disorot. Seperti apa sebenarnya kaderisasi di tubuh partai politik?

Upaya Modernisasi Parpol

Jika kita runut dari sejarah partai politik di Indonesia, maka kita akan menemukan cara mengidentifikasi partai politik dengan dua kategori. Pertama, kategori ideologisasi partai politik, partai dapat dibedakan dengan cara melihat ideologi antara satu partai dengan partai lainnya.

Kedua, dengan cara melihat model partai politik, yaitu partai diidentifikasi sebagai partai kader atau sebagai partai massa. Sebagai contoh, pada Pemilu 1955, partai kader biasanya disematkan untuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang tidak punya massa banyak tapi memiliki kader yang potensial dalam kabinet, Sjahrir misalnya. Kemudian partai massa kita bisa sematkan kepada Partai Komunisme Indonesia (PKI). Partai ini memiliki sedikit kader yang potensial, tetapi memiliki massa yang banyak di berbagai daerah, khususnya di Jawa.

Dengan berjalanannya waktu, partai politik di Indonesia mulai berubah dari setiap rezim ke rezim lainnya. Sempat berada pada rezim otoriter, partai politik di era Orde Baru tidaklah begitu berkembang diakibatkan fusi partai politik yang membatasi ruang gerak partai itu sendiri.

Saat ini, partai mulai mencari jalan baru dalam merubah dirinya untuk menyesuaikan dengan zaman. Partai politik mulai menjelma menjadi partai politik modern, di mana partai politik ingin berkembang dan berjangka panjang sebagai alat perjuangan masyarakat yang mendukungnya.

Selain itu, partai bertipe elite party, yang secara konvensional masih dianut oleh partai-partai politik kita, memperlihatkan tidak ada demokrasi di dalamnya. Kekuasaan dalam pengambilan kebijakan partai tersentralisasi di tangan tokoh sentral partai, yakni pendiri partai atau ketua umum partai. Tokoh sentral inilah yang sangat dominan dalam menentukan berbagai langkah politik dan kebijakan partai, seperti pengajuan kandidat untuk jabatan politik (legislatif dan eksekutif), penentuan koalisi politik, dan sikap politik partai. Pendek kata, setiap keputusan atau kebijakan partai mesti mendapat ‘restu’ dari tokoh sentral partai.

Alasan modernisasi partai politik sebenarnya sederhana, partai ingin membuat pola baru dalam mempertahankan eksistensinya pada kanca politik, agar partai dapat bertahan secara permanen. Cara ini dianggap efektif karena mampu merubah peran figur yang dominan dalam partai menjadi peran organisasi yang akan jadi lebih dominan. Dalam istilah ilmu politik, perubahan ini disebut dengan perubahan personal appeals menjadi institutional appeals.

Salah satu upaya untuk memodernisasi partai politik, yaitu dengan cara menjalankan fungsi kaderisasi partai politik. Kaderisasi diharapkan akan melahirkan anggota-anggota partai yang potensial untuk menjalankan roda organisasi partai dan juga menjadi calon pejabat publik dalam politik elektoral.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Perang Bintang Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres, mengatakan, manajemen kelembagaan partai politik secara internal strukturan melihat kaderisasi sebagai instrumen penting partai politik untuk melahirkan pejabat publik dari internal.

Alasan utamanya, fungsi kaderisasi akan mencegah fenomena baru yang muncul dalam perpolitikan kita hari-hari ini, yaitu deparpolisasi. Fenomena deparpolisasi secara sederhana adalah upaya masyarakat yang ingin lepas dari partai politik, tentunya dikarenakan kesan partai politik buruk di mata publik.

Fenomena deparpolisasi ini juga yang menjelaskan munculnya fenomena-fenomena pejabat publik yang hadir dan tidak berafiliasi dari sebuah partai politik. Fenomena ini menarik, karena masyarakat justru merespons positif tokoh non-partai ini, karena dianggap lebih bersih dan tidak terkontaminasi dengan asosiasi buruk yang telah hinggap pada partai politik.

Di sisi lain, fenomena popularitas pejabat publik non-partai ini menjadi permasalahan baru yang sejauh ini dianggap menghantui partai politik. Pejabat publik yang populer dianggap menjadi magnet politik, sehingga partai seolah harus mengikuti tren popularitas pejabat publik itu agar mendapatkan efek yang sama. Gejala ini kita sebut dengan coattail effect atau efek ekor jas. Lantas, masih adakah  gejala efek ekor jas pada politik elektoral saat ini?

Ilusi Efek Ekor Jas

Djayadi Hanan dalam tulisannya Efek Ekor Jas, mengatakan kajian ilmiah mengenai efek ekor jas umumnya didasarkan pada penelitian pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti di Amerika Serikat (AS). Kesimpulan umumnya, terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.

Gejala efek ekor jas, melahirkan fenomena yang terkesan permanen dalam perjalanan politik elektoral kita saat ini. Banyak partai politik dihipnotis oleh tokoh politik altenatif non-partai  yang membuka ruang agar dipinang oleh partai politik, karena modal politik populernya.

Berbeda dengan AS, di Indonesia awalnya banyak peneliti dan pengamat yang melihat fenomena efek ekor jas juga hadir karena munculnya Jokowi effect saat pencalonan Jokowi di periode pertama. Tapi saat ini, dengan berbagai upaya ilmuwan politik  melihat terdapat indikasi baru yang berbeda.

Ramlan Surbakti dalam tulisannya Efek Ekor Jas yang Tak Berpengaruh, mengatakan, ternyata efek ekor jas yang selama ini manjadi momok menakutkan partai tidak berpengaruh secara signifikan. Diduga terdapat dua faktor penyebab. Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka yang berpusat pada calon (candidate-centered) yang digunakan untuk memilih anggota DPR.

Kedua, partai politik peserta pemilu tidak berperan sebagai peserta pemilu dalam arti melakukan kampanye pemilu untuk menyampaikan rencana kebijakan publik yang akan diperjuangkan, dan melakukan kampanye pemilu untuk mendukung pasangan capres dan cawapres yang diusulkan.

Tesis Surbakti mengandaikan bahwa partai politik harus berbenah untuk melahirkan kader potensial yang dapat mendorong dari dalam agar partai mampu berkompetisi secara kompetitif tanpa tepengaruh efek ekor jas. Argumentasi Surbakti tegas membantah bahwa efek ekor jas itu permanen. Dengan kata lain efek ekor jas bisa berubah dan hanya bersifat sementara, bahkan juga ilusif.

Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh partai politik saat ini, yaitu fokus dalam melaksanakan kaderisasi anggota secara masif perlu diapresisasi. Harapannya, dengan terbentukya kaderisasi partai, maka manajemen kepartaian akan berubah dan memodernisasi partai politik. (I76)

PinterPolitik.com

“Saya juga penasaran dan ingin berkenalan, karena menurut saya, dia ini pasar milenial.”

Begitulah pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah terhadap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne pada 11 Juli 2017.

Munculnya Tsamara pada acara ikonik yang telah menjadi standar publik dalam melakukan perdebatan politik tersebut, turut melambungkan namanya dan juga menjadi penanda hadirnya PSI meramaikan diskursus politik nasional.

Seperti pernyataan Fahri, alumnus Universitas Paramadina ini semenjak saat itu telah bertransformasi menjadi magnet PSI dalam menggaet kaum milenial untuk ikut membisingkan diskursus politik.

PSI lantas menasbihkan diri sebagai sebuah partai baru yang menjawab kejenuhan dan apatisme publik atas laku berbagai partai politik yang disebutnya sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal.

Mengklaim diri sebagai partai terobosan yang merangkul jiwa-jiwa muda guna mendobrak feodalisme partai-partai lama, nyatanya visi PSI tersebut tampaknya hanya menjadi semacam jargon yang tertulis di atas kertas semata.

Alih-alih menjadi partai yang menggoyang dominasi partai yang kerap menjunjung suatu tokoh tunggal berpengaruh, PSI justru dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan diri sebagai suatu “benteng kokoh” yang selalu mendukung ataupun membalas berbagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas perannya sebagai benteng kokoh itulah PSI kerap kali memainkan berbagai manuver, termasuk dengan melawan pernyataannya sendiri agar sesuai dengan kebijakan sang presiden.

Kasus paling kentara mungkin adalah pernyataan PSI yang menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas yang menjadi salah satu poin dalam revisi UU KPK. Padahal berbagai pihak menyebut poin tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Ironisnya, pada 2017 lalu, PSI justru terlihat sebagai salah satu pihak yang paling keras mengkritik ataupun menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK seperti dalam kasus Hak Angket KPK.

View this post on Instagram

PSI sebelumnya kritik politik dinasti.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 1:00am PST

Kasus terbaru tentunya adalah terkait dukungan PSI kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dalam Pilwakot Solo. Bahkan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni turut melihat terjunnya Gibran tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik.

Anehnya, pada Juni 2015 lalu, Toni justru menyorot negatif praktik politik dinasti yang disebutnya mengingkari makna demokrasi, sehingga menyarankan untuk memerangi praktik politik tersebut.

Tidak hanya Toni, pada Agustus 2018 lalu, Tsamara juga melayangkan kritik serupa yang kala itu menyasar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang disebutnya sebagai pihak yang mewarisi sebuah dinasti politik.

Melihat pada kasus manuver PSI yang kerap menyesuaikan diri dengan suara presiden atau memberikan pernyataan yang inkonsisten, lantas apakah yang dapat dimaknai dari fenomena ini?

Efek Ekor Jas

Partai politik berperan sebagai salah satu instrumen penjaga demokrasi, sehingga membuat banyak pihak mendorongnya untuk dapat menyuarakan pernyataan yang benar. Akan tetapi, dalam politik kontemporer, partai politik tidak lagi menempatkan diri sebagai entitas normatif semacam itu.

Mark Schmitt dalam Political Opportunity: A New Framework for Democratic Reform, menyebutkan bahwa politik oportunis telah menjadi suatu bentuk baru dalam realitas politik. Oportunisme sendiri adalah istilah yang lumrah digunakan dalam kehidupan politik Amerika Serikat (AS), baik bagi kelompok kiri maupun kanan, yang mengambil posisi sesuai dengan keuntungan politik yang bisa didapatkan.

Dalam kasus PSI yang terus menunjukkan manuver untuk mendekati Presiden Jokowi, boleh jadi itu adalah bentuk politik oportunis. Pilihan PSI yang cenderung menjadi oportunis memang terbilang cukup realitistis guna untuk selalu mendekatkan diri ke lingkar kekuasaan.

Merujuk pada “logika politik”, meraih kekuasaan telah menjadi raison d’etre atau “alasan keberadan” dari suatu partai politik saat ini.

Melihat pada fenomena PSI yang selalu membuntuti Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2019 lalu, besar kemungkinan itu diakibatkan oleh coat-tail effect atau “efek ekor jas”. Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di Pemilu, yang mana figur tersebut berasal dari capres ataupun cawapres yang diusung.

Menurut Nur Rohim Yunus, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar di Indonesia pada Pilpres 2004 dan 2009. Pada saat itu Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 benar-benar memberikan efek kejut hebat karena memperoleh suara yang begitu signifikan pada Pemilu 2004, dan bahkan menjadi pemenang Pemilu 2009.

Menurut Yunus, tingginya suara Demokrat tersebut diakibatkan karena tingginya elektabilitas SBY yang telah menjadi ikon partai ataupun magnet pendulang suara.

View this post on Instagram

Pihak rektorat UGM dikabarkan menunda peraturan soal kekerasan seksual.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 3:01am PST

Setelah SBY, pada Pemilu 2014 dan 2019 terdapat sosok Jokowi yang turut disebut mendongkrak suara PDIP, yang bahkan mengantarkan partai tersebut meraih suara tertinggi di Pemilu 2019.

Untuk kasus PSI, efek ekor jas ini memang mungkin tidak berhasil karena partai tersebut tak lolos ke parlemen pusat. Akan tetapi, dengan masihnya PSI membuntuti Jokowi selaku presiden, tentunya ini dapat membuat partai tersebut mendapat percikan kekuasaan tersendiri.

Inkonsistensi dalam Politik

Filsuf Romawi, Boethius pernah berujar: “It’s my belief that history is a wheel. Inconsistency is my very essence“, yang sekurang-kurangnya berarti: “Itu adalah kepercayaanku bahwa sejarah itu seperti roda. Inkonsistensi adalah esensi terbesarku.”

Senada dengan pernyataan bijak Boethius, John Hood dalam Inconsistency is Common in Politics, turut menyimpulkan bahwa inkonsistensi adalah suatu hal yang lumrah dalam politik.

Menurutnya, dengan adanya bias kognitif dan determinasi emosi manusia, memiliki pemikiran yang inkonsisten merupakan suatu konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Melihat pada kasus PSI yang turut menyesuaikan suara partainya untuk mendukung Presiden Jokowi, mungkin dapat disimpulkan bahwa hal itu adalah imbas dari determinasi emosional yang diakibatkan dari putusan untuk selalu mendekatkan diri pada sang presiden.

Akan tetapi, di luar persoalan bias kognitif tersebut, apakah itu lantas membuat kita memandang lumrah inkonsistensi pernyataan PSI?

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Perry R. Hinton dalam The Perception of People: Integrating Cognition and Culture, menyebutkan bahwa inkonsistensi dapat menciptakan masalah potensial karena hal tersebut akan mengakibatkan kebingungan bagi orang lain.

Menurutnya, manusia memiliki motivasi inheren untuk mendapatkan informasi yang konsisten karena hal itu dapat menyediakan jaminan untuk memahami sesuatu secara valid.

Dengan kata lain, mengorbankan konsistensi pernyataan karena harus membela Presiden Jokowi membuat PSI sebenarnya tengah bertaruh dengan citranya di mata publik.

Menimbang pada gagalnya partai milenial ini di Pemilu 2019, sepatutnya menjadi pelajaran tersendiri agar PSI melakukan koreksi internal terkait apakah strateginya selama ini sudah tepat atau tidak.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa berbagai pernyataan PSI yang terlihat menyesuaikan diri dengan suara Presiden Jokowi, boleh jadi karena partai tersebut telah memutuskan untuk selalu membuntuti sang presiden guna mengamankan percikan kekuasaan.

Akan tetapi, selaku partai politik yang tentu ingin lolos ke parlemen pusat, sepertinya PSI harus segera mengganti strateginya guna mengamankan masa depannya di Pemilu 2024. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.