PinterPolitik.com

Setelah menunggu-nunggu, sebuah film yang termasuk dalam franchise Dilan kini akhirnya tayang lho. Film yang berjudul Milea: Suara dari Dilan (2020) ini udah bisa ditonton di bioskop-bioskop terdekat mulai 13 Februari 2020.

Hmm, tapi, sepertinya bukan hanya film Dilan aja nih yang tayang. Kalau diingat-ingat kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu pernah juga nyebutin Dilan yang lain, yakni Digital Melayani.

Kala itu, Pak Jokowi menyebutkan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi pelayanan publik. Program itu nantinya meliputi e-budgeting, e-government, e-procurement, dan e-planning.

Nah, upaya untuk mewujudkan program Dilan ini tampak semakin nyata nih. Pada tanggal 13 Februari 2020 juga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan berkumpul dalam sebuah acara.

Dalam kegiatan itu, pejabat-pejabat ini menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang bertajuk “Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah.” Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal Dilan, kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) ini bertujuan untuk menyelenggarakan e-government.

View this post on Instagram

Dengan menjadikan generasi muda sebagai kunci masa depan digital ASEAN, bagaimana kesiapan Indonesia menyikapi ekonomi digital? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #ekonomidigital #digitalekonomi #eradigital #infografis #infografik #politikindonesia #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 2, 2019 at 12:46am PDT

Perjanjian itu disebut-sebut punya banyak manfaat lho buat masyarakat. Diharapkan layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah – seperti retribusi pelayanan pasar, pajak kendaraan bermotor, parkir, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dapat dibayarkan melalui e-payment dengan QR code.

Dengan begitu, transaksi-transaksi yang dilakukan di sektor publik dapat tercatatat data-datanya untuk diutilisasi dan dijadikan bahan perbaikan. Selain itu, kata Pak Perry, kebijakan ini juga bisa mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia lho.

Wah, kalau ngomongin soal ekonomi digital, hal ini juga udah menjadi mimpi dari Pak Jokowi lho. Dengan adanya teknologi jejaring, kegiatan ekonomi diharapkan dapat berlangsung dengan cepat dan bertumbuh pesat di seluruh Indonesia.

Tapi, sepertinya, guna mewujudkan Dilan secara utuh, pemerintah perlu menyelesaikan beberapa tantangan nih. Pasalnya, tenaga kerja di Indonesia disebut-sebut masih belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mewujudkan ekonomi digital sepenuhnya.

Apalagi, para pegawai negeri sipil (PNS) sempat menjadi sorotan karena masih memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang masih terbatas – alias gagap teknologi (gaptek). Dalam policy brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2017, persoalan gaptek ini menjadi salah satu masalah bagi pemerintah untuk menerapkan e-government.

Ya, semoga aja pemerintah bisa melalui tantangan tersebut. Kan, nggak lucu juga kalau nanti bapak dan ibu PNS harus tanya anaknya – yang notabene generasi milenial dan generasi Z – dulu biar bisa mengoperasikan ETP. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebelum sistem e-budgeting diimplementasikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua sistem dalam perencanaan penganggaran melalui Sistem Informasi Perencanaan (SIP) yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang otoritasnya dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Setelah melalui tahap formulasi dalam mewujudkan pengelolaan anggaran secara jelas, terbuka, dan akuntabel, kedua sistem ini disatukan dan bertransformasi menjadi satu sistem yang dikenal dengan sistem e-budgeting yang berpedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan transparan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengenai keterbukaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Upaya untuk menerapkan sistem e-budgeting diawali oleh kegelisahan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2014, Basuki Tjahaja Purnama, terkait maraknya kegiatan penyelewengan anggaran di DKI Jakarta.

Dalam laporan BPK terhadap pengelolaan anggaran DKI Jakarta pada 2010, dijelaskan bahwa ditemukan berbagai indikasi kerugian daerah sebesar tujuh miliar rupiah dan kekurangan penerimaan daerah hingga sebesar empat miliar rupiah. Begitu pula dengan masih kurangnya tindak lanjut mengenai temuan pemeriksaan atas kepatuhan pada tahun anggaran 2009 total sebanyak 171 kasus dengan rincian 144 belum sesuai rekomendasi, 26 belum ditindaklanjuti, dan satu rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.

Pada tahun anggaran 2011, BPK mengindikasikan adanya 69 temuan kasus yang merugikan daerah hingga 4,82 miliar dan kekurangan penerimaan daerah sebesar 7,02 miliar. Angka ini memuncak pada tahun anggaran 2013 di mana menurut laporan BPK, terdapat temuan kerugian APBD DKI Jakarta sebesar 1,54 triliun yang dirinci dengan kerugian daerah sebesar 85 miliar, kekurangan penerimaan daerah 95 miliar, pemborosan 23 miliar, dan potensi kerugian daerah sebesar 1,33 triliun.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menguatkan masalah keuangan DKI Jakarta dengan menyatakan bahwa DKI Jakarta adalah provinsi terkorup di Indonesia pada 2012 dengan persentase kasus dugaan korupsi sebanyak 46,7%. Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, menyatakan pada umumnya korupsi di daerah menggunakan modus dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening bendahara provinsi.

Dalam teori mengenai good governance, dijelaskan bahwa salah satu unsur untuk mewujudkan good governance adalah keterbukaan informasi dan penerapan e-government. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi kepada publik.

UU tersebut juga adalah upaya untuk memenuhi Hak Asasi Warga Negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F untuk mengetahui informasi publik. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mewujudkan good governance melalui e-budgeting yang dimulai saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2014 mulai membuahkan hasil secara bertahap.

Potensi kerugian APBD DKI pada tahun 2014 menyusut menjadi 214,29 miliar meski statusnya tidak berubah dari WDP. Hasil audit BPK ini belum cukup memuaskan bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengatakan bahwa e-budgeting belum maksimal karena terdapat temuan penyelewengan anggaran hingga sebesar 12,1 triliun.

Pada 2015 dan 2016, BPK tetap tidak mengubah status laporan APBD DKI Jakarta dari WDP, tapi suatu hal yang menjadi peningkatan adalah BPK tidak menyebutkan potensi kerugian anggaran DKI melainkan hanya memberikan beberapa catatan mengenai inventaris aset yang belum selesai, keterbukaan informasi yang belum valid, dan pengelolaan APBD yang terkait dengan aset tetap, pajak dan piutang yang belum maksimal.

Barulah pada 2017, setelah empat tahun berturut-turut mendapat status atau opini Wajib Dengan Pengecualian (WDP), akhirnya Pemprov DKI Jakarta mendapatkan status Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berkat tidak ditemukannya penyimpangan (fraud) dari pengelolaan APBD pada tahun anggaran 2017. Status WTP tersebut dinilai krusial untuk membuktikan kredibilitas lembaga pemerintahan dan menjadi tolak ukur dalam hasil audit anggaran.

Sistem e- budgeting di DKI Jakarta juga dipuji oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, yang mengatakan bahwa e-budgeting memiliki manfaat dalam dua tahap yakni penganggaran yang bersifat akuntabel dan pengawasan oleh masyarakat secara langsung setelah data tersebut diunggah, Ia bahkan berharap penerapan e-budgeting dapat dicontoh oleh berbagai daerah lain untuk segera diterapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2015 berkat program unggulan seperti e-budgeting dan e-musrenbang, penghargaan tersebut termasuk sebagai kategori perencanaan terbaik kategori provinsi, terbaik untuk perencanaan inovatif, terbaik perencanaan progresif, pencapai MDGs (Millenium Development Goals) terbaik tahun 2015, dan pencapai indikator terbanyak.

Pada 2019, Pemprov DKI Jakarta kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Republik Indonesia sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif pada 2019 berkat efektivitas program keterbukaan informasi, inovasi, dan kolaborasi terhadap publik.

Namun, akhir-akhir ini penerapan e-budgeting kembali menjadi sorotan berkat pengungkapan anggaran lem aibon sebesar 82 miliar, biaya influencer 5 miliar, ballpoint sebesar 124 miliar, serta anggaran lainnya. Anggaran ini pertama kali diungkap oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Wiliam Aditya Sarana, di akun sosial medianya dan langsung mendapat sorotan dari kalangan masyarakat.

Adanya sorotan masyarakat tersebut memaksa Pemprov DKI untuk bergerak cepat, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, langsung mengadakan rapat internal dengan jajarannya untuk mengecek kembali anggaran-anggaran yang janggal tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa sistem e-budgeting saat ini belum maksimal dan terkesan kurang smart karena tidak bisa mendeteksi secara otomatis penginputan yang salah.

Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh dua mantan Gubernur DKI Jakarta pada periode sebelumnya, yakni Djarot Sjaiful Hidayat dan Basuki Tjahaja Purnama, menurut Djarot polemik mengenai e-budgeting terletak pada kesalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menginput anggaran dan kelalaian pemimpin untuk mengevaluasi anggaran yang telah ditetapkan. Sementara, menurut Basuki, sistem e-budgeting sudah baik karena dapat mengetahui anggaran secara detail sehingga berbagai anggaran “siluman” dapat bisa dideteksi sejak dini.

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA), Yenny Sucipto, mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa adanya kemunduran Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan anggaran, padahal pada pemerintahan sebelumnya sistem e-budgeting sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam jurnalnya yang menganalisis tentang penerapan e-budgeting di DKI Jakarta, Martiningtyas Yunita mengatakan bahwa pada dasarnya sistem e-budgeting DKI sudah memiliki konsep dan tujuan yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti masih kurangnya kemampuan sistem e-budgeting untuk menelusuri penginputan data secara historis dari seluruh user dan masih mengandalkan kemampuan evaluator atau admin.

Kedua, integrasi sistem e-budgeting kepada berbagai stakeholder seperti antara SKPD dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dinilai masih kurang. Jika integrasi antar lembaga tersebut berjalan secara maksimal maka akuntabilitas dan kejelasan anggaran dalam sistem e-budgeting juga akan meningkat.

Selain itu, Yunita juga menekankan pentingnya peran pemimpin seperti Gubernur untuk senantiasa mengawasi pengelolaan anggaran sejak perencanaan hingga evaluasi, ketegasan pemimpin tentunya akan berperan besar dalam mengawasi berbagai gerak-gerik bawahan dan penentuan arah kebijakan ke depannya.

Tulisan milik Alif Nurrachman, Dinan Arkani Waluyantara, Elvan Fitransyah, dan Havilah Ananta Siregar; mahasiswa-mahasiswi di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada Januari 2019 lalu, Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin memberi satire kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyebut bahwa partai yang identik dengan kaum milenial ini dapat berubah nama menjadi Partai Sensasi Indonesia.

Satire itu ditujukan Didi perihal “Kebohongan Award” yang diberikan PSI kepada tiga sosok, yaitu Andi Arief dari Demokrat, serta kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pun begitu dengan Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut sikap PSI tersebut sebagai “alay politik”.

Melihat track record-nya, semenjak terjun ke dalam perpolitikan nasional, PSI memang kerap kali menunjukkan gelagat “mencari sensasi”.

Bahkan, Politikus PDIP, Masinton Pasaribu pernah berujar bahwa PSI sebenarnya tidak dianggap di dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, dan disebut hanya sebagai cheerleader atau pemandu sorak semata.

Menimbang pada waktu itu sedang masa kampanye Pilpres dan Pemilu 2019, mungkin dapat dipahami bahwa itu adalah strategi PSI untuk memperoleh atensi publik agar dapat masuk ke parlemen.

Akan tetapi, sepertinya berbagai manuver “mencari sensasi” tersebut bukanlah strategi untuk mendulang suara pada Pemilu semata, melainkan juga untuk memperkuat eksistensinya.

Bagaimana tidak, setelah berakhirnya kontestasi elektoral, PSI nyatanya tetap membuat manuver politik yang turut mengundang atensi publik.

Ini terlihat jelas pada salah satu kadernya, William Aditya Sarana yang merupakan anggota DPRD Jakarta, ketika mengunggah anggaran janggal berupa pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,5 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah (RAPBD) 2020 DKI Jakarta.

Pada awalnya, banyak pihak turut memuji sikap William yang berani mengunggah anggaran janggal yang disebutnya demi dalih transparansi anggaran.

Akan tetapi, pujian tersebut lantas berubah menjadi cercaan setelah berbagai pihak turut mengomentari bahwa apa yang diunggah William hanyalah semacam draf awal anggaran atau dummy.

https://www.instagram.com/p/B4PMWeRpz6c/

William juga memberi tanggapan yang memiliki tendensi untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 12 November 2019 lalu, dengan lugas William menyebutkan bahwa telah terjadi penetapan anggaran secara “serampangan”, dan berulang kali menitikberatkan tanggung jawab polemik rancangan anggaran tersebut kepada Anies.

Tidak heran, Anies lantas mengomentari sikap William dengan menyebutnya hanya mencari “panggung” semata.

Terlebih lagi, adanya anggaran-anggaran janggal memang selalu terjadi setiap tahunnya. Dengan kata lain, polemik ini sebenarnya lebih pada adanya pihak yang ingin mengangkat hal tersebut ke hadapan publik, sehingga dapat meraup atensi publik.

Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai dari persoalan ini?

Anggaran sebagai Alat Politik

Melihat pada sasaran tembaknya yang menyasar anggaran, dapat dikatakan William telah melakukan bidikan yang tepat.

Semenjak uang ditemukan oleh manusia dan digunakan sebagai alat pembayaran, menariknya alat transaksi ini mengalami transformasi besar dengan tidak hanya untuk menukar barang atau jasa, melainkan juga untuk menjadi alat tukar nilai-nilai sosial, seperti kesetiaan dan pertemanan.

Fenomena menarik inilah yang kemudian mengilhami Sosiolog Jerman, Georg Simmel untuk menulis bukunya yang terkenal The Philosophy of Money. Tesis Simmel adalah the money equivalent of personal values atau uang ekuivalen dengan nilai-nilai personal.

Atas fondasi teoritis yang telah ditinggalkan Simmel, saat ini lumrah dikenal adagium bahwa “setiap orang ada harganya”. Uang yang telah bertransformasi menjadi alat transaksi nilai sosial, kemudian menjadi alat yang mumpuni dalam menjembatani berbagai kepentingan sosial dan politik.

https://www.instagram.com/p/B4bslueJyHc/

Dalam sistem politik modern, peran uang atau yang disebut anggaran ini memainkan posisi yang begitu vital. Micahel Oyakojo dalam The Political Dynamics Behind Government Budgeting Process menyebutkan bahwa anggaran dalam pemerintah lebih merupakan persoalan politik ketimbang persoalan teknis semata.

Hal ini disimpulkan karena berbagai alasan, misalnya pengaturan anggaran dibuat berdasarkan tawar-menawar dan konsensus di antara para pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, anggaran adalah “alat politik” yang digunakan untuk mengontrol lawan politik ataupun birokrasi, sehingga kestabilan politik dapat terjadi. Strategi ini juga kerap disebut dengan politik akomodatif.

Kesimpulan teoritis ini terlihat jelas pada kasus Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang bersitegang dengan DPRD. Pada waktu itu, Ahok menolak untuk mengakomodasi dana sebesar Rp 12,1 triliun yang disebutnya sebagai dana siluman untuk dimasukkan ke dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Lalu, terkait dengan sistem anggaran elektronik atau e-budgeting yang diklaim sebagai penyelesaian persoalan teknis akibat kerap adanya anggaran siluman, tampaknya sistem ini juga tidak luput sebagai alat politik.

Pandangan ini setidaknya diperlihatkan oleh Michael J. Ahn bahwa e-budgeting yang termasuk ke dalam  e-government dapat menjadi alat politik kepala daerah  untuk meraih insentif politik.

Terbukanya anggaran kepada publik akan menciptakan kesan transparansi yang kuat, sehingga citra politik yang baik akan terbentuk di tengah masyarakat.

View this post on Instagram

Dua orang anak buah Anies Baswedan mengundurkan diri pasca kontroversi anggaran DKI.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 4, 2019 at 1:00am PST

Namun, sistem ini juga dapat menjadi “bumerang” ketika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Misalnya saja pada polemik e-budgeting DKI Jakarta baru-baru ini, di mana draf anggaran awal yang mencuat ke publik menjadi bulan-bulanan cercaan dan mendapat sentimen penggunaan uang rakyat secara serampangan.

“Politik Sensasi” PSI

Atas jelinya William melihat sasaran, hal ini bisa diapresiasi. Akan tetapi, menimbang pada alasan pengunggahan anggaran janggal itu lebih bertendensi kepentingan politik – seperti untuk mencari sensasi – membuat sikap tersebut justru terlihat begitu riskan.

Simpulan atas sikap tersebut lebih pada sensasi ditarik berdasarkan beberapa indikator.

Pertama, penggunggahan anggaran bersifat terlalu dini. Alasannya, seharusnya anggaran janggal yang diangkat ke publik adalah anggaran yang memang telah disahkan. Artinya, di sana telah terjadi penyelewengan anggaran yang memang harus dilaporkan.

Kedua, setiap tahun memang selalu terdapat anggaran janggal dalam draf awal. Tidak hanya itu, di setiap daerah juga terdapat kasus serupa. Misalnya saja anggaran janggal kolam berenang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebesar Rp 1,5 miliar yang disebut untuk mengobati cedera kaki kirinya.

Artinya, lebih disorotnya anggaran janggal RAPBD DKI Jakarta besar kemungkinan karena Jakarta merupakan provinsi yang paling menarik atensi publik.

Apalagi, dengan adanya Anies sebagai gubernur, tentu membuat pengangkatan anggaran janggal ini akan menjadi pemberitaan yang menghebohkan. Anies sendiri diproyeksikan menjadi salah satu kandidat yang akan bersaing di Pilpres 2024.

Di luar pengungkapan anggaran janggal, melihat sepak terjangnya, PSI tidak pernah memberi kritik kepada Presiden Jokowi. Padahal, selaku pemimpin tertinggi negara, mantan Wali Kota Solo ini seharusnya menjadi target kritik utama. Isu RUU KPK atau RKUHP misalnya, harusnya sejalan dengan platform politik PSI yang progresif dan sudah selayaknya dikritik. Namun, PSI tampak tak banyak bersuara.

Ini kemudian membuat berbagai pihak menilai bahwa PSI hanya akan mengkritik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Dalam konteks Anies, hal ini juga sejalan karena pada Pilkada 2017 lalu, PSI mendukung Ahok yang menjadi lawannya.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa berbagai manuver politik yang dilakukan oleh PSI, justru lebih memberi kesan hanya “mencari sensasi”, alih-alih menunjukkan diri sebagai partai kritis.

Gagalnya PSI untuk masuk parlemen pada Pemilu 2019, sudah sepatutnya menjadi kritik internal bagi partai yang kerap disebut membawa nilai-nilai liberal ini untuk mengganti strategi politik. Menarik untuk melihat kelanjutan sepak terjang PSI di kancah perpolitikan nasional. (R53)

https://www.youtube.com/watch?v=DifdbPRug3I

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Belakangan ini Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 menjadi sorotan publik terkait banyaknya anggaran tidak lazim yang dipublikasikan di laman apbd.jakarta.go.id. Tidak main-main sebut saja anggaran pengadaan lem senilai Rp 82,8 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar.

Penganggaran tersebut memunculkan spekulasi dari banyak pihak tentang adanya “permainan” anggaran yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bagaimana tidak, sistem e-budgeting yang digunakan harusnya tidak memungkinkan adanya sistem penganggaran yang begitu fantastis tersebut.

Sistem e-budgeting sebagai salah satu mekanisme e-government yang telah digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak 2015, seyogyanya membuat mekanisme perencanaan dan eksekusi anggaran di DKI Jakarta menjadi lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Namun faktanya kasus ini kembali memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan sistem yang ada. Apakah memang sistem yang ada tidak mampu bekerja secara maksimal atau justru aparat pemerintahnya-lah yang tidak mampu menjalankan sistem ini secara baik.

Tudingan Anies terkait kelemahan sistem e-budgeting yang dinilainya merupakan kesalahan warisan dari periode sebelumnya memancing tanggapan sinis dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lantas bagaimana sebenarnya bagaimanakah sistem ini harusnya berjalan? Lalu bagaimana kedua Gubernur tersebut memanfaatkan sistem tersebut dalam kepentingan politik masing-masing ?

Saling Tuding Anies-Ahok terkait E-budgeting

Kisruh mengenai RAPBD DKI Jakarta 2020 ini setidaknya menunjukan adanya ketidakberesan terkait sistem birokrasi dan kordinasi di internal Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ditunjukan dengan adanya sikap “saling lempar” dan ketidaksinkronan pernyataan antar pejabat yang berwenang terkait hal ini.

Misalnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan anggaran pembelian lem senilai Rp. 82,8 Miliar tidaklah ada. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut penganggaran lem tersebut merupakan salah ketik. Hingga pada akhirnya Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengakui adanya perilaku asal input yang dilakukan terkait anggaran tersebut dengan alasan akan ada perbaikan.

Dengan waktu yang demakin sempit, seharusnya Pemprov membuka ke publik, agar publik bisa memberikan masukan. Jangan takut jika memang tidak ada yang disembunyikan. Terima kasih, selamat malam. @fpdip_jakarta

— IMA MAHDIAH (@imadya) November 3, 2019

Namun kemudian pernyataan Anies seolah “mementahkan” pernyataan-pernyataan bawahannya yang telah dilontarkan sebelumnya. Anies mengatakan permasalahan nya ada pada sistem e-budgeting DKI Jakarta yang dinilainya tidaklah smart.

Tudingan Anies yang menyalahkan sistem e-budgeting tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya mengalihkan perhatian dari adanya kesalahan koordinasi di Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan Anies ini juga menarik untuk dilihat, mengapa pemimpin DKI ini baru “menyalahkan” sistem ini setelah tiga tahun digunakan oleh pemerintahanya.

Hal diatas diperkuat Ahok dengan pernyataan satir nya yang mengatakan sistem e-budgeting akan berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi. Pernyataan Djarot Syaiful Hidayat juga seolah semakin menyudutkan Pemprov DKI. Djarot mengatakan jika yang salah ialah manusianya bukan sistem.

Perbandingan E-budgeting di Seoul dan Jakarta

Ibu kota kita bisa dibilang ketinggalan terkait implementasi sistem e-budgeting dalam pemerintahan. Kota-kota besar lain seperti Bangalore dan Kerala di India misalnya telah mengembangkan sistem ini sejak 2006. Sementara itu, Seoul, Korea Selatan telah mengembangkan sistem ini sejak awal 1990-an.

Sama hal nya dengan yang ada di Jakarta, sistem e-budgeting di Seoul atau dikenal dengan Participatory Budget System (PBS) bertujuan untuk menciptakan partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran barang publik.

Namun tidak seperti Jakarta yang partisipasi publik masih terbatas pada pengawasan dan aspirasi terbatas, Seoul secara aktif telah menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan voting terhadap berbagai anggaran publik. Pada 2017 total partisipasi publik dalam PBS di Seoul mencapai 116.943 orang.

View this post on Instagram

Anies dan Ahok saling bantah soal E-Budgeting.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 3, 2019 at 10:03pm PST

Berkaca dari sistem yang ada di Seoul. Salah satu penunjang keberhasilan dari sistem tersebut ialah tingginya partisipasi masyarakat baik berupa aspirasi maupun kritik. Melihat realitas yang ada di Jakarta saat ini tampaknya hal tersebut masih jauh.

Pernyataan Gubernur Anies yang kerap menyayangkan “diviralkan” kan nya kesalahan ini dan seolah “menangkis” berbagai kritikan publik menunjukan masih “dibatasi”-nya keterlibatan publik akan hal ini. Selain itu diskursus yang muncul di masyarakat akan hal ini tentu merupakan konsekuensi yang muncul dari iklim demokrasi digital yang tidak bisa dihindarkan oleh pemerintah.

Beda Ahok, Anies Kelola E-budgeting

Perseteruan kedua Gubernur DKI Jakarta beda periode tersebut menimbulkan tanda tanya publik mengenai bagaimana harusnya pengelolaan sistem tersebut berjalan. Teresa M. Harrison dalam tulisannya yang berjudul Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective melihat setidaknya terdapat tiga aspek penting dalam sistem pengelolaan e-budgeting diantaranya transparansi, partisipasi dan kolaborasi.

Tidak diunggahnya Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam situs APBD DKI Jakarta menunjukan adanya penurunan tingkat transparansi dan pembatasan partisipasi publik. Padahal, KUA-PPAS merupakan sistem yang memungkinkan publik dapat melihat dan memperbandingkan anggaran yang dianggarkan dengan realisasi anggaran.

Sementara itu, Michael J Ahn melihat e-government harusnya dapat menjadi kontrol politik politisi (kepala daerah terpilih) terhadap kelompok birokrasi. Permasalahan ini bisa jadi menunjukkan kegagalan Anies dalam mengawasi dan mengontrol para birokrat di Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu terdapat hal menarik yang diungkapkan Ahn. Sistem e-government juga dapat menjadi “alat” politik kepala daerah (politisi) untuk meraih insentif politik. Sistem ini dapat digunakan untuk meraih dukungan publik, peningkatan citra politik serta alat  kontrol atas lawan politik dan kelompok birokrat. Hal tersebut dapat tercipta ketika politisi mampu mengelola sistem ini dengan baik. Sebaliknya ketika pengelolaan nya “berantakan” justru akan menjadi boomerang.

Pernyataan Ahn tersebut dapat diuji pada kasus Ahok dan Anies. Bagaimana keduanya mengelola dan “memanfaatkan” sistem ini secara politis.

Dalam kasus Ahok, sistem e-budgeting yang ada mampu diekstraksi menjadi kekuatan politiknya. Tidak dipungkiri salah satu penunjang citra positif Ahok di publik ialah dari upaya menciptakan iklim pemerintahan yang transparan melalui sistem ini. Sistem ini juga menjadi senjata Ahok dalam menangani permasalahan politik yang menimpanya. Misalnya pada tahun 2015 disaat Ahok berkonflik dengan DPRD DKI Jakarta perihal isu anggaran siluman DPRD DKI.

Sementara itu, sistem ini seolah menjadi bumerang bagi Anies. Alih-alih menciptakan leverage politik seperti yang dikemukakan Ahn, permasalahan dalam sistem ini menunjukan inkapabilitas dan memperkuat skeptisme publik atas pemerintah DKI Jakarta. Konflik antara Anies dan DPRD DKI Jakarta juga banyak dipicu pada persoalan penganggaran yang banyak ditemukan masalah Misalnya pada kasus penolakan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017.

Sistem e-budgeting harusnya mampu menciptakan ruang pastispasi publik yang besar serta akuntabilitas dalam pemerintahan.
Share on X

Bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat untuk kemudian memperbandingkan kinerja pejabat publik. Terlebih lagi, dalam permasalahan ini khususnya menyangkut hal vital yaitu menyangkut uang rakyat.

Dalam menyikapi permasalahan seperti ini Ahok memang cenderung akan langsung “menembak” bawahannya di muka publik sementara Anies lebih akomodatif. Namun hal tersebut tentu hanyalah permasalahan gaya kepemimpinan saja. Esensi dari kekisruhan ini bisa jadi menunjukan bagaimana pemerintah DKI Jakarta saat ini belum optimal  dalam pengelolaan pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya publik. (Y55)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kami bakal lakukan pertemuan dengan Pemda serta perbankan terkait, khususnya Himbara, soal penerapan kewajiban transaksi non tunai di Pemda mulai 1 Januari 2018.”

[dropcap]M[/dropcap]ulai awal tahun 2018 nanti, Kementerian Dalam Negeri akan mulai memberlakukan peraturan transaksi non tunai bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pelaksanaan e-planning serta e-budgeting ini merupakan upaya menghindari praktik koruptif.

Dengan adanya transaksi non tunai ini, diharapkan pengeluaran dan penggunaan dana Pemda dapat dipantau dan ditelusuri. Selain korupsi, praktik mark up juga bisa dihindari, mengingat semua anggaran pengeluaran akan mampu di cek kebenarannya. Wah, mantap juga nih rencananya.

Salah satu daerah yang sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting adalah DKI Jakarta. Hasilnya lumayan terbukti, di zaman gubernur sebelumnya, banyak lembaga daerah yang mengaku enggak bisa main-main dengan anggarannya. Kalau ada sisa anggaran juga enggak bisa buat “makan-makan” dan “rekreasi” bareng-bareng lagi.

Terkait SE Transaksi Non Tunai, Pemda Masih Hadapi Banyak Kendala https://t.co/tltsHdcZxx pic.twitter.com/aGjQDoiJRb

— IG: Apkasi (@APKASI) September 29, 2017

Tapi mungkin Pak Tjahjo juga enggak boleh lupa, kalau memang otaknya jahat, pasti ada saja Pemda yang menciptakan “inovasi-inovasi kreatif” untuk mendapatkan “lebihan”. Soalnya di Jakarta banyak lho, Pak, para mafia rente di sejumlah lembaga yang senang main kongkalikong di berbagai proyek.

Di sisi lain, kasihan juga sih sama Pemda yang kebetulan berada jauh dari Jakarta. Terutama di wilayah yang cukup jauh dari kota. Jujur saja, sarana dan prasarana wilayah di Indonesia kan belum merata. Di sebuah kota di Kalimantan Timur misalnya, untuk menemukan ATM aja kita harus berjalan cukup jauh. Apalagi di daerah terpencil?

Memang sih, Kemendagri juga bekerja sama dengan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) yang umumnya sudah terjangkau ke pelosok kota, tapi bagaimana dengan di desa dan di pulau-pulau kecil lainnya? Apakah Pak Tjahjo sudah memikirkan nasib mereka juga? Semoga saja kebijakan mulia ini tidak menjadi bumerang bagi rakyat kecil lagi nantinya. (R24)