Bukan ngeri lagi inimah 

#duterte #filipina #marcos #bongbong #saraduterte #wapres #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Waduh, mungkin gak nih tiba-tiba plot twist Pak Jokowi nyalon lagi di Solo? 

PinterPolitik.com

Meskipun Asia Selatan dan Tenggara sudah mengalami kemunduran demokrasi, pandemi telah mempercepat penurunan tersebut. Kemunduran era COVID bahkan lebih menonjol karena wabah itu terjadi di negara demokrasi mapan seperti India dan Indonesia dan karena Asia Selatan dan Asia Tenggara telah menjadi dua wilayah paling bebas di kalangan negara-negara berkembang pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pemimpin regional memanfaatkan pandemi untuk menekan kebebasan dengan beberapa cara.

Jadi Alasan Perkuat Kekuasaan?

Pemimpin politik di seluruh kawasan itu telah menggunakan ancaman virus sebagai kesempatan untuk memberlakukan undang-undang baru, dan terkadang menerbitkan perintah eksekutif, yang memperluas kewenangan mereka tanpa batas waktu yang jelas, mengurangi pemeriksaan birokrasi terhadap pemerintah, dan bahkan memberlakukan versi darurat militer. Pemerintah Thailand telah mengambil kekuasaan darurat yang memungkinkan pihak berwenang menangkap masyarakat hanya karena membuat pernyataan tentang COVID-19 yang bisa “memicu rasa takut” atau “menyesatkan publik.”  Semua kategori ini begitu luas sehingga bisa mencakup hampir semua kritik terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha atau pejabat tinggi pemerintah lainnya.

Di Filipina, Duterte tidak hanya memberlakukan karantina wilayah (lockdown) yang keras dan tidak terencana dengan baik, tetapi juga mengambil kekuasaan darurat yang ekspansif, yang diberikan kepadanya oleh badan legislatif yang mematuhi perintahnya.  Kekuasaan darurat itu mencakup kemampuan untuk melakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah terhadap siapa pun yang diklaim “mencurigakan” oleh dewan yang ditunjuk pemerintah. Badan legislatif Filipina telah memperpanjang kekuasaan darurat Duterte, dan batasan waktunya pun sama sekali masih belum jelas.

Sampai saat ini, penolakan regional dari politisi oposisi dan masyarakat sipil terhadap perundang-undangan dan tindakan eksekutif terkait pandemi yang dapat semakin merusak demokrasi masih terbatas. Penolakan ini telah sebagian dibatasi oleh pembatasan pertemuan yang telah menghilangkan ruang untuk unjuk rasa publik, dan badan legislatif yang nyaris tidak berfungsi. Karantina wilayah secara keras yang dilakukan oleh Duterte di Filipina, misalnya, telah mencegah tanggapan publik yang signifikan atas perebutan kekuasaan yang dilakukannya.

Begitu pula dengan tanggapan kejam India terhadap pandemi telah membatasi oposisi terhadap tindakan Modi. Karantina wilayah yang diberlakukan dengan cepat oleh Modi pada bulan Maret – ketika masyarakat dilarang meninggalkan rumah mereka selama tiga minggu – menyebabkan kepanikan di antara banyak warga India. Jutaan orang bergegas melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka di berbagai penjuru negara itu sebelum pembatasan itu diberlakukan; setelah karantina wilayah diberlakukan, polisi menangkap dan menganiaya orang-orang yang tidak berada di rumah mereka.

Karena sedang berada dalam perjalanan, takut kehilangan kebutuhan dasar dan tanpa akses ke program jaring pengaman dasar seperti jatah makanan, dan menghadapi pemerintah yang semakin tidak toleran, hanya sedikit dari warga India yang terkena dampak ini yang memiliki waktu atau kemampuan untuk melawan kebijakan Modi. Meskipun para pekerja migran yang marah telah mengadakan demonstrasi sporadis menentang kerasnya kebijakan karantina wilayah, protes tersebut belum berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. 

Lebih dari itu, masyarakat yang takut akan virus Corona – terkadang menginginkan tindakan pembatasan yang kuat – pada awalnya cenderung mendukung pemimpin mereka. Masyarakat bersedia, karena alasan kesehatan masyarakat, untuk menoleransi pengawasan dan pembatasan terhadap kebebasan berkumpul yang lebih besar.  Bahkan, negara demokrasi maju seperti Korea Selatan telah menggunakan pelacakan ponsel untuk pelacakan kontak, dan negara-negara kaya seperti Selandia Baru telah menerapkan penutupan akses menyeluruh yang ketat, meskipun dengan batas waktu dan tanpa mencabut kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya. 

Ketakutan akan virus juga dapat menumbuhkan keinginan publik akan pemerintahan yang kuat, bahkan autokrasi, terutama di tempat-tempat yang penduduknya percaya bahwa demokrasi yang baru lahir tidak membantu meningkatkan standar hidup atau memerangi korupsi dan tidak efektif dalam menanggapi COVID-19. Di Indonesia, misalnya, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menemukan penurunan dukungan publik terhadap demokrasi tahun ini – penurunan yang sebagian disebabkan oleh sentimen publik bahwa pemimpin yang dipilih secara demokratis di Indonesia telah menangani tanggapan pandemi dengan buruk.

Oposisi Dipinggirkan, Kontrol Diperkuat?

Pemimpin di rezim hibrida dan negara demokrasi paling kuat di Asia Selatan dan Tenggara juga termasuk di antara pemimpin yang paling agresif di dunia dalam menggunakan COVID-19 untuk meminggirkan partai politik oposisi dan masyarakat sipil serta memusatkan kendali politik di dalam badan legislatif dan struktur pemerintahan lainnya.

Di Malaysia, setelah pertikaian dalam koalisi yang berkuasa yang pada tahun 2018 berhasil mengalahkan partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organization – UMNO) yang telah lama mendominasi kekuasaan, Yang Dipertuan Agung Malaysia pada Maret lalu mencalonkan perdana menteri baru, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin membentuk pemerintahan terutama dengan dukungan dari UMNO.

Pemerintahan Muhyiddin yang memegang mayoritas tipis di badan legislatif telah berulang kali mencegah pelaksanaan sidang parlemen dengan alasan pandemi. Pertemuan parlemen yang tidak teratur itu telah membatasi platform publik yang paling terlihat dari para pemimpin oposisi. Membatasi parlemen juga mencegah dilaksanakannya pemungutan suara untuk mosi tidak percaya dan pembelotan dari koalisi Muhyiddin.

Pemerintah juga telah mencabut tuntutan pidana terhadap sejumlah tokoh UMNO yang diduga terkait dengan skandal keuangan masif 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan menempatkan banyak sekutu UMNO di posisi kepemimpinan berbagai badan usaha milik negara. (Mantan perdana menteri dan pendukung UMNO Najib Razak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hingga dua belas tahun penjara karena perannya dalam skandal 1MDB.) Ketika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mencoba untuk menentang pemerintah Muhyiddin, mengatakan bahwa dia dan bukan perdana menteri sekarang yang mendapatkan dukungan mayoritas di majelis rendah parlemen, Yang Dipertuan Agung Malaysia mungkin menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan Muhyiddin dengan menolak untuk mendukung upaya Anwar.

Di Asia Selatan, pemerintah juga telah menindak tegas pihak oposisi dan memperkuat kendali mereka terhadap badan legislatif. Pemerintah Bangladesh telah menahan lawan politik dan pemimpin masyarakat sipil yang telah mengkritik tanggapan pandemi Dhaka, sering kali menggunakan Undang-Undang Keamanan Digital yang keras, yang memberi pihak berwenang kekuasaan luas untuk menangkap orang yang membuat pernyataan secara online.

Berdasarkan undang-undang itu, siapa pun di Bangladesh dapat ditangkap karena unggahan yang terkait dengan “pandemi virus Corona yang berdampak negatif pada citra negara” atau unggahan yang “menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memburuk,” kategori yang dapat mencakup berbagai macam komentar dan liputan berita. 

Di Pakistan, pemerintah telah menindak tegas perbedaan pendapat dan memberikan kendali ekstensif kepada militer atas tanggapan pandemi.  Pemerintah Sri Lanka telah menggunakan intelijen militer untuk mengumpulkan data dari banyak warga Sri Lanka—yang tampaknya juga merupakan sarana intimidasi—dan meningkatkan pembatasan terhadap oposisi politik. 

Dan pemerintah Modi dalam beberapa bulan terakhir menangkap banyak aktivis oposisi, beberapa di antaranya pada awal tahun 2020 memimpin protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru yang mereka anggap mendiskriminasi Muslim.  Aktivis oposisi, banyak di antaranya telah ditangkap karena melanggar undang-undang penghasutan dan anti-terorisme, mengklaim bahwa mereka memiliki sedikit akses ke penasihat hukum atau kemampuan untuk menggugat pembatasan yang diberlakukan karena alasan pandemi COVID-19 begitu pihak berwenang menahan mereka.

Bahkan di Indonesia, negara demokrasi paling terkonsolidasi di Asia Tenggara, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarah ke autokrasi selama berjangkitnya pandemi, sebagian dengan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Ketika Jokowi berjuang keras untuk mengatasi krisis dan berselisih dengan gubernur provinsi, pemerintah pusat telah memberlakukan pembatasan baru yang ekstensif pada kebebasan berbicara.

Polri, misalnya, telah menerapkan prosedur baru yang memungkinkan mereka mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang mengkritik tanggapan COVID-19 yang dilakukan oleh presiden atau pejabat pemerintah lainnya. Polri telah menangkap banyak kritikus, termasuk beberapa aktivis terkemuka. 

Disinformasi Merajalela

Banyak pemimpin regional juga telah menyebarkan disinformasi tentang COVID-19 untuk mengaburkan kegagalan mereka dalam membendung pandemi dan memperkuat kekuasaan mereka. Di India, misalnya, pemerintahan Perdana Menteri Modi, yang telah memicu perpecahan budaya dan agama sejak pertama kali dilantik pada tahun 2014 telah memanfaatkan pandemi tersebut untuk lebih memicu perselisihan, sebagian dengan menyebarkan kebohongan tentang kelompok minoritas. 

Pejabat tinggi Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party – BJP) yang berkuasa telah berulang kali mengambinghitamkan Muslim, Dalit, dan minoritas lainnya sebagai penyebar COVID-19 meskipun tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung klaim ini.  (Yang pasti, gerakan dakwah Jemaat Tabligh mengadakan pertemuan besar di Delhi pada awal pandemi, dan pertemuan itu menjadi acara penyebar super awal, tetapi pejabat BJP dan media kemudian mulai mengambinghitamkan semua Muslim sebagai penyebar virus. )

Stigmatisasi melalui disinformasi ini, dan iklim yang sudah beracun bagi minoritas di bawah pemerintahan Modi, telah menyebabkan lonjakan kekerasan terhadap Muslim sejak pandemi melanda.  Stigmatisasi ini juga telah memberi pemerintahan Modi kesempatan untuk menindak tegas aktivis masyarakat sipil Muslim sehingga mengakibatkan dilaporkannya ribuan penangkapan dengan kedok mengendalikan wabah.

Negara-negara autokrasi terkemuka di luar Asia Selatan dan Tenggara telah mendukung disinformasi ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing telah meningkatkan penggunaan informasi dan disinformasinya untuk menyerang kebijakan COVID-19 yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi dan mempromosikan pendekatannya sendiri terhadap virus itu. 

Klaim bahwa negara otoriter telah bekerja dengan lebih baik dalam menangani COVID-19 tidak benar adanya: Tidak ada studi sistemis yang menunjukkan bahwa autokrasi memiliki kaitan dengan pengendalian pandemi. Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, tiga negara yang sangat represif di Asia Timur, telah mengembangkan kebijakan pandemi yang sangat efektif.

Vietnam, sebuah negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan populasi hampir sembilan puluh lima juta jiwa dan kota-kota yang padat penduduknya, telah mengalami sekitar 1.100 kasus dan 35 kematian yang dilaporkan.  Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 kali populasi Vietnam, memiliki sekitar 7,7 juta kasus dan sekitar 214.000 kematian.

Namun, banyak negara autokrasi, termasuk Iran dan Rusia, gagal membendung COVID-19.  Sementara itu, negara-negara demokrasi seperti Jerman, Selandia Baru, dan Korea Selatan berhasil memerangi virus tersebut. 

Tulisan milik Joshua Kurlantzick, anggota senior di Council on Foreign Relations (CFR).

Tulisan ini disunting dari tulisan asli bertajuk Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia atas seizin penulis. Isi tulisan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, jika di Game of Thrones ada sosok kontroversial bernama Madking yang suka membunuh ajudannya, maka di kehidupan juga ada Rodrigo Duterte yang paling semangat kalau memberi hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Presiden Filipina tersebut sontak mendapat penentang utama, terutama para aktivis hak asasi manusia (HAM) yang menentang hukuman mati.

Namun, namanya juga Duterte, nggak peduli dengan hal tersebut. Selama bisa memberi efek jera mah terebas saja. Pernah tuh suatu ketika Duterte berhenti mengeksekusi mati, setelah dianggap terlalu berdarah dalam menerapkan kebijakan. Namun, ujungnya ia kembali menerapkan tembak di tempat terhadap bandar narkoba dan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Nah, kayaknya di Indonesia ada yang agak-agak mau mengikuti Duterte deh, cuy, andai saja semua parlemen alias DPR menyepakati dan kemudian bergotong royong merumuskan kebijakan bersama pemerintah terkait usulan Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi.

Pasalnya, secara tegas Pak Aboe Bakar mengomentari keputusan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menginginkan agar oknum perwira yang terlibat dalam perdagangan sabu di Riau dihukum mati. Mungkin, sejumlah pihak memang menilai  bahwa sudah sepatutnya pengedar narkoba yang dihukum mati nih jangan dipilah dan dipilih alias tebang pilih loh ya, Pak.

Tapi nih, kalau niatnya memang membersihkan Indonesia dari penyakit semacam ini, juga diperhatikan pula aturan yang sudah ada pidana mati tetapi tidak diurusi, contoh korupsi. Padahal, edisi korupsi kelas kakap sudah terjadi berkali-kali kayak telenovela aja deh, cuy.

Makanya, ayo Pak Aboe Bakar, kawal tuh hukuman sepadan juga buat para koruptor, biar bersih sekalian Indonesia ini. Lagian, manfaatnya besar toh buat PKS, pak. Siapa tahu dapat simpati massa yang muak dengan ulah para koruptor? Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Last week you was hectic, this week I ain’t stressin’. I know I’m on a winning streak” – DeJ Loaf, penyanyi rap asal AS

Koalisi Hugpong ng Pagbabago (HNP) milik putri Duterte, Sara Duterte, disebut-sebut telah memenangkan sembilan dari 12 kursi Senat yang diperebutkan. Dengan hasil Pemilu tersebut, jumlah anggota oposisi yang tersisa dalam Senat menjadi hanya empat kursi.

Kandidat-kandidat Senat yang didukung Duterte di antaranya adalah orang-orang yang memiliki koneksi dekat dengannya, seperti Christopher Go yang merupakan mantan asisten personal Duterte dan mantan Kepala Kepolisian Ronald dela Rosa. Selain Go dan dela Rosa, terdapat juga Imee Marcos yang merupakan putri dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos – presiden yang dijatuhkan dalam Revolusi People Power 1986 – dan Cynthia Villar, istri dari taipan Filipina, Manny Villar.

Kemenangan kandidat-kandidat ini nantinya dapat semakin mengamankan posisi Duterte yang beberapa kebijakannya sering kali dihalangi oleh oposisi. Bahkan, kemenangan ini akan membawa keadaan super-mayoritas Senat di bawah Presiden Filipina tersebut.

Tentunya, dengan penguasaan Senat oleh koalisi Duterte ini, perjalanan agenda-agenda legislatif Duterte dipredikisi juga akan semakin lancar, seperti pemberlakuan hukuman mati, menurunkan batas usia kriminal, serta amandemen konstitusi 1987 yang menggeser sistem pemerintahan menjadi federal.

Dengan kemenangan ini pula, Duterte diprediksi akan semakin melanggengkan kebijakan-kebijakannya yang pro-Tiongkok yang sebelumnya banyak dikritik oleh oposisi yang merupakan buntut dari ketegangan hubungan Filipina-Tiongkok akibat sengketa di Laut China Selatan.

Lalu, bagaimana kemenangan koalisi Duterte di Pemilu Sela 2019 dapat menjadi kemenangan bagi Tiongkok juga? Apa hubungannya dengan Indonesia?

Duterte Berkonsolidasi?

Dominasi legislatif oleh kekuasaan eksekutif seperti Duterte bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, dominasi semacam ini dapat mengarah pada pemerintahan yang semakin otoriter.

Dominasi kekuasaan seperti ini disebut sebagai konsolidasi kekuasaan. Dengan mengkonsolidasikan kekuasaan, bentuk pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif) semakin minim. Hal ini membuat pemerintah semakin lenggang dalam mengambil keputusan.

Menurut Profesor Kacung Marijan dari Universitas Airlangga (UNAIR), konsolidasi kekuasaan merupakan upaya dari pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Konsolidasi kekuasaan yang bersejarah pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20. Pada tahun awal tahun 1930-an, Jerman merupakan negara di Eropa yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang hampir sama dengan Inggris.

Konsolidasi kekuasaan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah proses pengambilan keputusan politik, seperti dengan meningkatkan soliditas.
Share on X

Dengan Pemilu tersebut, koalisi Hitler yang berisikan Partai Nazi dan Partai Nasional Rakyat Jerman mendominasi Pemilu dengan total suara 51,9 persen – masing-masing memperoleh 43,9 persen dan 8 persen. Dengan dominasi koalisi tersebut, Reichstag mengeluarkan undang-undang Ermächtigungsgesetz – UU Pemberian Kuasa – yang mengizinkan Hitler untuk mengeluarkan peraturan sendiri tanpa persetujuan parlemen.

Hitler pun mulai menghabisi lawan-lawan politiknya dengan berlakunya UU tersebut, seperti anggota-anggota Partai Komunis Jerman. Selain itu, peraturan ini juga menghilangkan posisi Reichstag sebagai oposisi bagi kanselir.

Penghabisan oposisi oleh Hitler ini dilakukan dengan membubarkan serikat-serikat buruh dan melarang partai-partai politik lain. Manuver tersebut akhirnya menghilangkan sistem demokratis di Jerman dengan hanya menyisakan satu partai politik, yaitu Partai Nazi.

Langkahnya untuk menjadi Führer semakin melenggang dengan pembentukan Schutzstaffel (SS) – organisasi paramiliter milik Hitler secara personal – yang membunuh oposisi-oposisinya, seperti 400 anggota Sturmabteilung (SA) – organisasi paramiliter Nazi sendiri – dan kanselir sebelumnya, Kurt von Schleicher.

Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Hitler ini dapat dijelaskan menggunakan game theory. Rodolfo Coelho Prates dari Universidade Federal do Paraná mencoba menghubungkan konsep kekuatan dengan teori tersebut dalam tulisannya yang berjudul “Power in Game Theory.”

Dalam game theory, dijelaskan bahwa terdapat persaingan di antara dua pihak dalam suatu permainan. Menurut Prates, konsep kekuasaan di sini memainkan peran dalam upaya peraihan keuntungan di antara dua belah pihak dalam permainan tersebut. Kekuatan menjamin pemenuhan kepentingan di antara dua belah pemain.

Jika kita aplikasikan dalam situasi konsolidasi kekuasaan, pelaku politik tentunya berusaha memperoleh keuntungan dengan mendapatkan kekuasaan dan otoritas lebih. Dalam kasus Hitler misalnya, sang Führer berusaha meniadakan lawannya dengan kekuasaan dan otoritasnya.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh Hitler, semakin kecil pula kesempatan oposisi untuk melawan sang Führer. Dalam puncaknya, Hitler dapat mendapatkan kekuasaan absolut dan memenangkan zero-sum game.

Lalu, bagaimana dengan Duterte yang semakin berkuasa di Filipina?

Dengan melihat penjelasan teori tersebut, Duterte bisa jadi memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi atas kekuasaannya. Dengan kekuatan politiknya yang meningkat, bukan tidak mungkin Duterte akan memengaruhi game politik di Filipina.

Meskipun belum diketahui seberapa jauh kekuatan tersebut akan digunakan oleh Duterte, kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh sang presiden diprediksi akan dapat dilanggengkan, seperti yang Hitler lakukan dengan Ermächtigungsgesetz-nya.

Dari sini, kemenangan Tiongkok dapat terwujudkan secara langgeng. Richard Heydarian dalam tulisannya di South China Morning Post menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan ini membuat Duterte semakin berkemampuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakannya yang berporos pada Tiongkok.

Sebelumnya, Tiongkok dan Filipina memiliki beberapa perjanjian terkait Belt and Road Initiative (BRI), yaitu bantuan pembangunan senilai Rp 2.129 triliun dan paket investasi senilai Rp 172 triliun. Heydarian menilai pengaruh Tiongkok nantinya akan meningkat dan berujung pada kerja sama ekonomi lainnya, bahkan, hingga kerja sama pertahanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dengan Amerika Serikat (AS).

Tiongkok On A Streak?

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 juga turut disertai dengan kemenangan koalisi partai-partai politik pendukungnya dalam Pileg 2019. Koalisi tersebut total memperoleh suara sebesar 56,96 persen (PDIP 20,23 persen; Golkar 12,94 persen; PKB 9,94 persen; Nasdem 9,39 persen; dan PPP 4,46 persen).

Dengan kemenangan mayoritas atas kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi bisa jadi lebih mudah dalam melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung program dan kebijakannya. Belum lagi, beberapa partai politik lainnya yang dikabarkan akan bergabung bersama koalisi Jokowi, seperti Partai Demokrat yang memperoleh suara sebesar 7,72 persen dan PAN yang memperoleh 6,69 persen.

Jika kemenangan koalisi Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 menjamin kemenangan Tiongkok di Manila, bagaimana dengan Pemilu 2019 bagi posisi negara panda tersebut di Jakarta?

Tidak menutup kemungkinan juga, konsolidasi kekuasaan tersebut dapat digunakan oleh Jokowi untuk memenuhi kebijakan-kebijakan infrastrukturnya yang selama ini dapat mendulang perolehan suara bagi Jokowi. Tentunya, beberapa proyek infrastuktur tersebut dikabarkan akan menggunakan pinjaman dari Tiongkok.

Dalam arti lain, melalui kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kepanjangan dari inisatif BRI yang digembar-gemborkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisannya di South China Morning Post, periode kedua Jokowi dapat menjadi pertanda bagi semakin dekatnya hubungan Indonesia-Tiongkok di masa mendatang terkait inisiatif BRI.

April lalu misalnya, KTT BRI yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berujung pada penekenan nota kesepahaman terkait 9 proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.

Jokowi sendiri sepertinya juga memiliki kekaguman tersendiri pada Presiden Xi dan pembangunan Tiongkok yang pesat. Bahkan, beberapa tips pembangunan yang diberikan oleh Xi tampaknya telah diwujudkan oleh Jokowi dalam kebijakan-kebijakannya.

Jika ditarik pada skala kontestasi politik yang lebih besar, kemenangan Jokowi dan koalisi Duterte di masing-masing negara dapat membawa dampak besar bagi Tiongkok. Bisa jadi, hal ini merupakan kemenangan yang berturut-turut (winning streak) bagi Tiongkok dalam upaya penguatan pengaruhnya yang dicegat oleh negara-negara Barat, seperti AS dan Australia.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi Tiongkok di tengah-tengah tumbuhnya gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Pemilu Malaysia 2018 misalnya, menjadikan narasi-narasi anti-Tiongkok sebagai salah satu isu dan faktor yang memenangkan Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri – sekalipun pada akhirnya pria 93 tahun itu belakangan juga terlihat kembali mengarah pada negara panda tersebut.

Pada akhirnya, lirik rapper DeJ Loaf di awal tulisan pun menjadi relevan. Tiongkok tampaknya tetap memperoleh winning streak tanpa perlu berat-berat memikirkan gelombang anti-Tiongkok di beberapa negara. Mungkin, pesta demokrasi tahun ini di Indonesia adalah perayaannya. Semoga masyarakat tetap diundang untuk menikmati hasilnya secara terstruktur, sistematis, dan masif. (A43)

Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Filipina Rodrigo Duterte bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Sinyo Harry Sarundajang (SHS) di Kota Davao beberapa hari lalu dengan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

SHS juga memuji upaya Duterte untuk mencapai perdamaian di Mindanao – daerah di Filipina yang masih penuh konflik – seiring Indonesia memperbarui komitmennya untuk memberikan bantuan bagi perkembangan itu.

Indonesia dan Filipina memang sudah lama menjalin hubungan kerjasama. Hal itu bisa dilihat ketika pada 21 Juni 1951 secara resmi kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan.

Meski begitu, agar kesepakatan soal keamanan maritim ini bisa berjalan dengan baik, maka tiga negara tersebut harus bisa mempertahankan komitmen mereka dan mengesampingkan kepentingan politik.
Share on X

Sementara semenjak era Duterte, memang hubungan kedua negara sahabat ini bisa dibilang lebih erat. Isu seperti di Laut China Selatan tidak membuat Indonesia meninggalkan Filipina. Duterte juga menganggap Indonesia sebagai aliansi terdekatnya dan menilainya sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara.

Lantas bagaimana hubungan kedua negara ini jika ditinjau dari segi kerjasama keamanan? Apa manfaat kerjasama keduanya untuk membangun stabilitas keamanan di kawasan?

Perbatasan Rentan Keamanan

Wilayah selatan Filipina sudah lama menjadi ladang bagi kelompok teroris. Tentu masyarakat masih ingat ketika kota Marawi diokupasi oleh kelompok teroris dan menyebabkan peperangan antara aparat dengan kelompok militan di sana. Dampak dari konflik yang berakar dari setengah abad lalu itu sangat besar. Amnesty Internasional menyebut jika ditotal dalam kurun waktu tersebut, lebih dari 120 ribu orang tewas dan sekitar 2 juta lainnya mengungsi.

Banyak pihak kemudian khawatir jika pergolakan yang terjadi di Marawi akan merembet ke Indonesia, dilihat dari kedekatan wilayah perbatasan dua negara ini. Lautan Sulawesi dan Sulu adalah wilayah rentan dan sering menjadi lalu lintas kelompok teroris. Pembajakan dan penyanderaan kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina adalah salah satu kasus yang mendapat perhatian publik. Perompakan yang disertai penyanderaan itu dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Abu Sayyaf. Peristiwa itu sempat menghebohkan media nasional.

Kelompok militant seperti Laskar Pembebasan Islam Moro (MILF) yang dikomandoi oleh Abu Sayyaf telah lama mendiami kepulauan Sulu dan Mindanao. Dengan lanskap wilayah terbelakang dan hukum yang relatif lemah menyebabkan sulitnya menyelesaikan isu pemberontakan dari akarnya. Meskipun begitu, dalam beberapa waktu tahun terakhir, Filipina mengerek usaha yang cukup signifikan dalam melawan terorisme.

Dengan rentannya wilayah selatan Filipina yang berbatasan dengan Indonesia di bagian selatan, mengharuskan dua negara ini membangun sebuah kerjasama untuk menangkal terorisme.

Mungkin wilayah Selat Malaka, atau Laut China Selatan lebih dikenal oleh banyak orang ketimbang Laut Sulu-Sulawesi. Selat Malaka adalah salah satu wilayah tersibuk sebagai jalur pelayaran internasional dan di sana juga sering terjadi perompakan sehingga mendapatkan porsi besar dalam pemberitaan maupun pengambilan kebijakan oleh negara. Pun begitu dengan Laut China Selatan, poisinya yang sangat strategis menjadikan wilayah itu tak lepas oleh konflik silang sengketa antara negara-negara di sekitarnya, serta turut melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor penentu dalam perseteruan itu.

Sebenarnya Laut Sulu-Sulawesi, yang mencakup perairan sekitar Indonesia, di bagian timur Sabah, Malaysia dan Filipina, turut menjadi kawasan yang mengkhawatirkan. Membentang dari wilayah Sulu di Filipina selatan dan negara bagian Sabah di Malaysia timur, perairan ini dilintasi lebih dari 13.000 kapal per tahun.

Sejak bulan Maret 2016, serentetan peristiwa penculikan dengan permintaan uang tebusan dilaporkan terjadi di sana dan di perairan timur Sabah. Serangan-serangan yang terjadi di wilayah itu seringkali dikaitkan dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di bagian selatan Filipina. Kelompok ini dianggap makin berbahaya setelah berbaiat dengan ISIS, yang dikhawatirkan akan mengancam keamanan di wilayah Asia Tenggara. Aksi kejahatan laut di perairan Asia khususnya Asia Tenggara jelas membawa dampak buruk bagi perekonomian kawasan tersebut dan reputasi keamanan lautnya.

Kerjasama Duterte-Jokowi di Kawasan

Kerjasama keamanan antara Duterte dan Jokowi sudah diprediksi oleh para ahli bahkan dari awal pelantikan mantan walikota Davao itu sebagai presiden pada 2016 lalu. Banyak pengamat mengatakan jika keamanan maritim adalah agenda utama dari pemerintahan Duterte.

Meskipun begitu, jika dikaji lebih jauh, kerjasama antara kedua negara ini tidak hanya berfokus pada perbatasan laut saja, namun juga berbicara dalam konteks keamanan regional secara umum, seperti misalnya isu Laut China Selatan.

Filipina dan Indonesia, beserta Malaysia sudah membangun sebuah konsep kerjasama keamanan di wilayah perbatasan ketiga negara. Contohnya, Indonesia dan Filipina telah menerapkan patroli laut bersama yang berlangsung dua kali setahun.

Sementara itu, tanggal 26 Juli 2018, Duterte juga menandatangani sebuah undang-undang yang membuka jalan bagi terciptanya sebuah wilayah otonomi yang dapat memimpin pemerintahannya sendiri. Hal ini telah lama ditunggu-tunggu oleh daerah-daerah mayoritas Muslim di pulau Mindanao dan beberapa daerha di Filipina selatan yang dilanda konflik.

Banyak pengamat yang menilai bahwa langkah Duterte ini adalah kemajuan bagi proses rekonsiliasi di wilayah selatan Filipina itu. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini akan membawa kemajuan yang signifikan atau tidak, sedangkan masalah utamanya ada pada kelompok-kelompok militan yang sulit “dijinakkan”. Seperti yang disebutkan oleh profesor sosiologi dari Mindanao State University, Mayong Aguja bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam konteks konflik tersebut adalah melakukan pelucutan senjata kepada kelompok MILF – kelompok militan terbesar di Filipina Selatan.

Kondisi keamanan dalam negeri Filipina dan keamanan teritori tentu saja memiliki korelasi dan amplifikasi terkait isu keamanan regional. Analis geostrategi, Neil Thompson berpendapat bahwa kesuksesan upaya memberangus aksi pembajakan di masa mendatang sebagian bergantung pada hasil pengentasan pelanggaran hukum yang merajalela di Filipina selatan. Keributan disertai kekacauan bersenjata di daerah Filipina selatan itu diyakini turut menyumbang tingkat penculikan dan perampokan di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi.

Di lain sisi, diangkatnya SHS sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina pada Februari lalu membawa kedekatan tersendiri bagi terciptanya usaha kerjasama yang lebih maksimal. SHS adalah putra Minahasa, yang notabene berbatasan wilayah dengan Filipina. Minahasa juga sering disebut sebagai tempat persinggahan atau lalu lintas bagi kelompok-kelompok militan seperti Abu Sayyaf.

Kapasitas SHS sebagai negosiator dan peredam konflik boleh dibilang tidak bisa diremehkan. Dubes yang pernah menjabat sebagai Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini beberapa kali terlibat dalam negosiasi konflik di Maluku.

Tak heran jika pada saat pelantikannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, mantan Panglima Laskar Jihad, Djafar Umar Thalib pun hadir sebagai tanda rasa hormat kepada Tonaas Wangko Umbanua (Pemimpin Tertinggi Suku Minahasa) ini. Sarundajang juga pernah ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Perundingan Lintas Batas Malaysia-Indonesia.

SHS menjadi putra daerah “penyambung lidah” Jakarta untuk membantu membereskan isu-isu keamanan di perbatasan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ahli hukum internasional, Dr. Cornelis Massie bahwa penunjukkan SHS sebagai dubes untuk Filipina akan memberi banyak keuntungan bagi Indonesia, khususnya di bidang keamanan.

Mungkin memang bukan kebuah kebetulan Jokowi menempatkan SHS sebagai dubes untuk Filipina. Selain isu keamanan, ia dibebani tanggung jawab untuk menarik kerjasama ekonomi yang semakin bertumbuh di antara kedua negara. Percepatan kerjasama di bidang ekonomi itu bisa dilihat misalnya pada konsep Davao-GeneralSantos-Bitung Roll-on/Roll-off (RoRo), yang bisa membuat suplai komoditas antar kedua negara meningkat. Tercatat bahwa pertumbuhan perdagangan antara Indonesia dan Filipina berkisar di angka 30 persen.

Di luar kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina, konsep kerjasama keamanan di Lautan Sulu-Sulawesi juga turut melibatkan Malaysia. Sudah sejak 2017 Indonesia, Malaysia dan Filipina sepakat untuk mulai berpatroli di wilayah tempat kapal-kapal melintas yang membuat para pengusaha kapal bisa menarik napas lega. Setahun ini, bisa dikatakan bahwa aksi kejahatan di laut cenderung menurun, seperti yang dilaporkan oleh ReCAAP, bahwa pada periode januari hingga Juli 2018 tidak ada perampokan atau pembajakan kapal di Laut Sulu-Sulawesi.

Meski begitu, agar kesepakatan soal keamanan maritim ini bisa berjalan dengan baik, maka tiga negara tersebut harus bisa mempertahankan komitmen mereka dan mengesampingkan kepentingan politik – seperti isu pengakuan kedaulatan antara Malaysia dan Filipina soal Sabah.

Jika kesepakatan Trilateral Co-operative Arrangement (TCA) ini berhasil, maka Indonesia, Malaysia dan Filipina bukan hanya membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Laut Sulu-Sulawesi bukanlah ‘Somalia baru’, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan diplomatik untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi ancaman bersama. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]ak enak tau, Bang Fadli. Selain ga bisa dibandingin, kita sebagai rakyat kan ga bisa meminta pertukaran presiden dengan negara lain. Kalau pertukaran pelajar, sih banyak. Kamu-kamu pembaca boleh rajin-rajin mencari program pertukaran pelajar ya. Tapi, kalau urusan presiden, kamu ga boleh ikut-ikutan Bang Fadli ya!

Kalau menurut Opa JK kemarin, negara kita kurang ‘nakal’. Selain karena emang ga pernah nakal dari zaman Eyang Suharto, sekarang Pakde Joko juga bukan orang yang nakal. Iya lah, Abang Zon kali yang nakal waktu muda, main sama Kamerad Lenin. Habis dulu nakal bareng komunis, sekarang dongkol banget sama komunis yang udah gak ada. Mana program kerja Pakde sempat dituduh mirip PKI. Situ halusinasi, Bang?

Gini ya Bang, saya bisikin. Putin itu sudah berkuasa dari 1999 dan belum ada yang bisa gantiin. Boleh lah dia ada Pemilu, tapi kan dia-dia juga yang menang, cuma ganti posisi aja. Gitu lho, Bang. Katanya anak Sastra Rusia.

Nah, kalo Duterte, hmm… emang belom ada deh yang bisa ngalahin dia. Ngomong mantra “F-U” ke Amerika Serikat, di depan mikrofon dan kamera, terus senang disebar-sebar ke dunia.

Jadi, kalau mau Bang Fadli bandingin, Putin itu cocoknya dengan Eyang Suharto. Berkuasa lama, Golkar juga menang terus. Kalau bandingin Duterte, sih mungkin juga agak gila. Obama saja angkat tangan ngeliat Duterte. Lah Pakde Joko, sekarang saja masih berusaha melawan Amerika dengan halus-halus di Freeport.

Nah, kalau gak sadar yang begini-begini, takutnya Bang Zon yang jadi gila bandingin Pakde Joko sama mereka berdua. Ya, kan bang.

Mana ada Putin dan Duterte rajin main Instagram seperti Pakde Joko. Mana ada Putin dan Duterte rajin nge-vlog di Youtube seperti Pakde Joko. Mana ada coba, Bang! Pakde kita ini jadi kepala keluarga baru 3 tahun. Dia masih belajar cara ngobrol dengan kita, makanya rajin main media sosial.

Kalau Putin yang sudah menyentuh 20 tahun di kursi panas, gak perlu ditanya deh. Kalau Duterte, yah biarlah kamera wartawan yang ngobrol dengan kegilaannya.

Ya toh, Pakde Joko disuruh nakal sama Opa JK aja emoh. Apalagi cuma disuruh Bang Fadli? (R17)