PinterPolitik.com

Sepuluh tahun lalu mungkin belum banyak masyarakat yang mengenal apalagi pernah menggunakan aplikasi Gojek untuk berpergian. Maklum, ketika awal-awal didirikan, perusahaan berbasis teknologi yang menawarkan jasa transportasi ojek itu hanya memiliki 20 pengemudi. 

Namun seiring berjalannya waktu, Gojek kini telah menjelma menjadi perusahaan yang merajai industri start-up di tanah air. Hanya dalam waktu 10 tahun, valuasi perusahaan tersebut telah mencapai Rp 142 triliun, 14 kali lipat dari kapitalisasi pasar maskapai nasional terkemuka, Garuda Indonesia.

Pesatnya kemajuan Gojek tampaknya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepincut untuk merekrut salah satu pendirinya yakni Nadiem Makarim ke dalam kabinet yang dikomandoinya bersama Ma’ruf Amin. Bagaikan gayung bersambut, Nadiem-pun menerima pinangan tersebut.

Sejak awal diisukan akan bergabung ke dalam kabinet, nama Nadiem memang selalu menjadi sorotan publik. Maklum, selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Ia juga merupakan menteri termuda di Kabinet dengan usia yang baru menginjak 35 tahun.

Saat memperkenalkan pria lulusan Harvard tersebut sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Presiden Jokowi optimis Nadiem akan mampu menciptakan terobosan-terobosan di pos tempat Ia ditugaskan. Kehadiran darah muda yang namanya masuk dalam daftarTime 100 Next tahun 2019 itu sudah barang tentu membawa angin segar bagi jalannya pemerintahan.

Namun setahun berjalan, angin segar inovasi dan terobosan itu nyatanya tak kunjung terwujud. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ‘Mas Menteri’ tersebut justru lebih sering mengundang sentimen minor publik.

Tak memuaskannya kinerja Nadiem juga tergambar melalui penilaian yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Jika diibaratkan sebagai siswa, Ia hanya mendapatkan nilai 68 dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di angka 75. Artinya, bagi FSGI, kebijakan-kebijakan Nadiem tak memenuhi standar yang mereka harapkan.

Penilaian yang dilakukan FSGI tersebut mengacu pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud selama satu tahun terakhir. Dari total delapan kebijakan yang ada, hanya tiga yang dinilai FSGI memuaskan, yakni penghapusan Ujian Nasional (UN), program Asesmen Nasional sebagai pengganti UN, dan kurikulum darurat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selebihnya, kebijakan-kebijakan Kemendikbud dinilai tak memuaskan.

Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan tangan dingin Nadiem belum mampu menciptakan terobosan berarti di Kemendikbud? Apa kira-kira persoalan dan tantangan yang harus Ia hadapi demi mereformasi sistem pendidikan?

Persoalan Fundamental

Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud agaknya sedikit banyak mengingatkan publik terhadap penunjukan Anies Baswedan untuk posisi yang sama di periode pertama pemerintahan Jokowi. Sebagai mantan rektor Universitas Paramadina dan penggagas program Indonesia Mengajar, Anies saat itu sangat diharapkan mampu mengeksekusi agenda reformasi pendidikan yang diinginkan Jokowi.

Namun hanya berselang dua tahun, Presiden Jokowi memutuskan untuk mencopot Anies dari jabatannya. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung saat itu menyebut pencopotan ini dilakukan lantaran adanya ekspektasi yang berbeda dari Presiden dan Wakil Presiden terhadap dunia pendidikan ke depannya.

Sama seperti Anies, Presiden juga menaruh ekspektasi yang cukup besar terhadap Nadiem di pos Kemendikbud. Meski tak memiliki latar belakang di dunia pendidikan layaknya Anies, namun Presiden berharap Nadiem mampu menciptakan link and match antara lulusan institusi-insitusi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.  Dengan latar belakang pengusaha di bidang teknologi dan inovasi, Presiden tampaknya haqqul yaqin Nadiem mampu mewujudkan hal tersebut.

Keputusan Presiden untuk memilih Nadiem sebagai Mendikbud kemudian mendapatdukungan dari kalangan dunia pendidikan sendiri. Mereka menilai penunjukan Nadiem sejalan dengan tantangan era digital serta Revolusi Industri 4.0.

Kendati demikian, sektor pedagogi dalam negeri nyatanya memang memiliki segudang persoalan kompleks yang tak mudah diatasi.

Penelitian yang dilakukan Andrew Rosser dari Lowy Institute menjabarkan dengan gamblang sejumlah persoalan fundamental dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam laporannya yang berjudul Beyond Access: Making Indonesia’s Education System Work, Andrew bahkan menyamakan sistem pendidikan di Indonesia layaknya sebuah ‘perusahaan’ beraset tinggi, namun memiliki kualitas rendah.

Sejumlah persoalan seperti pendanaan yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, struktur insentif yang merugikan, dan manajemen yang buruk menjadi problematika yang menghantui dunia pendidikan kita. Namun di antara persoalan-persoalan tersebut, Andrew menilai aspek politik dan kekuasaan adalah permasalahan utama yang membuat sistem pendidikan nasional sulit berkembang.

Sebelum era Orde Baru, Andrew menyebut bahwa masyarakat lokal seperti orang tua memegang peran sentral dalam pengelolaan sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Namun sejak rezim Soeharto berkuasa, peran sentral tersebut kini dikuasai oleh para birokrat-birokrat negara yang sebenarnya tak terlalu memedulikan kualitas pendidikan dalam negeri.

Sejak saat itu, sistem pendidikan di Indonesia berubah layaknya bagian dari franchise raksasa. Kentalnya unsur politik tersebut lantas membuat pejabat-pejabat senior di institusi-institusi pendidikan hanya fokus untuk mengamankan posisi administrasi daripada meningkatkan kualifikasi maupun kualitas pengajaran mereka. Tak jarang mereka justru menjadikan pendidikan sebagai lahan basah untuk meraup keuntungan.

Berangkat dari sini, dapat dikatakan bahwa peliknya problematika dalam sistem pendidikan tak hanya menyangkut persoalan teknis, melainkan juga aspek politik. Latar belakang Nadiem yang berasal dari kalangan teknokrat bisa saja menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerjanya di Kemendikbud karena tak mampu menggalang dukungan politik.

Lemahnya kemampuan birokratis Nadiem tersebut bisa dibaca dari kemampuan komunikasi publiknya. Sejumlah pihak menilai gaya komunikasi Nadiem terlalu elitis. Ini membuatya semakin berjarak dengan praktisi-praktisi pendidikan di tingkat bawah.

Lantas pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan Nadiem untuk dapat mewujudkan reformasi pendidikan sebagaimana yang diharapkan negara?

Butuh Evaluasi Besar-besaran?

Pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji mengatakan bahwa perubahan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia hanya bisa didapat dengan melakukan perombakan mendasar pada substansi program.

Sebaliknya, dunia pendidikan, menurutnya tak akan banyak mengalami berubah jika kebijakan yang diterapkan berkutat pada konsep yang begitu-begitu saja setiap periode.

Ia melihat bahwa kebijakan Nadiem selama satu tahun kepemimpinannya di Kemendikbud belum mampu menghasilkan terobosan yang diharapkan. Sebaliknya, sejumlah program yang Ia terbitkan hanyalah program-program lama yang diganti namanya.

Indra mencontohkan Program Organisasi Penggerak (POP) yang tak jauh berbeda dengan sekolah inti, rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), dan sekolah rujukan. Kemudian program guru inti, guru pembelajaran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tak jauh beda dengan Guru Penggerak. Penggantian nama ujian akhir juga sudah beberapa kali dilakukan, mulai dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) sampai menjadi UN.

Selain itu, pergantian kurikulum yang dinilai positif oleh FSGI, menurut Indra juga bukan hal yang luar biasa. Hal ini mengingat hampir setiap pergantian Mendikbud seringkali diikuti perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sampai Kurikulum 2013.

Untuk itu, Ia menyarankan Kemendikbud untuk menyusun cetak biru (blue print) sebagai panduan untuk memetakan masalah pendidikan di Indonesia. Artinya pemerintah harus menentukan titik awal hingga tujuan akhir, serta biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya.

Meski secara umum dinilai belum mampu menghadirkan terobosan, namun perlu diakui bahwa sejumlah persoalan fundamental seperti terlalu berkuasanya negara terhadap institusi pendidikan agaknya mulai disadari Nadiem. Melalui program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Kemendikbud berkomitmen untuk memberikan keleluasaan lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Hanya saja, program tersebut kini terganggu oleh pandemi Covid-19 yang terpaksa membuat semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh.

Bagaimanapun, mereformasi pendidikan faktanya bukanlah perkara instan yang dapat dilakukan dalam satu malam. Nadiem memang memerlukan waktu lebih panjang untuk mengaktualisasikan program-program yang dirancangnya. Mari berharap program-program tersebut nantinya bisa mewujudkan reformasi pendidikan yang sudah lama dinanti-nantikan masyarakat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hardiknas yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei itu selalu penuh euforia. Setiap orang ikut serta merayakan semaraknya dengan memberikan beberapa patah kalimat harapan terhadap pendidikan di Indonesia melalui media sosialnya.

Namun, di balik euforia tahunan yang kita rayakan itu, ada isu pendidikan yang tak pernah usai dalam lintas generasi. Ada sisi kelam pendidikan di Indonesia yang kerap luput dan tak ikut kita rayakan.

Maaf saya lupa, mengapa jua kita ikut merayakan sisi kelam dari pendidikan nasional di negara ini? Buang-buang waktu saja pastinya. Cukuplah dengan merayakan harapan, meskipun kenyataan tak seindah perkataan Ki Hadjar Dewantara “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah,” atau semboyan “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” atau semboyan “Merdeka Belajar” ala Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ah, kita belum sampai ke sana. Kita masih bergumul dengan peliknya masalah-masalah fundamental pendidikan nasional kita.

Nasionalisasi kurikulum menjadi isu yang tak pernah usai. Ganti menteri ganti kurikulum sudah mendarah daging di Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang menerapkan Kurikulum 2013 revisi (K-13). Kurikulum tersebut dianggap sangat cocok dengan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tapi, apa benar sesederhana itu?

Nasionalisasi kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pembakuan sekolah untuk mengajarkan ideologi terpusat dan mengekang ideologi yang dianggap menyimpang atau mengancam. Kebutuhan tersebut tentunya untuk melengkapi orientasi pasar dan ideologi pembangunan-isme negara agar tidak diusik oleh aktor lain dengan tindakan-tindakan revolusioner yang pada hakikatnya bisa dihasilkan dalam proses pembelajaran.

Untuk menjamin roda pembangunan ekonomi berjalan lancar, maka kaum penguasa diberi wewenang untuk mengatur aspek ideologis tiap generasi yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi penerus ideologi pembangunan-isme dengan embel-embel demi bangsa dan negara itu.

Para manusia yang sadar dan berpikir itu diklasifikasikan dalam suatu kelas terkondisi yang telah memiliki cetak biru (blue print) tentang apa-apa saja yang akan mereka pelajari agar ketika mereka lulus, mereka bisa ikut serta mengabdi pada negara yang berorientasi pasar dengan menjadi pekerja (baca: buruh).

Layaknya orientasi pasar dan ideologi pembangunan-isme yang dianut negara Barat, negara Dunia Ketiga yang dianggap tertinggal dan berada dalam level berkembang memang menjadi pasar yang strategis untuk mendapatkan pengajaran ideologi kapitalisme-modernisme yang melawan tradisionalisme. Tradisionalisme yang dianggap primitif itu harus ditinggalkan demi menuju modernisme dengan gegap gempita teknologi dan industri sebagai penyokong roda perekonomian negara.

Cara paling ampuh untuk mengekang ideologi tradisionalisme adalah dengan membuat sistem terkondisi dan baku di mana semua orang yang mempelajarinya akan termakan olehnya, dan dihadapkan secara kontradiktif dengan realitas dunia fisik yang membutuhkannya. Itulah orientasi kurikulum kita dari dulu hingga sekarang, mempersiapkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar (link and match), mendukung gerakan pembangunan-isme negara tanpa melawan, dan pada akhirnya kembali harus menghamba pada kapital.

Meminjam argumen Toto Rahardjo (2016) dalam tulisannya berjudul Sekolah Berharap Kepada Apa dan Untuk Siapa, ia menyebutkan bahwa nasionalisasi kurikulum hanya membatasi proses belajar dan mengajar itu sendiri. Ia mengumpamakan bahwa proses belajar dan mengajar itu sama dengan membangun sebuah rumah secara mandiri tetapi hadirnya kurikulum justru menggembosi cita-cita besar itu.

Bestek rumah yang telah dipersiapkan secara komplit oleh kementerian akhirnya membuat orang yang ingin membangun rumahnya secara mandiri tak punya peluang untuk menentukan kebutuhan, kondisi, situasi, serta selera seperti apa yang ada padanya.

Sementara bestek rumah komplit dalam wujud kurikulum itu dibuat terkesan hanya dipengaruhi oleh selera dan latar belakang pendidikan para menterinya (buktinya tiap ganti menteri pasti merombak kurikulum), hingga pengaruh orientasi pasar yang sangat kuat sehingga akhirnya pendidikan hanya akan menghasilkan komoditi kaum terdidik untuk mencapai level tertentu melalui standardisasi dan sertifikasi kelulusan proses pembelajaran yang terkontrol, terkondisi, dan terpusat.

Rasa-rasanya negara kita salah dalam menangkap pemerataan pendidikan yang berkualitas itu. Bayangkan jika pemerataan pendidikan itu ujung pangkalnya justru mengarah pada penyeragaman materi pelajaran. Lantas, eksistensi potensi sosial-budaya, geografis-ekonomi di Indonesia yang sangat kaya dan beragam ini sudah tidak relevan lagi.

Semua manusia yang menempuh pendidikan akan dijejali dengan konsep ideologi pembangunan-isme bernuansa kapitalisme-modernisme yang selalu kita harapkan menjadi jawaban atas kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan standar hidup. Alangkah menyedihkannya nasib para manusia yang mendapat predikat terpelajar itu.

Kesejahteraan guru menjadi isu klasik lainnya yang juga tak kunjung usai. Di balik upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan suportif di kelas, guru justru diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang memilukan. Salah satunya adalah masalah rendahnya gaji guru di Indonesia (terutama guru honorer). Beban kerja yang besar dan berat dengan banyaknya tuntutan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pendidikan, guru masih harus berjuang mati-matian untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Darmaningtyas (2015) dalam buku berjudul Pendidikan yang Memiskinkan menyebutkan bahwa masalah ini punya dampak yang serius di antaranya membuat profesi guru tidak lagi digemari oleh masyarakat lantaran prospek kerja yang kurang menjanjikan.

Jika dulu banyak masyarakat menganggap profesi guru itu mulia, pernyataan umum itu kini sudah bergeser menjadi,“memang benar profesi guru itu mulia, namun banyak guru yang jarang dimuliakan oleh profesinya”. Jika sudah tidak ada masyarakat yang punya passion menjadi guru, maka dapat dipastikan pendidikan akan mengalami stagnasi.

Selain itu, rendahnya gaji guru juga memicu penurunan produktivitas dan kualitas guru dalam profesinya. Bayangkan jika gaji mereka hanya cukup untuk hidup selama setengah bulan maka mereka harus bekerja serabutan untuk menambah pemasukan demi bertahan hidup, bahkan ada yang harus sampai berutang dan terjerat dengan masalah tersebut.

Hal itu tentu saja membuat guru tidak produktif lagi untuk berkarya melalui profesi mereka. Mereka hanya akan disibukkan dengan urusan ekonomi untuk sesuap nasi.

Dampak lain juga dirasakan, yaitu kualitas diri dan kompetensi guru menjadi stagnan karena mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan profesionalitas mereka sebagai guru Gaji mereka hanya cukup untuk membeli makanan pokok yang mungkin saja masih harus berutang dan bekerja serabutan. Dana untuk membeli buku, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidaklah cukup, sehingga mereka mengalami lack of knowledge.

Di setiap momen perayaan Hari Pendidikan Nasional, sudah selayaknya kita terus bertanya-tanya, sudahkah pendidikan nasional kita benar-benar merdeka dan mencapai cita-cita terbesarnya? Jika Anda turut mengangguk-anggukan kepala ketika membaca ulasan saya, lantas sebenarnya hal apa yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei itu?

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

JAKARTA – Pemerintah tahun ini akan mengeluarkan satu kebijakan baru, yakni pemerataan ekonomi.  Untuk mewujudkan kebijakan itu, Presiden Joko Widodo berharap perguruan tinggi ikut menggembleng sumber daya manusia (SDM) agar berintegritas, punya kemauan baja, dan berani berkompetisi dengan semangat gotong-royong.

Dalam sambutannya saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta,  Presiden mengatakan, dalam kompetisi global yang semakin keras dan sengit, kunci untuk bertahan dan memenangkan kompetisi terletak pada kekuatan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengharapkan Konferensi Forum Rektor dapat melahirkan konsep pendidikan yang mengubah mentalitas bangsa kita menjadi  lebih kompetitif dan lebih inovatif untuk memenangkan persaingan dari  bangsa-bangsa lain.

Terkait dengan itu, Jokowi berkata: “Kita harus berani melakukan lompatan-lompatan di dunia pendidikan, sehingga lahir sumber daya manusia yang memiliki etos kerja, kreativitas, inovasi yang tinggi, serta berani berkompetisi.”

Presiden menyoroti kondisi di sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK). Pertama, peralatan untuk melatih sudah ketinggalan  20-30 tahun. Kedua, kondisi guru yang kebanyakan guru normatif.

Menurut Presiden, di SMK mestinya bukan seperti di SMA, yang 70 – 80 persen guru normatif, seperti guru matematika,  kimia, biologi, agama, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mestinya, 70 – 80 persen guru yang bisa melatih, misalnya berkaitan dengan garmen, assembling otomotif, atau mengoperasikan mesin computer numerical control (CNC)).

“Inilah fakta di lapangan yang saya jumpai. Dan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama,” katanya.

Mengenai jurusan-jurusan di SMK, menurut Presiden, dari dulu sampai sekarang adanya jurusan mesin, bangunan, dan listrik. Mestinya ada jurusan seperti  jaringan teknologi informasi (IT), aplikasi, dan  animasi yang sedang “‘in”.

Selain itu, universitas sudah harus mulai berani mengubah hal-hal yang berkaitan dengan jurusan. Ia mempertanyakan tidak adanya jurusan logistik, yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Juga jurusan retail dan  jurusan toko online.

Presiden mengingatkan, tugas perguruan tinggi adalah melihat ke depan, mengenai apa yang akan terjadi dan kemudian membisikkannya kepada pemerintah, “hati-hati mengenai logistic platform, retail platform, dan toko online, yang  bisa menggerus pasar tradisional, menggerus toko-toko, dan menggerus warung-warung.”

Presiden mengatakan, kadang-kadang dia berpikir, kalau kita bersaing di IT, teknologi, atau industri, sulit kita mengejar negara  lain. Oleh sebab itu, kita harus melihat kekuatan kita itu apa, DNA kita apa, sehingga apa yang kita kembangkan  sesuai dengan  DNA kita.

Kadang-kadang, kata Presiden, dia berpikir, apakah kita tidak sebaiknya mengembangkan seni budaya sebagai core business yang  dikaitkan dengan ekonomi pariwisata. Ia menyebutkan, di negara-negara lain ketika berlangsung acara tidak ada yang mempersembahkan tarian atau paling-paling satu. Di  Indonesia, kita mau cari tarian apa pun, dari Sabang sampai Merauke, ada. Kalau dikumpulkan mungkin lebih dari 10.000 atau 15.000 macam.

Dikatakan, ini kekuatan, DNA kita mungkin di situ. Dan kalau ini kita hubungkan dengan ekonomi pariwisata,  keindahan alam, mungkin dapat menjadi kekuatan negara kita. “Ini menjadi pemikiran guru besar-guru besar di perguruan tinggi kita,” kata Presiden. (Setkab/E19)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016), mengemukakan, meskipun meminta UN dihapus bukan berarti JPPI setuju dengan pengganti UN.

Rencana moratorium UN disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, beberapa hari lalu. Ia juga menyebutkan beberapa alasan mengeluarkan kebijakan moratorium.

Jika  UN diganti dengan UASBN, JPPI berharap UASBN diletakkan sebagai alat, bukan tujuan akhir pendidikan di Indonesia. UASBN harus menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukannya hasil akhir. Apalagi menentukan kelulusan sebagaimana UN.

Ubaid juga mengatakan,  UASBN harus mengacu kepada UU Sisdiknas, khususnya Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, “Evaluasi hasil belajar murid dilakukan oleh pendidik”. Jadi, kedaulatan evaluasi bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan guru sekolah. Karena itu, penilaian guru tidak boleh asal. Jika guru asal meluluskan, guru yang harus dibenahi.

Selama moratorium UN, kata Ubaid, pemerintah harus melakukan perbaikan delapan standar nasional pendidikan. Terdiri dari isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

UASBN juga diharapkan terhindar dari praktik kecurangan atau korupsi. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh didominasi pemerintah,  juga oleh partisipasi publik.