Belom termasuk gimana tenarnya Javelin di awal konflik sampe HIMARS yang jadi andalan 

Tapi, damai aja gak sih cari solusi konkret gitu ..

#putin #zelensky #rusia #ukraina #drone #perang #icbm #tank #missile #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Presiden Prabowo, Rafale, ANKA, & Bayraktar TB2 memantau di seberang Pasifik 

#elonmusk #elon #drone #dronewarfare #trump #reaper #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Yuk bisa yuk

Setelah dua lawatan Menhan RI yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto ke Turki dalam waktu berdekatan di mana salah satunya berkunjung ke Pusat Teknologi Nasional Özdemir Bayraktar dan meninjau beberapa pesawat tempur nirawak buatan Baykar, TNI disebut akan diperkuat drone tempur atau combat drone baru.

KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono mengatakan Bayraktar TB2 akan menambah pesawat tempur intai dan nirawak milik Indonesia yang rencananya akan tersebar di Skadron Udara 51, 52, 53, dan 54.

Jika berhasil diakuisisi, Skadron drone tempur TNI bisa jadi salah satu yang terlengkap dan terkuat di Asia Tenggara, bersaing dengan angkatan bersenjata Singapura yang telah memiliki Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Command dan terdiri dari tujuh skadron pesawat nirawak intai maupun tempur.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa!

#drone #bayraktar #baykar #prabowo #tni #tniau #singapura #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Drone berkamera, atau yang lebih sering dikenal sebagai “drone fotografi,” telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Benda yang dulunya hanya dapat diakses oleh agen pemerintah atau perusahaan besar kini telah menjadi alat yang lebih demokratis, memungkinkan jutaan orang untuk mengambil gambar dan video dari perspektif yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin diakses.

Perkembangan teknologi drone berkamera dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-21. Awalnya, drone digunakan terutama untuk keperluan militer dan surveilans.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya produksi, drone mulai digunakan dalam berbagai bidang lain seperti pertanian, pemantauan lingkungan, dan bahkan fotografi dan videografi.

Tahun 2010-an menandai era baru dalam sejarah drone berkamera. Perusahaan seperti DJI dan Parrot mulai mengeluarkan produk yang dirancang khusus untuk konsumen biasa, dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur yang lebih user-friendly.

Selain itu, adanya kemajuan dalam teknologi kamera, seperti sensor gambar yang lebih baik dan stabilisasi gambar, memungkinkan drone menghasilkan foto dan video dengan kualitas tinggi.

Pada tahun 2016, Federal Aviation Administration (FAA) di Amerika Serikat menerbitkan peraturan baru mengenai penggunaan drone komersial, termasuk drone fotografi.

Ini mempermudah bagi fotografer dan videografer untuk memanfaatkan drone dalam pekerjaan mereka, meskipun dengan beberapa batasan. Di banyak negara lain, peraturan serupa juga mulai diterapkan.

Hari ini, drone berkamera digunakan dalam berbagai kapasitas, mulai dari memotret pernikahan dari udara, memantau keadaan lingkungan, hingga merekam adegan untuk film dan acara televisi.

Bahkan, kompetisi drone fotografi telah menjadi acara tahunan yang menyoroti kemajuan dalam teknik pengambilan gambar dan desain drone.

Secara keseluruhan, drone berkamera telah membawa revolusi dalam dunia fotografi dan videografi. Mereka telah memperluas batas-batas apa yang mungkin dilakukan dan telah membuat teknologi canggih ini dapat diakses oleh lebih banyak orang.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, kita dapat berharap akan lebih banyak inovasi dan aplikasi yang memanfaatkan drone dalam berbagai aspek kehidupan. (J61)

PinterPolitik.com 

Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini seakan mengingatkan pada perang di antara Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Masalah teritorial dan pengaruh menjadi penyebab perang tersebut. 

Perang tersebut bermula pada tahun 499 SM. Pemberontakan Ionia yang dipimpin Aristagoras yang didukung oleh Kekaisaran Romawi adalah babak awal dari konflik besar antara Kekaisaran Romawi dan Persia saat itu. 

Penyebab pemberontakan ialah ketidakpuasan kota-kota di Asia Kecil terhadap para tiran yang ditunjuk oleh Kekaisaran Persia untuk memimpin mereka. Pemberontakan ini kemudian membuat dendam Kaisar Persia kala itu, Darius. 

Efek yang menghancurkan dari perang Kekaisaran Persia dan Romawi tersebut adalah bahwa kedua kekaisaran lumpuh. Persia terjebak dalam jurang perselisihan dinasti dan perang saudara. 

Sedangkan Romawi, cadangan keuangan terkuras habis untuk membiayai perang. Ini menyebabkan krisis ekonomi yang berlangsung selama berabad-abad. 

Kisah awal mula perang Kekaisaran Persia dan Romawi yang dijelaskan diatas seolah, tidak berbeda jauh dengan awal mula konflik Rusia dan Ukraina, di mana berawal dari perebutan wilayah Krimea yang memberontak ke Ukraina dengan dukungan Rusia. 

Tanggal 24 Februari lalu genap sudah satu tahun Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda perang akan berakhir. 

Moskow yang semula diprediksi dengan mudah menaklukkan Kiev, ternyata menemui perlawanan alot. Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelensky mampu memberikan perlawanan sengit terhadap serdadu Putin yang menyerbu Ukraina. 

Berbagai macam cara telah diupayakan agar perang ini segera berakhir. Mulai dari ajakan ke meja perundingan hingga sejumlah sanksi telah dilakukan untuk menghentikan perang ini. 

Namun, kerasnya ego dan kepentingan dua negara tersebut seolah membuat semua upaya tersebut menemui jalan buntu. 

Konflik ini seakan diperparah dengan terlibatnya dua negara kuat Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang memiliki kepentingan lain di belakangnya. AS dan Tiongkok tampak terlihat memperebutkan pengaruh dalam pusaran konflik tersebut. 

Keterlibatan Tiongkok dalam konflik Rusia dan Ukraina ini cukup menarik. Tiongkok seolah memiliki misi selain membela sekutu terdekatnya yakni, Rusia. 

Tiongkok seakan menjadikan konflik ini sebagai “panggung” mereka dalam perpolitikan internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping seolah ingin memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya maju secara ekonomi tapi juga pengaruh dalam politik internasional. 

Lantas, mengapa Tiongkok terlihat ingin ikut berperan dalam konflik Rusia dan Ukraina? 

Tiongkok Adalah “Kunci”? 

Kemajuan ekonomi Tiongkok beberapa tahun belakangan membuat beberapa kalangan meyakini jika “negeri tirai bambu” itu akan menjadi pesaing serius bagi Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya. 

Setelah Uni Soviet runtuh, belum ada lagi negara yang dapat menyaingi kemajuan ekonomi dan politik AS di dunia. Bahkan, oleh Rusia sekalipun yang notabene adalah “minatur” Uni Soviet. 

Dengan kemajuan ekonominya, Tiongkok melihat situasi kontemporer sebagai peluang. Sedikit demi sedikit mereka mulai mendekati pengaruh politik AS di dunia, bahkan melewati sekutu tua mereka, Rusia. 

Ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Suyash Desai dalam tulisannya Flashpoints on the Periphery: Understanding China’s Neighborhood Opportunism. 

Desai menjelaskan bahwa oportunisme adalah bagian dari politik luar negeri Tiongkok. Sikap ini sepertinya berangkat dari doktrin politik luar negeri Tiongkok yang disebut dàguó wàijiāo atau diplomasi kekuatan besar.  

Doktrin tersebut menegaskan Tiongkok sebagai negara yang berperan besar dalam politik global, dengan cara menghadirkan diri sebagai jawaban atas kebimbangan yang melanda negara lain. Termasuk yang sedang dirugikan oleh polemik politik. 

Implementasi dari doktrin tersebut kini mulai terlihat sedikit demi sedikit pada era Xi Jinping. Tiongkok kini mulai menunjukkan pengaruhnya secara ekonomi dan politik di sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika. 

Tiongkok agaknya hadir sebagai jawaban dari permasalahan yang melanda negara-negara tersebut. Tiongkok menawarkan bantuan ke negara tersebut dengan imbalan tertentu, baik berupa materiil maupun immateriil. 

Pola ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AS yang sudah lebih dahulu menggunakannya. Kini, Tiongkok mulai mengincar peluang yang lebih besar untuk menegaskan pengaruhnya di politik internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina. 

Selain bertujuan untuk membela Rusia, Tiongkok tampaknya juga memanfaatkan Rusia yang terlibat dalam konflik ini dan merupakan sekutu dekat mereka untuk melebarkan serta mempertegas pengaruh mereka dalam politik internasional jika poin-poin perundingan mereka disetujui kedua negara. 

Xi Jinping telah mengajukan 12 poin untuk perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Poin-poin tersebut berisi mulai dari saling menghormati kedaulatan hingga resolusi pasca konflik. 

Jika semua poin tersebut disetujui, maka ini merupakan kemajuan bagi politik internasional Tiongkok. Hal ini menandakan Tiongkok dapat diterima semua pihak. Plus, kembali menegaskan pengaruhnya dalam politik internasional. 

Dalam poin-poin yang diajukan terlihat bahwa Xi Jinping tidak ingin meninggalkan dan mempermalukan Rusia dalam perundingan damai. 

Sebaliknya, Tiongkok memperlihatkan Rusia bukan sebagai pihak yang kalah tapi juga ingin perang berakhir dan pada akhirnya melegitimasi tujuan mereka yakni, negara yang memiliki pengaruh besar. 

Lalu, apakah hanya sebuah keuntungan pengaruh yang hendak dicapai Tiongkok dalam perang di Ukraina? 

Demi Bisnis Senjata? 

 Ahli strategi militer Tiongkok kuno, Sun Tzu dalam bukunya The Art of War pernah mengatakan “in the midst of chaos, there is also opportunity”.  Kata-kata Sun Tzu tersebut nampaknya dipahami betul oleh seorang Xi Jinping dalam melihat kesempatan di balik pertikaian geopolitik. 

Meskipun dunia dalam keadaan tidak menentu, di mana sulit menemukan sesuatu yang pasti, Xi tampaknya tetap terlihat tenang. 

Xi Jinping dapat menggunakan konflik itu dengan strategis dan membuat negaranya memperoleh keuntungan dalam kekacauan tanpa menyita perhatian dunia secara berlebihan. 

Dalam konteks perang  di Ukraina, Xi Jinping memainkan peran itu dengan sangat baik. Dia bisa melihat apa yang perlu negaranya lakukan agar dapat memainkan peran lebih diantara Rusia dan Ukraina. 

Namun, tindakan Tiongkok dalam mengupayakan perdamaian di Ukraina bukannya tanpa cela. Utamanya, terkait dengan aspek nilai moral ideal. 

Carmen Nobel dalam publikasinya yang berjudul When Business Competition Harms Society menyoroti khusus isu perilaku yang berlawanan dengan etika atau unethical behavior. 

Nobel memfokuskan tiga variabel antara lain perbedaan perspektif, keuntungan jangka pendek, serta kepentingan politis yang dapat menjadi pemicu unethical behaviour dalam sebuah persaingan pemenuhan kebutuhan pasar dalam aspek apapun. 

Berkaca dari penjelasan Nobel, perilaku Tiongkok yang kabarnya akan mengirimkan bantuan persenjataan berupa drone kepada Rusia untuk digunakan dalam perang dapat dikatakan merupakan unethical behavior. 

Tiongkok seakan bermain politik dua kaki ketika pada saat mengupayakan perdamaian, namun di sisi lain juga tetap membantu persenjataan Rusia di medan perang. 

Tiongkok tampak tidak mau kehilangan keuntungan dalam penjualan drone ke Rusia meskipun itu perilaku yang berlawanan dengan etika. 

Dengan adanya isu penjualan drone tersebut, menarik melihat langkah Tiongkok selanjutnya dalam memainkan peran di pusaran konflik Rusia dan Ukraina. 

Bagaimanapun juga, banyak pihak berharap Tiongkok dapat membawa perdamaian di Ukraina dan tidak hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Mengingat Tiongkok merupakan pihak yang dapat diterima, baik oleh Rusia dan Ukraina. 

Berkaca dari sejarah perang Kekaisaran Persia dan Romawi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sejatinya tidak ada pemenang dalam sebuah peperangan. Melainkan hanya sebuah kehancuran. (S83)

PinterPolitik.com

Impian Indonesia, mungkin termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, untuk memiliki drone militer/kombatan buatan lokal pupus. Itu setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi mengumumkan pengalihan drone militer Elang Hitam ke penggunaan sipil.

Padahal, Prabowo telah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal 2020 silam untuk melihat secara langsung prototipe Elang Hitam yang kala itu risetnya masih di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Saat itu, di depan Presiden Jokowi dan Prabowo, Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan langkah percepatan pengembangan drone lokal akan dilakukan untuk mewujudkan kepemilikan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dengan spesifikasi tempur atau Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) bagi pertahanan Indonesia.

Bahkan, rencananya, jangka waktu pengembangan drone tempur Elang Hitam dipercepat dari sebelumnya rampung pada tahun 2024, menjadi tahun 2022.

Sebelumnya, Elang Hitam diproyeksikan bisa bersaing dengan drone kombatan lain seperti MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat (AS), CH-4 Rainbow buatan Tiongkok, hingga Bayraktar TB2 buatan Turki yang populer di konflik Rusia-Ukraina.

Singkat cerita, setelah BPPT diintegrasi ke BRIN, pengembangan Elang Hitam seolah melambat. Konsorsium yang terlibat dalam drone Elang Hitam sendiri memang sejak awal telah melibatkan keterlibatan instansi yang begitu gemuk.

Mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI AU, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Len Industri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Institut Teknologi Bandung (ITB).

Diketahui, pengalihan peruntukan Elang Hitam dari drone kombatan ke penggunaan sipil terjadi setelah evaluasi dan audit mendalam.

Pasca kegagalan uji terbang pada Desember 2021 silam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan keputusan pengalihan itu terpaksa dilakukan.

Selain itu, Laksana menyebut terdapat berbagai masalah teknis lain terkait mitra pemilik teknologi kunci Elang Hitam dalam peruntukannya sebagai drone tempur.

Jika dikritisi lebih dalam dan selain alasan yang dikemukakan Laksana, mengapa pengembangan drone tempur Elang Hitam terkesan gagal?

Kita Tidak Punya Uang?

Dalam debat calon presiden (capres) 2019, Prabowo Subianto yang kini menjabat Menhan pernah berujar satu frasa menarik terkait pertahanan.

“Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang,” begitu kata Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 30 Maret 2019 silam.

 “Karena kita tidak punya uang” kemudian viral karena dijadikan parodi oleh netizen dalam berbagai hal.

Sayangnya, frasa itu juga diduga menjadi biang keladi mandeknya pengembangan Elang Hitam. BRIN yang ditunjuk sebagai wadah konsorsium dan ujung tombak riset drone kombatan itu tampak begitu keteteran setelah target percepatan proyek dimajukan.

Masalah anggaran riset lantas ditengarai menjadi salah satu faktornya. Secara umum, alokasi dana untuk riset lintas disiplin di Indonesia sendiri masih terbilang sangat kecil.

Itu bahkan pernah disinggung Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Oktober 2020 lalu mengakui bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengembangan riset hanya sebesar 0,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai perbandingan, berdasarkan data 2018 saja, negara-negara Asia yang kuat dalam riset dan inovasi seperti Korea Selatan dan Jepang mengalokasikan anggaran 4,3 persen dan 3,5 persen dari PDB mereka untuk kebutuhan tersebut.

Sedangkan negara tetangga terdekat Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia, juga memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 2,6 persen dan 1,3 persen dari PDB mereka.

Khusus untuk anggaran pengembangan drone Elang Hitam PinterPolitik menemukan angka Rp300 miliar yang dibocorkan oleh LAPAN sebelum melebur dengan BRIN.

Sayangnya, peleburan sejumlah konsorsium ke dalam BRIN juga disebut menjadi penghambat. Impresi tumpang tindih dan proporsionalitas anggaran muncul ke permukaan sebagai isu utama penyebab terhambatnya riset dan pengembangan Elang Hitam.

Keputusan pemerintah yang menggabungkan beberapa instansi dalam konsorsium pengembangan Elang Hitam ke dalam BRIN ditengarai membuat proyek itu menjadi jalan di tempat.

Kepala BRIN bahkan terkesan tidak mendukung proyek tersebut dengan alasan ketiadaan dana.

Eksistensi BRIN sejak awal memang menuai tanggapan kritis. Aspek riset ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dianggap beririsan dengan kepentingan politik ketika jajaran atas BRIN diisi oleh sejumlah elite penguasa seperti Megawati Soekarnoputri.

Padahal, Antoni Putra, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam artikelnya Urgensi Mewujudkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan bahwa BRIN diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembuangan anggaran dan sulit berkembangnya riset di Indonesia.

Masih terkait dengan anggaran, faktor kedua yang kiranya menjadi musabab pengalihan fungsi Elang Hitam ialah mengenai oportunisme kebijakan pemerintah.

Hal itu agaknya dapat tercermin dari telaah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) terhadap disertasi Hasto Kristiyanto berjudul Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara.

BG menilai Indonesia masih gamang dalam menghadapi perkembangan geopolitik karena tidak memiliki panduan dan pembelajaran yang berpihak kepada kepentingan nasional.

Perspektif itu turut menyiratkan tendensi pragmatis dan oportunis, termasuk kiranya dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

Dengan biaya riset dan pengembangan Elang Hitam yang cenderung tentatif, opsi mengimpor drone militer/kombatan kemungkinan lebih logis bagi para stakeholder tanah air.

Bersamaan dengan gelagat terhambatnya pengembangan Elang Hitam, Indonesia santer disebut akan mengimpor drone militer asal Turki Bayraktar TB2.

Dalam sebuah seminar di kanal YouTube Pussenkav, Direktur Doktrin Angkatan Darat Brigjen TNI Agustinus Purboyo mengungkapkan bahwa Bayraktar TB2 mulai masuk ke dalam proses kontrak.

Bahkan, sebelum viral di konflik Rusia-Ukraina, drone Bayraktar ternyata telah diincar oleh Indonesia. Itu dikemukakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki Dr. Lalu Muhammad Iqbal yang juga berharap agar ada transfer teknologi bersamaan dengan transaksi alutsista itu.

Kendati demikian, terdapat satu faktor menarik lain yang kiranya ikut menggagalkan Elang Hitam menjadi drone kombatan buatan lokal, apakah itu?

Mafia Tembak Elang Hitam?

Di balik pengadaan alutsista impor di sebuah negara, tidak jarang peluang vested interest atau kelompok dengan kepentingan personal yang berwujud pihak ketiga turut serta. Biasanya, mereka memanfaatkan celah regulasi maupun mekanisme panjang dari sebuah proyek pertahanan.

Di Indonesia sendiri, proses pengadaan alutsista membutuhkan proses yang tidak sederhana. Mulai dari tahap usulan kebutuhan, dinamika di DPR, hingga alokasi anggaran kemungkinan memeberikan ruang bagi para vested interest.

Menurut salah satu sumber yang diperoleh Penelitian dan Pengembangan PinterPolitik (Litbang PinterPolitik), dalam perundingan-perundingan ini tidak jarang ada beberapa kepentingan aktor-aktor domestik maupun asing yang ikut masuk.

Tentu publik masih ingat saat pemerhati militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut ada mafia berinisial M yang bermain dalam pengadaan alutsista di Indonesia.

Dugaan eksistensi mafia bisnis dalam sistem pertahanan nasional disebut memperburuk berbagai persoalan alat utama sistem pertahanan atau alutsista TNI, yang mungkin mencakup pula upaya pengembangan alutsista lokal seperti Elang Hitam.

Selain itu, jika diperhatikan, terdapat tren “diskriminasi” dan “pelabelan” saat alutsista lokal negara tertentu menantang pasar alutsista yang telah ada selama ini. Bahkan, ketika masih dalam tahap pengembangan.

Sebut saja tudingan miring terhadap alutsista buatan Rusia, Iran, hingga Tiongkok. Kendaraan kavaleri, jet tempur, rudal balistik dari ketiga negara itu tidak jarang mendapat label negatif yang mana objektivitas penilaiannya kerap diragukan.

Elang Hitam pun tampak demikian. Media bernama Defense Security Asia, misalnya, menilai drone tempur buatan anak bangsa itu dinilai tidak memiliki kemampuan militer.

Pelabelan itu seolah menjadi variabel justifikasi pendukung bagi para stakeholder pengembang Elang Hitam tanah air untuk tidak melanjutkan riset lebih lanjut.

Opsi alternatif untuk mengimpor drone militer seperti Bayraktar TB2, Akinci, hingga CH-4 Rainbow asal Tiongkok lantas tampak mengiringi pelabelan minor itu.

Oleh karena itu, pengembangan riset di bidang militer kiranya diharapkan tidak memberikan kesan mudah putus asa. Dukungan regulasi dan alokasi pendanaan juga tentu diinginkan demi terwujudnya pengembangan alutsista lokal yang mumpuni. (J61)

PinterPolitik.com

Konflik Rusia-Ukraina menjadi panggung bagi berbagai persenjataan termutakhir. Salah satu yang paling disorot adalah drone Bayraktar tipe TB2 yang diproduksi oleh perusahaan drone dan teknologi penerbangan terkemuka asal Turki, Baykar Technology.

Drone militer ini menjadi fenomenal semenjak digunakan militer Ukraina untuk memberikan serangan kejutan terhadap superioritas pasukan Rusia dari udara, lengkap dengan footage atau rekaman video serangannya.

Tak hanya itu, eksistensinya di Ukraina juga menjadi cerita tersendiri di mana satu yang terbaru datang dari Lithuania. Menteri Pertahanan (Menhan) Lithuania Arvydas Anusauskas mengatakan telah melakukan penggalangan dana yang rencananya akan digunakan untuk membeli drone Bayraktar TB2 dan memberikannya kepada Ukraina.

Kisah bak drama antarnegara tak berhenti sampai disitu. Baykar yang mengetahui hal tersebut, langsung merespons dan justru akan memberikan drone itu secara cuma-cuma kepada negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky.

Dana sebesar 5 juta Euro yang sudah terkumpul lantas akan digunakan Lithuania untuk membeli amunisi yang dibutuhkan Bayraktar TB2 itu dan sisanya ditujukan sebagai bantuan kemanusiaan.

Oleh karena itu, drone Bayraktar seolah menjadi salah satu simbol penting perlawanan dan solidaritas melawan invasi Rusia. Hal itu persis seperti apa yang dikemukakan pendiri Baykar, Selcuk Bayraktar, yang merupakan menantu dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Well, Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan agaknya memang berusaha membangun citra sebagai negara yang mapan dalam percaturan militer, pertahanan, dan geopolitik kawasan dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai produk industri pertahanan kebanggaan, popularitas drone Bayraktar saat ini dinilai sepadan dengan kegigihan Turki yang terus berupaya kemandirian produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan terus diakselerasi di era Erdoğan.

Meskipun kisah dan reputasinya di konflik Rusia-Ukraina hanya terkonstruksi dari footage dan laporan media, drone Turki itu tetap menarik minat sejumlah negara. Bahkan, Erdoğan mengklaim bahwa permintaan internasional sangat besar untuk drone produksi Baykar, seperti Bayraktar TB2, serta yang terbaru, Akinci.

Nyatanya, popularitas Bayraktar tampak paralel dengan urgensi modernisasi persenjataan negara-negara di tengah ketidakpastian keamanan global, termasuk Indonesia yang belakangan gencar melakukan manuver transaksi sejumlah alutsista melalui Menhan Prabowo Subianto.

Lantas, apa yang dapat dimaknai dari kemasyhuran drone Bayraktar buatan Turki itu? Serta apakah Menhan Prabowo turut berminat mengakuisisinya?

Balas Dendam Erdoğan?

Ada yang menarik jika melihat transformasi industri pertahanan Turki yang direpresentasikan oleh Bayraktar. Perspektif realisme dalam hubungan internasional jelas menggambarkan latar belakangnya di tengah dunia yang anarki.

Teori arms military build up dan konsep turunannya, yaitu Revolution in Military Affairs (RMA) kiranya tepat untuk menjelaskan bangkitnya industri pertahanan Turki.

Wayne Mapp dalam Military Modernization and Build Up menjelaskan arms military build up untuk menggambarkan proses peningkatan kapabilitas militer oleh suatu negara. Peningkatan itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan industri pertahanan, penambahan pasukan, perubahan strategi, maupun peningkatan teknologi persenjataan.

Sementara itu, RMA dijelaskan Michael J. Thompson dalam publikasinya yang berjudul Military Revolutions and Revolutions in Military Affairs: Accurate Descriptions of Change or Intellectual Constructs?.

Thompson menyebut bahwa RMA merupakan revolusi atau perubahan secara cepat dalam bidang militer suatu negara yang tidak hanya meningkatkan secara kuantitas atau kualitas, tapi juga mengubah suatu pola atau cara yang telah dianut lama.

Ron Matthews dalam Managing the Revolution in Military Affairs menjelaskan lebih lanjut bahwa peningkatan itu dapat dikatakan RMA apabila terdapat tiga aspek perubahan, yaitu teknologi pertahanan, manajemen pertahanan, dan manajemen teknologi.

Jika ditelusuri, aspek peningkatan teknologi, manajemen, dan industri pertahanan Turki melesat sejak Erdoğan menjabat sebagai perdana menteri (PM) (2003-2014). Di samping potensi industri teknologi, dia juga begitu jeli memaksimalkan keunggulan geostrategis negeri Atatürk di pusat Mediterania sebagai kekuatan daya tawar.

Sekadar informasi, kepresidenan Turki awalnya merupakan posisi seremonial dengan otoritas eksekutif riil dijalankan oleh PM. Baru-lah amendemen pada tahun 2017 setelah upaya kudeta yang gagal setahun sebelumnya, membuat presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh.

Berangkat dari kondisi anarki, Erdoğan dihadapkan pada realita bahwa kerja sama pertahanan dengan sekutu Barat dan negara lain seperti Rusia maupun Tiongkok tidak berjalan mulus.

F. Stephen Larrabee dalam bukunya Troubled Partnership: U.S.-Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change mengatakan transaksi persenjataan dengan Amerika Serikat (AS) pada periode awal Erdoğan menjabat PM, selalu terbentur dengan pembatasan pembelian atau procurement restrictions dan persyaratan berbelit.

Ini membuat Erdoğan bersama partainya Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yang sedang berkuasa, membangkitkan apa yang disebut oleh David Edgerton dalam The Contradictions of Techno-Nationalism and Techno-Globalism: A Historical Perspective sebagai teknonasionalisme (techno-nationalism).

Itu adalah gagasan bahwa keberhasilan suatu bangsa dapat ditentukan oleh seberapa baik bangsa itu berinovasi dan menyebarkan teknologi, tak terkecuali di bidang militer dan pertahanan. Nasionalis teknologi percaya bahwa upaya dan efektivitas riset teknologi nasional adalah pendorong utama bagi pertumbuhan, keberlanjutan, dan kemakmuran suatu bangsa secara keseluruhan.

Nyatanya, retorika yang berlandaskan “dendam” terhadap negara adidaya produsen alutsista tersebut berhasil. Alper Coşkun dalam Strengthening Turkish Policy on Drone Exports mengatakan teknonasionalisme menyertai peningkatan kepercayaan diri dan refleks yang kuat untuk meningkatkan pencapaian dan pengetahuan teknologi Turki. Ihwal yang diterjemahkan oleh industri pertahanan nasional, termasuk Baykar.

Awalnya, sektor ekspor senjata Turki kebanyakan adalah senjata kecil dan kendaraan personel lapis baja. Ekspor kemudian berkembang dan kini telah terdiversifikasi ke sejumlah alutsista seperti drone, rudal, kapal fregat, serta prospek penjualan kapal selam yang sedang dikembangkan.

Setelah teknonasionalisme menjadi dasar RMA, ekspor peralatan pertahanan dan kedirgantaraan Turki – termasuk drone – meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2012 dengan torehan mencapai lebih dari US$3 miliar pada tahun 2021.

Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute pada tahun 2020, ranking rata-rata Turki selalu melonjak enam tingkat dalam peringkat eksportir senjata global sejak 2015-2019.

Catatan itu sangat mungkin terus dipertajam Turki, utamanya saat melihat reputasi Bayraktar TB2 di konflik Rusia-Ukraina, Nagorno-Karabakh, Suriah, dan Libia. Apalagi, perkiraan pasar untuk drone militer akan tumbuh dari US$ 11,3 miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar US$ 26,1 miliar pada tahun 2028.

Prospek dan dinamika drone militer ini bukan tidak mungkin memantik perhatian negara-negara yang sedang giat memodernisasi alutsista seperti Indonesia. Lantas akankan Menhan Prabowo terhipnotis oleh drone militer Erdoğan?

Simbol Ideal Prabowo?

Penggunaan drone militer yang mencakup tugas-tugas pengumpulan dan pengawasan intelijen hingga manajemen perbatasan, serta utilitas fleksibel mereka dalam kontra terorisme dan operasi tempur, memicu peningkatan permintaan benda terbang satu ini.

Potensi perpaduan antara kemajuan manajemen data dan kecerdasan buatan ke dalam teknologi drone militer, membuat tren permintaan itu semakin kuat.

Bagi Indonesia, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diterjemahkan oleh Menhan Prabowo dalam pembentukan satuan drone militer yakni Skadron Udara 51 di Pontianak dan Skadron Udara 52 di Natuna dalam lini TNI-AU.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan bahwa skuadron itu diperkuat drone CH (Chang Hong)-4 Rainbow asal Tiongkok. Sayangnya, negara +62 baru memiliki enam unit CH-4 Rainbow. Meskipun ada drone Elang Hitam buatan dalam negeri, kemampuannya masih dalam tahap pengembangan.

Memang, berdasarkan sumber intelijen terbuka yang dihimpun PinterPolitik, di sudut lain Polri telah memiliki drone tempur Blowfish A3 Tiongkok yang tengah turun laga di Papua. Namun, tetap saja sektor militer harus menjadi perhatian Prabowo.

Dan drone militer Turki sekaligus bisa menjadi simbol politik Prabowo untuk menghindari potensi friksi atas pengadaan pesawat nirawak dari negara adidaya dengan instrumen sanksi embargonya.

Chandler Sachs and John V. Parachini dalam artikel berjudul Are Military Purchases in SE Asia for Political Balancing a Good Use of National Defense Resources? menyebutkan bahwa political symbolism atau simbolisme politik selalu mengiringi pengadaan alutsista negara-negara di Asia Tenggara. Asal negara alutsista selalu dipersepsikan sebagai “kecondongan” politik pada negara tersebut, yang terkadang bermakna tertentu dan menimbulkan masalah.

Itu misalnya terjadi ketika Filipina di bawah eks Presiden Rodrigo Duterte memutuskan untuk tidak lagi ketergantungan Barat saat membeli helikopter Mi-17 Rusia dibanding Sikorsky S-70 Blackhawk dari AS.

Sementara itu, negara di luar Asia Tenggara nyatanya juga mengalami persoalan serupa saat Uni Emirat Arab (UEA) tak mendapat restu AS untuk membeli drone Paman Sam pada 2020 lalu. UEA sebelumnya telah menjadi pelanggan setia drone Tiongkok dan AS khawatir teknologinya disalahgunakan serta justru jatuh ke tangan Xi Jinping.

Political symbolism dalam deal jet tempur Rafale asal Perancis tentu bisa menjadi benchmark Prabowo dalam pengadaan drone Baykar asal Turki sebagai alternatif logis.

Meski di saat bersamaan juga mengadakan kesepakatan atas pengadaan pesawat tempur F-15 EX asal AS, Rafale dinilai sebagai representasi “perimbangan kecondongan” Prabowo dan Indonesia.

Apalagi, drone produksi Baykar seperti Bayraktar TB2 sampai dijuluki flying Kalashnikov karena ketangguhan, teruji di medan tempur, namun memiliki harga lebih miring. Bayraktar lantas tampak jauh lebih menarik, sebut saja ketika dibandingkan dengan CH-4 Rainbow Tiongkok ataupun MQ-9 Reaper AS.

Tinggal pertanyaannya, apakah prioritas itu masuk dalam rencana Menhan Prabowo serta selaras dengan anggaran yang ada? Menarik untuk dinantikan kelanjutannya. (J61)

Drone tempur Bayraktar TB2 yang diproduksi oleh perusahaan Baykar asal Turki kian populer setelah cukup prominen di konflik Rusia-Ukraina. Drone itu bahkan dijuluki flying kalashnikov karena telah teruji kehandalannya di sejumlah medan tempur lain seperti konflik di Libya, Suriah, hingga Nagorno Karabakh.

Kepopuleran Bayraktar sejalan dengan agenda Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo untuk memodernisasi alutsista Indonesia, termasuk menambah armada drone tempur di tiga skadron yang telah dibangun. Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal sempat mengutarakan bahwa Indonesia tengah mendiskusikan kemungkinan untuk mendapatkan Bayraktar Turki, meskipun tidak merinci tipenya.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters, Kepala Petugas Teknologi Baykar, sebuah perusahaan pertahanan asal Turki, mengklaim performa drone militernya di Ukraina telah membuat mereka jadi perhatian banyak negara di seluruh dunia. Banyaknya kendaraan baja dan artileri Rusia yang hancur akibat drone ini membuktikan bahwa Turki merupakan produsen alat militer nirawak yang maju.