PinterPolitik.com

“Seek only to preserve life, your own and those of others. Life alone is sacred” – Yasuo Kuwahara, mantan pilot Angkatan Udara Kekaisaran Jepang

Perjuangan dalam melawan musuh bersama merupakan sebuah tema yang sering diperlihatkan di banyak produk budaya seperti film. Tema-tema seperti ini banyak dijumpai di film-film kepahlawanan seperti Avengers: Infinity War (2018).

Dalam film tersebut, para pahlawan super yang tergabung dalam sebuah inisiatif bernama Avengersharus menghadapi musuh bersama yang datang dari sebuah planet dengan sebutan Titan. Musuh bersama yang bernama Thanos ini ingin menghapus separuh populasi makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta.

Tentu saja, apa yang diinginkan Thanos ini bertentangan dengan keyakinan dan keinginan para pahlawan super. Iron Man, Spider-Man, Captain America, dan sebagainya berjuang agar apa yang diinginkan Thanos tidak terjadi.

Namun, perjuangan mereka gagal dan sebagian dari kelompok pahlawan super tersebut harus sirna. Tidak hanya para pahlawan super, sebagian besar penduduk Bumi juga merasa sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi.

Perjuangan untuk melawan musuh bersama oleh para Avengers ini sepertinya juga dapat menggambarkan situasi di dunia nyata saat ini. Pasalnya, setiap kalangan kini harus bergelut dengan sebuah virus yang dapat menyebabkan penyakit Covid-19.

Banyak orang harus berkorban agar virus ini dapat diatasi dan dihentikan penularannya. Para pengusaha kecil dan menengah, misalnya, harus merelakan sumber pendapatannya agar penyakit ini tidak menular akibat bisnis mereka.

Tidak hanya pengusaha, para politisi juga berkorban dengan menyisihkan sejumlah gajinya untuk penanganan Covid-19. Sebagian dari mereka yang maju dalam Pilkada Serentak 2020 juga diimbau untuk menahan diri agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memperparah penularan Covid-19.

Namun, dari semua kelompok tersebut, mereka yang paling berjuang dan berkorban banyak untuk melawan Covid-19 adalah tenaga kesehatan. Banyak dari mereka harus gugur dalam mengobati masyarakat yang makin hari makin banyak berjatuhan dalam melawan penyakit menular satu ini.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri telah melaporkan bahwa seratus lebih dokter di Indonesia telah gugur akibat Covid-19. Tidak hanya dokter, sejumlah perawat dan tenaga kesehatan lainnya juga harus berkorban nyawa guna melawan penyakit ini.

Namun, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengklaim bahwa ibu kota masih mampu menangani lebih banyak pasien Covid-19. Bahkan, sang Menkes membeberkan data bahwa kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan dianggap masih mencukupi.

Tentu, klaim Terawan ini membuat bingung sejumlah orang – bahkan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa sang Menkes tetap mengklaim bahwa fasilitas kesehatan masih mampu menangani pasien meski banyak dokter mulai berjatuhan? Lantas, strategi apa yang digunakan oleh Terawan?

Strategi Kamikaze?

Bukan tidak mungkin, pengorbanan para tenaga kesehatan ini ditujukan untuk menjaga kepentingan bersama. Apalagi, Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap banyak kalangan.

Pengorbanan seperti ini bisa saja mirip dengan konsep dan istilah “kamikaze” yang banyak digunakan dalam Perang Dunia II. Kala itu, kamikaze merupakan nama dari unit khusus di angkatan udara Kekaisaran Jepang.

Shigeyuki Mori dalam tulisannya yang berjudul The Japanese Contribution to Violence in the World menjelaskan bahwa konsep kamikaze berkaitan erat dengan serangan bunuh diri dalam perang. Konsep ini juga dikaitkan dengan unsur budaya samurai di Jepang.

Dalam budaya itu, dikenal sebuah istilah yang disebut bushido – berarti jalan samurai. Konsep kamikaze di dalamnya mulai tumbuh ketika Restorasi Meiji berlangsung di Jepang yang akhirnya menumbuhkan semangat pengorbanan diri (self-sacrifice).

Meski kamikaze ini tidak berkaitan langsung dengan situasi terkini, beberapa pihak menilai bahwa pengorbanan diri ala Jepang ini menjadi relevan dengan situasi pandemi Covid-19. Bagaimana tidak? Banyak pihak dianggap harus melakukan “pengorbanan diri” dalam melawan penyakit menular satu ini.

Spanyol yang menjadi salah satu negara di mana Covid-19 merajalela, misalnya, dianggap menjadi salah satu contoh penerapan kamikaze yang relevan dengan pandemi kini. Pasalnya, di negara tersebut, banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang harus mengorbankan diri guna merawat pasien-pasien Covid-19 tanpa alat pelindung diri (APD) yang lengkap.

Upaya bak kamikaze yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan Spanyol tersebut juga dilaporkan oleh New York Times dalam salah satu videonya. Sejumlah tenaga kesehatan juga mengaku bahwa ini bentuk pengorbanan yang dilakukannya.

Tidak hanya Spanyol, upaya bak kamikaze juga terjadi Kashmir. Situasi serupa – seperti kurangnya APD – juga terlihat di wilayah tersebut.

Bahkan, pemerintah dan politisi setempat dinilai menaruh nyawa para tenaga kesehatan dalam risiko yang besar. Para politisi yang juga dinilai tidak memahami manajemen sains dinilai berharap agar para tenaga kesehatan bekerja layaknya kamikaze.

Jika para kamikaze di dunia kesehatan ini berjuang di Spanyol dan Kashmir, bagaimana dengan Indonesia? Apakah mungkin para tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan berjuang layaknya kamikaze? Lantas, mengapa begitu?

Bak Operasi Militer?

Bukan tidak mungkin, para tenaga kesehatan di Indonesia juga berjuang layaknya kamikaze guna melawan Covid-19. Pasalnya, banyak dari mereka harus terpapar dan gugur dalam melawan penyakit menular yang bermula di Wuhan, Tiongkok ini.

Uniknya, diterjunkannya para kamikaze kesehatan ini bisa saja mirip dengan operasi militer. Terawan sendiri memiliki latar belakang dari kalangan militer, yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Persepsi ala operasi militer ini juga terlihat ketika Terawan membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut. Kala itu, sang Menkes memuji Risma karena penanganan pandemi di ibu kota Jawa Timur itu dilakukan layaknya menangani operasi militer.

Cara pandang ala militer ini juga menjadi masuk akal karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap menggunakan pendekatan militer dalam menangani pandemi ini. Bahkan, pendekatan ini juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah adalah semacam strategi militer.

Tangguh Chairil dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa strategi militer yang digunakan oleh pemerintah ini terlihat dari taktik yang diambil dalam penanganan pandemi Covid-19.

Strategi ala militer ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tampak meremehkan virus ini. Menurut Chairil, taktik ini mirip dengan doktrin militer dalam menangani pemberontakan (counterinsurgency) – dengan tidak mengakui musuh sebagai lawan sepadan.

Selain itu, pendekatan militer juga terlihat dari bagaimana pemerintah kurang menjalankan transparansi dalam penanganan pandemi. Taktik ini merupakan bagian dari teknik propaganda yang biasa dilakukan dalam operasi menangani pemberontakan.

Pendekatan militer ini bisa jadi memengaruhi bagaimana strategi yang diterapkan oleh Terawan dalam menangani pandemi sebagai Menkes. Selain itu, dengan latar belakang militernya, sang Menkes bisa jadi melandaskan keputusan-keputusannya berdasarkan ability hypothesis.

Ability hypothesis sendiri merupakan refleksi atas pengetahuan praktis yang didasarkan pada pengalaman. Dalam kata lain, seseorang dengan ability hypothesis merasa dirinya memiliki pengetahuan akan cara untuk melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman tersebut.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum tentu benar melatarbelakangi apa yang diputuskan oleh Terawan. Yang jelas, dalam menangani pandemi yang kini semakin parah, sang Menkes tampaknya perlu mempertimbangkan bagaimana morale (keyakinan dalam menghadapi situasi bahaya) para tenaga kesehatan yang mulai kelelahan dan kewalahan. (A43)

PinterPolitik.com

Adakah yang lebih melankolis daripada hubungan kasih antar dua orang yang berbeda darah tapi diikat oleh rasa seperti keluarga? Barangkali, kita perlu bertanya kepada Hount dan Arya dalam seri Game of Thrones pun Thanos dan Gamora dalam film Avengers: Endgame, cuy.

Dalam kedua film itu, sejengkel bagaimanapun Hount dan Thanos, tidak mungkin rela menyakiti apalagi meninggalkan Arya dan Gamora. Bahkan, Hount yang terkenal sadis itu rela bertarung habis-habisan supaya tidak berpisah dengan Arya. Pun demikian dengan Thanos, meski si Gamora turut serta dalam misi penghancuran Thanos oleh Tim Avengers.

Mimin sampai-sampai dibikin heran sama Hount dan Thanos. Kok bisa sebegitu cinta sama kedua gadis itu? Padahal, lho nggak punya ikatan darah. Jawabannya antara dua sih, kalau nggak sebab betul-betul cinta, ya berarti cuma buat kepentingan menyukseskan misi saja, secara Arya dan Gamora ini punya kekuatan hebat, cuy.

Tapi rasa-rasanya mimin sepakat dengan kemungkinan pertama, karena nggak mungkin toh sampai rela bertaruh nyawa kalau hanya urusan kekuasaan saja.

Kisah Hount dan Thanos di atas menurut mimin cocok kalau diterjemahkan ke dalam hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Mungkin, pada nanya kan, “Lha, kok tiba-tiba arahnya ke Pak Jokowi?”

View this post on Instagram

Indonesia Political Opinion keluarkan hasil survei reshuffle Menteri Kabinet Jokowi #reshuffle #jokowi #kabinetindonesiamaju #indonesiapoliticalopinion #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 6, 2020 at 7:17pm PDT

Jawabnya, sebab mimin terpancing sama kalimat yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang berkata dalam salah satu acara diskusi PAN begini, “Kalau isu soal reshuffle, percayalah Pak Terawan ini, enggak banyak orang yang tahu, ini menteri kesayangan Pak Jokowi. Jadi kalau ada reshuffle, InsyaAllah enggak mungkin di-reshuffle itu Pak Menteri Kesehatan.”

Apa benar begitu, Pak Zulhas? Atau jangan-jangan Pak Zulhas punya maksud sindiran atau satire seperti yang dilakukan Mourinho setiap mengomentari pelatih rival. Secara, Pak Zulhas kan tahu hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menulis bahwa Pak Terawan ini menjadi salah satu menteri terlayak didepak versi masyarakat. Upsss.

Baiklah, coba mimin tanggapi secara lugu saja deh pernyataannya Pak Zulhas. Dan, kalau memang benar begitu, kok Pak Jokowi rela mempertahankan Pak Terawan yang akhir-akhir ini sering diserang?

Kemungkinan jawabannya dua, yakni antara cinta sebab masih ada kepercayaan tim, atau hanya buat kepentingan politik semata layaknya mempertahankan Pak Terawan untuk menghadapi gelombang tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Soal kemungkinan mana yang tepat, mungkin hanya mereka yang tahu secara pasti ya. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pasti kalian sudah tau dong, bahwa dari kemarin sampai saat ini masih trending banget berita yang berkaitan dengan kondisi Istana. Ya iya dong, tentu trending.

Lah, bayangin, cuy. Seorang presiden sampai marah – bahkan sampai seekspresif itu dalam meluapkan kekesalannya. Kalau kalian tidak percaya, coba amati gestur tubuh presiden dalam video yang diunggah di akun Facebook beliau.

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diluapkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal dalam bekerja di tengah pandemi  Covid-19. Sebenarnya, kemarahan tersebut diluapkan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

Tapi, ya, gak tahu kenapa kok baru diunggah. Mungkin salah satu alasannya biar publik mengetahui bahwa presiden sudah bekerja keras dan saat ini sedang jengkel sama bawahannya.

Lebih jauh dari itu, kalau melihat kemarahan tersebut, kelihatannya Pak Presiden memang sudah sangat tidak puas dengan kinerja kabinetnya ya. Terlebih, jika kita amati secara saksama, memang bisa dilihat bahwa jajaran kementerian semenjak Covid-19 merebak di Indonesia belum menunjukkan kinerjanya yang apik dan belum ada gearakan-gebrakan kebijakan gitu.

Padahal kan, ini dalam kondisi pandemi. Terlebih jurang resesi ekonomi sangat lebar. Hadehhh.

Saking gedeknya sama kabinetnya, presiden sampai beberapa kali mengatakan bahwa dia sudah memikirkan langkah terburuk yaitu ada lembaga yang akan dibubarkan jika memang lembaga tersebut tidak efektif dalam kinerja. Bahkan, jika memang diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ya tidak masalah dan akan dibuatkan.

Nah, sebenarnya, ada nih yang menarik dari kalimat yang diomongkan beliau, yaitu doi sudah berencana melakukan reshuffle. Sebentar nih, biasanya, reshuffle itu dilakukan dengan diam-diam loh. Kalau sudah seperti ini, berarti memang kemarahan beliau sudah di ubun-ubun ya, gengs.

View this post on Instagram

Jokowi tidak puas kepada para menteri yang tidak maksimal tangani Covid-19 #jokowi #menterijokowi #reshuffle #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 29, 2020 at 12:27am PDT

Coba tebak siapa yang bakal di-reshuffle. Kalau kalian cermat, sebenarnya ada sebuah diksi yang menyoroti kinerja salah satu kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan, presiden menyentil Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang hanya melakukan penyerapan anggaran sekitar 1,53 persen dari total anggaran yang dicanangkan untuk Covid-19 ini, yaitu Rp 75 triliun.

Wahh, padahal kan seharusnya diperlukan penyerapan besar ya, gengs. Tujuannya, selain agar ada penanganan dan pengendalian persebaran virus, yaitu untuk memberikan insentif bagi para tenaga medis. Bagaimana pun juga, Presiden Jokowi udah berjanji begitu.

Sabar Bapak Presiden, jangan terbawa emosi ya. Soalnya, kalau terbawa emosi, nanti kinerjanya malah kurang optimal loh.

Mungkin salah satu faktor kenapa Presiden Jokowi menyoroti Menteri Terawan karena dulu seakan doi mengatakan bahwa Covid-19 ini gak bahaya. Bahkan, dulu doi mengatakan bahwa flu biasa lebih bahaya daripada Covid-19.

Ehh, semakin ke sini kelihatan kan, bahwa ini bukan virus biasa. Duh, apa jangan-jangan dulu Pak Terawan hanya pengen melegakan hati Pak Presiden? Jadi, seakan-akan asal bapak senang alias ABS gitu. Upsss.

Duh, mimin jadi penasaran nih apa pertimbangan Presiden Jokowi dulu memilih Pak Terawan sebagai menteri di kabinetnya. Terlebih, dulu kan doi sempat berkonflik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hmmm.

Tapi, ya sudah lah, itu semua sudah menjadi pilihan Bapak Presiden ketika awal penyusunan kabinet. Kita sebagai masyarakat biasa bisanya ya hanya menunggu kebijakan dari mereka, cuy. Yaa, sambil kritik tipis-tipis kalau sekiranya kurang sesuai. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Dr Terawan rilis panduan New Normal, tertuang dalam kepmenkes dan Surat Edaran. Ditujukan bagi pekerja industri dan ASN, berisikan protokol di tempat kerja

PinterPolitik.com

Kehadiran virus Corona (Covid-19) yang menyerang dua warga Depok pada awal Maret lalu telah membuat geger jagat Indonesia ya, gaes. Masyarakat Indonesia yang awalnya santuy seketika menjadi jadi panik gitu.

Apalagi, pemerintah yang sebelumnya confident abis karena mengira Corona tidak akan menyerang Indonesia jadinya ikut kewalahan, guys. Sampai saat ini, sudah lebih dari sebulan pandemi Corona belum juga menunjukkan tanda-tanda reda.

Si kecil Corona ini sepertinya semakin betah di Indonesia, apalagi dengan banyaknya warga yang masih ngeyel tidak mau mematuhi imbauan social distancing. Hadeeh. Ya, otomatis wabah semakin meluas. Bahkan, Pasien dalam Pantauan (PDP) maupun pasien positif Corona setiap hari selalu bertambah loh. Apa gak takut kalian, guys?

Selain menimbulkan penyakit dan dampak buruk pada tatanan sosial dan membuat masyarakat tidak sehat, ternyata Corona juga memberikan pengaruh terhadap ketidaksehatan hubungan, cuy. Contohnya nih, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pemerintah Indonesia, cuy. Seakan-akan, hubungan mereka berdua menjadi layaknya musuh yang gak bisa akur banget gitu.

Kalau dilihat sih, sudah sering IDI melayangkan protes mengenai penanganan Covid-19 kepada pemerintah. Bahkan, organisasi keprofesian itu pernah ngambek dan mengancam tidak akan menangani pasien Covid-19 kalau kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis tidak segera dipenuhi.

Kalau dilihat dari berbagai masalah dan ancaman yang diberikan IDI, ngeri juga ya gengs. Apalagi, kasus positif Corona di Indonesia semakin tambah banyak dari hari ke hari.

Ada lagi nih, gengs, gesekan antara IDI dan pemerintah. Kebijakan pemerintah soal memperbolehkan warga untuk mudik ke daerah juga sempat dikritisi oleh IDI loh, cuy. Menurut mereka, dengan memperbolehkan masyarakat untuk pulang kampung alias mudik justru membuat beban bagi pemerintah daerah.

View this post on Instagram

Virus corona, sudah saatnya para politisi mendengarkan para medical sains – Selengkapnya dalam artikel di Pinterpolitik.com – #politikus #dokter #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2020 at 6:00am PDT

Apalagi, waktu itu, belum ada kebijakan lockdown atau sejenisnya dari pemerintah yang membuat orang-orang masih bebas berkeliaran. Wuiihh, kalau boleh mengilustrasikan nih, mungkin si kecil Corona semakin senang dan bahagia tinggal di Indonesia karena bakal mendapatkan banyak inang. Hehehe.

Memang sih, saat itu pemerintah masih bimbang mikirin masalah ekonomi. Jangan bimbang dong. Kok kayak anak baru gede (ABG) yang sedang kasmaran aja – banyak merasa bimbang?

Yaa, kalau ABG mah masalah urusan dua sejoli, bisa mudah diperbaiki kalau ada kesalahan. Lah, kalau pemerintah yang salah bikin kebijakan, bisa berabe dunia persilatan. Hehehe.

Sampai berita yang terbaru, data jumlah korban meninggal Corona yang setiap hari di-update oleh pemerintah ternyata masih diragukan oleh IDI loh. Hal ini disampaikan oleh Daeng M. Faqih selaku ketua IDI.

Doi mengklaim bahwa data yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan realitas. Katanya sih, angka kematian di rumah sakit dua kali lebih besar. Tapi anehnya, cuy, setelah dikonfirmasi ternyata IDI juga menghitung PDP yang belum terkonfirmasi positif sedangkan pemerintah hanya mengumumkan jumlah pasien yang meninggal berdasarkan kasus positif.

Lebih jauh daripada itu nih, gengs, yang menarik nih, kenapa sih IDI kok terkesan kritis dan mempunyai kecenderungan kontra dengan pemerintah? Apa jangan-jangan ada masa lalu yang belum terselesaikan secara tuntas nih?

Hmmm, pasalnya, dulu kan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat mau dikeluarkan keanggotaannya dari IDI. Tetapi, doi akhirnya tidak jadi dikeluarkan, cuy. Dengar-dengar, ini karena ada tekanan dari orang di lingkaran pemerintah sih. Uppsss, dengar-dengar aja lho ya ini. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kalian tahu gak? Salah satu kesuksesan Korea Selatan dalam membendung keliaran Covid-19 adalah berkat peran dari sosok Deputi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kim Gang-Lip. Pria itu terlihat sibuk ke sana dan ke mari, entah sekadar menjenguk pasien atau pidato di depan awak media. Dia ini kayak gak tau rasa capek, cuy. Serius.

Coba kalian lihat di pemberitaan-pemberitaan deh. Hal yang bikin melted lagi nih adalah om Gang ini secara cerdas mampu menjelaskan gugus tugas dan target penyembuhan. “Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengontrol ukuran infeksi hingga level di mana rumah sakit dan tenaga medis dapat menangani situasi hingga pandemi berakhir dengan dikembangkannya vaksin dan pengobatan,” kata Pak Gang beberapa waktu lalu.

Inti kalimatnya ini simple kok, yakni berupaya menekan angka infeksi hingga pandemi berakhir. Meski simple, dampaknya itu lho, gengs. Keren. Lihat saja. Semua elemen di Korsel tergerak secara terpadu, kompak, dan terarah untuk menyukseskan target pemerintah.

Memang begitu seharusnya sosok pemerintah. Nah, bagaimana dengan kondisi di negara ber-flower ini? Jawabnya, entahlah. Menteri yang dulu bilang “Padahal flu batuk pilek yang biasa terjadi pada kita itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini, Corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa,” itu ternyata sekarang gak tau di mana.

View this post on Instagram

@kawalcovid19.id siap kawal info #covid_19 agar akurat #coronavirus #COVID19 #COVID19Indonesia #pinterpolitik #kawalcovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 2:06am PDT

Saya cuman mau bilang begini, kata kuncinya tulisan ini adalah pemimpin harus berani tampil. Ini penting. Soalnya, kalau sampai gak berani, bisa chaos warganya nanti. Masa sih pemimpin kita tega membiarkan aktivitas rebahan kita berlanjut semakin lama gegara biang kerok Corona?

Lagian, kalau kata pemikir politik Niccolo Machiavelli nih, “sudahlah, pemimpin itu tampil aja dulu. Soal dicintai itu urusan nanti. Adapun terlihat tegas, terpuji, dan bijaksana, semuanya bisa didesain. Tampil aja dulu, deh.” Dan di Korsel, Pak Gang benar-benar berani tampil. Soal kritik dan risiko, kalau kata Mbak, “halah, pikir keri.”  Hehehe.

Makanya, kita gak heran kalau Korsel sudah memiliki lonjakan keberhasilan dalam melawan pandemi COVID-19. Keren banget pokoknya – persis kayak spirit permainan mereka di ranah sepak bola. Jadi, gak heran kan kalau Korsel juara AFC di Indonesia. Lha wong semua elemen mulai dari pemerintah sampai federasi dan warga kompak sih. Bandingkan aja sama Indonesia. Boro-boro juara, diajak kompak aja susah.

Nah, bertolak dari situ, kita memohon, kali aja Pak Terawan atau ajudannya baca tulisan ini, bersedia menunjukkan diri, atau minimal memberi tahu tentang aktivitas dan keadaannya seperti apa. Ya kalau misal sibuk urusan lain, misal melakukan penelitian senyap tentang obat COVID-19, kami sebagai warga kan turut senang dan bahagia.

Ah sudahlah. Pokoknya, semoga sehat selalu buat beliau – supaya segera bisa menangani pandemi yang terus menyebar ini. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Epidemi yang kini telah berubah status menjadi pandemi di Indonesia telah memakan nyawa ratusan jiwa. Meskipun angka ini terlihat kecil dibandingkan negara-negara lain seperti Italia dan Spanyol, penyebaran virus yang biasa disebut virus Corona atau Covid-19 ini tidak bisa dipandang dengan main-main.

Apa yang ia telah sebabkan bagi jalannya negara dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia cukuplah besar. Pemerintah sendiri sempat dikritik oleh masyarakat karena penanganannya yang dianggap kurang becus, sehingga membuat opini publik kurang percaya terhadap pemerintah.

Pemerintah seharusnya bisa melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menjaga dua hal: penyebaran virus pada taraf sekarang, dan ketenangan publik terhadap krisis ini. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana pemerintah bisa menentukan apa pernyataan dan kebijakan publik yang tepat untuk dikeluarkan dalam situasi seperti ini.

Berbicara mengenai Covid-19, sepertinya kita sudah tahu ceritanya mengapa virus ini bisa muncul dan menyebar. Berawal di Wuhan pada akhir tahun 2019, pasien pertama melaporkan gejala-gejala pneumonia pada tanggal 1 Desember 2019, dan setelah laporan-laporan yang mirip muncul hingga tanggal 27, seorang dokter bernama Zhang Jixian curiga bahwa gejala-gejala ini asing dan menunjukkan keberadaan suatu virus baru.

Virus ini menyebar tanpa halangan hingga akhir Januari karena otoritas provinsi Hubei membungkam dokter-dokter yang berusaha memberitakan kemunculannya. Meskipun akhirnya pada tanggal 23 Januari kota Wuhan dan 15 kota lainnya di provinsi Hubei dikarantina, reaksi pemerintah sudah terlambat.

Penghuni kota-kota yang dikarantina sudah menyebar kemana-mana. Bukan hanya di dalam Tiongkok, namun juga di seluruh dunia. Dari Korea, Iran, hingga Brazil, sudah ada 160 negara yang terdampak oleh virus ini, termasuk Indonesia.

Indonesia menyambut kedatangan epidemi ini dalam waktu yang cukup terlambat, paling tidak menurut sumber-sumber pemerintah, dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia baru mengumumkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret, sementara banyak negara lain di sekeliling Indonesia sudah mempunyai puluhan korban pada bulan Februari.

Padahal, suatu studi yang dipublikasikan pada tanggal 11 Februari oleh sekelompok epidemiolog Universitas Harvard menyatakan bahwa seharusnya sudah ada lima korban di Indonesia bila dilihat dari sejarah penerbangan antara Wuhan dengan Indonesia.

Namun, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto justru menangkis klaim ini sebagai “penghinaan” terhadap Indonesia. Dari sini, kita memasuki dimensi politis dari suatu isu kesehatan.

Sosiolog Franz Magniz-Suseno (1987) menyatakan bahwa legitimasi dari rakyat diperlukan apabila seorang atau sekelompok penguasa hendak melaksanakan wewenang mereka. Legitimasi, khususnya dari rakyat, dapat didefinisikan menjadi kepercayaan terhadap penguasa dan kemauan untuk tunduk kepada penguasa tersebut oleh masyarakat.

Magniz-Suseno menamainya sebagai legitimasi sosiologis. Untuk mendapatkan keabsahan ini, si penguasa harus pintar dalam dua hal: memainkan opini publik dan menentukan kebijakan apa yang pas bagi kondisi yang ada. Kedua hal ini saling berkaitan dalam arti bila satu sisi tidak mendapat perhatian, maka kesan penguasa yang terkait akan buruk di hadapan masyarakat, dan hal ini tentunya buruk bagi jabatannya maupun kestabilan negara, khususnya dalam negara demokratis.

Melihat situasi opini publik yang sedang panik, kita bisa memandang bahwa Indonesia sedang berada dalam suatu krisis. Krisis, menurut Fener dan Cevik (2015), adalah situasi yang tidak terprediksi sebelumnya dan mengganggu aktivitas normal sehingga memerlukan solusi yang cepat dan efektif melalui manajemen krisis.

Setelah melihat bagaimana teori kenegaraan berhubungan dengan ilmu manajemen dalam konteks kepanikan Covid-19, kita bisa mulai menganalisis perilaku pak Terawan yang sebelumnya disebutkan.

Dengan meragukan keras temuan para ahli Harvard, Terawan dengan lantang berusaha untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau Indonesia masih aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal ini tentunya tidak masalah, karena kedua belah pihak, pemerintah dan masyarakat sama-sama untung.

Masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan normal, optimis terhadap masa depan, dan pemerintah tidak perlu takut terhadap perilaku masyarakat ketika mereka sadar akan kedatangan suatu krisis, seperti penimbunan barang penting untuk aksi-aksi oportunistis, tingkah laku yang berefek buruk pada ekonomi Indonesia. Apalagi, Terawan ini adalah seorang dokter yang berposisi sebagai Menteri Kesehatan dalam pemerintahan. Tentu, kata-katanya dinilai bisa dipercaya.

Namun, opini publik tidak sepenuhnya bersadar pada ucapan Terawan.  Ada beberapa orang yang skeptis dan menilai bahwa entah fasilitas kesehatan Indonesia luput dalam mendeteksi pembawa virus, atau pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan fakta tersebut. Kritik ini, meskipun jika memang belum ada indikasi Covid-19 di Indonesia, tetap memiliki substansi.

Melihat pengalaman negara lain, pemerintah harus tetap waspada akan kemungkinannya masuk ke Indonesia dan penyebarannya yang seperti api liar. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Iran dan ketidakmampuan Italia untuk menjaga ketenangan publik sudah membuat rakyat negara tersebut sangat rawan terhadap penyebaran Covid-19, dan tentunya pemerintah kita tidak menginginkan hal tersebut.

Worst case scenario-nya bukanlah fakta bahwa akan banyak korban berjatuhan akibat Covid-19, melainkan apabila karena wabah tersebut terjadi perlambatan ekstrim kegiatan ekonomi dan amukan publik terhadap pemerintah karena dianggap melakukan mismanajemen, yang berefek pada kestabilan negara, dan pada akhirnya ekonomi negara itu sendiri. Namun, bagaimana pengalaman Indonesia ketika terjangkit Covid-19?

Sebelum hari-H dua korban itu muncul, pemerintah Indonesia terlihat kurang melakukan persiapan untuk menghadapi virus ini.  Lalu, virus pun melanda, dan panik mulai menggerogoti masyarakat dimana-mana.

Panic buying terjadi, masker dan alat kesehatan habis di pasar swalayan mana-mana. Sekolah, universitas, instansi pemerintah diliburkan dengan kita mahasiswa harus menjalani kuliah melalui media daring. Pemerintah sudah mengimbau supaya masyarakat tetap berada di rumah dan supaya mereka mengikuti prosedur kesehatan yang ada.

Masyarakat menganggap bahwa pemerintah seharusnya menerapkan pengecekan masal atau lockdown. Media-media luar pun mulai mengkritik akan ketidaksiapan pemerintah indonesia.

Koresponden Asia Tenggara, James Massoula, dari sebuah koran Australia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terlalu fokus pada ekonomi, dan bahkan menahan informasi meninggalnya seorang turis akibat infeksi covid-19 selama 8 hari. Selain itu, ada thread twitter viral yang membeberkan keterpurukan fasilitas dan pelayanan kesehatan terhadap suspect covid-19.

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai pak Jokowi kurang serius dalam merespons pandemi ini. Hal-hal tersebut menandakan bahwa Indonesia tidak siap menangani wabah ini, dan respon pemerintah bisa dinilai cukup terlambat.

Test kits dan obat-obatan baru saja dibeli dan diedarkan secara masif. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menyatakan kalau staf rumah sakit masih kekurangan alat pelindung diri (ADP) untuk memeriksa pasien, padahal mereka adalah garda terdepan.

Inilah pentingnya keseimbangan antara opini publik dan kebijakan yang menyertainya. Bila kita menyetir opini publik pada suatu tempat yang aman, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataan kita apabila situasi mulai terlihat bertambah buruk.

Saya tidak menyalahkan pemerintah apabila mereka menahan informasi mengenai Covid-19 supaya tidak muncul kepanikan publik. Karena pada akhirnya, Indonesia masih ada pada kategori negara berkembang. Opini publik yang saya singgung tadi kebanyakan dari mereka yang mempunyai akses berita yang mudah, berbeda dengan mereka yang di bawah, yang lebih memikirkan keluarganya daripada membayar test kits di rumah sakit.

Bila lockdown dilaksanakan misalnya, masyarakat yang kurang mampu akan kesusahan untuk mendapatkan kebutuhannya seperti biasa, dan dari sini bisa saja muncul kemarahan tersendiri yang lagi-lagi berefek pada stabilitas.

Kebingungan pemerintah dalam bereaksi cukup terjustifikasi bila dilihat dari kacamata sosiologi. Keberadaan kesenjangan ekonomi membuat eksposisi pada informasi yang berbeda pada tiap tingkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya memunculkan respon yang berbeda dari kelompok-kelompok terkait. Pemerintah kurang bisa menggodok suatu respon terkoordinasi dari keseluruhan elemen masyarakat karena interest yang berbeda-beda.

Publik pun sebenarnya masih banyak yang bersifat acuh tak acuh dan masih melakukan kegiatannya seperti biasa karena imbauan pemerintah tidak bersifat memaksa. Ada tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan rakyat kalau mengkarantina diri sendiri itu lebih baik daripada bepergian selagi libur bila tidak ada pemberlakuan lockdown, walaupun situasi di Indonesia saya asumsikan tidak separah Iran dimana warganya justru pergi liburan di tengah maret.

Intinya adalah, dalam negara demokrasi, pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan publik dengan semena-mena tanpa persetujuan publik. Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan blunder dari sisi kesehatan dan pencegahan Covid-19 yang menyebabkan penambahan jumlah pasien positif yang cukup cepat.

Boleh jadi, pemerintah tidak memandang kalau kesehatan rakyat harus dijaga karena kebutuhan opini publik saja, melainkan karena ia merupakan aset penting bagi negara jika ekonomi ingin dijalankan dengan stabil kembali. Oleh karena itulah pemerintah sudah memberikan bantuan bagi masyarakat, dari pembagian masker gratis bagi warga desa, pembelian obat penyembuhan Covid-19, hingga pelayanan gratis bagi pasien penderita covid-19 di seluruh Indonesia sesuai dengan pernyataan direktur BPJS. Namun, patut disoroti juga kurangnya kualitas dan pengadaan fasilitas kesehatan di beberapa daerah, seperti Papua, dan fakta bahwa pasien positif Covid-19 masih bertambah sampai sekarang.

Krisis global ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam bagaimana sehendaknya mereka menyeimbangkan pernyataan mereka di media dengan kebijakan publik yang tanggap dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah harus bisa menyetir opini publik sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Bila pemerintah ingin masyarakat kalem dalam menghadapi Covid-19, maka buatlah pernyataan yang jelas dan terjustifikasi sehingga masyarakat percaya dan tidak mengacaukan keinginan pemerintah yang secara fundamental merupakan stabilitas negara. Jangan sampai penyetiran tersebut justru membawa ketidakpercayaan dari masyarakat.

Karena masyarakat dalam negara demokratis lebih bebas berpendapat dan lebih kritis, maka opini publik harus disetir sesuai dengan kondisi sosial yang ada, tidak menyalahi logika dan fakta, serta memperhatikan aspek kebijakan publik yang akan dibawa setelahnya.

Dari sisi kebijakan publik, wabah Covid-19 membawa pelajaran dari segi kesehatan. Kesehatan adalah aspek yang tak kalah penting dari pendidikan maupun infrastruktur bagi jalannya suatu negara. Sampai sekarang, fasilitas kesehatan di Indonesia memang masih mengalami kekurangan dari segi kualitas dan pengadaan.

Untuk mencegah kedatangan infeksi masal seperti ini lagi, atau penyakit biasa, pemerintah bisa meratakan kualitas dan pengadaan fasilitas kesehatan di seluruh daerah Indonesia., termasuk BPJS Kesehatan. Bahkan, kalau bisa, coba naikkan bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk riset yang sekarang masih 0,02% dari total pendanaan sehingga riset dalam dunia perobat-obatan bisa lebih mudah dilakukan.

Saya tahu mungkin saya dianggap menggampangkan kerumitan birokrasi dan opportunity cost yang harus dikeluarkan, tetapi ini adalah salah satu keresahan saya yang patut dipertimbangkan.

Tulisan milik Immanuel Hugo Setiawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Diponegoro.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, sadar gak sih? Ketika dunia ini menghadapi pademi Corona seperti sekarang, kita menemukan faktar-fakta yang mencengangkan. Hayo, coba tebak, apa tuh fakta yang mencengangkan?

Eits, jangan negative thinking dulu dong. Meski banyak juga fakta negatif – seperti Donald Trump yang malah menyebut virus ini sebagai Chinese virus, kali ini fakta yang akan kita kasih tahu positif banget loh.

Jadi, ceritanya begini cuy. Karena pademi Corona yang tidak berkesudahan ini, tidak sedikit pejabat publik di luar sana menyumbangkan sebagian gajinya untuk penanganan COVID-19 ini.

Di Korea Selatan misalnya, pejabat publik di tataran eksekutif sepakat mendonasikan gajinya sebesar 30 persen selama empat bulan untuk penanganan Corona. Hmmm, banyak juga ya, gengs.

Kalau pejabat di Indonesia bagaimana ya, cuy? Mau gak ya mereka mendonasikan sebagian gajinya untuk kepentingan masyarakat Indonesia?

Hmm, susah sih jawabnya, dana sebesar Rp 62 triliun yang dialokasikan oleh Menteri Keuangan tidak dikorupsi aja udah bersyukur banget ya gengs kita sebagai warga negara +62. Eeeh, warga Indonesia. Hehehe.

Tapi pertanyaan itu emang berat banget sih cuy, gak berani jawab deh kalau pertanyaannya seperti ini. Kalau kata Dilan nih, “Milea jangan dijawab, pertanyaannya berat biar Menteri Kesehatan saja”. Upsss, mungkin kita bisa tanya ke Menteri Kesehatan nih. Hehehe.

View this post on Instagram

Far from office, stay at home?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 16, 2020 at 4:00am PDT

Gimana nih. Pak Terawan? Bapak setuju gak kalau gajinya dipotong 50 persen untuk disedekahkan ke masyarakat Indonesia? Kan bapak sebagai pejabat publik yang mempunyai otoritas juga dalam penanganan wabah Corona.

Kelihatannya sih masyarakat  Indonesia sangat menerima dengan senang hati kok. Kalau bahasa Jawanya sih kita gak muluk-muluk alias gak berharap banyak. Maklum udah sering dikecewain. Hehehe.

Masa sih sekelas pejabat kementerian kalah sama anggota-anggota DPR dan kepala desa. Kepala Desa Talunombo di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, saja bersedia loh menyumbangkan 100 persen gajinya untuk masyarakat.

Bahkan nih, yang bikin terenyuh adalah alasan doi menyumbangkan gajinya cuy, yaitu ingin meringankan beban pemerintah pusat yang saat ini menurutnya pasti memerlukan biaya besar. Weleh-weleh, pak Kades ini kok baik banget dan penuh perhatian ya cuy.

Tapi by the way nih cuy, di mana ya Menteri Kesehatan? Kok ketika pademi Corona lagi ramai banget seperti saat ini malah tidak pernah mengeluarkan sepatah dua kata sama sekali. Tidak seperti sebelumnya ketika Corona belum menghampiri wajah Indonesia.

Apa jangan-jangan doi sudah tidak diperbolehkan berkomentar ya? Soalnya kan, komentar doi kerap dianggap aneh-aneh cuy. Masa doi bilang kalau orang Indonesia kebal terhadap virus Corona? Katanya sih, karena orang Indonesia suka berdoa.

Ya, terlepas dari itu semua, semoga saja Menteri Kesehatan setuju ya gengs dengan usulan kita yang meminta doi mendonasikan gajinya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lagi pula, beliau kan juga pernah tuh menyumbangkan gajinya dulu untuk defisit BPJS. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penyebaran virus Corona (Covid-19) tampaknya belum menemui titik akhirnya. Dalam sepekan ini saja, sudah terdapat 20 negara baru yang melaporkan kasus virus Corona pertama di wilayahnya.

Keduapuluh negara tersebut berada di benua-benua yang berbeda, dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika. Beberapa di antaranya adalah Brasil, Norwegia, Spanyol, Austria, Oman, Lebanon, Aljazair, Pakistan, dan sebagainya.

Belum lagi, penyakit satu ini telah menjangkit beberapa pejabat tinggi di beberapa negara. Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran misalnya, dilaporkan secara positif telah terjangkiti oleh virus ini.

Di Timur Tengah sendiri, sebanyak 220 kasus dilaporkan terjadi. Belajar dari Iran yang mana wabah virus itu bermula di kota suci Qom, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk melarang perjalanan umrah dan wisata dari berbagai negara – termasuk Indonesia – ke wilayahnya, khususnya ke Mekkah dan Madinah.

Alhasil, banyak calon jemaah umrah di Indonesia kebingungan atas keputusan itu. Sebagian calon jemaah tersebut sampai harus menunggu kepastian akan kelanjutan keberangkatan mereka di bandara.

Namun, takdir tampaknya berkata lain dan berbeda dari harapan. Dalam satu hari saja, sekitar 700-an calon jemaah harus membatalkan perjalanannya ke Arab Saudi.

View this post on Instagram

Sejumlah negara atur kedatangan dari Indonesia seiring dengan mewabahnya virus Corona. ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2020 at 1:01am PST

Melihat pelarangan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tampaknya sedikit merasa kesal dengan keputusan yang dinilai mendadak itu. “Kalau ngomong-ngomong (dulu) kan enak,” begitu ucap Pak Menkes.

Wah, Pak Terawan ini bagaimana toh? Memangnya, virus Corona pakai ngajak ngobrol-ngobrol dulu sebelum menular dari satu orang ke orang lainnya?

Ya, meski begitu, Pak Terawan menyadari kok kalau pemerintah Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya. Tapi, kata Pak Menkes, upaya beliau untuk menghormati keputusan Arab Saudi itu dilakukan agar tidak jadi preseden buruk.

Hmm, Pak Terawan mungkin perlu mencontoh Presiden Joko Widodo (Pak Jokowi) nih. Tanpa mengeluh, Pak Jokowi langsung menyatakan kalau beliau menghormati dan menghargai keputusan Arab Saudi, serta memakluminya bahwa kesehatan adalah hal yang dinomorsatukan oleh pemerintah negara itu.

Walau begitu, kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pihak Kedutaan Besar RI di Arab Saudi kini tengah berupaya tuh untuk menegosiasi pemerintah negara itu agar warga Indonesia diperbolehkan kembali untuk pergi umrah.

Mungkin, Pak Menkes perlu ikut juga tuh agar lebih bisa meyakinkan pemerintah Arab Saudi – apalagi sekarang banyak dari kalangan diplomat dari berbagai negara makin meragukan kalau Pak Menkes serius dalam menangani virus ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sejak muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 lalu, virus Corona (Covid-19) telah menciptakan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat. Bermula dari Tiongkok, penyakit menular yang diduga berasal dari sejenis kelelawar ini telah menjangkiti warga-warga di negara-negara lain.

Kasus-kasus virus Corona hingga kini masih terus bertambah di negara-negara lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Banyak negara lain akhirnya menerapkan beberapa kebijakan untuk melindungi warganya dari ancaman penyakit ini.

Tapi, nih, meskipun berbagai negara di Asia Timur dan Asia Tenggara telah menemukan beberapa kasus di wilayahnya, kasus serupa hingga kini belum ditemukan eksis di wilayah Indonesia – setidaknya menurut pemerintah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim bahwa belum ada warga yang ditemukan positif dengan penyakit tersebut.

Ya, semua ini berkat upaya kita semua untuk mencegah masuknya virus itu. Bukan dengan daya tahan tubuh atau instrumen kebijakan pemerintah tertentu, melainkan justru karena doa masyarakat Indonesia.

Seenggaknya, begitu lah penjelasan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut Pak Menkes, doa secara medis mampu membantu masyarakat Indonesia kebal terhadap penularan virus Corona.

Meski Pak Menkes yakin dengan kekuatan doa dan kekebalan warga Indonesia, banyak pihak akhirnya mempertanyakan klaim pemerintah. Media yang bernama Sydney Morning Herald (SMH) dan beberapa ahli asal Australia misalnya, sempat mempertanyakan kemampuan dan kelengkapan instrumen pemerintah Indonesia dalam mendeteksi kehadiran virus Corona.

View this post on Instagram

Menkes Terawan imbau masyarakat waspadai virus corona.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 27, 2020 at 11:39pm PST

Selain media dan ahli Australia, dugaan serupa juga muncul tuh dari beberapa peneliti di Harvard University, Amerika Serikat (AS). Dalam model yang dibuat oleh mereka, Indonesia dinilai seharusnya telah terpapar oleh virus asal Tiongkok tersebut.

Hmm, kayaknya, banyak yang nggak percaya ya dengan kekuatan doa ala Pak Terawan. Bahkan, baru-baru ini, otoritas penerbangan sipil di India (DGCA) memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara asal yang wajib dipindai ketika tiba – guna mencegah masuknya Covid-19 – bersama Nepal, Malaysia, dan Vietnam.

Waduh, gimana tuh, Pak Menkes? Pasalnya nih, menurut Direktur Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, apa yang dilakukan India itu tanda bahwa informasi resmi dari pemerintah Indonesia sudah nggak dipercaya lagi.

Hmm, mungkin, Pak Terawan harus aktif bergerak nih biar bisa meyakinkan India kalau berdoa itu lebih ampuh menangkal virus daripada hanya dengan memindai. Eh, kenapa nggak sekalian menawarkan kekuatan doa itu pada World Health Organization (WHO)?

Dengan begitu, Pak Menkes kan bisa jadi sosok yang berjasa bagi banyak orang. Wah, bisa jadi kebanggaan dong. Apalagi, korban meninggal di berbagai negara terus meningkat dari hari ke hari. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.