Audio ini dibuat menggunakan AI.

Wacana Pilkada via DPRD kembali menguji demokrasi. PDIP menolak, tapi jejak 2018 menyisakan tanda tanya. Apakah ini sikap prinsipil, strategi oposisi, atau sekadar “jastip suara”? Ketika suara rakyat dititipkan, siapa yang benar-benar memegang kendali?

PinterPolitik.com

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka, seiring menguatnya argumen efisiensi politik dan tingginya ongkos demokrasi elektoral. Di atas kertas, mekanisme ini sah secara konstitusional.

Namun secara sosiologis dan simbolik, ia menyentuh wilayah paling sensitif dalam demokrasi Indonesia pascareformasi, yakni relasi langsung antara rakyat dan kekuasaan.

PDIP menjadi salah satu partai yang paling lantang menolak gagasan ini. Sikap tersebut seolah menempatkan partai banteng sebagai benteng terakhir demokrasi elektoral.

Akan tetapi, penolakan ini segera mengundang pertanyaan, sebab dalam ingatan publik, PDIP pernah bersikap berbeda. Pada 2018, ketika wacana serupa muncul, PDIP justru membuka ruang—bahkan mendukung—pemilihan kepala daerah melalui DPRD atas nama stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Kontradiksi inilah yang melahirkan istilah sinis namun populer, jasa titip atau jastip suara. Sebuah metafora yang menggambarkan kekhawatiran bahwa suara rakyat tidak lagi digunakan secara langsung, melainkan “dititipkan” melalui elite perwakilan apapun sikap parpol, termasuk yang diambil PDIP saat ini.

Istilah ini tidak hanya mencerminkan kritik terhadap mekanisme, tetapi juga kecurigaan terhadap niat politik para aktor di baliknya.

Namun, apakah perubahan sikap PDIP benar-benar soal inkonsistensi? Atau justru cermin dari dinamika politik yang lebih dalam, di mana posisi kekuasaan menentukan cara partai membaca demokrasi?

Politik Ambiguitas PDIP?

Untuk memahami sikap PDIP hari ini, penting melihat politik bukan sebagai arena konsistensi moral semata, melainkan sebagai ruang pengelolaan sinyal.

Dalam signaling theory, pernyataan sikap publik berfungsi mengirim pesan kepada berbagai audiens dengan kepentingan berbeda.

Penolakan PDIP terhadap Pilkada via DPRD dapat dibaca sebagai sinyal kuat kepada pemilih bahwa partai ini masih berpihak pada demokrasi langsung.

Dalam posisi di luar pemerintahan nasional, narasi menjadi aset utama. Sikap ini membantu PDIP menjaga identitas historisnya sebagai partai yang lahir dari rahim perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan.

Namun menariknya, penolakan tersebut tidak pernah benar-benar bersifat final. Tidak ada langkah ekstrem, tidak ada garis merah absolut.

Di sinilah konsep revealed preference dari Paul Samuelson menjadi relevan. Dalam politik, yang lebih menentukan bukan apa yang diucapkan, melainkan pilihan apa yang tetap dibiarkan terbuka.

PDIP menolak secara normatif, tetapi tidak menutup pintu kompromi jika konstelasi kekuasaan berubah.

Perbedaan sikap antara 2018 dan hari ini justru memperlihatkan rasionalitas ini. Pada 2018, PDIP berada di pusat kekuasaan nasional dan memiliki kepentingan kuat terhadap stabilitas daerah serta kendali DPRD.

Kala itu, mendukung Pilkada via DPRD adalah pilihan logis. Hari ini, dengan posisi yang berbeda, kalkulasinya pun berubah.

Erving Goffman menyebut fenomena ini sebagai dramaturgi politik. Di panggung depan, PDIP memainkan peran sebagai penjaga suara rakyat.

Di panggung belakang, elite partai membaca peta kekuatan, menghitung risiko elektoral, dan menimbang masa depan. “Malu-malu” dalam konteks ini bukan ekspresi emosional, melainkan bisa saja teknik bertahan.

Risiko Legitimasi Dipertaruhkan?

Persoalan utama dari wacana Pilkada via DPRD bukan hanya soal mekanisme, tetapi soal legitimasi.

Demokrasi modern, sebagaimana diingatkan Bernard Manin, hidup dari kepercayaan bahwa yang memerintah memperoleh mandat yang dapat dirasakan oleh warga. Ketika jarak antara pemilih dan pemimpin diperlebar, legitimasi menjadi rapuh.

Di sinilah “jastip suara” berubah dari lelucon politik menjadi kritik serius. Ketika suara dititipkan, terlebih ada frasa “jasa”, siapa yang menjamin ia tidak berubah di perjalanan?

Bagi PDIP, mengambil posisi penolak memberikan keuntungan strategis. Jika kebijakan ini diterapkan dan menimbulkan resistensi publik, PDIP dapat mengklaim posisi moral sebagai pengingat bahaya oligarkisasi demokrasi.

Jika kebijakan gagal, tanggung jawab jatuh pada partai-partai pendukung pemerintah. Sebaliknya, jika berhasil, PDIP tetap bisa masuk dalam narasi sebagai pihak yang sejak awal mengingatkan risiko.

Dengan demikian, pertanyaan “malu-malu mau” tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak cukup. Yang lebih penting adalah memahami bahwa ambiguitas adalah bahasa politik itu sendiri.

Demokrasi Indonesia hari ini tidak hanya diuji oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh bagaimana suara rakyat dikelola—apakah digunakan, atau sekadar dititipkan.

Pada akhirnya, isu ini melampaui PDIP. Ia menyentuh inti demokrasi representatif di Indonesia, yaitu saat sejauh mana rakyat bersedia menyerahkan suaranya kepada elite, dan sejauh mana elite bersedia mempertanggungjawabkan titipan itu. Di titik inilah, jastip suara bukan lagi sekadar istilah viral, melainkan peringatan. (J61)

Buzzer berstatus terancam punah?

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya!

#dprd #pilkada #pilkadataklangsung #prabowo #titokarnavian #gubernur #pilgub #pilbup #pilwalkot #buzer #reels #shorts #fyp #politikindonesia #pinterpolitik #beritapolitik

Mimin masih inget macetnya area Pasar Santa waktu itu. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Hmm, kalau jalannya tertutup di Jakarta, akankah Anies menerima peluang nyagub di Jabar? Kalau menurut kalian gimana guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Nama Cinta Mega kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang dipecat usai ketahuan bermain judi online slot saat rapat paripurna, kini maju sebagai calon legislatif lewat Partai Amanat Nasional (PAN).Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut jika partainya masih memberikan kesempatan kepada Cinta agar belajar dari kesalahannya yang dulu ketahuan main game slot saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Cinta Mega membantah bermain judi online slot sebelum rapat. Namun, dirinya mengatakan bahwa hanya bermain game Candy Crush untuk menghilangkan kebosanan sambil menunggu rapat dimulai.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, memastikan sudah memanggil kadernya itu dan memberi teguran karena tetap dinilai tidak etis bermain game saat rapat paripurna.

Peserta kandidat legislatif di Pemilu 2024 mulai banyak dihuni oleh para milenial dan Gen Z, mulai dari level DPRD kabupaten/kota dan provinsi serta DPR RI.

Di DPR, misalnya, ada putri Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari atau Pinka Hapsari serta artis Verrel Bramasta yang akan bertarung memperebutkan kursi parlemen.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembalikan wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Menurutnya isu peningkatan kasus korupsi kepala daerah dan calon kepala daerah yang kerap kali minta sumbangan ke pengusaha menjadi urgensi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Hal ini juga yang menjadi evaluasi pilkada, berbeda dengan pileg dan pilpres. Ia juga menekankan bahwa pemilihan ini tetap dianggap sebagai wujud demokrasi dan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Wacana ini dikomentari oleh Advokat LBH Jakarta Teo Reffelsen bahwa skema itu justru merupakan bentuk penyempitan ruang kedaulatan rakyat

PinterPolitik.com

Di tengah-tengah situasi politik yang tengah ramai dengan berbagai isu – seperti isu dugaan korupsi Jiwasraya, kerugian Asabri, hingga dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) PDIP; terdapat beberapa elemen masyarakat yang mengajukan sebuah gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi mengajukan gugatan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dianggap memberikan celah bagi anggota-anggota DPR dan DPRD dapat menjabat secara berulang. Padahal nih, berbeda dengan mereka, pejabat eksekutif sudah dibatasi masa jabatannya.

Ya, gugatannya Ignatius bisa aja beralasan. Soalnya nih, banyak lho yang menilai kalau anggota-anggota DPR dan DPRD dinilai tidak banyak mengalamai regenerasi. Muka-muka lama dianggap masih mendominasi kursi-kursi wakil rakyat.

Mungkin, penggugat sadar nih para anggota lama ini bisa aja udah lelah nih. Kan, kasihan kalau harus bekerja terus. Ya, kan?

Eits, tapi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya ramalan nih soal masa depan nasib gugatan ini. Anggota DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memprediksi bahwa MK bakal menolak gugatan dari Ignatius.

Kata partai yang mengklaim dirinya sebagai oposisi ini, lembaga legislatif memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan lembaga eksekutif. Berbeda dengan lembaga legislatif, lembaga eksekutif bisa memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan.

Hmm, by the way, kalau ngomongin soal ramal-meramal, jadi ingat Doctor Strange dalam film Avengers: Infinity War (2018) nih. Dalam film itu, Doctor Strange yang telah mengarungi waktu meramal bahwa hanya ada satu dari jutaan kemungkinan yang berujung pada kemenangan para pahlawan super itu.

Wah, prediksi Pak Nasir dari PKS ini bisa saja jadi satu-satunya kemungkinan itu di masa depan. Soalnya nih, kalau di negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), anggota-anggota legislatif juga tak dibatasi kok masa jabatannya.

Ya, tapi, daripada hanya memberikan ramalan, PKS mungkin bisa juga tuh ngasih masukan soal gagasan pemberian batas masa jabatan DPR/DPRD ini. Ya, mungkin, PKS bisa ngelihat usulan PDIP.

Meski nggak sepenuhnya sepakat dengan Ignatius, anggota Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan ngasih usulan bahwa paling nggak bisa dikasih batasan maksimal empat periode. Katanya sih, anggota DPR/DPRD baru biasanya perlu beberapa waktu (satu periode) untuk belajar terlebih dahulu. Hmm, udah kayak mahasiswa aja perlu orientasi. Hehe.

Ya, tapi, yang namanya prediksi belum juga pasti akan terjadi sih. Lagi pula, itu kan hak konstitusional sang penggugat, termasuk juga prediksi PKS. Hehe. Kita tunggu aja deh putusan MK nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) memang kerap tampil di media sosial. Kepala daerah satu ini dikenal dengan sosoknya yang tegas dan cekatan dalam memimpin. Tak jarang banyak bawahannya yang dianggap tidak becus kena omelan beliau.

Namun, kepiawaiannya dalam menarik hati banyak orang tampaknya tidak hanya tersalurkan pada masyarakat dan warganet. Pasalnya, beberapa waktu lalu, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta disebut-sebut terpukau dengan ruang kerja Bu Risma dalam kunjungan mereka ke ibu kota Jawa Timur tersebut.

Bagaimana tidak? Ruangan kerja Bu Risma dipenuhi oleh layar-layar televisi yang menunjukkan berbagai sudut Kota Surabaya. Melihat anggota-anggota DPRD yang terpukau tersebut, Wali Kota Surabaya tersebut menjelaskan bahwa sistem kamera closed-circuit television (CCTV) yang terdapat dalam ruangannya biasa digunakan beliau memantau arus lalu lintas, rumah pompa air, hingga objek-objek vital lainnya.

Bahkan, Bu Risma bilang kalau sistem itu terkoneksi dengan pusat komando (command center) 112 dan kepolisian. Kata beliau sih, kemampuan pusat komando tersebut more than 911 di Amerika Serikat (AS).

Waduh, keren juga nih Bu Risma. Sebagai wali kota, beliau siap menanggapi berbagai keluhan warganya, termasuk dari layanan telepon 112.

Hmm, jadi ingat salah satu film yang ceritanya mengisahkan aksi seseorang operator 911 dalam menghadapi upaya penculikan dan pembunuhan. Dalam film yang berjudul The Call (2013), Halle Berry – berperan sebagai Jordan Turner – beraksi secara hati-hati dalam menangani laporan penculikan.

View this post on Instagram

Risma berpotensi maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2022 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #trirismaharini #maruararsirait #walikotasurabaya #pilgubdki2022 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 26, 2019 at 1:05am PDT

Mungkin, Bu Risma bisa belajar dari Berry bila menghadapi situasi-situasi sulit ketika mendengar keluhan warganya. Apalagi nih, aksi dalam film tersebut membuat Berry merasa bangga karena berperan sebagai sosok perempuan yang kuat.

Hmm, tentunya, sebagai aktris, Berry pun memiliki fan yang cukup berobsesi untuk berkomunikasi dengannya. Dalam sebuah video promosi film tersebut, aktris itu dihubungi oleh pegulat World Wrestling Entertainment (WWE) yang bernama Kane.

Ceritanya nih, Kane merasa frustrasi dengan Berry yang tidak pernah membalas surat-suratnya. Padahal, dirinya merupakan seorang penggemar berat.

Hmm, kalau dalam kisah Bu Risma, siapa ya kira-kira yang menjadi Kane? Barang kali, peran Kane dalam kisah Bu Risma bisa diisi oleh anggota-anggota DPRD DKI Jakarta nih sepertinya.

Pasalnya, banyak anggota DPRD DKI Jakarta sering kali menyodorkan Bu Risma bila hendak mengkritik kebijakan dan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kunjungan tersebut misalnya, Hardiyanto Kenneth menyeletuk bahwa dirinya berharap Jakarta dapat serupa dengan Surabaya di bawah kepemimpinan Risma.

Waduh, kode keras nih sepertinya. Sebelas dua belas lah ya sama Kane yang ngefans sama Berry. Hmm, tapi itu kembali lagi sih pada Bu Risma mau merespons atau tidak. Eits, apa Bu Risma bakal beneran maju di Pilkada DKI Jakarta ya pada tahun 2022 nanti? Kita tunggu saja deh dua tahun lagi. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.