Di berbagai isu panas, publik kerap melihat politisi saling tuding dan tuduh

PinterPolitik.com

Merawat kepercayaan publik bisa dikatakan merupakan hal paling esensial dalam politik. Sayangnya, kebanyakan para politisi kerap mengabaikan aspek fundamental tersebut bahkan tak jarang terlibat dalam masalah pelanggaran etika politik. Dampaknya, masyarakat kian apatis bahkan perlahan menjurus pada krisis legitimasi.

Sarah Birch & Nicholas Allen dalam Judging politicians: The role of political attentiveness in shaping how people evaluate the ethical behaviour of their leaders, menyebut para politisi semestinya menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap mempertahankan legitimasi publik. Akan tetapi, faktanya kebanyakan dari mereka bertindak sebaliknya – tak etis.

Masalah pelanggaran etika politik memang lumrah ditemui dalam laku politik para politisi maupun para pejabat publik. Hal itu tercermin dari kebiasaan mereka yang kerap melanggar kode etik baik yang tertulis ataupun yang tak tertulis demi mengejar apa yang mereka inginkan.

Sebut saja salah satu kasus yang belakangan diduga dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Komjen Firli Bahuri, ketika masih menjabat Deputi Bidang Penindakan KPK. Firli disebut melakukan pelanggaran kode etik lantaran bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu unsur pimpinan di lembaga antirasuah yang menangani masalah korupsi, Firli dinyatakan melanggar kode etik lantaran menemui orang yang diduga terlibat kasus korupsi. Padahal, secara etik, setiap unsur pimpinan di wadah KPK tidak diperbolehkan memiliki afiliasi politik guna menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Selain itu, dugaan kasus pelanggaran etik juga belakangan dilakukan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Zulkifli Hasan alias Zulhas. Ia dinilai melanggar etika politik lantaran sampai sekarang masih menempati kantor (ruang kerja) MPR RI yang semestinya sudah ia tinggalkan sejak memasuki masa purna jabatan.

Diketahui, masa menjabat Zulhas selaku Ketua MPR RI semestinya sudah berakhir sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MPR masa bakti 2019-2024 yang digelar pada 1 Oktober 2019 lalu. Dengan demikian, sejak 1 Oktober secara etik para pejabat sebelumnya sudah harus mulai menanggalkan fasilitas publik yang digunakan, termasuk ruang kantor dan lainnya.

Menariknya, Zulhas juga ternyata sampai sekarang masih menempati rumah dinasnya di Widya Chandra IV nomor 16, Jakarta Selatan.  Jadi, dalam konteks ini, Zulhas sedang menikmati sesuatu yang bukan lagi menjadi haknya. Sebagai seorang mantan pejabat negara dan politisi, sikap Zulhas jelas tak pantas ditiru.

Dari kasus tersebut muncul pertanyaan, mengapa pelanggaran etika politik masih lazim ditemui pada para pejabat publik dan politisi di Indonesia?

View this post on Instagram

Etika politik sering dilanggar pejabat publik, kapan akan membaik?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 3:36am PST

Problem Etika Politik

Terkait kasus Zulhas yang masih belum mengembalikan fasilitas negara, sempat dikritik oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, yang menyebut sikap tersebut mencerminkan miskinnya suri tauladan sebagai elite politik.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang, secara etika, apa yang diperlihatkan Zulhas mencederai etika politik. Fenomena pelanggaran etika politik ini jika ditelusuri lebih jauh hampir melanda sejumlah elite politik di tanah air.

Lord Paul Bew dalam Public Ethics and Political Judgment mengatakan, masalah etika memang kerap mendera para politisi. Bew mendefinisikan etika politik sebagai perangkat normatif yang meliputi standar-standar, norma, atau tata aturan yang melekat pada peran dan fungsi yang seharusnya dipatuhi setiap pejabat maupun elite politik.

Bew mencoba memisahkan antara etika politik dan etika personal. Menurutnya, perbedaan antara keduanya terletak pada derajat kepatutan. Etika personal, menurutnya hanya terbatas pada soal integritas pribadi atau moral seorang pejabat atau politisi. Sedangkan, etika politik bersinggungan dengan perkara moralitas publik yang di dalamnya terdapat sejumlah standar-standar normatif yang menjadi acuan perilaku elite politik.

Jika ditarik dalam kasus Zulhas, maka apa yang tengah dilakukannya mengandung makna pelanggaran terhadap etika politik dan etika personal sekaligus. Bahwa di satu sisi Zulhas memang bermasalah secara personal (integritas diri) sebab sudah pasti tahu apa yang dilakukannya secara moral tidak dibenarkan,  namun dalam waktu bersamaan ia juga melakukan pelanggaran secara etika politik.

Seperti dinyatakan Angel Rodríguez Luño dalam Personal Ethics and Political Ethics, bahwa etika personal lebih condong pada kualitas pribadi yang dimiliki masing-masing orang dalam laku politiknya. Sementara, etika politik adalah apa yang dilakukan seseorang menurut kerangka normatif yang ada, baik itu mengacu pada konstitusi, hukum, adminsitrasi dan sebagainya.

Jika ditelisik, kasus seputar pelanggaran etika politik juga sempat dialami sejumlah pejabat tanah air. Ambil contoh kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla oleh mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto terkiat masalah PT Freeport.

Diduga, Setya Novanto ketika itu meminta jatah saham dan proyek pembangkit listrik dari PT Freeport Indonesia yang menyebut saham tersebut akan diberikan kepada presiden dan wakil presiden. Akibat kejadian ini, mulailah muncul istilah “papa minta saham”.

Pertanyaannya, mengapa fenomena ini seringkali terjadi di Indonesia? Apalagi kalau dirunut, kejadian serupa banyak menyeret sejumlah pejabat dan elite politik mulai dari pusat hingga aras lokal. Artinya, ada problem yang cukup serius dalam konteks perpolitikan kita.

View this post on Instagram

Rakernas PAN berakhir ricuh.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 9, 2019 at 1:00am PST

Budaya Permisif

Fenomena pelanggaran etika politik atau etika publik di Indonesia dapat dikaji dalam beberapa aspek. Pertama, hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran pejabat atau politisi terhadap norma-norma yang berlaku. Kedua, hal tersebut bisa juga dipicu oleh faktor permisivisme masyarakat sendiri.

Bahwa ketidakpatuhan terhadap kaidah-kaidah yang ada menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran etika publik, boleh jadi hal itu dilakukan karena alasan tertentu. Namun, jika merujuk pada apa yang ditulis Robert Seidman dalam The State Law and Development, hampir dapat ditebak kalau alasannya lebih pada soal ongkos dan ganjaran. Atau, bisa dibilang, seseorang melanggar aturan tidak lain karena keuntungan dari ketidakpatuhannya melebihi kerugian atas kepatuhannya terhadap hukum.

Artinya, si pelaku paham betul bahwa pelanggarannya memiliki insentif lebih besar dibandingkan kepatuhannya. Dengan demikian, seorang pejabat sudah pasti menimbang manfaatnya terlebih dahulu sebelum ia benar-benar memutuskan untuk melabrak standar etik yang ada.

Kalkulasi pragmatis ini jika dihubungkan dengan kasus Zulhas tentu memiliki relevansi cukup kuat. Bahwa masih tetap menempati fasilitas negara meski sudah bukan haknya lagi adalah perhitungan pragmatis Zulhas, terlepas, ia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan yang sangat tak etis. Boleh jadi publik tidak begitu mempersoalkan tindakannya, namun secara moral dan etik, perbuatannya tergolong pelanggaran serius terhadap etika politik seorang politisi.

Selain masalah kealpaan penghormatan elite politik terhadap standar etik, faktor lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata – yang juga berkontribusi pada kian maraknya perilaku non etis pejabat –  adalah soal budaya permisif masyarakat.

Kondisi ini sebagian besar dipicu oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik, politisi serta politik itu sendiri. Dari sinilah muncul yang namanya apatisme politik yang kemudian menjurus pada sikap permisif.

Budaya permisif dapat digambarkan sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak lagi peduli terhadap suatu hal tertentu. Dalam konteks politik, situasi ini bisa dimaknai sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak begitu konsen terhadap isu sosial politik ataupun yang berkaitan dengan perilaku elite.

Dengan demikian, tingkah laku politik yang justru merugikan masyarakat kurang mendapat tanggapan serius di masyarakat.

Kasus Zulhas misalnya, masyarakat akan berpikir “masa bodoh” mau ia tempati sampai kapan pun tidak ada dampaknya bagi mereka. Fenomena apatisme politik masyarakat Indonesia dinilai tidak hanya didasari oleh tindakan personal, melainkan sudah menjadi sikap umum.

Gejala serupa memang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terdapat di sejumlah negara dengan berbagai penyebabnya. Seperti diungkapkan David S. Mason dalam Political Apathy in Poland, bahwa kasus apatisme politik juga terjadi di Polandia. Kebanyakan dari mereka menjadi apatis dikarenakan adanya perasaan pesimisme yang dipicu oleh masalah ekonomi.

Selain Polandia, masalah yang sama juga terjadi di Nigeria. Sebagaimana diulas Adeline Nenna dalam Political Parties, Political Apathy And Democracy In Nigeria: Contending Issues And The Way Forward, bahwa fenomena apatisme politik di Nigeria menjadi masalah tersendiri bagi proses demokrasi di negara itu. Dia juga menyayangkan sikap sejumlah elite partai yang seolah mengabaikan fakta tersebut.

Kembali pada kasus pelanggaran etika yang dilakukan Zulhas serta sejumlah pejabat negara lainnya, bisa dibilang permasalahan tersebut merupakan buah dari apatisme politik yang membuat masyarakat menjadi permisif terhadap urusan sosio-politik.

Faktor permisivisme masyarakat ini diakui Azyumardi Azra sebagai salah satu penyebab maraknya pelanggaran etika yang dilakukan para pejabat negara. Dengan demikian, bisa dikatakan fenomena pelanggaran etika politik di kalangan pejabat dan elite politik, selain karena rendahnya penghormatan terhadap hukum juga disebabkan faktor permisivisme masyarakat itu sendiri. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan.” ~ Gus Dur

[dropcap]K[/dropcap]etika masyarakat memilih wakilnya dan ternyata wakil yang diberi amanat malah bersikap sok kuasa, apakah rakyat tidak bisa menggugat? Ketika sebuah lembaga peradilan yang menjadi tempat mencari keadilan, dikuasai oleh seorang yang cacat secara etis, kemana lagi warga negara akan berkeluh kesah?

Apakah sudah tak ada lagi pejabat negara yang bisa dipercaya? Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan oleh para wakil rakyat, ternyata hanya menjadi kedok bagi mereka untuk mengangkangi kemerdekaan berdemokrasi. Kini para anggota parlemen yang di Pemilu lalu mengemis-ngemis minta suara, kini bergaya layaknya raja dari segala raja di Senayan sana.

Lembaga legislatif yang selama ini jadi sarang tikus, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kerajaan tikus yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menggugatnya secara hukum. Bahkan oleh KPK, komisi anti rasuah yang selama ini paling ditakuti oleh para tikus berdasi tersebut. Mau cyduk, harus izin presiden dulu. Huh!

Sebuah pesimistis yg tjadi …
Ayo Rakyat bsatu, bangkit & bgerak optimis lawan Arogansi Dewan …@Syarman59@mohmahfudmd@ruhutsitompul
Mau ke mana lg klu MK sbg Palang terakhir Hukum & Keadilan sdh disangsikan …?!
54 Guru Besarpun turut bereaksi …https://t.co/CU2r9l0XTa

— Predie Amara (@4M4R4_gen2) February 14, 2018

Kini para penghuni Senayan itu, bisa bersenang-senang dengan semua uang proyek negara tanpa harus ketakutan ditangkap KPK. Mereka juga bisa ngorok sepuasnya dan menonton film biru di saat sidang, tanpa takut direkam, difoto, dan dikritik oleh media dan masyarakat luas. Karena siapapun yang melakukannya, akan langsung di cyduk.

Sebagai warga yang berpikiran normal, tentu Koalisi Masyarakat Sipil merasa resah dengan keadaan ini. Bagaimana jadinya kalau masyarakat malah dikangkangi oleh perwakilannya sendiri? Mau jadi apa negara ini? Negara para tikus, dengan kekuasaan penuh ada di Senayan? Aah sungguh mengerikan!

Oleh karena itulah, Koalisi Masyarakat Sipil mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan terhadap DPR. Apakah bisa? Lho, negara ini kan yang berkuasa bukan hanya DPR dan MK saja toh? Apakah kita hanya akan diam saja dikangkangi oleh orang yang seharusnya mengabdi masyarakat? Lalu bagaimana cara membangkangnya? Ya, bagaimana? Itulah yang belum ketahuan caranya. Hadeeuh! (R24)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Guna membahas polemik antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang menolak perubahan status kontrak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, didampingi Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widhya Yudha di Kompleks DPR MPR Senayan, Senin (20/2).

Pertemuan tersebut, menurut Agus, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah menanggapi ancaman PTFI yang akan membawa persoalan ini melalui Arbitrase Internasional. Arbitrase Internasional adalah pengajuan sengketa Internasional ke arbitrator yang dipilih dan keputusannya tidak terlalu terikat pada hukum, karena intinya untuk mendapatkan kesepakatan semua pihak yang bersengketa.

Sebelumnya, Jonan selaku Menteri ESDM telah menunjukkan ketegasannya dengan mengatakan pemerintah tetap berharap ada upaya negosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia, sehingga tidak perlu ada langkah arbitrase. Namun Jonan juga menilai kalau arbitrase akan jauh lebih baik dilakukan, daripada menggunakan isu pemecatan karyawan untuk menekan pemerintah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah tak takut menghadapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase Internasional. “Memang kita sangat menghormati kerjasama dengan negara manapun, namun kita juga tetap menghormati Undang-undang yang ada,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2).

“Kalau freeport ingin ekspor harus melalui permen (peraturan menteri) yang sudah ada izin khusus itu,” lanjut Agus yang juga yakin kalau Pemerintah Indonesia akan menang jika perkara tersebut di bawa ke arbitrase internasional.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengatakan dalam menjalin kemitraan dengan pihak negara lain, pemerintah sudah seharusnya tetap mengacu pada undang-undang. Apalagi Fadli melihat pemerintah selama ini telah memberikan berbagai keringanan kepada Freeport. Misalnya izin membangun smelter di Gresik yang sampai saat ini pun masih belum selesai pembangunannya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus berani menghadapi rencana arbitrase Iinternasional yang akan dilakukan Freeport. “Kita ini negara berdaulat, jangan ada keistimewaan. Saya kira ini tantangan buat pemerintah, mau ikut undang-undang atau kepentingan lain,” papar Fadli di Kompleks Parlemen.

Terlepas dari konflik yang membelit Pemerintah Indonesia dengan PTFI ini, dukungan penuh parlemen pada keputusan pemerintah, memperlihatkan kekuatan bersama dan kesatuan dalam mengatasi permasalahan. Andai setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah dapat diatasi secara bersama-sama seperti ini, Indonesia pasti akan memiliki pemerintahan kuat dan stabil. (Berbagai sumber/R24)