Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #27
PinterPolitik.com

Mata uang sesungguhnya di Zhongnanhai bukan dolar dan bukan yuan. Ia adalah Taiwan, ditukar diam-diam dengan akses kapal-kapal Tiongkok yang sudah mulai melintasi Hormuz di bawah aturan baru Tehran.

Itulah pertukaran sejati di balik foto 15 Mei lalu, ketika Donald Trump dan Xi Jinping berjalan beriringan di taman Zhongnanhai. Komunike menyebut Hormuz dan Taiwan di paragraf terpisah, tetapi tautannya sengaja tidak dituliskan. South China Morning Post mencatat paket persenjataan 11 miliar dolar untuk Taipei, disetujui Kongres Desember 2025, hingga hari ini belum dikirim dari Pentagon. Beijing tidak memintanya dibatalkan; cukup memintanya tetap di rak.

Selama dua bulan sebelumnya, Trump mencoba membuka Hormuz dengan kapal perang. Operasi Project Freedom bertahan kurang dari 48 jam sebelum dihentikan, setelah United Kingdom Maritime Trade Operations mencatat dua tanker terkena tembakan dari pantai Iran. Empat hari kemudian, Air Force One menuju Beijing. Bahasa yang jujur: hegemoni yang retak datang meminta tolong kepada saingannya.

Ada hal yang jarang diucapkan di Jakarta. Hormuz tidak ditutup. Ia dibagi-bagi. Sejak akhir April, Bloomberg dan TankerTrackers mencatat kapal-kapal Tiongkok melintasi selat di bawah “protokol manajemen baru” Iran, sementara kapal Yunani, Liberia, dan Marshall Islands tertahan — beberapa lebih dari tiga minggu. Yang membayar dalam yuan, asuransinya non-Barat — lewat. Yang lain antre. Vali Nasr dari Johns Hopkins menulis di Foreign Affairs: Iran tidak pernah memenangkan perang frontal, tetapi ahli memenangkan jeda. Dengan lebih dari 80 persen ekspor minyak Iran diserap Tiongkok lewat skema non-dolar, selat itu berubah menjadi filter politik: yang punya yuan dan asuransi non-Barat, tahu antrian mana yang tiba lebih dulu.

Trump tidak datang ke Zhongnanhai untuk membicarakan Iran; ia datang untuk membicarakan akses ke loket yang lebih baik. Aritmatika baru dunia ditukar dalam paket, bukan dolar.

Di balik citra rivalitas, Trump dan Xi punya kepentingan yang tidak boleh diakui di podium: keduanya butuh sistem energi global tetap bernapas. Trump butuh harga bensin Ohio tidak melompat menjelang November; Xi butuh kilang Shandong tetap menerima minyak Iran. Itulah paradoks Zhongnanhai — dua rival menjalankan co-managed stability di atas chokepoint yang sama, sambil pura-pura berseteru di hadapan kamera.

Ada lapisan lebih dalam. Pada Maret 2022, Zoltan Pozsar di Credit Suisse menamai pergeseran besar: dunia berpindah ke Bretton Woods III. Dolar dari 1944-1971 ditopang emas; dari 1971, Treasury; kini, di air Persia, komoditas fisik. Reuters melaporkan 78 persen ekspor minyak Iran ke Tiongkok di kuartal pertama 2026 dibayar dalam yuan dan dirham UEA, dari 40 persen pada 2024. Brankas Bretton Woods I adalah lemari besi emas; di II, surat utang bank sentral; di III, selat sempit yang tankernya diawasi intelijen. Trump, di Zhongnanhai, sedang berdiri di pintu brankas itu, sambil pura-pura membicarakan kedelai.

Abad ke-20 ditentukan oleh siapa yang memiliki minyak; abad ke-21 mungkin ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga jalurnya tetap hidup tanpa memicu perang dunia.

Helen Thompson di Cambridge, dalam Disorder, menyebut zaman kita kekacauan rangkap tiga — energi, moneter, demokrasi. Kontrak Kissinger-Faisal 1974 — Saudi menjual minyak dalam dolar, Amerika menjamin Hormuz — retak sejak revolusi shale.

Selalu ada pelajaran tentang chokepoint. Henry Farrell dan Abraham Newman, dalam Underground Empire, menyebutnya weaponized interdependence: globalisasi tidak meratakan dunia, ia menciptakan simpul-simpul yang dapat dipersenjatai. SWIFT, clearing dolar New York, Hormuz — semua simpul. Ketika Washington menyanksi kilang Tiongkok di Shandong pembeli minyak Iran, Beijing menghentikan ekspor tujuh kategori rare earth pada 4 April, lalu memblokir semikonduktor Nexperia pada 12 April. Hormuz dibalas dengan magnet motor listrik, dan efeknya bergetar sampai pabrik perakitan Volkswagen di Wolfsburg dan Tesla di Fremont. Beijing tidak menunggu Hormuz runtuh untuk membangun jalannya: jalur darat Asia Tengah, strategic reserves, settlement yuan, pelabuhan Gwadar dan Hambantota. Xi bukan importir energi pasif; ia architect of energy resilience yang sedang mendesain dunia pasca-chokepoint.

Ada yang paling halus: bahasa. Februari, Trump membatalkan “Board of Peace” untuk Gaza setelah perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak pengawasan internasional. 14 Mei di Beijing, ia mengumumkan “Board of Trade” dipimpin Menkeu Scott Bessent dan Wamenlu He Lifeng. Arsitektur identik. Yang berubah satu kata. Dari Peace ke Trade. Pengakuan jujur bahwa permainannya sejak awal memang perdagangan — bukan perdamaian.

Tehran sudah belajar lebih dulu. Ketika menerbitkan proposal 14 poinnya pada 2 Mei melalui Tasnim, Iran memisahkan klausa Hormuz dari klausa nuklir. Juru bicara Baghaei: rencana itu fokus pada perang, tidak memuat isu nuklir. Tehran mengunci Hormuz lebih dulu. Jangan campur dua sumber leverage dalam satu paket.

Sekitar 20 juta barel per hari mengalir melalui Hormuz — hampir seperlima suplai dunia, 89 persen menuju Asia, Tiongkok menyerap 37,7 persen. Yang bergetar pertama adalah Timur. Di Beijing, ini konfirmasi kesabaran strategis. Di Tokyo dan Seoul, peringatan bahwa aliansi keamanan tradisional tidak menjamin akses energi — Jepang sudah melepas 23 juta barel Strategic Petroleum Reserve sejak Maret, level terendah sejak 2011. Di Washington, katalog pekerjaan rumah menjelang November dengan bensin 4,45 dolar per galon. Di Brussels, pengingat Eropa kini di urutan ketiga. Di Tehran, bukti bahwa negara yang dikepung dapat menulis ulang kitab perdagangan energi. Di Islamabad, Field Marshal Asim Munir menjadikan Pakistan jangkar diplomatik yang tidak diperhitungkan. Indonesia, sayangnya, masih membaca koran.

Padahal di atas meja Istana, ada peta yang sudah lama menunggu untuk dibuka.

Ada Alur Laut Kepulauan Indonesia II melalui Selat Lombok dan Selat Makassar, jalur tanker menuju Asia Timur ketika Hormuz panas dan rute Tanjung Harapan menambah 14 hari serta 1,2 juta dolar biaya bunker per very large crude carrier. Alfred Thayer Mahan, dalam The Influence of Sea Power Upon History (1890): kekuatan laut ditentukan oleh kontrol atas titik-titik penting jalur perdagangan, bukan besarnya armada. Singapura besar bukan karena geografi; ia besar karena menjual layanan. Lombok dan Makassar masih menunggu giliran.

Ada rantai lebih sunyi, dirasakan lebih dulu oleh ibu-ibu yang mencatat harga di pasar. Setiap kenaikan 10 dolar pada Brent menambah sekitar 850 juta dolar beban impor amonia Indonesia tahunan, menekan margin PT Pupuk Indonesia, mengalir ke selisih subsidi APBN, lalu ke ruang fiskal pendidikan dan kesehatan tahun depan. Keputusan Zhongnanhai tiba di pasar-pasar tradisional Indonesia dalam 60 sampai 90 hari.

Ada peluang diplomatik yang belum diambil. Pakistan menjadi mediator de facto Washington-Tehran sejak Munir menerima Menlu Abbas Araghchi di Rawalpindi 25 April. Tetapi Pakistan menanggung beban yang tidak ditanggung Indonesia. Indonesia satu-satunya negara Muslim mayoritas dengan demokrasi besar, hubungan bersih dengan Tehran sejak 1950, kursi G20 aktif. Presiden Prabowo, jenderal yang dihormati militer Iran, dapat menawarkan Bali Track.

Ada lapisan asuransi maritim yang tidak masuk percakapan publik kita, padahal menentukan harga di pom bensin. Hormuz hari ini berfungsi sebagai chokepoint tax — pajak geopolitik yang dipungut tanpa parlemen, tanpa tarif resmi, dan tanpa batas waktu. Premi war risk Lloyd’s of London melonjak dari 0,125 persen nilai lambung sebelum Februari menjadi 0,8 persen pada awal Mei — enam kali lipat (S&P Global Commodity Insights). Tiongkok punya Sinosure dan PICC; Teluk punya Takaful. Danantara dapat masuk sebagai mitra di fasilitas Asia, atau menggagas fasilitas ASEAN bersama Petronas, PetroVietnam, PTT Thailand.

Presiden Prabowo, dengan latar strategis yang dibentuk di medan operasi nyata, memahami bahwa kedaulatan energi tidak ditulis di kitab perdagangan global. Ia dirancang di dalam negeri. Di bawah langit daerah 3T, di pulau-pulau yang matahari di atasnya tidak pernah tahu apa itu Selat Hormuz, dan tidak pernah perlu tahu.

Pertemuan Trump-Xi sudah berakhir kemarin. Indonesia mungkin tidak punya kursi di Zhongnanhai, tetapi kita punya keputusan: membaca Hormuz sebagai cuaca yang datang dan pergi, atau membacanya sebagai jam yang sedang dipasang ulang untuk satu generasi ke depan. Rapat sunyi yang sesungguhnya — di kementerian, di dewan komisaris Pertamina, di meja perancang kebijakan di Istana — baru dimulai pagi ini.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #26
PinterPolitik.com

Sore yang dingin di Anchorage, 12 Mei 2026. Sebuah pesawat singgah untuk mengisi bahan bakar. Di tangga Air Force One, seorang pria berjaket kulit hitam—tanda tangan visualnya—naik. Namanya tidak ada di manifes resmi Gedung Putih. Jensen Huang diundang di menit terakhir, lewat sambungan pribadi. Beberapa jam kemudian, di Beijing Capital International Airport, ia turun bersama Trump, Elon Musk, dan Tim Cook—disambut Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng dan barisan 300 anak berseragam biru-putih yang melambaikan dua bendera.

Adegan itu indah. Tetapi ada satu fakta yang membuatnya jauh lebih menarik daripada protokol.

Chip H200—produk yang sesungguhnya membuat Huang relevan dalam rombongan ini—telah disetujui untuk dijual ke Tiongkok sejak 8 Desember 2025. Skemanya: 25% pendapatan dibagi ke pemerintah AS, plafon 75.000 unit per pelanggan, lisensi individual untuk setiap pengiriman. Enam bulan berlalu. Hingga pesawat mendarat di Beijing, jumlah H200 yang benar-benar terkirim adalah nol.

Diplomasi besar tidak diukur dari pesawat yang mendarat, melainkan dari chip yang tidak pernah terbang.

Kunjungan 13 Mei 2026 perlu dibaca dengan presisi: ia bukan rekonsiliasi dagang, melainkan restrukturisasi arsitektur hegemoni. Belasan eksekutif yang duduk di sekitar Trump—hardware (Nvidia, Qualcomm, Micron), hyperscaler dan device (Apple, Meta), finansialisasi (Goldman Sachs, BlackRock, Blackstone, Citi, Mastercard), industri riil (Boeing, GE Aerospace, Cargill, Illumina, Coherent)—bukan rombongan dagang. Mereka adalah barisan kedaulatan digital Amerika yang sedang berjalan keluar negeri sebagai satu badan tunggal.

Pada abad ke-20, kedaulatan datang dengan bendera, kapal induk, pangkalan militer, dan perjanjian pertahanan. Pada abad ke-21—dalam tesis yang dirumuskan Chris Miller dalam Chip War—ia datang dengan GPU, cloud, sistem pembayaran, pusat data, dan neraca Wall Street. Negara tidak lagi berjalan sendirian; ia berjalan bersama korporasi yang menguasai infrastruktur kehidupan sehari-hari. Kunjungan ini, pada level peradaban, adalah peresmian bentuk kekuasaan baru yang tidak lagi memisahkan negara dari korporasi, atau teknologi dari energi.

Yang ditawarkan: akses terhadap chip yang sebenarnya sudah disetujui tetapi tetap terhambat. Yang ditahan: hak Beijing untuk menulis arsitektur cloud-AI sendiri tanpa diintervensi standar Washington. Beijing mendapat permintaan, Amerika mempertahankan rancangan. Dunia mendapat panggung, kedua sisi mempertahankan rem.

Ada paradoks yang jarang dibaca dengan jujur: industri AI Amerika tidak dapat mempertahankan valuasi trilyun-dolarnya tanpa pasar Tiongkok. Saham Nvidia sudah memperhitungkan pertumbuhan Tiongkok ke depan; tanpa akses itu, asumsi pertumbuhan menjadi rapuh—dan dengan rapuhnya asumsi, runtuhlah arsitektur pendanaan pusat data 5 gigawatt yang sedang dibangun dari Norwegia hingga Texas. Inilah retakan di jantung kapitalisme AI Amerika: secara finansial ia ingin membuka pasar, secara geopolitik ia ingin menahan teknologi. Dibaca terbalik, kunjungan ini bukan tentang membuka Tiongkok untuk AI Amerika; ia tentang menyelamatkan AI Amerika dari kontradiksi yang ia ciptakan sendiri.

Tetapi harga sebenarnya bukan chip. Ia adalah Selat Hormuz.

Pertemuan ini semula dijadwalkan Maret 2026—ditunda karena perang Iran. Kini ia berlangsung saat blokade militer atas Selat Hormuz memasuki bulan yang menentukan. Edward Fishman, dalam Chokepoints, menyebut selat sempit dan rantai pasok kritis sebagai senjata diam yang menunggu diaktifkan—dan Hormuz minggu ini sedang aktif. Tiongkok adalah pembeli lebih dari 80% ekspor minyak mentah Iran; ia pemegang kartu paling besar untuk membuka kembali pintu yang Washington butuhkan. Permintaan Trump kepada Xi pada dasarnya bukan tentang chip, tarif, atau tanah jarang—melainkan tentang membuka kembali jalur darah ekonomi global. Chip adalah pemanis di atas meja; Hormuz adalah jaminan di balik tirai.

Bagi keluarga yang setiap pagi mengisi tabung gas 3 kilogram di Bandung atau Surabaya, Hormuz bukan istilah diplomatik. Sekitar 20% pasokan LPG nasional berasal dari Timur Tengah; pada Maret 2026, dua tanker Pertamina yang membawa minyak Saudi tertahan di Teluk menunggu izin Iran untuk melintasi selat. Hampir sepertiga perdagangan urea dunia—bahan baku pupuk yang menentukan harga beras Indonesia—juga lewat pita air yang sama. Bagi pemilik warung makan, UMKM kuliner, dan jutaan usaha kecil rumahan yang sebagian besar dijalankan perempuan, setiap kenaikan harga LPG dan tepung adalah pemotongan margin yang langsung dirasakan minggu itu juga. Diplomasi Trump–Xi di Beijing, dibaca dari meja makan Indonesia, adalah pertanyaan tentang berapa harga sebutir bawang merah dan sekiloan beras minggu depan. Geopolitik mendarat di dapur sebelum di kabinet; dan ia mendarat lebih dahulu pada para perempuan yang menjaga anggaran rumah tangga maupun usaha keluarga.

Bagi Jakarta, di sinilah radius geopolitiknya menjadi tajam.

Pertama, jika kesepakatan Trump–Xi membuka selat, harga energi turun, fiskal Jakarta bernapas, rupiah menemukan kembali jangkar nominalnya. Instrumen fiskal baru—termasuk relokasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan pelat merah dan rencana penerbitan Panda bonds di pasar obligasi yuan—menemukan momentum terbaiknya. Jika tidak, tekanan APBN dan inflasi inti akan menumpuk pada paruh kedua 2026, mempersempit ruang Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk membiayai roadmap AI nasional, hilirisasi mineral kritis, dan transisi energi yang sudah disiapkan.

Kedua, jika rezim baru ekspor chip dan hosting cloud benar-benar lahir dari meja Beijing minggu ini, ruang kebijakan kedaulatan data Indonesia bisa terhimpit di antara dua konsorsium—Nvidia–Microsoft–Google–Meta di satu sisi, ekosistem cloud Tiongkok di sisi lain. Komitmen investasi pusat data hyperscaler global ke Jakarta dan Batam sudah dimulai, tetapi standar arsitektur, alur data, dan kerangka regulasi privasi yang menyertainya masih ditulis di luar yurisdiksi Indonesia. Indonesia tidak lagi sekadar memilih vendor; ia memilih siapa yang menulis ulang kontur kedaulatan digitalnya satu generasi ke depan.

Setiap tiga dekade, Asia menghadapi pilihan kedaulatan dengan wujud yang berbeda. Tahun 1965 ia datang sebagai blok ideologis; 1997 sebagai arsitektur keuangan; 2026 sebagai chip, cloud, energi, dan data. Polanya konsisten: negara yang ikut mendesain memperoleh otonomi, negara yang hanya membeli menjadi pasar, dan negara yang terlambat membaca menjadi lokasi—bukan aktor.

Di sinilah Doktrin Tiga Lapisan Prabowo menemukan ujiannya yang paling tajam. Lapisan strategis—politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang tidak berbaris di belakang siapa pun—pada abad AI tidak cukup bila hanya berarti tidak memihak; ia harus berarti ikut mendesain. Lapisan operasional—diversifikasi mitra teknologi, pasokan energi, instrumen fiskal—memerlukan akselerasi paruh kedua 2026, terutama untuk pusat data nasional dan kerangka AI berdaulat. Lapisan taktis—respons harian pada gejolak rupiah, energi, pangan—membutuhkan kanal informasi langsung ke Beijing, Washington, dan Riyadh secara simultan, bukan berurutan.

Prabowo, dalam arsitektur ini, bukan reaktor terhadap pesawat yang mendarat di Beijing. Indonesia memiliki kombinasi struktural yang langka—cadangan nikel dan mineral kritis untuk rantai pasok AI hardware global, posisi geografis di koridor energi dan data Indo-Pasifik, kepemimpinan moral di ASEAN—dan posisi diplomatik Prabowo memungkinkan kombinasi itu diterjemahkan menjadi arsitektur, bukan sekadar dimanfaatkan oleh pihak lain. Indonesia dapat menjadi aktor desain: bukan pasar yang diperebutkan, melainkan node yang ikut menulis aturan main.

Para CEO yang turun dari Air Force One adalah simbol bahwa kedaulatan abad ini tidak lagi berhuruf besar pada bendera, tetapi pada konsorsium. Kembali ke Anchorage: pesawat singgah, seorang pria dengan jaket kulit hitam naik, dan chip yang ia bawa simbolnya—H200—masih belum benar-benar terbang ke Tiongkok. Antara Anchorage dan Beijing, dua belas jam waktu terbang. Antara Beijing dan dapur Bandung, jarak yang tidak terukur dalam mil laut, melainkan dalam kebijakan. Diplomasi besar tidak diukur dari pesawat yang mendarat, melainkan dari chip yang tidak pernah terbang. Dan dari Jakarta, yang harus dijaga bukan panggungnya, melainkan hak untuk ikut menggambar arsitekturnya.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi berdasarkan Pasal 113 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi menyebutkan soal tarif US$2 juta per kapal di Selat Hormuz. Bloomberg mengonfirmasi pungutan ini bersifat ad hoc dan sudah dibayar beberapa kapal. Iran membingkai ini bukan sebagai hukuman, melainkan revenue stream: “Perang memiliki ongkos.” Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun pasca-Revolusi Islam, Hormuz bukan hanya senjata strategis — ia menjadi sumber pendapatan langsung.

PinterPolitik.com

Pada abad ke-15, Kerajaan Denmark menguasai Selat Øresund — jalur sempit yang menghubungkan Laut Utara dengan Laut Baltik. Setiap kapal dagang yang melintas harus membayar Sound Dues, tarif tol yang ditetapkan sepihak oleh Kopenhagen. Selama 428 tahun, dari 1429 hingga 1857, tol itu menjadi sumber pendapatan terbesar kerajaan — lebih besar dari pajak rakyatnya sendiri. Denmark tidak perlu menjajah negara lain. Cukup menguasai satu selat, dan separuh perdagangan Eropa membayar upeti kepadanya.

Kini, hampir enam abad kemudian, pola yang sama muncul di ujung lain peta. Iran, di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel, dilaporkan memungut tarif US$2 juta per kapal yang melintas Selat Hormuz — jalur laut yang menampung seperlima pasokan minyak dunia.

Anggota parlemen Iran dari komisi keamanan nasional, Alaeddin Boroujerdi, menyebutnya sebagai “cerminan kekuatan Iran” dan “kedaulatan rezim baru setelah 47 tahun.” Bloomberg mengonfirmasi bahwa pungutan ini sudah dibayar sejumlah kapal secara ad hoc, meskipun mekanisme dan mata uang pembayarannya belum sepenuhnya jelas.

Pertanyaannya bukan lagi apakah perang itu mahal. Pertanyaannya adalah: bagi siapa perang itu menguntungkan?

Tol Bersenjata: Ketika Selat Menjadi Mesin Uang

Carl von Clausewitz, filsuf perang Prusia abad ke-19, terkenal dengan diktumnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tetapi apa yang terjadi di Hormuz 2026 memaksa kita merevisi Clausewitz: perang adalah kelanjutan ekonomi dengan cara lain. Atau lebih tepatnya — ekonomi adalah kelanjutan perang dengan cara lain.

Iran secara eksplisit membingkai tarif transit Hormuz bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai revenue stream. “Perang memiliki ongkos,” kata Boroujerdi di televisi negara. Kalimat itu mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi kedaulatan — Iran menyatakan bahwa Hormuz bukan jalur internasional bebas, melainkan wilayah yang berada di bawah otoritasnya. Kedua, dimensi bisnis — ongkos perang harus dibebankan kepada pengguna jalan, dan pengguna jalan itu adalah dunia.

Menariknya, bukan hanya Iran yang mengkapitalisasi krisis ini. Premi asuransi maritim melonjak tiga kali lipat, dari 0,125 persen menjadi 0,2-0,4 persen dari nilai kapal per transit. Untuk supertanker senilai US$100 juta, ini berarti tambahan biaya US$200.000-400.000 — di atas tarif tol Iran. Joint War Committee London, lembaga yang menentukan zona risiko maritim global, memasukkan perairan sekitar Oman ke daftar area berisiko tinggi. Efeknya: selat ditutup bukan oleh rudal, melainkan oleh kalkulasi aktuaris di kantor-kantor London.

Fenomena ini mengingatkan pada apa yang disebut ekonom politik Susan Strange sebagai structural power — kekuasaan yang tidak memerlukan tindakan langsung, melainkan bekerja melalui struktur yang memaksa aktor lain menyesuaikan perilakunya. Iran tidak perlu menembakkan rudal ke setiap kapal. Cukup dengan menciptakan persepsi bahaya, dan pasar asuransi melakukan sisanya. Spreadsheet menjadi senjata yang sama efektifnya dengan misil.

Preseden Denmark di Øresund memberikan peringatan tambahan: Sound Dues baru berakhir setelah konsorsium negara-negara Eropa membayar lump sum kompensasi kepada Kopenhagen pada 1857. Jika pola historis ini berlaku, tarif Hormuz bukan kebijakan sementara — ia berpotensi menjadi fitur permanen tatanan maritim, dan “kompensasi” untuk menghapusnya kali ini bukan uang, melainkan akhir perang itu sendiri.

Diplomasi Antrian: Siapa yang Boleh Lewat?

Sementara ribuan kapal terjebak di luar selat, segelintir negara berhasil melobi Teheran untuk mendapatkan izin lewat — dan setiap lobi itu sendiri adalah transaksi geopolitik.

Thailand berhasil meloloskan tanker milik Bangchak Corporation setelah diplomasi langsung antara Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow dan Kedutaan Iran di Bangkok. India menempuh jalur yang lebih transaksional: New Delhi membebaskan tiga tanker minyak Iran yang sebelumnya disita sebagai prasyarat agar dua kapal LPG India diizinkan melintas.

Kapal berbendera Liberia, Shenlong, yang dioperasikan perusahaan Yunani Dynacom namun mengangkut minyak Saudi ke Mumbai, menjadi salah satu kapal non-Iran pertama yang berhasil transit. Sementara itu, tanker-tanker Tiongkok melenggang dengan menyiarkan sinyal “CHINA OWNER” melalui sistem AIS — semacam paspor digital yang menyatakan afiliasi politik, bukan sekadar identitas kapal.

Pola ini menunjukkan apa yang oleh ilmuwan hubungan internasional Robert Keohane dan Joseph Nye disebut complex interdependence — situasi di mana hubungan antarnegara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer semata, melainkan oleh jaringan ketergantungan ekonomi yang saling silang. Iran tidak memperlakukan semua negara sama. Tiongkok, sebagai pembeli terbesar minyak Iran, mendapat perlakuan istimewa. India, yang memiliki leverage berupa tanker Iran yang disita, bisa bernegosiasi dari posisi tawar. Thailand, yang tidak memiliki konflik langsung dengan Teheran, berhasil lewat diplomasi lunak.

Yang menarik secara teoritik, CNN melaporkan bahwa Iran mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal lewat Hormuz dengan syarat perdagangan minyak dilakukan dalam yuan Tiongkok — bukan dolar AS. Jika ini terjadi, Hormuz bukan sekadar titik transit energi, melainkan instrumen de-dolarisasi global. Perang menjadi katalis bagi restrukturisasi tatanan moneter internasional.

Di tengah semua lobi ini, Indonesia belum terlihat di meja negosiasi. Tidak seperti India yang punya leverage tanker sitaan, atau Thailand yang punya hubungan bilateral netral, Indonesia berada di posisi yang lebih ambigu — terlalu dekat dengan AS untuk dianggap netral oleh Teheran, tetapi tidak cukup dekat untuk mendapat perlindungan Washington.

Disaster Capitalism

Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) menjelaskan konsep disaster capitalism: doktrin bahwa krisis besar — perang, bencana alam, keruntuhan ekonomi — justru menjadi momen di mana keuntungan terbesar dihasilkan, karena aturan normal tidak berlaku dan mekanisme pengawasan melemah. Hormuz 2026 adalah wujud paling murni dari teori Klein.

Lapis pertama: negara (Iran) memungut tol dari krisis yang sebagian dipicunya sendiri. Lapis kedua: pasar finansial mengkapitalisasi volatilitas — Financial Times melaporkan bahwa 6.200 kontrak futures minyak senilai US$580 juta berpindah tangan hanya 15 menit sebelum pengumuman Trump di Truth Social yang menjatuhkan harga. Lapis ketiga: platform prediksi seperti Polymarket dan Kalshi berevolusi menjadi “kasino perang” bernilai miliaran dolar, di mana eskalasi militer bisa di-bet dan kematian menjadi titik data di grafik odds. Lapis keempat: industri asuransi dan shipping meraup margin yang semakin besar seiring semakin berbahayanya selat.

Hannah Arendt menyebutnya banality of evil — kejahatan terbesar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh birokrat biasa yang “hanya menjalankan tugas.” Hormuz menunjukkan fenomena paralel yang bisa disebut banality of profit: trader yang membeli futures 15 menit sebelum pengumuman presiden tidak merasa melakukan kejahatan — mereka hanya trading on information. Aktuaris yang menaikkan premi tiga kali lipat tidak merasa menutup selat — mereka hanya menghitung risiko. Setiap aktor bertindak rasional dalam kerangkanya sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas totalitas.

Dan di ujung rantai ini, yang membayar paling mahal adalah mereka yang paling jauh dari meja keputusan: pelaut Bangladesh yang terdampar di kapal tanker tanpa kepastian, sopir ojol Jakarta yang mengisi bensin dengan harga yang terus naik tanpa tahu mengapa, dan ibu rumah tangga Surabaya yang membayar LPG lebih mahal setiap minggu.

Kapitalisme tidak mengikuti perang. Kapitalisme memakan perang. Dan Selat Hormuz adalah meja makannya. (S13)

Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

PinterPolitik.com

“A society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.” – Hedley Bull, The Anarchical Society (1977)

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

RI-AS baru saja teken kesepakatan dagang yang longgarkan transfer data ke luar negeri. Benarkah kedaulatan data kita sedang digadaikan?

PinterPolitik.com

“Erecting barriers to data flows, however, does affect trade and may endanger the realization of an innovative data economy, even in a domestic context.” – Mira Burri, Creating Data Flow Rules through Preferential Trade Agreements (Oxford University Press, 2023)

Cupin duduk termenung di sudut warung kopi langganannya sambil menatap layar ponsel dengan dahi yang terus berkerut. Secangkir kopi hitam di depannya perlahan mulai mendingin karena ia terlalu fokus membaca sebuah berita mengejutkan yang sedang viral.

Berita utama hari itu dengan gamblang menyebutkan bahwa Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan dagang strategis dengan Amerika Serikat. Namun, bukan soal ekspor-impor komoditas fisik yang membuat Cupin gelisah, melainkan isu krusial soal pelonggaran transfer data masyarakat Indonesia ke server luar negeri.

Di kepala Cupin, membayangkan datanya pindah ke negara asing terasa seperti sebuah adegan epik di serial animasi One Piece yang selalu ia tonton. Ia merasa seolah-olah data pribadinya adalah Poneglyph rahasia berisi sejarah dunia yang sedang diincar oleh entitas sekuat Pemerintah Dunia demi mencapai hegemoni global.

Narasi liar yang beredar luas di berbagai platform media sosial menyebutkan bahwa kedaulatan data bangsa Indonesia sedang digadaikan secara diam-diam. Cupin, sebagai seorang warga negara digital yang sangat aktif berbelanja daring setiap harinya, tentu merasa ketakutan jika riwayat transaksinya tiba-tiba “dijual” tanpa izin.

Kepanikan massal di jagat maya ini menciptakan gelombang protes virtual yang mempertanyakan komitmen negara dalam menjaga keamanan privasi rakyatnya. Banyak netizen yang secara emosional langsung menyimpulkan bahwa data mereka akan dengan sangat mudah dieksploitasi oleh kepentingan asing untuk tujuan yang tidak diketahui.

Namun, kepanikan di dalam dada Cupin perlahan mereda ketika ia menemukan dan membaca dengan saksama klarifikasi resmi dari perwakilan pemerintah terkait isu panas tersebut. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dengan sangat tegas membantah adanya praktik kotor berupa penyerahan kedaulatan data nasional kepada pihak asing.

Pemerintah melalui kementerian terkait memastikan bahwa proses pemindahan data ini dilakukan secara ketat di dalam sebuah kerangka tata kelola yang terjamin aman dan bisa diandalkan. Hak-hak dasar segenap warga negara tetap menjadi prioritas utama kebijakan yang tidak akan pernah sudi dikorbankan hanya demi memuaskan kepentingan bisnis perusahaan multinasional semata.

Kenyataan sebenarnya di lapangan menunjukkan bahwa data yang dimaksud hanyalah wujud informasi operasional yang secara sukarela diunggah pengguna saat mengakses platform digital tertentu. Peristiwa ini sama sekali bukanlah bentuk transaksi jual-beli informasi rahasia kependudukan seperti yang sempat dibayangkan oleh Cupin beserta jutaan netizen lainnya pada awalnya.

Sinkronisasi antar-server melintasi batas negara ini sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar saat kita menggunakan ragam aplikasi atau layanan e-commerce dari perusahaan berbasis di AS. Langkah strategis dari pemerintah ini justru bertujuan memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi digital di masa depan.

Cupin akhirnya menghela napas lega yang cukup panjang karena menyadari bahwa kecemasan yang menderanya selama beberapa jam terakhir ini sebagian besar hanya dipicu oleh misinformasi belaka. Praktik pertukaran data semacam ini ternyata tanpa disadari sudah sejak lama menjadi tulang punggung bagi kelancaran jalannya roda ekonomi digital di berbagai belahan benua.

Fenomena perpindahan informasi digital yang menembus batas fisik negara ini ternyata memiliki istilah akademis dan politisnya sendiri di dalam ranah tata pergaulan internasional. Istilah mutakhir yang kini sering kali diucapkan oleh para pembuat kebijakan global tersebut adalah Cross-Border Data Flows atau yang bisa diterjemahkan sebagai aliran data lintas batas.

Namun, benarkah sistem tata kelola aliran data lintas batas ini benar-benar kebal dan aman dari intaian potensi kebocoran yang sewaktu-waktu bisa merugikan masyarakat luas? Lalu, bagaimana sebenarnya wujud dan mekanisme teknis dari praktik transfer data internasional ini berjalan di dalam realitas roda ekonomi digital kita sehari-hari?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Arus Data Lintas Negara: Hilang Kedaulatan?

Setelah akhirnya menyeruput kopinya yang kini sudah benar-benar dingin, Cupin mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa sebenarnya makna fundamental di balik Cross-Border Data Flows. Ia menemukan sebuah fakta menarik bahwa aturan aliran data lintas batas ini dirancang khusus untuk menjamin agar bongkahan informasi digital dapat diproses melintasi wilayah negara dengan sangat lancar.

Transfer informasi dan data secara konstan semacam ini pada era modern faktanya telah menjelma menjadi urat nadi yang sangat vital bagi kelancaran seluruh sektor niaga elektronik di dunia. Tanpa adanya jaminan kebebasan mutlak dalam aliran data, berbagai aplikasi pesan instan hingga ragam platform belanja daring favorit masyarakat jelas tidak akan bisa berfungsi dengan titik optimal.

Aturan perdagangan digital level internasional ini nyatanya mampu memberikan jaminan konkret bahwa kedua negara yang saling terlibat mempercayai kekuatan regulasi perlindungan data milik satu sama lain. Hal ini sangat penting untuk segera diimplementasikan demi menjamin tidak akan pernah ada aksi sepihak yang merugikan, khususnya pada hal-hal yang bersinggungan erat dengan sensitivitas kedaulatan suatu negara.

Dalam dunia literasi dan kajian akademik, diskursus mengenai aliran informasi melintasi tapal batas negara ini telah banyak dibedah secara kritis oleh para pakar hukum internasional dan ekonom digital. Salah satu kajian yang dinilai sangat komprehensif berhasil ditulis oleh Mira Burri di dalam jurnal akademiknya yang secara spesifik berjudul The Governance of Data and Data Flows in Trade Agreements.

Melalui tulisan analitis tersebut, Mira Burri mencoba menjelaskan dengan sangat rinci bahwa rumusan perjanjian perdagangan yang modern kini tidak bisa lagi hanya berkutat mengurus urusan tarif barang-barang fisik. Arus pertukaran data kini telah resmi diakui menjadi komoditas baru bernilai tinggi sehingga secara alamiah membutuhkan kerangka kerja tata kelola yang sangat fleksibel namun tetap mengedepankan asas keamanan privasi.

Cupin mengangguk-angguk paham perlahan, mulai menyadari sepenuhnya bahwa apa yang saat ini tengah diupayakan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat adalah bentuk nyata dari adaptasi taktis terhadap tren global tersebut. Negara-negara berkembang tidak akan bisa lagi mengurung aliran datanya secara absolut di dalam negeri jika mereka masih berharap untuk tetap relevan dalam pusaran rantai pasok ekonomi digital dunia.

Kebijakan lokalisasi data yang terlampau kaku dan sangat ketat justru sering kali dicap oleh pandangan komunitas internasional sebagai hambatan non-tarif yang hanya akan merugikan laju pertumbuhan ekonomi domestik itu sendiri. Alih-alih memberikan tameng perlindungan yang maksimal, kewajiban membangun peladen atau server lokal secara paksa justru dipercaya bisa mematikan daya saing perusahaan rintisan anak bangsa karena membengkaknya biaya operasional.

Dengan keberanian memberikan izin bagi data untuk mengalir secara leluasa lintas batas, pusaran arus inovasi teknologi antara entitas di negara berkembang dan negara maju dapat berjalan berdampingan tanpa terbentur tembok birokrasi. Namun, pertukaran informasi yang sangat masif ini tentu mutlak mensyaratkan berdirinya fondasi rasa saling percaya yang kuat terhadap ketahanan sistem hukum dari masing-masing yurisdiksi yang sedang terlibat kesepakatan.

Pemuda penggemar kultur pop itu kini menyadari bahwa luapan ketakutan publik yang berlebihan umumnya bermuara secara langsung dari minimnya literasi serta ketidaktahuan awam mengenai cara kerja infrastruktur komputasi awan. Publik kita sering kali keliru dalam menyamakan proses perpindahan kepemilikan data secara harfiah dengan mekanisme transfer paket data yang sejatinya dikirimkan dalam bentuk sandi terenkripsi secara digital di dunia maya.

Apakah kerangka struktur hukum domestik bangsa kita saat ini sudah benar-benar cukup tangguh dan bertaji untuk bisa menjadi perisai utama bagi data warga negara yang dialirkan ke peladen di luar negeri? Lantas, adakah contoh nyata dari pengalaman negara-negara lain di dunia yang terbukti berhasil meraup gelombang keuntungan signifikan dari kesepakatan aliran data semacam ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Justru Peluang Ekonomi?

Rasa penasaran yang rasanya semakin memuncak sukses membawa jari-jemari Cupin pada sebuah penelusuran mandiri tentang dampak positif dari praktik arus data lintas negara bagi kemajuan ekosistem digital lokal. Ia seketika menemukan fakta bahwa startup atau berbagai perusahaan rintisan lokal kita kini bisa menggunakan layanan komputasi awan sekaligus kecerdasan buatan canggih milik raksasa perusahaan AS dengan rasa jauh lebih nyaman.

Karena beban biayanya diprediksi menjadi jauh lebih terjangkau sebagai akibat langsung dari hilangnya berbagai hambatan birokrasi, tingkat efisiensi pengelolaan modal para pelaku usaha kecil menengah pun akan meningkat secara drastis. Kesepakatan yang sebelumnya menghebohkan ini juga diyakini kuat mampu menjadi stimulus utama masuknya aliran dana investasi triliunan rupiah dari jajaran perusahaan teknologi raksasa sekaliber Amazon, Microsoft, dan Google ke Tanah Air.

Kehadiran jaminan hukum tingkat tinggi yang jelas dan mengikat ini terbukti sukses membuat para pemimpin perusahaan multinasional tidak lagi merasa ragu untuk menanamkan modal masif pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Cupin juga berhasil menemukan secercah harapan yang melegakan setelah ia menyadari bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dimiliki Indonesia sejatinya telah dirancang sedemikian rupa menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh.

Berdasarkan butir-butir regulasi yang tertuang dengan tegas di dalam UU PDP, proses transfer segala informasi pengguna ke luar negeri tidak bisa dilakukan secara serampangan karena ada banyak syarat berlapis yang wajib dipenuhi. Negara asing penerima data wajib dan mutlak dipastikan memiliki tingkatan pelindungan privasi siber yang setidaknya berkedudukan setara atau bahkan jauh lebih tinggi dari standar baku yang selama ini berlaku di Indonesia.

Jika syarat mutlak ihwal kesetaraan hukum tersebut belum mampu dipenuhi secara utuh, maka pihak perusahaan asing tersebut otomatis diwajibkan untuk membuat kontrak hukum tambahan yang sifatnya sangat mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila kedua opsi krusial di atas pada akhirnya menemui jalan buntu dan gagal dipenuhi, pihak perusahaan mutlak diwajibkan untuk memohon dan mendapatkan persetujuan tegas atau izin langsung dari setiap individu pengguna layanan.

Dalam kancah perdebatan literatur tata kelola internet internasional, akademisi Christopher Kuner pernah menyoroti subjek permasalahan serupa secara tajam melalui rilis mahakaryanya yang secara spesifik berjudul Transborder Data Flows and Data Privacy Law. Kuner dengan gagasan yang sangat tegas menyatakan bahwa terwujudnya perlindungan hak privasi yang terukur efektif sama sekali tidak mengharuskan suatu negara berdaulat untuk mengunci datanya secara konservatif tertutup di dalam ruang batas geografis semata.

Menurut konstruksi argumen logis dari Kuner, penyusunan instrumen hukum antarnegara yang berjalan harmonis dan mengikat justru merupakan wujud strategi paling rasional untuk senantiasa melindungi data pengguna di tengah gempuran ganas era internet nirbatas. Praktik penyesuaian regulasi yang dinamis semacam ini sebenarnya sudah sangat lazim dan jamak diterapkan oleh banyak negara berstatus maju melalui berbagai rangkaian ratifikasi perjanjian perdagangan berskala bilateral maupun forum multilateral.

Cupin dengan cermat membaca sebuah rujukan populer tentang kesepakatan raksasa bernama perjanjian USMCA antara negara Amerika Serikat, Meksiko, beserta Kanada yang secara gamblang memuat aturan untuk tidak mewajibkan proses lokalisasi data di dalam satu wilayah operasional bisnisnya. Ada pula jejak contoh sukses lainnya dari Perjanjian Perdagangan Digital AS-Jepang yang diteken pada tahun 2019 yang terbukti ampun mampu menghapus segala hambatan transmisi informasi elektronik sambil terus berupaya menjamin perlindungan privasi konsumen yang berstatus setara.

Bahkan, sebuah entitas sebesar dan sekuat Uni Eropa yang terkenal sangat keras serta ketat menyoal perlindungan privasi warganya ternyata kini juga memiliki kerangka kerja Data Privacy Framework khusus bersama negara Amerika Serikat semata demi menunjang kelancaran laju roda e-commerce. Ragam data krusial milik warga negara Eropa secara sah diizinkan mengalir bebas ke peladen yang berada di wilayah AS selama pihak penerima tunduk dan selalu mematuhi seluruh kewajiban privasi hukum yang telah disepakati mutlak oleh kedua kubu tersebut.

Pada kesimpulannya, keikutsertaan bersikap proaktif dari Indonesia dalam kesepakatan aliran data lintas batas seperti ini bukanlah sebuah bentuk penggadaian kedaulatan bangsa, melainkan murni sebuah manuver strategis yang harus diambil agar kita sangat adaptif terhadap derasnya laju zaman. 

Selama negara tetap kukuh berdiri teguh berpegangan pada fondasi penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang solid, segala upaya integrasi pilar ekonomi digital di kancah pergaulan internasional ini justru pasti akan terus membuka lebar gerbang kemajuan teknologi yang berjalan secara optimal dan sangat aman tanpa sekalipun harus menumbalkan hak privasi rakyatnya. (A43)

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Mungkinkah ini kesempatan untuk menjadi jembatan atau malah masuk ke jebakan?

PinterPolitik.com

“It is how limited structural power is compensated for: by setting the playing field early and ensuring others want to play your game. You articulate clearly and early.” — @bagus_muljadi di X (31/1/2026)

Cupin menyesap latte-nya sambil mengamati layar ponsel yang menampilkan berita besar tentang langkah strategis Indonesia di panggung dunia. Kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk terlibat dalam inisiatif Board of Peace (BoP) menjadi topik hangat yang membakar semangat nasionalisme di lini masa.

Bagi Cupin, mahasiswa yang gemar mengamati dinamika politik global, keputusan ini bukanlah langkah sembarangan, melainkan sebuah manuver berani yang patut diapresiasi. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah gelanggang tempat keputusan-keputusan besar dibuat.

Tentu saja, kehadiran forum ini memantik diskusi hangat mengenai siapa saja yang duduk di meja bundar tersebut. Isu yang paling sensitif dan menguras emosi publik adalah potensi kehadiran perwakilan Israel dalam satu forum multilateral yang sama.

Namun, Cupin melihat pemerintah tampaknya memahami bahwa untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, mediator tidak bisa hanya berbicara dengan satu sisi saja. Kehadiran Indonesia di sana justru dimaknai sebagai upaya “menjemput bola” untuk membela kepentingan Palestina langsung di depan mata pihak lawan.

Alih-alih memboikot forum dan membiarkan narasi didominasi oleh pihak lain, Indonesia memilih jalan terjal diplomasi untuk menyuarakan hak-hak Palestina secara lantang. Ini mengingatkan Cupin pada prinsip bahwa perdamaian tidak dibuat dengan teman, melainkan dengan musuh.

Perdebatan di kepala Cupin bukan lagi soal “pantas atau tidak”, melainkan seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Langkah ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa isolasi diplomatik tidak selamanya menjadi solusi efektif dalam konflik modern.

Dengan bergabungnya Indonesia, harapan agar suara Global South tidak lagi diabaikan menjadi semakin nyata. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi agenda utama pembahasan.

Cupin membayangkan para diplomat kita sedang bekerja keras menyiapkan argumen-argumen tajam untuk melindungi kepentingan saudara-saudara di Palestina. Keberanian untuk duduk tegak di tengah kompleksitas geopolitik ini menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia.

Tidak mudah bagi negara mana pun untuk menavigasi jebakan-jebakan protokol internasional yang penuh intrik. Namun, antusiasme publik yang mendukung peran aktif Indonesia menjadi bahan bakar moral yang kuat.

Cupin melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap naik kelas dari sekadar negara berkembang menjadi kekuatan penyeimbang global. Kita tidak lagi hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga turut merancang arsitektur perdamaian itu sendiri.

Meskipun tantangan di depan mata sangat besar, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi kunci penyelesaian konflik Palestina tetap menyala. Langkah awal sudah diambil, dan dunia kini menunggu gebrakan selanjutnya dari Jakarta.

Namun, di balik optimisme tersebut, Cupin mulai merenungkan kapasitas strategis yang kita miliki untuk mengubah arah angin. Apakah keberanian diplomatik ini cukup untuk melawan arus kepentingan adidaya yang sudah mengakar kuat?

Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia mengonversi kehadiran fisik di forum tersebut menjadi kebijakan nyata yang menguntungkan Palestina?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

DNA “Bandung Spirit” di BoP

Mencoba menyelami lebih dalam, Cupin membuka kembali catatan kuliahnya tentang teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Alexander Wendt, menekankan bahwa identitas negara adalah faktor krusial yang menentukan tindakannya.

Indonesia, sejak era KAA 1955, telah secara konsisten mengonstruksi identitasnya sebagai “jembatan” atau bridge-builder antar-peradaban. Pemerintah saat ini tampaknya sangat sadar akan modal sejarah tersebut dan sedang mengapitalisasinya melalui Board of Peace.

Bergabungnya Indonesia bukan sekadar kalkulasi untung-rugi materi, melainkan peneguhan identitas nasional sebagai juru damai dunia. Ini berbeda dengan negara middle power lain seperti Turki yang cenderung menggunakan pendekatan koersif atau India yang sangat pragmatis menjaga otonomi strategisnya.

Indonesia memainkan peran unik sebagai “kekuatan moral” yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk dalam konteks Palestina dan Israel. Dalam kacamata Role Theory dari K.J. Holsti, Indonesia sedang menjalankan peran sebagai “Active Independent” yang konsisten.

Pemerintah memahami bahwa menjadi jembatan berarti harus bersedia diinjak oleh kedua belah pihak demi menghubungkan dua tebing yang terpisah. Dalam kasus Palestina, Indonesia memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar suaranya di forum elit.

Kehadiran Indonesia di BoP adalah upaya untuk memastikan bahwa jembatan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina tidak diputus oleh kepentingan sepihak negara-negara Barat. Kita membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan yang sering kali absen dalam kalkulasi dingin realpolitik global.

Cupin melihat bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah norma internasional dari yang berbasis kekuatan (power-based) menjadi berbasis nilai (value-based). Alexander Wendt menyebutkan bahwa “anarki adalah apa yang negara persepsikan”, dan Indonesia sedang mencoba mengubah persepsi anarki itu menjadi kerja sama.

Diplomasi “jembatan” ini memungkinkan Indonesia untuk menyuntikkan agenda Palestina ke dalam diskusi tanpa harus terjebak dalam blok aliansi yang kaku. Kita bisa berbicara dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis, sekaligus merangkul negara-negara Arab dan Afrika.

Fleksibilitas inilah yang menjadi aset terbesar diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Tidak banyak negara yang memiliki privilese kepercayaan dari berbagai kutub kekuatan dunia seperti Indonesia.

Langkah ini juga membuktikan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak luntur, justru berevolusi ke tahap yang lebih taktis dan strategis. Menjadi jembatan bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mencari titik temu demi solusi dua negara.

Cupin merasa bangga bahwa bangsanya berani mengambil risiko politik demi sebuah cita-cita luhur konstitusi. Namun, ia juga sadar bahwa dalam teori konstruktivisme, sebuah identitas hanya akan valid jika diakui oleh pihak lain (intersubjective understanding).

Apakah negara-negara besar di dalam BoP benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra setara yang idenya patut didengar? Ataukah mereka hanya memandang kita sebagai pelengkap kuota representasi geografis semata?

Maka, pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat “beton” jembatan yang sedang dibangun oleh para diplomat kita? Dan apakah jembatan ini mampu menahan beban berat ekspektasi perdamaian yang diletakkan di pundak Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rule-Maker > Rule-Taker

Lamunan Cupin berlanjut ke dimensi yang lebih keras dan pragmatis, meninggalkan sejenak romantisme peran moral. Ia teringat pada pandangan para akademisi, seperti Bagus Muljadi, yang menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di balik institusi internasional.

Dalam kacamata ini, langkah pemerintah bergabung ke BoP adalah bentuk kecerdasan dalam membaca peta realpolitik. John Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, mengingatkan bahwa institusi internasional sering kali dibentuk untuk melayani kepentingan negara kuat.

Alih-alih menolak realitas ini, Indonesia justru memilih untuk masuk dan bermain di dalamnya demi kepentingan nasional dan Palestina. Pemerintah menyadari bahwa memprotes keputusan dari luar pagar jarang sekali mengubah hasil akhir.

Untuk bisa menolong Palestina secara efektif, Indonesia harus berada di ruang rapat saat aturan main sedang disusun. Konsep “bebas aktif” diterjemahkan secara progresif oleh pemerintah: bukan reaktif menunggu bola, tetapi proaktif membentuk agenda (shaping the agenda) sejak dini.

Inilah esensi dari diplomasi modern yang cerdas: articulate clearly and early. Indonesia tidak menunggu draf resolusi jadi baru berkomentar, tetapi ikut memegang pena saat draf itu ditulis.

Kritik yang mengatakan ini adalah jebakan mungkin melupakan bahwa ketidakhadiran justru adalah jebakan yang sesungguhnya. Jika Indonesia absen, nasib Palestina akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli pada aspirasi dunia Islam.

Pemerintah memahami bahwa dalam lanskap kekuasaan global, leverage atau daya tawar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan masuk ke lingkaran inti, Indonesia sedang membangun leverage tersebut, didukung oleh posisinya sebagai pemimpin alamiah di Asia Tenggara.

Fokus memperkuat pijakan di ASEAN adalah modal awal yang baik untuk berbicara lantang di level global. Kekuatan struktural yang terbatas dikompensasi dengan kelincahan diplomatik untuk memastikan orang lain mau bermain dengan aturan kita.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak naif dalam memandang geopolitik. Kita tahu bahwa norma dan hukum internasional sering kali tidak cukup untuk menghapus asimetri kekuatan militer.

Oleh karena itu, strategi masuk ke dalam sistem adalah cara terbaik untuk membelokkan arus kekuatan tersebut agar lebih adil. Ini adalah bentuk survival mode sekaligus offensive diplomacy untuk mengamankan kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Pemerintah sedang mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan soal siapa yang paling keras berteriak di jalanan, tapi siapa yang paling taktis bernegosiasi di meja perundingan. BoP adalah arena uji nyali dan uji otak bagi para arsitek kebijakan luar negeri kita.

Kehadiran Indonesia di sana adalah jaminan bahwa isu Palestina tidak akan terkubur di bawah tumpukan agenda hegemonik lainnya. Kita hadir untuk memastikan bahwa “jembatan” itu benar-benar mengantarkan pada perdamaian, bukan sekadar monumen kosong.

Pada akhirnya, dikotomi jebakan atau jembatan akan sangat bergantung pada seberapa piawai kita memainkan kartu yang kita pegang. Jika melihat keseriusan dan keberanian pemerintah saat ini, besar harapan bahwa BoP akan menjadi jembatan emas bagi peran Indonesia yang lebih sentral, sekaligus jalan pembuka bagi keadilan yang dinanti rakyat Palestina. (A43)

Istilah “Zeitenwende” pertama kali diucapkan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Februari 2022, tiga hari setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kata Jerman yang berarti “titik balik era” ini menandai perubahan radikal kebijakan pertahanan Berlin: dari pasifisme pascaperang menjadi kekuatan militer yang siap bertindak. Akankah ini juga terjadi di Greenland?

PinterPolitik.com

Dalam serial Game of Thrones, ada satu kutipan terkenal: “Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder.” Petyr Baelish, sang master manipulator, memahami bahwa dalam kekacauan, ada peluang untuk naik. Kini, analogi itu terasa sangat nyata di panggung geopolitik dunia. Greenland—pulau es terbesar di dunia yang selama ini tampak tenang—tiba-tiba menjadi medan pertarungan baru antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Dan yang lebih mengejutkan, pemicunya adalah Donald Trump, presiden Amerika Serikat.

Ketika Trump mengancam akan “mengambil” Greenland dengan dalih keamanan nasional, dunia tidak lagi melihat Washington sebagai pelindung tatanan liberal internasional. Sebaliknya, AS kini tampil seperti kekaisaran ekspansionis—mirip Rusia yang menganeksasi Krimea pada 2014. Bedanya, kali ini ancaman datang dari jantung NATO sendiri.

Respons Eropa pun tidak main-main: Jerman mengaktifkan kembali doktrin “Zeitenwende” (titik balik), mengirim sinyal militer ke Arktik bersama Prancis, Denmark, dan Norwegia – walaupun pengiriman tentara ke sana hanya terkesan simbolik karena jumlahnya yang hanya puluhan orang. Meski demikian, ini tetap bisa dibaca sebagai sebuah bahasa simbolik.

Yang lebih mencengangkan, Tiongkok dan Rusia—musuh tradisional Barat—kini diam-diam mendukung kedaulatan Denmark, menciptakan aliansi semu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Apakah Greenland akan menjadi hotspot perang besar berikutnya? Dan mengapa pulau es ini tiba-tiba begitu berharga?

Eropa Bergerak: Dari Zeitenwende ke Pertahanan Arktik

Istilah “Zeitenwende” pertama kali diucapkan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Februari 2022, tiga hari setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kata Jerman yang berarti “titik balik era” ini menandai perubahan radikal kebijakan pertahanan Berlin: dari pasifisme pascaperang menjadi kekuatan militer yang siap bertindak. Jerman kemudian mengalokasikan €100 miliar untuk modernisasi militernya dan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB—sesuatu yang mustahil dibayangkan dekade lalu.

Kini, Zeitenwende fase kedua sedang terjadi. Namun kali ini, ancamannya bukan dari Moskow—melainkan dari Washington.

Menurut laporan media Eropa, Jerman telah meningkatkan patroli lautnya di perairan Arktik dan berkoordinasi dengan Denmark untuk memperkuat kehadiran militer di sekitar Greenland. Prancis, yang memiliki kepentingan strategis di Arktik melalui wilayah Saint-Pierre dan Miquelon, juga mengirim kapal frigat kelas FREMM ke wilayah tersebut. Norwegia, anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia di utara, memperkuat basis militernya di Svalbard dan meningkatkan latihan perang dingin.

Langkah-langkah ini bukan sekadar simbolis. Eropa sedang mengirim pesan tegas: kedaulatan Denmark atas Greenland tidak bisa diganggu gugat, bahkan oleh sekutu terdekatnya sendiri.

Perbandingannya dengan krisis Krimea 2014 sangat mencolok. Saat itu, Rusia menganeksasi semenanjung Ukraina dengan alasan melindungi warga Rusia etnis dan kepentingan strategis Sevastopol—basis Armada Laut Hitam. Dunia Barat—dipimpin AS—mengutuk keras dan menjatuhkan sanksi berat kepada Moskow. Kini, ketika Trump menggunakan logika serupa untuk Greenland—”keamanan nasional” dan “kepentingan strategis”—Eropa merasa dikhianati. Jika AS bisa bertindak seperti Rusia, lalu apa bedanya Washington dengan Moskow?

Inilah yang membuat situasi ini begitu berbahaya. NATO, aliansi militer terkuat di dunia, kini terancam pecah dari dalam. Jerman dan Prancis mulai berbicara tentang “otonomi strategis Eropa”—eufemisme untuk mengurangi ketergantungan pada payung keamanan Amerika. Sementara itu, negara-negara Baltik dan Polandia yang selama ini sangat pro-AS mulai gelisah: jika Trump bisa mengkhianati Denmark, siapa yang menjamin dia tidak akan meninggalkan mereka saat Rusia datang?

Greenland: Harta Karun Terakhir di Dunia

Mengapa sebuah pulau es yang sebagian besar tidak berpenghuni tiba-tiba menjadi rebutan? Jawabannya sederhana: sumber daya dan geografi.

Greenland menyimpan deposit mineral langka yang diperkirakan bernilai triliunan dolar. Litium, kobalt, nikel, uranium, tanah jarang—semua elemen krusial untuk baterai kendaraan listrik, panel surya, senjata nuklir, dan teknologi canggih lainnya. Dalam era transisi energi hijau, siapa yang menguasai sumber daya ini akan menguasai ekonomi abad ke-21. Tiongkok saat ini mendominasi 70% pasokan tanah jarang global, memberi Beijing leverage geopolitik luar biasa. AS tidak ingin terus bergantung pada Beijing—dan Greenland adalah jawabannya.

Namun yang lebih strategis adalah geografi. Perubahan iklim telah mencairkan es Arktik dengan kecepatan mengkhawatirkan. Dampaknya: Jalur Laut Utara—rute pelayaran yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui perairan utara Rusia dan Greenland—kini mulai terbuka sepanjang tahun. Rute ini memangkas jarak pelayaran hingga 40% dibanding jalur tradisional melalui Terusan Suez, menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya hingga miliaran dolar per tahun.

Siapa yang mengontrol Greenland, mengontrol akses ke jalur perdagangan paling berharga di masa depan.

Perbandingan historis yang relevan adalah perebutan Terusan Panama pada awal abad ke-20. AS, di bawah Presiden Theodore Roosevelt, “membantu” Panama memisahkan diri dari Kolombia pada 1903, lalu segera mengambil kontrol penuh atas zona terusan. Hasilnya: Washington menguasai urat nadi perdagangan global selama hampir seabad. Trump tampaknya ingin mengulangi strategi serupa di Greenland—hanya saja kali ini, dunia sudah tidak lagi menerima imperialisme gaya abad ke-19.

AS sebagai “Preman”, Eropa-Tiongkok-Rusia sebagai Satu Kubu?

Inilah ironi terbesar dari saga Greenland: untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Eropa, Tiongkok, dan Rusia bisa saja akan berada di satu sisi—menghadapi Amerika Serikat.

Tentu saja, ini bukan aliansi formal. Beijing dan Moskow tidak tiba-tiba menjadi sahabat karib Brussel atau Copenhagen. Namun dalam isu Greenland, kepentingan mereka selaras: mencegah AS mendominasi Arktik secara sepihak. Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar dalam proyek infrastruktur di Greenland dan menganggap dirinya sebagai “negara dekat-Arktik.” Rusia, yang memiliki garis pantai Arktik terpanjang di dunia, melihat ambisi AS sebagai ancaman langsung terhadap Jalur Laut Utara yang mereka klaim. Eropa, sementara itu, membela prinsip kedaulatan dan hukum internasional—ironisnya, prinsip yang selama ini mereka tegakkan bersama Washington.

John Mearsheimer, profesor Ilmu Politik dari Universitas Chicago dan salah satu pemikir terkemuka dalam teori Realisme Ofensif, mungkin tidak terkejut dengan perkembangan ini. Dalam bukunya “The Tragedy of Great Power Politics,” Mearsheimer berpendapat bahwa negara-negara besar selalu mengejar hegemoni regional karena satu-satunya cara untuk memastikan keamanan adalah dengan menjadi kekuatan dominan. Dalam sistem internasional yang anarkis (tanpa otoritas sentral), negara tidak bisa percaya pada niat baik negara lain—sehingga mereka harus memaksimalkan kekuatan relatif mereka.

Trump, dalam pandangan Mearsheimer, sedang menerapkan offensive realism dalam bentuk paling telanjangnya: meninggalkan retorika liberal tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan kembali pada kalkulasi kekuasaan murni. Masalahnya, ketika hegemon bertindak terlalu agresif, yang terjadi adalah balancing—negara-negara lain bersatu untuk menyeimbangkan ancaman. Inilah yang kita saksikan sekarang.

Namun Mearsheimer juga memperingatkan: dalam dunia multipolar yang kacau, risiko perang besar justru meningkat. Tidak ada lagi satu kekuatan dominan yang bisa memaksakan stabilitas. Sebaliknya, ada beberapa kekuatan besar yang saling mencurigai dan bersaing—kondisi yang secara historis selalu berujung pada konflik.

Greenland bisa menjadi percikan api itu. Jika AS benar-benar mencoba mengambil alih pulau tersebut—entah melalui tekanan ekonomi, kudeta terselubung, atau bahkan aksi militer—bagaimana Eropa akan merespons? Akankah NATO benar-benar bubar? Dan jika itu terjadi, apakah Tiongkok dan Rusia akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk ekspansi lebih jauh?

Tangga Kekacauan Sudah Terbentang

Seperti kata Petyr Baelish, kekacaoan adalah tangga. Trump telah menciptakan chaos di Arktik, dan kini setiap kekuatan besar dunia berebut untuk naik. Greenland bukan lagi sekadar pulau es—ini adalah simbol dari tatanan dunia yang sedang berubah. Tatanan liberal yang dipimpin AS pasca-Perang Dunia II tampak semakin rapuh. Di tempatnya, muncul dunia multipolar yang lebih berbahaya: di mana sekutu lama menjadi musuh, dan musuh bebuyutan terpaksa bekerja sama.

Zeitenwende Jerman bukan hanya tentang modernisasi militer. Ini tentang Eropa yang menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada Amerika untuk keamanan mereka. Ini tentang Asia dan Rusia yang melihat peluang untuk menggeser dominasi Barat. Dan ini tentang AS yang, di bawah Trump, memilih kekuasaan telanjang di atas prinsip yang selama ini mereka khotbahkan.

Sejarah mencatat bahwa perang besar sering dimulai dari tempat-tempat yang tidak terduga. Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan seorang adipati di Sarajevo—kota kecil yang hampir tidak ada yang pedulikan sebelumnya. Akankah Greenland menjadi Sarajevo abad ke-21?

Seperti kata Sun Tzu dalam “The Art of War”: “In the midst of chaos, there is also opportunity.” Pertanyaannya bukan apakah chaos sudah terjadi—itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan memanfaatkannya dengan bijak, dan siapa yang akan jatuh dari tangga itu?

Satu hal yang pasti: dunia sedang menyaksikan realignment geopolitik paling dramatis sejak berakhirnya Perang Dingin. Dan kali ini, tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. (S13)

Bocoran NSS AS: dunia menuju kartel kekuatan global baru, yakni Core 5. Lalu… di mana posisi Prabowo ketika lima “Yonko” membagi dunia?

PinterPolitik.com

“The best outcome a great power can hope for is to be a regional hegemon and possibly control another region that is nearby and accessible by land. Global hegemony is virtually impossible.” – John J. Mershiemer, The Tragedy of Great Power Politics (2001)

Cupin selalu mengaku bukan penggemar geopolitik, tetapi ia sering bilang bahwa memahami dunia sekarang rasanya seperti membaca manga yang salah halaman. Saat ia membuka berita pagi sambil menyeruput kopi sachet di warung sebelah, ia merasa sedang masuk ke New World-nya One Piece—bukan dunia nyata yang seharusnya penuh hukum dan keadilan.

Dalam One Piece, kata Cupin, wilayah paling ganas dikuasai oleh empat “Yonko”, kaisar bajak laut yang kekuasaannya bahkan membuat Pemerintah Dunia pun gemetar. Di sana hukum bukan ditentukan oleh idealisme, tetapi oleh otot, reputasi, dan kesepakatan ala kartel. Jika Anda bukan bagian dari kru mereka, hidup Anda ditentukan oleh mood sang kaisar, bukan oleh hukum internasional.

Anekdot Cupin itu mendadak terasa relevan ketika bocoran dokumen dari komunitas intelijen AS menyeruak—sebuah versi panjang dari National Security Strategy yang digambarkan jauh lebih jujur daripada versi publiknya. Laporan tentang dokumen rahasia ini pertama kali bergulir sebagai gosip di lingkaran Defense One, sebelum diamini berbagai kanal yang disebut-sebut sebagai sumber terpercaya bagi analis kebijakan luar negeri. Di dalamnya, Washington menyebut rencana pembentukan struktur baru bernama Core 5.

Isinya: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Cupin hampir tersedak ketika membaca daftar tersebut karena itu berarti Eropa—sekutu tradisional AS—tidak dapat kursi sama sekali.

Di warung itu, Cupin menatap layar ponselnya seperti seseorang yang baru saja membaca spoiler manga besar-besaran. “Berarti… G7 sudah kayak kapal tua bocor,” katanya sambil menggeleng, lalu menambahkan bahwa G20, forum kebanggaan Indonesia, “kayak kapal pesiar yang kebanyakan penumpang.”

Narasi AS tentang dunia berbasis aturan runtuh ketika dokumen ini menyebut bahwa masa depan tak lagi ditentukan oleh demokrasi atau HAM, tetapi oleh para raksasa berkekuatan material terbesar. Referensi ke teori realisme—yang lama dianggap ‘sinis’—mendadak menjadi pusat percakapan, terutama dalam cakupan yang oleh akademisi seperti Kenneth Waltz sebut sebagai distribution of capabilities.

Cupin kemudian menghela napas, karena ia sadar bahwa dalam peta politik global versi “Yonko” ini, negara kecil dan menengah tidak akan mendapat perisai moral. Indonesia, kata Cupin, seperti kapal kecil yang tiba-tiba dipaksa masuk ke samudra penuh monster laut tanpa persiapan.

Bagi Jakarta, khususnya bagi pemerintah yang masih memegang idealisme ASEAN Centrality, bocoran ini adalah tamparan keras. Jika lima raksasa dunia mulai membagi-bagi “sphere of influence”, maka seluruh konsep kesetaraan negara berdaulat mendadak tampak seperti pasal undang-undang yang hanya berlaku di buku teks mahasiswa hubungan internasional.

Namun Cupin—seperti biasa—menutup paragraf warungnya dengan pertanyaan: mengapa Amerika tiba-tiba mau duduk semeja dengan dua rival utamanya, Tiongkok dan Rusia? Cupin bukan akademisi, tapi ia tahu bahwa perubahan sebesar ini tidak mungkin tanpa logika dingin di baliknya.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Belajar dari Mearsheimer

Cupin pernah bilang bahwa ia “alergi teori-teori berat”, sampai suatu hari seorang mahasiswa HI memaksanya membaca John Mearsheimer sambil mentransfer catatan fotokopian 200 halaman. Cupin hanya membaca 15 halaman, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa paham dunia lebih daripada Menteri Luar Negeri mana pun.

Mearsheimer menulis bahwa menjadi hegemon global adalah kemustahilan karena laut memisahkan kekuatan militer, sehingga tujuan negara besar hanyalah menjadi hegemon regional. Cupin mengangguk membaca itu, dan ia merasa AS akhirnya mengakui hal yang selama ini ditutup-tutupi.

Selama tiga dekade, Amerika menikmati ilusi sebagai “polisi dunia”, sebuah istilah yang bahkan dalam analisis Charles Krauthammer disebut sebagai “unipolar moment”—momen kesinggasanan tunggal yang tidak mungkin bertahan lama. Namun kegagalan di Irak dan Afghanistan, kebangkitan Tiongkok, dan agresivitas Rusia memaksa AS menurunkan ekspektasi dan mengadopsi apa yang oleh Mearsheimer disebut sebagai offshore balancing.

Cupin menjelaskan konsep itu seperti promotor konser yang sadar tidak bisa menjaga stadion sendirian sehingga ia memilih mempekerjakan empat preman lokal untuk menjaga sudut-sudut pintu masuk. Preman-preman itu mungkin tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi mereka lebih baik dipelihara daripada dilawan.

Itulah Core 5. AS memilih Rusia dan Tiongkok bukan karena cocok secara nilai, tetapi karena keduanya too big to confront. Mereka bukan sekutu; mereka adalah sesama pemilik palu godam yang lebih baik diajak mengatur ritme daripada dibiarkan menghancurkan panggung.

Masuknya India dan Jepang membuat Cupin menepuk meja kecil tempat ia meletakkan kopi. Ia paham bahwa dua negara itu ibarat wakil ketua keamanan regional yang ditugaskan mengawasi Tiongkok agar tidak tumbuh tanpa penyeimbang. Jepang punya teknologi, India punya demografi—dua aset strategis untuk menjaga stabilitas Asia Timur dan Asia Selatan.

Yang membuat Cupin penasaran adalah absennya Eropa. Menurut logika realisme—dan dibuktikan dalam literatur akademis seperti karya Barry Posen tentang kemampuan militer Eropa—benua tua itu memang kehilangan taring kekuatannya. Ekonominya stagnan, militernya menua, dan demografinya menurun.

Cupin pernah bercanda bahwa Eropa sekarang “kayak museum mahal yang tiketnya naik tiap tahun tetapi jumlah pengunjungnya turun terus”. Amerika tampaknya sependapat secara strategis.

Lalu ia memikirkan ASEAN. Dalam konsep Core 5, Asia Tenggara tidak lebih dari celah sempit di antara Tiongkok, India, dan Jepang. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai poros diplomasi, melainkan sebagai buffer zone yang bisa dinegosiasikan jika diperlukan.

Cupin menarik kesimpulan pahit: “Kita bukan pemain. Kita papan catur.” Dalam situasi seperti itu, Indonesia butuh lebih dari sekadar diplomasi manis atau pidato normatif tentang perdamaian dunia.

Realitas ini menuntut pemimpin yang berani berbicara dalam “bahasa kekuatan”, bukan bahasa seminar. Pertanyaannya, apakah Prabowo—yang sering dituding terlalu militeristik—malah justru cocok di era ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo di Tengah Para “Yonko”

Cupin tidak pernah bertemu Prabowo, tapi ia pernah melihat video Prabowo berbicara dalam bahasa Inggris aksen Indonesia yang tebal sambil berapi-api menjelaskan konsep “Good Neighbor Policy”. Temannya yang kuliah HI menertawakan video itu, tetapi Cupin malah melihat sesuatu yang menarik: kesederhanaan konsep yang relevan untuk dunia tanpa keadilan.

Dalam ekosistem Core 5, para pemimpin yang mendominasi bukanlah diplomat necis atau teknokrat demokratis. Mereka adalah Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, dan siapapun presiden AS nanti—figur-figur yang memimpin melalui otoritas personal dan strategic coercion sebagaimana dibahas literatur tentang strongman politics oleh Milan Svolik dan Steven Levitsky.

Cupin tersenyum pahit sambil berkata, “Ini dunia yang cocok buat orang-orang yang nggak takut negosiasi sambil tatap-tatapan tanpa berkedip.” Dalam konteks itu, Prabowo bukanlah anomali; ia adalah adaptasi.

Strategi Good Neighbor Policy ala Prabowo—yang sering dianggap klise—justru menjadi logis dalam tatanan kartel global. Indonesia tidak boleh memusuhi siapapun dari lima besar tersebut karena mereka kini bersatu sebagai oligarki global yang menentukan arus ekonomi, energi, dan keamanan dunia.

Cupin mengibaratkan Indonesia seperti Swiss yang bersenjata lengkap: netral tetapi setiap rumah punya bunker. Itulah konsep armed neutrality. Prabowo memahami bahwa menjadi netral saja tidak cukup; kita juga harus menjadi landak beracun, kecil tapi menyakitkan jika diserang.

Itu menjelaskan mengapa Prabowo begitu fokus pada modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan. Dalam dunia tanpa pagar hukum internasional, deterensi adalah bahasa satu-satunya yang dihormati Yonko geopolitik.

Namun Cupin tahu bahwa pertarungan sebenarnya bukan di medan perang, tetapi di pasar global. Core 5 bukan sekadar aliansi keamanan, tetapi juga kartel sumber daya dan rantai pasok. Jika AS, Tiongkok, dan Jepang bersatu menentukan aturan perdagangan mineral strategis, Indonesia bisa kehilangan seluruh leverage hilirisasi nikel, bauksit, dan logam kritis lain.

Cupin, sambil membolak-balik gorengan, bilang bahwa Indonesia harus memainkan kartu nikelnya seperti pemain poker yang punya pair kecil tapi tahu meja sedang tegang. Kita harus membuat anggota Core 5 saling bergantung pada kita, bukan sebaliknya.

Pada akhirnya, Cupin menatap jauh seperti protagonis shonen manga yang baru menyadari skala konflik sebenarnya. Dunia yang digambarkan Core 5 bukanlah dunia damai, tetapi dunia yang disebut ilmuwan politik seperti Hedley Bull sebagai “anarchical society”—masyarakat internasional yang hanya stabil karena kesepakatan rapuh para pemangku kekuasaan terbesar.

Dalam dunia seperti itu, pemimpin Indonesia bukan hanya perlu cerdas, tetapi juga keras kepala. Ia harus memastikan bahwa Indonesia bukan hanya daftar hadir, tetapi kursi penting di meja perundingan. Jika tidak, Indonesia bisa berubah dari tamu di meja makan menjadi menu utama di atas piring para raksasa.

Cupin menutup renungannya dengan satu kalimat yang terdengar seperti punchline manga: “Kalau lima Yonko sedang bagi-bagi dunia, pastikan kita bukan pulau kecil yang ikut-ikutan digambar ulang.” (A43)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Sidang Umum PBB 2025 singgung teleprompter macet dan eskalator rusak. Mungkinkah sekadar insiden teknis atau cermin rapuhnya multilateralisme dunia?

PinterPolitik.com

“These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much” – Donald Trump, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (23/9/2025)

Cupin masih ingat betul bagaimana ia tergelak saat menonton siaran langsung Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Bukan karena lelucon politik yang cerdas, tapi karena pemandangan seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjebak di panggung dunia akibat teleprompter bandel dan eskalator macet.

Trump, dengan gaya khasnya yang selalu percaya diri, kali ini tampak agak kikuk. Teleprompter yang biasanya jadi tongkat penopang kata-kata indah tiba-tiba menolak bekerja sama, membuat Trump harus mengandalkan memori yang tak selalu rapi.

Di sela kekalutan, ia sempat menyindir bahwa teleprompter itu sama seperti lembaga internasional: ketinggalan zaman dan tak lagi bisa mengikuti arah dunia. Cupin yang mendengarnya hampir tersedak kopi, karena sindiran itu terdengar lebih jujur ketimbang bagian pidato resminya.

Trump juga melontarkan perbandingan yang tak kalah pedas, mengatakan eskalator rusak di ruang sidang seperti mekanisme PBB yang kini mulai tergelincir. Para diplomat terdiam, sebagian menahan senyum getir, sebagian lain menunduk pura-pura mencatat.

Momen canggung itu cepat menjadi simbol yang lebih besar. Gangguan kecil di panggung berubah jadi metafora politik global: betapa sistem multilateral mulai kehilangan daya magisnya, sama seperti teleprompter yang gagal menyalurkan kata-kata Trump.

Cupin berbisik pada dirinya sendiri: ini bukan sekadar pidato terganggu alat. Ini semacam panggung sandiwara yang membuka tabir kelemahan dunia internasional—bahwa institusi tua seperti PBB kini tampak ringkih di hadapan realitas baru.

Trump, yang selalu mengibarkan slogan “America First”, kembali menegaskan ketidakpercayaannya pada multilateralisme. Ia menyerukan negara besar sebaiknya berjalan sendiri, tanpa harus menunggu konsensus global yang baginya lebih sering jadi belenggu.

Pidato itu bukan hanya curahan frustrasi, tapi juga deklarasi keras: bahwa sistem lama sudah waktunya ditinggalkan, dan Amerika akan jadi pionir dalam jalan unilateral. Cupin mengangkat alis: apakah ini berarti panggung global sedang disiapkan untuk pergeseran radikal?

Jika teleprompter bisa gagal, bukankah mesin besar multilateralisme juga bisa mandek? Dan, mungkinkah insiden konyol di sidang itu hanyalah awal dari kisah runtuhnya kepercayaan dunia terhadap PBB?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Refleksi Teleprompter-Eskalator Trump

Cupin mencoba menyusuri sejarah untuk mencari jawaban. Multilateralisme lahir pasca-Perang Dunia II, saat dunia bersepakat membangun mekanisme bersama agar tragedi serupa tak terulang lagi.

Namun, tujuh dekade kemudian, mekanisme itu terlihat renta. PBB, sang payung besar, dianggap terlalu birokratis, lamban, dan sering gagal memberi solusi nyata untuk konflik atau krisis global.

Cupin teringat percakapan dengan seorang diplomat muda yang kecewa karena rapat-rapat panjang di New York sering hanya melahirkan resolusi tanpa gigi. “Kita seperti menunggu telepon berdering padahal kabelnya sudah dicabut,” katanya dengan getir.

Lihatlah WTO, organisasi yang dulu dianggap penjaga perdagangan bebas. Kini ia bagai kapal karam, dengan dewan banding lumpuh setelah Amerika menghentikan pengangkatan hakim-hakim baru di awal dekade 2020-an.

Akibatnya, sengketa perdagangan jadi liar. Negara-negara memilih jalur sepihak atau bilateral, membuat aturan main global kehilangan otoritasnya. Cupin mengingatkan diri: bukankah inilah tanda nyata bahwa multilateralisme sudah tidak lagi digdaya?

Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation for Itself menulis bahwa kita hidup di era pasca-multilateralisme. Negara kini bergerak pragmatis, lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang solidaritas global.

Di meja kopi, Cupin sering bercanda bahwa buku Bremmer itu semacam manual “survival kit” untuk para politisi modern. Tapi ketika melihat situasi WTO dan PBB, ia sadar betapa benar isinya: dunia semakin individualistis.

Sementara itu, negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok tampak lebih betah membentuk aliansi terbatas. Jalur bilateral atau trilateral terasa lebih menguntungkan daripada menunggu konsensus 190-an anggota PBB yang sulit tercapai.

Bagi Cupin, PBB kini bagai panggung megah dengan lampu sorot terang, tapi para aktornya sudah memilih pentas lain. Pertunjukan masih berlangsung, tapi kursi penonton makin kosong.

Jika panggung utama ditinggalkan, apakah masih ada alasan bagi penonton untuk bertahan? Dan jika multilateralisme kehilangan relevansi, adakah alternatif yang bisa menjaga dunia tetap utuh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Obsolitesme PBB?

Cupin lalu membuka tulisan John Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order.” Ia menemukan jawaban yang terdengar sederhana tapi pahit: sistem liberal berbasis multilateralisme tak akan bertahan jika sang hegemon memilih mundur.

Amerika, yang dulu motor utama, kini justru menarik diri. Trump hanyalah wajah paling blak-blakan dari tren panjang: kebijakan nasionalis yang mendahulukan urusan domestik di atas janji global.

Teori hegemonic stability mempertegasnya. Stabilitas sistem global butuh satu kekuatan besar yang rela menjaga aturan. Jika kekuatan itu menolak atau melemah, aturan otomatis kehilangan penegaknya.

Cupin merenung: bukankah teleprompter Trump yang tak berfungsi itu cermin sempurna? Alat besar hanya berguna jika ada daya dukung, tanpa itu ia sekadar layar kosong.

Fenomena ini makin jelas saat dunia beralih ke multipolaritas. Tiongkok menuntut panggung lebih luas, India menguat, dan blok-blok baru bermunculan. Dunia tak lagi seragam dalam satu irama, melainkan orkestra dengan konduktor berebut tongkat.

Konflik kepentingan pun makin rumit. Alih-alih mencari konsensus global, negara-negara lebih sering membentuk lingkaran kecil yang eksklusif, seperti klub malam yang menolak tamu tak diundang.

Cupin teringat perdebatan dengan kawannya yang sinis: “Kenapa berharap PBB bisa selesaikan semuanya, padahal rumah tangga kecil saja susah akur?” Kalimat itu terdengar kasar, tapi sulit disangkal.

Kini, tantangan dunia bukan sekadar mempertahankan PBB, tapi menciptakan model baru kerja sama. Dunia butuh sistem yang lebih luwes, yang bisa menghadapi fragmentasi tanpa kehilangan nilai-nilai universal.

Cupin menutup catatannya dengan rasa campur aduk. Ia melihat masa depan bisa jadi penuh inovasi kerja sama, tapi juga rawan terjebak dalam fragmentasi.

Pertanyaan paling besar menggantung di udara: apakah umat manusia masih punya energi untuk membangun semangat kolektif? Ataukah kita akan membiarkan panggung dunia kosong, hanya meninggalkan gema sidang-sidang tua yang tak lagi didengar? (A43)

Donald Trump menetapkan tarif impor untuk mobil Jepang demi mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan. Mampukah langkah ini melepaskan cengkraman mobil Jepang di pasar Amerika?

PinterPolitik.com

“It doesn’t matter what’s under the hood. The only thing that matters is who’s behind the wheel.” – Dominic Toretto, “The Fate of the Furious” (2017) 

Cupin, yang biasanya hanya tahu mobil dari game balap di warnet, tiba-tiba menatap layar TV dengan serius. Di sana, Donald Trump sedang pidato, wajahnya penuh keyakinan seperti orang yang percaya bisa jual bakso di musim panas.

Ia mengatakan mobil Amerika harus kembali merajai dunia, terutama Jepang yang menurutnya terlalu nyaman menguasai pasar Amerika. Trump menyoroti ketidakseimbangan perdagangan, di mana mobil Jepang mudah masuk Amerika, sementara mobil Amerika hampir tidak laku di Jepang.

Toyota bisa menjual hingga satu juta unit mobil ke Amerika Serikat. Sebaliknya, General Motors nyaris tidak menjual satu pun mobilnya ke Jepang.

Trump tidak hanya mengeluh tetapi juga bertindak. Pada awal April 2025 ia mengumumkan tarif impor sebesar 25 persen untuk mobil yang diproduksi di luar Amerika.

“Mereka tidak mau beli mobil kami, tetapi kami beli jutaan mobil mereka,” ujar Trump. Cupin membayangkan jika ini dunia game, Trump sedang membangun tembok besar di jalur perdagangan.

Namun masalah ini bukan sekadar soal selera konsumen. Jepang punya berbagai aturan nonmoneter yang membuat mobil Amerika sulit bersaing.

Trump bahkan menyinggung kecenderungan orang Jepang untuk membeli produk buatan dalam negeri, termasuk elektronik seperti TV Sony. Ia mengaitkan hal ini dengan perjanjian keamanan antara Amerika dan Jepang.

Tarif impor ini dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan perdagangan sekaligus mendorong ekspor mobil Amerika. Namun langkah ini memicu reaksi keras dari Jepang yang menggantungkan ekonomi pada ekspor otomotif.

Cupin pun mulai penasaran. Apakah pertarungan ini benar-benar baru atau hanya kelanjutan dari sejarah panjang persaingan mobil kedua negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Geopolitik Mobil: Jepang vs Amerika

Sejak 1970-an, mobil Jepang mulai menunjukkan taring di pasar Amerika. Krisis minyak 1973 membuat konsumen Amerika mencari mobil hemat bahan bakar.

Mobil Jepang seperti Toyota Corolla, Honda Civic, dan Datsun hadir dengan desain ringkas, irit, dan tangguh. Sebaliknya, mobil Amerika saat itu cenderung besar dan boros bahan bakar.

Bagi produsen mobil Amerika, ini seperti diserbu pasukan ringan yang lincah dan efektif. Pangsa pasar mereka menyusut drastis, keuntungan menurun, dan tekanan publik meningkat.

Pemerintah Amerika akhirnya turun tangan. Pada 1981, mereka memberlakukan Voluntary Export Restraints atau VER.

VER adalah kesepakatan di mana produsen mobil Jepang secara sukarela membatasi jumlah ekspor ke Amerika. Tujuannya untuk meredakan ketegangan perdagangan dan memberi waktu bagi industri Amerika untuk bernapas.

Cupin membayangkan VER seperti perjanjian antara dua pedagang pasar. Satu pihak berkata “boleh jual di lapakku, tapi jangan kebanyakan”.

Dalam buku The Geography of International Investment karya John H. Dunning, kebijakan seperti VER dijelaskan sebagai bentuk perang dagang terselubung. Pertarungan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kekuatan politik dan kedaulatan industri.

Melalui proteksionisme, Amerika berusaha menahan dominasi Jepang. Namun di sisi lain, mobil Jepang tetap mempertahankan reputasi karena kualitas dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar.

Cupin pun bertanya-tanya. Jika Jepang bisa memahami pasar begitu baik, apa strategi Amerika untuk menembus wilayah seperti Asia Tenggara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Raja Lama vs Raja Baru

Cupin mencoba membandingkan langsung. Ford F-150 adalah simbol mobil Amerika yang besar, bertenaga, dan cocok untuk medan berat.

Namun di Indonesia, mobil seperti itu seperti memakai sepatu bot ke pesta pernikahan. Gagah, tetapi tidak praktis.

Toyota Avanza atau Honda Jazz justru menjadi pilihan utama di Asia Tenggara. Hemat bahan bakar, muat banyak penumpang, dan mudah dirawat.

Keunggulan mobil Jepang terletak pada kemampuan adaptasi. Mereka menyesuaikan desain, harga, dan layanan purna jual sesuai dengan kondisi lokal.

Cupin menyadari bahwa fleksibilitas adalah kunci. Selama produsen Amerika fokus pada segmen besar dan mahal, sulit menggeser dominasi Jepang di kawasan ini.

Tetapi kini ada pemain baru yang membuat semua pihak waspada. Tiongkok muncul dengan kekuatan besar di industri mobil listrik.

Perusahaan seperti BYD, NIO, dan Xpeng berhasil menembus pasar global. Mereka unggul dalam teknologi baterai, efisiensi produksi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Cupin melihat kemunculan Tiongkok seperti mengulang kisah Jepang pada 1970-an. Kali ini, tren dunia bergerak dari bahan bakar fosil menuju kendaraan listrik.

Jepang dan Amerika harus bergerak cepat jika tidak ingin tertinggal. Perubahan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal keberlanjutan dan citra merek di mata konsumen global.

Persaingan mobil kini menjadi pertarungan visi masa depan. Amerika, Jepang, dan Tiongkok sama-sama punya ambisi, tetapi hanya yang mampu memahami kebutuhan pasar yang akan memimpin.

Cupin menutup catatannya dengan senyum tipis. Di jalan raya dunia, yang lambat bukan hanya tertinggal, tetapi bisa hilang dari peta. (A43)