Nilai rupiah terhadap dollar AS belakangan semakin melemah. Setelah menyentuh Rp.15.000/US$ dari sejak pertengahan 2022, kini rupiah semakin terpuruk dengan nilai Rp15.470/US$ (17/10). Sejumlah pengamat menilai ini akibat kekhawatiran yang terus terasa terkait adanya kenaikan suku bunga The Fed. Jika kekhawatiran ini tidak berubah, banyak yang menilai dalam waktu dekat rupiah pun akan sentuh Rp16.000/US$.

Kurs rupiah per pukul 11.00 WIB 6 Juli 2022 capi angka Rp 15.026. Ini menjadi angka terlemah semenjak Mei 2020. Beberapa pengamat menyoroti dinamika tekanan global sebagai penyebabnya. Saat ini Eropa sedang alami peningkatan harga komoditas, kemudian juga ada beberapa imbas ekonomi dari embargo Rusia. Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 di Tiongkok juga disebut menjadi salah satu penyebabnya.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani tekankan Indonesia tidak perlu khawatir. Saat ini transaksi keuangan masih stabil dan sudah sewajarnya dinamika keuangan terjadi mengingat situasi dunia saat ini.

PinterPolitik.com

“Yang patah tumbuh, yang hilang berganti” – Banda Neira, grup musik asal Indonesia

Lirik dari grup musik Banda Neira di awal tulisan ini mungkin senantiasa menjadi pengingat bagi banyak orang. Setidaknya, kutipan lagu ini mengingatkan kita akan jalannya kehidupan di dunia ini.

Setiap saat, satu hal akan selalu patah dan hilang. Namun, di sisi lain, hal baru akan tumbuh dan menggantikan hal yang hilang tersebut.

Gambaran seperti ini mungkin tercerminkan dalam banyak film dan seri. Salah satunya adalah Avatar: The Last Airbender (2005-2008).

Dalam seri kartun besutan Nickelodeon tersebut, dikisahkan seorang pengendali udara terakhir yang ternyata ditakdirkan untuk menjadi avatar – figur penjaga perdamaian antarbangsa. Namun, sosok kecil yang bernama Aang ini ternyata telah hilang selama ratusan tahun.

Di saat itu pula, perang antarbangsa yang dimulai oleh Negara Api tengah membara. Perang ini terjadi setelah avatar sebelumnya yang bernama Roku hilang dari dunia.

Namun, layaknya lirik Banda Neira di awal tulisan, apa pun yang hilang akan berganti dengan sosok atau hal yang baru. Aang inilah yang akhirnya menjadi sosok harapan baru bagi bangsa-bangsa yang dilanda peperangan tanpa henti.

Apa yang tercerminkan dalam lirik Banda Neira ini sebenarnya juga terjadi di dunia politik, termasuk panggung politik internasional. Pasalnya, ketika kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat (AS) di dunia terus melemah, muncul kekuatan baru yang dianggap bisa menjadi penantang, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bagaimana tidak? Tiongkok yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kekuatan militer negara Tirai Bambu ini juga terus berkembang.

Tidak hanya ekonomi dan militer, mata uang asal Tiongkok – yakni renminbi atau yuan – juga disebut-sebut mulai menguat pengaruhnya ketika dolar milik AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump terus melemah. Bahkan, banyak pihak menilai yuan berpotensi menjadi pengganti dolar sebagai pengganti mata uang utama di dunia.

Tulisan analisis milik Urban C. Lehner di Asia Times, misalnya, mencoba meraba kemungkinan akan menurunnya kekuatan AS akibat melemahnya mata uang dolar. Bahkan, mantan koresponden Wall Street Journal tersebut sempat mempertanyakan kemungkinan akan menguatnya negara-negara lain.

Lantas, apakah mungkin ini adalah pertanda atas berakhirnya dominasi mata uang dolar di dunia? Kemudian, bagaimana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus merespons persaingan mata uang antara dolar AS dan yuan Tiongkok?

Siasat Tiongkok di Yuan

Bukan tidak mungkin, dinamika nilai mata uang yang terjadi antara dolar AS dan yuan Tiongkok turut dipengaruhi persaingan di antara kedua negara besar tersebut. Pasalnya, banyak pihak menilai perang mata uang juga turut terjadi antara Trump dan Xi.

Perang mata uang ini bisa jadi dimulai dengan manuver Tiongkok yang ingin melakukan internasionalisasi terhadap yuan. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Renminbi Internationalization milik Edwin L. -C. Lai dari Hong Kong University of Science and Technology, internasionalisasi ini merupakan strategi jangka panjang yang dijalankan oleh Tiongkok.

Tujuan dari strategi internasionalisasi ini adalah agar lingkungan moneter internasional dapat sejalan dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi Tiongkok. Dengan begitu, mengacu pada tulisan Lai, Tiongkok dapat menjadi lebih kebal terhadap krisis neraca pembayaran yang membuat banyak negara berkembang kesulitan.

Salah satu negara sasaran yang dinilai telah mengalami internasionalisasi yuan adalah Indonesia. Muhammad Zulfikar Rahmat dari Universitas Islam Indonesia dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa masuknya yuan ini terjadi dengan tumbuhnya investasi dan aktivitas perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Upaya internasionalisasi ini juga dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok memberikan likuiditas yuan pada negara-negara lain – dengan menyepakati berbagai perjanjian seperti kesepakatan swap, surat berharga, dan pinjaman. Dalam salah satu artikel The Economist, dijelaskan bahwa upaya-upaya seperti ini mempermudah bank sentral dan perusahaan meminjam uang secara murah.

Di sisi lain, mata uang – seperti apa yang disebut oleh Lehner – juga dapat menjadi tanda akan kekuatan yang dimiliki negara tersebut dalam menjalani hubungan antarnegara. Bukan tidak mungkin, Tiongkok juga memiliki tujuan politik di balik internasionalisasi ini.

Pasalnya, sistem moneter dunia hingga kini masih didominasi oleh dolar AS. Bila mengacu pada konsep neorealisme ofensif ala John Joseph Mearsheimer dari University of Chicago, setiap negara pasti berusaha untuk meningkatkan kekuatan di tengah situasi anarki di politik antarnegara.

Apa yang diyakini oleh Mearsheimer ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Lai. Upaya internasionalisasi yuan ini bisa saja menjadi cara Tiongkok untuk mencari “rasa aman” yang dibutuhkan dalam dunia moneter guna menjaga pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Bila benar begitu, lantas, apa artinya dari menguatnya yuan ini bagi negara-negara lain? Bagaimana tanggapan AS dalam menghadapi kebangkitan yuan sebagai salah satu mata uang dunia?

Dolar vs Yuan

Dalam menghadapi tantangan yuan, bukan tidak mungkin AS memutuskan untuk bertindak. Pasalnya, perang mata uang antara negara Paman Sam dan Tiongkok ini disebut-sebut tengah terjadi.

Mengacu pada pemikiran Mearsheimer, negara hegemon pasti akan berusaha menghalangi upaya negara lain yang tengah menawarkan diri untuk menjadi hegemon juga. Apalagi, menurut profesor Hubungan Internasional tersebut, negara Paman Sam tidak akan tinggal diam saja melihat kebangkitan Tiongkok.

Presiden Trump, misalnya, menuding Tiongkok sebagai negara yang memanipulasi mata uangnya. Tudingan ini didasarkan pada anggapan bahwa negara yang dipimpin Xi tersebut telah melakukan devaluasi pada nilai yuan.

Meski International Monetary Fund (IMF) akhirnya mematahkan tudingan AS, pemerintahan Trump tampaknya tidak menyerah. Negara adidaya tersebut akhirnya dinilai melakukan manuver di organisasi internasional itu.

Di tengah pergantian kepemimpinan direktur pelaksana IMF dari Christine Lagarde ke Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mulai melakukan semacam lobi politik di lembaga tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menemui Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksana IMF David Lipton.

Apa yang dilakukan AS ini sebenarnya bukan tidak mungkin bertujuan untuk menjaga dominasi dan hegemoni dolar, serta mencegah yuan Tiongkok sebagai penantang. Pasalnya, hegemoni mata uang asal AS ini telah berdiri sejak dekade-dekade lalu.

Carla Norloff dari University of Toronto, Kanada, menjelaskan perihal hegemoni dolar ini dalam tulisannya yang berjudul Dollar Hegemony. Setidaknya, tulisan itu menyebutkan bahwa kapabilitas ekonomi melalui mata uang seperti ini dapat tersalurkan menjadi kekuatan politik.

Bagi AS, misalnya, dominasi dolar menghasilkan apa yang disebut oleh Norloff sebagai kekuatan struktural (structural power). Kekuatan ini memberikan aktor tersebut pengaruh dalam menciptakan aturan dalam tatanan yang ada.

Bukan tidak mungkin, manuver Mnuchin di IMF ini merupakan cara AS untuk menerapkan kekuatan ini. Pasalnya, setelah Georgieva duduk di kursi kepemimpinan, IMF mulai mempertimbangkan program-program yang membuat likuiditas dolar meningkat di banyak negara.

Upaya balancing terhadap yuan ini juga tidak hanya dilakukan IMF. Federal Reserve AS, misalnya, bisa saja tengah meningkatkan likuiditas dolar di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Federal Reserve AS menyepakati perjanjian repurchase (repo agreement) dengan Bank Indonesia (BI) senilai US$ 60 miliar (Rp 872 triliun). Sementara, swap agreement yang dimiliki BI dengan Tiongkok hanya senilai US$ 30 miliar (Rp 436 triliun).

Bila benar AS memiliki kekuatan struktural untuk mengimbangi yuan Tiongkok, lantas, bagaimana pemerintahan Jokowi harus menanggapi perang mata uang ini?

Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi harus berhati-hati menanggapi perang mata uang ini. Pasalnya, internasionalisasi yuan Tiongkok sendiri di Indonesia telah terjadi – beserta dampaknya.

Isu devaluasi yuan beberapa waktu lalu, misalnya, disebut-sebut dapat membuat Indonesia semakin kebanjiran produk impor – sesuatu yang selalu menjadi keprihatinan Jokowi. Rahmat dalam tulisannya juga mengingatkan bahwa tumbuhnya pengaruh yuan juga tidak boleh membuat Indonesia mudah didikte oleh negara yang dipimpin Xi tersebut.

Di sisi lain, kekuatan dominan dolar AS bisa juga perlu diperhatikan oleh Indonesia. Pasalnya, hingga kini, mata uang ini masih paling dominan.

Dalam special drawing rights (SDR) IMF, misalnya, dolar masih menjadi mata uang yang paling banyak proporsinya (41,7 persen) – diikuti oleh euro (30,93 persen). Yuan sendiri hanya masih berada di kisaran 10 persen.

Dalam keuangan perdagangan, dolar AS masih mendominasi yang penggunaannya mengambil porsi sebesar 84,6 persen pada tahun 2018 dan disebut meningkat pada tahun ini. Sementara, yuan Tiongkok hanya mengambil porsi sebesar 1,5 persen.

Belum lagi, menurut Rahmat dalam tulisannya, banyak pengusaha dan investor di Indonesia masih ragu menggunakan yuan Tiongkok. Dalam hal ini, dolar AS juga masih mendominasi di Indonesia.

Namun, tentu saja, kebangkitan yuan Tiongkok bukan sesuatu hal yang patut diremehkan. Dengan mengilhami kutipan lirik Banda Neira di awal tulisan, semua bisa saja hilang dan berganti. Mari kita amati saja bagaimana dinamika perang mata uang ini selanjutnya. (A43)

PinterPolitik.com

“The best way to destroy the capitalist system is to debauch the currency.” – Vladimir Lenin

[dropcap]S[/dropcap]istem perdagangan dan ekonomi dalam kurun waktu dua ribu tahun seolah luluh lantak, ketika “orang-orang laut” (the sea people) menyerbu peradaban di sekitar Mediterania di akhir bronze age – zaman perunggu – sekitar tahun 1200 SM.

Kerajaan Mesir Kuno, peradaban Bangsa Het, hingga orang-orang Mycenaean di Yunani Kuno yang telah membangun kedigdayaan ekonomi dan politik – termasuk juga mata uang – harus menghadapi kehancuran besar. Saking besarnya dan minimnya sumber sejarah di era ini, para ilmuwan menyebutnya sebagai the dark era.

Zaman ini disebut sebagai bronze age atau era perunggu, karena logam yang terbentuk dari percampuran tembaga dan timah ini menjadi komoditas yang melambangkan kerja sama dan perdagangan antara negara-negara di Mediterania.

Saat itu jarang ada negara yang bisa memproduksi timah dan tembaga sekaligus, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara-negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka, tentu saja dengan nilai mata uang yang telah disepakati.

Namun bronze age harus berakhir, termasuk dengan sistem alat tukar yang digunakan saat itu. Barulah enam ratus tahun kemudian, Pheidon II dari Argos, Yunani memperkenalkan standarisasi alat tukar – semacam kurs kuno – dengan menggunakan berat perak.

Zaman tersebut menandai era kembali menguatnya hubungan ekonomi antarnegara dan awal transformasi uang – yang sudah dikenal sejak zaman Mesopotamia (3000 SM) – dan nilai tukarnya, ke era yang lebih modern. Walaupun tidak seterkenal para pemimpin Athena dan Sparta, Pheidon II akan tercatat di dalam buku-buku ekonomi sebagai orang yang mengembalikan citra uang dalam sistem ekonomi, setelah nilainya hancur pada akhir era perunggu.

Kisah uang dan nilai tukar di zaman kuno ini, menjadi catatan pinggir yang menarik untuk dibahas beberapa hari terakhir, khususnya ketika menyaksikan nilai tukar rupiah yang telah mencapai Rp 14.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Rupiah terjungkal ke Rp 14000 per US dollar. Apakah pemerintah berhasil atau gagal menjaga Rupiah?

— Fadli Zon (@fadlizon) May 9, 2018

Untuk pertama kalinya sejak 2015, nilai tukar rupiah menyentuh angka tersebut. Sontak kondisi ini menjadi pergunjingan yang hangat di masyarakat.

Kelompok oposisi menyoroti secara khusus dan menganggap hal ini menunjukkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kehilangan kredibilitas politik. Setidaknya, itulah kata-kata yang keluar dari mulut tokoh-tokoh macam dua Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Bahkan, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN dalam kesempatan menerima Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo – yang digadang-gadang sebagai calon presiden alternatif di 2019 – juga menyinggung nilai tukar rupiah tersebut dan meminta masyarakat untuk tetap bersatu menjelang tahun politik. Pernyataan ini secara tersirat menjelaskan ada makna politis di balik pelemahan nilai mata uang garuda tersebut.

Lalu apa kata Pemerintah? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menganggap kondisi ini belum membahayakan. Menurutnya, kondisi ekonomi dalam negeri masih stabil dan belum berbahaya.

Pemerintah juga disebutnya terus berupaya untuk menekan dampak dari pelemahan rupiah yang ditengarai sebagai akibat dari penguatan ekonomi dalam negeri AS ini, agar tidak berdampak banyak bagi masyarakat. Sementara, Bank Indonesia (BI) juga meminta masyarakat tidak panik dan menghadapi situasi ini.

Tentu pertanyaannya adalah apakah memang situasi ini tidak benar-benar berbahaya?

Dollar Rp 14.000, Bahaya?

Isu pelemahan nilai rupiah ini, nyatanya punya dimensi politik yang sangat kuat ketimbang murni persoalan ekonomi semata. Kubu oposisi Pemerintahan Jokowi jelas memanfaatkan momen ini untuk mengkritik pemerintah. Maka, bahasa yang muncul menjadi bervariasi, mulai dari istilah “kriminalisasi rupiah” ala Rocky Gerung, hingga penurunan “kredibilitas politik” ala Fahri Hamzah.

Jika berkaca pada pernyataan Pemerintah melalui Menkeu, memang terlihat bahwa walaupun rupiah melemah, pengelolaan dari sisi fiskal tetap terjaga, dengan defisit transaksi berjalan di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi di kisaran 3,5 persen, serta tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen untuk kuartal I 2018 yang dinilai masih baik.

Namun, khusus untuk indikator terakhir, oleh banyak pihak dinilai tidak sesuai target, bahkan dianggap sebagai perlambatan pertumbuhan ekonomi oleh beberapa media asing.

Selain itu, pelemahan nilai mata uang Indonesia akibat menguatnya ekonomi AS dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) dianggap lebih baik dibandingkan beberapa negara lain. Rupiah hanya terdepresiasi 1,3 persen, lebih kecil dibandingkan India yang mencapai 1,9 persen dan Australia yang mencapai 1,4 persen.

BI menghimbau masyarakat tidak perlu panik karena selain indikator ekonomi Indonesia masih positif, cadangan devisa Indonesia yang masih aman di kisaran US$ 126 miliar, dan realisasi penerimaan pajak yang positif, membuat Indonesia dianggap tetap aman.

PinterPolitik mengecek data tersebut di portal Trading Economics, dan menemukan angka US$ 126 miliar  (Rp 1.764 triliun) merupakan cadangan devisa Indonesia pada bulan Maret 2018. Untuk bulan April, cadangan devisa tersebut telah berkurang US$ 1 miliar (Rp 14 triliun).

Menariknya, ada tren penurunan yang signifikan sejak bulan Januari 2018, di mana cadangan devisa Indonesia masih menyentuh US$ 132 miliar (Rp 1.848 triliun). Penurunan ini menunjukkan bahwa ada cadangan devisa yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar.

Menkeu juga menyebut, bahwa pemerintah terus fokus menjaga perekonomian Indonesia. Fondasi ekonomi terus diperkuat dan kinerja ekonomi dipertahankan agar dampak pelemahan rupiah ini tidak berdampak signifikan.

Walaupun secara makro kondisinya tidak berbahaya, pelemahan rupiah ini akan berdampak pada transaksi yang berhubungan dengan valuta asing, katakanlah dalam hal pembayaran utang atau transaksi ekonomi yang lain.

Utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 berjumlah hampir Rp 400 triliun. Jika rupiah melemah, maka jumlah utang pemerintah akan membengkak. Setiap pelemahan Rp 100 terhadap dollar, utang Indonesia akan naik Rp 10,96 triliun.

12) utang dlm denominasi rupiah adlh sebesar 59%, dollar Amerika 29%, Yen Jepang 6%, Euro 4%, SDR IMF 1%, dan lainnya sebesar 1%. Jadi, utang kita yang berdenominasi valuta asing sebear 41%, baik dlm bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.

— Fadli Zon (@fadlizon) May 9, 2018

Sektor lain yang terdampak adalah impor, mulai dari impor BBM, hingga bahan baku dan produk-produk jadi lainnya. Kenaikan ini tentu saja akan menyedot cadangan devisa negara, sehingga masuk akal penurunan cadangan devisa terjadi.

Selain itu, harga barang-barang kebutuhan masyarakat juga berpotensi akan terdampak. Pemerintah mungkin mampu mengatasi kenaikan harga BBM, namun itu akan memaksa Indonesia untuk berutang atau memanfaatkan cadangan devisa yang ada.

Secara ekonomis, kondisi rupiah Rp 14.000 terhadap dollar memang masih tergolong aman. Beberapa pengamat ekonomi menganggap level Rp 15.000-lah yang harus menjadi konsen Pemerintah.

Namun, seperti kata Fahri Hamzah, ada dampak politik yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari kepercayaan di sisi investasi, hingga kepercayaan masyarakat akan kemampuan pemerintah mengontrol pasar mata uang. Jangan lupa, salah satu kekacauan ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 adalah karena nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dollar AS.

Secara teknis, Pemerintah memang telah memiliki berbagai kebijakan untuk mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dollar ini, misalnya dengan adanya swap agreement dengan beberapa negara lain, termasuk dengan Tiongkok. Tetapi, apakah itu cukup?

Politik Nilai Tukar

Tak diragukan lagi, nilai tukar mata uang selalu punya dimensi politis. Kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998, salah satunya merupakan akibat ketidakmampuan pria kelahiran Bantul, Yogyakarta itu untuk mengontrol nilai tukar mata uang garuda.

Secara umum, nilai mata uang memang punya dimensi politik yang sangat besar. Jeffrey A. Frieden dari Harvard University menyebut, nilai tukar punya nilai politik dalam menentukan kebijakan sebuah negara dalam politik internasional maupun domestik.

Namun, setiap kebijakan yang berhubungan dengan mata uang selalu menghasilkan winner dan looser, serta ada dampak terhadap konteks politik pengambil kebijakan tersebut. Dalam konteks domestik, politisi mengambil kesempatan dalam kebijakan yang berkaitan dengan mata uang untuk memperkuat posisi politiknya di hadapan lawan.

Artinya, jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar, maka hal ini akan menjadi serangan politik yang efektif bagi oposisi terhadap pemerintah. Hal inilah yang terlihat pada Jokowi. Pelemahan rupiah mengisi ceruk kritik terhadap kebijakan ekonomi Jokowi. Apalagi, jika dampak yang terjadi akibat kondisi ini adalah peningkatan jumlah utang, maka bisa dipastikan isu ini akan cukup laku dijual.

oh wow rupiah tembus 14rb. should’ve change my rupiah to dollar back then.

— Ilma Dini N (@Ilmadnr) May 7, 2018

Tentu saja akan menjadi tantangan yang besar bagi Jokowi memperbaiki nilai tukar. Kisah tentang Pheidon dan kehancuran bronze age merupakan bukti sahih pentingnya nilai tukar bagi sebuah negara – sekalipun kisah di Yunani ini punya konteks yang berbeda. Yang jelas, Jokowi harus memperhatikan hal ini dengan seksama.

Indonesia memang punya swap agreement dengan Tiongkok terkait nilai tukar terhadap dollar AS. Namun, apakah hal itu saja cukup? Tentu saja kebijakan yang lebih mandiri mutlak diperlukan. Tanpa hal itu, Indonesia akan tetap terombang-ambing.

Pada akhirnya, seperti kata Vladimir Lenin di awal tulisan, mengacaukan nilai mata uang adalah cara untuk menghancurkan kapitalisme. Tapi jangan lupa, Lenin tidak hidup di tahun 1998. Kehancuran mata uang akan sangat mungkin menghasilkan chaos yang luar biasa. Tentu kita tidak ingin hal itu, bukan? (S13)