Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dari ruang praktik hingga ruang kekuasaan, dokter Indonesia pernah menjadi arsitek bangsa, teknokrat, hingga diplomat. Namun, di balik legitimasi rasional dan etika profesi, mereka jarang mencapai puncak politik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setiap tanggal 24 Oktober, bangsa ini memperingati Hari Dokter Nasional — sebuah momentum reflektif, bukan hanya untuk mengenang jasa para penyembuh penyakit, tetapi juga untuk memahami posisi sosial dokter dalam dinamika bangsa.

Profesi dokter, di mata masyarakat modern, kerap dipersepsikan sebagai simbol pengetahuan, etika, dan kepercayaan publik.

Namun di balik ruang praktik dan rumah sakit, para dokter juga memainkan peran penting dalam ruang sosial-politik dan birokrasi negara.

Fenomena dokter yang menempati posisi di luar profesinya bukanlah hal baru, baik dalam konteks global maupun nasional.

Dalam lintasan sejarah dunia, sejumlah pemimpin besar lahir dari latar belakang kedokteran. Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, adalah seorang dokter bedah. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang legendaris, adalah seorang dokter umum yang menjelma menjadi arsitek pembangunan nasional.

Bashar al-Assad di Suriah adalah dokter mata. Ariel Henry di Haiti adalah dokter saraf. Bahkan dua tokoh revolusioner — Che Guevara di Kuba dan Sun Yat-sen di Tiongkok — adalah dokter yang memaknai profesi mereka sebagai jalan etik untuk membebaskan rakyat dari penderitaan struktural.

Dalam kasus mereka, profesi kedokteran menjadi modal moral dan simbol rasionalitas modern. Mereka memiliki otoritas keilmuan yang melampaui sekadar keterampilan medis — sebuah bentuk scientific capital (Bourdieu) yang kemudian dapat dikonversi menjadi political capital.

Namun, berbeda dengan konteks global tersebut, para dokter Indonesia justru menghadapi struktur sosial-politik yang lebih kaku dan menantang. Meski memiliki modal intelektual dan sosial yang kuat, mereka sering kali berhenti pada level birokrasi menengah atau elite teknokrat, bukan pada puncak kekuasaan politik. Mengapa demikian?

Dokter sebagai Aktor Sosial-Politik

Untuk memahami keterlibatan para dokter dalam politik Indonesia, kerangka Max Weber mengenai tiga jenis legitimasi kekuasaan — tradisional, karismatik, dan legal-rasional — menjadi relevan.

Sebagian dokter tidak memiliki political capital dalam bentuk tradisional (keturunan bangsawan, patronase politik, atau basis massa).

Mereka juga jarang membangun legitimasi karismatik berbasis figur personal atau populisme. Secara umum, yang mereka miliki adalah legitimasi legal-rasional — kekuasaan yang lahir dari keahlian, pendidikan, dan kapasitas profesional.

Sejarah Indonesia mencatat sejumlah dokter yang menembus batas profesinya menuju arena politik dan pemerintahan.

Di masa awal kemerdekaan, para alumni STOVIA dan sekolah kedokteran Hindia Belanda menjadi pionir dalam membangun negara. Prof. Dr. dr. Abu Hanifah dan Prof. Dr. (H.C.) dr. Bahder Djohan, dua dokter penyakit dalam, menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (1949–1953).

Mereka mewarisi tradisi intelektual kaum budi utomo — bahwa ilmu pengetahuan adalah instrumen peradaban bangsa.

dr. Soekiman Wirjosandjojo, alumnus STOVIA yang juga anggota BPUPKI, bahkan mencapai posisi Perdana Menteri Indonesia (1951–1952). Ia menjadi figur langka: seorang dokter yang benar-benar masuk ke jantung kekuasaan politik.

Di era berikutnya, muncul tokoh seperti Laksamana (Tit.) dr. Johannes Leimena, yang menduduki posisi Wakil Perdana Menteri (1957–1966). Leimena memadukan moralitas, etika profesi, dan kemampuan administratif, menjadi jembatan antara politik dan kemanusiaan.

Mobilitas dokter juga masuk ke ranah pemerintahan mengambil bentuk berbeda, melalui struktur militer dan teknokrasi. Figur seperti Letjen TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Teuku Mohammad Syarif Thayeb dan Letjen TNI (Purn.) Prof. dr. Ibnu Sutowo menunjukkan bagaimana dokter-militer memegang peran strategis dalam birokrasi dan ekonomi negara.

Ibnu Sutowo, misalnya, sebagai Direktur Utama Permina, kini Pertamina (1957–1976), kendati kontroversial, memimpin transformasi industri minyak nasional — menjadikannya figur teknokratik paling berpengaruh di era Soeharto.

Sementara Mayjen TNI (Purn.) dr. Adnan Kapau Gani, dokter sekaligus pejuang, mengisi posisi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kemakmuran di era revolusi fisik.

Peran mereka memperlihatkan dimensi baru: dokter sebagai aktor intelektual sekaligus aktor stabilitas. Ketika negara mengalami krisis, baik ekonomi maupun kesehatan, para dokter sering dipercaya mengelola kementerian teknis yang memerlukan rasionalitas ilmiah dan integritas moral.

Fenomena ini kembali tampak saat pandemi Covid-19, ketika tenaga medis menjadi simbol ketahanan negara dan profesionalisme birokrasi di tengah disorientasi politik.

Namun, keterlibatan mereka tetap memiliki batas struktural. Para dokter Indonesia cenderung berperan sebagai teknokrat, bukan politisi elektoral. Mereka jarang membangun basis massa, partai politik, atau ideologi populis.

Hal ini memperlihatkan bahwa mobilitas mereka ke arena politik lebih bersifat fungsional daripada hegemonik — berkontribusi dalam pengelolaan negara, bukan dalam perebutan kekuasaan.

Jalan Menuju Politik Intelektual

Para dokter merupakan bagian dari “elite baru” yang muncul melalui meritokrasi pendidikan, bukan keturunan atau jaringan oligarki.

Namun, dalam realitas politik Indonesia yang masih sangat berorientasi pada political capital berbasis uang, patronase, dan afiliasi partai, elite profesional seperti dokter kerap menemui batas. Mereka memiliki rational-legal legitimacy, tetapi tidak cukup memiliki mobilization legitimacy — kemampuan untuk menggerakkan dukungan sosial.

Ketimpangan ini membuat profesi dokter di Indonesia jarang menghasilkan figur yang mencapai puncak kekuasaan politik sebagaimana Mahathir di Malaysia atau Pezeshkian di Iran.

Dalam konteks sosiologis, dokter Indonesia terjebak dalam “jebakan teknokrasi”: dipercaya untuk menata, tetapi tidak untuk memimpin.

Padahal, jika dilihat dari akar sejarah STOVIA dan semangat Volksgezondheid (kesehatan rakyat), profesi dokter sesungguhnya berakar pada cita-cita pembebasan sosial — membangun manusia sehat, cerdas, dan berdaya.

Paradoks ini juga memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, tidak semua, struktur politik Indonesia masih menyisakan jarak antara knowledge dan power. Pengetahuan ilmiah belum sepenuhnya menjadi sumber legitimasi politik.

Dalam banyak kasus, kepemimpinan masih ditentukan oleh loyalitas, simbol karisma, atau kapital ekonomi, bukan kapasitas profesional. Karena itu, setiap peringatan Hari Dokter Nasional seharusnya juga menjadi refleksi tentang bagaimana bangsa ini menilai keilmuan dan rasionalitas dalam politiknya.

Namun, bukan berarti peran dokter dalam negara kehilangan relevansi. Dalam era krisis iklim, transformasi kesehatan global, dan perubahan demografis, dokter — dengan pandangan holistik tentang tubuh dan masyarakat — berpotensi menjadi policy thinker yang strategis.

Mereka mengerti pentingnya sistem, pencegahan, dan keseimbangan — nilai yang amat dibutuhkan dalam politik publik yang sering tersandera kepentingan jangka pendek.

Dalam pengertian inilah, profesi dokter perlu dipahami bukan sekadar sebagai penyembuh tubuh, tetapi juga perancang struktur sosial yang lebih sehat. Mereka adalah figur yang memahami rasionalitas, etika, dan empati dalam satu kesatuan.

Bila ke depan lahir generasi dokter yang berani melangkah lebih jauh ke arena politik, mereka tidak sekadar membawa stetoskop, tetapi juga membawa logika rasionalitas dan moralitas baru dalam tata kelola kekuasaan. (J61)

Ada juga pemimpin kharismatik dunia yang berlatarbelakang dokter loh, mulai dari Mahathir Mohamad, Sun Yat Sen, sampe Che Guavara.

Selamat Hari Dokter Nasional! 

#haridokternasional #dokter #ibnusutowo #johannesleimena #cheguavara #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Semoga kasus-kasus menyedihkan ini tidak terulang di masa depan. 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan aspek kesehatan masyarakat Indonesia secara konstruktif, elite pembuat keputusan serta para elite dokter dan tenaga kesehatan justru saling sindir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah masih belum menemukan ritme selaras, utamanya dengan asosiasi profesi kesehatan Indonesia yang bisa saja berbahaya bagi kepentingan kesehatan rakyat. Lalu, ada apa sebenarnya di balik intrik tersebut?

PinterPolitik.com

Sejak dilantik pada Desember 2020, Budi Gunadi Sadikin (BGS) langsung mencuri perhatian karena berasal dari latar belakang non-kesehatan, seorang bankir yang kini memimpin kementerian teknis yang kompleks dan vital.

Keputusan Presiden ke7 RI Joko Widodo dan penerusnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budi mencerminkan preferensi terhadap manajerialisme birokrasi, yakni sebuah kecenderungan global sejak era New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, outcome-based governance, dan modernisasi sistem melalui teknologi dan audit kinerja.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini bersinggungan langsung dengan tatanan lama yang dibangun selama puluhan tahun oleh komunitas medis, khususnya asosiasi profesi seperti IDI, IDAI, dan kolegium dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya.

Ketegangan ini tampaknya tidak bersifat temporer. Dalam studi teori konflik, ketegangan antarinstitusi bukan sekadar friksi personal atau miskomunikasi, tetapi manifestasi dari pertarungan kepentingan struktural antara otoritas teknokratik yang mengusung efisiensi dan modernisasi, dengan kelompok epistemik tradisional yang mempertahankan otoritas profesional berbasis keilmuan, etika, dan sejarah panjang pengabdian medis.

Terbaru, fenomena ini semakin nyata ketika IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menyatakan bahwa komunikasi antara Menkes dan komunitas dokter sangat buruk, bahkan menyarankan reformasi menyeluruh dalam relasi vertikal kementerian dan organisasi profesi.

IDI bahkan melangkah lebih jauh dengan meminta Presiden mencopot Budi, mempersoalkan pembentukan kolegium tandingan yang dianggap sebagai upaya intervensi terhadap otonomi profesi.

Lalu, mengapa intrik bernuansa konfliktual ini seolah tak memiliki ujung sejak Budi dilantik?

Instabilitas Ganti “Pemain”?

Ketegangan antara Menkes dan asosiasi profesi tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang sedang bergeser.

Dalam konteks ini, pendekatan Michel Foucault tentang knowledge/power kiranya bisa menjadi rujukan, di mana pengetahuan bukanlah entitas netral, melainkan alat dan medan pertarungan kuasa.

Profesi kesehatan, khususnya komunitas dokter, selama ini agaknya memiliki monopoli epistemik, yang mana mereka menentukan standar pendidikan, kompetensi, hingga kewenangan praktik.

Posisi ini diperkuat oleh struktur kolegium dan asosiasi profesi, yang dalam banyak hal dinilai bersifat eksklusif dan tertutup.

Ketika Budi memperkenalkan sistem baru, rekonstruksi ulang sistem pendidikan dokter spesialis, serta mendorong pembentukan kolegium versi pemerintah, ia tidak hanya menawarkan reformasi teknis, tetapi secara implisit sedang menantang regime of truth yang selama ini dipegang asosiasi profesi.

Konflik ini mengingatkan pada teori field dari Pierre Bourdieu, di mana dunia kesehatan adalah medan sosial tempat berbagai aktor bertarung memperebutkan capital, baik itu cultural capital (pengetahuan, kredensial medis), social capital (jejaring asosiasi), maupun symbolic capital (kepercayaan publik).

Masuknya Menkes dari luar dunia kesehatan membuatnya tidak memiliki legitimasi simbolik di mata komunitas profesi. Namun sebagai pejabat publik, Budi memiliki state capital yang sah untuk mengintervensi sistem.

Dari sini, reaksi keras asosiasi seperti IDI dan IDAI bukanlah resistensi biasa, tetapi bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan status quo yang terancam oleh logika manajerialisme modern.

Ironisnya, pertarungan ini memakan energi institusional di saat Indonesia tengah menghadapi tantangan kesehatan yang jauh lebih krusial dan kompleks.

Distraksi dari Krisis Substansial?

Salah satu akibat paling disayangkan dari konflik ini adalah teralihkan-nya perhatian publik dan kebijakan dari persoalan substantif yang jauh lebih mendesak.

Laporan dan sorotan media dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan potret buram layanan kesehatan, mulai dari minimnya distribusi dokter di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), laporan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien maupun sejawat, hingga praktik bullying dan pemerasan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Persoalan-persoalan ini bersifat sistemik dan menyentuh dimensi keadilan sosial, perlindungan hak pasien dan tenaga medis muda, serta kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar yang bermartabat.

Sayangnya, konflik antara Menkes dan organisasi profesi justru berpotensi mengubur diskusi publik dan reformasi mendalam atas isu-isu tersebut.

Dalam studi Anthony Giddens tentang structuration theory, sistem sosial tidak hanya dibentuk oleh struktur institusi, tetapi juga oleh agency, yakni aktor-aktor kunci yang bisa mereproduksi atau merombak struktur.

Dalam konteks ini, baik Budi maupun asosiasi profesi memiliki agency kuat yang bisa mengarahkan reformasi ke arah lebih progresif dan kolaboratif. Namun sejauh ini, keduanya cenderung terjebak dalam spiral defensif yang membuat reformasi kesehatan seolah menjadi ajang tarik-ulur politis dan simbolik.

Budi, meski kerap dianggap “asing” dalam dunia medis, kiranya membawa pendekatan strategis jangka panjang yang layak diperhitungkan: efisiensi, akses, dan pemerataan.

Namun, komunikasi yang tidak terkelola, serta manuver yang dianggap menyerobot domain profesionalisme, membuatnya kehilangan dukungan dari komunitas paling vital dalam sistem kesehatan.

Sebaliknya, asosiasi profesi pun tidak lepas dari kritik. Dalam banyak kasus, mereka terkesan tertutup terhadap evaluasi dan reformasi struktural.

Skandal pelecehan seksual, ketimpangan pendidikan spesialis yang mahal dan elitis, serta laporan bullying terhadap PPDS belum ditanggapi dengan reformasi internal yang serius. Ini menunjukkan bahwa self-regulatory body yang terlalu kuat tanpa pengawasan negara justru berisiko menciptakan “monopoli moral” yang tak akuntabel.

Konflik antara Menkes Budi dan asosiasi profesi agaknya merupakan gejala dari pertarungan lebih besar antara modernisasi institusional dengan monopoli epistemik yang telah lama mengakar.

Masing-masing membawa kepentingan dan kekuatan, negara ingin reformasi sistemik demi pemerataan dan efisiensi, sementara asosiasi profesi ingin mempertahankan kontrol terhadap standar dan etika profesi.

Namun, bila keduanya terus bertarung dalam medan simbolik, publiklah yang paling dirugikan. Rakyat akan kehilangan momentum reformasi kesehatan yang sejati, seperti layanan merata, sistem pendidikan medis yang adil dan bebas kekerasan, serta komunitas medis yang sehat secara etis dan profesional.

Sebagaimana dicatat dalam teori deliberatif Habermas, jalan keluar dari konflik institusional semacam ini adalah melalui komunikasi rasional yang setara dan terbuka.

Negara tidak bisa memaksakan logika efisiensi tanpa memahami logika etis dan otonomi profesi. Sebaliknya, profesi kesehatan tidak bisa terus mempertahankan eksklusivisme dalam dunia yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas.

Reformasi kesehatan tidak bisa berhasil jika dilakukan dalam suasana saling mencurigai. Yang dibutuhkan hari ini bukanlah siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bersedia membuka diri untuk mendengar. Kesehatan adalah urusan publik, dan publik layak mendapatkan yang terbaik dari kedua kutub kekuasaan ini. (J61)

PinterPolitik.com

Gengs, di antara banyak ahli kesehatan, tentu kalian pernah dengar ragam sebutannya. Salah satu yang paling melegenda ya Tabib. Diambil dari bahasa Arab, Tabib juga sangat dikenal di dataran China. Mimin mau ceritakan satu sosok tabib yang sangat melegenda bernama Tabib Bian Que.

Suatu hari, Tabib Bian Que bertemu dengan Kaisar China. Karena sudah punya insting kesehatan yang kuat, baru saja berhadap, Tabib Bian Que sudah bisa mendeteksi bahwa dalam tubuh Kaisar ada penyakit mematikan.

Tabib Bian Que pun memberi tahu Kaisar. Namun, namanya juga pemerintah, agak ngeyel kalau nggak ada bukti-bukti rasional, sebab Kaisar merasa dirinya baik-baik aja kok. Hari berganti hari, hingga pada suatu waktu, benarlah apa yang dikata Tabib Bian Que. Kaisar jatuh sakit. Dipanggil lah Tabib Bian Que ke kerajaan.

Namun, saat melihat Kaisar, tabib justru malah mau pulang, cuy. Ternyata setelah ditanya, ia bilang, bahwa penyakit Kaisar sudah ada di tulang. Andai saja kemarin pas diingatkan segera diobati, mungkin bisa diatasi. Kalau sudah begini, kaisar dan kerajaan hanya bisa pasrah. Nggak berselang lama, Kaisar pun meninggal dunia.

Dari kisah ini intinya satu: jadi orang jangan ngeyelan. Kalau dokter yang lebih punya insting kesehatan bilang ‘A’, ya nurut aja lho. Saking pentingnya peran tabib atau dokter, bahkan di kesusastraan Arab, ilmu kedokteran adalah satu di antara dua ilmu (selain hukum) yang wajib hadir di setiap masyarakat.

Makanya, kalau sampai ahli kesehatan nggak dipercaya, kacau balau deh jadinya, gengs.

Seperti yang kemarin sempat menyeruak dalam pemberitaan nasional, di mana ternyata nih data dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19 mengalami perbedaan jumlah antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lha kok bisa nih gimana toh? Kelihatan nggak ada koordinasi antar dua aktor penting gitu loh.

Meski kedua-duanya adalah lembaga kredibel. Mimin ingat sama nasihat orang tua, bahwa ‘percayalah pada yang memang ahlinya’.

Maka soal kesehatan, mimin harus lebih percaya dengan data IDI. Lagian kok Kemenkes bisa berbeda analisis dengan IDI sih? Logika aja, cuy, IDI kan suatu ikatan yang dibangun atas dasar sumpah profesi dan solidaritas.

Ya, masa data 100 lebih dokter meninggal yang dicatatnya itu merupakan karangan? Kan nggak, cuy. Mereka pasti mencatat data berpijak pada data lapangan.

Kalau Kemenkes bilang hanya 30 dokter yang meninggal, ini yang patut dicurigai. Jangan-jangan Kemenkes selama ini nggak perhatian dengan aktivitas IDI, bahkan untuk sekadar mencocokkan data.

Yang rugi siapa? Bukan hanya rakyat, cuy, tetapi dunia pendidikan dan negara juga. Selain Kemenkes yang rugi karena banyak dokter dan tenaga medis meninggal, ada beberapa kementerian lagi yang terdampak, sob. Misal, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pasti terdampak dengan situasi ini. Pasti banyak penelitian yang sedang dilakukan jadi mangkrak dan terhenti karena banyak dokter yang meninggal.

Selain itu, ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gengs. Bayangkan, cuy, ada banyak profesor loh yang meninggal.

Mimin misalkan satu ya, seperti Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Boediwarsono. Meninggalnya beliau itu sama dengan kita kehilangan satu dokter hebat sekaligus guru bangsa yang diharapkan dapat mencetak dokter muda di bidang spesialis penyakit dalam, cuy. Duh, sepertinya bagi Kemenkes, cukup satu kalimat dari Bu Tedjo “Nuraninya itu lho, Pak, mbok ya dipakai.”  (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“The beef is bubblin’, it’s no discussion” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Para penggemar musik rap dan hip-hop pasti sudah tidak asing lagi dengan nama-nama penyanyi rap (rapper) besar asal Amerika Serikat (AS) seperti Eminem, JAY Z, Drake, Kanye West, dan sebagainya. Mereka bisa dibilang merupakan nama-nama yang kerap mengisi tangga lagu di genre musik ini.

Namun, nama-nama mereka juga kerap mengisi berita-berita hiburan di AS. Pasalnya, tidak jarang persaingan turut mengisi hubungan antar-penyanyi rap ini.

Salah satu pertengkaran populer yang beberapa waktu lalu mencuat ke publik terjadi antara Drake dan Kanye West. Suami Kim Kardashian yang sempat mengklaim akan menjadi calon presiden AS di tahun 2020 itu disebut-sebut merasa terancam dengan kemampuan dan popularitas Drake.

Meski kerap saling sindir, Drake dan Kanye tidak selamanya selalu bermusuhan. Pada tahun 2016, misalnya, mereka berkolaborasi untuk memproduksi sebuah lagu yang berjudul “Pop Style” bersama JAY Z.

Bahkan, Kanye sendiri sempat mengatakan bahwa ia ingin selalu mendukung karier sesama artis, khususnya Drake. Bahkan, mereka sempat akan membuat sebuah album bersama. Namun, takdir berkata lain dan hubungan keduanya memburuk pada tahun 2018.

Mungkin, apa yang terjadi antara Drake dan Kanye ini mirip juga dengan hubungan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agung Putranto dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pasalnya, setelah beberapa kali adu pendapat – seperti terkait metode “cuci otak”, keduanya juga sempat menyatakan damai pada tahun 2019 lalu.

Namun, tidak berselang setahun, polemik di antaranya kini kembali terjadi. Kali ini, kontroversi mencuat akibat adanya dugaan bahwa rekomendasi anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang baru dari IDI dan asosiasi kesehatan lainnya tidak digubris oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, anggota baru KKI yang terpilih untuk periode 2020-2025 disebut-sebut berasal dari rekomendasi Terawan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beralasan bahwa nama-nama yang diusung oleh IDI dan organisasi-organisasi lainnya dianggap tidak lolos berdasarkan persyaratan yang ada.

IDI dan organisasi-organisasi profesi kesehatan pun melayangkan protes kepada pemerintahan Jokowi. Bagi mereka, sulit untuk menjalankan koordinasi dengan KKI apabila nama-nama yang dipilih bukanlah orang-orang yang mereka kenal.

Tentu saja, polemik ini pun menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Mengapa polemik KKI antara Terawan dan IDI ini dapat terjadi? Lantas, adakah alasan politik di balik polemik ini?

Politik Regulasi Kesehatan

Polemik yang terjadi terkait anggota KKI ini bisa saja dapat memengaruhi dunia kedokteran Indonesia. Pasalnya, organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada presiden ini memiliki wewenang yang cukup luas.

Kewenangan dari lembaga otonom ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setidaknya, KKI memiliki kewenangan dalam menentukan standar pendidikan dan lisensi kedokteran di Indonesia.

Bukan tidak mungkin, apa yang diatur oleh KKI ini menjadi penting dalam regulasi medis. Namun, dinamika politik ternyata juga dapat memengaruhi kewenangan tersebut.

Dinamika politik dalam regulasi medis ini turut dijelaskan oleh Brian Salter dari University of East Anglia dalam tulisannya yang berjudul Medical Regulation. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa politik kekuatan di dunia medis banyak berada pada lingkup akses dan regulasi pengetahuan kedokteran.

Kontrol akan sumber pengetahuan medis ini – seperti penelitian, pendidikan, dan kinerja – bukan tidak mungkin bersinggungan dengan lingkungan ekonomi dan politik. Negosiasi dengan lingkungan ini dapat menciptakan otonomi ekonomi dan politik.

Salter pun mencontohkan negosiasi politik di regulasi medis ini dengan sebuah polemik kedokteran yang terjadi di Inggris pada tahun 1998-1999. Negosiasi politik ini berakar dari kesalahan-kesalahan yang diduga dilakukan beberapa dokter – hingga mendapatkan perhatian publik dan media.

Alhasil, pemerintah dan kalangan profesi medis Inggris menuntut sejumlah reformasi terhadap General Medical Council (GMC). Beberapa hal yang dianggap perlu untuk diatur adalah validasi, sertifikasi, birokrasi klinis, audit medis dan klinis, pelaporan insiden, dan kepastian kualitas.

Apa yang terjadi pada GMC ini berkaitan dengan kontrol pengetahuan akan dunia medis. Bukan tidak mungkin, polemik yang terjadi antara Terawan dan IDI di KKI merupakan upaya negosiasi dan perebutan lingkup politik di regulasi medis.

Mungkin, negosiasi ini terjadi dalam lingkup penelitian medis. Pasalnya, Terawan dan IDI pernah terlibat beda pendapat terkait polemik metode “cuci otak” beberapa tahun lalu.

Hal ini bisa jadi benar karena ada anggota baru KKI yang merupakan pendukung dari metode yang diprakarsai oleh Terawan tersebut. Nama tersebut adalah Bachtiar Murtala yang mengaku dimintai oleh Kemenkes untuk menjadi anggota KKI periode 2020-2025.

Namun, pertanyaan lain juga bisa timbul. Terlepas dari perbedaan metode medis tersebut, apakah mungkin ada alasan politik di balik polemik KKI ini?

Ancaman Krisis Dokter?

Bukan tidak mungkin, dinamika politik turut melandasi polemik KKI. Pasalnya, pemerintah sendiri berencana untuk menjalankan kebijakan tertentu terkait regulasi kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Salah satu rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah adalah untuk memudahkan perizinan bagi dokter asing. Wacana ini sempat diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Alasan mereka adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, masih banyak orang Indonesia yang memutuskan untuk bepergian ke luar negeri untuk berobat.

Selain itu, dokter asing ini dianggap krusial dalam rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata medis sehingga mereka yang berasal dari negara lain dapat berobat di Indonesia. Layaknya industri, pemerintah juga berharap agar transfer pengetahuan (knowledge transfer) dapat terjadi di dunia medis.

Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari IDI. Organisasi profesi kedokteran ini menganggap Indonesia telah memiliki cukup sumber daya manusia di dunia kedokteran.

Bisa jadi, manuver Terawan di polemik KKI ini bertujuan untuk melancarkan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, lembaga otonom itu juga berwenang dalam menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dokter-dokter yang merupakan warga negara asing.

Sebenarnya, kehadiran dokter asing dalam kalangan kedokteran di suatu negara bukanlah hal asing. Amerika Serikat (AS), misalnya, menjadi salah satu negara yang memperbolehkan dokter imigran untuk praktik di wilayahnya.

Hampir 29 persen dokter di negara Paman Sam bukanlah individu yang lahir di wilayah AS. Tidak hanya dokter, sebesar 22 persen perawat dan 38 persen tenaga medis lainnya juga bukan kelahiran AS.

Bahkan, otoritas imigrasi AS (USCIS) juga mulai meringankan pembatasan visa untuk dokter asing di tengah pandemi Covid-19. Mereka ditempatkan di komunitas yang tengah kesulitan menghadapi virus ini.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga tengah membutuh dokter asing?

Bisa jadi, pemerintah kini merasa perlu untuk mendatangkan dokter-dokter asing yang cakap di bidang tertentu. Pasalnya, banyak dokter senior Indonesia – sebagian juga merupakan ahli yang jumlahnya sedikit – gugur dalam menghadapi Covid-19.

Salah satunya adalah dr. Sulis Bayusentono, M. Kes, SpOT. Beliau merupakan salah satu dari sedikit dokter Indonesia yang ahli di bidang orthopedi. Apalagi, jumlah dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan mengalami penurunan di tahun 2019. Bukan tidak mungkin, kondisi-kondisi seperti ini mendasari pentingnya kehadiran dokter asing di Indonesia.

Mungkin, manuver yang Terawan lakukan terkait KKI bisa jadi merupakan upaya negosiasi politik guna mendapatkan kontrol atas lembaga otonom kedokteran tersebut. Apalagi, IDI sendiri juga menyatakan sikap menolak terhadap rencana Luhut untuk mendatangkan dokter asing.

Lagi pula, seperti apa yang dijelaskan oleh Jan Zielonka dalam tulisannya di Open Democracy, dokter memang merupakan profesi yang penting dalam penanganan pandemi terkini. Namun, asumsi ini tidak menjadi penghalang untuk tetap mempertanyakan tekanan politik dan ekonomi yang ada di belakang para pengemban profesi itu.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang dijelaskan di tulisan ini belum tentu benar menjadi dasar atau alasan akan manuver politik Terawan di kisruh KKI. Hal yang terlihat kini adalah negosiasi politik yang ada di balik polemik ini, entah kepentingan apa yang melandasi negosiasi ini. (A43)

PinterPolitik.com

Beberapa hari ini banyak banget nih, cuy, media yang memberitakan tentang jenazah pasien virus Corona (Covid-19) yang ditolak oleh warga setempat untuk disemayamkan di pemakaman daerah. Lebih parah lagi, bukan hanya warga biasa gengs, petinggi desa setempat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) juga ikut-ikutan kisruh, cuy. Hadehh.

Kasihannya lagi, jenazah pasien tersebut diketahui merupakan seorang perawat yang ikut menangani pandemi virus Corona, cuy. Sepertinya memang lagu dari Scorpions yang berjudul “Humanity” benar adanya.

Kita ucapkan selamat tinggal untuk kemanusiaan yang sudah hilang dari muka bumi. Kemanusiaan kembali menjadi mitos yang sudah terlupakan, bro.

Hayoloh, kalau kayak begini sudah kelihatan mereka manusia jenis apa. Padahal jenazah adalah perawat yang menangani wabah Corona lho.

Ternyata nih, guys, kejadian tersebut terjadi di Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng), cuy. Karena pengaruh media sosial, berita ini menyebar dengan cepat sehingga terdengar juga oleh Sang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Pakdhe-nya warga Jateng ini segera menanggapi berita tersebut dengan mempersiapkan Taman Makam Pahlawan (TMP) bagi para tenaga medis yang meninggal akibat wabah ini karena doi berpendapat bahwa tenaga medis harus dihormati dan diberi penghargaan setinggi-tingginya.

View this post on Instagram

Virus corona, sudah saatnya para politisi mendengarkan para medical sains – Selengkapnya dalam artikel di Pinterpolitik.com – #politikus #dokter #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2020 at 6:00am PDT

Sekejap, memang wacana Pak Ganjar ini membuat kita semua salut bahkan dengan tanpa banyak komentar akan memberikan standing applause untuk gagasannya ya, cuy. Tapi, tunggu dulu, gengs. Agar menjadi warga yang kreatif, kritis, dan tidak apatis, hendaknya mengkaji terlebih dahulu pendapat doi ini. Pasalnya, ada sedikit ganjalan nih, cuy, di benak hati.

Setelah dipikir-pikir, bukannya disiapkannya makam itu seperti mendoakan untuk cepatnya kematian? Seperti sudah mempersiapkan dan mewanti-wanti gitu loh, gengs. Benar tidak? Apa harus sekali lagi ucapkan selamat tinggal pada rasa kemanusiaan? Uppsss.

Hmm, selain mempersiapkan makam untuk jenazah tenaga medis yang terpapar Covid-19 nih, bukannya mencegah kematian itu lebih penting? Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang layak dan cukup misalnya, mestinya bisa lebih dijalankan karena kebanyakan kasus tenaga medis terserang virus Corona ini akibat kurangnya APD, seperti masker, baju hazmat, dan lain sebagainya.

Sampai-sampai, banyak perawat, dokter, dan petugas medis lainnya hanya menggunakan jas hujan apa adanya untuk melindungi diri mereka. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa banyak rumah sakit yang tenaga medisnya belum mendapatkan APD yang cukup sehingga saat menjemput pasien positif Covid-19 pun hanya menggunakan jas hujan dan pelindung diri secukupnya.

Sekali lagi nih, untuk Pak Ganjar, salah sasaran pak kalau ingin menyiapkan TMP sebagai peristirahatan terakhir tenaga medis dan dokter. Mungkin, lebih baik lagi apabila produksi APD diperbanyak deh. Kira-kira, itu lebih solutif ya, cuy. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I’m runnin’ out of time. I need a doctor” – penyanyi asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak gundah gulana apabila badan terasa tidak enak (sakit)? Biasanya, sebagian besar dari kita langsung terjun ke dunia maya dan mencari gejala yang dirasakan di mesin pencarian.

Bila hati terasa belum puas dengan hasil “diagnosis mandiri” (self-diagnose), rasa gundah pasti akan tetap menghantui. Alhasil, dokter, tenaga, dan fasilitas kesehatan lah yang menjadi tempat pencarian jawaban.

Boleh jadi, perasaan yang lebih melegakan turut “mengobati” rasa gundah hati setelah pertolongan kesehatan dari mereka datang. Selain mengetahui penyakit apa yang diderita, pasien akhirnya juga tahu dan sadar bagaimana cara mengobati diri dengan resep yang diberikan oleh dokter.

Gambaran seperti inilah yang mungkin menunjukkan bahwa persoalan kesehatan apapun yang dihadapi dapat lebih mudah diatasi dengan bantuan orang-orang yang ahli dan cakap dalam bidang tersebut. Pasalnya, bukan tidak mungkin diagnosis dan pengobatan mandiri yang tidak hati-hati malah membawa dampak dan efek buruk lainnya. Bukan begitu?

Bila benar seperti itu, mungkin, inilah sebabnya peran dokter menjadi krusial di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, kesehatan masyarakat sendiri bergantung pada kapasitas dan kapabilitas sistem kesehatan dalam suatu komunitas.

Coba bayangkan bagaimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya – serta fasilitas kesehatan yang memadai – tidak dapat ditemui kehadirannya. Bisa-bisa, ancaman kesehatan bakal senantiasa menghantui komunitas tersebut.

Kalo liat dokter ceplas ceplos inget dokter bedah gue. Karena takut mau operasi dia bilang gapapa sih kalo lo mau cepetan mati gausah operasi kalo mau idup lama ya nurut apa kata gue

— Ta (@anitarynt) April 7, 2020

Apalagi, dunia kini tengah mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) semenjak beberapa bulan ini. Alhasil, dokter dan ahli kesehatan juga lah yang kerap menjadi tempat pencarian jawaban.

Meski begitu, tampaknya tak semua pihak berpikir demikian. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) misalnya, memutuskan untuk tak melaksanakan kebijakan karantina wilayah (lockdown) – sesuai arahan para ahli – berdasarkan kalkulasi yang dilakukan.

Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil. Mendengar hal ini, lembaga profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) malah menduga bahwa kebijakan tersebut tak akan menjadi seefektif lockdown apabila tidak diikuti juga dengan tindakan tegas pemerintah.

Tak seperti “pasien” pada umumnya, pemerintah mungkin memutuskan untuk memilih “pengobatan” alternatif. Tentunya, pilihan pemerintah kali ini bisa saja semakin memunculkan beberapa pertanyaan mengenai seberapa penting pemerintah menilai pendapat para ahli ini dalam pengambilan kebijakan.

Mengapa pemerintah memilih kebijakan seperti itu? Apakah politik dan kebijakan kerap tidak sejalan dengan nasihat para ahli? Seberapa besarkah pengaruh komunitas ahli dalam dinamika dan diskursus politik?

Politik vs Sains

Perbedaan cara pandang dan pilihan kebijakan seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara – dan dalam sejarahnya, politik dan sains kerap tidak berjalan beriringan dalam menyikapi suatu permasalahan atau kebijakan.

Persoalan perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global misalnya, menjadi salah satu topik yang semakin “memanas” di antara kalangan politisi dan pengambilan kebijakan dengan kalangan ahli. Perdebatan seperti ini paling kentara terlihat di Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump.

Bila para ahli menyatakan bahwa laju perubahan iklim dan pemanasan global telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, Trump justru merasa bahwa kecemasan tersebut hanya fiktif belaka. Bahkan, pebisnis properti tersebut pada tahun 2016 pernah menyebutkan bahwa isu tersebut adalah berita bohong (hoax) yang disebarkan oleh Tiongkok agar AS tak menjadi negara yang kompetitif.

Mungkin, sebagian dari kita sadar bahwa tuduhan hoax ala Trumpian ini mirip dengan apa yang terjadi sekarang di tengah isu panas pandemi Covid-19. Pasalnya, Trump sendiri sempat menyebut bahwa virus Corona adalah hoax yang dibuat oleh para politisi Partai Demokrat AS.

Komunitas epistemik merupakan jaringan para ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi pada domain tertentu, serta klaim otoritatif pada pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan.
Share on X

Asumsi-asumsi seperti inilah yang mungkin membuat pengetahuan dan pendapat para ahli menjadi penting – khususnya di tengah pandemi yang mengancam nyawa banyak orang. Bagaimana pun juga, pengetahuan yang mereka miliki berada pada tingkatan yang lebih tinggi berdasarkan bidang masing-masing.

Berdasarkan tulisan milik Peter M. Haas – profesor Ilmu Politik di University of Massachusetts Amherst, kebijakan biasanya turut dipengaruhi oleh komunitas epistemik (epistemic communities). Komunitas ini merupakan jaringan para ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi pada domain tertentu, serta klaim otoritatif pada pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan tertentu.

Pemikiran semacam ini juga diungkapkan oleh Plato – filsuf asal Yunani – sejak berabad-abad lalu dalam bukunya yang berjudul The Republic. Dalam buku tersebut, Plato menjelaskan pemikirannya bahwa dunia sebenarnya membutuhkan filsuf – orang-orang dengan tingkat kepemilikan pengetahuan yang tinggi – sebagai pemimpin sebenarnya.

Bagi Plato, seorang raja harus juga menjadi seorang filsuf (philosopher kings) – dan begitu juga sebaliknya. Tanpa kehadiran raja filsuf atau filsuf raja, dunia akan senantiasa dilanda banyak persoalan.

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia? Dengan keengganan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah, bukankah berarti pengaruh komunitas epistemik dalam dinamika politik dan pengambilan kebijakan telah dinegasikan?

Politik Selalu Menang?

Bila mengacu pada konsep Haas dan pemikiran Plato yang telah dijelaskan tadi, pemerintahan Jokowi bisa jadi perlu mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh para dokter – seperti IDI. Pasalnya, bukan tidak mungkin para ahli dan profesional di bidang kesehatan lebih memiliki tingkatan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Namun, fakta bahwa minimnya saran para ahli yang didengarkan terkait pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan sains telah lama dinegasikan dalam politik. Keluhan inilah yang turut disampaikan oleh ahli astrofisika populer di AS yang bernama Neil deGrasse Tyson danproduser seri Cosmos yang bernama Ann Druyan.

Menurut mereka, hal tersebut bisa disebabkan oleh keengganan para politisi dan pengambil kebijakan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh komunitas epistemik. Elizabeth Suhay dari American University of Public Schools dalam tulisannya di The Conversation menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa politisi kerap tak ingin menjadikan alasan ilmiah sebagai satu-satunya legitimasi dan landasan kebijakan.

View this post on Instagram

Menteri Keuangan RI @smindrawati sangat bisa diandalkan di tengah badai pandemi corona ini – #menterikeuanga #menkeu #srimulyani #corona #covid #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #dirumahaja #poster #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 8, 2020 at 12:25am PDT

Salah satunya adalah pertimbangan para pengambil kebijakan itu sendiri. Komitmen ideologis dan konstituen biasanya lebih dianggap menjadi pertimbangan politik strategis dibandingkan ilmu pengetahuan dan sains. Alhasil, sains selalu di-nomor-duakan.

Pertimbangan-pertimbangan seperti ini juga sebenarnya bukan hal baru yang muncul di era kontemporer. Dalam perdebatan soal pusat tata surya misalnya, Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei pun dulu harus berhadapan dengan Otoritas Gereja karena pemahaman yang dinilai tak sejalan dengan ajaran yang ada pada abad pertengahan.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia di tengah pandemi ini? Apakah pandemi menjadi saat yang tepat untuk mendengarkan saran mereka yang paham soal ilmu kesehatan?

Bukan tidak mungkin upaya penegasian ini masih terjadi di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh Suhay, politisi dan pengambil kebijakan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan keputusan terkait pandemi.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro misalnya, menolak menerapkan lockdown di negaranya meski Menteri Kesehatan Luiz Mandetta mendesaknya untuk melakukan kebijakan tersebut. Salah satu alasan Bolsonaro adalah kehidupan ekonomi dianggap harus tetap berjalan.

Mirip dengan Bolsonaro, Presiden Jokowi di Indonesia juga memiliki pertimbangan lain bila akan menerapkan kebijakan lockdown. Bagi mantan Wali Kota Solo tersebut, kebijakan lockdown dapat mengancam perekonomian Indonesia – khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Bisa jadi, konstituen yang dijadikan pertimbangan oleh Jokowi inilah yang menjadi alasan mengapa lagi-lagi saran komunitas epistemik tak didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Mungkin, babak baru politik vs sains di tengah pandemi Covid-19 kali ini kembali “dimenangkan” oleh para aktor politik di Indonesia.

Yang jelas, komunitas epistemik di bidang kesehatan – seperti IDI – telah memberikan sumbangsih melalui saran-saran yang diberikannya. Namun, bagaimana pun juga, dunia politik tetap dikendalikan oleh mereka yang perlu mempertimbangkan komitmen ideologis dan konstituen sebagai perhatian politik yang strategis, entah konstituen yang mana. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Virus Corona (Covid-19) ini menyisakan luka banget ya, gengs. Korban berjatuhan tanpa henti di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Saat ini korban di Indonesia akibat si kecil Covid-19 ini sudah hampir 3.000, cuy. Tepatnya 2.313 masih dirawat, 221 meninggal dunia, dan 204 dinyatakan sembuh. Itupun kalau data ini valid ya, cuy. Soalnya, tidak sedikit yang mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah masih menutupi data kasus Corona yang sebenarnya. Upss, hehehe.

Kalaupun itu benar cuy, semoga secepatnya pemerintah segera mengambil tindakan tepat dan sigap ya, gengs, sehingga dapat secepatnya menangani dan menekan angka korban Covid-19.

By the way nih, gengs, ada informasi yang sangat mengejutkan nih berkaitan dengan Alat Pelindung Diri (APD). Sekarang ini, permasalahan APD ini sangat sensitif bahkan sampai membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melayangkan surat protes kepada pemerintah karena tidak sedikit tenaga medis kekurangan alat pelindung diri dan menjadi korban keganasan Covid-19.

Gini gengs ceritanya. Nah, teryata nih, cuy, Indonesia merupakan negara produsen APD terbesar di dunia dengan standarisasi World Health Organization (WHO) loh. Wadadaw. Lho, padahal kan tim medis kita sangat kekurangan APD – bahkan hingga ada tenaga medis yang menggunakan jas hujan sebagai APD.

Hal ini terungkap ketika Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjalani sidang di hadapan Komisi VIII DPR RI. Menurut doi, kondisi dunia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak negara besar di dunia saling memperebutkan Alat Kesehatan (Alkes) dan APD tetapi doi bersyukur karena di tengah kondisi ini Indonesia merupakan produsen APD terbesar di dunia.

Weleh-weleh, kalau memang negara kita ini produsen APD terbesar di dunia nih gengs, kok kita kemarin sampai kekurangan APD ya, cuy? Emang di-ke-mana-in pak APD yang sudah di produksi? Bukan di lempar ke negara tetangga kan seperti kasus masker sebelumnya? Uppss.

View this post on Instagram

Total War lawan corona dengan ….#diamdirumah #jagakesehatan #jagajarak #cucitanganpakaisabun #dirumahsaja – #pinterpolitik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 1, 2020 at 5:03am PDT

Pasalnya nih gengs, jika kita produsen terbesar, harusnya kebutuhan dalam negeri dulu yang dipenuhi. Bukan malah negara lain yang kita supply.

Masa lagi-lagi hanya mementingkan kepentingan ekonomi dari pada keselamatan publik? Tapi kan, kata Bapak Presiden dulu ketika kampanye, Indonesia ini negara yang kaya raya. Hehehe.

Kalaupun ternyata ada pihak yang menimbun dan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, harusnya bisa ditangkap, cuy, agar pendistribusian APD di dalam negeri dapat terpenuhi.

Ngomong-ngomong nih, meilihat kondisi seperti saat ini, miris banget ya nasib tim medis dan dokter kita meskipun negara kita produsen terbesar APD. Hadeuhh.

Padahal nih gengs, tim medis dan dokter adalah sosok yang paling vital dalam kondisi sekarang. Bahkan nih, kalau dianalogikan mereka mungkin setara dengan tim khusus militer ketika terjadi perang besar sehingga mereka membutuhkan tameng besar dan tebal agar dapat melindungi diri sendiri dan menyelamatkan masyarakat.

Lah, kalau kita kekurangan APD, secara otomatis dokter dan tim medis menjadi tidak fokus dalam menangani pasien karena was–was karena takut terpapar Covid-19 sehingga kinerja tidak dapat berjalan secara optimal. Hadeuhh.

Semoga nasib baik secepatnya menghampiri tim medis dan dokter ya, gengs, agar dapat tetap semangat menyelamatkan Bumi Pertiwi ini. Semoga rekan-rekan medis juga senantiasa diberi perlindungan agar tetap dapat menemui keluarga di rumah yang setia menunggu. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Look, my word is bond as f**k. My life is hard enough. They not rewarding us. They disregarding us” – 6LACK, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Pada abad ke-21 ini, sudah menjadi wajar bagi kita apabila mulai bermunculan sosok-sosok populer yang sebelumnya jarang terlihat di media mainstream seperti televisi. Mungkin, figur-figur populer ini lebih banyak dikenal dengan istilah-istilah seperti YouTuber, selebgram, selebtweet, dan influencer.

Biasanya, individu-individu berusia muda yang tergolong dalam Generasi Z dan milenial sudah tak asing dengan peran mereka dalam mengisi konten-konten jejaring media sosial. Beberapa pegiat-pegiat media sosial tersebut membuat konten terkait hobi, fashion, komedi, dan sebagainya.

Namun, di tengah pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19), bidang konten lain tampaknya mulai mendapat perhatian. Soal kesehatan misalnya, menjadi salah satu perhatian besar di masyarakat.

Bisa jadi, inilah yang tengah terjadi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Seorang dokter dan ahli epidemiologi yang bernama Zhang Wenhong menjadi salah satu selebriti daring yang meledak di negara yang menjadi pusat pertama pandemi Covid-19 itu.

Sosok yang dikenal dengan sebutan “Papa Zhang” ini sempat ditulis oleh mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam situs miliknya. Dahlan menyebutkan bahwa Papa Zhang ini adalah sosok yang benar-benar didengarkan oleh publik Tiongkok di tengah-tengah pandemi Covid-19 – sampai dianalogikan seperti fatwa ulama.

Kita dpt mengambil inspirasi dr peranan Papa Zhang (dokter Zhang Wenhong) dr China yg viral dan sangat membantu mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona, kesehatan dan keselamatan jiwa manusia ad. yg utama dgn didukung faktor lainnya.

— Agung Trie (@agtrietw) April 2, 2020

Selain Dahlan, Alice Yan di media South China Morning Post asal Tiongkok juga pernah menulis mengenai Papa Zhang. Dokter ini menjadi populer secara daring pada Januari 2020 lalu karena sikapnya yang lugas di tengah-tengah sikap pemerintah Tiongkok yang dianggap simpang siur dan omong kosong.

Uniknya, di bawah pemerintahan Tiongkok yang dianggap otoritarian, ucapan-ucapan Zhang tetap diperbolehkan meskipun kerap tak sejalan dengan panduan Partai Komunis Tiongkok. Bahkan, dokter tersebut turut mengirimkan dokter-dokter yang menjadi anggota partai tunggal tersebut ke garda terdepan dalam menghadapi pandemi.

Bukan tidak mungkin kehadiran Papa Zhang ini menjadi penting dalam upaya Tiongkok dalam melawan pandemi Covid-19. Lantas, apakah Indonesia memerlukan juga sosok seperti Papa Zhang ini? Bila perlu, punyakah Indonesia?

Siapa Papa Zhang?

Fenomena meledaknya popularitas Papa Zhang di Tiongkok sebenarnya menandakan perlunya figur yang dapat didengarkan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri. Pasalnya, bukan tidak mungkin modal dan pengetahuan dokter – seperti Zhang – memiliki peran tertentu dalam dinamika sosial dan politik.

Meningkatnya popularitas Papa Zhang ini dapat terjadi akibat modal simbolis yang dimilikinya. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep-konsep yang berhubungan dengan social capital (modal sosial) yang diperkenalkan oleh filsuf dan ahli sosiologi asal Prancis yang bernama Pierre Bourdieu.

Berdasarkan tulisan Kimberly Casey dari University of Missouri, St. Louis, yang berjudul Defining Political Capital, Bourdieu setidaknya menyebutkan beberapa modal dalam lingkup sosial, seperti modal sosial (jaringan relasi) itu sendiri, modal ekonomi (uang dan property), modal kultural (barang dan jasa kultural seperti pendidikan), dan modal simbolis (legitimasi).

Casey sendiri membagikan modal-modal tersebut menjadi tujuh klasifikasi modal secara lebih detail, yakni modal institusional (afiliasi dengan lembaga), modal manusia (kombinasi kemampuan, keahlian, dan pendidikan), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral (prinsip dan nilai).

Beberapa dari konsep Bourdieuan tersebut dapat ditarik kembali pada fenomena Papa Zhang di Tiongkok. Konsep-konsep modal seperti modal manusia, modal sosial, dan modal simbolis bisa jadi turut memengaruhi pengaruh Zhang di negara tersebut.

Modal manusia misalnya, dimiliki oleh Zhang dengan pendidikan dan keahlian yang dimilikinya, yakni keahlian kesehatan dan epidemiologi. Dokter tersebut juga pernah belajar di Harvard Medical School, Amerika Serikat (AS).

Legitimasi menciptakan dominasi terhadap perbedaan sosial yang ada di masyarakat – membuat sistem simbolis memiliki fungsi politik.
Share on X

Selain modal manusia, Zhang juga memiliki modal simbolis. Mengacu pada tulisan Casey, modal simbolis ini dapat berasal dari gelar dan profesi. Sebagai dokter, Zhang tentunya memiliki modal tersebut.

Modal-modal ini pun juga dapat menjadi sumber personal Zhang yang tentunya dapat berpengaruh pada modal lain, yakni modal sosial. Dengan mengutip Nan Lin, Casey menjelaskan bahwa modal-modal personal tersebut dapat ditransformasikan menjadi modal sosial.

Selain itu, modal simbolis yang dimiliki oleh Zhang membuat dirinya dapat memiliki legitimasi untuk berbicara kepada publik. Legitimasi ini menciptakan dominasi terhadap perbedaan sosial yang ada di masyarakat – membuat sistem simbolis memiliki fungsi politik.

Seperti yang diasumsikan oleh pendekatan ala Michel Foucault – filsuf asal Prancis, pengetahuan dapat memproduksi kekuatan dalam diskursus publik. Pengetahuan medis misalnya, akan selalu didengarkan oleh pasiennya.

Mungkin, dari sini lah, Zhang akhirnya memiliki peran politik yang penting di masyarakat. Bahkan, dokter itu dapat memiliki narasi yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah Tiongkok.

Meski begitu, Papa Zhang dianggap penting dalam memberitahukan informasi-informasi bermanfaat kepada publik di tengah-tengah keraguan publik terhadap pemerintah yang kerap dinilai melontarkan omongan-omongan kosong.

Bila modal-modal politik milik Zhang ini dapat dianggap penting dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tiongkok, bagaimana dengan di Indonesia? Adakah suara politik serupa di negara kepulauan Asia Tenggara ini?

Mencari Zhang versi Indonesia

Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, bukan tidak mungkin peran yang dijalankan Zhang – sebagai dokter dan suara masyarakat – penting dalam menekan pemerintah. Meski begitu, di Indonesia, sosok seperti Zhang tampaknya masih belum benar-benar eksis.

Padahal, kini, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kematian yang cukup parah. Di Asia sendiri, Indonesia kini menduduki posisi kedua setelah Tiongkok – pusat pertama pandemi Covid-19.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sendiri memiliki kecenderungan untuk meremehkan dampak yang dapat disebabkan oleh pandemi ini. Sejak awal kekhawatiran publik muncul, pemerintah justru dianggap terlalu banyak bercanda daripada menyiapkan langkah antisipatif.

Selain itu, hingga kini, pemerintahan Jokowi juga enggan menerapkan kebijakan yang dapat melarang mobilisasi publik, seperti karantina wilayah. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sendiri sempat mengatakan bahwa mudik tetap diperbolehkan – meski menyebutkan soal pemberian status Orang dalam Pemantauan (ODP).

Respons yang lambat dan kecenderungan untuk menutupi informasi terkait pandemi di Indonesia juga sebenarnya mirip dengan apa yang sebelumnya terjadi di Tiongkok. Bisa jadi, Indonesia juga membutuhkan sosok seperti Zhang yang dapat menggebrak kesadaran pemerintah.

View this post on Instagram

Pernah tangani wabah Flu Burung dan Flu Babi, Siti Fadilah dinanti untuk tangani Covid-19 Simak infografis dan seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #corona #covid19 #pandemicorona #waspadacorona #waspadacovid19 #jagajarak #infografis #pinterpolitik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 3, 2020 at 1:04am PDT

Lantas, siapakah sosok yang dapat berdiri di hadapan publik dan memberikan gebrakan tersebut?

Beberapa waktu lalu, sosok-sosok di dokter sebenarnya mulai hadir dalam diskursus publik soal penanganan Covid-19. Dokter Tirta Mandra Hudhi misalnya, menjadi salah satu figur media sosial yang sempat ramai dibicarakan.

Sosok dokter ini sebenarnya bisa saja menjadi suara tersebut. Secara modal simbolis, bukan tidak mungkin Tirta dapat didengarkan dalam dinamika sosial dan politik di tengah pandemi ini.

Selain Dokter Tirta, muncul juga sosok yang dianggap penting dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Petisi yang muncul di Change.org misalnya, mendesak agar pemerintah membebaskan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari yang dianggap berpengalaman dalam menghadapi wabah penyakit menular.

Munculnya petisi ini bukan tidak mungkin menandakan ketidakpuasan publik dan dibutuhkannya sosok yang dapat menjadi suara penggebrak layaknya Zhang. Bagaimana pun juga, Siti dianggap memiliki modal-modal Bourdieuan yang penting, seperti keahliannya sebagai akademisi dan pengalaman sebagai mantan Menkes yang pernah menghadapi wabah Flu Burung dan Flu Babi.

Beberapa waktu lalu, kalangan profesi medis – termasuk dokter – juga menyuarakan keresahannya kepada kebijakan pemerintah yang lamban, seperti kurangnya ketersediaan alat pelindung diri (APD) di Indonesia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selama ini kabarnya juga cenderung mendukung preferensi-preferensi kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibandingkan milik pemerintah pusat, seperti lockdown (karantina wilayah) dan larangan mudik.

Mungkin, peran ala Zhang di Indonesia ini tengah dijalankan oleh IDI. Organisasi profesi tersebut juga kerap adu argumen dengan pemerintah pusat. Selain itu, dalam sejarahnya, IDI juga kerap bersebarangan dengan Menkes Terawan Agus Putranto.

Terlepas dari itu semua, publik tampaknya masih membutuhkan sosok penggebrak yang memiliki modal-modal Bourdieuan yang dijelaskan sebelumnya, entah itu Tirta ataupun Siti yang kini tengah didorong untuk dibebaskan – termasuk oleh beberapa politisi seperti Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Pasalnya, pemerintah masih dinilai enggan berfokus pada dampak kesehatan publik yang dapat disebabkan oleh pandemi.

Bagaimana pun juga, bukan tidak mungkin tenaga medis dan publik semakin merasa tidak puas dengan cara pemerintah yang tidak populer. Lagi pula, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri perlu mendengarkan apa kata ahlinya. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.