Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Kebenaran soal siapa yang benar tak lagi penting — yang lebih menentukan justru siapa paling diuntungkan dari ambiguitas.

PinterPolitik.com

Beberapa pekan terakhir, nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo nyaris tak pernah absen dari linimasa. Bermula dari bocornya surat dinas kunjungan kerjanya ke New York, kunjungan itu pun batal di tengah sorotan publik yang meluas. Belum reda polemik itu, muncul kabar soal mutasi dan pergeseran sejumlah pejabat di internal kementerian, yang oleh sebagian pihak dikait-kaitkan dengan buntut kebocoran dokumen tersebut — sesuatu yang telah dibantah tegas oleh Dody sendiri, yang menyebutnya sebagai hal rutin dalam organisasi berisi puluhan ribu pegawai.

Di ruang publik, terutama media sosial, narasi liar pun ikut menggelinding. Mulai dari spekulasi yang ikut menyeret nama partai politik besar di Indonesia — hingga tudingan soal kedekatan kekerabatan dengan salah satu komisaris BUMN konstruksi. Isu terakhir ini bahkan direspons langsung oleh Dody dengan cara yang cukup mengejutkan: menawarkan hadiah umrah gratis bagi siapa pun yang bisa membuktikan hubungan kekerabatan tersebut secara sah.

Ketiga isu ini — surat dinas, mutasi pejabat, dan lain-lainnya — sekilas tampak berdiri sendiri-sendiri. Tapi yang membuatnya menarik untuk dibaca lebih dalam adalah timing-nya yang nyaris beruntun dalam rentang waktu kurang dari dua minggu, cukup untuk membuat publik bertanya-tanya apakah ada benang merah yang menghubungkan semuanya.

Yang menambah lapisan menarik lain, rentetan drama ini sebetulnya tak berdiri sendiri jika ditarik mundur beberapa bulan ke belakang. Sekitar Mei lalu, Dody sempat menjadi sorotan publik karena secara terbuka mengaku ada praktik yang ia sebut sebagai deep state di internal Kementerian PU —. Dody bahkan sempat mengibaratkan kondisi itu seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam: tampak kokoh dari luar, tapi rapuh dan mudah ambruk begitu disentuh. Ia mengaku telah melakukan berbagai “bongkar pasang” pejabat eselon I hingga III sebagai bagian dari upaya membersihkan kementerian dari oknum yang disebutnya menghambat kinerja.

Pertanyaannya kini: mungkinkah dua rangkaian peristiwa ini — pengakuan Dody soal deep state beberapa bulan lalu, dan badai yang kini justru menerpanya sendiri — sesungguhnya saling berkaitan? Apakah yang sedang terjadi adalah kelanjutan dari proses pembersihan yang sudah diklaim Dody sejak awal, atau justru sebaliknya, semacam perlawanan balik dari pihak yang merasa terganggu oleh langkah-langkahnya?

Ketika Ambiguitas Menyelimuti Semua Pihak

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita menengok ke belakang sejenak. Di era Basuki Hadimuljono, yang memimpin kementerian ini — saat masih bernama PUPR — selama satu dekade penuh dari 2014 hingga 2024, intrik internal semacam ini nyaris tak pernah mencuat ke permukaan publik. Basuki dikenal sebagai birokrat karier yang menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya di dalam sistem yang sama dengan para bawahannya, naik dari staf teknis hingga akhirnya dipercaya sebagai menterin.

Dody berdiri di titik yang berbeda. Ia masuk ke Kementerian PU sebagai penunjukan politik dari kalangan profesional dan pengusaha lintas sektor, tanpa jejak karier panjang di internal birokrasi yang sama. Perbedaan latar belakang ini penting dicatat — bukan untuk menilai siapa yang lebih cocok atau tidak cocok, melainkan untuk memahami secara struktural mengapa dinamika di dua era kepemimpinan ini terasa begitu kontras satu sama lain.

Namun, di sinilah pertanyaan yang lebih substansial perlu diajukan: benarkah persoalan ini sesederhana mencari siapa yang salah dan siapa yang benar? Dalam ilmu politik dan komunikasi, situasi ambiguitas semacam ini punya nama tersendiri: Rashomon Effect, istilah yang diambil dari judul film klasik sutradara Jepang, Akira Kurosawa, yang dirilis pada 1950. Dalam film itu, satu peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan diceritakan ulang oleh empat saksi berbeda — termasuk korban dan pelakunya sendiri — dan masing-masing versi terdengar sama meyakinkannya di mata penonton, bahkan ketika detail-detailnya saling bertentangan secara mendasar. Bukan karena ada pihak yang berbohong secara sadar, melainkan karena kebenaran ternyata bisa dilihat dan diyakini secara tulus dari banyak sudut yang sama sahnya, tergantung dari mana seseorang berdiri saat menyaksikannya.

Fenomena semacam ini mungkin bisa saja terjadi di sekitar Dody hari ini. Bagi ASN yang merasa tidak senang karena dimutasi, versi kebenarannya adalah soal ketidakadilan dalam kebijakan personalia. Bagi Dody, versi kebenarannya adalah proses pergeseran pejabat yang wajar dan bahkan sudah lama direncanakan sebagai bagian dari pembenahan internal. Bagi publik yang menyaksikan dari luar, versi kebenarannya bisa jadi soal kepatutan dan transparansi seorang pejabat publik yang tengah diuji integritasnya. Ketiganya bisa jadi sama-sama tulus meyakini versi masing-masing — dan justru di situlah persoalannya menjadi rumit, karena tidak ada satu versi tunggal yang bisa dengan mudah dan cepat dinyatakan sebagai satu-satunya kebenaran yang berlaku bagi semua pihak.

Yang perlu digarisbawahi, ambiguitas semacam ini jarang benar-benar netral dalam konsekuensinya, meski ia lahir dari niat yang tulus di setiap pihak. Ruang tafsir yang terbuka lebar biasanya lebih menguntungkan pihak yang punya akses lebih besar ke panggung media dan jejaring informasi — entah itu pihak yang tengah mendominasi struktur kekuasaan saat ini, atau justru pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan personalia terbaru dan punya jejaring lama untuk menyuarakan keberatannya. Ambiguitas, dengan kata lain, bukan sekadar kondisi pasif yang muncul begitu saja dari kompleksitas birokrasi, melainkan medan pertarungan naratif yang bisa dimanfaatkan siapa pun yang paling piawai mengendalikan arus informasi publik.

Panggung yang Rawan Dikapitalisasi

Titik inilah yang membuat posisi Dody hari ini terasa cukup rawan, terlepas dari benar-tidaknya masing-masing tudingan yang beredar di ruang publik. Jika memang benar ada aktor yang berperan sebagai “negara dalam negara” di internal Kementerian PU — sebagaimana yang pernah diakui dan disampaikan Dody sendiri beberapa bulan lalu — maka posisi Dody yang tengah menjadi pusat sorotan publik saat ini justru menjadi panggung yang sangat mudah dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan mendorong pergeseran kepemimpinan, baik di level internal kementerian maupun dalam konteks politik yang lebih luas dalam dinamika kabinet di periode berikutnya.

Ironisnya, semakin gencar Dody membantah satu per satu isu yang beredar, maka akan semakin besar pula ruang bagi publik untuk menaruh curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik layar — bukan karena bantahan itu tentu saja tidak benar, melainkan karena dalam situasi Rashomon Effect, bantahan tunggal dari satu pihak jarang cukup untuk menutup ruang spekulasi yang sudah kadung terbuka lebar di ruang publik. Setiap bantahan justru bisa memicu pertanyaan baru, bukan menutup pertanyaan lama.

Pada akhirnya, pertanyaan paling relevan bagi kita sebagai pengamat bukan lagi soal siapa yang benar di antara Dody, ASN yang merasa dimutasi, atau publik yang skeptis terhadap keduanya. Pertanyaan yang lebih penting untuk direnungkan bersama adalah: siapa yang paling diuntungkan jika ketidakjelasan ini dibiarkan terus menggantung tanpa penjelasan yang memadai dari semua pihak yang terlibat? Sebab dalam politik, sebagaimana dalam film Kurosawa, kebenaran yang beragam sering kali bukan jalan buntu bagi mereka yang mencarinya — melainkan celah yang bisa dimanfaatkan siapa saja yang paling lihai memainkan panggung ambiguitas itu untuk kepentingannya sendiri.

Waktu beberapa pekan ke depan barangkali akan menjadi penentu arah cerita ini selanjutnya: apakah Kementerian PU mampu menutup ruang spekulasi ini dengan transparansi yang meyakinkan semua pihak, ataukah narasi yang beredar saat ini justru akan terus menjadi arena tafsir yang saling berebut kebenaran versinya masing-masing, tanpa ada titik temu yang jelas bagi publik yang menantikan kejelasan. (D74)

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia “dipelonco” birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat “untouchable” mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.

PinterPolitik.com

Pada tahun 1520, Raja Muda Spanyol Hernán Cortés tiba di Tenochtitlán – ibu kota Kerajaan Aztec – dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan: kota terbesar di dunia saat itu, dengan populasi yang melampaui Madrid dan Roma, dikelola oleh ribuan pejabat — pencatat pajak, pengawas gudang, hakim pasar, inspektor jalan.

Ketika Cortés berhasil menawan Kaisar Moctezuma II dan, secara nominal, menjadi penguasa tertinggi imperium Aztec, ia mengira kemenangan sudah di tangannya. Ia keliru. Aparatur administrasi Aztec terus berjalan — mengumpulkan upeti, mencatat inventaris, mendistribusikan pangan — seolah tidak ada yang berubah. Para pejabat itu tidak melawan Cortés secara terbuka. Mereka hanya… terus bekerja dengan cara mereka sendiri. Cortés menguasai istana, tapi tidak dengan sistemnya.

Lima abad kemudian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadapi dilema yang strukturnya tidak jauh berbeda. Ia bukan penakluk asing — ia adalah menteri yang sah, ditunjuk oleh presiden yang menang pemilu. Namun dalam sebuah podcast yang kemudian viral, Dody mengakui terus terang: ia “dipelonco” oleh kementerian yang seharusnya ia pimpin.

Draf-draf keputusan disodorkan di sore hari ketika ia kelelahan. Pejabat eselon I yang merasa “untouchable” mengabaikan instruksinya karena yakin ada perlindungan dari atas. Bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun — salah satu yang terbesar di kabinet — sang menteri baru menyadari bahwa ia berada di dalam kandang besi yang kuncinya bukan di tangannya.

Ketika Birokrasi Menjadi Tujuan Bagi Dirinya Sendiri

Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan teori birokrasi modern dalam Economy and Society (1922), memiliki ambivalensi yang sering dilupakan orang. Weber memang mengidentifikasi birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional yang pernah diciptakan manusia — hierarki yang jelas, pembagian tugas terinci, prosedur yang dapat diprediksi. Namun dalam napas yang sama, ia memperingatkan tentang apa yang ia sebut stahlhartes Gehäuse — kandang besi. Instrumen yang diciptakan untuk melayani tujuan, kata Weber, punya kecenderungan alamiah untuk berubah menjadi tujuan itu sendiri.

Inilah yang terjadi di KemenPU. Bukan dalam bentuk konspirasi dramatik yang kita bayangkan dari film-film thriller politik — tidak ada pertemuan rahasia di ruang bawah tanah, tidak ada sandi tersembunyi. Yang ada adalah sesuatu yang jauh lebih membosankan dan justru karena itulah lebih berbahaya: sebuah ekosistem yang terbentuk secara organik dari insentif yang salah selama puluhan tahun, hingga korupsi bukan lagi kejahatan yang dilakukan dengan sadar, melainkan “cara kerja yang normal.”

Tujuh pejabat eselon I dicopot Dody, termasuk Sekretaris Jenderal. Tiga pejabat Direktorat Sumber Daya Air menjadi tersangka korupsi senilai Rp16 miliar. Namun yang lebih mengkhawatirkan dari angka-angka itu adalah mekanisme regenerasinya: “Kalau tidak diganti, yang muncul orang-orang itu lagi,” kata Dody. Ketika seorang pejabat dicopot, penggantinya hampir selalu berasal dari jaringan yang sama — alumni program tertentu, anak didik pejabat lama, atau koneksi yang sudah terbukti “kooperatif” dengan kontraktor pilihan. Kandang besi tidak hancur hanya karena beberapa batang kisinya diganti.

Michel Foucault, dalam Discipline and Punish (1975), menambahkan lapisan analisis yang lebih gelap: kekuasaan tidak selalu datang dari posisi formal. Ia datang dari kontrol atas pengetahuan. Para pejabat karier KemenPU memiliki apa yang Foucault sebut pouvoir/savoir — kekuasaan melalui pengetahuan — yang tidak dimiliki menteri baru: detail proyek, nama kontraktor “aman,” klausul kontrak yang rawan, jaringan pengawas yang bisa “diajak bicara.”

Menteri Dody, sekuat apapun niatnya, bergantung pada informasi yang dikuasai oleh orang-orang yang menjadi masalah itu sendiri. Itulah mengapa ia baru menyadari skala penuh masalah setelah membaca draf laporan 50 halaman yang — tentu saja — baru diberikan setelah tekanan cukup keras.

Prabowo dan Perang di Dua Front

Ada godaan untuk membaca kasus KemenPU sebagai masalah personal Menteri Dody — menteri yang kurang pengalaman, atau kurang tegas. Pembacaan itu keliru secara struktural. Yang sedang terjadi adalah Presiden Prabowo menghadapi dua medan perang secara bersamaan: satu di luar birokrasi, satu di dalamnya.

Di medan pertama, Prabowo berhadapan dengan aktor-aktor yang lebih mudah diidentifikasi: konglomerat yang mengemplang pajak, pengusaha yang bermain di proyek-proyek negara, jaringan kepentingan bisnis yang menggerogoti penerimaan negara. Ini bisa dilawan dengan regulasi, penegakan hukum, dan tekanan politik yang terukur.

Di medan kedua — birokrasi resistif — musuhnya tidak berwajah dan tidak bersuara keras. Philip Selznick, sosiolog organisasi dari Berkeley, menamai mekanismenya: cooptation — kooptasi. Dalam TVA and the Grass Roots (1949), Selznick mengamati bagaimana institusi yang mapan merespons ancaman perubahan bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan menyerap sang pengubah ke dalam sistemnya sendiri. Menteri baru disambut dengan protokol, dibanjiri laporan dan rapat, diajak berfoto bersama di berbagai acara seremoni — sampai ia perlahan menjadi bagian dari sistem, bukan penantangnya.

Dody tampak menyadari jebakan kooptasi ini, dan itulah yang mendorong langkah-langkah radikalnya: pemecatan massal, penunjukan purnawirawan TNI sebagai Dirjen SDA untuk memotong jaringan birokrat yang korup, dan pernyataan publik yang blak-blakan tentang “deep state” — sebuah cara untuk memobilisasi tekanan opini publik sebagai sumber daya ekstra-birokrasi. Strategi ini berani. Namun ia menghadapi batas struktural yang Selznick sudah prediksi tujuh dekade lalu: fumigasi hanya berhasil jika seluruh sarangnya dihancurkan, bukan hanya beberapa rayapnya diganti.

Yang lebih mengkhawatirkan: resistensi birokrasi di KemenPU bukan fenomena unik Indonesia. Di Prancis, les Grands Corps de l’État — elite birokrat alumni Grandes Écoles — secara sistematis “mengarahkan” menteri-menteri baru yang dianggap tidak paham sistem. Di India, IAS (Indian Administrative Service) yang dijuluki “Steel Frame” kerap “menjinakkan” agenda menteri baru. Pola yang konsisten di seluruh dunia: semakin besar anggaran sebuah kementerian, semakin kuat jaringan yang bertahan di dalamnya — karena semakin tinggi nilai yang dipertaruhkan.

Iron Cage Tidak Bisa Dihancurkan dari Dalam Saja

Kembali ke Weber: ada bagian dari warisannya yang jarang dikutip. Weber tidak pesimis secara total. Ia percaya bahwa iron cage bisa dilunakkan — bukan dengan mengganti individu di dalamnya, melainkan dengan mengubah sistem insentif yang menciptakan kandang itu sejak awal.

Inilah titik buta dari narasi “fumigasi” yang digaungkan Menteri Dody. Pergantian pejabat adalah langkah perlu, tapi tidak cukup. Francis Fukuyama — yang secara eksplisit mendefinisikan ulang deep state sebagai birokrasi permanen yang berfungsi dengan insentif yang salah — menegaskan dalam American Purpose (2024) bahwa reformasi birokrasi yang berkelanjutan hanya mungkin melalui empat pilar: mekanisme pengawasan anggaran yang independen dan transparan, sistem insentif karier yang menghargai integritas lebih dari jaringan, perlindungan nyata bagi whistleblower internal, dan digitalisasi proses pengadaan yang meminimalkan pertemuan manusia-ke-manusia di titik-titik rawan.

Tanpa keempat pilar itu, KemenPU akan terus menghadapi dilema Cortés: sang penakluk menguasai istana, tapi sistem terus berjalan dengan logikanya sendiri. Menteri berganti, rayap beregenerasi. Kandang besi tidak peduli siapa yang duduk di dalam atau di luarnya — ia hanya mengikuti logika internalnya sendiri, tanpa belas kasihan dan tanpa ideologi.

Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Dody berhasil atau gagal. Pertanyaannya adalah: setelah pengakuan yang blak-blakan ini, apakah Prabowo punya kehendak politik — dan cukup waktu — untuk membenahi sistemnya, bukan hanya orangnya? Karena iron cage yang Weber gambarkan satu abad lalu tidak pernah runtuh hanya karena ada menteri yang marah. Ia runtuh ketika sistem insentif yang membangunnya didesain ulang dari fondasinya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergantian sejumlah Dirjen di kementerian strategis bukan sekadar mutasi birokrasi. Di balik reposisi senyap itu, tersimpan pertarungan lebih besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan negara—menteri hasil demokrasi atau jejaring administratif yang bertahan melampaui rezim? “Bedol Dirjen” mungkin bukan soal jabatan, melainkan perebutan cara negara berpikir.

PinterPolitik.com

Di negara modern, kekuasaan tidak selalu bergerak melalui pidato presiden atau keputusan menteri. Sering kali, ia bekerja lebih sunyi, lewat meja anggaran, nota dinas, revisi teknokratis, hingga tanda tangan pejabat eselon yang nyaris tak dikenal publik.

Karena itu, ketika sejumlah direktur jenderal di berbagai kementerian strategis mendadak mengundurkan diri, digeser, atau dicopot dalam waktu berdekatan, peristiwanya tampak tidak bisa dibaca sekadar sebagai rutinitas birokrasi.

Di bawah komando Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, dua Dirjen mengalami pergantian, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran.

Di Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, nama Dirjen Anggaran, Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu ikut bergeser dari posisi strategisnya.

Sementara di Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Dody Hanggodo, Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana mengudnurkan diri.

Publik mungkin melihatnya sebagai mutasi biasa. Namun dalam politik administrasi modern, pergantian pejabat level Dirjen hampir tidak pernah netral.

Sebab Dirjen bukan sekadar pelaksana. Mereka adalah “otak operasional” negara: penerjemah visi politik menjadi desain teknokrasi. Menteri boleh berganti lima tahun sekali, tetapi Dirjen sering kali menjadi memori institusional yang bertahan lintas rezim.

Di titik inilah narasi “deep state” mulai menemukan relevansinya—bukan dalam pengertian konspiratif ala film politik, melainkan sebagai jaringan kekuasaan administratif yang memiliki daya tahan lebih panjang dibanding kekuasaan elektoral.

Negara modern, meminjam istilah Michel Foucault, bekerja bukan hanya melalui hukum dan kekerasan, tetapi melalui governmentality, saay kemampuan mengatur cara masyarakat dipahami, dihitung, dan diarahkan.

Dalam sistem seperti itu, Dirjen bukan sekadar pejabat administratif, melainkan operator utama dari cara negara “melihat” rakyatnya.

Karena itu, fenomena “bedol Dirjen” sesungguhnya bukan hanya soal pergantian nama. Ia dapat dibaca sebagai upaya mengganti cara negara berpikir. Mengapa demikian?

Perbaiki POV Dirjen

Dalam bukunya Seeing Like a State, James C. Scott menjelaskan bahwa negara pada dasarnya adalah “mesin penglihatan”. Negara harus menyederhanakan realitas sosial yang rumit menjadi angka, kategori, indikator, dan peta agar bisa dikendalikan.

Dari sinilah lahir konsep seperti masyarakat miskin, proyek prioritas, risiko fiskal, hingga kawasan strategis nasional.

Namun, siapa yang menentukan definisi-definisi itu?

Jawabannya sering kali bukan menteri, melainkan birokrasi permanen di bawahnya. Dirjen menentukan data mana yang dianggap valid, proyek mana yang layak didanai, risiko mana yang dianggap mendesak, dan kebijakan mana yang realistis untuk dijalankan.

Dengan kata lain, mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan—mereka adalah penyusun batas kemungkinan negara.

Karena itu, ketika dua Dirjen sekaligus diganti dalam kementerian yang mengelola fiskal, infrastruktur, dan perumahan, yang berubah bisa jadi bukan hanya personel, melainkan logika negara itu sendiri.

Di Kementerian Keuangan misalnya, posisi Dirjen Anggaran bukan hanya soal administrasi APBN. Ia menentukan prioritas pembangunan nasional: siapa mendapat alokasi, sektor mana dipercepat, dan visi politik mana yang diterjemahkan menjadi uang.

Pergantian di level ini dapat dibaca sebagai sinyal perubahan “bahasa fiskal” pemerintahan.

Begitu pula di Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur bukan sekadar beton dan jalan raya. Ia adalah instrumen politik spasial: menentukan wilayah mana yang tumbuh, siapa yang terkoneksi, dan siapa yang tertinggal. Maka pergantian Dirjen SDA dan Cipta Karya menyentuh inti dari distribusi kekuasaan pembangunan.

Sementara di kementerian perumahan, reposisi pejabat dapat dibaca sebagai pertarungan mengenai definisi kesejahteraan itu sendiri.

Apakah negara ingin tetap memakai pola lama pembangunan perumahan berbasis proyek dan rente lahan? Atau bergerak ke model baru yang lebih populis dan langsung menyentuh kelas bawah?

Di sinilah konsep deep state perlu dibersihkan dari kesan murahan. Deep state bukan selalu organisasi rahasia. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih banal namun jauh lebih kuat: budaya birokrasi yang terlalu mapan untuk diubah oleh satu pemilu.

Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai habitus, pola berpikir yang begitu mengakar hingga dianggap alamiah. Dalam konteks birokrasi Indonesia, habitus itu terlihat dalam cara anggaran disusun, proyek diprioritaskan, dan prosedur dipertahankan meski rezim berganti. Maka sering kali, menteri datang membawa visi baru, tetapi birokrasi lama tetap memaksa negara berjalan di rel lama.

Karena itu, “bedol Dirjen” dapat dibaca sebagai upaya memutus habitus tersebut.

Antara Konsolidasi dan Rebut Kembali Negara

Namun, pertanyaan paling penting bukanlah apakah pergantian ini benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah negara sedang melakukan konsolidasi kekuasaan—atau justru sedang berusaha merebut kembali dirinya sendiri?

Di banyak negara berkembang, problem utama bukan kurangnya visi politik, melainkan resistensi administratif. Pemerintah dipilih rakyat, tetapi implementasi kebijakan sering tersandera oleh jejaring teknokrasi yang memiliki loyalitas, ritme, dan kepentingannya sendiri.

Inilah yang oleh Max Weber pernah diperingatkan sebagai “sangkar besi birokrasi”, sistem administratif yang akhirnya lebih kuat daripada kehendak politik itu sendiri.

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai hal itu. Dari Orde Baru hingga reformasi, birokrasi sering kali menjadi rezim yang paling stabil di tengah pergantian elite politik. Presiden berubah, partai berganti, tetapi pola administrasi tetap bertahan. Bahkan dalam beberapa kasus, birokrasi justru menjadi kekuatan yang menentukan siapa yang berhasil memerintah dan siapa yang gagal.

Karena itu, fenomena mutasi Dirjen lintas kementerian strategis hari ini mungkin merupakan sinyal bahwa pemerintahan baru menyadari satu hal penting: memenangkan pemilu tidak otomatis berarti menguasai negara.

Negara modern terlalu kompleks untuk dikendalikan hanya melalui pidato politik. Ia dikendalikan oleh sistem data, algoritma anggaran, mekanisme administrasi, dan jejaring pejabat yang bekerja jauh dari sorotan publik.

Dalam sistem seperti ini, mengganti menteri tanpa mengubah struktur birokrasi ibarat mengganti sopir tanpa menyentuh mesin kendaraan.

Namun ada risiko besar dari proses ini. Jika pergantian dilakukan semata demi loyalitas politik, negara bisa jatuh pada politisasi birokrasi yang justru melemahkan profesionalisme.

Tetapi jika tidak ada perubahan sama sekali, pemerintahan akan tersandera oleh inersia administratif yang membuat visi politik kehilangan daya.

Di sinilah keseimbangan menjadi penting. Negara membutuhkan birokrasi yang stabil, tetapi juga adaptif. Profesional, tetapi tidak kebal terhadap mandat demokrasi.

Loyal pada institusi, tetapi tidak berubah menjadi oligarki administratif yang merasa lebih permanen daripada rakyat yang memilih pemerintah.

Maka pada akhirnya, fenomena “bedol Dirjen” bukan sekadar cerita tentang mutasi pejabat. Ia adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan negara Indonesia: siapa sebenarnya yang mengendalikan arah republik ini?

Apakah para pejabat politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat? Ataukah jaringan administratif yang menguasai bahasa teknokrasi, data, dan anggaran?

Dan mungkin, di situlah inti persoalannya, negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh siapa yang menentukan cara kekuasaan itu memahami dunia. (J61)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #14
PinterPolitik.com

Setiap negara punya cara menyembunyikan rahasianya. Di beberapa tempat, lewat operasi intelijen dan ruang gelap. Di Indonesia, rahasia itu sering bersembunyi di tempat yang paling membosankan: tumpukan laporan yang sengaja ditulis agar tidak ada yang ingin membacanya.

Sebuah buku laporan tergeletak di meja menteri. Ratusan halaman. Di dalamnya tersimpan jejak anggaran, nama-nama proyek, aliran uang yang berbelok-belok seperti sungai yang sudah lupa jalan pulang ke laut.

Buku itu tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengucapkan kalimat yang seharusnya mengguncang kita lebih keras daripada seluruh perbincangan tentang deep state: “Mereka semua berharap saya tidak baca bukunya.” Bukan keluhan. Bukan curahan hati pejabat yang letih. Ia adalah potret negara. Sebuah kementerian dengan anggaran Rp 118,5 triliun — lebih besar dari PDB beberapa negara kecil — berjalan selama bertahun-tahun dengan satu asumsi: yang memimpin tidak akan membaca laporannya sendiri.

Kita perlu merapikan istilah. Deep state lahir dari diskursus politik Amerika — jaringan intelijen, militer, dan keamanan yang beroperasi otonom dari presiden terpilih. CIA, FBI, Pentagon. Negara keamanan yang merasa lebih tahu daripada politisi sipil.

Deep state Indonesia bukan itu.

Ia lebih sunyi. Lebih sabar. Dan justru karena itu, lebih berbahaya. Ia adalah simbiosis antara dua kelompok yang jarang disebut dalam satu tarikan napas: pejabat karier di birokrasi — eselon satu dan dua yang bercokol di meja yang sama selama puluhan tahun, melampaui tiga atau empat pergantian presiden — dan oligark di luar dinding kementerian yang membutuhkan tangan-tangan itu untuk mengamankan kontrak, mengarahkan anggaran, mempertahankan akses. Presiden berganti setiap lima tahun. Menteri berganti setiap reshuffle. Tetapi Direktur Jenderal yang hafal setiap vendor, yang tahu persis di mana anggaran bisa dibelokkan — mereka tetap di sana. Dan pemilik modal yang membiayai kampanye, yang memasok proyek, yang menunggu di luar ruangan rapat dengan sabar — mereka juga tetap di sana.

Deep state Indonesia adalah perkawinan antara keabadian birokrasi dan keabadian kapital.

Di sinilah kita perlu membalik cara pandang. Sepenuhnya.

Kita menyebutnya negara bayangan. Tetapi siapa yang sesungguhnya bayangan? Presiden datang dan pergi. Menteri datang dan pergi. Kabinet dibentuk, direshuffle, dibubarkan. Mereka transit — penumpang di kereta yang bukan mereka bangun, bukan mereka jadwalkan, kadang bahkan bukan mereka tahu ke mana arahnya. Sementara yang tinggal, yang membangun jaringan selama dua puluh, tiga puluh tahun — adalah mereka yang tidak pernah ikut pemilu. Tidak pernah berkampanye. Tidak pernah dipilih siapa pun.

Kita selama ini salah menyebut. Yang kita panggil “negara bayangan” justru lebih permanen, lebih mengakar, lebih riil daripada pemerintahan yang kita pilih setiap lima tahun. Deep state bukan bayangan. Ia negara itu sendiri dalam bentuknya yang paling jujur — yang tidak perlu retorika, tidak perlu janji, tidak perlu legitimasi elektoral. Ia hanya perlu satu hal yang tidak dimiliki politisi mana pun: waktu. Dan waktu selalu berpihak kepadanya.

Pemerintahan terpilih-lah yang sesungguhnya bayangan. Datang, lewat, pergi. Seperti musim yang berganti, sementara akar tetap mencengkeram tanah yang sama.

George Akerlof, ekonom pemenang Nobel, memberi kata kuncinya: asimetri informasi. Ketika satu pihak mengetahui jauh lebih banyak daripada pihak lain, yang runtuh bukan sekadar keadilan — yang runtuh adalah kepercayaan terhadap seluruh sistem. Pasar yang penjualnya tahu semua dan pembelinya tidak tahu apa-apa bukan lagi pasar. Ia adalah panggung. Dalam negara, birokrasi adalah yang tahu. Menteri adalah yang dipaksa percaya — pada ringkasan tiga halaman PowerPoint, pada angka yang sudah disaring, pada narasi yang sudah dipoles sebelum mendarat di mejanya.

Dalam diskusi di Hambalang pada 17 Maret 2026 — bersama Najwa Shihab, Chatib Basri, Rizal Mallarangeng — Presiden Prabowo menyebut “dirjen-dirjen yang berani melawan menteri” dan merasa “tidak tersentuh.” Ada hubungan yang selalu timpang dalam kekuasaan: yang memerintah tahu apa yang ia inginkan, tetapi yang menjalankan tahu apa yang mungkin. Dan “apa yang mungkin” selalu lebih berkuasa daripada “apa yang diinginkan” — selama yang memerintah tidak membaca bukunya sendiri.

Dua dirjen yang mengundurkan diri — Dwi Purwantoro dan Dewi Chomistriana — beroperasi dalam sistem di mana informasi mengalir ke atas dalam bentuk steril, ke bawah dalam bentuk yang bisa ditafsirkan ulang di setiap meja. BPK mengirim dua surat: Januari 2025 mencatat potensi kerugian hampir Rp 3 triliun, Agustus 2025 direvisi menjadi Rp 1 triliun. Angka yang menyusut bukan karena efisiensi tiba-tiba, melainkan karena negosiasi naratif. Siapa yang bercerita menentukan apa yang didengar.

Menteri Dody mengidentifikasi tiga pola: pelambatan eksekusi demi vendor tertentu, pemutusan akses data lapangan, dan pengarahan anggaran ke jaringan internal. Ketiganya bukan pemberontakan. Ketiganya adalah seni menguasai tanpa terlihat menguasai. Dalam kekuasaan, penolakan yang paling efektif bukan yang berteriak “tidak” — melainkan yang berbisik “belum sekarang.” Dan yang paling mengerikan: audit yang seharusnya memeriksa dua dirjen diputarbalikkan menjadi draft yang mengaudit sang menteri sendiri. Sang pemeriksa dijadikan tertuduh oleh yang diperiksa. Ketika pengawasan dikuasai oleh yang diawasi, negara berhenti melayani tujuannya.

Keberatan tentu sah. Kritikus akan bertanya: bukankah retorika deep state hanyalah alibi bagi pemerintahan yang lambat membuktikan janji? Keberatan ini wajib didengar. Tetapi alibi politik jarang datang bersama bukti fisik. Draft pembalikan audit itu nyata. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan.

Mengganti dirjen dan membentuk Tim Lidi Bersih adalah langkah perlu. Tetapi Joseph Stiglitz memperingatkan tentang seleksi merugikan: sistem yang rusak secara aktif menarik orang yang paling terampil memanfaatkan kerusakannya. Reformasi yang hanya mengganti penjaga tanpa mengubah gerbang hanyalah rotasi elite. Douglass North, ekonom pemenang Nobel dan pelopor teori kelembagaan, menyebutnya perubahan kelembagaan semu: fasad reformasi di permukaan, aturan main informal tetap utuh di bawahnya.

Tetapi di titik ini, pertanyaannya harus dibalik lebih jauh lagi. Benarkah elite politik kita tidak tahu apa yang terjadi di bawahnya? Atau justru mereka sudah lama menerima — bahkan diam-diam menikmati — kenyataan bahwa stabilitas kekuasaan mereka bergantung pada birokrasi yang pandai menyembunyikan, menunda, dan menafsirkan ulang fakta? Selama laporan bisa dipoles, angka bisa dinegosiasikan, dan kesalahan bisa dialihkan ke “sistem,” elite selalu punya alasan untuk tidak merasa bersalah. Ketidaktahuan, dalam kalkulasi ini, bukan kegagalan. Ia adalah kenyamanan.

Sebab siapa yang paling diuntungkan oleh negara yang tidak membaca bukunya? Bukan hanya dirjen yang kebal. Bukan hanya vendor yang jinak. Tetapi juga politisi yang kampanyenya dibiayai oleh mereka, yang masa jabatannya bisa dijadikan seremoni, dan yang bisa selalu berkilah: “saya tidak diberi tahu.” Di republik semacam ini, ketidaktahuan bukan lagi kelemahan. Ia adalah strategi — cara paling aman untuk berkuasa tanpa bertanggung jawab penuh atas cara kekuasaan itu dijalankan. Buku yang tidak dibaca melindungi semua orang: yang menulis, yang seharusnya membaca, dan yang membiayai keduanya.

Yang dibutuhkan bukan hanya keberanian menteri membaca buku laporannya. Yang dibutuhkan adalah elite politik yang bersedia kehilangan kenyamanan ketidaktahuan mereka. Itu berarti memaksa sistem membuka semua jendela: laporan yang dapat diakses publik, jejak keputusan yang terekam, dan pengawasan yang tidak bisa lagi dinegosiasikan di ruang tertutup.

Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita mungkin bukan negara yang tidak mampu membaca bukunya sendiri.

Masalah terbesar kita adalah elite yang diam-diam merasa lebih aman ketika buku itu tetap tertutup — dan baru berseru tentang deep state ketika halaman-halaman yang mereka abaikan mulai berbalik mengancam mereka.

**********************

Tentang Penulis

Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis