PinterPolitik.com

Tanggal 14 Oktober 1952 bisa dibilang menjadi salah satu momen-momen terakhir salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, yakni pemimpin komunis Uni Soviet Joseph Stalin. Kala Kongres Partai Komunis Soviet digelar pada hari itu, Stalin yang beberapa kemudian meninggal dunia – tepatnya pada 5 Maret 1953 mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya.

Meski Stalin menjadi salah satu sosok yang paling dihormati dalam gerakan Marxis-Leninis, bukan rahasia umum lagi apabila pemimpin Uni Soviet tersebut menjadi sosok yang paling dikenal karena kekejamannya. Kurang lebih, diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di bawah kekuasaannya.

Dari sini, tidak salah lagi apabila Stalin kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan (power) yang kuat. Pemimpin Uni Soviet adalah gambaran paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara.

Mungkin, signifikansi Stalin ini pun membuat sejumlah orang bertanya-tanya. Coba bayangkan bila ada sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia bak Stalin di Uni Soviet. Bila itu benar terjadi, bukan tidak mungkin semua hal yang kita pelajari akan sejarah negara ini akan berubah total.

Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah PKI?

Konteks ini menarik untuk ditelusuri mengingat tragedi di tahun 1965 – yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) – punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Jika Soekarno tetap mampu mengendalikan kekuasaan saat itu, misalnya, mungkin wajah Indonesia akan berbeda dari yang sekarang.

Kemungkinan yang lain adalah jika teori revolusi Aidit dengan 30 persen tentara ternyata bisa terjadi dan berhasil mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda juga bisa terjadi. Jika demikian, akan seperti apa Indonesia kalau PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah Indonesia akan berujung menjadi seperti Uni Soviet era Stalin atau model negara komunis yang lain?

Apa Sebenarnya PKI?

Sebelum membahas nasib Indonesia kalau PKI berhasil menjadi partai penguasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan PKI. Semua pasti sudah tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia.

Ada banyak penulis dan akademisi yang mencoba membagi periodisasi pada PKI. Namun, secara garis besar arah perjuangannya, setidaknya ada tiga periode besar yang terjadi pada PKI.

Periode pertama adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1926. Periode kedua adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1948 dan periode yang ketiga yang berujung pada peristiwa 1965. Di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda.

Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang digagas oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang dikenal sebagai Henk Sneevliet. Organisasi ini didirikannya untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi.

Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme ini. ISDV kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam (SI) yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut.

ISDV kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH) – menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota Communist International (Comintern). Baru, kemudian di tahun 1924, PKH yang mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menuntut pembentukan Republik Indonesia Soviet, serta berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia.

PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda – berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal untuk menuju ke masyarakat anti-kelas – sekalipun pemberontakan tersebut berujung gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth McVey dalam buku The Rise of Indonesian Communism, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Comintern.

Baca Juga: Isu PKI Gerus KAMI?

Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI era 1948 dengan Musso sebagai sentralnya. Musso pulang dari Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran Doktrin Zhdanov – diambil dari nama Andrei Zhdanov yang kala itu menjabat sebagai Central Committee Partai Komunis Soviet.

Rezim Zhdanov ini juga menjadi pembeda dari rezim Dimitrov – dari nama Georgi Dimitrov – yang menjadi Sekjen Comintern di tahun 1935-1943. Intisari dari pemikiran Zhdanov ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat (AS) dan demokratis di bawah Uni Soviet.

Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok borjuis. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke khitahnya sebagai gerakan buruh.

“Jalan Baru” Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxsisme-Leninisme, yakni PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis. Musso juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan.

Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun menemui ajalnya  dalam peristiwa ini.

Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh D.N. Dua tahun setelah peristiwa 1948, Aidit muncul lagi bersama Njoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, Alimin dan Tan Ling Djie, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam Pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit menurut M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since c.1200 adalah mengajak kelompok borjuasi kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis komprador dan kelas-kelas feodal besar. Ricklefs menyebut Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik yang pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu.

Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip AD/ART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme-Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi.

AD/ART ini memang sarat akan gagasan Aidit – misal gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam tujuh periode dalam Revolusi Indonesia dan Tugas-Tugas Mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok.

Baca Juga: Jerman di Petamburan, Risalah PKI

Mungkin, laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut menderita cerebral vasospasm – gangguan pembuluh darah di otak.

Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu, kembali ke pertanyaan awal, apa yang akan terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan?

Bila PKI Berkuasa di Indonesia

Untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agaknya itu sulit untuk terwujud di awal-awal – katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya, jika itu adalah Aidit yang menjadi pemimpin utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis.

Jika berhasil “mengatasi” dua kekuatan ini, masih ada 70 persen kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kalau itu sudah berhasil, dengan pandangan pragmatisme Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok.

Dalam AD/ART-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan Demokrasi Rakyat – sebelum kemudian menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun, hal yang menarik dari AD/ART tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Padahal, konteks kekerasan dalam AD/ART tersebut “terkamuflase” dalam frasa “tak ada perjuangan melawan imperialisme dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai”.

Pada akhirnya, PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal, sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik – meskipun PKI menekankan pada sistem sentralistik tetapi demokratis, serta mungkin nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI – atau mungkin Republik Soviet Indonesia.

Soal agama, ini mungkin akan jadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok yang berlatarbelakang agamis. Bisa jadi, Aidit akan bipikir ulang untuk sampai pada titik di mana PKI benar-benar melarang agama. Selain itu, pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar karena melarang agama mungkin akan jadi jalan untuk perang sipil besar di Indonesia.

Aidit sendiri dalam wawancaranya dengan Solichin Salam menyebutkan bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. “Dalam AD/ART PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI,” ujar pemimpin PKI tersebut.

Pada intinya, meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimana pun tidak bisa dibalikkan. Hal yang dapat kita petik hanyalah pelajaran bahwa apapun yang terjadi masa lampau akan turut membentuk situasi dan keadaan di masa kini – termasuk apabila PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan.

Baca Juga: Kemelut FPI Bukan PKI

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

DN Aidit, salah satu tokoh penting di Partai Komunis Indonesia alias PKI – entitas politik yang punya sejarah kelam di negeri ini. Yang jelas, terlepas dari citra kelamnya Dipa Nusantara Aidit – demikian nama lengkapnya – adalah salah satu pelaku sejarah di Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah hidup Aidit yang semasa kecil dikenal sebagai pribadi yang Islamis bahkan khatam Al-Quran ini? Get your coffee and let’s get it started!

#DNAidit #PKI #PinterPolitik

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]J[/dropcap]ika membandingkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara maju, usia demokrasi Indonesia masih tergolong usia balita. Hal itu dibuktikan pada beberapa bulan ketika pemilihan gubernur bisa mengganggu keharmonisan persatuan Indonesia. Isu yang seolah-olah muncul lagi untuk menggoncang Indonesia seperti isu PKI. Hal tersebut mendorong Presiden Joko Widodo menyuarakan tekadnya untuk tidak ragu-ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun atau ormas apa pun yang bertindak di luar konstitusi.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak untuk berkumpul dan berserikat, namun jika dari perkumpulan tersebut ada yang melawan konstitusi akan segera di “gebuk”. Presiden menegaskan, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tak bisa dibiarkan.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu,” ujar Jokowi saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5).

Menelisik perkataan “gebuk” yang dilontarkan Presiden Jokowi, kata-kata “gebuk” tersebut sebenarnya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto pada akhir masa jabatannya. Jokowi menggunakan kata-kata tersebut untuk menunjukan bahwa pemerintah secara tegas akan menindak para pelaku pelanggar konstitusi.

Ketika disinggung mengapa lebih senang menggunakan istilah gebuk bukan jewer misalnya, sambil tersenyum Jokowi menyatakan istilah itu paling tepat.

“Kalau menggunakan istilah dijewer nanti dikira Presiden tidak tegas,” katanya.

Presiden Jokowi pada akhirnya bersuara juga terkait isu kebangkitan PKI dan tuduhan bahwa dirinya dan keluarganya juga termasuk anggota PKI. Dengan nada tinggi Presiden Jokowi berkata bahwa tuduhan dirinya sebagai PKI sangatlah tidak mendasar, karena PKI saja dibubarkan pada tahun 1966, dan pada saat itu dirinya masih berusia 4 tahun.

Setelah isu tersebut mentah untuk menyerang Presiden Jokowi, Isu itu kemudian diarahkan kepada kedua orangtuanya.

“Setelah diteliti kan ternyata ayah dan ibu saya tidak ada kaitan dengan PKI. Lalu muncul isu saya ini bukan anak kandung dari ibu saya. Ini kan lucu,” tambah Jokowi yang saat itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu pun angkat bicara terkait tuduhan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, tidak benar dan tidak mungkin Presiden RI tersebut seorang PKI, karena Jokowi tidak memiliki indikasi sebagai seorang PKI. Apalagi, saat peristiwa 1965, umur Jokowi masih tiga tahun. Ryamizard mengungkapkan, masyarakat harus jeli melihat indikasi seseorang adalah PKI. Baik, melalui atribut yang dikenakan maupun sikapnya.

Apa yang ditakutkan, Organisasi PKI atau Fahamnya?

PKI menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berusia diatas 50 tahun. PKI seolah menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Keberadaan tiap hal berbau komunis kini sejak dahulu terus diberangus. Sehingga membuat masyarakat cenderung takut dengan pemahaman itu

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengibaratkan komunis sebagai hantu yang bergentayangan. Namun, dia menegaskan masyarakat tidak perlu takut dengan ideologi komunis lantaran kekuatannya tidak lagi memberi pengaruh besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Ryamizard mengatakan, sebenarnya bangsa Indonesia tidaklah membenci komunis dari sisi ideologi, dan mempelajari ideologi komunis juga tidak salah. Yang terlarang di Tanah Air adalah pendirian organisasi politik dari komunisme itu, seperti PKI.

Berbicara mengenai PKI, maka harus mengetahui terlebih dahulu dengan ideologinya, yaitu komunisme. Ideologi atau paham komunis berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebagai sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848.

Dalam fakta sejarah, PKI sendiri didirikan dari para tokoh – tokoh pemuda Syarekat Islam (SI), sebuah Organisasi Islam yang menjadi embrio lahirnya Komunisme di Indonesia. Mereka adalah Tan Malaka, Semaun, Darsono dan Alimin. Jadi jika dibilang komunisme yang diterapkan oleh pendiri PKI ini anti Islam, Tan Malaka dalam buku materialisme,Dialektika dan Logika menolak kalau Komunisme (Indonesia) disamakan dengan ajaran Anti Tuhan (Atheis).

Jadi sebenarnya, PKI atau komunisme Indonesia itu sebuah ideologi politik yang beragama.

Apa Yang Dulu Sebenarnya Di Inginkan PKI?

Sejarah pun memberitahu bahwa pembawa faham komunisme di Indonesia itu bukanlah para tokoh Anti Tuhan, malah mereka adalah para tokoh-tokoh muda sebuah organisasi politik Islam besar yang bernama Syarekat Islam. Kegiatan organisasi politik ini pun saat itu hanya  menghimpun dan menggalang massa yang terpecah untuk melawan kolonialisme di Indonesia.

Komunis yang dibawa para tokoh muda Islam ini juga sudah mengalkuturasi faham komunis yang dibawa dari luar dengan kultur kepercayaan masyarakat Indonesia yang beragama dan mempercayai Tuhan. Tujuan PKI sendiri adalah mempersatukan rakyat Indonesia ke dalam satu front nasional dan sebagai hasil perjuangan revolusioner dari berjuta-juta massa menciptakan pemerintah Demokrasi Rakyat. PKI tidak memandang pekerjaan dalam Parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk perjuangan.

Pokok pemikiran yang diberikan PKI kepada konsepsi Soekarno akan membentuk sebuah pemerintahan yang gotong royong atau pemerintah yang mempunyai koalisi nasional. Kalau kita telisik dari Kongres Nasional Ke-VII (Luar Biasa) PKI pada tahun 1963, Kita bisa sedikit banyak melihat apa yang diinginkan/perjuangkan PKI dulu, yang sebenernya tidak seseram yang digemborkan Orde Baru.

Tuntutan tersebut adalah: perbaikan ekonomi, tuntutan untuk kemajuan kebudayaan, tuntutan untuk perdamaian dunia.

Menuru mereka, “Demokrasi Indonesia tidak seharusnya menerapkan demokrasi model Barat, demokrasi liberal, demokrasi lama, melainkan harus demokrasi untuk semua golongan rakyat, laki-laki dan wanita, dan mengenai semua lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Demokrasi ini adalah demokrasi tipe baru, demokrasi rakyat.”

Terlebih lagi mereka mengharap pemerintah menghapus kekuasaan kaum imperialis di segala lapangan dan penghapusan penindasan feodal tidak seharusnya berarti digantikannya kekuasaan itu oleh kekuasaan borjuasi dalam negeri atas rakyat banyak, melainkan harus digantikan oleh kekuasaan bersama di antara semua kelas yang anti-imperialis dan anti-feodal, yaitu sistem politik front persatuan.

Artinya, semua rakyat Indonesia mulai dari kelas buruh, kaum tani, kalangan ekonomi menengah dan kalangan ekonomi atas semua berkepentingan dan harus bersatu di dalam satu front nasional untuk pembentukan suatu Republik Indonesia yang merdeka dan demokratis dengan kebudayaan yang maju.

Komunis di Indonesia didirikan bukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap agama, ajaran komunis di Indonesia juga bukan ajaran untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan dengan Tuhan atau menentang kepercayaan akan Tuhan. Namun, komunis di Indonesia hanya bercerita tentang kekecewaan terhadap keadaan Indonesia yang sedang dilanda kemiskinan, berjuang melawan penjajah dan berjuang mendapatkan keadilan selayaknya negara yang merdeka.

Indonesia, 1965 dan Kebenarannya Yang Belum Terungkap

Setelah berpuluh-puluh tahun, sejarah kelam G30S/PKI akhirnya pertama kali didiskusikan di Jakarta dengan peran pemerintah di Simposium Nasional Tragedi 1965 pada April 2016 lalu.

Walau banyak yang sudah mendiskusikan hal ini  dan di Januari 2011 lalu Goethe Institute menggelar konferensi internasional bertajuk Indonesia and the World in 1965. Dalam konferensi itu menghadirkan pakar dan peneliti, antara lain, Bradley Simpson, Ragna Boden, Jovan Cavoski, dan Richard Tanter.

Setelah drama penculikan jenderal berakhir, Soeharto secara de facto menguasai pemerintahan dan rezim orde baru pun lahir. Tragedi 1965 berakhir menyedihkan karena ada kurang lebih satu juta warga sipil yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI dibantai dalam periode 18 bulan saja. Ratusan orang dipenjara tanpa pengadilan. Pelanggaran HAM berat itu sampai sekarang tidak pernah terselesaikan.

Kebangkitan PKI di era Demokrasi?

Sudah lebih dari setengah abad sejak peristiwa G30S/PKI yang diikuti penerbitan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia, Marxisme, Leninisme, dan komunisme bentuk apa pun ditambah juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Namun hingga kini ketakutan dan kebencian kepada PKI masih belum berubah, PKI masih menjadi isu menarik untuk dilemparkan ke masyarakat. Terlebih di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Isu kebangkitan kembali PKI memenuhi ruang publik sejak awal masa pemerintahannya. Media sosial khususnya yang memuat lebih banyak perbincangan, rumor, gosip, foto, atau gambar tentang kegiatan yang dianggap sebagai upaya PKI bangkit.

Pada tahun 2016 lalu, isu kebangkitan PKI juga sempat dilemparkan oleh Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein yang menyebut PKI gaya baru sedang menggalang dukungan keliling Indonesia. Pernyataan Kivlan ini bukan tanpa dasar, dia mengaku memiliki data yang dapat meyakinkan masyarakat jika partai berlambang palu arit itu mulai menggeliat.

Baru-baru ini seorang Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) yang juga merupakan ustadz sempat bermasalah akibat ceramahnya yang menuduh banyak orang dipemerintahan yang disinyalir bagian dari PKI, ustadz tersebut bernama Alfian Tanjung. Ia menuding Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki merupakan kader PKI.

Tidak hanya itu, Alfian juga mengatakan bahwa gedung Kantor Staf Presiden (KSP) yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya. Tidak terima dituduh sebagai Kader PKI, Teten pun melaporkan Alfian ke Bareskrim Polri. Selain Teten, ia juga menuduh 85% kader PDIP merupakan kader PKI, lalu menuduh anggota Dewan Pers yang bernama Nezar Patria sebagai seorang PKI.

Jadi patut dipertanyakan kembali, apakah PKI bertindak sebagai pelaku dalam sebuah tragedi kelam Indonesia di tahun 1965, atau kah mereka hanya korban dari praktek politik adu domba (devide et impera) untuk memecah belah bangsa Indonesia seperti kericuhan dan ketegangan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Berikan pendapatmu. (A15)