PinterPolitik.com

Arief Rosyid sebagai pengurus aktif dalam Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan juga seorang Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) diketahui memalsukan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen DMI dalam surat terkait dengan agenda undangan Kickoff Festival Ramadan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

Atas tindakan yang dilakukan oleh Arief Rosyid tersebut ia sebagai subyek hukum haruslah bertanggung jawab atas tindakannya. Segala bentuk tindak pidana diharuskan adanya pertanggung jawaban hukum dari subyek hukum yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Terkait hal tersebut kita dapat melihat bagaimana legalitas tanda tangan dalam suatu dokumen serta mengetahui sanksi pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana.

Butuh Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen dalam teori pertanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 

Teori ini juga menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen mengatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, subyek hukum bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini adanya peristiwa yang mengagetkan publik dengan adanya pemalsuan tanda tangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) dan Sekjen DMI Imam Addaruqutni oleh Arief Rosyid pada surat No. 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022. Surat tersebut berisi undangan kepada Wapres Ma’ruf Amin untuk menghadiri Kickoff Festival Ramadan yang acaranya dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan adanya kegiatan pameran UMKM, kuliner halal, hingga buka puasa bersama.

Keberanian seorang Arief Rosyid melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan tersebut dapat dilihat dari kedekatan Arief dengan Jusuf Kalla dalam kepengurusan di Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Tindakan yang dilakukan oleh Arief Rosyid tersebut memiliki unsur subjektif / mens rea yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni yang mengatakan bahwa alasan Arief Rosyid memalsukan tanda tangan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) dikarenakan Arief ingin proses berjalan cepat sehingga sampai memalsukan tanda tangan JK.

Dalam pandangan hukum terhadap tindakan tersebut terdapat unsur objektif atau actus reus, yang mana perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Arief Rosyid kepada Jusuf Kalla telah melanggar undang-undang pidana. Pemalsuan tanda tangan termasuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dikenakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pelakunya diancam dengan pidana penjara selama enam tahun.

Menurut American Bar Association (ABA), tujuan dari tanda tangan adalah untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen. Hal tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya tanda tangan dalam dokumen yaitu bahwa orang yang telah menandatangani suatu surat, dokumen, atau akta telah mengetahui isi dan maksud dari surat, dokumen, atau akta yang ditandatanganinya tersebut dan juga terikat atas hal yang tertulis di dalam surat tersebut.

Keabsahan tanda tangan elektronik atau digital secara hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2012 yang mengakui legalitas tanda tangan digital dan menjelaskan syarat bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah secara hukum.

Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh Arief Rosyid dalam memasukkan scan tanda tangan Jusuf Kalla dalam surat No. 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022 tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum. 

Hal tersebut sebagai dasar Dewan Masjid Indonesia (DMI) resmi memecat Arief Rosyid dari kepengurusan dan keanggotaan organisasi DMI dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Nomor:066.H/III/SKEP/PP-DMI/IV/2022 tentang Pemberhentian Tetap dari Kepengurusan dan Keanggotaan Dewan Masjid Indonesia atas nama drg. M. Arief Rosyid dalam rapat pleno DMI yang digelar pada Jumat, 1 April 2022. Pemecatan Arief Rosyid sudah sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku di DMI akibat dari terbuktinya Arief Rosyid melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu tindak pidana dimana seseorang dengan sengaja memalsukan tanda tangan untuk kepentingan tertentu dan pemalsuan tanda tangan terhadap suatu dokumen dapat juga merugikan seseorang. Maka atas dasar tersebut apabila seseorang mendapatkan kerugian dikarenakan adanya pemalsuan tanda tangan maka seseorang tersebut dapat melaporkan kepada yang berwenang dengan menyerahkan segala bukti.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Bagaimana caranya membedakan yang asli dan palsu? Pertanyaan ini terkadang menjadi sulit untuk dijawab. Bagaimana tidak? Tidak jarang alat indra manusia mudah tertipu dengan ilusi yang menutupi kenyataan yang ada di baliknya.

Mungkin, keterbatasan mata manusia inilah yang akhirnya menginspirasi Maurice Leblanc mengarang salah satu karakter fiktif yang sangat dikenal dalam sebuah cerita pendek di majalah Je sais tout (1905), yakni seorang pencuri yang sangat mahir bernama Arsène Lupin. Dengan segala muslihat yang dimilikinya, Lupin mampu menyamar dan menjalankan aksi-aksinya.

Bukan hanya Lupin, berbagai cara tipu daya terhadap alat indra manusia – seperti mata – juga tercatat dalam banyak kesenian lainnya. Sebut saja sulap yang kerap menggunakan ilusi mata untuk menipu para penontonnya.

Sampai-sampai, tipu daya ala sulap ini menginspirasi sebuah seri film yang berjudul Now You See Me (2013). Mungkin, bagi mereka yang pernah menonton film karya Louis Leterrier ini, berbagai aksi untuk bermain dengan ilusi ini sangat ditampilkan secara memukau.

Namun, bagaimana bila ilusi-ilusi mata ini gagal? Akankah aksi tipu-menipu tersebut bakal tetap terlihat memukau?

Boleh jadi, ketika sebuah ilusi dan tipuan berujung gagal, rasa malu dan tragedi yang mengikutinya akan muncul. Perasaan-perasaan ini akan muncul ketika mereka yang kurang mahir mencobanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang ilusi yang kita sengaja malah berujung gagal. Saat kita berusaha memalsukan tanda tangan teman kita sendiri saat dia berhalangan hadir dalam sebuah kelas – alias titip absen (TA), tentu saja persoalan kedisiplinan akan mengikuti.

Mungkin, hanya orang tertentu saja yang benar-benar bisa membuat tanda tangan palsu. Ada yang bilang ini semacam keahlian yang membutuhkan jam terbang yang cukup.

Lagipula, tanda tangan merupakan salah satu hal yang bersifat unik – hanya benar-benar dapat dibuat secara sempurna oleh si pemilik tanda tangan itu sendiri. Maka dari itu, tanda tangan juga digunakan secara hukum untuk menentukan keabsahan sebuah dokumen.

Bayangkan saja apabila Soekarno dan Moh. Hatta melakukan TA saat menandatangani Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Agustus 1945 silam. Bisa-bisa, kemerdekaan negara ini dibilang tidak sah di kemudian hari.

Bila membahas soal pemalsuan tanda tangan seperti ini, ada peristiwa serupa yang baru terjadi di negeri kita tercinta ini. Kabarnya, tanda tangan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dipalsukan oleh Arief Rosyid yang menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomi Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Arief yang akhirnya dipecat dari kepengurusan DMI itu disebut memalsukan tanda tangan JK selaku Ketua Umum (Ketum) DMI dan Sekjen DMI Imam Addaruqutuni. Tanda tangan yang tidak berasal dari JK dan Imam langsung itu dibubuhkan di atas sebuah surat undangan yang ditujukan kepada Wapres K.H. Ma’ruf Amin untuk menghadiri kegiatan Festival Ramadhan.

Namun, ketika Kantor Wapres mengonfirmasi kembali undangan itu, JK pun terkejut. Alhasil, DMI pun memutuskan untuk memecat Arief.

Mungkin, Arief perlu belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana menciptakan “ilusi” tanda tangan yang lebih baik lagi dari Joseph Cosey (1887-1950) – orang Amerika Serikat (AS) yang dikenal sangat ahli dalam meniru tanda tangan para presiden negara Paman Sam.

Lagipula, ini semua kembali ke pertanyaan soal integritas dan kejujuran. Bayangkan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa penting seperti Proklamasi Kemerdekaan apabila tanda tangan yang krusial itu ternyata palsu. (A43)