Ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Dan justru dari keheningan itulah seluruh cerita sebenarnya bermula. Kemana perginnya Dua Dirjen Ara? Hanya waktu yang bisa menjawab.

PinterPolitik.com

Pada akhir April 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kehilangan dua direktur jenderal dalam waktu hampir bersamaan. Azis Andriansyah, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, kembali ke kepolisian. M. Imran, Dirjen Perumahan Perdesaan, kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Menteri PKP Maruarar Sirait melepas keduanya dengan kalimat yang persis sama: “Kinerjanya bagus sekali.” Publik menerima ini sebagai peristiwa administratif biasa. Padahal di situlah kesalahan pertama dalam membaca peristiwa ini terjadi.

Dalam ilmu politik, ketika dua peristiwa terjadi hampir bersamaan dengan satu aktor sebagai titik pusat, dan salah satunya tidak memiliki penjelasan publik yang memadai, pertanyaan yang benar bukan “mengapa masing-masing mundur?” melainkan: “apa satu hal yang menjelaskan keduanya sekaligus?” Jawaban atas pertanyaan itulah yang tidak pernah diucapkan siapapun. Dan justru ketidakhadirannya yang paling berbicara.

Hukum sebagai Selubung

Penjelasan resmi untuk Azis terdengar bersih dan prosedural. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 3 Ayat 2, Kementerian PKP tidak termasuk dalam daftar instansi yang dapat diduduki personel Polri aktif. Pelanggaran administratif, solusi administratif. Selesai.

Namun, ada satu detail yang menjungkirbalikkan narasi itu: Kementerian PKP berdiri Oktober 2024, Perpol terbit beberapa bulan setelahnya, dan Azis baru mundur April 2026, lebih dari setahun setelah aturan itu ada. Jika ini benar-benar soal kepatuhan hukum, mengapa baru sekarang? Dalam teori legitimasi Jürgen Habermas, ketika pemimpin tidak bisa menggunakan legitimasi performatif, ia beralih ke legitimasi prosedural-hukum. Perpol No. 10/2025 bukan alasan mundurnya Azis. Ia adalah alibi yang ditemukan kemudian, post-hoc rationalization yang membungkus keputusan politik dalam bahasa netral administrasi negara.

Dua Dirjen, Dua Kegagalan Nyata

Tetapi ada dimensi yang jauh lebih dalam dari sekadar alibi hukum, dan inilah yang nyaris luput dari semua pemberitaan. Di balik narasi “kinerjanya bagus sekali,” terdapat rekam jejak kinerja yang berbicara sebaliknya.

Ambil kasus Imran terlebih dahulu. Sebagai Dirjen Perumahan Perdesaan, ia memegang kendali penuh atas program BSPS dengan anggaran Rp3,9 triliun untuk renovasi 160 ribu rumah di perdesaan. Di sinilah Ara secara terbuka mengungkap dalam rapat kerja Komisi V DPR dugaan korupsi sebesar Rp109 miliar di Kabupaten Sumenep, Madura. Inspektorat Jenderal menerjunkan tim sampling ke 13 kecamatan. Kasus ini sudah dikomunikasikan langsung ke Jaksa Agung. Di provinsi lain, Irjen PKP menyerahkan temuan dugaan korupsi rusun senilai Rp6,5 miliar ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Di Nusa Tenggara Timur, ditemukan konstruksi rusak pada rumah yang bahkan belum sempat dihuni. Tiga provinsi, tiga kasus, satu pola, dan satu Dirjen yang bertanggung jawab atas semuanya.

Ini adalah kegagalan sistemik, Program BSPS yang anggarannya berada langsung di bawah Imran menghasilkan korupsi di skala yang sudah menyentuh ranah hukum formal. Ketika Irjen menemukan, bukan Dirjen yang mencegah. Itu bukan sekadar kegagalan kinerja. Itu adalah bukti bahwa sistem pengawasan yang seharusnya dibangun di bawah koordinasi Imran tidak pernah benar-benar berfungsi.

Lalu bagaimana dengan Azis? Posisi Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko hanya memiliki satu alasan untuk ada: memastikan seluruh program kementerian berjalan tanpa kebocoran, membangun sistem deteksi dini, dan mencegah risiko sebelum meledak. Namun, korupsi Sumenep Rp109 miliar bukan ditemukan oleh timnya. Korupsi rusun Sumut bukan dicegah oleh sistemnya. Yang menemukan adalah Irjen, figur dari luar, dari Kejaksaan Agung, yang dipasang Ara sejak hari pertama justru karena Ara tidak mempercayakan pengawasan pada jalur reguler.

Di sinilah ironi paling telak terbentang. Irjen dari Kejagung yang menemukan korupsi adalah bukti bahwa Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko gagal menjalankan fungsi utamanya. Azis tidak dipecat karena aturan Polri. Ia dipulangkan karena posisinya ada untuk mencegah hal-hal yang sudah terlanjur terjadi di bawah hidungnya.

Angka yang Paling Jujur

Ada satu data yang tidak pernah dihubungkan dengan kepergian keduanya, padahal ia paling berbicara: realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 29 Agustus 2025 hanya 28,42 persen dari total pagu. Sudah melewati dua pertiga tahun anggaran. Menteri Keuangan sampai mengeluarkan peringatan keras: jika serapan tidak maksimal hingga Oktober 2025, anggaran akan ditarik kembali. Dua Dirjen adalah ujung tombak eksekusi teknis itu. Imran untuk sisi perdesaan, Azis untuk sisi tata kelola penggunaan dana. Angka 28 persen bukan statistik. Ia adalah vonis kinerja yang under-perform.

Dan kemudian datanglah angka yang mengubah segalanya. Anggaran BSPS 2026 naik 773 persen, dari Rp1,02 triliun menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit rumah. Delapan kali lipat. Ketika anggaran lama saja sudah menghasilkan korupsi Rp109 miliar di satu kabupaten, logika sederhananya mengerikan: apa yang akan terjadi dengan anggaran delapan kali lebih besar yang disebarkan ke seluruh Indonesia? Ara sendiri menjawab pertanyaan itu, tidak dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Dua bulan sebelum dua Dirjen mundur, ia menggelar Forum Peningkatan Integritas Pejabat PKP yang dihadiri 316 peserta. Bukan kebetulan kronologis. Itu adalah momen di mana Ara, dengan Rp10,8 triliun anggaran 2026 sudah di tangan, menyimpulkan bahwa wajah-wajah lama tidak cukup dapat dipercaya untuk era baru yang jauh lebih besar risikonya.

Pujian Ara, “kinerjanya bagus sekali”, bukan apresiasi. Dalam bahasa politik birokrasi, itu adalah kalimat penutup kasus: teknik retorika klasik untuk menghentikan pertanyaan lebih lanjut sekaligus membangun kesan bahwa semua baik-baik saja. Orang yang benar-benar mundur atas kemauan sendiri tidak perlu dipuji oleh bosnya sedemikian rupa. Pujian berlebihan adalah kompensasi naratif untuk kepergian yang tidak sepenuhnya sukarela, dan untuk kinerja yang sesungguhnya jauh dari kata baik.

Pada akhirnya, narasi yang paling jujur bukan tentang aturan Polri maupun kemauan sendiri. Dua Dirjen itu dipulangkan dengan cara yang cukup rapi untuk tidak disebut pemecatan, tapi cukup jelas bagi siapa pun yang membaca angka-angkanya. Imran dipulangkan karena wilayah kerjanya adalah episentrum korupsi yang sudah menyentuh tangan jaksa. Azis dipulangkan karena sistem yang ia jaga gagal mencegah korupsi itu, padahal itulah satu-satunya alasan posisinya pernah ada.

Pertanyaan yang sesungguhnya belum terjawab bukan mengapa mereka pergi. Melainkan; apa yang mereka tahu, yang membuat kepergian mereka menjadi begitu mendesak? Sekarang, kegagalan Ara atau kegagalan dirjennya? (A99)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pergantian sejumlah Dirjen di kementerian strategis bukan sekadar mutasi birokrasi. Di balik reposisi senyap itu, tersimpan pertarungan lebih besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan negara—menteri hasil demokrasi atau jejaring administratif yang bertahan melampaui rezim? “Bedol Dirjen” mungkin bukan soal jabatan, melainkan perebutan cara negara berpikir.

PinterPolitik.com

Di negara modern, kekuasaan tidak selalu bergerak melalui pidato presiden atau keputusan menteri. Sering kali, ia bekerja lebih sunyi, lewat meja anggaran, nota dinas, revisi teknokratis, hingga tanda tangan pejabat eselon yang nyaris tak dikenal publik.

Karena itu, ketika sejumlah direktur jenderal di berbagai kementerian strategis mendadak mengundurkan diri, digeser, atau dicopot dalam waktu berdekatan, peristiwanya tampak tidak bisa dibaca sekadar sebagai rutinitas birokrasi.

Di bawah komando Maruarar Sirait di Kementerian Perumahan dan Permukiman Rakyat, dua Dirjen mengalami pergantian, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran.

Di Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa, nama Dirjen Anggaran, Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu ikut bergeser dari posisi strategisnya.

Sementara di Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Dody Hanggodo, Dirjen Sumber Daya Air, Dwi Purwantoro dan Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana mengudnurkan diri.

Publik mungkin melihatnya sebagai mutasi biasa. Namun dalam politik administrasi modern, pergantian pejabat level Dirjen hampir tidak pernah netral.

Sebab Dirjen bukan sekadar pelaksana. Mereka adalah “otak operasional” negara: penerjemah visi politik menjadi desain teknokrasi. Menteri boleh berganti lima tahun sekali, tetapi Dirjen sering kali menjadi memori institusional yang bertahan lintas rezim.

Di titik inilah narasi “deep state” mulai menemukan relevansinya—bukan dalam pengertian konspiratif ala film politik, melainkan sebagai jaringan kekuasaan administratif yang memiliki daya tahan lebih panjang dibanding kekuasaan elektoral.

Negara modern, meminjam istilah Michel Foucault, bekerja bukan hanya melalui hukum dan kekerasan, tetapi melalui governmentality, saay kemampuan mengatur cara masyarakat dipahami, dihitung, dan diarahkan.

Dalam sistem seperti itu, Dirjen bukan sekadar pejabat administratif, melainkan operator utama dari cara negara “melihat” rakyatnya.

Karena itu, fenomena “bedol Dirjen” sesungguhnya bukan hanya soal pergantian nama. Ia dapat dibaca sebagai upaya mengganti cara negara berpikir. Mengapa demikian?

Perbaiki POV Dirjen

Dalam bukunya Seeing Like a State, James C. Scott menjelaskan bahwa negara pada dasarnya adalah “mesin penglihatan”. Negara harus menyederhanakan realitas sosial yang rumit menjadi angka, kategori, indikator, dan peta agar bisa dikendalikan.

Dari sinilah lahir konsep seperti masyarakat miskin, proyek prioritas, risiko fiskal, hingga kawasan strategis nasional.

Namun, siapa yang menentukan definisi-definisi itu?

Jawabannya sering kali bukan menteri, melainkan birokrasi permanen di bawahnya. Dirjen menentukan data mana yang dianggap valid, proyek mana yang layak didanai, risiko mana yang dianggap mendesak, dan kebijakan mana yang realistis untuk dijalankan.

Dengan kata lain, mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan—mereka adalah penyusun batas kemungkinan negara.

Karena itu, ketika dua Dirjen sekaligus diganti dalam kementerian yang mengelola fiskal, infrastruktur, dan perumahan, yang berubah bisa jadi bukan hanya personel, melainkan logika negara itu sendiri.

Di Kementerian Keuangan misalnya, posisi Dirjen Anggaran bukan hanya soal administrasi APBN. Ia menentukan prioritas pembangunan nasional: siapa mendapat alokasi, sektor mana dipercepat, dan visi politik mana yang diterjemahkan menjadi uang.

Pergantian di level ini dapat dibaca sebagai sinyal perubahan “bahasa fiskal” pemerintahan.

Begitu pula di Kementerian Pekerjaan Umum. Infrastruktur bukan sekadar beton dan jalan raya. Ia adalah instrumen politik spasial: menentukan wilayah mana yang tumbuh, siapa yang terkoneksi, dan siapa yang tertinggal. Maka pergantian Dirjen SDA dan Cipta Karya menyentuh inti dari distribusi kekuasaan pembangunan.

Sementara di kementerian perumahan, reposisi pejabat dapat dibaca sebagai pertarungan mengenai definisi kesejahteraan itu sendiri.

Apakah negara ingin tetap memakai pola lama pembangunan perumahan berbasis proyek dan rente lahan? Atau bergerak ke model baru yang lebih populis dan langsung menyentuh kelas bawah?

Di sinilah konsep deep state perlu dibersihkan dari kesan murahan. Deep state bukan selalu organisasi rahasia. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih banal namun jauh lebih kuat: budaya birokrasi yang terlalu mapan untuk diubah oleh satu pemilu.

Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai habitus, pola berpikir yang begitu mengakar hingga dianggap alamiah. Dalam konteks birokrasi Indonesia, habitus itu terlihat dalam cara anggaran disusun, proyek diprioritaskan, dan prosedur dipertahankan meski rezim berganti. Maka sering kali, menteri datang membawa visi baru, tetapi birokrasi lama tetap memaksa negara berjalan di rel lama.

Karena itu, “bedol Dirjen” dapat dibaca sebagai upaya memutus habitus tersebut.

Antara Konsolidasi dan Rebut Kembali Negara

Namun, pertanyaan paling penting bukanlah apakah pergantian ini benar atau salah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah negara sedang melakukan konsolidasi kekuasaan—atau justru sedang berusaha merebut kembali dirinya sendiri?

Di banyak negara berkembang, problem utama bukan kurangnya visi politik, melainkan resistensi administratif. Pemerintah dipilih rakyat, tetapi implementasi kebijakan sering tersandera oleh jejaring teknokrasi yang memiliki loyalitas, ritme, dan kepentingannya sendiri.

Inilah yang oleh Max Weber pernah diperingatkan sebagai “sangkar besi birokrasi”, sistem administratif yang akhirnya lebih kuat daripada kehendak politik itu sendiri.

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai hal itu. Dari Orde Baru hingga reformasi, birokrasi sering kali menjadi rezim yang paling stabil di tengah pergantian elite politik. Presiden berubah, partai berganti, tetapi pola administrasi tetap bertahan. Bahkan dalam beberapa kasus, birokrasi justru menjadi kekuatan yang menentukan siapa yang berhasil memerintah dan siapa yang gagal.

Karena itu, fenomena mutasi Dirjen lintas kementerian strategis hari ini mungkin merupakan sinyal bahwa pemerintahan baru menyadari satu hal penting: memenangkan pemilu tidak otomatis berarti menguasai negara.

Negara modern terlalu kompleks untuk dikendalikan hanya melalui pidato politik. Ia dikendalikan oleh sistem data, algoritma anggaran, mekanisme administrasi, dan jejaring pejabat yang bekerja jauh dari sorotan publik.

Dalam sistem seperti ini, mengganti menteri tanpa mengubah struktur birokrasi ibarat mengganti sopir tanpa menyentuh mesin kendaraan.

Namun ada risiko besar dari proses ini. Jika pergantian dilakukan semata demi loyalitas politik, negara bisa jatuh pada politisasi birokrasi yang justru melemahkan profesionalisme.

Tetapi jika tidak ada perubahan sama sekali, pemerintahan akan tersandera oleh inersia administratif yang membuat visi politik kehilangan daya.

Di sinilah keseimbangan menjadi penting. Negara membutuhkan birokrasi yang stabil, tetapi juga adaptif. Profesional, tetapi tidak kebal terhadap mandat demokrasi.

Loyal pada institusi, tetapi tidak berubah menjadi oligarki administratif yang merasa lebih permanen daripada rakyat yang memilih pemerintah.

Maka pada akhirnya, fenomena “bedol Dirjen” bukan sekadar cerita tentang mutasi pejabat. Ia adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan negara Indonesia: siapa sebenarnya yang mengendalikan arah republik ini?

Apakah para pejabat politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat? Ataukah jaringan administratif yang menguasai bahasa teknokrasi, data, dan anggaran?

Dan mungkin, di situlah inti persoalannya, negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh siapa yang menentukan cara kekuasaan itu memahami dunia. (J61)