Dalam kurang dari sepuluh hari di Juli 2026, tiga kepala pemerintahan dari tiga benua mendarat di Jakarta, yakni Belarus, Singapura, dan India. Ditambah kunjungan personal dinasti Shinawatra dari Thailand. 

Kalau ditarik ke belakang, sepanjang era Prabowo, Istana telah menerima tamu dari sembilan kawasan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Barat, hingga Amerika Latin.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia diundang ke meja global, tetapi siapa yang kini mengatur kursinya.

Jadi, apakah Indonesia makin signifikan? Secara posisi: sudah. PR berikutnya adalah mengubah magnet diplomatik ini jadi mesin ekonomi yang nyata.

Geser untuk lihat datanya dan tulis pendapat kalian di kolom komentar!

#pinterpolitik #jaganegeri #Prabowo #diplomasi #PrabowoSubianto

Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? 

PinterPolitik.com

“にもちろんPRしておきました。「これ、日本のお菓子ですよ！」と” – Shinjirō Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang (3/5/2026)

Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di linimasa pagi ini: dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda, duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026.

Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di medan Pasifik tujuh dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama.

Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Sjafrie, lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi.

Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa.

Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Sjafrie sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025, ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Sjafrie transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar.

Cupin mulai bertanya dalam benaknya: apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antarnegara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tren ‘Bestie’: Dari Seoul hingga Beijing

Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata apa yang dilakukan Sjafrie dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia.

Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai.

Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose “Kamehameha” dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah.

Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai “head-of-state diplomacy” sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada “good neighborliness and friendship.”

Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang.

Profesor ilmu politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang “punitive actor” yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah.

Joseph Nye dari Harvard, dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional, berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik.

Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antarmanusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer, dalam kerangka ini, justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele.

Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua?

Kedua, jika ini memang “cara Asia,” mengapa ia baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pulang ke ‘The Asian Way‘: Akar Lama, Panggung Baru

Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai “pendekatan segar” sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu.

Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi, dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan.

Di Indonesia, tradisi musyawarah-mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antarnegara.

Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo, dalam kacamata ini, adalah manajemen kibun yang sangat presisi.

Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Sjafrie memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan: ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol.

Amitav Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem tersendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja.

Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara ketat antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia tetapi juga mengimpor sistem hubungan antarnegara yang asing bagi logika budaya lokal.

Kini, di era multipolar ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antarpersona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang.

Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri.

Indonesia, dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak, sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh. (A43)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #12
PinterPolitik.com

Ada sebuah kata dalam bahasa Jepang yang tidak bisa diterjemahkan dengan tepat: ma. Ia berarti jeda. Ruang di antara sesuatu dan sesuatu yang lain. Bukan kekosongan — melainkan kekosongan yang berisi. Seniman Jepang mengenal ma sebagai momen di mana makna justru tinggal: bukan pada bunyi, melainkan pada diam di antara bunyi. Bukan pada garis, melainkan pada ruang di antara garis. Bukan pada kata yang diucapkan, melainkan pada keheningan yang membiarkan kata itu bergema. Dalam seni ikebana, bunga yang tidak diletakkan sama pentingnya dengan bunga yang ada. Dalam musik gagaku, not yang tidak dimainkan menentukan bobot not yang berbunyi.

Diplomat yang paling cerdik mengenal ma dengan cara yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan nama lain — atau lebih tepatnya, mereka tidak menyebutnya sama sekali. Sebab dalam geopolitik, ruang yang tidak diberi nama adalah ruang yang paling sulit diserang. Ia tidak bisa dikecam karena tidak ada yang bisa dirujuk. Ia tidak bisa ditolak karena tidak ada yang pernah dideklarasikan. Ia hanya ada — dan terus tumbuh, sunyi, dalam sela-sela peristiwa yang tampak tidak berhubungan.

Dua tanggal.

Dua belas Maret. Dua puluh sembilan Maret.

Tujuh belas hari.

Di antara dua tanggal itulah — antara seorang menteri dan presidennya — sebuah geometri lahir tanpa nama. Dan memahami jeda itu mengubah segalanya tentang cara kita membaca apa yang sesungguhnya sedang dibangun Indonesia di Indo-Pasifik.

Kunjungan Tokyo baru masuk akal jika kita mundur tujuh belas hari ke belakang. Ke Jakarta. Ke 12 Maret. Ke pertemuan yang baru lengkap maknanya hari ini.

Pada 12 Maret, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima mitranya dari Australia, Richard Marles, di Jakarta. Dari pertemuan itu lahir sebuah keputusan teknis-strategis yang nyaris tidak mendapat perhatian publik: Indonesia dan Australia sepakat memperluas kerja sama keamanan ke dalam format trilateral — satu dengan Jepang, satu dengan Papua Nugini. Bukan wacana. Keputusan operasional pada level menteri pertahanan dua negara. Tokyo sudah ada di dalam geometri itu sebelum Prabowo mengumumkan kunjungannya.

Inilah yang mengubah seluruh cara kita membaca 29 Maret.

Bukan kunjungan kenegaraan yang menghasilkan kesepakatan pertahanan — melainkan kesepakatan pertahanan yang membutuhkan kunjungan kenegaraan untuk disempurnakan. Sjafrie meletakkan fondasi teknisnya. Prabowo datang memberi atap politiknya. Division of labor seperti ini hanya mungkin terjadi jika seluruh konstruksi sudah direncanakan jauh sebelum jadwal diumumkan ke publik. Ini pola yang dapat dilacak dalam cara Prabowo bekerja: biarkan struktur terbentuk di level teknis dan kementerian, lalu datang dengan otoritas kepresidenan untuk memberi bobot dan ireversibilitas. Media harian menangkap bayangan. Yang ada di balik bayangan itu jauh lebih substansial.

Telusuri sekuensnya secara utuh dan gambar itu menjadi sangat jelas: Jakarta Treaty ditandatangani Prabowo dan Albanese pada Februari 2026 — pakta keamanan bersejarah yang membuka kemungkinan koordinasi respons bersama jika salah satu negara terancam. Sebulan kemudian, Sjafrie mendorong formatnya ke trilateral yang secara eksplisit menyertakan Tokyo. Kini Prabowo hadir di Tokyo untuk menutup lingkaran — memberi bobot kepresidenan, memastikan ireversibilitas, menyegel kepercayaan yang tidak bisa dibangun hanya oleh seorang menteri.

Tiga langkah.

Tiga bulan.

Satu geometri yang tidak pernah sekali pun diberi nama.

Di sanalah letaknya kedalaman yang tidak terlihat. Dan ini bukan ketidaksengajaan.

Ketika para analis internasional mulai menempelkan label — “Quad-lite,” “mini-lateral Indo-Pasifik,” “AUKUS bayangan” — Jakarta tidak menjawab. Di Canberra, berdiri di samping Albanese, Prabowo pernah mengatakannya dengan tenang: bahwa tradisi rakyat Indonesia menolak keterlibatan dalam pengelompokan sistematis berbasis geopolitik atau militer — dan ia sendiri bertekad meneruskan prinsip itu. Kalimat itu bukan retorika untuk konsumsi domestik. Ia adalah cetak biru. Arsitektur ini sengaja dijaga tanpa nama — karena nama adalah beban, nama memberi Beijing target yang bisa dikecam. Tanpa nama, tidak ada yang bisa diserang. Yang ada hanya serangkaian langkah teknis yang masing-masing terlihat wajar berdiri sendiri — namun ketika dibaca sebagai sekuens, membentuk gravitasi yang sangat jelas.

Ada yang menyebut ini kekosongan.

Ada yang menyebutnya kecerdikan.

Dr. Mira Rapp-Hooper, mantan Direktur Senior Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih — perancang kerangka Quad dan trilateral AS-Jepang-Korea dari dalam Gedung Putih — telah lama mengingatkan bahwa kekuatan arsitektur aliansi Indo-Pasifik terletak bukan pada deklarasinya melainkan pada kedalaman koordinasinya. Ketika Washington di bawah Trump memilih untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas strategis, yang terjadi bukan kehampaan — melainkan redistribusi inisiatif. Jakarta tidak menunggu. Jakarta bergerak mengisi ruang itu tanpa mengumumkan bahwa ia sedang mengisinya.

Dari sisi Tokyo, Yuki Tatsumi — analis keamanan Jepang senior dengan dua dekade pengalaman mengkaji arsitektur Indo-Pasifik — menunjukkan bahwa kerangka mini-lateral Jepang dirancang sebagai wahana kerja sama isu-spesifik, bukan blok konfrontatif. Negara yang tidak mau terikat justru menjadi mitra ideal dalam struktur seperti ini: mereka memungkinkan koordinasi tanpa memicu garis pemisah yang keras. Indonesia adalah kalkulasi yang tepat bagi Tokyo: cukup besar untuk bermakna strategis, cukup tidak berpihak untuk tidak memicu Beijing, dan kini — terbukti dari sekuens Sjafrie ke Prabowo — cukup terstruktur untuk berbicara dalam bahasa keamanan yang sama. Bahwa Tokyo merayu Jakarta dengan kapal frigat siluman menjelang kunjungan ini bukan sekadar tawaran persenjataan. Ini konfirmasi bahwa Jepang sudah membaca sekuens itu. Dan ingin masuk.

Strategi ambiguitas, memang, punya batas waktu. Jaringan yang tidak bernama bekerja selama semua pihak nyaman dengan ketidakjelasan. Begitu ada insiden nyata — di Laut China Selatan, di Selat Taiwan, di tempat mana pun tekanan itu akhirnya meledak — Indonesia akan dipaksa memilih. Dan jawaban apa pun akan memberi nama pada apa yang selama ini dijaga tanpa nama.

Yang membuat konstruksi Prabowo-Sjafrie berbeda adalah bahwa mereka tampaknya membangun dengan kesadaran penuh akan momen itu. Bukan menghindarinya — melainkan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Indonesia sudah memiliki cukup gravitasi untuk memilih dari posisi kekuatan, bukan keterpaksaan. Negara yang memiliki jaringan cukup rapat tidak perlu memilih karena dipaksa — ia memilih karena mampu. Setiap simpul baru — Australia, Jepang, Korea Selatan yang menanti sesaat setelah Tokyo — menambah berat pada bangunan yang tidak pernah diumumkan selesai, namun terus berdiri dan terus tumbuh.

Selama ini kita terbiasa membaca arsitektur keamanan dari deklarasinya — dari nama yang dipilih, dokumen yang ditandatangani, pernyataan yang dibacakan di podium. AUKUS punya nama. Quad punya nama. Bahkan kerja sama terkecil biasanya punya akronim. Indonesia sedang memperkenalkan model yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan ini: aliansi sebagai akumulasi, bukan deklarasi. Setiap langkah kecil — pakta bilateral, keputusan menteri, kunjungan kenegaraan — adalah batu bata yang diletakkan tanpa mortar yang terlihat. Tidak ada arsitek yang menandatangani cetak birunya. Tidak ada seremonial peletakan batu pertama. Bangunannya berdiri bukan karena ada yang mengumumkannya selesai, melainkan karena pada titik tertentu ia sudah terlalu kokoh untuk dibongkar.

Dua belas Maret adalah batu bata pertama yang terlihat. Dua puluh sembilan Maret adalah batu bata berikutnya. Korea Selatan menanti sesaat setelah Tokyo. Dan seperti halnya ma dalam seni Jepang — makna tidak terletak pada batu batanya, melainkan pada yang tumbuh di antara keduanya. Pada jeda yang tidak pernah diberi nama, tapi selalu terasa.

Ketika pada akhirnya seseorang terpaksa menamai apa yang sudah berdiri ini — dan itu akan terjadi — mereka akan menyadari bahwa Indonesia tidak membangun aliansi.

Indonesia membangun fakta.

Dan fakta, tidak seperti nama, tidak bisa dicabut dengan pernyataan diplomatik.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pernyataan Sufmi Dasco Ahmad soal operasi militer selain perang dalam konteks isu diplomati terkini di Myanmar kiranya bukan sekadar reaksi spontan. Mengapa berikan?

PinterPolitik.com

Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai kemungkinan mendorong operasi militer selain perang (OMSP) untuk menyikapi penahanan selebgram berinisial AP di Myanmar menuai perhatian luas.

Dasco menyebutkan bahwa apabila jalur diplomasi gagal, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah OMSP sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dalam case, dimensi, dan konteks lainnya.

Pernyataan ini, meskipun tampak reaktif terhadap kasus individual, sesungguhnya membuka perbincangan strategis yang jauh lebih luas, yakni posisi Indonesia dalam diplomasi kontemporer dan kebutuhan akan integrasi kekuatan militer sebagai elemen pendukung politik luar negeri.

Dalam konteks konkret, AP ditahan oleh otoritas Myanmar karena melakukan kontak dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok terlarang.

Namun, yang menjadi sorotan bukan sekadar kasus ini, melainkan bagaimana Indonesia merespons situasi krisis yang menyangkut warga negaranya di luar negeri.

Pertanyaannya, bagaimana diplomasi dan opsi lain relasi antarnegara di era kekinian, termasuk dalam konteks Myanmar, sebenarnya?

Glimpse of Transformasi Diplomasi?

Secara konseptual, diplomasi dalam tradisi realpolitik tidak pernah berdiri sendiri. Henry Kissinger menulis bahwa diplomasi yang tidak didukung oleh kekuatan hanyalah permohonan.

Dalam kerangka inilah, gagasan Dasco tentang OMSP harus dibaca bukan dalam bingkai konfliktual, melainkan sebagai pengakuan atas pentingnya kapasitas pertahanan sebagai sikap tegas hingga deterrence dalam politik luar negeri Indonesia.

Pernyataan itu sendiri menurut Dasco berlandaskan pada UU TNI versi terbaru yang menegaskan bahwa operasi militer selain perang mencakup misi-misi nonagresif seperti evakuasi WNI, bantuan kemanusiaan, atau pengamanan obyek vital strategis di luar negeri.

Jika ditarik ke ranah strategis, gagasan ini merupakan artikulasi dari bentuk baru coercive diplomacy, opsi diplomasi yang memiliki cadangan kekuatan di belakangnya.

Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sendiri dalam sebuah kuliah umum sempat menyoroti pentingnya impresi hard-power capability hingga combat readiness sebagai salah satu faktor mengapa posisi Indonesia dalam negosiasi Sipadan-Ligitan menjadi lemah.

Gagasan tersebut agaknya tidak bertentangan dengan hakikat diplomasi, justru memperkuatnya, di mana diplomasi yang bisa menolak, menekan, dan mengarahkan arah perundingan karena didukung postur strategis.

Dan Myanmar adalah kasus menarik karena mencerminkan transformasi kawasan Asia Tenggara dalam bingkai ASEAN yang kini seakan penuh ambiguitas hukum hingga fragmentasi kekuasaan.

Dalam perspektif crisis behavior, negara-negara merespons situasi luar biasa dengan kalkulasi cepat antara gain and cost, yang tidak hanya dilandasi norma tetapi juga persepsi ancaman, tekanan publik, dan posisi strategis.

Dalam hal ini, Myanmar kiranya bukan sekadar mitra bilateral, tetapi juga bagian dari lanskap Indo-Pasifik yang sedang bersaing antara demokrasi dan otoritarianisme, stabilitas dan disrupsi.

Gagasan Dasco pun harus dilihat dalam kerangka norm-building and rule interpretation. Ketika satu negara merasa bahwa norma internasional dilanggar, dalam perspektif subjektivitas suatu negara misalnya, penahanan terhadap WNI tanpa dasar hukum yang kuat atau proses hukum yang transparan, maka negara tersebut agaknya berhak mengaktivasi seluruh instrumen perlindungan warganya.

Pernyataan yang “melampirkan” OMSP dalam hal ini bisa menjadi symbolic move yang memberi sinyal bahwa Indonesia tidak akan pasif jika kepentingan dan warganya terganggu.

Mengapa penting menyebut OMSP bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga strategi komunikasi? Karena dalam praktik statecraft modern, operasi militer tidak selalu bersifat kinetik.

Psyops (psychological operations), misi-misi kemanusiaan, latihan bersama, dan issue behavior management menjadi alat utama dalam membentuk persepsi dan pengaruh.

Dengan mengaktivasi wacana OMSP, Dasco mungkin saja sedang melakukan manuver dalam dispute behavior, yakni bagaimana negara membentuk posisi dalam konflik atau krisis tanpa langsung terlibat secara fisik.

Ini adalah bentuk dari strategic ambiguity dan bluff yang agaknya tak keliru dalam diplomasi kekuasaan. Bahkan negara seperti China, AS, dan India kerap menggunakan strategi serupa untuk “menguji air” (testing the waters) terhadap respons negara atau entitas lain.

Dalam konteks ini, profesionalisme TNI juga menjadi bagian penting. Wacana OMSP tidak akan kredibel jika tidak dibarengi dengan persepsi bahwa militer Indonesia mampu, terlatih, dan siap untuk melaksanakan misi internasional dengan standar tinggi.

Inilah nilai tambah yang bisa memperkuat posisi diplomasi Indonesia, bahkan tanpa mengangkat senjata sekalipun.

Refleksi Strategis

Tentu, gagasan OMSP bukan tentang berperang karena selebgram, tetapi tentang menciptakan strategi perlindungan negara berbasis kesiapan dan kehormatan nasional.

Inilah wajah baru diplomasi Indonesia yang agaknya harus mulai menyesuaikan diri dengan dinamika internasional yang semakin keras.

Dunia pasca-pandemi, dengan ancaman baru seperti konflik multipolar, ketegangan di Laut China Selatan, serta tumbuhnya entitas yang seakan dianggap rogue elements di kawasan Asia Tenggara, menuntut Indonesia untuk memperkuat semua tools of statecraft-nya.

Penting untuk menekankan bahwa diplomasi berbasis kekuatan bukan bertentangan dengan prinsip bebas aktif. Justru ini yang boleh jadi memperkuatnya.

Dalam prinsip klasik diplomasi bebas aktif, Indonesia tidak memihak kekuatan besar, tetapi tetap aktif dalam menjaga kepentingannya. Namun, keaktifan ini kini kiranya membutuhkan pendekatan yang lebih taktis, yaitu menyelaraskan diplomasi lunak dengan sinyal keras, memperkuat koherensi antara kebijakan luar negeri dan kemampuan dalam negeri, dan membangun persepsi regional bahwa Indonesia adalah aktor kredibel yang tak hanya pandai bicara tetapi juga siap bertindak.

Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola konsekuensi dan batas dari wacana ini. Menyebut OMSP tanpa kesiapan politis dan militer justru bisa menjadi backfire diplomatik.

Dalam issue management, penggiringan wacana strategis seperti ini harus diikuti oleh komunikasi yang terstruktur kepada mitra internasional, agar tidak dibaca sebagai provokasi, melainkan sebagai penegasan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

Selain itu, Dasco sebagai figur politik juga perlu berhati-hati dalam menempatkan wacana seperti ini.

Publikasi strategi yang belum dibahas secara menyeluruh di dalam forum keamanan nasional bisa memicu persepsi bahwa politik luar negeri Indonesia mulai terfragmentasi oleh suara-suara individual di luar koridor resmi Kemlu atau Kemenhan.

Dalam dunia yang semakin tak menentu, diplomasi tak bisa lagi hanya mengandalkan pertemuan meja bundar. Dunia saat ini lebih mirip papan catur yang kompleks, di mana setiap pion dan langkah harus mencerminkan niat, kekuatan, serta kredibilitas.

Gagasan Dasco tentang OMSP, meski kontroversial, menunjukkan bahwa Indonesia perlahan sedang mengadopsi bentuk baru dari diplomasi aktif dengan kekuatan pendukung.

Tentu dengan catatan, langkah ini harus dikelola dengan profesional, hati-hati, dan dalam kerangka konsensus nasional agar tidak menimbulkan konflik baru di dalam atau di luar negeri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

“Master Zhuge, why do you play up others’ mettle and dampen our own spirit? What is there to worry about with a mere old pawn?” – Guan Yu, Romance of the Three Kingdoms Podcast (2015-2019)

Pada masa Tiga Kerajaan di Tiongkok, Shu Han menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuatannya melawan Wei dan Wu. Di tengah situasi ini, dua tokoh utama tampil sebagai pilar kerajaan: Guan Yu sebagai panglima perang yang gagah berani dan Zhuge Liang sebagai diplomat dan strategis yang cerdas. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga stabilitas Shu Han.

Guan Yu, yang dijuluki “Dewa Perang,” menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Ia bertugas menjaga Provinsi Jing, wilayah strategis yang menjadi benteng Shu Han. Namun, sifatnya yang angkuh membuatnya lengah terhadap ancaman dari Wu. 

Ketika Wu mengkhianatinya dan merebut Provinsi Jing, Shu Han kehilangan basis strategis yang penting, melemahkan posisinya di panggung politik Tiga Kerajaan. Ini menunjukkan risiko pendekatan militer yang tidak disertai kehati-hatian dalam diplomasi.

Sementara itu, Zhuge Liang menjadi otak strategi Shu Han dengan pendekatan yang cermat dan penuh perhitungan. Ia berhasil membangun aliansi strategis dengan Wu untuk melawan Wei dan menggunakan taktik-taktik kreatif seperti Strategi Kota Kosong. 

Namun, kendala sumber daya dan tekanan internal sering kali menghambat keberhasilan militernya. Meskipun Zhuge Liang adalah diplomat ulung, kekuatannya tidak cukup untuk menggantikan kelemahan militer Shu Han yang terus berlanjut.

Kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi dalam mempertahankan stabilitas negara. Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu aspek dapat menjadi bumerang yang melemahkan fondasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, bagaimana dinamika Guan Yu dan Zhuge Liang mencerminkan tantangan menjaga keseimbangan antara peran militer dan diplomasi? Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hubungan internasional yang strategis sekaligus menjaga kedaulatan nasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warrior vs Diplomat

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali saling melengkapi. Namun, terkadang keduanya bertentangan: pendekatan “warrior” yang mengutamakan kekuatan militer, dan pendekatan “diplomat” yang berfokus pada negosiasi dan kerja sama internasional. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, kebijakan luar negeri sering kali mencerminkan pertarungan antara penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan diplomasi untuk mencapai konsensus. Dua pendekatan ini sering terlihat dalam dinamika politik global, terutama dalam bagaimana negara menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan internasional.

Pendekatan “warrior” biasanya menekankan kekuatan militer sebagai alat utama dalam melindungi kepentingan nasional. Misalnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sering menggunakan kekuatan militer untuk menunjukkan dominasi dan melindungi sekutu mereka. 

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Robert J. Art dalam esainya American Foreign Policy and The Fungibility of Force, kekuatan militer memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik yang bersifat kompleks dan membutuhkan solusi diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan “diplomat” menggunakan dialog, negosiasi, dan aliansi untuk mencapai tujuan tanpa melibatkan kekerasan. Contohnya adalah keberhasilan diplomasi multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik internasional. 

Namun, menurut Hedley Bull dalam bukunya The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, diplomasi sering kali membutuhkan dukungan kekuatan untuk dapat dipercaya oleh pihak lain. Ini menggarisbawahi bahwa kedua pendekatan ini harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Lantas, bagaimana dinamika dua pendekatan ini juga terjadi dalam dunia diplomasi Indonesia? Mengapa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia di bawah Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo vs Kemlu?

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, dinamika antara pendekatan warrior dan diplomat sering kali muncul dalam berbagai momen penting. Pada era Soekarno, misalnya, pendekatan militer yang agresif terlihat dalam Konfrontasi Malaysia (1963–1966), ketika Indonesia menggunakan kekuatan bersenjata untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. 

Namun, di sisi lain, Soekarno juga memainkan peran diplomat dengan memimpin Gerakan Non-Blok (GNB), menciptakan aliansi negara-negara dunia ketiga untuk menjaga netralitas di tengah Perang Dingin.

Tokoh militer seperti Jenderal A.H. Nasution juga menjadi simbol pendekatan warrior pada masa itu, terutama dalam perannya memimpin strategi pertahanan nasional. Di sisi lain, Adam Malik sebagai menteri luar negeri (Menlu) menjadi arsitek kerja sama diplomasi yang lebih kooperatif, seperti dalam pembentukan ASEAN di era Orde Baru. Pendekatan ini berlanjut di bawah Soeharto, yang menggabungkan stabilitas regional melalui diplomasi ASEAN dengan operasi militer, seperti di Timor Timur.

Pada masa reformasi, pendekatan diplomasi semakin ditekankan oleh tokoh seperti Hassan Wirajuda. Sebagai Menlu, ia memimpin Indonesia dalam multilateralisme, seperti penyelesaian konflik Aceh melalui dialog internasional. Namun, isu keamanan seperti Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi tantangan, di mana militer tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah.

Kini, dinamika ini mulai terlihat kembali di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang membawa latar belakang militer ke ranah politik luar negeri. Penunjukan Sugiono, orang dekat Prabowo, sebagai Mwnlu mengindikasikan potensi pergeseran kontrol diplomasi ke tangan pemimpin dengan perspektif keamanan yang kuat. Perbedaan pendapat terkait LCS menjadi contoh awal bagaimana pendekatan warrior yang berfokus pada kedaulatan nasional dapat bersinggungan dengan diplomasi multilateral tradisional.

Kisah Shu dari Tiga Kerajaan, di mana Guan Yu sebagai panglima perang dan Zhuge Liang sebagai strategis bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan, menjadi analogi yang relevan. Seperti Shu yang gagal karena ketidakseimbangan antara militer dan diplomasi, Indonesia juga harus belajar menyeimbangkan pendekatan ini. 

Keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi akan menjadi kunci keberhasilan politik luar negeri Indonesia ke depan. Bukan begitu? (A43)

Setelah dua Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka terkena serangan Israel, respons Presiden Jokowi banyak dapet kritik tuh. Gini kira-kira pernyataannya. Ini gimana ya? Gak bisa ber-word-word, sekelas Presiden loh ini. Bahkan, pernyataan Pak Jokowi tadi kalah bernyali dibanding Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi yang bilang Indonesia gak akan gentar ngadepin teror Israel.

Bu Retno pun dikabarkan gercep tuh langsung koordinasi mengecek kondisi prajurit TNI kita yang terluka dan sat set juga mengutuk dan mengupayakan protes diplomatik atas serangan Israel tersebut. Secara teknis pernyataan Pak Jokowi gak tepat, karena markas pasukan penjaga perdamaian PBB yang diisi prajurit TNI di Naqoura, Lebanon dan kena serangan Israel kemaren, adalah area terlarang buat diserang sama pihak manapun. Secara etis, pernyataan Pak Jokowi juga gak menunjukkan kepekaan dan penghormatan atas kondisi yang menimpa prajurit TNI, terutama sebagai seorang Panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Tapi secara realita nih, walaupun keliatan kurang mencerminkan kepekaan dan intelektualitas pemimpin sebuah negara, pernyataan Pak Jokowi itu justru menggambarkan situasi sesungguhnya. Dengan tanpa membenarkan serangan membabi buta Israel dan juga bukan untuk membenarkan pernyataannya Pak Jokowi.

Prabowo Subianto hampir dipastikan akan menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Kira-kira akan seperti apa gaya politik luar negerinya? 

PinterPolitik.com 

Prabowo Subianto hampir dipastikan akan menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Kendati belum dilantik sebagai presiden, banyak orang yang sudah mencoba memprediksi akan seperti apa gaya politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut. 

“Tujuan utama nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia,” ucap Prabowo saat menyampaikan pembuka ketika pergelaran Debat ke-3 Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) silam. 

“Kekuatan nasional itu harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas,” lanjut Prabowo. 

Kalimat-kalimat di atas mungkin mampu menjadi “trailer” dari pandangan umum orang-orang tentang pandangan politik luar negeri Prabowo. Karena latar belakangnya sebagai komandan militer, ditambah pernyataan-pernyataannya yang tidak jarang bersifat nasionalistik dan realis, banyak yang memprediksi bahwa gaya diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan jauh lebih aktif dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kalau di era Jokowi politik luar negeri Indonesia begitu difokuskan kepada hubungan ekonomi dan perdagangan melalui multilateralisme, di era Prabowo nanti banyak yang memprediksi Indonesia justru akan lebih aktif merespons isu-isu geopolitik global. Kalau mengutip perkataan Indonesianis Ben Bland, Prabowo akan lebih antusias dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang relevan dalam persoalan politik internasional. 

Namun, tentu prediksi-prediksi ini hanya prediksi abstrak sementara yang belum bisa secara rinci menggambarkan tentang gaya diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.  

Lantas, bagaimana sesungguhnya politik luar negeri Indonesia nanti setelah Prabowo resmi menjadi presiden? 

Prabowo dan Diplomat Maverick

Dalam mengkaji gaya diplomasi dan politik luar negeri sebuah negara, idiosinkrasi kerap menjadi faktor yang sangat penting untuk memprediksi akan seperti apa sebuah negara dalam merespons isu-isu internasional di sekitarnya.  

Untuk yang belum familiar, idiosinkrasi adalah sebuah pola politik di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat sebuah negara begitu ditentukan oleh pandangan atau sifat pribadi pemimpinnya. 

Untuk mengetahui idiosinkrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, kita terlebih dahulu perlu mengidentifikasi kira-kira tipe diplomat seperti apa seorang Prabowo Subianto. Dalam tulisannya Diplomatic Leadership in Times of International Crisis, Cornelius Bjola menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis diplomat, yaitu diplomat maverick, diplomat kongregator, dan diplomat pragmatis. 

Diplomat maverick adalah pemimpin yang memiliki ambisi yang besar dan selalu memiliki tujuan untuk meningkatkan citra negaranya. Diplomat kongregator adalah mereka yang berusaha untuk membangun konsensus dan meredakan perbedaan. Sedangkan diplomat pragmatis adalah mereka yang fokus pada hubungan saling menguntungkan. 

Sebagaimana dibahas dalam artikel PinterPolitik dengan judul “Prabowo Adalah ‘Maverick’ Sesungguhnya?“, Prabowo tampaknya dapat dikategorikan sebagai diplomat maverick. Hal ini disebabkan oleh kecenderungannya untuk selalu menyuarakan ambisi mengenai kebesaran Indonesia dalam berbagai pidato. Diplomat maverick seperti ini dianggap lebih berani dalam mengambil langkah-langkah politik internasional untuk memperkuat posisi negaranya. 

Namun, persis seperti yang diungkapkan Joseph Rachman dalam tulisannya What Prabowo’s Victory Means For Indonesian Foreign Policy, sifat “membara” Prabowo dalam politik internasional ini juga akan membuatnya sebagai pemimpin yang akan sulit ditebak.  

Bagi dunia politik internasional, kemungkinan Prabowo sebagai presiden yang gerakan diplomatisnya sulit ditebak mungkin akan membuat banyak negara nantinya akan lebih aktif dan responsif terhadap Indonesia. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah sebuah “negara pasar” yang sangat menarik bagi banyak negara lain dan mereka kemungkinan akan perlu lakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dari era Jokowi demi memastikan Indonesia tetap menjadi negara pasarnya. 

Namun, hal-hal ini lantas memantik sebuah pertanyaan lanjutan, yakni, bagaimana kira-kira dampak gaya maverick diplomat Prabowo akan berdampak kepada prospek Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional itu sendiri? 

Prabowo Akan Hindari Multilateralisme? 

Menariknya, seorang diplomat yang memiliki sifat maverick seperti Prabowo akan cenderung melihat organisasi dan forum internasional sebagai sesuatu yang bisa menghambat progres diplomasi, karena ketika suatu keputusan internasional dibahas secara multilateralisme, ada kemungkinan besar keputusan tersebut akan melalui proses yang begitu lama dan melelahkan karena membutuhkan konsensus dari negara-negara yang terlibat. 

Melihat potensi Prabowo sebagai diplomat maverick sekaligus sifatnya sebagai seorang politisi yang cenderung lebih percaya kepada pandangan realisme dalam politik internasional, besar kemungkinannya Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan lebih mengutamakan bilateralisme ketimbang multilateralisme, karena dengan demikian Prabowo lebih mampu menyelesaikan suatu permasalahan internasional dengan lebih cepat. 

Sebagai akibatnya, ada kemungkinan Indonesia justru tidak akan terlalu aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN). Namun, itu bukan berarti Indonesia akan bersifat pasif, sebaliknya, Indonesia di bawah Prabowo mungkin akan lebih banyak bermanuver secara langsung dengan negara yang memikat perhatian Prabowo secara bilateral. 

Dalam aspek tertentu, jika mampu dijalankan secara baik, hal ini dapat membuat citra yang sangat positif bagi Indonesia karena birokrasi multilateralisme tidak akan menjadi penghalang untuk Prabowo agar bisa berbuat lebih banyak terhadap komunitas internasional. Sebagai contoh, Prabowo bisa dengan lebih leluasa memberikan bantuan kepada suatu negara yang dilanda konflik tanpa mengundang cibiran negara-negara lain, misalnya. 

Namun, pada akhirnya tentu ini semua hanya prediksi belaka. Yang jelas, Indonesia di bawah Prabowo hampir bisa dipastikan akan memiliki gaya diplomasi yang sangat berbeda dari era Jokowi dan hal tersebut sangat menarik untuk kita perhatikan. (D74)

Prabowo Subianto digadangkan akan membawa gaya diplomasi yang cukup berbeda dengan apa yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jika Prabowo benar-benar ingin membuat Indonesia lebih berpengaruh di dunia internasional, mungkin ada baiknya kita berkaca dan belajar dari pencapaian diplomasi Qatar. 

PinterPolitik.com 

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), perolehan suara sementara sudah hampir bisa memastikan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memenangkan kontestasi demokrasi tahun ini. 

Berbarengan dengan itu, banyak dari publik pun bertanya-tanya dan berspekulasi tentang akan seperti apa gaya diplomasi dan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.  

Pandangan dari Indonesianis sekaligus Direktur Program Asia Pasifik Chatham House, Ben Bland, misalnya, memprediksi diplomasi Indonesia akan lebih ‘aktif’ di forum internasional. Menurutnya juga, Prabowo akan laksanakan diplomasi “bebas aktif” yang berbeda dari semasa kepemimpinan Jokowi. 

Tidak heran, semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo memang diketahui beberapa kali menjadi diplomat utama dalam beberapa kesepakatan luar negeri penting, contohnya seperti pembelian pesawat jet Rafale, dan upaya mendapatkan vaksin Covid-19 ketika masa pandemi silam. 

Karena itu, tidak sedikit orang yang berharap bahwa Prabowo akan membawa semacam penyegaran terhadap diplomasi bebas aktif Indonesia, mereka berharap Indonesia akan memiliki pengaruh internasional yang lebih besar di bawah pemerintahannya. 

Namun, suatu impian politik tentu tidak bisa muncul hanya dengan harapan belaka. Meskipun Prabowo tidak dipungkiri merupakan diplomat yang baik, sepertinya, ada beberapa hal yang perlu dipelajari dan dipersiapkan jika Indonesia ke depannya ingin memiliki politik luar negeri yang lebih aktif dan lebih impactful. 

Salah satunya adalah dengan belajar dari gaya diplomasi salah satu negara terkuat di Timur Tengah, yakni Qatar. 

Qatar Seharusnya adalah Indonesia 

Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Qatar? Mengapa kita tidak belajar diplomasi dari negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS), atau Tiongkok? Well, ada beberapa poin yang jadi alasan kuatnya. 

Pertama, perlu dipahami bersama bahwa tingkatan kekuatan diplomasi yang dimiliki Tiongkok ataupun AS berada di tahapan yang mungkin tidak akan dicapai tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia. Kesuksesan mereka menjadi pemain inti politik internasional adalah ‘hasil panen’ dari ratusan tahun peradaban yang telah melalui banyak trial and error. Sehingga, kita perlu cari role model diplomasi yang lebih sepadan dengan negara seperti Indonesia. 

Kedua, Qatar bisa menjadi role model gaya diplomasi Indonesia yang tepat karena ia sesungguhnya adalah manifestasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang seharusnya bisa dijalankan indonesia sejak beberapa dekade silam. Ya, untuk yang belum familiar dengan Qatar, negara yang ukurannya tidak jauh beda dengan Singapura itu kini kerap dijuluki sebagai negara negosiator/mediator terbaik di dunia. 

Qatar adalah satu-satunya negara yang terus menjadi pemeran utama dalam proses negosiasi konflik-konflik besar terkini, seperti Perang Rusia-Ukraina dan krisis antara Palestina dan Israel. Tidak main-main, Qatar bahkan jadi yang paling bertanggung jawab atas berhasilnya beberapa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina beberapa waktu terakhir. 

Lantas, mengapa Qatar bisa begitu sukses? 

Gina Granado dalam tulisannya A Case Study of How Qatar Used Power Well, menyimpulkan setidaknya dua alasan. Pertama, Qatar rela menjadikan negaranya sebagai melting pot atau tempat berpadunya kekuatan-kekuatan besar dunia. Pada awalnya, Qatar lebih dulu ‘mesra’ dengan AS, dimulai dari awal hubungan pada tahun 1972, Qatar bahkan membolehkan Negeri Paman Sam mendirikan pangkalan militer di wilayahnya.  

Namun, Qatar tidak menjadikan kedekatannya dengan AS sebagai alat untuk menakut-nakuti kekuatan dunia lain. Sebaliknya, Qatar malah menjadikan dirinya sebagai jembatan diplomasi bagi negara-negara lain yang berseberangan dengan AS agar bisa dipertemukan dengan ‘musuhnya’ itu. 

Menariknya, beberapa catatan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Qatar bahkan menyebutkan pemerintah rela mereka membayar semua keperluan diplomasi yang dibutuhkan agar bisa menjadi mediator dari negosiasi dua negara yang ‘bermusuhan’, seperti AS dan Rusia. 

Secara singkat, mungkin kita bisa menyebut Qatar sebagai negara ‘broker diplomasi’ yang sukses. 

Kedua, Granado juga mencatat bahwa kesuksesan kekuatan diplomasi Qatar didukung oleh ambisi mereka untuk menjadikan citra mediator internasional sebagai nation branding atau pembangunan ciri khas negara.  

Hal ini menjadi salah satu alasan terselubung di balik ambisi Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Selain memiliki tujuan ekonomi, jalan panjang Qatar sehingga berhasil melobi semua negara FIFA untuk memberikannya kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia, juga ternyata memiliki tujuan diplomasi, yaitu untuk menjadikan pergelaran olahraga terbesar dunia tersebut sebagai bukti bahwa Qatar bisa menggelar acara yang damai di tengah kondisi dunia yang sedang tegang akibat perang. 

Hal-hal ini tentu bisa jadi pelajaran besar bagi Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Prabowo yang banyak diharapkan akan memberikan pencerahan baru bagi diplomasi Indonesia. Lantas, bagaimana Indonesia bisa meniru Qatar? 

Permasalahannya Hanya Political Will?

Cukup membuat iri sebetulnya jika kita membandingkan kekuatan diplomasi Qatar dengan sejarah Indonesia, karena sejatinya sejak awal negara kita didirikan, para pendiri bangsa sudah berniat menjadikan negara kita sebagai negara yang bisa turut aktif dalam politik internasional sembari memiliki posisi yang tidak memihak ke mana-mana. 

Namun, dengan berdirinya pemerintahan baru pada 20 Oktober nanti, Indonesia bisa saja memiliki peluang baru untuk menjadikan dirinya sebagai pemain politik internasional yang handal seperti Qatar. Hal ini karena Indonesia memiliki setidaknya dua modal besar yang bisa dilakukan Prabowo nantinya. 

Pertama, perkuat peran Indonesia sebagai tempat transit perdagangan internasional. Indonesia sejujurnya adalah salah satu negara yang punya kendali besar atas salah satu jalur perdagangan internasional yang paling penting, yaitu Selat Malaka. Akan tetapi, selama ini, hanya Singapura yang sukses menjadikan negaranya sebagai pusat transit perdagangan dunia di Selat Malaka, sementara, Indonesia masih tertinggal jauh.  

Hal ini utamanya karena pembangunan infrastruktur di wilayah Batam dan sekitarnya masih sangat tertinggal dibandingkan apa yang disediakan di Singapura. Pembangunan infrastruktur yang lebih terfokus sekaligus penguatan regulasi seputar jalur perdagangan internasional tentunya bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan Prabowo. 

Kedua, perkuat citra sebagai perantara diplomasi. Belajar dari Qatar, jika kita ingin lebih dipandang dalam politik internasional, maka kita pun perlu aktif dan reaktif terhadap isu-isu internasional. Tentu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia pada 2022 silam adalah hal yang bagus, namun sayangnya proses followup terkait hal itu kurang terlihat dilakukan secara optimal. 

Jika Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya bisa lebih berani menjadi aktor yang terlibat dalam proses perdamaian dunia, tentunya tidak akan lama Indonesia pun bisa memiliki branding negara sebagai mediator perdamaian, seperti Qatar. 

Well, pada akhirnya semua ini tentu hanya perandaian semata, akan tetapi, besar harapannya kepemimpinan Prabowo nanti bisa memberikan gaya diplomasi yang baru bagi Indonesia agar negara kita bisa memiliki kekuatan diplomasi yang lebih besar ke depannya. Karena dengan kekuatan diplomasi yang tinggi, tentu kita juga akan memperoleh keuntungan bisnis yang besar. (D74) 

Hmm, baru nyadar ternyata memang Dubes perempuan Indonesia tuh sedikit, ya.

Dosen Hubungan Internasional Binus University, Ella S. Prihatini dan Peneliti BRIN, Athiqah Nur Alami menyoroti minimnya keterwakilan perempuan dana politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.

PinterPolitik.com

Dunia sepak bola berduka atas tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang yang telah menewaskan 131 korban. Tragedi ini dipicu oleh penggunaan gas air mata yang sesungguhnya telah dilarang oleh Federation International de Football Association (FIFA) untuk menertibkan kekacauan di ajang sepak bola.

Pasca tragedi, Indonesia lantas harus bersiap menanggung apapun sanksi yang mungkin diberikan FIFA. Seakan menghadapi trigger atas pengenaan sanksi sebesar Rp 427,6 juta dari FIFA tahun 2018 lalu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan langsung melakukan pendekatan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino secara terpisah.

Presiden FIFA kemudian memberi tanggapan belasungkawa mendalam terhadap tragedi Kanjuruhan tanpa menyindir sanksi sama sekali. Presiden FIFA bahkan menyatakan organisasinya siap membantu sepak bola Indonesia untuk memperbaiki tata kelolanya.

Setelah melewati berbagai upaya komunikasi, baru-baru ini Presiden Jokowi membacakan surat pernyataan dari FIFA yang menyatakan Indonesia tidak akan dikenakan sanksi apapun, melainkan membentuk tim transformasi sepak bola. Bahkan, FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses transformasi tersebut.

Hal ini tentunya membuat Indonesia bernapas lega dimana sebelumnya negara +62 terancam tidak dapat mengikuti Piala Asia 2023 serta Piala Asia U-23 2023. Indonesia bahkan terancam tidak dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan karena dianggap tidak dapat mengontrol pertandingan dengan baik.

Lantas, mengapa Indonesia dapat menghindari ancaman sanksi tersebut?

Gunakan Diplomasi Kemanusiaan?

Upaya penguatan hubungan antara pihak Indonesia dengan FIFA termasuk dalam kategori proses diplomasi. Presiden Jokowi dan PSSI merupakan tokoh yang berperan sebagai “diplomat” negara, sedangkan FIFA dianggap sebagai organisasi internasional.

Menurut Ian Brownlie dalam bukunya yang berjudul Principles of Public International Law, diplomasi terdiri dari segala cara di mana negara-negara membangun atau memelihara hubungan timbal balik. Mereka berkomunikasi satu sama lain atau melakukan transaksi politik maupun hukum terhadap kasus tertentu melalui institusi resmi negara.

Salah satu kasus yang dapat dibahas dalam sebuah proses diplomasi yaitu terkait hak asasi manusia. Diplomasi yang memperjuangkan isu ini dinamakan dengan diplomasi kemanusiaan.

Diplomasi kemanusiaan dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar, negosiasi, maupun advokasi yang bersangkutan dengan promosi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) internasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pada umumnya diplomasi kemanusiaan dilakukan melalui beberapa track antara lain track 1 dan 2 dalam teori multi track diplomacy. Diplomasi yang melibatkan pejabat negara dan organisasi internasional melalui saluran dan alat tradisional merupakan ruang lingkup track 1. Sedangkan, diplomasi yang melibatkan aktor Non-Governmental Organization (NGO) dan individu terkemuka merupakan ruang lingkup track 2.

Pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tampaknya merujuk pada track 1. Di samping itu, diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh PSSI merujuk pada track 2.

Sebelum memberikan pernyataan terkait ketiadaan sanksi, FIFA memang tidak menyinggung hal yang berkaitan dengan sanksi, namun lebih kepada ucapan belasungkawa dan siap beri bantuan maupun bimbingan kepada sepak bola Indonesia.

Sebagai cabang olahraga yang kerap kali suporternya melakukan kekerasan maupun melanggar aturan hukum dan tidak terlepas dari sikap fanatik, agaknya FIFA manfaatkan tragedi Kanjuruhan untuk membenahi sepak bola Indonesia.

Tragedi Kanjuruhan dapat memantik perilaku kekerasan lainnya akibat suporter bola. Di samping itu, Indonesia tampaknya memanfaatkan ini untuk menghindari sanksi dari FIFA dan menjalani kerja sama membangun antar keduanya.

Lalu, seperti apa sebenarnya posisi FIFA dalam tragedi ini? Adakah tendensi yang bersifat politis di dalamnya?

FIFA Punya Pengaruh Kuat?

Di samping kepentingan nasional terkait kemajuan sepak bola Indonesia, tampaknya kepentingan juga datang dari segi bisnis. Dengan cakupan internasional, FIFA tentunya dapat meningkatkan pendapatan bagi negara.

Publikasi dengan judul The Political Economy of Football: Democracy, Income Inequality, and Men’s National Football Team Performance yang ditulis oleh Kin-Man Wan, Ka-U Ng, dan Thung-Hong Lin menyebutkan bahwa “club goods”, permintaan, serta penawaran dalam industri sepak bola dipengaruhi oleh collective actions dari para investor, pemain, dan juga para penikmatnya.

Struktur ekonomi politik yang baik dapat berpengaruh positif kepada para investor dalam megambil collective actions, meningkatkan kesempatan kerja bagi para pemain, dan memberikan pertandingan-pertandingan yang menarik bagi para penonton sepak bola.

Pemerintahan yang demokratis akan berpengaruh terhadap pencapaian sepak bola di negara tersebut. Penelitian dari publikasi tersebut mengemukakan bahwa klub sepak bola membutuhkan investor, pemain, dan penggemar yang dapat menekan pengeluaran dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan penelitian tersebut pula, pemerintah kiranya memang perlu campur tangan FIFA sebagai lembaga internasional untuk meningkatkan investasi jikalau Indonesia terpilih menjadi tuan rumah.

Hal itu tidak mengherankan karena selaras dengan lima poin kesepakatan FIFA kepada Indonesia dimana salah satunya memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.

Adapun, kesepakatan juga turut melibatkan suporter guna menyaring aspirasi serta komitmen bersama.

Dengan demikian, pola interaksi tersebut menunjukkan Indonesia kiranya harus terus memperbaiki hubungan dengan FIFA atas adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kuat.

Kemudian, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan Indonesia untuk mempertahankan predikatnya sebagai tuan rumah di Piala Dunia U-20 mendatang?

Upaya “Perbaiki Muka”?

Indonesia sebagai negara yang menyandang status sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 tampaknya merasa perlu melakukan upaya “perbaiki muka”. Meskipun demikian, Tragedi Kanjuruhan memang merupakan kelalaian Indonesia.

Agaknya tidak mengherankan jika Indonesia terlihat ketar-ketir saat melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA. Erick Thohir yang memiliki latar belakang bisnis sekaligus menjadi salah satu suporter bola dunia bahkan turut melakukan pendekatan hingga akhirnya Indonesia terbebas dari sanksi.

Upaya Erick Thohir melalui lima poin kesepakatan antara FIFA dan Indonesia pun bisa jadi merupakan upaya “perbaiki muka”. Kesepakatan itu mengarahkan sepak bola Indonesia untuk memperbaiki tata kelolanya dan menekankan pentingnya keamanan.

Satu poin penting yang menjadi perhatian sebenarnya terletak pada standar protokol dan prosedur keamanan. Jika ditinjau lebih dalam, sudah saatnya pula kiranya Polri untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dalam mempertanggungjawabkan tindakannya.

Bagaimana pun, sebuah kebijakan yang dirancang sebaik apapun memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal ini akan berhubungan dengan birokrasi. Dengan demikian, terlihat adanya urgensi dalam melakukan reformasi bagi Polri jika memang ingin belajar dari Tragedi Kanjuruhan.

Pada akhirnya, tragedi Kanjuruhan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi negara, masyarakat, maupun FIFA itu sendiri. Bagaimana pun FIFA memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia sehingga pemerintah tampak melakukan upaya diplomasi kemanusiaan untuk menghindari sanksi.

Kesepakatan FIFA dengan Indonesia tanpa pemberian sanksi sebaiknya dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Di saat yang sama, Polri juga sudah seharusnya melakukan reformasi untuk dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat sebaik mungkin.

Hal ini ditujukan agar tidak ada lagi tragedi serupa di Indonesia, khususnya ketika negara ini menjadi tuan rumah bagi perhelatan Piala Dunia U-20 2023. (Z81)