JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

PinterPolitik.com

“The neutral’s influence depends on its ability to pool information, to invent new options, and to reconfigure the disputants’ interaction.” – Thomas Princen, Intermediaries in International Conflict (1992)

Cupin menyeruput kopi hitamnya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menyala terang di atas meja kedai. Matanya tertuju pada sebuah tajuk berita tentang memanasnya kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai ragam reaksi. Cupin membaca dengan saksama rentetan komentar dari tokoh-tokoh senior diplomasi Indonesia di berbagai portal berita.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangan yang sangat pesimistis terhadap manuver diplomatik tersebut. Baginya, ketidaksetaraan kekuatan antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat upaya perdamaian ini nyaris mustahil untuk diwujudkan.

Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyuarakan keraguan yang beresonansi serupa. Ia menilai niat baik tersebut sebagai sebuah ambisi diplomasi yang sangat tidak realistis di tengah krisis eksistensial.

Cupin menghela napas panjang melihat bagaimana kedua tokoh kawakan tersebut kompak meragukan kapasitas geopolitik Jakarta. Dalam benak Cupin, keraguan yang dilontarkan ini sangat masuk akal jika diukur menggunakan metrik kacamata konvensional.

Amerika Serikat adalah raksasa hegemonik dengan proyeksi armada militer terkuat di muka bumi saat ini. Sementara itu, Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dan sedang memobilisasi negara dalam mode perang total.

Mencoba melerai dua entitas raksasa yang sedang saling mengunci target rudal balistik memang terdengar seperti misi bunuh diri diplomatik. Apalagi, Indonesia tidak memiliki armada tempur atau instrumen sanksi ekonomi yang bisa menekan Washington maupun Teheran.

JK dan Dino pada dasarnya sedang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bermimpi terlalu tinggi di panggung global. Keduanya seolah ingin memberikan pengereman pragmatis agar Jakarta tidak mempermalukan dirinya sendiri di tengah pusaran konflik adidaya.

Bagi para kritikus ini, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika kebangsaan. Menengahi konflik yang melibatkan hegemon global menuntut ketersediaan daya ungkit material yang bisa digunakan sebagai alat tawar.

Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merenungkan pola pikir struktural yang dianut oleh para politisi senior tersebut. Ia merasa ada sebuah fondasi teoretis yang mengakar begitu presisi di balik rentetan keraguan itu.

Pandangan pesimistis ini tentu tidak muncul dari ruang hampa tanpa landasan akademik Hubungan Internasional yang jelas. Namun, apakah kacamata pesimisme ini adalah satu-satunya cara valid untuk membaca peta resolusi konflik global saat ini? Apakah JK dan Dino Patti Djalal benar-benar akurat dalam menerka batasan peluang diplomasi Indonesia di Timur Tengah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Logika Realisme?

Cupin teringat kembali pada masa-masa diskusinya saat membedah buku-buku tebal arsitektur global di perpustakaan. Keraguan yang dilontarkan oleh JK dan Dino sejatinya berakar sangat pekat pada tradisi pemikiran Realisme.

Dalam paradigma yang dingin ini, tata dunia dilihat sebagai sebuah arena anarki tanpa ada otoritas sentral yang mengatur perilaku aktor. Oleh karena itu, paritas atau kesetaraan kekuatan militer dan ekonomi menjadi mata uang tunggal yang paling menentukan arah sejarah.

Negara-negara hanya akan patuh pada sebuah kesepakatan jika ada ancaman kekuatan yang lebih masif yang memaksa mereka tunduk. Logika mekanis ini dijelaskan secara brilian oleh Hans Morgenthau dalam mahakaryanya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional, seperti semua ranah interaksi politik lainnya, adalah sebuah perjuangan tiada akhir untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa adanya daya ungkit kekuasaan struktural tersebut, niat tulus seorang pihak ketiga tidak akan memiliki bobot di meja perundingan.

Dalam narasi sejarah diplomasi global, ketimpangan kekuatan selalu mendikte jalannya sebuah perjanjian antar-negara tanpa kenal ampun. Pihak yang lemah pada akhirnya hanya memiliki satu pilihan, yakni menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak yang jauh lebih kuat.

Cupin mengingat kembali bagaimana Perjanjian Nanking pada tahun 1842 menjadi contoh sempurna dari brutalnya mekanisme realisme ini. Kerajaan Inggris yang memenangkan Perang Candu Pertama memaksa Kekaisaran Qing Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang sangat meruntuhkan kedaulatan mereka.

Inggris menggunakan armada lautnya yang superior untuk memaksa Tiongkok menyerahkan wilayah Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Tiongkok yang saat itu tidak memiliki kekuatan militer penyeimbang sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau bernegosiasi secara setara.

Inilah mengapa JK secara pragmatis mempertanyakan posisi tawar fundamental Indonesia saat berhadapan dengan superioritas Amerika Serikat. Jika sebuah negara tidak bisa memberikan insentif geopolitik atau ancaman sanksi, maka suaranya hanya akan menjadi angin lalu.

Amerika Serikat tentu tidak akan mau didikte oleh negara yang secara ekonomi masih sangat terintegrasi dengan sistem yang diciptakannya. Teheran pun diprediksi hanya akan mendengarkan pihak yang bisa menggaransi keselamatan rezim mereka dari ancaman invasi sekutu Barat.

Realitas pahit determinisme material inilah yang membuat diplomasi seringkali terasa seperti panggung tertutup bagi negara-negara adidaya semata. Namun, apakah mediasi sebuah konflik bersenjata selalu mensyaratkan otot militer yang lebih besar dari aktor yang sedang bertikai? Lantas, bagaimana sejarah mencatat anomali keberhasilan negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul sebagai juru damai yang sangat dihormati?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguak Weak Mediator Paradox

Cupin tersenyum tipis saat menyadari bahwa kacamata Realisme ternyata memiliki titik buta yang cukup fatal dalam membedah anatomi mediasi. Menjadi seorang juru penengah konflik sejatinya membutuhkan seperangkat instrumen psikologis yang sama sekali berbeda dari hitung-hitungan amunisi peperangan.

Dalam studi diplomasi modern, paritas kekuatan justru sering kali menjelma menjadi hambatan besar bagi sebuah negara untuk menjadi mediator yang dipercaya. Sebuah negara adidaya sering dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau intensi hegemonik saat mencoba menengahi sebuah krisis regional.

Di sinilah konsep Weak Mediator Paradox Theory atau Teori Paradoks Mediator Lemah mengambil alih panggung analisis utama. Teori ini diuraikan dengan sangat gamblang dan komprehensif oleh Thomas Princen dalam bukunya yang berjudul Intermediaries in International Conflict.

Princen membongkar asumsi lama dengan menyatakan bahwa mediator yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar justru mengantongi keunggulan komparatif. Mereka dianggap sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengancam atau memaksakan kehendak, sehingga kehadirannya jauh lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.

Negara penengah ini murni bertindak sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hegemon mandor yang membawa cambuk hukuman di balik punggungnya. Kelemahan material mereka secara paradoksal berubah menjadi kekuatan moral yang sanggup menciptakan ruang negosiasi aman dan bebas dari paranoia.

Cupin langsung memikirkan peran historis monumental Norwegia dalam merajut Kesepakatan Oslo yang legendaris pada tahun 1993. Norwegia bukanlah sebuah kekuatan militer global, apalagi negara adidaya yang memiliki gugus tugas kapal induk di perairan Timur Tengah.

Namun, kelemahan struktural Norwegia itulah yang membuat faksi Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersedia duduk bersama dalam satu ruangan rahasia. Norwegia berhasil menyediakan saluran diplomasi pintu belakang yang sangat hening tanpa membawa beban kepentingan geopolitik dari negara-negara besar.

Keberhasilan luar biasa Norwegia membuktikan bahwa akseptabilitas dan posisi non-blok jauh lebih krusial bagi seorang juru damai ketimbang kepemilikan hulu ledak nuklir. Dalam konteks krisis eskalatif AS-Iran saat ini, profil diplomatik Indonesia memiliki kemiripan yang sangat identik dengan posisi historis Norwegia.

Status Indonesia sebagai negara non-blok dan episentrum populasi Muslim moderat memberikan modal kepercayaan kultural yang sangat tebal di mata Teheran. Di saat yang bersamaan, kemitraan strategis yang telah terjalin lama membuat utusan Jakarta akan selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Washington.

Prabowo tidak sedang terbang ke Timur Tengah untuk menekan Amerika Serikat atau memaksa Iran untuk menyerah tanpa syarat di meja perundingan. Kehadiran Indonesia adalah murni untuk menawarkan jalur keluar darurat agar eskalasi militer buta ini tidak berujung pada kehancuran masif fondasi ekonomi global.

Pada akhirnya, wacana diplomasi internasional selalu menyajikan benturan abadi antara realitas kekuasaan yang keras dan seni kemungkinan yang sangat lentur. Menilai efektivitas langkah perdamaian murni dari kalkulator kapabilitas militer mungkin akan selalu memproduksi proyeksi yang pesimistis, namun sejarah peradaban telah membuktikan bahwa jembatan perdamaian sering kali dibangun oleh mereka yang hanya berbekal keberanian untuk merangkul pihak-pihak yang saling membenci. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dalam politik, kapasitas personal tak selalu berbanding lurus dengan takdir. Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD masih menyimpan potensi meski tersandung awal. Sebaliknya, Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak terjebak kabut strategis. Membuktikan bahwa politik adalah labirin yang rumit, bukan jalan lurus.

PinterPolitik.com

Dalam kajian klasik Maurice Duverger tentang partai politik, arena politik dipahami sebagai sistem saringan (filtering system) yang membentuk siapa yang dapat bertahan di puncak.

Politik modern bukanlah jalan lurus, melainkan labirin yang penuh tikungan, pintu sempit, dan jebakan struktural. Indonesia pascareformasi memperlihatkan pola serupa. Struktur kekuasaan partai politik bukan hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi elite.

Fenomena ini melahirkan paradoks. Banyak tokoh dengan modal sosial, intelektual, bahkan popularitas tinggi, justru tersendat di tengah jalan.

Mereka tidak otomatis mendapatkan tiket menuju puncak kekuasaan hanya karena kapasitas atau reputasi. Seperti dikatakan Gaetano Mosca, “kelas politik” memiliki pola eksklusif di mana hanya sedikit orang yang betul-betul bisa masuk ke inti, sementara sisanya tetap berada di orbit luar.

Kisah sejumlah tokoh politik kontemporer Indonesia kiranya dapat dibaca melalui kerangka ini. Beberapa di antaranya kerap dilabeli unlucky politicians, bukan karena mereka tidak berprestasi, tetapi karena kombinasi pilihan kendaraan politik, struktur partai, dan timing yang kurang tepat.

Namun, “unlucky” di dunia politik sering kali hanyalah fase, bukan vonis final. Di antara nama-nama itu, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD bisa saja memiliki potensi kebangkitan, sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak menghadapi kebuntuan konseptual maupun strategis.

Labirin Sempit Kekuasaan?

Andika Perkasa masuk ke PDI Perjuangan pasca-masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia kalah di Pilgub Jawa Tengah 2024, namun kekalahan itu lebih mencerminkan dinamika internal partai dan kuatnya pengaruh trah Megawati dan para elite senior daripada ketiadaan kapasitas personal.

Secara teoretis, seorang kader baru memang harus menapaki jalur yang sudah terbentuk, terlebih di PDIP di mana loyalitas, pembuktian, hingga kesabaran menunggu momentum.

Di titik ini, Andika justru bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang PDIP. Sosoknya berkarakter disiplin, berjejaring luas, dan punya daya tarik lintas kelas sosial. Kekalahan awal bukan titik akhir, melainkan fase pembelajaran politik.

Di sudut berbeda, Sandiaga Uno menanggung risiko besar ketika meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan PPP. Keputusan itu terlihat seperti taruhan, dan pada 2024 partainya gagal menembus parlemen.

Namun, Sandiaga tetap punya nilai tambah saat dirinya adalah figur dengan kapasitas teknokrat sekaligus pengusaha, serta memiliki citra positif di sektor ekonomi.

Dalam kacamata teori kapital politik Pierre Bourdieu, Sandiaga masih menyimpan “modal simbolik” terutama di kalangan pemilih urban dan muslim kelas menengah—yang dapat diaktivasi kembali.

Kekalahan dan stagnasinya hari ini bisa menjadi katalis untuk transformasi politik di masa depan, apalagi bila ia mampu merumuskan kembali narasi kebangsaan yang segar.

Sementara itu, Ridwan Kamil menghadapi paradoks serupa. Keputusan bergabung dengan Partai Golkar dipandang sebagian pihak kurang “organik” dengan gaya politiknya yang cair, urban, dan kreatif. Terlebih dengan kekalahan di Pilgub Jakarta 2024.

Isu yang mengiringinya pun terkesan tidak berpihak kepadanya. Meski begitu, RK masih memiliki political branding yang unik, yakni sosok teknokrat-visioner dengan daya komunikasi publik yang tinggi.

Dalam perspektif “politik mediatik” (Manuel Castells), figur seperti Ridwan Kamil justru punya ruang untuk membentuk ulang relevansi politiknya melalui narasi inovasi, tata kota, dan generasi muda. Label unlucky baginya mungkin lebih berupa sementara—karena posisinya tetap krusial dalam peta politik menuju 2029.

Di sisi berbeda, Mahfud MD bernasib lebih baik pasca kabar direkrutnya mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu ke dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Keempat nama ini merepresentasikan tokoh-tokoh yang tersendat di jalan sempit menuju puncak, tetapi belum kehilangan arah. Mereka masih berada dalam orbit relevansi, menunggu momentum politik baru.

Lain Kesempatan?

Sebaliknya, terdapat pula figur-figur yang tampak menghadapi stagnasi strategis. Dino Patti Djalal, diplomat ulung yang eksis di era Presiden SBY, seolah kehilangan panggung besar setelah transisi kekuasaan.

Ia masih bersuara terkait isu politik luar negeri, namun dalam politik domestik, gaungnya nyaris tak terdengar.

Konsep issue ownership (Petrocik) relevan di sini untuk menginterpretasi bahwa Dino hanya menonjol pada ranah tertentu (diplomasi), tetapi isu itu tidak menjadi kunci dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia. Akibatnya, meski kapasitas intelektualnya cukup, ia tidak masuk dalam radar politik praktis.

Erick Thohir juga menghadapi dilema. Dari kursi Menteri BUMN yang prestisius, ia downgrade menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Ia tidak memilih berlabuh di partai politik, tetapi tetap menaruh ambisi politik. Sikap setengah-setengah ini memunculkan keraguan terhadap arah ideologi politik dan loyalitasnya.

Erick tampaknya “terjebak di luar pagar” kendati memiliki modal finansial dan jejaring bisnis, namun tidak memiliki rumah politik yang kokoh. Konsekuensinya, daya tawarnya dalam percaturan kekuasaan menjadi terbatas.

Serupa tapi tak sama, Anies Baswedan menempuh jalur serupa, ambisi yang kiranya besar tanpa kendaraan politik yang jelas. Ia menolak berafiliasi formal dengan partai, padahal modal politik elektoralnya cukup besar setelah Pilpres 2024.

Pilihan ini menimbulkan kesan inkonsistensi ideologis, seolah ia ingin memetik buah kekuasaan tanpa menanam akar struktural. Meski memiliki loyalis, tanpa mesin partai, karier politik Anies agaknya rentan rapuh, bergantung pada momentum sesaat.

Ketiganya, dalam kadar berbeda, memperlihatkan pola minor, yaitu kapasitas yang tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi daya tawar politik jangka panjang.

Bila Andika, Sandiaga, RK, dan Mahfud masih berada pada jalur “potensi terjaga”, Dino, Erick, dan Anies justru terjebak dalam kabut konseptual, antara reputasi masa lalu, posisi yang melemah, dan strategi yang setengah hati.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa small room on the top bukan mitos. Banyak politisi tersesat bukan karena salah langkah pribadi semata, melainkan karena labirin kekuasaan memang tidak lurus. Struktur partai, dinamika internal elite, serta timing politik sering kali lebih menentukan dibanding sekadar kapasitas personal.

Namun, dalam labirin itu, masih ada perbedaan antara mereka yang berputar mencari jalan keluar dan mereka yang diam di simpang buntu.

Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD adalah contoh politisi yang, meski tersandung, masih memiliki momentum untuk bangkit. Sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak mulai dan telah kehilangan sebagian besar traction politiknya.

Dengan demikian, “unlucky” dalam politik bukanlah vonis permanen, melainkan diagnosis sementara.

Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan logika partai, membaca arah zaman, dan membangun konsistensi ideologis akan menemukan pintu keluar dari labirin. Sisanya akan tetap menjadi catatan pinggiran dalam sejarah panjang demokrasi Indonesia. (J61)

PinterPolitik.com

Belakangan ini, di dunia sedang digaungkan sebuah istilah bernama hot peace untuk menggambarkan kondisi global selama beberapa waktu terakhir. Ada sebuah buku misalnya yang menyebutkan hal tersebut yaitu From Cold War to Hot Peace: An American Ambassador in Putin’s Russia yang ditulis oleh Michael McFaul.

Kata-kata hot peace kemudian masuk ke dalam tajuk acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2019, di Jakarta, Sabtu (30/11/2019). Gelaran tersebut tahun ini mengangkat tema “Cooling Off The Hot Peace: Strategic Opportunities and Economic Remedies for a Distressful World”.

Memangnya hot peace sendiri itu apa? Bagaimana bisa ada peace atau perdamaian yang hot atau panas? Apakah ada hubungannya dengan lagu milik Ajie Bandy berjudul Damai Tapi Gersang? Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang jadi penyelenggara acara ini, Dino Patti Djalal punya jawabannya.

“Hot peace itu adalah situasi damai, tapi damainya itu gak enak dalam arti damainya itu diwarnai oleh rivalitas, persaingan yang tidak sehat, rendahnya rasa percaya, curigaan yang luar biasa, dan lain sebagainya,” kata Pak Dino.

Kalau kata Pak Dino, sekarang ini dunia tengah mengalami hot peace antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Eropa. Jadi, sekarang ini dunia tidak lagi menghadapi perang dingin, tetapi sedang dilanda oleh hot peace. 

Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Pak Dino persaingan jadi alasan dari fenomena tersebut. “Karena persaingan dan ketegangan yang sangat tinggi,” begitu kata Duta Besar Indonesia untuk AS 2010-2013 tersebut.

Lebih jauh, fenomena ini sendiri sepertinya sudah mulai disadari oleh banyak orang yang mengamati isu-isu global. Kalau menurut Pak Dino, adalah suatu hal yang baik masyarakat sudah mulai mengetahui jargon tersebut.

Merujuk pada hal tersebut, seorang peserta konferensi, Abizar Dalimunthe, tampak sudah sadar dan memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hal itu. “Pemuda ini kan punya jaringan yang luas, kayak sosial media, milenial gitu kan, jadi mereka bisa mengajak teman-teman untuk ikut serta cool down hot peace-nya,” begitu menurut Abizar.

Di luar itu, CIFP 2019 sendiri adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh FPCI. Acara ini mengundang sejumlah pembicara mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Tidak hanya dari kalangan pejabat publik, sejumlah figur publik juga turut jadi pembicara di konferensi tersebut. Nama-nama seperti aktris Tara Basro, Alyssa Soebandono, hingga aktris dan model Kelly Tandiono juga berkesempatan memaparkan pandangan mereka. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etiap orang tentu terlahir membawa identitasnya masing-masing, begitulah menurut Ahli Psikososial Jerman, Erik Erikson. Bahkan ketika seseorang itu tinggal di luar dari tanah kelahirannya, identitas tanah airnya tidak akan lepas dari jati diri orang tersebut. Orang-orang yang tinggal di luar tanah kelahirannya ini, kemudian dikenal sebagai Diaspora. Begitu juga para perantau dari Indonesia di luar negeri, mereka pun menamakan diri mereka sebagai Diaspora Indonesia.

Senin (21/8) lalu, organisasi Diaspora Indonesia yang dinamakan Indonesia Diaspora Network (IDN) mengadakan Congress of Indonesia Diaspora (CID) yang keempat. Saat pidato pembukaan kongres, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kalau Diaspora memiliki potensi besar yang dibutuhkan bangsa, misalnya dengan sumbangsih ide, pemikiran, dan pengetahuan bagi perkembangan negara berdasarkan pengalaman mereka tinggal di negara lain.

JK juga mencontohkan, di dunia ini banyak negara yang tumbuh dari kontribusi diasporanya, salah satu yang berhasil adalah India. Selain memiliki jumlah diaspora terbesar di dunia, diaspora dari negara tersebut juga terbukti mampu memajukan negara asal mereka, baik melalui teknologi, ide, maupun modal. Sehingga, JK berharap IDN yang berdiri sejak 2012 ini juga mampu memberikan kontribusi yang sama bagi kemajuan ibu pertiwi.

Pembelajaran dari Diaspora India

“Diaspora India merupakan situasi yang indah untuk dituang ke dalam cerita, dan saya beruntung menjadi bagian di dalamnya.” ~ Kiran Desai

Sebagai seorang India yang tinggal di Amerika Serikat (AS), novelis Kiran Desai mengaku memahami betul bagaimana kerja keras seorang perantau untuk dapat bertahan hidup di negara lain. Salah satu kisah perjuangan itu, ia tumpahkan dalam buku berjudul ‘The Inheritance of Lost’ atau buku terjemahan Bahasa Indonesianya menjadi ‘Senja di Himalaya’. Buku ini membuat namanya mendunia, karena mendapatkan penghargaan Man Booker Prize dan National Book Critics Circle Fiction Award pada 2006 lalu.

Sosok Biju dalam bukunya, menurut Kiran, merupakan potret perjuangan sebagian diaspora India di AS. Selain Inggris, AS memang merupakan negara impian bagi masyarakat India yang berharap mendapatkan penghidupan lebih baik. Walaupun pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan, seperti Biju yang harus bekerja sebagai buruh dengan perlakuan yang tidak lebih manusiawi dibanding di negaranya sendiri. Potret yang nyaris sama dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Di sisi lain, dari sekitar 2,8 juta warga India di AS, tak sedikit pula yang berhasil meraih impian mereka. Bahkan pada tahun 2007 saja, tercatat sekitar 109 ribu orang India memiliki perusahaan di AS dengan pendapatan melebihi 151 miliar dollar AS. Hasil studi Berkeley juga melaporkan bahwa 7 persen dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley dipimpin oleh CEO asal India. Dan yang lebih hebat lagi, sepertiga dari para insinyur di lembah hi-tech tersebut merupakan para profesional India.

Berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 2015, India memang merupakan negara dengan diaspora terbesar di dunia, yaitu mencapai 16 juta orang. Naik sekitar 6,7 juta orang dibandingkan tahun 1990. Kenaikan ini, menurut Thomas Friedman dalam bukunya “The World is Flat” merupakan kecenderungan terjadinya brain drain atau unsur-unsur terbaik dan tercerdas di India beremigrasi ke luar negeri untuk mencari peluang keuangan yang lebih baik.

Namun tudingan Friedman ini ternyata menjadi cambuk bagi Perdana Menteri India, Narendra Modi. Negeri berpenduduk terpadat kedua dunia ini, pada 2015 mulai mencontoh cara Tiongkok dalam memanfaatkan peran serta diaspora yang jumlahnya tak kalah besar dengan India. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang memudahkan diaspora di luar negeri agar mau kembali ke negara tirai bambu tersebut, demi menularkan pengetahuan mereka dan berinvestasi di dalam negeri.

Namun strategi Modi berbeda, karena ia tidak berupaya menarik pulang para diaspora India di luar negeri. Pemerintah India kala itu hanya mengeluarkan sebuah kartu diaspora yang mampu memberikan visa tak terbatas bagi masyarakat India di luar negeri, sehingga mereka dapat pulang kapan saja. India juga mengeluarkan Undang-undang yang memudahkan diaspora India untuk membangun atau memiliki usaha di India.

Strategi ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian India seiring masuknya investasi dari luar negeri ke negara mereka. Bahkan keberhasilannya pun mampu melebihi strategi yang digunakan Tiongkok. Kultur nasionalisme dan kekeluargaan yang sangat tinggi, menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki India dibanding Tiongkok. Sehingga tanpa harus diminta pulang pun, masyarakat India di luar negeri akan berupaya untuk membantu keluarganya di India.

Menakar Diaspora Indonesia

“Diaspora bukanlah brain drain, mereka adalah global network untuk Indonesia.” ~Dino Patti Djalal

Sebagai negara terpadat ketiga dunia, diaspora Indonesia seharusnya juga tak tak kalah banyak dengan India dan Tiongkok. Namun kenyataannya, menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global Dino Patti Djalal, hanya tercatat sekitar delapan juta saja diaspora Indonesia di 142 negara. Padahal berdasarkan sejarah, masyarakat Indonesia seperti suku Bugis dan Minangkabau telah melakukan perantauan ke negeri asing sejak abad ke-18. Begitu juga pada masa kemerdekaan, tak sedikit warga Indonesia yang dibawa ke luar negeri sebagai buruh oleh kolonial Belanda dan Inggris.

Jumlah diaspora juga seharusnya meningkat, ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang diikuti oleh gerakan reformasi. Di tahun 1997-1998, begitu banyak warga Tionghoa yang memilih mengungsi ke luar negeri untuk menghindari genosida etnis saat itu. Jadi apakah benar jumlah diaspora Indonesia ‘hanya’ delapan juta? Bahkan seorang Wapres pun hanya bisa menjawab, “hanya Tuhan saja yang tahu.” Lalu bagaimana dengan para TKI yang bekerja di luar negeri sebagai buruh, apakah mereka juga termasuk diaspora?

Walaupun dalam Bahasa Yunani diaspora berarti dia (kelebihan) dan speiro (menyebar), namun pakar ilmu sosial dari University of Oxford lebih suka menerjemahkannya sebagai migrasi, kolonisasi, serta penyebaran. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Migran CARE, Wahyu Susilo menekankan kalau TKI juga merupakan bagian dari diaspora Indonesia. Bahkan dari delapan juta, dua juta diantaranya merupakan para TKI yang bekerja sebagai buruh maupun asisten rumah tangga.

Sayangnya, kelompok ini kerap dipandang sebelah mata dan jarang diajak berpartisipasi dalam forum resmi. Padahal, nilai remitens dari TKI bisa mencapai Rp 130 triliun per tahun, melebihi kontribusi sektor pariwisata atau pajak sektor pertambangan. Begitu pun pemerintah yang menurut Wahyu, lebih banyak menganggap diaspora hanya dari bagaimana menggaet investor luar negeri, duta promosi bisnis, serta membuka jalur perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain. Padahal, tak sedikit TKI maupun diaspora Indonesia yang sebenarnya masih membutuhkan kemudahan dari pemerintah.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, serta dikeluarkannya Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMLIN) 3 Agustus lalu juga, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, bukanlah payung hukum yang cukup kuat untuk menarik investasi diaspora dalam waktu dekat. Seharusnya, pemerintah mengeluarkannya dalam bentuk undang-undang sehingga para investor mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan stabil.

Di sisi lain, para anggota IDN pun melihat bahwa kemudahan untuk membuka rekening di bank umum Indonesia, memiliki aset properti di Indonesia dan/atau mendirikan badan usaha Indonesia, belum menjawab keinginan utama mereka, yaitu bebas visa tinggal dan izin memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kalau komunikasi antara pemerintah dan IDN saja masih kacau, bagaimana Indonesia mampu memberdayakan mereka? Belum lagi adanya isu perpecahan yang terjadi di tubuh IDN sendiri. Sepertinya harapan kita untuk memberdayakan diaspora layaknya India masih penuh dengan tanda tanya. (R24)