Oleh: Kirana Sulaeman

PinterPolitik.com

Podcast Total Politik bersama bintang stand-up comedy Pandji Pragiwaksono pada 5 Juni 2024 lalu tengah memantik kontroversi. Semua bermula ketika host Arie Putra dan Budi Adiputro bertanya pada Pandji mengapa ia begitu sensitif terhadap isu dinasti politik, sebuah isu yang saat ini tengah gencar disoroti pada keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arie Putra kemudian melemparkan sebuah pernyataan yang sontak menjadi bahan kritikan, parodi, hingga meme di jagat media sosial– yaitu bahwa dinasti politik pada dasarnya merupakan “human rights.”

Perdebatan yang terjadi di podcast ini menarik untuk dianalisis, terutama ketika dinasti politik disandingkan dengan hak masyarakat di tatanan negara demokrasi untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Benarkan praktik dinasti politik adalah bentuk hak asasi manusia dan apakah kita layak untuk mempermasalahkannya? 

Pertama-tama perlu dicatat bahwa dalam Universal Declaration  of Human Rights PBB 1948 pasal 21, semua individu memang punya hak untuk untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau lewat perwakilan.

Senada dengan klausul ini, UUD 1945 Pasal 28D juga menyatakan bahwa setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

Pasal-pasal inilah yang kemudian menjadi rujukan MK untuk akhirnya menghapus larangan keluarga petahana atau politik dinasti pada tahun 2015 silam. Alasannya, melarang kelompok tertentu untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri adalah bentuk diskriminasi. 

Jika kita membatasi kacamata pada aspek legal-formal tersebut, maka sulit untuk menyanggah argumen bahwa dinasti politik adalah human rights berdasarkan asas kebebasan dan equality.

Setiap manusia tidak memilih dilahirkan dari keluarga mana dan orang tua yang berprofesi sebagai apa. Maka, melarang keluarga petahana mengikuti jejak ayah, ibu, dan saudara sedarahnya untuk berkarir di dunia politik dapat menimbulkan tuduhan pelanggaran atas hak-hak ini. 

Di sinilah diskusi isu dinasti menjadi cukup rumit, karena pertanyaan tentang aspek human rights seharusnya segendang sepenarian dengan dua aspek sosial-politik yang lebih luas. 

Memperluas Kacamata Melihat Politik Dinasti

Katakanlah kita sepakat bahwa politik dinasti adalah human rights, apakah diskusi ini boleh selesai di titik tersebut? Justru, terdapat pertanyaan lanjutan (follow-up question) yang sama-sama penting untuk dicari tahu jawabannya, yaitu cara/mekanisme pencalonan diri dan motivasi di balik pencalonan diri bagi para keluarga petahana. Dua faktor ini sangat esensial untuk menilai politik dinasti secara holistik.

Ketika berbicara tentang mekanisme dalam pencalonan diri, maka terdapat unsur etika, integritas, dan kejujuran yang bermain. Dalam kasus keluarga Jokowi, sejumlah sivitas akademika sepakat bahwa terjadi manuver dan tindakan menyimpang dari Presiden untuk memenangkan anaknya di kontestasi politik–di antaranya dengan memanfaatkan putusan MK–seperti isi petisi dari setidaknya 20 universitas seluruh Indonesia.

Jika pelanggaran ini benar adanya, maka sebetulnya ia telah melanggar isi pasal yang sama di Universal Declaration of Human Rights PBB 1948, bahwa “the will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage.”

Ini pula yang disebut oleh Kenawas (2015) sebagai fenomena non-demokratis yang dicapai lewat prosedur demokrasi formal, yang menciptakan apa yang disebut dengan “dissonance of legitimacy.” 

Terkait pertanyaan kedua tentang motivasi pencalonan diri, argumen Pandji di podcast Total Politik dapat menjadi rujukan penting. Ia mengatakan bahwa dalam sejarahnya, dinasti politik melanggengkan tindak kejahatan berkelompok, karena terdapat upaya untuk menutupi  kejahatan dengan menempatkan anggota keluarga di posisi politik yang strategis.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Brownlee (2007) dalam “Hereditary succession in modern autocracies” bahwa suksesi dinasti adalah cara para pemimpin otokratik untuk melindungi dirinya dari ancaman tertentu, seperti pidana kriminal setelah mereka meninggalkan kursi kekuasaan. Praktik ini dilakukan terutama ketika posisi kekuasaan tersebut merupakan sumber kekayaan ilegal yang penting untuk disembunyikan dan dilindungi. 

Di Indonesia, dinasti politik memang sangat erat dengan korupsi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kasus paling populer barangkali Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kakak Tubagus Chaeri Wardana) yang melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2013 sehingga divonis pidana penjara dan denda Rp20 juta.

Kemudian Bupati Klaten Sri Hartini (istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo) yang melakukan suap promosi jabatan, hingga akhirnya mendapat vonis dan denda Rp900 juta.

Contoh lain adalah Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi (putra mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat), di mana tindak suap perizinan pembangunan yang ia lakukan berujung pada vonis penjara dan denda Rp250 juta.

Dinasti politik memang tidak selalu berujung pada korupsi. Di Singapura, misalnya, di mana dinasti politik memegang salah satu  kekuasaan tertinggi, pada kenyataannya tidak membuat korupsi merajalela di negara tersebut.

Bahkan, Lee Kuan Yew sebagai pelaku dinasti politik berhasil  menjadikan Singapura sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi menurut  Transparency International 2016.

Namun, perlu dipahami pula bahwa keberhasilan Singapura menciptakan irrelevansi antara dinasti politik dan tingkat korupsi adalah karena penegakan hukum yang sangat baik sehingga dapat mencegah dan memberantas kejahatan korupsi secara efektif dan accountable.

Pada akhirnya, isu politik dinasti tidak boleh dikerangkeng dari kacamata legal-formal saja, yaitu berlandaskan satu pasal tunggal dalam deklarasi HAM internasional atau UUD 1945. Konsekuensi dari penerimaan aspek tunggal ini dapat mengeksaserbasi kekuasaan otokratik, tindak korupsi TSM, dan kejahatan lainnya yang sudah kepalang menjamur di Indonesia.  

Ketika kedua faktor di atas atau salah satunya dilanggar oleh keluarga petahana yang maju di kontestasi politik, maka human rights mereka patut dipertanyakan atau dilucuti, karena mereka telah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan non-demokratis. Atau seperti kata Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Eko Riyadi, “HAM dapat dibatasi untuk menjaga kualitas demokrasi”. 

Lebih jauh dari itu, diskusi publik perlu diperluas ke faktor sosio-politik yang terangkum dalam pertanyaan soal mekanisme dan motivasi dalam berpartisipasi di pemilu.

Jika kesimpulan yang timbul adalah ditemukan problematika dan pelanggaran serius, maka masyarakat berhak untuk “sensitif” dan marah seperti diekspresikan oleh Pandji di podcast Total Politik, alih-alih bersikap permisif dan menormalisasi. 

Artikel ini ditulis oleh Kirana Sulaeman

Kirana Sulaeman adalah Redaktur Senior Makna Politik

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Politik dinasti seakan-akan menjadi hal wajar dalam politik Indonesia meskipun ini bisa membawa efek candu yang berbahaya. Bagaimana kaitannya dengan Pramono Anung yang kini maju sebagai calon gubernur Jakarta?

PinterPolitik.com

“The road to power is paved with hypocrisy, and casualties” – Frank Under, House of Cards (2013-2018)

Dalam serial House of Cards (2013-2018), Frank Underwood digambarkan sebagai sosok yang terus-menerus haus akan kekuasaan. Ia memulai perjalanan politiknya dengan licik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi.

Bersama istrinya, Claire, mereka berdua membangun kerajaan politik yang tampaknya tak tergoyahkan. Kekuatan politik bagi mereka bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, tapi menjadi tujuan itu sendiri.

Semakin banyak kekuasaan yang mereka dapatkan, semakin besar pula keinginan untuk memiliki lebih banyak. Kekuasaan yang awalnya hanya alat untuk mengubah kebijakan, akhirnya berubah menjadi candu yang terus-menerus memanggil mereka untuk memegang kendali.

Frank dan Claire menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa diraih sekali saja. Kekuasaan harus dipertahankan, diperluas, dan dipergunakan sebagai senjata untuk menjaga dominasi.

Kecanduan mereka terhadap kekuasaan tidak terhenti ketika mereka mencapai posisi tertinggi. Justru, mereka semakin terjebak dalam permainan politik yang semakin kompleks dan penuh tipu muslihat.

Kisah Frank dan Claire ini tidak asing dalam politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Di sini, kecanduan terhadap kekuasaan juga bisa terlihat ketika tokoh-tokoh politik terus berusaha mempertahankan jabatan mereka dalam pemerintahan atau partai politik.

Seperti Frank, mereka tak pernah puas dengan apa yang telah diraih. Setiap periode kepemimpinan membuka peluang baru untuk memperkuat cengkeraman mereka, memastikan bahwa mereka tetap berada di puncak struktur politik.

Kekuasaan yang seharusnya bersifat sementara seringkali menjadi obsesi yang sukar dilepaskan. Dalam politik, seperti halnya di dunia House of Cards, kekuasaan adalah permainan tanpa akhir.

Lantas, bagaimana dengan dinamika politik di Indonesia? Mengapa ‘kecanduan’ seperti ini bisa berdampak buruk dalam kaitannya dengan sosok Pramono Anung, calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut tiga?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kecanduan Dinasti Politik?

Kecanduan mungkin tidak hanya terjadi dalam ranah zat-zat adiktif seperti rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang. Kecanduan juga meliputi soal kekuasaan politik (power).

Di sisi psikologis, buku The Power Paradox: How We Gain and Lose Power oleh Dacher Keltner menjelaskan bahwa kekuasaan menciptakan rasa kendali dan superioritas yang bisa menimbulkan ketergantungan. Ketika individu atau keluarga merasakan kekuasaan, dorongan untuk mempertahankannya tumbuh karena kekuasaan menjadi bagian dari identitas mereka.

Di banyak negara, kekuasaan ini diwariskan seperti harta keluarga, bukan diperoleh melalui kompetisi politik yang sehat. Keluarga politik seperti Marcos di Filipina dan Nehru-Gandhi di India menjadi contoh nyata, di mana kekuasaan diwariskan antar-generasi.

Dalam bukunya Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics, John Mearsheimer menjelaskan bahwa kecanduan politik terjadi karena keinginan untuk mempertahankan kontrol dan keuntungan kekuasaan. Keluarga yang sudah lama berkuasa sering merasa posisi itu adalah hak mereka dan berupaya menjaga status quo.

Dalam politik dinasti, ada perasaan aman ketika kekuasaan dipegang oleh keluarga yang sama. Hal ini memperkuat kecanduan, karena mereka menganggap posisi politik sebagai cara melindungi aset dan pengaruh mereka dari ancaman luar.

Di Indonesia, kecanduan politik dinasti terlihat di beberapa daerah, di mana jabatan kepala daerah sering dipegang oleh anggota keluarga yang sama. Lingkaran kekuasaan ini memperkuat oligarki lokal, dan sulit ditembus oleh figur politik baru.

Menurut Galinsky dan Magee, kekuasaan menciptakan identitas dan rasa kontrol yang kuat, membuatnya sulit dilepaskan. Ini menjelaskan mengapa politik dinasti terus berulang dan berkelanjutan di berbagai negara.

Lantas, bila kekuasaan politik bisa menyebabkan rasa candu, mungkinkah konsekuensi lanjutan terjadi? Mengapa ini berkaitan erat dengan Pramono dan masa depan Jakarta?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pramono Anung dan Dinasti Politiknya

Pramono kini mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta untuk pemilihan 2024, mengusung pengalaman panjangnya dalam dunia politik. Sejak awal kariernya, Pramono telah membangun dinasti politik yang kuat di Kediri, Jawa Timur (Jatim), di mana keluarganya memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam struktur politik di Kediri, beberapa anggota keluarga Pramono menjabat sebagai pejabat publik. Putranya, Hanindito Pramana, saat ini menjabat sebagai Bupati Kediri, sementara kakaknya, Pulung Agustanto, menjadi anggota DPR. Dua adiknya, Wara Sundari Pramana dan Sunarsiwi Pramana, juga terlibat aktif dalam politik sebagai anggota DPRD Jawa Timur dan DPRD Kediri. Kakak iparnya, Gus Sunoto, juga berperan sebagai anggota DPRD Kediri. Jaringan kekuasaan ini semakin mengukuhkan posisi Pramono dan mempermudah langkahnya untuk maju ke Jakarta.

Maju sebagai calon gubernur Jakarta, Pramono berambisi menerapkan pengalaman dan pengaruh yang telah ia bangun selama ini untuk memajukan ibu kota. Namun, ada kekhawatiran bahwa kecanduan terhadap politik dinasti dapat terbawa ke Jakarta, yang dapat memengaruhi kebijakan dan arah pembangunan kota. 

Politik dinasti sering kali menciptakan pola pemikiran yang berulang, yang dapat menghambat inovasi dan regenerasi yang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Apalagi, Jakarta merupakan daerah yang memiliki banyak persoalan kompleks.

Dari perspektif psikologi, kecanduan akan kekuasaan memiliki konsekuensi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan di bukunya, Keltner menjelaskan bahwa kekuasaan menciptakan rasa kendali dan superioritas yang bisa menimbulkan ketergantungan. Hal ini sangat relevan di Jakarta, yang merupakan kota global dan pusat ekonomi Indonesia.

Ketika kekuasaan politik tetap terfokus pada satu keluarga atau kelompok, potensi untuk perbaikan dan pembaruan bisa terhambat. Oleh karena itu, Pramono, meskipun memiliki pengalaman politik yang luas, perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan politik dinasti.

Transformasi yang dibutuhkan Jakarta sebagai kota global tidak hanya bergantung pada pengalaman politik, tetapi juga pada kemampuannya untuk mendengarkan suara-suara baru dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang lebih inklusif. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum lama ini berbicara tentang situasi demokrasi saat ini yang dinilainya sedang bermasalah.

JK menilai selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum genap sepuluh tahun ini sudah mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya politik dinasti dan nepotisme, JK menilai hal itu dapat mengancam demokrasi.

Atas dasar itu, JK pun mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengulang sejarah era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang jatuh karena krisis politik dan ekonomi.

Bukan kali ini saja JK mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, yang dimana dia juga pernah berada dalam pemerintahan tersebut pada periode 2014-2019 lalu.

JK pernah mengingatkan Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menariknya, di sisi lain JK justru memuji mantan Presiden Megawati Soekarnoputri karena dinilai menjadi presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah.

Dia beralasan sambil berkelakar faktor keberhasilannya mengalahkan Megawati pada Pilpres 2004 lalu. Padahal, saat itu Megawati berstatus sebagai presiden petahana.

JK menilai jika Megawati saat itu mau memakai kekuasaannya untuk menang dalam Pilpres 2004 lalu, hal itu bisa saja dilakukan. Namun, hal itu tak dilakukan karena Megawati menghormati lawan politiknya.

Lantas, benarkah pemerintahan Presiden Jokowi menjadi penyebab masalah demokrasi Indonesia belakangan ini?

JK Keliru?

Kritikan yang dilemparkan JK terhadap pemerintahan Jokowi tampaknya kurang tepat. Hal ini berkaca dari berbagai faktor yang juga menyebabkan adanya permasalahan dalam sebuah demokras. Dengan kata lain pemerintah bukanlah satu-satunya faktor penyebab.

Berdasarkan pernyataan Francis Fukuyama yang mengutip tulisan Ethan Zuckerman dalam bukunya yang berjudul Mistrust: Why Losing Faith in Institutions Provides the Tools to Transform Them Hardcover, tingkat kepercayaan kepada pemerintah telah menurun di hampir semua negara.

Fukuyama menjelaskan fenomena itu terjadi bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, melainkan dalam beberapa dekade terakhir.

Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan yang telah berkembang pesat, sehingga masyarakat cenderung berpikir lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap pemerintah.

Atas dasar itu, sikap kritis yang berkembang itu membuat meningkatnya ketidakpercayaan atau distrust terhadap sebuah pemerintahan.

Meskipun di sisi lain, hal itu dapat dimaknai dengan positif yang menunjukkan jika akses informasi yang didapat masyarakat lebih luas, hingga pada akhirnya membuat tututan akan sebuah transparansi.

Namun, menurut Fukuyama, akses informasi bukanlah juga menjadi satu-satunya penyebab akan meningkatnya distrust terhadap pemerintah, melainkan adalah ekspektasi masyarakat terhadap negara.

Di era modern seperti saat ini, masyarakat cenderung bukan hanya menuntut akan partisipasi dalam sebuah kontestasi elektoral, namun juga terkait penentuan kebijakan publik.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Fukuyama, kritikan JK yang menilai adanya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia agaknya kurang tepat.

Menyoal dinasti politik yang dipermasalahkan JK, sejatinya bukanlah sebuah hal baru dalam iklim demokrasi di Indonesia. Berbedanya, akses informasi yang cepat dan tingkat pengetahuan yang berkembang membuat adanya permasalahan itu.

Dinasti politik di Indonesia tampaknya adalah hal yang sudah menjadi rahasia umum dan kiranya tidak masalah jika memang sang aktor politik memiliki kompetensi dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan.

JK Sebenarnya Representasi Jokowi?

Jika kita melihat secara utuh pernyataan JK, dalam pernyataannya sempat menyinggung dan bercerita tentang perkembangan demokrasi dan tantangannya di Indonesia. Jadi, apa yang menjadi kritikan JK mungkin saja juga menjadi keresahan Jokowi.

Apa yang dikatakan JK tampaknya mengacu pada kompleksitas interaksi antara demokrasi, kekuasaan, dan dinamika politik di Indonesia. Dia menggambarkan bagaimana upaya pemimpin untuk membangun demokrasi sering kali bisa menjadi titik lemah mereka sendiri.

Dalam konteks ini, JK menyoroti bahwa meskipun demokrasi memberikan kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih luas, hal itu juga membawa risiko besar bagi pemimpin, terutama jika keputusan mereka tidak selaras dengan keinginan mayoritas atau jika terjadi ketidakstabilan politik yang dapat merugikan mereka secara politik.

Kritikan JK ini kiranya mencerminkan dilema yang dihadapi para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan di bawah sistem demokrasi yang terbuka.

Meskipun demokrasi dianggap sebagai fondasi yang memungkinkan partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat, JK menyoroti bahwa itu juga membawa tanggung jawab besar dan risiko politik yang tinggi bagi para pemimpin.

Sebagai pemimpin yang berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, pandangan JK memberikan sudut pandang yang mendalam tentang hubungan kompleks antara demokrasi dan kekuasaan di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa memahami dinamika ini penting bagi para pemimpin saat ini dan yang mendatang, guna menjaga stabilitas politik sambil memajukan demokrasi.

JK menandai bahwa pembahasan tentang demokrasi di Indonesia harus melampaui sekadar keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin, tetapi lebih pada pengertian akan kerapuhan fondasi kekuasaan di bawah sistem demokrasi yang dinamis.

Ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana pemimpin di masa depan akan mengelola kekuasaan mereka dalam konteks yang terus berubah ini.

Dengan demikian, kritikan JK tampaknya lebih menyoroti betapa pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara demokrasi dan penguasaan kekuasaan di Indonesia.

Melalui pandangannya, kita diajak untuk menggali dinamika yang lebih dalam dan rumit di balik perjalanan demokrasi di negara ini. (S83)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membantah bahwa terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI merupakan dinasti politik. Habiburokhman memberi berbagai contoh, seperti Puan Maharani yang merupakan putri Megawati dan AHY yang merupakan putra SBY.

Menurut Habiburokhman, masuknya Kaesang ke politik justru merupakan hal yang positif. Terangnya, keterlibatan anak muda di politik harus didukung.

PinterPolitik.com

“Power resides where men believe it resides” – Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Perang besar terjadi di Westeros. Setiap keluarga bangsawan memperebutkan kekuasaan agar bisa menduduki Takhta Besi (the Iron Throne). 

Setidaknya, begitulah alur kisah yang diceritakan dalam serial Game of Thrones (2011-2019) – atau dikenal sebagai GoT. Peperangan antara keluarga Lannister, keluarga Stark, dan keluarga Targaryen terus meluas – hingga melibatkan berbagai keluarga bangsawan lainnya. 

Keluarga Lannister, misalnya, berhasil menduduki Takhta Besi dan berkuasa di Westeros. Namun, karena legitimasi atas kekuasaan itu terbatas, keluarga-keluarga bangsawan lainnya akhirnya mempertanyakan dan menantang kekuasaan Lannister.

Tantangan ini datang dari keluarga Stark yang menganggap bahwa keabsahan Lannister tidak memiliki dasar yang kuat. Sementara, dari Essos, datanglah keluarga Targaryen yang merasa memiliki klaim atas Takhta Besi.

Kemelut politik yang ada di Westeros ini bisa dibilang mirip dengan apa yang ada di Indonesia yang mana juga banyak diisi oleh dinasti-dinasti politik. Trah-trah politik ini akhirnya juga saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan politik.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa persaingan politik di Indonesia banyak terjadi di antara trah-trah politik. Apakah ini semacam perebutan “Takhta Besi” ala Indonesia di Pilpres 2024?

“Game of Thrones” ala Pilpres RI 2024?

Seperti yang dijelaskan di atas, dinasti atau trah politik turut mengisi persaingan politik di Indonesia. Merekapun memperebutkan “Takhta Besi” untuk mencapai kekuasaan di “Indonesos”.

Trah Soekarno, misalnya, kini direpresentasikan oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan putra-putrinya, seperti Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Sementara, trah Sumitro Djojohadikusumo direpresentasikan oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Tidak hanya dua trah tersebut, ada juga trah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tampaknya mulai kembali mengisi dinamika politik Indonesia – dengan pernyataan kesiapan Yenny Wahid untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Dalam pertarungan posisi cawapres, ada juga trah lain yang ikut bermanuver, yakni trah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, sempat mengincar posisi bakal cawapres untuk Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Banyak akademisi menilai bahwa maraknya politik trah di Indonesia ini terjadi karena lemahnya kelembagaan partai politik (parpol). Hagi Hutomo Mukti dan Rodiyah dalam tulisan mereka Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy, misalnya, menilai bahwa politik dinasti sebagian juga dipengaruhi oleh budaya primordial dalam lanskap sosial-politik Indonesia.

Ini juga sejalan dengan konsep kekuatan (power) ala Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Dalam buku itu, dijelaskan bahwa pola kekuatan politik dalam budaya politik Jawa adalah pemusatan kekuatan – di mana entitas-entitas politik yang ada akan terpusat pada kutub-kutub politik (kraton).

Apalagi, dalam budaya politik Jawa, kekuatan bukanlah sesuatu yang ditanyakan legitimasinya. Alhasil, bukan tidak mungkin, trah-trah politik yang ada masih memiliki kekuatan meskipun tidak berkuasa secara politik.

Lantas, mengapa Pilpres 2024 menjadi momentum bagi trah-trah politik ini untuk saling bertarung kembali? Mungkinkah pertarungan “Takhta Besi” ini menjadi lebih sengit dari pilpres-pilpres sebelumnya?

Trah Jokowi vs Trah Megawati?

Pilpres dan pemilihan umum (pemilu) lainnya memang menjadi “medan tempur” untuk perubahan pada status quo di antara trah-trah politik di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal yang sama juga berlaku dalam Pilpres 2024 – yang mana para trah politik ini akan bersaing satu sama lain.

Namun, tentu saja, untuk mendapatkan keuntungan maksimum dalam persaingan antar-trah ini, sejumlah trah akan membangun “aliansi” guna memperkuat diri – seperti keluarga Targaryen dan keluarga Stark yang akhirnya membangun aliansi guna melawan keluarga Lannister yang dominan di Westeros.

Dinamika politik terbaru bisa dibilang menunjukkan keberadaan trah baru – selain trah-trah yang telah disebutkan di atas. Banyak pengamat menilai bahwa trah terbaru tersebut adalah trah Joko Widodo (Jokowi).

Ini terlihat dari bagaimana Jokowi dan Megawati tidak memiliki kesamaan dalam pilihan bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Ini mengapa banyak pihak menilai Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto, sosok yang mewakili trah Djojohadikusumo.

Mungkin, ini sebagai bentuk “aliansi” yang dibangun oleh trah Jokowi dan trah Djojohadikusumo. Seperti yang dijelaskan dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Jokowi Ketua Umum Gerindra Selanjutnya?, beberapa bahkan memprediksi bahwa Gerindra dapat menjadi tempat aman bagi Jokowi usai lengser dari jabatannya sebagai presiden – apalagi tidak menutup kemungkinan trah-trah lain akan “menyerang” trah Jokowi di kemudian hari.

Tidak hanya mendukung Prabowo, putra Jokowi yang bernama Kaesang Pangarep kini bergabung dengan PSI – partai politik (parpol) yang hingga kini masih bergabung dalam koalisi parpol yang mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres). 

Dinamika di atas memang belum terlihat jelas. Semuanya masih bersifat dinamis hingga tahun 2024 mendatang. Mungkin, persaingan trah ini masih harus kita tunggu dan amati kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com 

Selain Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tahun 2024 akan diselenggarakan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah seluruh Indonesia. 

Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada adalah Provinsi Banten, termasuk beberapa kabupaten/kota di bawahnya. 

Dari beberapa nama kandidat yang muncul, ada dua nama yang berasal dari keluarga mantan Gubernur Banten tahun 2005-2014, Ratu Atut Chosiyah. Mereka adalah Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar Ratu Atut dan Andika Hazrumy yang merupakan anak kandung Ratu Atut. 

Masuknya kedua nama keluarga Ratu Atut itu sebagai calon kuat yang akan maju dalam Pilkada Banten, yakni Airin sebagai calon gubernur (cagub) dan Andika sebagai calon bupati (cabup) Serang seakan menegaskan bahwa dinasti politik keluarga tersebut masih kuat pengaruhnya dalam Provinsi Banten. 

Keduanya juga seakan memperebutkan siapa yang pantas untuk melanjutkan dinasti politik keluarga mereka di Banten kelak. 

Seperti yang diketahui, keluarga Ratu Atut merupakan salah satu keluarga yang berpengaruh dalam lingkungan pemerintahan dan politik tanah Banten. 

Beberapa kerabat Ratu Atut pun menjabat berbagai jabatan penting dalam lingkungan pemerintahan maupun birokrasi di lingkup Provinsi Banten. 

Dimulai dengan suaminya mendiang Hikmat Tomet yang menjadi anggota DPR RI tahun 2009-2013, kemudian ada dua adiknya Tb. Chaeri Wardana (Wawan) menjadi ketua Kadin Banten pada tahun 2012 dan Ratu Tatu menjadi Bupati Serang sejak tahun 2016. 

Kemudian istri Andika sendiri Adde Rosi Khoerunnisa anggota DPR RI (2019-2024), anak kedua Ratu Atut, yakni Andhiara Aprilia Hikmat anggota DPD RI (2014-Sekarang) dan suaminya Tanto Warsono Arban yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang (2016-sekarang). 

Terakhir, ada Pilar Saga Ichsan anak dari Ratu Tatu yang menjadi suksesor bibinya Airin Rachmi Diany di jabatan eksekutif Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Wakil Wali Kota. 

Pencalonan kandidat Pilkada 2024 sendiri masih menunggu hasil suara atau kursi DPRD yang diperoleh partai politik (parpol) pada Pileg nanti. 

Secara teknis, dalam Pilkada Banten 2024, dibutuhkan minimal 17 kursi untuk parpol atau gabungan parpol agar dapat mencalonkan kandidat yang akan mereka usung. 

Angka itu kiranya bukan hal yang terlampau sulit bagi trah Atut untuk dikonsolidasikan mengingat masih kuatnya pengaruh mereka dalam konstelasi politik Banten. 

Lalu, pertanyaan pertama tentu mengemuka, yakni mengapa keluarga Ratu Atut masih memegang pengaruh yang kuat dalam peta politik di Banten? Dan mungkinkah kelak Airin dan Andika justru akan bersaing secara terbuka untuk menjadi sosok paling pantas meneruskan trah Atut? 

Kuatnya Politik Transaksional Banten? 

Sejak awal terbentuknya, Provinsi Banten tidak bisa dilepaskan dari peran local strongmen atau jawara dan politik kekerabatan. Local strongmen tersebut kemudian membentuk organisasi bernama Satuan Karya (Satkar) Jawara pada tahun 1971 yang dipimpin oleh Tb. Chasan Sochib. 

Sejak saat itu, Tb. Chasan Sochib mulai melibatkan diri dalam politik dan tampil dominan dalam pembentukan Provinsi Banten. 

Karena perannya yang besar, Tb. Chasan Sochib kemudian menempatkan anaknya Ratu Atut Chosiyah sebagai wakil gubernur pada pemilihan tahun 2001 yang kemudian kelak menjadi Gubernur Banten pada tahun 2005 setelah gubernur saat itu tersandung kasus korupsi. 

Proses konsolidasi politik kekerabatan di Banten kemudian berlangsung ketika kerabat Ratut Atut masuk dalam politik. 

Hal itu dilakukan Ratu Atut tampaknya demi menjaga keistimewaan politik keluarganya yang bermula dari sang ayah Tb. Chasan Sochib di mana tidak semua orang memiliki itu. 

Adela Garzon dalam publikasinya yang berjudul Familism menjelaskan terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. 

Dengan keistimewaan politik berkat peran sang ayah, serta didukung dengan konsolidasi politik kekerabatan yang dilakukan Ratu Atut, maka tak heran kiranya jika sampai saat ini keluarganya masih cukup berpengaruh dalam peta politik Banten. 

Selain faktor kekerabatan, dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten jamak dinilai juga terjadi karena faktor clientelism. 

Luis Fernando Medina dan Susan Stokes dalam tulisannya berjudul Clientelism as Political Monopoly menjelaskan clientelism adalah aktor politik hanya menawarkan manfaat yang konkrit kepada pemilih jelang pemilhan umum (pemilu) dibandingkan programatik yang akan terwujud setelah pemilihan. 

Dengan adanya clientelism pemilih tidak memilih berdasarkan program yang ditawarkan seorang kandidat melainkan memilih berdasarkan apa yang dia dapatkan saat menjelang pemilihan. 

Hal ini kemudian membentuk sebuah monopoli politik. Istilah monopoli yang biasanya terkait persaingan dalam bidang ekonomi, bisa juga terjadi dalam politik. 

Monopoli ekonomi membuat konsumen menandatangani kesepakatan eksklusif dan konsumen takut untuk beralih ke pesaing karena akan ada risiko tertentu. 

Tak berbeda jauh, monopoli politik akan membuat pemilih secara tidak langsung terikat pada satu kandidat dan membuat pemilih takut untuk beralih pada kandidat lain karena merasa akan ada risiko yang akan diambil. 

Dalam konteks yang terjadi di Banten, dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut dan keluarganya kiranya memanfaatkan clientelism yang kemudian menjadi sebuah monopoli politik. 

Dinasti politik Atut seolah begitu “cerdik” melihat fakta masyarakat Banten yang tampaknya masih cenderung “konservatif” dalam konteks sosio-politik-kultural hingga menyebabkan terjadinya “kemandulan” demokrasi. Dengan begitu, peta politik di Provinsi Banten menjadi sebuah monopoli politik keluarga Atut di Banten. 

Monopoli keluarga Atut kiranya juga disebabkan masyarakat Banten yang seolah takut untuk memilih kandidat di luar keluarga Atut yang menawarkan hal baru karena dianggap adanya risiko ketidakpastian yang bisa berujung pada sebuah kerugian. 

Dengan banyaknya anggota keluarga yang menempati berbagai jabatan publik seloah membuat masyarakat merasa keluarga ini sudah berpengalaman dan terpercaya dalam mengelola pemerintahan. 

Padahal, masyarakat kiranya perlu menyadari dalam berpolitik harus memilih siapa yang dapat menguntungkan dan bisa mengakomodir kepentingan mereka. 

Lantas, kembali ke pertanyaan sebelumnya dan dengan kecenderungan seperti itu, mungkinkah Airin dan Andika benar-benar bersaing nantinya untuk menjadi ikon suksesor Atut di Banten? 

Bersaing Secara “Sehat”? 

Persaingan antar anggota keluarga atau kerabat sangat lumrah terjadi. Satu sama lain akan memperebutkan siapa yang terbaik dan pantas membanggakan keluarga. 

Hal itu kiranya juga terjadi pada keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut. Airin dan Andika bersaing untuk menjadi ikon politik baru dalam Pilkada Banten 2024. 

Keduanya juga sudah berpengalaman dalam politik nasional. Airin pernah menjadi Wali Kota Tangsel dua periode, serta Andika pernah menjadi anggota DPD RI dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. 

Dengan pengalaman keduanya, rasanya memang sudah waktunya bagi kedua aktor tersebut untuk naik kelas dalam perpolitikan Banten. 

Persaingan adalah salah satu bentuk konflik, frasa konflik sendiri tidak selalu mengandung konotasi negatif. Lewis Coser dalam bukunya yang berjudul The Functions of Social Conflict menjelaskan bahwa konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. 

Coser menambahkan konflik yang tejadi dalam masyarakat tidak hanya menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat juga menimbulkan dampak positif. 

Apa yang terjadi di antara Airin dan Andika tampaknya justru akan memantik konflik yang positif. Terlepas dari impresi minor dinasti politik selama ini, keduanya seolah menunjukkan kepada publik bahwa anggota keluarga mereka mempunyai kandidat-kandidat yang potensial untuk memimpin Banten. 

Dengan segala pengalaman yang mereka punya seakan turut menegaskan trah Atut tidak hanya mengandalkan nama besar Ratu Atut yang juga mantan Gubernur Banten. 

Namun, karena keduanya berasal dari parpol yang sama, yaitu Partai Golkar. Suatu saat, mereka agaknya harus bergantung pada keputusan partai yang akan memilih sosok terbaik diantara mereka untuk menjadi ikon Banten penerus Ratu Atut. 

Kini, Airin tampak lebih di atas angin mengingat kabar teranyar yang berhembus dari para elite Partai Golkar menegaskan dirinya lah yang akan diplot sebagai kandidat Banten 1. 

Akan tetapi, meski Andika justru turun kelas sebagai cabup Serang, kompromi tertentu kiranya telah dicapai mengingat Andika masih memiliki usia yang lebih muda. 

Selain itu, menempatkan Andika di Kabupaten Serang juga kiranya menjadi jalan tengah untuk tetap menguasai wilayah itu dikarenakan bupati petahana saat ini tak lain adalah bibi Andika sendiri, yakni Ratu Tatu Chasanah. 

Namun, di atas semua karakteristik politik itu, mengutamakan kesejahteraan masyarakat Banten kiranya tetap harus menjadi prioritas siapa pun elite yang akan berkuasa nantinya. (S83) 

PinterPolitik.com

“In civilized life, law floats in a sea of ethics.” — Earl Warren

Pada 2019 lalu, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep, mengaku menolak tawaran untuk maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Dalam perbincangannya dengan Irfan Hakim pada April 2022, Kaesang juga bercerita bahwa hanya dirinya yang bukan pejabat di keluarga – alias masyarakat sipil.

“Kayak satu keluarga pejabat semua, ada bapak, mas Gibran, kakak Ipar. Otomatis ibu juga, kakak ipar juga, kakak saya nomor dua juga. Jadi kalau kumpul keluarga itu… Wah pejabat semua, kayak orang sipil datang, misi Pak,” cerita Kaesang ke Irfan Hakim.

Well, cerita itu tinggal cerita. Cukup mengejutkan. Pada 24 Januari 2023, Gibran Rakabuming Raka mengungkap bahwa Kaesang tertarik untuk terjun ke politik. Ia pun memberi bocoran bahwa Kaesang ingin menjadi pejabat eksekutif.

Tidak butuh waktu lama, berbagai elite partai politik langsung menyambut hangat berita tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan telah merayu Kaesang untuk bergabung dengan PDIP. “Karena di PDI memang ada ketentuan dalam satu keluarga itu berasal dari satu partai yang sama,” ungkap Hasto pada 30 Januari 2023.

Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memberikan kebebasan kepada Kaesang. “Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberi kebebasan kepada mereka. Saya tidak mempengaruhi, saya tidak memutuskan,” ungkap RI-1 pada 29 Januari 2023.

Tidak Ada Pertarungan?

Melihatnya secara hukum, tentu tidak ada masalah, katakanlah jika Kaesang menjadi pejabat seperti Gibran dan Bobby. Seperti yang menjadi argumentasi berbagai pihak, “Toh, Kaesang harus bertarung di pemilu.” Selain itu, Kaesang memiliki hak untuk dipilih dan mencalonkan diri.

Iya, berbagai argumentasi itu sekiranya tepat secara normatif. Namun, bagaimana jika dalam faktanya tidak terdapat “pertarungan”?

Kita bisa melihat kasusnya pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo 2020. Yup, Gibran menang telak dengan 225.451 suara (86,5%). Bahkan, karena semua partai mendukung Gibran, putra sulung Presiden Jokowi itu hampir melawan kotak kosong. Majunya Bagyo Wahyono dan Suparjo Fransiskus Xaverius sebagai pasangan calon (paslon) independen juga didera isu sebagai pasangan boneka.

Isu ini makin mencuat setelah Bagyo-Suparjo hanya memperoleh 35.055 suara (13,5%). Padahal, ketika mendaftar di KPU, pasangan itu menyerahkan syarat dukungan sebanyak 41.425 suara – meskipun setelah dilakukan pengecekan hanya 36.006 bukti dukungan yang dianggap memenuhi syarat.

Tentu pertanyaannya, kenapa perolehan suara Bagyo-Suparjo lebih kecil dari syarat dukungan yang mereka serahkan?

Kembali pada Kaesang, adanya karpet merah jelas terlihat. Baru saja mengungkapkan keinginan untuk maju, berbagai elite partai politik langsung berlomba-lomba memberikan sambutan hangat – seperti disebutkan pengamat politik Adi Prayitno pada 26 Januari 2023, “karena Mas Kaesang ini adalah anak Presiden yang saat ini berkuasa”.

Mengutip Adi, apakah partai politik akan tetap berlomba-lomba memberikan sambutan kepada Kaesang jika Jokowi sudah tidak menjabat?

Melakukan komparasi, kita bisa membandingkannya dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak hanya didera sentimen karier politik instan dan dinasti politik, karier politik AHY terlihat menuai berbagai ganjalan. Beberapa waktu lalu bahkan terdapat usaha untuk mengkudeta AHY dari pucuk pimpinan Partai Demokrat.

Pertanyaannya, kembali mengutip Adi, apakah ganjalan-ganjalan itu akan mendera AHY jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat Presiden RI?

Jika direnungkan, persoalan ini mengingatkan kita pada penjabaran John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Fondasi gagasan Rawls berpijak pada kenyataan bahwa setiap orang lahir secara tidak setara. Ada yang lahir dari keluarga miskin, ada yang terlahir kaya raya, berasal dari kelompok etnis/ras tertentu, terlahir sangat berbakat, dan seterusnya.

Menurut Rawls, keuntungan karena dilahirkan sebagai yang lebih beruntung (kita sebut saja privilese), bukanlah alasan untuk berhak atas lebih banyak manfaat dari institusi sosial. Menurut Rawls, adalah tugas negara untuk mengubah ketidaksetaraan menjadi keuntungan semua warga negara, khususnya terhadap mereka yang paling tidak beruntung.

Mengacu pada prinsip paling mendasar yang membedakan demokrasi dengan sistem politik lainnya, hanya dalam demokrasi setiap warga negara dapat dipilih secara setara – tidak ada privilese karena keturunan tertentu.

Dengan adanya karpet merah karena Jokowi sedang berkuasa, tidak heran kemudian berbagai pihak menyinggung soal etika politik.

“Pertama, jika Kaesang masuk kontestasi dan ada peluang menang dengan libatkan keluarga, maka ini meneguhkan upaya membangun kekerabatan politik Joko Widodo,” ungkap pengamat politik Dedi Kurnia Syah pada 26 Januari 2023.

Masyarakat Lumrah Saja?

Terkait kritik berbagai pihak, sekiranya kita semua mengetahui persoalan etika politik karena status Jokowi yang masih berkuasa. Namun, pertanyaannya, kenapa fenomena ini tetap dibiarkan terjadi?

Fenomena pelanggaran etika politik di Indonesia setidaknya terjadi karena dua faktor. Pertama, hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran pejabat atau politisi terhadap norma-norma yang berlaku. Kedua, hal tersebut bisa juga dipicu oleh budaya permisif masyarakat sendiri.

Yang menarik, ketidakpatuhan terhadap norma ternyata dimotori oleh kalkulasi matematis. Robert Seidman dalam bukunya The State Law and Development, menyebutkan faktornya terkait erat dengan reward dan punishment.

Menurut Seidman, seseorang melanggar aturan karena menghitung keuntungan dari ketidakpatuhannya melebihi kerugian atas kepatuhannya terhadap hukum. Artinya, si pelaku sangat memahami bahwa pelanggarannya memiliki insentif lebih besar dibandingkan kepatuhannya.

Pada kasus berbagai pejabat yang mendorong keluarganya maju di pemilu, penjabaran Seidman sekiranya terjadi. Mereka sangat menyadari, dengan posisinya sebagai penguasa, potensi kemenangan keluarganya lebih besar dibanding ketika sudah turun takhta.

Kedua, kalkulasi matematis itu berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat. Amalia Syauket dan Nina Zainab dalam penelitian berjudul Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (Critical View of a Political Dynasty Prone to Corruption) menyebutkan bahwa korupsi dan dinasti politik berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat Indonesia.

Dalam temuan Syauket dan Zainab, terus berdirinya dinasti politik Ratu Atut di Banten, misalnya, terjadi karena perilaku masyarakat yang sangat permisif, khususnya terhadap politik uang. Meskipun berbagai kasus korupsi mendera dinasti politik Ratu Atut, sebagian masyarakat merasa itu bukan urusannya. Yang terpenting, kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi.

Pada kasus Kaesang, budaya permisif itu jelas terlihat. Tidak hanya dari kalangan masyarakat luas, melainkan juga dari kalangan para elite politik.

Sebagai penutup, sekiranya kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, memang benar Kaesang memiliki hak politik. Ia berhak terpilih sebagai pejabat eksekutif seperti kakaknya, Gibran.

Namun, jika bertolak pada etika politik dan prinsip paling dasar demokrasi, sekiranya lebih heroik jika dilakukan setelah Jokowi purna tugas.

Kedua, pernyataan Jokowi bahwa dirinya memberikan kebebasan bukan tidak mungkin bertolak pada dua kalkulasi, yakni kalkulasi kemenangan dan kalkulasi budaya permisif masyarakat. (R53)

PinterPolitik.com

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke 50 di JIExpo Kemayoran suah berakhir. Namun, cerita yang tersisa rupanya masih diperbincangkan hingga saat ini. Selain teguran Megawati ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang jadi sorotan, ada juga momen ketika Megawati perkenalkan cucu yang rupanya dapat atensi publik.

Kedua cucu yang dimaksud adalah Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari dan Praba Diwangkara Caraka Putra Soma. Mereka adalah putra dan putri dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Awalnya, Megawati menceritakan persoalan perempuan di era sekarang yang menurutnya hanya mementingkan urusan kecantikan semata tanpa memperhatikan kecerdasannya.

Di sela-sela momen itulah, Megawati memperkenalkan kedua cucunya di hadapan para kader PDIP. Megawati mengatakan kalau cucunya mau ikut acara HUT PDIP karena mau tahu tentang politik.

Anyway, begitulah pola komunikasi yang dibangun oleh Megawati saat berpidato, sering “ceplas-ceplos” dan terkesan berbicara apa adanya. Namun, apakah sikap perkenalkan cucu ini bisa ditafsirkan secara positif oleh publik?

Tentu, memperkenalkan keluarga dan mengajak ikut terlibat dalam politik akan punya kesan negatif. Hal ini tidak lepas dari cara pandang yang bernada negatif ketika melihat adanya kesan dinasti dalam struktur politik.

Hal ini sebenarnya sudah menjadi opini umum yang masif. Banyak kasus politik dinasti terjadi di Indonesia bukan saja pada level pusat, tetapi juga sudah merambah pada level daerah.

Sistem politik dinasti sebenarnya bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Semenjak era Presiden Soekarno hingga era Joko Widodo (Jokowi), banyak sistem perpolitikan dinasti ditemui.

Pada dasarnya, sistem dinasti politik adalah merupakan strategi politik yang dibuat ataupun dibangun untuk memperoleh kekuasaan.

Amalia Syauket dalam bukunya Membangun Dinasti Politik Oligarki yang Korup menerangkan kalau dinasti politik bagian dari strategi untuk seorang politisi mewariskan kekuasaan kepada keturunan ataupun keluarga.

Persoalan dinasti ini tidak akan bermasalah jika, secara “kebetulan”, generasi pemilik kekuasaan merupakan generasi yang memang kompeten dan mumpuni. Boleh jadi, sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu.

Persoalannya adalah seberapa intens proses kaderisasi politik dalam keluarga elite politik. Apakah para elite politik itu memberikan perhatian khusus kepada keluarganya melalui pendidikan politik – seperti kepemimpinan, etika berorganisasi, dan sebagainya.

By the way, persoalan dinasti politik jika ditafsirkan sebagai strategi politik mungkin tidak jadi persoalan karena masalahnya terletak pada tafsir yang menyebutkan kalau dinasti politik sangat erat kaitannya dengan nepotisme.

Sedikit memberikan konteks, istilah nepotisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nepos yang artinya keponakan atau cucu. Dalam berbagai literasi ilmu sosial, nepotisme diartikan sebagai kecenderungan lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya.

Hmm, jadi kepikiran kalau memperkenalkan cucu ala Megawati ini bisa nggak sih ditafsirkan sebagai bentuk sayang seorang nenek kepada cucu? Biasanya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang kakek atau nenek pastinya lebih sayang cucu dibanding ayah atau ibu anak itu sendiri.

Well, saat itu, untungnya permintaan cucu untuk hadir ke HUT PDIP karena ingin tahu tentang politik. Hmm, kalau permintaan cucu ingin neneknya jadi presiden (lagi) di 2024, diturutin enggak ya? Uppsss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Big match tarung antar-dinasti berpeluang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2024. Jika sebelumnya putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer akan mengikuti jejak sang ayah di ibu kota, kini giliran sanak famili eks-penguasa Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang diisukan muncul.

Dia adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany yang kembali mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI. Support itu didapatkan saat bersilaturahmi ke keluarga besar Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (NU) Jakarta Utara pada Ahad kemarin.

Politisi Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yang turut hadir pada kesempatan itu memberikan dukungannya pula kepada Airin. Gestur yang membuat elite Gerindra lain gusar karena partai besutan Prabowo Subianto itu telah memproyeksikan Ahmad Riza Patria di Pilkada DKI kelak.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman langsung menegaskan bahwa pihaknya tak segan memecat Taufik sebagai kader partai jika ia terbukti tidak loyal dan mendukung Airin.

Intrik sokongan terhadap Airin diprediksi tidak hanya sampai di situ saja. Airin yang merupakan kader Golkar juga dihadapkan pada keputusan final partai yang telah mengusung Bupati Kabupaten Tangerang saat ini yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Akan tetapi, Golkar tampaknya masih terbuka dengan peluang Airin di ibu kota. Pasalnya, elite partai terlihat santai merespons dukungan terhadap adik ipar dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu.

Ini dibuktikan dengan tanggapan dari Ketua DPP Golkar Dave Laksono yang memaklumi silaturahmi Airin dan menjelaskan ada mekanisme musyawarah internal yang harus dilalui jika ingin mengubah calon yang telah diusung.

Tak hanya itu, pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Gokar dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada Maret lalu bahkan memunculkan penjajakan duet Airin dengan kader Nasdem Ahmad Sahroni di Pilkada DKI Jakarta.

Namun, pertanyaannya adalah mengapa Airin muncul sebagai sosok yang diperhitungkan untuk berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta? Serta mengapa sosok Airin bisa saja krusial dalam dinamika politik ibu kota?

Airin-Sahroni Bermodal Local Strongman?

Dukungan terhadap Airin di permukaan mungkin tampak menarik dan cukup meramaikan bursa calon DKI-1. Akan tetapi, paket yang ditawarkan Golkar-Nasdem dengan menduetkan Airin dan Ahmad Sahroni agaknya bisa jauh lebih menjanjikan.

Jika disandingkan, baik Airin maupun Ahmad Sahroni sama-sama memiliki rekam jejak dan modal mesin politik berupa local strongman. Joel S. Migdal dalam bukunya yang berjudul State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another menjelaskan secara komprehensif bagaimana local strongman terbentuk dan menjalankan fungsinya dalam tatanan masyarakat.

Migdal mendefinisikan local strongman atau orang kuat lokal sebagai entitas yang memiliki kekuatan informal dengan jejaring persekutuan birokrat, elite partai politik, pengusaha, militer, serta partikelir yang saling bekerja dalam mutualisme.

Kemunculannya berawal dari kesenjangan peran negara terhadap masyarakat di wilayah tertentu yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan lokal tadi untuk melakukan kontrol sosial dan politik.

Kata kunci berupa patronase, jawara/ormas, insan bisnis, serta ulama menjadi intisari bagaimana local strongman bertransformasi membentuk dinasti politik yang kuat, sebagaimana disiratkan Yoes Kenawas dalam The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society.

Airin sendiri merupakan pemimpin daerah di wilayah yang kental dengan peran local strongman. Sebagai adik ipar Ratu Atut, ia turut menikmati privilese yang mengantarkannya ke pucuk pimpinan Kota Tangsel.

Dinasti Ratu Atut di Banten berangkat dari ayahnya, Tubagus Chasan Sochib, yang merupakan seorang jawara sekaligus merintis koneksi dengan entitas politik dan birokrat melalui Partai Golkar sejak era Orde Baru.

Tangsel juga merupakan wilayah penyangga ibu kota yang kemungkinan besar memiliki jejaring aglomerasi local strongman dan dapat dikapitalisasi oleh Airin. Ini pun belum termasuk modal serupa yang dapat dikombinasikan dari ormas serta sayap partai yang terafiliasi dengan Golkar.

Di sisi lain, Ahmad Sahroni tampaknya juga mulai memiliki modal tersebut. Sebagai politisi parlemen sekaligus seorang crazy rich Priok, bisa dibilang kekuatan koneksinya di Jakarta kini cukup memadai dan dapat terus berkembang.

Modal politik itulah yang kiranya membuat Airin memiliki daya tawar tersendiri dan kerap mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, termasuk ketika disandingkan dengan Ahmad Sahroni oleh penjajakan yang dilakukan partainya masing-masing.

Hal itu praktis membuat peluang pertarungan sengit antar dinasti di Pilkada DKI Jakarta 2024 terbuka andaikata Gibran Rakabuming Raka benar-benar diusung PDIP seperti sang ayah dahulu.

Meskipun kemenangan dan pencalonannya sendiri belum dapat dipastikan, proyeksi memperluas dinasti Atut sampai ke Jakarta kiranya cukup menarik jika mampu ditorehkan Airin. Akankah itu dapat terjadi?

Jalan Terjal Airin Menuju Jakarta

Kendati tampak memiliki modal politik mumpuni, jalan menuju Balai Kota di Medan Merdeka Selatan masih cukup terjal, khususnya bagi Airin saat ini.

Selain terkendala Golkar yang kadung mencalonkan Ahmed Zaki Iskandar dan butuh negosiasi politik tersendiri, prestasi Airin di Tangsel pun tidak terlalu mentereng dan terkesan biasa-biasa saja.

Aspek rekam jejak kinerja tentu akan menjadi hambatan serius bagi Airin. Tak hanya jika berhadapan dengan Gibran, tetapi juga saat kemungkinan berhadapan dengan Wagub DKI Jakarta saat ini Ahmad Riza Patria yang jadi kartu As Gerindra di Pilkada DKI mendatang.

Ahmad Riza Patria kerap tampil cukup apik dengan komunikasi politiknya dan menjadi “back-up” Anies Baswedan di banyak lika-liku pemerintahan provinsi sejak mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Begitu pun dari sisi perhitungan matematis jika bersanding dengan Ahmad Sahroni, Nasdem dan Golkar hanya mengumpulkan 13 kursi DPRD DKI Jakarta. Angka ini masih belum cukup untuk memenuhi syarat formil pencalonan sebesar 20 persen atau minimal 35 kursi.

Bahkan, niat DPD Gokar DKI Jakarta yang ingin memperkuat Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan PPP hingga ke wilayah masih belum cukup, karena masing-masing parpol hanya dapat menyumbang sembilan dan satu kursi.

Reputasi dinasti yang melekat padanya juga tentu menjadi pertimbangan lain bagi pemilih. Belum termasuk empat kasus rasuah sekaligus yang menjerat sang suami Tubagus Chaeri Wardana saat Airin sedang menjabat Wali Kota Tangsel.

Walaupun akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tidak lantas membuat sorotan publik dan media terhadap berbagai isu di Jakarta meredup begitu saja.

Ross Tapsell dalam bukunya Media Power in Indonesia, mengatakan bahwa berkumpulnya hampir semua kantor pusat media di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta”. Pada akhirnya, membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.

Artinya, akan selalu ada akuntabilitas yang jelas dan dituntut oleh publik atas berbagai isu yang meliputi dinamika politik dan pemerintahan Jakarta, tidak terkecuali rekam jejak calon yang akan berkompetisi memperebutkan singgasana DKI-1.

Namun kembali, di atas semua itu, peluang pertarungan dinasti Atut dan dinasti Jokowi masih terbuka lebar dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Paling tidak, Airin dan Gibran menjadi dua nama prominen yang muncul dan mewakili adanya tendensi politik dinasti dalam dinamika politik tanah air.

Persis seperti apa yang diprediksi pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto, bahwa politik kekerabatan atau politik dinasti menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah setiap penyelenggaraan pilkada.

Bagaimanapun, para kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2024 agaknya tetap akan dituntut memiliki gagasan yang dapat diterjemahkan secara konkret, serta memiliki komunikasi politik yang baik di hadapan aktor pendukung dan masyarakat. (J61)

PinterPolitik.com

Dinasti politik bukanlah sebuah fenomena baru dalam literatur ilmu politik. Bahkan dalam praktiknya, fenomena ini telah lama eksis di negara Barat, seperti Amerika Serikat dengan munculnya klan Kennedy dan Bush, serta Kanada dengan adanya klan Trudeau. Bahkan di Asia Tenggara, seperti di Filipina, Kamboja, dan Indonesia juga mengenal tren dinasti politik.

Di Indonesia misalkan, ada klan Soekarno dan klan Soeharto, dan saat ini ada praktik dinasti politik yang menghadirkan klan baru, yaitu klan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sebagai bukti dari cerminan suburnya praktik regenerasi kekuasaan berlandaskan hubungan darah dalam politik di Indonesia.

Seperti yang diketahui, perjalanan politik Jokowi termasuk fenomenal. Jokowi kerap diasosiasikan sebagai pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat. Mengawali karier sebagai pengusaha furnitur, Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2005 hingga 2012, kemudian naik menjadi Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun hingga 2014, karena beranjak meraih kursi Presiden.

Bahkan rekor terbaru terjadi pada Pilkada serentak 2020, Jokowi menjadi satu-satunya Presiden aktif sepanjang sejarah Republik Indonesia yang mempunyai anak dan menantu menjabat sebagai kepala daerah sekaligus. Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka yang menang Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasution yang menang jadi Wali Kota Medan.

Yang menarik adalah, baru-baru ini dua Putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Laporan yang dibuat oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun itu seolah menjadi tantangan bagi keberlanjutan klan Jokowi dalam pentas politik di Indonesia. Lantas, seperti apa kita melihat fenomena upaya melanjutkan estafet kepemimpinan yang lebih kita kenal sebagai dinasti politik ini? 

Baca juga: Sejarah Politik Dinasti, Antara Jokowi dan Gibran

Meraba Dinasti Politik

Politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah lama ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era monarki, ikatan genealogis telah digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan. Hingga kini, ruh dari praktik politik dinasti masih berhembus di alam demokrasi.

Familisme atau sikap mementingkan keluarga dalam warisan kekuasaan merupakan corak khas politik lokal yang telah terjadi selama berabad-abad. Dahulu, sistem ini jamak diterapkan saat Indonesia masih terbagi dalam wilayah-wilayah kerajaan.

Contohnya seperti yang ada dalam kosmologi Jawa, di mana kekuasaan dan kepemimpinan selalu diselimuti oleh aura spiritual dan mistis. Dalam tradisi Jawa yang disinggung di atas, seseorang menjadi pemimpin karena dikaruniai semacam “wahyu keprabon” atau  guratan tangan yang menakdirkannya sebagai raja atau pemimpin. Dan secara umum rakyat akan percaya kepada raja karena kekuatan mistiknya, termasuk tunduk kepada keluarga raja juga bagian dari kepercayaan ini.

Tapi semua itu telah berubah. Konsep dinasti politik dalam psikologi publik di Indonesia modern misalnya, mengalami nada yang lebih negatif. Hal ini disebabkan oleh cara pandang tentang dinasti politik yang dianggap lekat dengan praktik nepotisme.

Jika kita bandingkan, reaksi publik di Indonesia terhadap dinasti politik tidak seramah reaksi publik di beberapa negara lainnya, seperti di India, Filipina, bahkan Amerika Serikat. Sikap publik ramah disebabkan hasil dari konsep dinasti publik tidak mengecewakan dan tokoh politik yang lahir dari dinasti politik juga siap diuji di tengah publik.

Dante C. Simbulan dalam bukunya The Modern Principali: The Historical Evolution of the Philippine Ruling Oligarchy, mencatat munculnya elite politik di Filipina pada tahun 1946 hingga tahun 1963 memperlihatkan bahwa dari 169 keluarga berpengaruh, melahirkan 584 pejabat publik, termasuk 7 presiden, 2 wakil presiden, dan 189 anggota legislatif yang tersebar menjadi senator atau anggota DPR Filipina.

Dari studi Dante, dapat kita melihat bahwa di Filipina sebagai komparasi, dinasti politik bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan dinasti politik dapat dijadikan ajang proses penggemblengan seorang tokoh politik. Proses seperti ini biasa disebut sebagai proses mentorship.

Febriansyah Ramadahan, peneliti dari Nagara Institute, mencatat sebanyak 124 calon kepala daerah diketahui mempunyai relasi kekeluargaan di Pilkada serentak 2020. Rinciannya, 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota, serta 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

Secara kuantitas, penelitian Febriansyah memperlihatkan bahwa konsep dinasti politik juga semakin memperlihatkan eksistensinya pada pilkada-pilkada yang dilaksanakan di Indonesia. Artinya, dinasti politik tidak hanya terdapat pada skala nasional melainkan juga hadir di daerah-daerah.

Secara legal, sebenarnya tak ada aturan hukum maupun konstitusi yang melarang kerabat pejabat publik untuk maju dalam Pilkada. Bahkan belum pernah ada negara yang melarang warganya untuk maju di pemilihan umum hanya karena dia kerabat seorang pejabat publik.

Well, artinya dinasti politik merupakan kelumrahan dalam sistem politik dimanapun. Lantas jika demikian, seperti apa prospek estafet politik Jokowi?

Baca juga: PDIP: Politik Dinasti Itu Biasa

Virtue dan Fortune

Menjadi seorang anak Presiden bukanlah sebuah pilihan, terdapat semacam keberuntungan yang mengalir melalui sistem kekeluargaan, sehingga Gibran terima atau tidak ada faktor luck yang menentukan dirinya bisa mulus dalam percaturan politik lokal di Solo.

Apa yang dialami Gibran sebenarnya terdapat dalam tulisan-tulisan Niccolò Machiavelli, ketika menguraikan dan menganalisis berbagai peristiwa politik seringkali menggunakan istilah virtue dan fortune. Secara khusus, dua istilah tersebut muncul dalam berbagai pengertian dan konteks.

Baca juga: Dinasti Jokowi, Siapa Untung?

Quentin Skinner dalam bukunya Machiavelli on the Maintenance of Liberty, menafsirkan virtue sebagai himpunan kualitas yang dimiliki seorang raja (pemimpin) yang berkelindan dengan nasib baik (fortune) untuk memperoleh penghormatan, kemuliaan, serta kemasyhuran. Dengan demikian, istilah virtue mengacu pada seperangkat nilai-nilai unggul yang dimiliki individu.

Pada konsep virtue dan fortune, Machiavelli lebih menghargai model kepemimpinan yang memperoleh kekuasaan melalui kecakapan sendiri (virtue) dan bukan mengikuti nasib baik (fortune). Meskipun misalnya dalam konteks kerajaan, seorang pangeran harus menerima takdirnya, yaitu keberuntungan untuk meneruskan takhta, tapi dia harus dapat melatih diri agar dapat menjadi raja yang baik.

Dengan demikian, Gibran sebagai pelanjut estafet politik Jokowi, jika ingin tetap eksis dalam dunia politik, maka dia harus terus menarik pelajaran berharga dari setiap permasalahan yang dihadapinya.

Akan muncul seleksi alam yang menuntut Gibran untuk mempertajam keterampilan dalam memimpin (virtue), sehingga tetap bisa survive. Sejauh ini, dengan pembawaan yang tenang dan tidak terlalu memberikan reaksi berlebihan ketika diserang oleh berbagai isu, menunjukkan bahwa kedewasaan Gibran bisa dikatakan matang untuk hal itu.

Pada akhirnya, dinamika politik yang akan menentukan seorang tokoh tersebut dapat bertahan atau tidak dalam dunia politik, tidak peduli dia berasal dari mana. Seseorang yang mampu mengolah kecakapan (virtue) pada akhirnya akan mengalahkan orang yang hanya berharap pada keberuntungan (fortune). (I76)

Baca juga: Koordinator YLBHI: Politik Dinasti di Provinsi Banten Masih Kuat