Suara PDIP diprediksi anjlok jika Ganjar pindah ke Golkar Hasil Survei SMRC pada november 2022

PinterPolitik.com

Setelah menunggu-nunggu, sebuah film yang termasuk dalam franchise Dilan kini akhirnya tayang lho. Film yang berjudul Milea: Suara dari Dilan (2020) ini udah bisa ditonton di bioskop-bioskop terdekat mulai 13 Februari 2020.

Hmm, tapi, sepertinya bukan hanya film Dilan aja nih yang tayang. Kalau diingat-ingat kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu pernah juga nyebutin Dilan yang lain, yakni Digital Melayani.

Kala itu, Pak Jokowi menyebutkan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi pelayanan publik. Program itu nantinya meliputi e-budgeting, e-government, e-procurement, dan e-planning.

Nah, upaya untuk mewujudkan program Dilan ini tampak semakin nyata nih. Pada tanggal 13 Februari 2020 juga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan berkumpul dalam sebuah acara.

Dalam kegiatan itu, pejabat-pejabat ini menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang bertajuk “Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah.” Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal Dilan, kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) ini bertujuan untuk menyelenggarakan e-government.

View this post on Instagram

Dengan menjadikan generasi muda sebagai kunci masa depan digital ASEAN, bagaimana kesiapan Indonesia menyikapi ekonomi digital? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #ekonomidigital #digitalekonomi #eradigital #infografis #infografik #politikindonesia #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 2, 2019 at 12:46am PDT

Perjanjian itu disebut-sebut punya banyak manfaat lho buat masyarakat. Diharapkan layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah – seperti retribusi pelayanan pasar, pajak kendaraan bermotor, parkir, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dapat dibayarkan melalui e-payment dengan QR code.

Dengan begitu, transaksi-transaksi yang dilakukan di sektor publik dapat tercatatat data-datanya untuk diutilisasi dan dijadikan bahan perbaikan. Selain itu, kata Pak Perry, kebijakan ini juga bisa mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia lho.

Wah, kalau ngomongin soal ekonomi digital, hal ini juga udah menjadi mimpi dari Pak Jokowi lho. Dengan adanya teknologi jejaring, kegiatan ekonomi diharapkan dapat berlangsung dengan cepat dan bertumbuh pesat di seluruh Indonesia.

Tapi, sepertinya, guna mewujudkan Dilan secara utuh, pemerintah perlu menyelesaikan beberapa tantangan nih. Pasalnya, tenaga kerja di Indonesia disebut-sebut masih belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mewujudkan ekonomi digital sepenuhnya.

Apalagi, para pegawai negeri sipil (PNS) sempat menjadi sorotan karena masih memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang masih terbatas – alias gagap teknologi (gaptek). Dalam policy brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2017, persoalan gaptek ini menjadi salah satu masalah bagi pemerintah untuk menerapkan e-government.

Ya, semoga aja pemerintah bisa melalui tantangan tersebut. Kan, nggak lucu juga kalau nanti bapak dan ibu PNS harus tanya anaknya – yang notabene generasi milenial dan generasi Z – dulu biar bisa mengoperasikan ETP. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ari keseluruhan debat Pilpres 2019 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali, sepertinya Jokowi tidak mau kalah sensasional nih dari wakilnya Ma’ruf Amin.  Sebab, pada debat Pilpres keempat lalu, Jokowi juga mengeluarkan istilah-istilah unik yang tak kalah heboh dari pernyataan yang dilontarkan wakilnya tersebut.

Sebelumnya, Ma’ruf di debat putaran tiga mengeluarkan tiga istilah yang berhasil menghebohkan dunia permedsosan. Istilah itu di antaranya, Dunia Usaha dan Dunia Industri alias ‘Dudi’, infrastuktur langit, dan ten years challenge.

Nah, kalau debat kemarin, Jokowi mengeluarkan istilah Pemerintahan Dilan alias Digital Melayani. Hmmm, kalau menurut saya biar lebih cucok lagi Jokowi sehabis sebut Dilan dirinya mengakhiri dengan istilah ‘Milea’ di akhir pernyataannya contohnya begini;

“Pada pemerintahan kedepan dibutuhkan pemerintahan ‘Dilan’ alias Digital Melayani dan hal ini bersamaan dengan tuntutan ‘Milea’ alias Millenium Kekinian.” Wkwkwk, mantep enggak tuh bro?

Tapi bro, kenapa ya kok Jokowi-Ma’ruf belakangan ini senang banget mengeluarkan istilah-istilah unik seperti Dilan dan Dudi ya? Apa mungkin ya ini suatu langkah strategi untuk menarik simpati generasi milenial yang senangnya dengan hal-hal unik?

Di luar keunikan istilah yang Jokowi-Ma’ruf sampaikan itu berhasil membuat sebagian orang senang, tetapi  di sisi lain beberapa orang ternyata berhasil dibuat sulit memahami alias kebingungan loh bro. Apalagi mereka yang tidak menonton debat sama sekali, pasti akan bertanya-tanya begini;

“Eh bro, Dudi itu siapanya Pak Ma’ruf ya? Nah, selain itu ten years challenge maksudnya gimana ya? Apa lagi nih yang mau di challenge-challenge selama sepuluh tahun kedepan? Terus kenapa juga Dilan dibawa-bawa? Kalau ada Dilan, kenapa Milea-nya gak sekalian?”

Yang juga penting itu implementasinya sih. Percuma juga pake istilah-istilah Dilan tapi eksekusinya masih belum jelas. Iya sih bisa menggaet milenial, tapi terus nanti tanggung jawab ke milenialnya seperti apa kalau udah dapet suara mereka? Dilan aja bikin puisi buat dapetin Milea, kalau Dilan-nya Pak Jokowi mau bikin apa nih buat mengatasi masalah pemerintahan? Hehehe.

Generasi milenial jadi sasaran politisi.
Share on X

Tetapi semoga saja mereka yang kebingungan dengan istilah-istilah yang disampaikan Jokowi-Ma’ruf, tidak malas untuk membaca informasi jelasnya di media massa ya bro. Sebab kalau sampai mereka pada malas mencari maksud dari istilah itu bisa berabe tuh menginterprestasikannya. Bisa jadi orang bingung  mikir Jokowi-Maruf mau buat Dilan yang ada di film jadi menterinya lagi. Ahahaha. (G42)