PinterPolitik.com

Gengs, apa sih di pikiran kalian ketika mendengar nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali? Pasti yang ada di pikiran kalian yaitu sebuah lembaga yang bagaikan pahlawan dengan kesederhanaan dan integritas tinggi.

Bahkan, berdasarkan pengalaman mimin nih ketika dulu mengadakan kegiatan dan mengundang salah satu pimpinan di KPK, doi dibayar pun tidak mau, gengs. Lah, kok dibayar, dijemput di bandara – bahkan hanya sekedar makan saja – mereka tuh menolak.

Hanya ambil minum air botol yang harganya tidak lebih dari Rp 5.000,00. Kalau itu maklum lah ya, habis ngomong panjang lebar masa sih nggak minum sedikit pun. Kan seret, cuy. Hehehe.

Nah, identitas yang telah lama dibentuk itu lambat laun kelihatannya mulai luntur dan hilang, sob. Kenapa mimin mengatakan bahwa itu semua mulai hilang? Pasalnya, secara mengejutkan, KPK Jilid V di bawah komando Bapak Firli Bahuri ini mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), cuy.

Mobil dinas yang diusulkan untuk ketua KPK, yaitu Pak Firli sendiri, senilai Rp 1,45 miliar. Dalam hal nilai dan spesifikasi mobil, doi meminta sekelas kendaraan baru para menteri dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR, yaitu Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Sementara, mobil dinas yang diusulkan untuk wakil ketua masing-masing mencapai Rp 1 miliar dan dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp 702 juta.

Coba kalian bayangkan dan berpikir sejenak. Berapa total anggaran yang diajukan? Anggap saja komposisi KPK yaitu satu ketua, empat wakil ketua, lima dewan pengawas, dan empat pejabat eselon I. Beh, Rp 1 triliun lebih, sob, kalau dihitung.

Weleh-weleh, ini bagaimana ya Pak Firli Bahuri? Kalau kata Bu Tejo, “Hati nuraninya loh”. Mbok ya dipikir dan direnungkan terlebih dahulu sebelum meminta. Ini kan kondisinya sedang pandemi Covid-19. Masyarakat jelas lebih membutuhkan anggaran tersebut. Hadeuhh.

Terlebih, sejak berdiri pada 2003, para pejabat KPK hanya menggunakan kendaraan pribadi. Selama empat periode memang tidak mengenal mobil dinas untuk para pimpinan. Meski tawaran mobil dinas sebenarnya sudah muncul sejak Jilid I, tetapi ditolak dan berlaku hingga Jilid IV.

Itu semua untuk apa, sob? Ya, jelas untuk menunjukkan integritas dan independen dari negara sehingga nanti, jika mau menangkap koruptor, bisa tanpa tedeng aling-aling langsung diringkus.

Apa lagi nih, gajinya Pak Firli ini nggak main-main dan cukup besar loh, yaitu totalnya Rp 123,9 juta per bulan. Karena adanya hal ini, sampai membuat Bung Saut Situmorang, sebagai mantan pimpinan KPK langsung angkat bicara dan menyarankan Pak Firli agar menggunakan uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru saja.

Duh, rasanya melihat fenomena KPK yang seperti sekarang nih mimin jadi mau bernyanyi, “Aku yang dulu bukanlah yang sekarang”. Hehehe.

Lagian, apa Pak Firli nggak takut mendapatkan panggilan lagi nih? Sebelumnya kan sudah pernah dipanggil terkait pelanggaran kode etik. Masa sih mau jatuh di lubang yang sama? Keledai saja tidak akan masuk dua kali di lubang yang sama. Upss. (F46)

PinterPolitik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya telah menemukan keberadaan buronannya – eks-kader PDIP Harun Masiku. Kabarnya, Pak Harun selama ini tidak bepergian ke luar negeri, melainkan telah berada di Indonesia ketika lembaga antirasuah itu menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada awal Januari lalu.

Tapi, kayaknya, pencarian Pak Harun ini nggak segampang itu deh. Soalnya, beliau belum juga ditemukan nih berdasarkan kabar-kabar yang didapatkan oleh para wartawan ketika menanyakan perihal tersebut ke Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam salah satu kesempatan, Pak Firli sampai-sampai bilang kalau publik bisa membantu dan memberi tahu KPK apabila ada yang mengetahui keberadaan Pak Harun. Pasalnya nih, berdasarkan pengakuan Ketua KPK, komisi itu sudah berupaya mencari sang buronan ke banyak daerah.

Ya, kalau dianalogikan, pencarian ini – menurut Ketua KPK Firli – itu bagaikan tengah mencari jarum dalam sekam. Wajar sih jadi susah banget.

Hmm, pencarian yang sulit ini seperti mengingatkan kita dengan film Now You See Me (2013). Dalam film itu dikisahkan empat pesulap – dijuluki sebagai The Horsemen – yang diduga melakukan pencurian uang dalam aksi-aksi sulapnya.

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Namun, aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan eks-pesulap Thaddeus Bradley terjadap para horsemen tidak juga berujung pada penangkapan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan empat pesulap itu yang selalu bisa melarikan diri dan susah ditemukan.

Hmm, tapi, bukannya KPK punya beberapa alat yang bisa membantu pencariannya ya? Kan, dulu, komisi antikorupsi tersebut jago soal sadap-menyadap guna menggali informasi dan melakukan penangkapan. Sampai-sampai, lembaga itu dikenal memiliki peralatan yang canggih.

Mungkin, KPK yang sekarang bisa tuh mulai kembali memperdayakan peralatan itu. Dengan alat itu, bisa jadi, Pak Harun dapat segera ditemukan tuh.

Seperti aksi yang dilakukan para horsemen, sadap-menyadap bisa saja menguntungkan – membuat penyadap memiliki satu langkah lebih dulu. Hal ini terjadi ketika ponsel milik agen polisi Dylan Rhodes-Shrike disadap oleh empat pesulap itu agar dapat memperoleh akses pada database kepolisian.

Uniknya nih, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean sendiri mengaku bahwa belum ada pengajuan izin penyadapan dari pimpinan KPK. Ya, untuk KPK yang sekarang, izin penyadapan memang harus dilakukan melalui prosedur yang lebih rumit sih. Tapi, bagaimanapun juga, seiring berjalannya waktu, proses itu harus dimulai, kan? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Jokowi sebutkan sejumlah nama yang masuk bursa Dewas KPK, diantaranya adalah Artidjo Alkostar, mantan ketua kamar pidana Mahkamah Agung, kemudian Taufiequrachman Ruki, mantan ketua KPK 2003-2007.

PinterPolitik.com

Polemik soal revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya belum selesai nih. Kekecewaan meluap dengan minimnya niat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU tersebut.

Di dalam UU yang baru itu, nantinya akan ada Dewan Pengawas (Dewas) di lembaga anti-rasuah itu. Kalau kata Pak Jokowi sih, Istana akan memilih orang-orang baik nih untuk mengisi posisi-posisi tersebut.

Selain persoalan UU, kekecewaan para pegiat anti-korupsi juga berakar dari pimpinan-pimpinan KPK baru yang telah sah dipilih oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hmm, banyak yang khawatir rekam pemberantasan korupsi Indonesia makin tergerus oleh masalah-masalah ini.

Tapi, tenang dulu. Kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah bakal ngasih kejutan akhir tahun nih dengan nama-nama Dewas pilihan Pak Jokowi nih.

Kejutan itu ternyata baru diungkapkan nih sama Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Berdasarkan bocoran yang diberikan oleh Pak Presiden, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho bakal menjadi dewas pilihan pemerintah.

View this post on Instagram

Bursa calon dewas KPK.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 10:39pm PST

Widih, nama-nama tersebut bisa aja jadi comeback yang keren nih dari Pak Jokowi setelah komitmen beliau untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya nih, berbagai pihak menilai bahwa Artidjo dan Albertina merupakan sosok-sosok yang ditakuti oleh para koruptor.

Artidjo nih misalnya, dikenal luas sebagai mantan hakim yang kerap memperberat vonis hukuman bagi para koruptor. Sementara, Albertina adalah hakim yang dikenal menyidangkan kasus suap pegawai pajak yang mendakwa Gayus Tambunan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Mungkin, sosok-sosok seperti Artidjo dan Albertina nih yang dibilang-bilang oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sebagai orang-orang yang tidak sembarangan. Sampai-sampai, Pak Ngabalin menyebut para dewas sebagai manusia setengah dewa.

Hmm, “sakti” juga dong berarti. Bisa-bisa, kehadiran Artidjo dan Albertina ini menjadi titik terang bagi upaya pemberantasan korupsi seperti kehadiran Rey sebagai Jedi yang ditunggu-tunggu The Resistance guna melawan Kylo Ren dan The First Order.

Ya, bisa jadi nih, meskipun pimpinan-pimpinan KPK yang baru dianggap bermasalah, adanya Artidjo dan Albertina ini bisa menjadi harapan untuk menhentikan dugaan pelemahan komisi anti-rasuah itu. Kita tunggu saja kesaktian para Jedi ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Lain drama Perppu KPK, lain drama Dewan Pengawas KPK. Ngomongin soal Dewan Pengawas KPK nih, tentunya berkutat di calon-calon pengisi jabatan tersebut. Nama-nama pun mulai bermunculan dan jadi pertimbangan. Dan tempat teramai buat ngomongin calon-calon Dewan Pengawas KPK, tak lain dan tak bukan adalah Twitter.

Menyambut keputusasaan mengenai Perppu KPK, pencalonan tokoh-tokoh yang disenangi publik pun menjadi pelipur lara. Netizen pun ramai-ramai menyebut nama tokoh favorit mereka masing-masing. Sebut saja Prof. Romli Atmasasmita, anggota Tim Perumus UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Muncul juga Prof. Eddy Hiariej yang terkenal keilmuannya.

Tentunya tokoh-tokoh ahli hukum akan menghiasi bursa calon Dewan Pengawas KPK. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Dewan Pengawas KPK memang akan lebih banyak diisi oleh ahli hukum, namun akan ada posisi untuk tokoh dari latar belakang lain.

View this post on Instagram

Mahfud MD masih ingat soal Perppu KPK? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 25, 2019 at 3:00am PDT

Nah, kesempatan ini pun dimanfaatkan netizen untuk memasukkan tokoh yang cukup kontroversial. Contoh Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang sempat merasakan dinginnya penjara. Walau begitu, Antasari Azhar masih disayang sama masyarakat karena dinilai gigih memberantas korupsi di Indonesia.

Ada satu nama yang tak kalah kontroversial, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Publik menilai pribadi Ahok walau berapi-api namun jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Walau sempat dipenjara, rupanya Ahok tetap dipuja. Tentunya yang ngusulin itu ya pendukungnya Ahok sendiri.

Beda lagi sama yang gak suka. Menurut netizen yang kontra, Ahok bukan tokoh yang bersih-bersih amat. Walau tidak pernah terbukti korupsi, perjalanan karir politik Ahok tidaklah mulus. Contoh saja, menurut akun @PerbawaDani, Ahok punya perkara yang belum selesai seperti polemik Sumber Waras, busway dan reklamasi.

Tapi kalo Ahok beneran jadi anggota Dewan Pengawas KPK, kayaknya Jokowi bakal seneng banget. Pasalnya Pak Jokowi jadi punya kesempatan menempatkan orang kepercayaannya. Ahok itu kan salah satu tokoh yang dekat dengannya, bahkan pas dilantik aja Ahok dateng sebagai keluarga. Jadi kalo Ahok jadi Dewan Pengawas KPK, Pak Jokowi bisa punya kontrol di lembaga itu. Cuman pencalonan Ahok pasti akan kontroversial sih. Pak Jokowi siap rame lagi ga nih? Kan baru selesai huru-hara. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.