PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]N[/dropcap]amanya menteri, sibuk dengan rapat ini itu, tak kalah dengan kesibukan pekerja kantoran ibu kota. Tapi yang berbeda, sesibuk-sibuknya karyawan rapat, tidak akan pernah dikejar-kejar awak media. Sementara Wiranto, selesai menghadiri rapat terbatas (Ratas) internal membahas Densus Tipikor di Kantor Presiden, menjadi rebutan para wartawan.

Yang menarik, karena gugup atau malas meladeni, Wiranto berusaha kabur dengan mobil. Nahas, dua kali Wiranto salah menaiki mobil. Mobil Ketua KPK, Agus Raharjo asal saja dibuka Menkopolhukan itu. Menyadari salah, ia beranjak dan membuka pintu mobil Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Wah, ini bukan mobil saya. Di mobil saya enggak ada makanannya. Duh, kalian ini bikin bingung saya saja,” ucapnya sembari terkekeh.

Sejak menjadi ‘teman main’ Jokowi, kesibukan Wiranto memang segudang. Tak jarang ia terlihat linglung dan bingung sendiri karena padatnya jadwal. Belum lagi awak media yang pasti mengejarnya untuk bertanya macam-macam. Yang menggemaskan, kok Wiranto tak mengeluarkan keahliannya yang tersohor itu? Yakni menyamar.

Masih ingat kan di tahun 2014 lalu, saat Wiranto gencar-gencarnya memperlihatkan keahlian menyamarnya? Mulai dari kondektur bus, tukang becak hingga pedagang asongan, dilakoninya. Nah, kenapa tak gunakan saja keahlian itu saat dikejar-kejar awak media?

Hari ini saya akan menyamar menjadi seorang kondektur bus kota. Perjuangan hidup yang memberikan inspirasi saya. pic.twitter.com/GtZkcFd2lo

— Wiranto (@wiranto1947) March 7, 2014

Tak banyak yang tahu juga kalau sejak dulu, bakat menyamar Wiranto memang sudah terlatih. Saat masih setia berada di sisi mantan Presiden Soeharto, ia rela memberikan punggungnya menjadi ‘meja’ saat Soeharto menuliskan sebuah nota. Ya, dia adalah ‘teman’ sang Jenderal Besar yang loyal kala itu.

Kini, seiring usianya yang senja, selain tetap bertahan menjadi elite politik, ia juga seakan mewarisi pula bakat seperti bunglon untuk mempertahankan hidup dari serangan predator bernama waktu.

Ya, mungkin Pak Wiranto ini berhitung, jalannya menyamar menjadi Presiden RI yang kesekian barangkali sudah tertutup. Namun, menjadi ‘mentor’ bagi presiden terkini dan esok, juga bukanlah pekerjaan rendahan. Semua berkat persahabatannya yang terjalin dengan Megawati semasa bergejolak dengan Gus Dur dahulu. Sekali lagi, terima  kasih Mama.

Nah, kalau Wiranto menyamar sebagai Mama apakah ampuh menghindari kejaran awak media? Waduh. (A27)

PinterPolitik.com  

[dropcap size=big]B[/dropcap]eberapa bulan belakangan, topik pembentukan Datasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang berada di bawah wewenang Kepolisian mengaduk emosi dan respon khalayak. Sempat timbul dan tenggelam, kini wacana pembentukan Densus Tipikor sudah membelah suara DPR, bahkan istana, mengenai siapa yang setuju atau tidak dengan pembentukannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pihak yang mendukung pembentukan Densus Tipikor adalah Ketua DPR Setya Novanto, Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Sementara pihak yang lantang menolak keberadaan Densus Tipikor adalah Jusuf Kalla, Partai Gerindra, dan PPP.

Menariknya, di awal wacana pembentukan Densus Tipikor, selain Polri sebagai lembaga pengusul, Presiden Jokowi dan KPK sendiri bahkan memberi lampu hijau. Melalui salah satu wakilnya, Laode M. Syarif, KPK menyatakan jika pihaknya mendukung keberadaan Densus Tipikor dan memastikan tak akan tumpang tindih dengan kinerja dari tim tersebut.

Namun ketika pembahasannya semakin memanas, Jokowi  melalui juru bicaranya, Johan Budi, malah menarik kembali dukungannya tersebut. Ditemui di Hotel Borobudur pada Kamis (16/10) lalu, Jokowi berkata bahwa pembentukan Densus Tipikor masih sebatas usulan. Ia bahkan masih akan membahas keberlanjutan pembentukan Densus Tipikor dalam ratas (rapat terbatas) minggu depan.

Pertanda apa ini? Apa maksud dari perubahan sikap Jokowi yang tiba-tiba tersebut?

Anggaran dan Kompleksitas Wewenang

Selain menimbulkan pro kontra, pembentukan Densus Tipikor juga terbelit kritik atas anggaran dana yang mencapai Rp. 2, 6 triliun. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai, ada sejumlah kejanggalan terkait anggaran dalam pembentukan Densus Tipikor.

Kejanggalan tersebut dilihat dari tidak adanya rincian kebutuhan dalam penegakan hukum. Adery, salah satu peneliti MaPPI FHUI menyatakan jika Kapolri ‘tak terlalu’ membutuhkan angaran sebesar Rp. 2,6 triliun untuk membentuk Densus, karena sebetulnya Polri sudah memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor). Menurutnya, jika Kapolri ingin menunjukan komitmen dalam memberantas korupsi, seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat Dittipikor yang sudah ada.

Selain itu, wewenang yang terjalin dalam Densus Tipikor, Dittipikor, dan KPK akan semakin rancu. Selama ini, Kapolri hanya menjejal hubungannya dengan KPK lewat pembagian besaran nilai uang yang dikorupsi. Selebihnya, baik KPK dan Kapolri membuat tameng UU KPK sebagai jalan keluarnya. Hal tersebut belumlah cukup efektif dan transparan membuka tumpang tindih kewenangan serta bagaimana distribusi anggaran Rp. 2,6 triliun dialokasikan pada lembaga-lembaga yangterkait .

Relasi PDIP dan Polri

Di balik kompleksitas wewenang dan anggaran selangit, peran PDIP dalam pembentukan Densus Tipikor layak pula ditelaah. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri diketahui memiliki hubungan yang erat dengan lembaga kepolisian. Hal ini terekam lewat kedekatannya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan.

Hubungan tersebut mulai terjalin saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI dan Budi Gunawan sebagai ajudan Presiden. Dari sana, Megawati berupaya menempatkan BG pada posisi berpengaruh di Kepolisian RI, salah satunya sebagai calon Kepala Kepolisian pada 2014 lalu. Namun secara mengejutkan, Presiden Jokowi memilih sendiri ‘orang kepercayaannya’, yakni Tito Karnavian.

Dari peristiwa ini, secara tidak langsung Megawati sebenarnya masih memiliki akses ‘menguasai’ BIN dan lembaga Kepolisian, melalui BG. Dari sini aroma keeratan PDIP dengan pembentukan Densus Tipikor menjadi semakin nyata. Apalagi di bangkulegislatif sendiri, Junimart Girsang, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP telah menyatakan dukungan pembentukan Densus Tipikor

Tentu saja memiliki ‘akses kuasa’ kepada Kepolisian dan BIN memiliki keuntungan yang banyak. Apalagi jika Densus Tipikor berhasil dibentuk, maka wewenang menangkap koruptor bisa diintervensi oleh pihak yang ‘memegang’ kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, ini bisa jadi celah bagi Megawati atau siapapun itu, untuk keluar dari kejaran kasus BLBI atau kasus korupsi besar lainnya yang akan dibuka dan ‘menghadang’.

Strategi Tarik Ulur Jokowi

Jika asumsi di atas benar adanya, dapat dikatakan, jika Densus Tipikor kandas, maka PDIP juga ikut terombang-ambing. Sebab kepentingan PDIP tak kecil dan sedikit di dalam wacana pembentukan Densus Tipikor.

Tarik ulur yang dilakukan Jokowi juga sangat menarik, sebab lewat pernyataan yang berubah inilah ia seakan hendak memperlihatkan kekuatannya. Dibentuk atau tidaknya Densus Tipikor, Jokowi tetap bisa memegang para koruptor lewat KPK. Namun, jika Densus kandas dibangun, maka PDIP dan para pendukungnyalah yang akan kelimpungan.

Sementara itu, DPR sebagai pihak yang menggagas anggaran senilai Rp. 2,6 triliun juga harus melewati persetujuan Presiden Jokowi untuk meluluskan ‘amunisinya’ tersebut. Akan sangat percuma jika pembentukan Densus Tipikor didukung oleh mayoritas anggota DPR dari banyak fraksi partai, tapi tak disetujui oleh presiden. Bagaimana pun juga, keputusan akhir terbentuk atau tidaknya tetap berada di tangan Presiden.

Kepentingan DPR dalam pembentukan Densus Tipikor juga tak sedikit. Beberapa Parpol yang mendukung Densus Tipikor tentu akan mendapat amunisi tambahan untuk ‘melenyapkan’ KPK setelah membentuk Pansus KPK. Bagi Pansus KPK, keberadaan Densus Tipikor akan dianggap lebih ‘kuat dan efektif’ dalam melindungi kepentingan mereka.

Namun sekali lagi, keputusan akhir tetap berada di Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Melalui strategi tarik ulur dukungannya pada Densus Tipikor, membantunya melihat dengan jelas pihak mana saja yang mendukung dan menolak. Dari pro kontra yang ada, ia jadi lebih mudah mencatat apa kepentingan, keuntungan, dan kebuntungan yang akan diperoleh pihak-pihak tersebut. Dari strateginya ini pula terlihat bagaimana kejelian yang dimiliki sang Presiden. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]aling bersaudara, KPK, Polri dan Kejaksaan selalu diberikan jajan yang besarannya berbeda. Karena adil bukan semata-mata sama rata sama rasa. Tapi sesuai dengan kebutuhan.

Untuk urusan korupsi, tiga kakak beradik ini punya cara, gaya dan target masing-masing. Contohnya KPK, sebagai anak yang lahir pascareformasi dan baru berusia 15 tahun, ia cuma butuh jajan Rp 734,2 miliar di 2017. Dikasih jajan segini aja yang diserang dan menyerang banyak pihak, apalagi jajannya banyak hehe

Nah kita coba tengok adiknya KPK yang masih ngurusin akte kelahirannya. Namanya, Densus Tipikor. Dia katanya pengen ngikutin kakaknya, KPK untuk ngurusin korupsi. Wajar kalau lagi puber jadi masih mencari kepribadian. Wkwkwk

Densus Tipikor Butuh Dana Rp 2,6 Triliun https://t.co/THMboUDEmV

— Republika.co.id (@republikaonline) October 13, 2017

Adik KPK ini belum diurusin akte kelahirannya karena orangtuanya masih bingung dia ini sebenarnya berguna atau engga sih hehehe

Nah yang lebih mencengangkan lagi, si bungsu lembaga anti rasuah, Densus Tipikor ini minta jajan yang banyak banget. Bayangin aja mentang-mentang lahir di era milenial, era serba canggih dan gaul, Densus Tipikor minta jajan Rp 2,6 triliun. Wow Amazing! Duit semua itu?

Dengan jumlah uang yang fantastis itu, dia bisa jadi makcomblang buat para jomblo supaya pada cepet nikah. Bukan cuma dijodohin doang, tapi dikasih biaya nikah juga Rp 120 juta perpasangan.

Dan bukan cuma satu pasangan lho, tapi lebih dari 20.833 pasangan bisa dibiayain. Nikah massalnya disponsorin dia wkwk. Jadi dikebayanya ada tulisan Supported by…. hehehe

Densus Tipikor Polri dan KPK Harus Bersinergi Lawan Korupsi https://t.co/3V9ke06OuC pic.twitter.com/PPDAsQmGya

— Partai Golkar (@DPP_Golkar) October 13, 2017

Tapi, kalau dilihat dari namanya sih mirip Densus 88 yang berantas terorisme. Tapi Densus Tipikor bisa kaya gitu ga ya? Tampil gagah dengan persenjataan lengkap memberantas korupsi?  Atau akan jadi matahari kembar saingannya KPK.

Tentunya kalau tugasnya sama buat ngurusin korupsi, nominal jajan Densus Tipikor kebanyakan. Kan udah ada KPK sama Kejaksaan yang dikasih jajan buat ngurusin korupsi. Ada lagi hentakan anak bungsu ini minta duit triliunan buat ngurusin soal yang sama.

Mendingan uang itu dikasih ke kakaknya aja, KPK untuk membeli peralatan canggih dan memaksimalkan peran KPK. Daripada dikasih ke anak bungsu, nanti cepet abis buat main warnet sama beli kuota buat maen mobile legend.

(Z19)

PinterPolitik.com

“When you fight corruption, it fights back” – Nuhu Ribadu

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam kapasitasnya sebagai mantan anggota lembaga anti korupsi Nigeria, kata-kata Nuhu Ribadu di atas bukan sekedar kiasan belaka. Perang melawan korupsi memang akan selalu mendatangkan perlawanan, terutama dari mereka-mereka yang sudah terlanjur menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut. Perang melawan korupsi akan selalu menjadi pekerjaan yang besar.

Hal itulah yang mungkin sedang dipikirkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat ini jika melihat kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi. Sebagai lembaga penegak hukum, korupsi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kerja kepolisian. Maka, semua pihak tentu ingin kerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi bisa lebih ditingkatkan, salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

Demikianlah rencana peningkatan kerja pemberantasan korupsi Polri tersebut diungkapkan Jenderal Tito saat ditanya Komisi III DPR mengenai penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri yang belum memuaskan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 23 Mei 2015 kemarin.

Menurut Tito, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Polri adalah anggaran biaya penanganan korupsi yang terbatas. Tito membandingkan anggaran penyidikan kasus tipikor di Polri yang hanya sebesar 200 juta rupiah dengan anggaran penyidikan di KPK yang berapa pun besarannya akan ditanggung oleh negara.

Pada kesempatan itu, Tito mengaku optimistis, bila anggaran untuk penanganan dugaan tipikor disamakan sistemnya dengan KPK, penyidik Polri mampu mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap. Tito melanjutkan, kendala lainnya dari penanganan kasus korupsi di Polri adalah kakunya sistem birokrasi. Sehingga, bilamana polisi ingin menyidik seorang pejabat negara yang diduga melakukan korupsi, polisi mendapat intervensi.

“Memang ada saya kira kendala birokrasi juga yang jadi problema. Kelebihan teman-teman di KPK, kan mereka kolektif-kolegial dan diangkat DPR, jadi lebih kebal daripada, maaf, intervensi,” jelas Tito saat itu.

Terlepas dari kendala-kendala itu, Tito berkomitmen akan meningkatkan kemampuan penyidik tipikor karena dari segi jumlah penyidik, Polri memiliki lebih banyak penyidik dibanding KPK. Tito kemudian berpendapat, pembentukan satuan tugas (satgas) untuk penanganan kasus korupsi di Polri akan lebih efektif dibanding struktur Direktorat Tipikor itu sendiri. Satgas tersebut bisa berisi 500-1.000 personel yang direkrut dari berbagai satuan, kewilayahan, dan menangani tipikor dengan anggaran khusus pula. Satgas ini bisa dibubarkan jika kasusnya selesai.

Hal itulah yang membuat beberapa anggota Komisi III menanyakan perihal Densus Tipikor yang pembentukannya sudah diwacanakan sejak tahun 2013 lalu. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, yang menjadi pimpinan rapat tersebut, Desmond Junaidi Mahesa, bahkan mengatakan akan mendorong Polri membentuk Densus Tipikor.

“Komisi III mendorong Polri untuk segera membentuk Densus Tipikor dengan dukungan anggaran dan kewenangan khusus,” ujar Desmond.

Pernyataan Desmond tersebut bermula dari usulan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw, yang menyebut keberadaan Densus Tipikor akan membantu kerja Polri dalam pemberantasan Korupsi. DPR bahkan mendesak Polri untuk membentuk Densus Tipikor. Pimpinan DPR, seperti Fadli Zon menyatakan akan mendukung langkah pembentukan Densus Tipikor.

Fadli Zon Dukung Wacana Pembentukan Densus Tipikor untuk Polri https://t.co/fLnRJqn0K8

— Fadli Zon (@fadlizon) May 24, 2017

Tito sendiri mengaku siap jika diputuskan untuk membentuk satuan khusus tersebut. Setelah rapat tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto pun mengatakan bahwa Polri akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi terkait wacana pembentukan Densus Tipikor.

Tentu publik bertanya-tanya, seberapa perlu Polri membentuk Densus Tipikor? Jika nantinya akan menjadi lembaga yang punya kewenangan yang sama dengan KPK, apakah tidak akan ada tumpang tindih tugas dan kewajiban?

Densus Tipikor: Apa Perlu?

Ide Densus Tipikor ini mungkin muncul setelah kesuksesan Densus Anti Teror yang sering dikenal dengan sebutan Densus 88. Wacana tentang Densus Tipikor pertama kali muncul dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Komjen Pol Sutarman di Komisi III DPR, pada tahun 2013 lalu. Hal tersebut juga muncul karena ide ‘bersih’bersih’ di tubuh Polri pasca pengusutan kasus korupsi oleh KPK yang menjerat petinggi-petinggi Polri dan merebaknya isu ‘Cicak vs Buaya’.

Namun, saat itu pembentukan Densus Tipikor dinilai berpotensi melemahkan kerja KPK sebab nantinya akan ada dua lembaga dengan kewenangan yang setara. Lalu, apa tujuan wacana tersebut dimunculkan kembali saat ini?

Bukan rahasia lagi jika saat ini KPK sedang getol-getolnya menjerat banyak tokoh pejabat publik dan politisi dalam berbagai kasus korupsi, sebut saja mega skandal KTP elektronik yang saat ini menjerat banyak anggota DPR. Wacana Densus Tipikor ini kembali digulirkan disebut-sebut untuk melemahkan kinerja KPK.

Wacana pembentukan Densus Tipikor TIDAK PERLU..krn kan berbentrokan dgn KPK n Kejaksaan..Polri tunjukan thd masy..hasil bersih2 internal..

— Charles PG Hutapea (@alleshutapea) May 24, 2017

Selain itu, saat ini Hak Angket DPR terhadap KPK juga sudah mulai kehilangan pendukung. Tekanan politik dari masyarakat membuat banyak fraksi di DPR menarik diri dari proses ini. Banyak yang menilai Hak Angket KPK juga menjadi upaya DPR menggoyang KPK di tengah kerja lembaga anti korupsi tersebut, salah satunya dalam membongkar mega-skandal korupsi KTP elektronik yang menjerat banyak anggota DPR.

(Baca: Hak Angket Terlunta-lunta)

Posisi KPK yang mendapat dukungan masyarakat ini membuat DPR kesulitan untuk menekan lembaga ini. Apa benar demikian?

Tentu saja isu pelemahan KPK ini dibantah oleh DPR, salah satunya melalu Wenny Warouw yang mengusulkan hal tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri. Menurut Wenny, dibentuknya KPK adalah karena intitusi Polri dinilai tidak efektif dalam memberantas praktik korupsi. Akan tetapi, Wenny meyakini Polri saat ini telah mampu berkontribusi memerangi korupsi.

“Tidak. Kalau polisi kuat kan balik dong, kan dulu karena polisi tidak kuat, itu ke KPK. Sekarang polisi sudah kuat, masa itu lembaga ad hoc mesti dipertahankan, gitu loh pemikirannya,” demikian kata Wenny seperti dikutip dari merdeka.com.

Kata-kata Wenny ini secara tidak langsung seolah menggambarkan keinginan anggota DPR untuk membubarkan KPK. Benarkah demikian? Silahkan dinilai sendiri.

Dua Mata Pedang Densus Tipikor

Pada tahun 2013 lalu, Jenderal Sutarman membatalkan wacana Densus Tipikor dan memilih untuk memperkuat Direktrorat Tipikor di Bareskrim Polri. Tentu bukan tanpa alasan keputusan tersebut diambil. Kalau seandainya Densus Tipikor jadi dibentuk dengan kewenangan yang sama seperti KPK, bukankah akan ada tumpang tindih tugas dan wewenang? Ibaratnya jika ada dua lembaga Kepolisian dengan wewenang yang sama, siapa yang harus dipercaya?

Artinya, jika ada dua lembaga dengan kewenangan yang sama, mau tidak mau salah satunya harus dibubarkan. Dalam konteks Densus Tipikor, sangat besar kemungkinan yang ingin dibubarkan adalah KPK. Padahal, beberapa tahun terakhir kinerja KPK sangat terlihat, bahkan mampu menjerat koruptor-koruptor kelas kakap. Orang-orang yang dulunya dianggap tidak mungkin tersentuh KPK, satu persatu digiring dengan rompi oranye, khas tahanan KPK. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Nuhu Ribadu di awal tulisan ini. KPK sedang mendapatkan perlawanan balik.

Selain itu, pembentukan Densus Tipikor akan menjadi pedang bermata dua, di satu sisi Polri memang perlu didorong untuk ikut dalam proses pemberantasan Korupsi, namun di sisi lain, sudah ada KPK yang secara hukum punya wewenang khusus untuk tugas pemberantasan korupsi. Memang ide untuk sinergi dan kerjasama antara KPK dan Polri adalah sesuatu yang baik, namun pembentukan Detasemen Khusus mungkin terlalu jauh. Apalagi, jika Densus Tipikor nantinya mempunyai kewenangan yang sama dengan KPK.

Sama kata dan perbuatan. Berani jujur, hebat! pic.twitter.com/PXKTy97OmP

— KPK (@KPK_RI) May 16, 2017

Selain itu, ketimbang membentuk Detasemen Khusus lagi, mengapa tidak memperkuat fungsi dan kerja Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Jenderal Sutarman sudah mengambil langkah tersebut saat membatalkan wacana pembentukan Densus Tipikor pada 2013 lalu. Permintaan Kapolri Tito Karnavian untuk menambah anggaran yang harus diperhatikan demi meningkatkan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi, tanpa perlu tumpang tindih wewenang dengan KPK. Bahkan, seharusnya Polri didorong untuk lebih bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi akan menjadi tantangan yang besar untuk negara ini. Korupsi seolah menjadi ‘warisan penyakit’ yang diturunkan sejak zaman saat Orde Baru berkuasa. Tentu tanpa adanya keberanian untuk melawan, persoalan korupsi akan membuat negara ini tidak akan pernah maju. Selain itu, KPK harus terus didukung, bukannya dilemahkan. Selama pemberantasan korupsi masih terus dipolitisasi, kapan bangsa ini selesai dengan masa lalu dan mulai berpikir untuk masa depan? (S13)