Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kendati telah ada klarifikasi serta rangkulan simbolik Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, sorotan terhadap intrik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang “dikuntit” oleh anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri kiranya tak akan lantas surut namun bisa saja berlalu begitu saja. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Sorotan terhadap kasus diintainya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri seolah masih meninggalkan “seribu” kesan janggal.

Apa yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan merangkul Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tak serta merta dapat dikatakan sebagai sebuah resolusi konflik.

Bahkan, tak berlebihan jika dikatakan kasus ini dapat menjadi bara dalam sekam jika tak diselesaikan dengan tuntas.

Selain Menko Polhukam Hadi yang menyebut permasalahan ini masih dalam tahap pendalaman dan investigasi, Kapolri dan Jaksa Agung pun telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski hasil yang disampaikan cenderung normatif dan disebut “tak ada masalah”.

Setelah beberapa hari nihil pernyataan resmi, kemarin (29/5/2024), Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana membenarkan bahwa Jampidsus dibuntuti oleh anggota Densus 88.

Ruang tafsir menjadi begitu luas saat hal ini dikaitkan dengan kasus kelas kakap yang sedang ditangani Jampidsus, terutama terkait korupsi PT. Timah yang sempat dikatakan memiliki keterkaitan dengan salah satu purnawirawan bintang empat Polri.

Ditambah lagi, pengamanan dari Polisi Militer (PM) TNI hingga Korps Marinir TNI-AL terhadap gedung Kejagung, membuat variabel interpretasi kian bertambah atas kejanggalan tentang apa yang terjadi sesungguhnya. 

Dengan melihat begitu sensitifnya intrik dan skala perkara di antara kedua institusi penegak hukum ini, penanganan kasus agaknya akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

Tak menutup kemungkinan, apa yang disampaikan ke publik sebagai hasil resmi penyelidikan dan investigasi akan pula bertendensi antiklimaks. Benarkah demikian? 

Disparitas Persepsi Kejagung-Polri? 

Terdapat jajak pendapat menarik yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada awal tahun ini. Di antara lembaga penegak hukum, Kejagung menjadi yang paling dipercaya oleh publik. 

Berdasarkan Indikator, kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 76,2 persen, Polri 75,3 persen, Pengadilan 75,2 persen, serta KPK 70,3 persen. 

Torehan Kejagung di bawah komando ST Burhanuddin meningkat dibandingkan Desember 2023 yang masih sebesar 73,6 persen. 

Sentimen sorotan terhadap persoalan yang tengah melanda Kejagung dan Polri pun kiranya dapat diamati secara kasat mata.  

Sayangnya, posisi keberpihakan publik seolah memang tak berimbang dan tak berada di sisi Polri karena beberapa variabel dan interpretasi seperti yang telah disebutkan di atas. 

Di titik ini, apa yang disebut sebagai “disparitas persepsi” seakan muncul di masyarakat. Dalam hal ini, untuk mendukung Kejagung dan Jampidsus agar tetap teguh menyelesaikan perkara yang diduga terkait dengan insiden pengintaian oleh Densus 88 yang terbongkar. 

Saat menganalisisnya lebih dalam, dua lembaga penegak hukum ini seyogianya adalah mitra sejati. Baik secara formal, maupun informal. 

Sebagai komparasi dan pijakan analisis, dalam publikasinya yang berjudul A sibling rivalry, Jacqui Baker menjelaskan head-to-head di antara TNI dan Polri pasca reformasi. 

Dalam konteks tersebut, TNI dan Polri memang memiliki simbiosis tertentu di aspek pertahanan dan keamanan gabungan. Namun di sisi lain, kedua institusi dikatakan Baker memiliki persaingan tak kasat mata mengenai konsesi keamanan untuk menguasai perekonomian lokal yang “semi-legal” dan “ilegal”.

Konteks tersebut juga kiranya dapat dijadikan acuan untuk melihat relasi di antara Kejagung dan Polri serta disparitas persepsi yang muncul di antara keduanya saat ini. 

Jika TNI dan Polri disebut bersaing memperebutkan konsesi keamanan dan ekonomi di level kewilayahan, lain halnya dengan Kejagung dan Polri yang justru acapkali dikatakan bersinergi dalam konteks “semi-legal” penegakan hukum. 

Hal itu terbukti dari personel Kejagung maupun turunannya di wilayah yang tak seratus persen bebas dari kesan “korup”, tak jauh berbeda dengan sentimen yang seolah masih pula melekat kepada Polri. 

Namun, Korps Adhyaksa sedikit diuntungkan dengan keleluasaan manuver mereka saat belakangan ini berhasil membongkar dan mempublikasikan kasus korupsi kelas kakap di tengah menurunnya kinerja lembaga penegak hukum lain akibat berbagai hal. 

Ihwal yang membuat penilaian seperti yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan menemui relevansinya. 

Lalu, dengan kecenderungan tersebut, apakah persoalan yang tengah menerpa Kejagung dan Polri akan dapat diatasi secara tuntas dan berdampak lebih lanjut? 

Jaga Marwah Paling Utama 

Para pengamat dan analis sejak awal menuntut agar Kejagung dan Polri segera memberikan penjelasan setelah penyamaran anggota Densus 88 yang membuntuti Jampidsus agar isu tak melebar ke mana-mana. 

Akan tetapi, dalam kerangka komunikasi publik-politik yang strategis dan komprehensif, mitigasi secara cepat pun belum tentu dapat mengurai permasalahan secara positif bagi semua pihak. 

Terlebih, jika belum ada koordinasi yang mendalam dan disepakati oleh kedua belah pihak. Utamanya, untuk menjaga marwah dua lembaga penegak hukum tersebut. 

Terlepas dari motif besar yang kemungkinan eksis di baliknya, para elite pemerintah agaknya benar-benar menjaga agar tidak ada informasi yang keliru dan justru dapat memantik kegaduhankegaduhan lain yang berpotensi berakibat fatal. 

Salah satu hal mengapa ini bisa saja berakibat fatal karena saat permasalahan mengemuka, terdapat institusi lain yang turut “terseret”, yakni TNI, di mana saat kejadian penguntitan oleh anggota Densus 88 memang sedang melakukan pengamanan kepada Jampidsus atas permintaan Kejagung. 

Variabel lain kemudian mengemuka di atas meja analisis yang mana seolah dapat diibaratkan sebagai permainan catur dengan langkah saling kunci dan strategi tertentu di tiap pergerakannya. 

Oleh karena itu, dengan investigasi yang disebut masih berjalan, hasil normatif kiranya akan dikedepankan oleh kedua belah pihak. Baik Kejagung maupun Polri demi menjaga citra masing-masing. 

Kalau pun terdapat kebuntuan dalam penyelesaiannya, boleh jadi dan mau tidak mau akan ada yang sedikit dikorbankan, namun tetap dengan tujuan utama, menjaga marwah kedua institusi. 

Bagaimanapun, penjelasan di atas hanya sebatas interpretasi semata. Yang jelas, diharapkan permasalahan ini dapat diurai dengan baik, utamanya tak hanya demi nama baik semata, melainkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. (J61) 

Gimana menurut kalian terkait masalah ini? Share di kolom komentar ya! 

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri turut menyelidiki konvoi pengendara motor dengan membawa slogan kebangkitan khalifah yang tertangkap kamera dan viral di media sosial. Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar menyatakan jajarannya telah memonitor peristiwa yang terjadi di Jakarta Timur pada hari Minggu 29 Mei 2022 lalu.

Konvoi itu sendiri dilakukan oleh kelompok yang menamai diri mereka sebagai Khilafatul Muslimin. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Abudan menjelaskan bahwa aksi konvoi yang dilakukan bukan bertujuan mengusik kekuasan dan pemerintahan, melainkan sebagai syiar dengan tujuan ibadah.

PinterPolitik.com

“Terrorism is the symptom, not the disease,” – Arundhati Roy, penulis India

Permasalahan terorisme di Indonesia ibarat jamur. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) telah melakukan berbagai upaya keras untuk memberantasnya, namun peristiwa terorisme masih saja bisa ditemukan di berbagai penjuru Indonesia pada tahun 2021.

Terbaru, BNPT dan Densus 88 dikabarkan melakukan operasi kontra-terorisme di Lampung, terkait dugaan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah yang telah menginfiltrasi sejumlah tempat dakwah. Yang menjadi sorotan utama adalah, selain telah menangkap setidaknya 8 terduga teroris, aparat juga mengamankan lebih dari 700 kotak amal dari Lembaga Amil Zakat Abdurrahman Bin Auf (LAZ ABA).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Fadli Zon melemparkan komentar yang cukup pedas terkait ini. Ia menyebut aparat anti-terorisme Indonesia hanya sibuk menyita kotak amal, sementara kerap kali terduga teroris yang ditangkap masih belum jelas ihwal sasaran penyerangannya, bahkan masyarakat pun tidak diberi keterangan yang jelas tentang potensi teror dari kelompok yang ditangkap tersebut.

Baca Juga: Terorisme Sigi, Jokowi Terjebak Pseudopluralisme?

Bahkan, pada Oktober lalu, Fadli sempat mencap aksi anti-terorisme Indonesia cenderung Islamofobik, hanya bertindak tegas pada kelompok radikal tertentu saja. Sementara, aksi teror yang nyata bentuknya seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak pernah ada upaya anti-teror yang riil, padahal pemerintah sudah menetapkan mereka sebagai teroris pada April lalu.

Di sisi lain, pengamat intelijen, Susaningtyas Kertopati sempat mengkritik kinerja BNPT dalam menerapkan program deradikalisasi aktivitas terorisme. BNPT dinilainya hanya sibuk menyelenggarakan kegiatan seminar ketimbang melakukan penetrasi ke masyarakat untuk mencegah aktivitas terorisme. Padahal, lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat tumbuh berkembangnya aktivitas terorisme

Lantas, apa yang salah dengan penanganan terorisme di Indonesia?

Salah Menggunakan Definisi?

Terorisme barangkali telah menjadi salah satu permasalahan modern yang paling rumit untuk diberantas. Salah satu faktornya karena sampai saat ini definisinya saja masih menjadi perdebatan besar.

Bisa dibilang pengertian terorisme yang sampai saat ini diakui oleh mayoritas negara di seluruh dunia mengacu pada definisi yang dianut Amerika Serikat (AS).

Pada dasarnya, AS mengartikan terorisme sebagai kekerasan terencana dan bermotivasi politik yang dilakukan terhadap target non-tempur oleh kelompok non-negara dan/atau agen klandestin. Sementara itu, Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengartikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Perlu diketahui bahwa sudah ada beberapa pihak yang mengkritisi penggunaan definisi ini. Dosen hukum pidana Universitas Katolik Atma Jaya, Antonius P.S. Wibowo mengatakan, dengan mencantumkan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan dalam rumusan definisi terorisme, artinya menambah unsur delik yang harus dibuktikan untuk menyatakan telah terjadi tindak kejahatan terorisme.

Meskipun faktanya telah terjadi teror di masyarakat, selama tidak bisa dibuktikan adanya motif tersebut maka tidak bisa disebut sebagai terorisme. Lebih lanjut, Anton menyoroti soal motif politik yang membuat jenis kejahatan terorisme dikualifikasi sebagai delik politik. Padahal dalam rezim hukum pidana internasional ada kesepakatan bahwa terhadap pelaku delik politik tidak dapat dilakukan ekstradisi.

Baca Juga: Perpres Ekstremisme Jokowi Salah Kaprah?

Kritik juga sempat dilemparkan oleh mantan Direktur Eksekutif Institute Criminal and Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono. Di tulisannya yang berjudul Mendorong Definisi Terorisme yang lebih Komprehensif dan Universal dalam UU Terorisme Indonesia, Supriyadi mengatakan, aturan mengenai anti terorisme yang dilahirkan hanya memaparkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai terorisme.

Sementara, dalam rezim hukum pidana, pembuktian Element of Crimes atau faktor pendukung terjadinya kekerasan adalah penting, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila sudah memenuhi syarat dari unsur-unsur kriminalnya.

Lalu, mengapa Indonesia masih kesulitan dalam menentukan definisi terorisme yang tepat?

Subjektivitas Konotasi Terorisme

Cendekiawan Indonesia, Azyumardi Azra mengatakan pendefinisian terorisme selalu sulit karena bersifat terlalu abstrak. Selain itu, pengertian terorisme seringkali didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah tindakan kekerasan, khususnya yang menyangkut politik adalah antara justifiable (dapat dibenarkan) dan unjustifiable (tidak dapat dibenarkan). Azra menilai, klasifikasi tindakan-tindakan kekerasan berdasarkan logika dua pengelompokan seperti itu mengandung persoalan dalam dirinya sendiri.

Batas-batas pengelompokkan ini bersifat sangat subjektif, tergantung dari siapa pihak otoritas yang mengelompokkan. Kekerasan yang bagi sebagian orang unjustifiable sangat mungkin menjadi justifiable bagi pihak lain. Pengertian teror dan terorisme, dengan demikian, terletak pada justifikasi moral  pihak yang mendefinisikannya.

Subjektivitas terorisme ini bisa kita lihat dari bermacam kasus dari banyak negara. Mungkin yang paling baru adalah Myanmar, dengan kabar tentang jurnalis asal AS, bernama Danny Fenster, yang didakwa sebagai teroris oleh pemerintah junta militer Myanmar. Padalah, ketika awal ditahan pada Mei lalu, Danny didakwa menyebar ujaran kebencian pada masyarakat Myanmar, namun tiba-tiba saja tuduhan tereskalasi menjadi dakwaan terorisme.

Selain itu, kita bisa melihat keadaan yang terjadi di Timur Tengah, di mana Israel akhir-akhir ini mulai memberikan julukan terorisme pada kelompok-kelompok aktivis Palestina, yang di antaranya adalah Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC) dan Komite Persatuan Kerja Agrikultural (UAWC).

Pengamat terorisme, Bruce Hoffman, dalam tulisannya Defining Terrorism, mengatakan penggunaan definisi terorisme yang umumnya dianut negara-negara saat ini seringkali tujuannya  hanya untuk membentuk pemahaman bersama tentang bahayanya suatu kelompok, sembari menjauhkan kesadaran publik yang dapat menghalangi kewenangan negara dalam menggunakan kekuatannya untuk mendakwakan kelompok tersebut.

Baca Juga: Terorisme Makassar, Radikalisme Bukan Akar Masalahnya?

Selain itu, Hoffman menilai, karena definisi terorisme memiliki konotasi yang sangat peyoratif, penerapannya sangat rentan untuk digunakan hanya sebagai label pada kelompok non-negara apapun yang dianggap dapat mengancam kepentingan politik, sambil tentunya berimplikasi sebagai kontrol persepsi publik dan legitimasi kebijakan.

Secara filosofis, pola pembentukan persepsi publik ini dapat menjadi sesuatu yang berbahaya, karena sejalan dengan apa yang dimaksud istilah argumentum ad baculum. David Hackett Fischer dalam tulisannya yang berjudul Historians’ Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought menyebut masyarakat cenderung selalu akan melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah sebagai kebenaran.

Namun, persepsi ini terbangun bukan karena hasutan, melainkan karena masyarakat khawatir akan mendapat kecaman jika tidak setuju dengan narasi yang dibangun pemerintah. Melihat kerasnya kecaman pemerintah dan masyarakat tentang terorisme, maka masuk akal jika secara alamiah, orang-orang akan ikut memvonis kelompok yang ditetapkan sebagai teroris. Konsekuensinya, kritisisme terhadap pengertian terorisme dapat semakin terkikis.

Lantas, apa yang harus dirombak dari definisi terorisme Indonesia dan BNPT?

Terorisme Adalah Hydra

Tentu radikalisme dan terorisme adalah hama yang perlu diberantas, keberadaannya dapat mengancam masa depan negara. Tetapi, berdasarkan apa yang disampaikan di atas, penggunaan definisi terorisme yang dianut sekarang belum dapat menyelesaikan masalah secara konkret.

Kembali mengutip Azra, kunci dari pendefinisian terorisme yang tepat terletak di pembedaan kata ‘teror’ dan ‘terorisme’. Penggunaan kekerasan atau teror tidak langsung merupakan terorisme,  karena teror  bisa  dilakukan  untuk  tujuan-tujuan  kriminal  dan  personal. Sebaliknya, terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan ancaman kekerasan.

Berangkat dari apa yang disampaikan Azra, sesungguhnya agar dapat menemukan definisi terorisme yang tepat, Indonesia dan BNPT perlu mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak terorisme.

Menurut Tore Bjørgo dalam tulisannya yang berjudul Roots Causes of Terrorism, beberapa hal yang menjadi penyebab terorisme susah diberantas di antaranya adalah kurangnya kebebasan sipil dan supremasi hukum, modernisasi yang terlalu cepat, aktor eksternal yang kuat (yang umumnya datang dari dukungan pihak asing), dan kegagalan atau keengganan negara untuk mengintegrasikan kelompok yang berpotensi menjadi radikal akibat perbedaan pandangan politik.

Baca Juga: Akar Terorisme, PR Besar BNPT

Jika negara masih belum mau mengakui faktor-faktor tersebut, pemberantasan terorisme hanya akan terus tumbuh, seberapa keras pun negara berusaha menghilangkannya. Kembali mengutip buku Roots Causes of Terrorism, ada sebuah analogi menarik dari profesor kajian terorisme Cranfield Forensic Institute, Andrew Silke. Ia mengibaratkan terorisme layaknya makhluk mitologi Yunani, Hydra.

Jika ingin membunuhnya, kita tidak bisa hanya menebas kepala sang Hydra, tetapi juga perlu menggunakan api untuk membakar luka monster tersebut, dan dengan demikian barulah kita bisa mencegah kepala lain untuk tumbuh.

Dengan demikian, sangat penting sekali bagi BNPT untuk tidak hanya melihat terorisme sebagai akibat dan perbuatan saja, tetapi juga fokus menutup ‘lubang-lubang’ yang dapat memprovokasi terjadinya gerakan radikal dan terorisme. (D74)

MUI pertanyakan absennya Densus 88 dalam isu KKB Papua