demonstrasi – PinterPolitik.com

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

A43 — Wed, 17 Jun 2026 01:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding “antek”. Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

PinterPolitik.com

Cupin punya kebiasaan baru sejak aksi mahasiswa pada Jumat (12/6) lalu. Setiap malam ia membuka lini masa bukan untuk mencari berita, melainkan untuk mencari wajah.

Wajah pertama yang ia cari justru wajah yang tidak muncul, yaitu Najwa Shihab. Jurnalis yang biasanya lantang itu memilih diam soal aksi, dan diamnya itulah yang kini ramai dipersoalkan.

Bagi sebagian warganet, diam adalah jawaban yang mencurigakan. Muncullah tudingan bahwa Najwa telah menjadi “antek” pemerintah, semata karena suaranya tidak segarang dulu.

Cupin termenung membaca tuduhan itu. Ia teringat, dari berita yang pernah ia baca, bahwa Najwa kehilangan suaminya, Ibrahim Sjarief Assegaf, pada Mei 2025.

Cupin pun berpikir, dulu menuduh seseorang berkhianat memerlukan bukti. Kini cukup sebuah foto lama dan satu kalimat sinis, maka vonis pun jatuh dalam hitungan detik.

Dari wajah yang absen, Cupin lalu menemukan wajah-wajah yang justru terlampau hadir. Lini masa sedang sibuk melakukan manhunt terhadap para influencer yang dulu riang gembira mendukung pasangan 02 pada Pemilu 2024.

Utas-utas panjang bermunculan, lengkap dengan arsip, tangkapan layar, dan satu seruan yang berulang seperti mantra, yaitu “ingat mukanya”. Para content creator yang dahulu menari di panggung kampanye kini ditandai satu per satu.

Yang membuat Cupin makin termenung, perburuan itu tidak berhenti pada kubu pemenang. Narasi melebar hingga menyeret kreator yang justru pernah bertandang ke kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, seolah pernah berfoto dengan siapa pun adalah dosa yang setara.

Cupin pun bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan ruang publik berubah menjadi ruang sidang, tempat semua orang sibuk menebak siapa berkhianat dan siapa setia?

Aksi 12 Juni sejatinya membawa tuntutan substantif, dari efisiensi APBN hingga harga bahan pokok. Namun, energi publik tampak lebih tertarik pada drama personal ketimbang perdebatan kebijakan.

Alhasil, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin malam itu. Mengapa publik begitu mudah memperlakukan para influencer dan jurnalis sebagai selebriti yang bisa dihakimi, dan apa sebenarnya yang membuat ketenaran mereka begitu rapuh di hadapan kerumunan?

Najwa, Selebriti, dan Mesin Ketenaran

Untuk menjawabnya, kita perlu berhenti menganggap para kreator itu sebagai sekadar warga yang kebetulan berpolitik. Mereka adalah kategori aktor baru yang oleh akademisi disebut social media influencer.

Christian von Sikorski bersama timnya dalam jurnal “American Behavioral Scientist” menegaskan perbedaan mendasar mereka dari politisi. Politisi memiliki status formal dan terikat institusi, sedangkan influencer tidak.

Justru ketiadaan status formal itulah yang membuat mereka ampuh. Mereka tampil otentik dan menyederhanakan isu, sehingga motif strategisnya tersamar ketimbang politisi yang terang-terangan mencari suara.

Kuncinya ada pada apa yang oleh Donald Horton dan Richard Wohl, sejak 1956, disebut parasocial relationship. Ini adalah hubungan satu arah ketika pengikut merasa mengenal sang idola, seolah ia teman dalam lingkaran sosialnya sendiri.

Karena itu, ketika influencer berpolitik, ia membawa modal kepercayaan yang dibangun di ranah hiburan, lalu mencairkannya menjadi dukungan elektoral. Ketika publik kemudian menagih mereka, yang sedang dipersoalkan sebetulnya adalah utang kepercayaan itu.

Untuk membedah ketenaran ini, sosiolog Chris Rojek dalam bukunya Celebrity menawarkan pisau yang tajam. Ia membedakan tiga jenis ketenaran, yaitu ascribed yang diwarisi lewat garis darah, achieved yang diraih lewat prestasi, dan attributed yang sepenuhnya dikonstruksi oleh media.

Sebagian besar influencer politik kita masuk kategori ketiga. Ketenaran mereka adalah fabrikasi kultural, dirakit oleh para perantara seperti manajer, tim kreatif, dan algoritma platform.

Rojek bahkan punya istilah yang lebih runcing, yaitu celetoid. Ini adalah figur yang terkenal lewat paparan media jangka pendek, kehadiran publik, dan kontroversi, bukan lewat pencapaian yang tahan waktu.

Di sinilah letak ironinya. Ketika seorang celetoid dituntut pertanggungjawaban, publik memperlakukannya seolah ia tokoh berkuasa struktural, padahal ketenarannya sendiri rapuh dan dipinjamkan.

Sejarawan Amerika, Daniel Boorstin, sudah memperingatkan hal ini dalam bukunya The Image. Ia merumuskan definisi yang kini terasa kenabian, bahwa selebriti adalah orang yang terkenal karena ketenarannya semata.

Fenomena ini bukan monopoli Indonesia. Di Amerika Serikat, kampanye 2020 diwarnai penyewaan akun meme oleh kubu Michael Bloomberg dan belanja besar untuk pemasaran influencer oleh kubu lawannya.

Yang khas, semakin seorang influencer tampak berjarak dari kandidat, semakin opininya terasa tidak dibeli. Di Finlandia, sebuah studi mencatat seorang influencer yang menutup kolom komentar saat dikritik, lalu memindahkan pembelaan ke fitur Stories yang fana agar audiens tidak saling melihat reaksi.

Kasus Najwa menambah satu lapisan yang lebih manusiawi. Psikolog sosial Lee Ross pada 1977 merumuskan fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menjelaskan perilaku orang lewat watak internalnya sambil mengabaikan situasi yang membentuknya.

Dengan demikian, diamnya Najwa langsung dibaca sebagai bukti “sudah dibeli”, bukan sebagai kemungkinan bahwa ia sedang berduka. Kerumunan digital cenderung memilih penjelasan yang paling dramatis, bukan yang paling masuk akal.

Dua pertanyaan pun layak diajukan sebelum melangkah lebih jauh. Jika logika selebriti telah merembes ke ruang politik, tata kelola seperti apa yang sebenarnya sedang lahir, dan siapa yang diuntungkan ketika publik sibuk saling tuding?

Gossip-cracy dan Salah Alamat

Mari kita beri nama gejala ini. Sebut saja gossip-cracy, yaitu tata kelola wacana publik ketika penilaian politik tidak lagi ditentukan oleh adu gagasan, melainkan oleh mekanika gosip selebriti.

Dalam gossip-cracy, warga berhenti bertanya “apa kebijakannya” dan beralih ke “dia sebenarnya di pihak siapa”. Politik direduksi menjadi pertanyaan loyalitas, persis seperti drama perselingkuhan di kanal hiburan.

Gosip sebetulnya punya fungsi sosial yang sah. Dalam komunitas kecil, ia adalah cara warga menegakkan norma dan menjaga reputasi bersama.

Persoalannya, gosip dirancang untuk skala kampung, bukan skala negara. Ketika ia naik kelas menjadi mekanisme utama penilaian politik, yang lahir bukan kontrol sosial yang sehat, melainkan kerumunan yang menghakimi tanpa konteks.

Inilah yang membuat budaya cancel di sini kerap kontraproduktif. Semakin keras sebuah nama dihujat, semakin tinggi keterlibatan yang ia panen, sebab algoritma memang dirancang mengganjar kontroversi, bukan kebenaran.

Persoalan sesungguhnya pun sebetulnya bersifat struktural, bukan personal. Martin Riedl dan timnya menyebut posisi influencer politik sebagai wilayah abu-abu antara pasar dan demokrasi, sebab mereka bukan jurnalis yang terikat kode etik dan bukan pula pejabat yang bisa dievaluasi.

Alhasil, ketika rakyat mengarahkan amarah kepada sesama rakyat, energi koreksi terbuang ke medan yang salah. Tuntutan substantif aksi 12 Juni soal harga BBM dan efisiensi anggaran justru berisiko tenggelam oleh perburuan wajah di lini masa.

Albert Hirschman dalam karyanya Exit, Voice, and Loyalty membedakan dua respons warga terhadap kemerosotan. Exit adalah keluar dan meninggalkan, sedangkan voice adalah menyuarakan perbaikan dari dalam.

Budaya cancel yang produktif semestinya menjadi voice, yaitu desakan akan keterbukaan siapa membayar siapa. Yang terjadi di lini masa kerap sebaliknya, yakni exit emosional yang berhenti pada pemboikotan individu tanpa menyentuh sistem.

Di titik ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru berkepentingan agar diskursus publik tetap sehat dan terarah pada substansi. Ruang publik yang dewasa adalah modal bagi setiap pemerintahan yang ingin membangun kepercayaan jangka panjang.

Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan membungkam kritik, melainkan mendewasakannya menjadi tuntutan yang melembaga. Transparansi soal mana dukungan organik dan mana yang berbayar adalah langkah pertama yang telah lama diterapkan di banyak negara.

Sama pentingnya adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang dialami orang lain. Diamnya seseorang bisa jadi bukan pengkhianatan, melainkan duka yang ia tanggung sendirian.

Pada akhirnya, kebangkitan gossip-cracy adalah cermin bagi kedewasaan kita sebagai bangsa, bukan vonis bagi segelintir nama. Sebab demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa ramai kita memburu wajah di lini masa, melainkan dari seberapa jernih kita mampu mengarahkan tuntutan pada gagasan dan kebijakan, sembari tetap memanusiakan sesama warga yang berdiri di seberang layar. (A43)

Eat the Rich, Mungkinkah Indonesia?

A43 — Tue, 23 Sep 2025 11:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Narasi “Eat the Rich” mulai mencuat di media sosial. Namun, apakah ide ini relevan dengan konteks Indonesia saat ini?

PinterPolitik.com

Cupin, seorang pekerja kantoran yang gemar ngopi sore di warung dekat rumahnya, akhir-akhir ini sering membuka aplikasi X di ponselnya. Ia tersenyum miris melihat meme-meme yang berseliweran: gambar karikatur orang kaya dengan perut buncit duduk di atas tumpukan uang, sementara rakyat jelata berbaris menatap kosong. Tulisannya sederhana tapi menghentak: Eat the Rich.

Awalnya Cupin mengira itu sekadar guyonan internet—semacam pelampiasan warganet yang kesal pada konglomerat atau pejabat yang pamer kekayaan. Namun, semakin lama ia membaca, semakin ia sadar bahwa istilah ini punya akar sejarah panjang. Bukan sekadar ekspresi iseng, melainkan simbol kritik terhadap jurang lebar antara kaya dan miskin.

Di Indonesia, kata-kata itu mencuat di tengah berita tentang demonstrasi buruh, harga kebutuhan pokok yang naik, serta laporan lembaga internasional tentang ketimpangan. Menurut laporan Oxfam, sebagian kecil elite di negeri ini menguasai porsi besar kekayaan nasional, sementara puluhan juta orang masih hidup dalam kondisi rentan. Di ruang digital, frustrasi sosial itu diterjemahkan menjadi meme, satire, hingga trending topic.

Cupin mengingat satu kabar viral: seorang pejabat daerah kedapatan pamer mobil sport mahal, sementara warganya antre minyak goreng. Ia teringat pula berita tentang indeks Gini Indonesia yang menunjukkan jurang kaya-miskin tetap lebar, meski ada pertumbuhan ekonomi. Semua itu membuat meme eat the rich terasa relevan, seolah menjadi “teriakan digital” rakyat yang tak terdengar di ruang politik resmi.

Tapi Cupin lalu bergumam, “Kalau benar-benar serius, apa mungkin narasi eat the rich jadi kenyataan di Indonesia?” Ia lalu mengingat cerita dari pelajaran sejarah: di Prancis abad ke-18, rakyat yang lapar bangkit melawan kaum bangsawan.

Pertanyaan itu membuat Cupin penasaran. Apakah ada kemiripan antara meme-meme warganet Indonesia dengan semangat revolusi yang pernah menggetarkan Eropa ratusan tahun lalu? Atau justru kondisi kita berbeda total sehingga narasi ini hanya berhenti di dunia maya?

Sebelum menjawab itu, mari kita mundur sejenak. Dari mana sebenarnya istilah eat the rich berasal, dan bagaimana ia berkembang jadi slogan yang melintasi zaman?

Jejak Rousseau dan Bayang-bayang Revolusi

Sejarah mencatat, salah satu orang pertama yang mengucapkan frasa ini adalah filsuf besar Prancis, Jean-Jacques Rousseau. Ia pernah berkata, jika rakyat tak punya lagi roti untuk dimakan, mereka akan “memakan” orang kaya. Kalimat itu bukan metafora kosong, melainkan gambaran nyata ketegangan sosial menjelang Revolusi Prancis.

Cupin teringat masa kuliahnya dulu, ketika dosennya bercerita tentang kondisi rakyat jelata di bawah Raja Louis XVI. Sementara bangsawan pesta pora di Versailles, petani hidup dalam kelaparan. Pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial, Montesquieu dengan gagasan pemisahan kekuasaan, serta Voltaire yang mengkritik tirani dan fanatisme agama, semuanya berkontribusi melahirkan gelombang revolusi.

Dalam buku The History of the French Revolution karya Adolphe Thiers, dikisahkan bagaimana slogan-slogan rakyat menjadi bahan bakar pemberontakan. Salah satunya adalah semangat untuk “memakan” para elite yang dianggap rakus. Revolusi itu mengguncang Eropa, menginspirasi gerakan lain, dan melahirkan simbol yang terus hidup hingga kini.

Tentu saja, perjalanan revolusi tidak mulus. Ada masa yang dikenal sebagai Reign of Terror, ketika ribuan orang dieksekusi. Filosofinya tentang kesetaraan berubah jadi praktik politik berdarah. Tapi satu hal jelas: ketimpangan ekstrem adalah bahan bakar yang mudah terbakar.

Di zaman modern, peneliti internasional Sofia Li menulis sebuah artikel berjudul The Provocative Force of “Eat the Rich”. Dalam tulisannya, Li menjelaskan bahwa istilah ini kini berfungsi sebagai kritik tajam terhadap kapitalisme ekstrem, budaya konsumsi berlebihan, dan jurang sosial-ekonomi di berbagai negara. Ia menegaskan, meski terdengar radikal, frasa itu lebih tepat dipahami sebagai simbol frustrasi publik yang terus berulang dari masa ke masa.

Cupin yang mendengarkan podcast ekonomi suatu malam pun tersenyum getir. Ia membayangkan, bagaimana seandainya rakyat Indonesia yang tiap hari terjepit harga bahan pokok tiba-tiba menyalin semangat Rousseau? Apakah kita bisa menyaksikan “Versailles versi Jakarta”?

Namun ia juga ragu. Indonesia punya kondisi sosial-politik yang berbeda. Fragmentasi agama, etnis, hingga wilayah mungkin membuat solidaritas semacam itu sulit tumbuh.

Pertanyaan pun muncul di benak Cupin: mungkinkah konteks Indonesia melahirkan gerakan radikal semacam itu, atau justru ada faktor-faktor yang membuatnya mustahil? Apa yang membedakan kita dari Prancis abad ke-18?

Mungkinkah Indonesia?

Untuk menjawab rasa ingin tahunya, Cupin mencoba menganalisis lewat empat kacamata: politik, sosial, hukum, dan media.

Pertama, dari logika politik. Elite Indonesia terbiasa menghadapi tekanan publik dengan kompromi atau politik transaksional. Kasus korupsi yang terbongkar atau gaya hidup pejabat yang dipertontonkan memang memicu amarah, tapi sistem yang ada justru meredam, bukan meledakkan. Alih-alih lahir revolusi, seringkali kemarahan publik diserap lewat pergantian kabinet, reshuffle, atau manuver elite bargaining.

Kedua, dari logika sosial. Masyarakat Indonesia amat beragam—dari agama, etnis, hingga bahasa. Alih-alih menyatu, amarah sering terfragmentasi. Buruh di Jakarta punya tuntutan berbeda dengan petani di Jawa Tengah atau nelayan di Sulawesi. Identitas dan patronase politik ikut memecah energi sosial itu. Solidaritas luas ala revolusi Prancis sulit terbentuk.

Ketiga, logika hukum. Negara memiliki perangkat hukum dan aparat keamanan yang cukup kuat untuk meredam aksi massa. Demonstrasi besar sering dibatasi atau dibubarkan sebelum berkembang jadi anarki. Bahkan protes mahasiswa yang berulang kali muncul pun kerap berakhir dengan negosiasi politik, bukan revolusi.

Keempat, logika media. Walau media sosial memberi ruang ekspresi radikal, media arus utama masih cenderung menyeimbangkan narasi. Pemilik media yang dekat dengan elite politik tak mungkin memberi ruang luas untuk slogan destruktif seperti eat the rich. Narasi besar lebih mudah direduksi jadi hiburan viral ketimbang dipelihara sebagai gerakan sosial.

Selain itu, Cupin menyadari satu hal penting: Indonesia tidak memiliki sosok intelektual publik yang menyalakan api filosofi revolusi seperti Rousseau atau Voltaire. Ada tokoh kritis, ada aktivis, ada akademisi, tapi tidak ada figur tunggal yang merumuskan kerangka ideologis menyatukan rakyat untuk gerakan radikal.

Maka, meskipun narasi eat the rich ramai di X atau jadi bahan diskusi di podcast, kemungkinan terjadinya secara literal di Indonesia sangat kecil. Yang lebih mungkin adalah bentuk simbolik: kritik di media sosial, satire di seni, atau tuntutan reformasi kebijakan ekonomi.

Cupin menutup laptopnya malam itu sambil menghela napas. Ia sadar, ketimpangan memang masalah nyata, tapi jalannya mungkin bukan revolusi berdarah. Jalan Indonesia mungkin ada pada reformasi kebijakan, memperkuat institusi demokrasi, dan membangun keadilan sosial yang inklusif.

Namun, ia tetap bertanya dalam hati: kalau reformasi kebijakan terus lamban, apakah meme eat the rich suatu hari bisa berubah jadi kemarahan nyata? Atau justru akan selamanya berhenti sebagai humor pahit di linimasa digital kita? (A43)

Tiongkok: ‘Asing’ di Gelombang Demo Asia?

A43 — Wed, 17 Sep 2025 05:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gelombang demonstrasi di Asia kerap dibayangi tudingan “campur tangan asing” dari Barat maupun Tiongkok. Tapi, benarkah ada aktor luar yang mengatur, atau hanya gema dari pertarungan tatanan dunia yang berubah?

PinterPolitik.com

Cupin masih ingat betul ketika ia terseret dalam kerumunan demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Bukan karena ingin jadi orator, melainkan karena warung kopi langganannya kebetulan ada di pinggir jalan protokol tempat ribuan mahasiswa berkumpul.

Di tengah asap ban terbakar, Cupin mendengar orang-orang berdebat soal siapa sebenarnya yang menggerakkan massa. Ada yang menyebut jaringan aktivis kampus, ada pula yang berseloroh sambil menuding “pasti ada asing di belakang ini.”

Kecurigaan bahwa ada tangan asing bukanlah barang baru di Asia. Dari Indonesia, Nepal, Filipina, hingga Timor-Leste, setiap gelombang protes besar sering diselimuti aroma konspirasi lintas batas.

Bagi sebagian penguasa, narasi asing adalah perisai yang ampuh. Tuduhan ini bukan hanya menutup kelemahan internal, tetapi juga memupuk semangat nasionalisme yang membuat rakyat ragu mempercayai pihak luar.

Namun, di balik tudingan itu ada kenyataan lebih kompleks. Isu sosial, ketidakadilan ekonomi, dan represi politik tetap menjadi bahan bakar utama demonstrasi, sementara “asing” sering hanya menjadi bumbu retorika.

Cupin mengangkat alis ketika mendengar seorang pedagang kaki lima ikut-ikutan menuding CIA sebagai dalang. Ia hanya tersenyum getir, sadar betapa mudahnya kata “asing” dipakai untuk menambal lubang politik dalam negeri.

Fenomena ini menggiring pertanyaan lebih besar: apakah benar ada intervensi asing langsung, ataukah kita sedang terjebak dalam pusaran geopolitik global? Bagian selanjutnya akan mencoba membongkar kerangka tatanan dunia yang membuat isu “asing” ini selalu relevan.

Namun, perlu dicatat, penjelasan ini tidak akan memberi jawaban hitam-putih. Bisa jadi campur tangan asing memang ada, tapi bisa pula sekadar bayangan dari perubahan tatanan global yang sulit dihindari.

Perang Liberal vs Agnostik di Asia

Di sebuah sore berdebu, Cupin menenteng buku tebal karya John J. Mearsheimer, Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. Sambil menyeruput kopi, ia berusaha memahami kenapa tatanan liberal dunia yang dulu diagungkan bisa rapuh di hadapan realitas.

Mearsheimer menulis bahwa tatanan liberal pascaperang dunia kedua didorong oleh Amerika Serikat dengan visi universal: demokrasi, hak asasi, dan kebebasan. Tapi idealisme itu, menurutnya, terlalu muluk karena sering berbenturan dengan kepentingan nasional yang tak pernah benar-benar selaras.

Cupin menghela napas panjang, merasa kata-kata Mearsheimer seperti menohok. Ia teringat bagaimana idealisme sering tak mampu menutup biaya politik dan sosial yang harus ditanggung negara berkembang.

Di sisi lain, Tiongkok hadir dengan model yang lebih “agnostik.” Tidak banyak bicara soal demokrasi atau hak asasi, melainkan menekankan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dan prinsip non-intervensi.

Bagi negara-negara yang muak ditekan dengan standar liberal, tawaran Tiongkok terdengar seperti musik di telinga. Mereka merasa bisa berdaulat penuh tanpa harus diawasi oleh nilai-nilai Barat.

Cupin terkekeh kecil, membayangkan seorang pemimpin Asia berkata: “kalau bisa dapat investasi tanpa kuliah demokrasi, kenapa tidak?” Di situlah letak daya tarik tatanan agnostik Tiongkok.

Mearsheimer menegaskan bahwa rivalitas ini bukan hanya ekonomi atau militer. Ini adalah pertarungan ideologi yang merembes ke politik domestik negara-negara yang rentan.

Maka, tuduhan “asing” dalam demonstrasi bisa jadi bukan sekadar fitnah murahan. Ada logika geopolitik yang lebih luas, di mana benturan dua tatanan dunia membentuk panggung baru bagi ketegangan politik Asia.

Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua demonstrasi hanyalah pion dalam catur global. Masih ada dinamika lokal yang tidak kalah menentukan dan perlu kita telaah lebih lanjut.

Makin Agnostik, Makin Banyak Demo?

Cupin kembali ke meja kopi favoritnya, kali ini dengan koran penuh berita demonstrasi dari Manila dan Kathmandu. Di antara headline besar, ia melihat pola yang mengaitkan kerusuhan jalanan dengan bayang-bayang rivalitas global.

Amerika Serikat, yang dulu teguh dengan misi liberalnya, kini juga lebih pragmatis. Demi menahan Tiongkok, Washington rela mengurangi ceramah soal demokrasi, asal mitranya tetap setia menjaga kepentingan strategis.

Tiongkok pun tak tinggal diam. Ia memperluas pengaruh lewat investasi infrastruktur, pinjaman lunak, dan retorika kedaulatan yang membuat pemerintah lokal merasa terlindungi.

Dalam kerangka itu, Asia menjadi semacam laboratorium politik. Gelombang demonstrasi yang muncul adalah reaksi rakyat terhadap otoritarianisme, tetapi juga pantulan dari benturan dua tatanan dunia yang makin mirip dalam pragmatismenya.

Data dari berbagai studi menunjukkan penurunan kebebasan sipil di banyak negara Asia. Bagi Cupin, itu bukan sekadar angka, melainkan cerita nyata tentang pers yang dibungkam dan aktivis yang ditangkap.

Di Indonesia, narasi “asing” kerap dipakai untuk melabeli mahasiswa yang turun ke jalan. Di Filipina, tuduhan serupa diarahkan pada LSM yang dianggap menerima dana internasional.

Nepal dan Timor-Leste pun tak luput dari polarisasi antara kubu pro-liberal dan pro-agnostik. Demonstrasi di sana menjadi panggung miniatur dari rivalitas global yang jauh lebih besar.

Cupin menyadari bahwa tuduhan asing sering kali lebih merupakan refleksi ketakutan elite daripada kenyataan penuh. Namun, ia juga mafhum bahwa pengaruh global memang merembes dalam banyak bentuk yang sulit dibendung.

Akhirnya, simpul besar dari semua ini adalah demonstrasi Asia bukan sekadar ledakan spontan atau rekayasa asing, melainkan gejala dari transformasi global menuju tatanan yang makin pragmatis.

Dengan membuka ruang dialog, menjaga kedaulatan, dan mengasah kecerdasan geopolitik, negara-negara Asia bisa mengubah gelombang protes menjadi momentum menuju politik yang lebih matang. Bukan begitu? (A43)

Demo dan Nebengnya Ahok-Mahfud

A43 — Wed, 03 Sep 2025 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ahok dan Mahfud MD muncul lantang di tengah riuh demonstrasi Agustus 2025 dan menarik sorotan publik. Apakah ini bentuk kepedulian tulus atau sekadar ikut nebeng bandwagon politik?

PinterPolitik.com

Cupin masih ingat betul, akhir Agustus 2025 itu rasanya seperti nonton film layar lebar tanpa jeda. Jalan-jalan di Jakarta mendadak penuh spanduk, teriakan, dan ribuan wajah yang marah. Dari mahasiswa, buruh, sampai para ojek online, semua turun ke jalan menolak tunjangan DPR yang dianggap tak masuk akal di tengah beban ekonomi yang makin berat.

Ketika kabar driver ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kompleks DPR, suasana semakin panas. Bentrokan pecah, gas air mata bertebaran, dan suasana berubah menjadi riuh tak terkendali. Cupin yang awalnya hanya penasaran menonton live streaming demo, akhirnya ikut merasa tercekik oleh atmosfer penuh ketegangan itu.

Di tengah hiruk pikuk, muncullah dua suara yang tak asing bagi publik: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Mahfud MD. Ahok dengan lantang mengkritik DPR dan pemerintah yang dianggap tuli terhadap jeritan rakyat. Ia bahkan menyamakan mereka dengan pedagang pajak yang hanya tahu menagih, tanpa peduli apakah rakyat masih punya cukup untuk makan.

Mahfud MD memilih jalur berbeda, tetapi tak kalah tajam. Ia menyebut demonstrasi sebagai hak konstitusional yang semestinya disambut dengan humanis, bukan dengan peluru gas air mata. Baginya, akar masalah ada di kebijakan yang tidak pernah sungguh-sungguh mendengar suara rakyat.

Cupin sampai manggut-manggut di depan layar. Namun, Cupin juga bertanya-tanya dalam hati: apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang membela rakyat? Ataukah mereka sekadar memanfaatkan momen panas untuk kembali jadi sorotan politik?

Pertanyaan itu bikin Cupin penasaran. Kalau fenomena ini bukan hal baru, lalu apa penjelasan ilmiahnya? Mengapa banyak tokoh politik suka sekali muncul di tengah isu panas?

Mengikuti Tren?

Cupin mencoba mencari penjelasan lebih serius. Ia menemukan buku karya Diana C. Mutz berjudul Impersonal Influence: How Perceptions of Mass Collectives Affect Political Attitudes. Buku itu membahas sesuatu yang disebut jump on the bandwagon effect, alias kecenderungan orang mengikuti arus mayoritas.

Mutz menjelaskan bahwa banyak keputusan politik tidak sepenuhnya rasional atau ideologis. Sebagian besar orang cenderung ikut pada apa yang mereka anggap sebagai sikap mayoritas. Kalau media menyiarkan bahwa suatu kandidat populer atau sebuah aksi banyak didukung, individu lain jadi lebih mudah ikut mendukung, agar tidak merasa asing atau ketinggalan zaman.

Bagi Cupin, penjelasan ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Ternyata, bandwagon effect bukan cuma soal massa pemilih biasa. Elite politik pun bisa terjebak, merasa perlu menyesuaikan diri agar tetap terlihat relevan. Dengan begitu, mereka tidak kehilangan pijakan di tengah arus opini publik yang terus bergerak.

Mutz juga menekankan peran media dalam menguatkan efek ini. Media yang menonjolkan siapa yang sedang “menang” dalam survei atau mendapat simpati publik akan memperbesar dorongan orang lain untuk ikut serta. Bandwagon pada akhirnya jadi strategi politik: siapa yang bisa menempel pada arus mayoritas, dialah yang lebih cepat mendapat simpati tambahan.

Namun, Cupin tidak berhenti di situ. Ia menemukan bahwa Mutz juga melihat sisi gelapnya. Demokrasi bisa tereduksi hanya menjadi kontestasi popularitas, bukan perdebatan substantif. Kalau semua orang ikut arus tanpa berpikir, kualitas demokrasi bisa merosot.

Cupin termenung. Kalau begitu, apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang ikut bandwagon demi relevansi politik? Atau mereka memang sedang menjaga demokrasi dengan berpihak pada suara rakyat? Bagaimana cara kita menilai niat mereka di tengah kompleksitas politik?

Nebeng untuk Apa?

Kembali ke dunia nyata, Cupin membaca lagi pernyataan Ahok dan Mahfud. Kedua tokoh ini tidak hanya bicara soal demo, tapi juga menyentuh isu-isu sensitif, seperti kasus Silfester Matutina yang vonis 1,5 tahunnya tak kunjung dieksekusi. Mahfud menjadikannya sebagai panggung moral, menegaskan dirinya masih peduli pada keadilan hukum.

Ahok dengan gayanya yang khas memilih menegur keras DPR dan pemerintah. Kata-katanya mengingatkan publik pada masa ketika ia memimpin Jakarta: blak-blakan, penuh kontroversi, tapi dianggap membumi. Cupin merasa seakan sedang menonton pengulangan peran lama Ahok di panggung baru.

Jika mengikuti kerangka Mutz, keduanya tampak seperti sedang menempel pada arus besar opini publik. Media ramai memberitakan demo, opini rakyat sedang panas, dan mereka hadir tepat di tengah pusaran itu. Bagi publik, kehadiran mereka bisa terasa melegakan, seolah ada tokoh besar yang sejalan dengan keresahan masyarakat.

Namun, Cupin juga menyadari ada strategi politik di baliknya. Bandwagon effect memungkinkan mereka memperkuat citra, menjaga eksistensi, dan menyiapkan panggung jika sewaktu-waktu mereka ingin kembali lebih aktif dalam kancah politik nasional. Dengan kata lain, nebeng isu bisa jadi sekaligus peduli dan sekaligus oportunis.

Akhirnya, Cupin menarik napas panjang. Dari perspektif Mutz, fenomena ini bukan soal hitam-putih. Politik memang selalu penuh ambiguitas: tokoh bisa peduli pada rakyat sekaligus menjaga kepentingan pribadi. Bandwagon effect hanya memperjelas bagaimana mekanisme itu bekerja di depan mata.

Bagi Cupin, pelajaran paling berharga adalah ini: demokrasi sejati tidak berhenti pada popularitas. Rakyat perlu terus kritis, menimbang niat dan dampak, bukan hanya terpikat sorotan kamera. Pada akhirnya, kekuatan demokrasi ditentukan bukan oleh siapa yang paling lantang di tengah massa, tetapi oleh siapa yang konsisten membela keadilan meski arus tak lagi mendukung. (A43)

Ferry Irwandi dkk: the New ‘Gie’?

A43 — Tue, 02 Sep 2025 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Aksi demonstrasi Agustus 2025 menghadirkan wajah baru aktivisme, ketika influencer seperti Ferry Irwandi dan Jerome Polin turut mengarahkan massa di jalanan. Apakah mereka benar-benar sedang menapaki jejak Soe Hok Gie di era digital?

PinterPolitik.com

Di akhir Agustus 2025, jalanan ibu kota kembali penuh sesak oleh lautan manusia yang menuntut perubahan. Namun kali ini, bukan hanya mahasiswa dengan almamater lusuh atau orator berapi-api yang memimpin barisan.

Cupin, yang biasanya lebih sibuk menonton vlog masak-memasak di YouTube, kaget melihat wajah-wajah familiar dari layar ponselnya kini ikut berkomentar terkait gelombang demonstrasi, mulai dari Ferry Irwandi dengan gaya santai, Jerome Polin dengan logat khasnya, hingga Salsa Erwina dengan energi cerianya.

Fenomena ini mengingatkan kita pada pergeseran alat perjuangan: dulu koran dan pamflet jadi senjata, sekarang konten Instagram dan TikTok yang berperan. Bahkan livestream demo bisa lebih cepat memobilisasi massa ketimbang selebaran yang dulu ditempel di tiang listrik.

Menurut Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution, generasi muda selalu menjadi penggerak karena keberanian dan kemampuan mereka membaca tanda zaman. Kini, tanda zamannya jelas: dunia digital jadi arena utama perebutan makna dan pengaruh.

Cupin sempat bergumam, “Loh, kok Ferry Irwandi jadi kayak Soe Hok Gie zaman medsos gini, ya?” Pertanyaan itu tak berlebihan, karena peran influencer dalam demo 2025 sangat menonjol.

Di titik inilah publik mulai bertanya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya aktivisme model baru, atau sekadar tren yang akan cepat padam? Apakah sosok seperti Ferry benar-benar bisa disejajarkan dengan legenda seperti Gie, atau hanya bayangan digital semata?

Jejak Perjuangan: dari Soekarno hingga Gie

Sejarah Indonesia sudah berulang kali menunjukkan bahwa aktivisme pemuda tak pernah statis. Setiap generasi punya gaya dan alatnya sendiri, sesuai dengan tantangan zamannya.

Di era 1920-an hingga 1945, aktivis muncul dari kalangan elite terdidik, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetomo. Organisasi dan surat kabar jadi tulang punggung perjuangan.

Cupin membayangkan bagaimana dulu anak muda rela menulis artikel panjang di koran untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Bandingkan dengan sekarang, di mana satu thread Twitter saja bisa lebih cepat viral dan membakar semangat ribuan orang.

Lalu tahun 1960-an, nama Soe Hok Gie meledak sebagai simbol keberanian mahasiswa. Ia menulis catatan harian yang tajam, menghadiri demonstrasi, dan tetap kritis meski risiko besar menghadang.

Benedict Anderson menggambarkan periode itu sebagai masa ketika mahasiswa menjadi motor moral bangsa. Cupin sampai berkhayal, “Kalau saja Gie punya akun TikTok, pasti isi FYP gue tiap hari ceramah politik.”

Memasuki 1990-an, generasi reformasi bangkit dengan tokoh seperti Budiman Sudjatmiko. Menurut Ariel Heryanto dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia, gerakan mahasiswa waktu itu menggabungkan demo jalanan dengan strategi organisasi rapi.

Cupin teringat cerita pamannya yang ikut demo 1998, dengan cerita tentang gas air mata dan lari tunggang langgang di jalanan. Kini, cucunya ikut demo dengan bekal powerbank agar bisa tetap siaran langsung di TikTok.

Pada 2010-an, aktivisme mulai masuk ke dunia digital dengan sosok-sosok ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang viral. Media sosial akhirnya menjadi arena baru politik.

Kini di 2025, panggung itu diisi influencer yang awalnya dikenal lewat hiburan, bukan politik. Ferry Irwandi, Jerome Polin, dan Salsa Erwina membalik ekspektasi publik: dari konten kreatif menjadi corong aspirasi.

Namun, apakah warisan perjuangan panjang itu bisa benar-benar mereka teruskan, atau mereka hanya menciptakan “aktivisme instan” yang bergantung pada algoritma? Dan apakah keberanian mereka sebanding dengan risiko yang dihadapi Gie dan kawan-kawan dulu?

Aktivisme ala Ferry, Jerome, Salsa, dkk

Fenomena influencer-aktivis ini bukan hanya milik Indonesia. Zizi Papacharissi dalam Affective Publics menulis bahwa media sosial menciptakan “publik afektif” yang bergerak bukan hanya karena isu, tetapi juga karena figur yang mereka kagumi.

Ferry Irwandi tak hanya berbicara soal isu, tapi juga menjalin kedekatan emosional dengan pengikutnya. Bagi Cupin, wajar jika orang lebih percaya Ferry yang tiap hari nongol di timeline ketimbang politisi yang hanya muncul saat kampanye.

Henry Jenkins dalam Confronting the Challenges of Participatory Culture menjelaskan bagaimana audiens kini bukan sekadar penonton, melainkan partisipan aktif. Like, share, dan komentar jadi bentuk baru keterlibatan politik, yang bisa menjalar jadi aksi nyata di jalanan.

Namun, setiap perubahan membawa risiko. Ketergantungan pada media sosial membuka celah disinformasi, pengawasan digital, dan bahkan aktivisme yang hanya tampak “canggih” tapi minim substansi.

Cupin sendiri pernah skeptis: “Apa jangan-jangan mereka cuma bikin konten biar engagement naik?” Tapi setelah melihat massa benar-benar turun ke jalan, ia sadar ada sesuatu yang lebih serius sedang berlangsung.

Dari pamflet kolonial, catatan harian Gie, hingga feed Instagram Ferry Irwandi, benang merahnya tetap sama: semangat anak muda untuk menuntut perubahan. Alatnya boleh berganti, tapi nyali dan idealismenya terus hadir.

Mungkin Ferry dan kawan-kawan belum bisa sepenuhnya menggantikan posisi legenda seperti Gie. Namun, mereka menunjukkan bahwa dalam era digital, suara bisa menjelma massa, dan massa bisa mengguncang kekuasaan.

Cupin menutup catatannya dengan senyum: “Siapa tahu, nanti sejarah menulis Ferry Irwandi dkk sebagai bab baru aktivisme Indonesia?” karena pada akhirnya, aktivisme selalu menemukan cara baru untuk tetap hidup. (A43)

George Soros Masih “Cengkeram” Indonesia?

A43 — Thu, 28 Aug 2025 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono menyebut George Soros bisa jadi salah satu dalang di balik berbagai demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025. Siapa sebenarnya sosok yang masih dianggap “cengkeram” Indonesia ini?

PinterPolitik.com

Cupin suatu sore duduk di warung kopi, membuka ponsel dan menemukan headline: “Hendropriyono Ungkap Pihak Asing Dalang Demo Ricuh di DPR” dan nama George Soros-pun disebut. Ia ternganga, lalu berbisik, “Ini bapak tua dari Eropa kok bisa nyangkut ke politik Indonesia?”

Nama George Soros memang kerap muncul di perdebatan yang panas, seakan jadi kambing hitam instan ketika ada kerusuhan. Dari Washington hingga Jakarta, ia selalu disebut dalam nada curiga—kadang dengan bukti samar, kadang hanya berupa teori konspirasi.

Di Indonesia, tudingan itu makin ramai setelah Hendropriyono, mantan kepala BIN, menyebut adanya pihak asing yang “mengipasi” ricuh demonstrasi di DPR tahun 2025. Walau tidak menyebut langsung, publik membaca arah tuduhan itu seperti merujuk pada figur Soros.

Fenomena ini tak hanya lokal, sebab di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga menyebut nama Soros sebagai dalang dari kerusuhan politik yang mengguncang. Seakan Soros selalu jadi tokoh antagonis global yang mudah dipanggil untuk menjelaskan kekacauan.

Cupin mengernyit, lalu bertanya: apakah benar satu orang bisa sebegitu kuatnya hingga namanya muncul di dua benua sekaligus? Atau jangan-jangan Soros hanyalah cermin dari kecemasan publik tentang globalisasi dan modal asing?

Di sinilah muncul dilema. Soros bisa dilihat sebagai tokoh jahat yang “mengatur dunia,” tapi bisa juga dipahami sebagai investor piawai yang tahu membaca peluang. Pertanyaannya: siapakah sebenarnya George Soros? Dan bagaimana ia mengumpulkan kekuatan finansial yang membuatnya begitu berpengaruh?

Siapa Soros?

George Soros lahir di Hungaria pada 1930-an, masa ketika Eropa dicekam perang dan diskriminasi. Dari kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan strategi bertahan, yang kelak jadi dasar kelihaian membaca risiko.

Setelah pindah ke Inggris, Soros belajar di London School of Economics. Di sana ia bertemu Karl Popper, filsuf yang menekankan nilai “masyarakat terbuka” dan pentingnya kebebasan. Ide itu menempel kuat di kepalanya, membentuk bukan hanya pandangan politik tapi juga arah filantropinya.

Namun, dunia mengenalnya bukan sebagai filsuf, melainkan investor ulung. Soros masuk sejarah lewat peristiwa “Black Wednesday” tahun 1992, saat ia berhasil menjatuhkan Pound Sterling dengan aksi short-selling. Dalam buku The Tragedy of the European Union, ia dan Gregor Peter Schmitz menuliskan bahwa langkah itu berangkat dari analisis ekonomi yang dingin, bukan sekadar spekulasi buta.

Short-selling, bagi Cupin, terdengar rumit, tapi ia membayangkan begini: seperti meminjam motor teman untuk dijual saat harganya tinggi, lalu menebusnya kembali ketika harga turun. Selisih itulah yang jadi untung, dan Soros melakukannya dalam skala negara.

Kenshi Taketa, dalam jurnalnya A Large Speculator in Contagious Currency Crises, menjelaskan bahwa aksi Soros membuat sebuah negara rentan krisis karena gempuran modal besar. Namun, uniknya, keberadaan pemain besar seperti Soros justru bisa mencegah penularan krisis ke negara lain, karena “serangan” terfokus pada satu target.

Soros tak hanya mengandalkan insting, ia membangun Quantum Fund sebagai kendaraan investasi global. Dari saham teknologi hingga pasar komoditas, ia mengelola dana miliaran dolar dengan strategi jangka panjang.

Kesuksesan itu membuatnya termasuk jajaran miliarder dunia, tapi ia tak berhenti di sana. Dengan kekayaan itu, ia menyalurkannya ke berbagai aktivitas filantropi, termasuk politik dan media.

Cupin kembali mengangguk-angguk: ternyata Soros bukan cuma “pemain mata uang,” tapi juga penyandang dana ideologi. Pertanyaan baru muncul: jika uangnya mengalir ke media dan organisasi, apakah itu berarti ia benar-benar bisa mengendalikan opini publik? Dan bagaimana dampaknya sampai terasa di Indonesia?

Terobos via Media ala Soros?

George Soros tidak hanya beraksi di bursa saham, tapi juga di ruang wacana publik. Melalui Open Society Foundations (OSF), ia mendanai ratusan media independen, LSM, dan proyek sosial yang mendorong demokrasi dan keterbukaan.

Cupin teringat bacaan karya Michael Barker, The Soros Media “Empire”: The Power of Philanthropy to Engineer Global Media Influence. Di sana digambarkan bagaimana dana Soros mengalir ke media progresif di Amerika dan Eropa, membentuk opini agar selaras dengan nilai “masyarakat terbuka” yang ia yakini.

Di Amerika, media investigatif seperti ProPublica atau The Marshall Project mendapat sokongan dana OSF. Tujuannya jelas: mendukung jurnalisme kritis yang bisa menekan kekuasaan. Namun, bagi pengkritiknya, langkah ini dianggap cara halus Soros menanamkan agenda politik.

Jejak serupa juga tampak di Indonesia. Melalui Media Development Investment Fund (MDIF), yang pernah mendapat dana dari George Soros Economic Fund, sejumlah media lokal memperoleh sokongan. Media-media ini kerap menampilkan liputan investigatif yang menyinggung kebijakan publik dan politik.

Namun, tuduhan pun muncul. Beberapa kalangan menuding bahwa dana Soros dipakai untuk melemahkan stabilitas politik dan menekan pemerintah tertentu. Meski pihak media maupun MDIF membantah, kecurigaan itu terus beredar di ruang publik Indonesia.

Cupin menyesap kopinya, lalu tersenyum getir. “Jadi begini toh caranya, uang bukan cuma bisa menggoyang mata uang, tapi juga pikiran orang.” Baginya, menarik melihat bagaimana satu orang bisa membentuk narasi media di berbagai belahan dunia.

Dampaknya jelas: Soros bisa dipuja sebagai pahlawan demokrasi atau dicaci sebagai dalang kekacauan. Di Indonesia, keberadaan media yang didukung jaringannya selalu jadi bahan perdebatan, apalagi ketika liputannya menyentuh isu sensitif.

Dengan demikian, Soros bukan sekadar investor, melainkan juga “arsitek wacana” yang berusaha membentuk opini global. Melalui modal, ia mempengaruhi arah berita, arah diskusi publik, bahkan arah kebijakan.

Cupin akhirnya menutup buku catatan kecilnya. Ia sadar, menyederhanakan Soros hanya sebagai “dalang” atau “pahlawan” sama-sama berlebihan. Yang lebih penting adalah menyadari bagaimana globalisasi membuat satu individu bisa punya dampak besar pada ekonomi dan politik sebuah negara.

Indonesia perlu bersikap waspada namun tetap rasional. Menolak mentah-mentah atau menelan bulat-bulat narasi tentang Soros hanya akan membuat publik terjebak dalam ilusi. Yang dibutuhkan adalah literasi kritis, agar kita bisa memilah mana agenda politik, mana kontribusi nyata. (A43)

Di Balik “Kuda Putih” Demo DPR

A43 — Tue, 26 Aug 2025 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Demo DPR 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dengan motor dibakar dan gas air mata memenuhi jalanan. Apakah ini murni luapan suara rakyat atau ada “penunggang gelap” yang menunggangi aksi?

PinterPolitik.com

Cupin, yang sore itu lagi nongkrong di warung kopi pinggir Senayan, ikut melongok saat suara teriakan massa semakin keras. Dari kejauhan, ia bisa melihat lautan manusia membawa spanduk menolak kenaikan tunjangan DPR yang bikin banyak orang garuk kepala.

“Bayangin, bro,” katanya sambil nyeruput kopi, “tunjangan rumah dinas Rp 50 juta per bulan, beras Rp 12 juta per bulan. Padahal, rakyat masih sibuk mikirin harga-harga naik.” Ia menepuk meja, menegaskan betapa jomplangnya realitas di gedung parlemen dengan kehidupan sehari-hari.

Demo pada 25 Agustus 2025 itu memang mengguncang Jakarta. Ribuan orang datang, dari pelajar, mahasiswa, sampai driver ojek online yang merasa ikut menanggung beban keputusan elite politik.

Awalnya aksi ini berjalan damai. Orasi menggelegar, poster dan mural penuh satire, bahkan ada yang membawa replika karung beras raksasa bertuliskan “12 juta buat siapa?”. Semua terasa sebagai cermin kemarahan rakyat yang rasional.

Tapi Cupin tahu, demo di negeri ini sering berubah arah. Sore menjelang malam, suara letupan terdengar, motor terbakar, pos polisi dirusak, dan gas air mata pun memenuhi jalan Gatot Subroto.

Kericuhan membuat aksi yang sejatinya jadi simbol aspirasi berubah wajah. Cupin, sambil menutup hidung dengan kain basah, bertanya dalam hati: “Kenapa setiap demo besar selalu ada yang ‘numpang’ bikin rusuh?”

Pertanyaan itu bukan sekadar curiga. Di media sosial, ramai beredar kabar ada massa misterius yang baru muncul sore hari. Mereka bukan mahasiswa, bukan buruh, apalagi ojek online—melainkan kelompok “penunggang gelap” yang diduga punya agenda tersembunyi.

Ada yang menuding ini ulah geng politik tertentu. Ada pula yang menyebut oligarki ikut bermain, mengincar kesempatan menjatuhkan lawan melalui kekacauan. Cupin hanya mendesah, “Demo jadi kayak kuda putih yang gagah, tapi tiba-tiba ditunggangi orang asing yang bawa alat pukul.”

Lalu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penunggang gelap ini? Bagaimana fenomena ini dipahami dalam teori gerakan sosial di berbagai negara?

Menyoal “Penunggang Gelap”

Cupin kemudian membuka-buka buku lawas di raknya malam itu. Ia ingat pernah membaca Charles Tilly, Ernesto Castaneda, dan Lesley J. Wood dalam Social Movements, 1768–2018. Di situ disebutkan, aksi kolektif selalu punya risiko “free riders” atau penumpang gelap yang ikut tanpa kontribusi, bahkan bisa merusak.

Tilly menekankan, free riders itu mirip orang yang naik bus gratisan. Mereka tak bayar tiket, tapi bikin penuh kursi, bahkan kadang bikin ribut, sehingga tujuan perjalanan jadi kacau. Begitu pula dalam demo: ada yang menunggangi momentum, bukan menambah kekuatan, melainkan menodai pesan utama.

Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics menambahkan, gerakan sosial tanpa kontrol jelas ibarat kapal layar tanpa nakhoda. Elemen liar bisa masuk, memicu konflik internal maupun eksternal, lalu solidaritas massa hancur berkeping-keping.

Cupin membayangkan betapa sulitnya mengendalikan ribuan kepala dengan emosi beragam. Ia menghela napas, “Kalau organisasi lemah, penumpang gelap tinggal masuk, bawa bendera sendiri, lalu bikin panggung tambahan.”

Lalu ia teringat pada Umbrella Movement di Hong Kong tahun 2014. Selama 79 hari, para demonstran menuntut demokrasi langsung dengan disiplin yang mengagumkan.

“Lihat mereka,” gumam Cupin sambil menonton dokumenter, “payung kuning jadi simbol ketenangan, bukan batu lemparan.” Mereka menjaga kebersihan jalan, berbagi makanan, bahkan membuat perpustakaan kecil di tengah jalan.

Minim sekali kerusuhan, meski tekanan aparat begitu keras. Strategi komunikasi mereka solid, tujuan jelas, dan kepemimpinan kolektif terjaga. Hasilnya, gerakan itu dikenang bukan sebagai kerusuhan, tapi sebagai simbol damai yang elegan.

Bagi Cupin, perbandingan ini jelas. Indonesia seringkali gagal menjaga fokus aksi, sehingga mudah disusupi. Sementara di Hong Kong, kedisiplinan menjadi tameng dari penunggang gelap.

“Kalau saja demo di Senayan punya kesolidan macam itu,” pikirnya, “mungkin tuntutan rakyat tak akan terkubur oleh asap motor terbakar.”

Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kericuhan di Senayan? Apakah penunggang gelap ini hanya sekadar teori, atau ada aktor politik nyata di baliknya?

“Kuda Putih” Jadi “Kuda Liar”?

Malam usai demo, Cupin kembali duduk di warung kopi, kali ini ditemani berita di layar ponsel. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, di X menyebut adanya kemungkinan penunggang gelap yang terkait dengan kelompok politik tertentu.

“Katanya ada Geng Solo, ada oligarki yang mau jatuhkan Prabowo,” Cupin mengulang isi berita. Ia geleng-geleng kepala, heran bagaimana demo rakyat bisa dipelintir jadi arena perang elite.

Bila dilihat dari teori anarki, Cupin teringat Robert Nozick dalam Anarchy, State and Utopia. Nozick menulis, ruang publik tanpa aturan jelas bisa berubah jadi panggung liar, tempat semua kepentingan masuk tanpa filter.

David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology bahkan lebih tajam. Ia menilai, anarki bukan sekadar kekacauan, melainkan ruang kosong dari kontrol, yang bisa jadi ladang subur bagi siapa saja—entah rakyat murni, entah penyusup berkepentingan.

Cupin menghela napas. “Jadi, bukan selalu soal rakyat marah,” gumamnya. “Kadang ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan kemarahan agar menguntungkan mereka.”

Kerusuhan seperti pembakaran motor atau penyerangan pos polisi bisa jadi bukan spontanitas, melainkan strategi. Tujuannya sederhana: menciptakan kekacauan agar aparat punya alasan membubarkan aksi dengan keras.

Dengan begitu, tuntutan rakyat tenggelam, sementara narasi yang muncul adalah “demo anarkis”. Cupin tersenyum miris, “Kuda putih perubahan dipaksa jadi kuda liar yang menakutkan.”

Menurutnya, inilah problem klasik di banyak demo Indonesia. Aspirasi murni bercampur dengan infiltrasi politik, hasilnya jadi kacau-balau.

Cupin menutup catatannya dengan satu kalimat: “Aspirasi rakyat adalah kuda putih yang gagah. Sayang, selama masih ada penunggang gelap, ia selalu berisiko diseret ke jurang.” (A43)

Indonesia Bersuara

E95 — Tue, 25 Mar 2025 08:18:00 +0000

Indonesia bersuara di mana-mana..

#UUTNI #RUUTNI #revisiUUTNI #TNI #demonstrasi #mahasiswa #DPR #demo #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Super Eclipse Riuh UU TNI

E95 — Mon, 24 Mar 2025 00:51:15 +0000

Ada yang mau nambahin isu apa aja?

#uutni #tni #pertamina #korupsi #judol #polri #demonstrasi #prabowo #kpk #kejagung #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

A Picture Speaks a Thousand Words

E95 — Fri, 21 Mar 2025 09:39:00 +0000

Sejumlah adegan

#demonstrasi #ruutni #mahasiswa #aparat #pollisi #rakyat #protes #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik