Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hangat isu pembekalan militer di beasiswa LPDP, Republik ini memanggil militer setiap krisis, tetapi sebagian kalangan selalu cemas pada kehadirannya. Mengapa demokrasi terbesar ketiga dunia belum selesai berdamai dengan “loreng-loreng”?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah salah satu paradoks paling menarik dalam studi demokrasi modern. Di satu sisi, RI merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemilu reguler, kebebasan politik yang relatif terbuka, dan supremasi konstitusi yang secara formal menempatkan sipil di atas militer.

Namun di sisi lain, negara ini terus-menerus memanggil institusi militernya dalam hampir setiap krisis nasional: pandemi, ketahanan pangan, bencana alam, konflik sosial, pengamanan wilayah perbatasan, hingga urusan kedisiplinan birokrasi.

Akan tetapi, setiap kali militer hadir di ruang sipil, reaksi publik hampir selalu terbelah. Sebagian melihatnya sebagai solusi pragmatis atas kelemahan birokrasi sipil, sementara sebagian lain langsung mencurigainya sebagai tanda kembalinya militerisme.

Di titik inilah paradoks Indonesia muncul secara gamblang, negara yang paling sering meminta bantuan militernya justru menjadi negara yang paling cemas terhadap kehadiran militer itu sendiri.

Perdebatan terbaru mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas.

Secara teknis, kebijakan itu tampak sederhana, yaitu pembentukan disiplin, wawasan kebangsaan, dan orientasi kepemimpinan.

Namun reaksi publik jauh melampaui substansi teknisnya. Penolakan yang muncul tidak sepenuhnya berbicara tentang program orientasi itu sendiri, melainkan tentang memori kolektif yang belum selesai diproses.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar, publik Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya alergi terhadap militer. Yang sesungguhnya menimbulkan resistensi adalah ingatan historis tentang masa ketika militer bukan hanya penjaga negara, tetapi juga pengelola kehidupan politik nasional.

Warisan itu berasal dari pengalaman panjang Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Selama lebih dari tiga dekade, militer tidak hanya mengurusi pertahanan, tetapi juga masuk ke birokrasi, parlemen, dunia bisnis, media, hingga pemerintahan daerah.

Reformasi 1998 memang berhasil mengubah struktur formal relasi sipil-militer, seperti penghapusan fraksi ABRI di DPR dan pemisahan TNI-Polri. Namun reformasi struktural agaknya tidak otomatis menyembuhkan memori psikologis masyarakat, termasuk diwariskannya.

Akibatnya, demokrasi Indonesia seolah berkembang dalam situasi yang ambigu. Publik membutuhkan kapasitas militer ketika negara sipil gagal bekerja secara efektif, tetapi sekaligus takut jika ketergantungan itu berubah menjadi normalisasi dominasi militer.

Trauma sejarah akhirnya menciptakan semacam “respons imun politik” terhadap simbol-simbol seragam.

Fenomena ini kiranya memperlihatkan bahwa persoalan relasi sipil-militer Indonesia bukan semata-mata persoalan hukum atau institusi, melainkan juga persoalan psikologi politik kolektif.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah demokrasi Indonesia sudah cukup matang untuk membangun relasi sipil-militer yang sehat tanpa terus dihantui paranoia sejarah?

Habit Militer & Krisis Kapasitas Sipil?

Untuk memahami mengapa isu militer selalu memicu kegelisahan publik, pendekatan historis saja tidak cukup.

Diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana trauma politik bekerja dalam kesadaran kolektif sekaligus bagaimana institusi kekuasaan membentuk perilaku negara.

Samuel Huntington, melalui konsep objective civilian control, berargumen bahwa demokrasi yang sehat tidak dibangun dengan melemahkan militer, melainkan dengan menciptakan batas yang jelas antara ranah profesional militer dan ranah politik sipil.

Dalam pandangan Huntington, militer yang profesional justru penting bagi stabilitas demokrasi, selama ia tunduk pada otoritas sipil.

Melalui perspektif ini, persoalan utama Indonesia agaknya bukan keberadaan militer yang terlalu kuat, melainkan lemahnya kapasitas institusi sipil untuk mengelola negara tanpa bergantung pada militer.

Ketika birokrasi sipil lamban, korup, atau tidak efektif menghadapi krisis, negara secara pragmatis kembali memanggil institusi yang paling disiplin dan terorganisasi, TNI.

Di sinilah paradoks Indonesia semakin nyata. Ketergantungan pada militer sering kali lahir bukan dari ambisi politik militer, melainkan dari impresi “kegagalan” negara sipil membangun kapasitasnya sendiri.

Namun penjelasan Huntington kiranya belum cukup. Pierre Bourdieu membantu membaca persoalan ini melalui konsep habitus. Menurut Bourdieu, individu maupun institusi membawa pola pikir dan refleks sosial yang terbentuk dari pengalaman historis mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemimpin berlatar belakang militer tidak harus memiliki niat eksplisit untuk “mengembalikan Orde Baru” agar pola-pola militeristik muncul dalam pemerintahan.

Habitus militer bekerja secara lebih halus dan tidak sadar, yakni kecenderungan pada disiplin hierarkis, pola komando, efisiensi top-down, dan orientasi stabilitas.

Karena itu, ketika figur berlatar militer menduduki posisi politik penting, negara sering kali mulai menggunakan pendekatan yang lebih sentralistik dan berbasis kontrol. Ini bukan semata soal ambisi politik, tetapi soal bahasa kekuasaan yang paling akrab bagi mereka.

Perspektif Michel Foucault memperdalam analisis tersebut. Dalam konsep disciplinary society, Foucault menjelaskan bahwa negara modern bekerja melalui mekanisme disiplin terhadap tubuh dan perilaku warga.

Seragam militer bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kekuasaan yang merepresentasikan keteraturan, pengawasan, dan kepatuhan.

Karena itu, masyarakat sipil modern memiliki hubungan yang ambivalen terhadap militer. Mereka mengagumi disiplin dan efektivitasnya, tetapi sekaligus khawatir pada potensi kontrol yang dibawanya.

Ambivalensi ini sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika ketakutan itu berubah menjadi paranoia permanen atau sebaliknya menjadi glorifikasi berlebihan.

Indonesia hari ini mungkin bergerak di antara dua ekstrem tersebut. Sebagian kelompok memandang setiap keterlibatan militer sebagai ancaman demokrasi. Sebaliknya, sebagian lain melihat militer sebagai solusi atas seluruh kegagalan sipil. Keduanya sama-sama problematis.

Anti-militerisme yang berlebihan dapat membuat negara kehilangan kapasitas strategis dalam menghadapi krisis nasional.

Namun romantisme terhadap militer juga berbahaya karena dapat membuka ruang normalisasi dominasi institusi bersenjata dalam kehidupan sipil.

Di titik inilah teori Morris Janowitz menjadi relevan. Janowitz menawarkan gagasan tentang integrasi sipil-militer yang demokratis.

Menurutnya, militer modern tidak harus dipisahkan secara absolut dari masyarakat sipil, tetapi harus diintegrasikan melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil yang kuat.

Model ini terlihat dalam demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Militer dihormati, ROTC hadir di kampus-kampus elite, veteran memperoleh posisi sosial terhormat, tetapi tidak ada keraguan bahwa keputusan politik tetap berada di tangan sipil.

Pelajaran pentingnya adalah demokrasi matang bukanlah demokrasi yang membenci militer, melainkan demokrasi yang cukup percaya diri untuk membatasi militer tanpa rasa takut.

Sinergi Kuat dan Tulus Sipil-Militer

Indonesia kini berada pada fase yang menentukan dalam evolusi relasi sipil-militernya. Era pasca-Reformasi telah menghasilkan perubahan struktural besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kedewasaan psikologis politik.

Di satu sisi, publik memiliki alasan historis untuk waspada terhadap militerisme. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat melahirkan otoritarianisme.

Namun di sisi lain, ketakutan yang terus dipelihara tanpa penyelesaian justru membuat demokrasi bergerak dalam lingkaran trauma.

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, terutama dengan hadirnya figur berlatar belakang militer dalam kepemimpinan nasional, dilema ini semakin terasa.

Publik menghadapi dua emosi sekaligus, harapan terhadap efektivitas dan stabilitas, serta kekhawatiran terhadap kembalinya pola kekuasaan lama.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara sipil atau militer, melainkan membangun mekanisme demokratis yang mampu mengatur hubungan keduanya secara sehat.

Ada tiga syarat mendasar yang agaknya harus dipenuhi. Pertama, Indonesia membutuhkan rekonsiliasi sejarah yang lebih jujur. Trauma Orde Baru tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan reformasi.

Ia memerlukan pengakuan sejarah, pendidikan politik yang terbuka, dokumentasi pelanggaran masa lalu, dan pembelajaran institusional yang serius. Tanpa itu, publik akan terus membaca setiap simbol militer melalui kacamata ketakutan historis.

Kedua, penguatan kapasitas sipil harus menjadi agenda utama demokrasi. Selama birokrasi sipil tetap lemah, lamban, dan tidak efektif, negara akan terus bergantung pada militer dalam situasi krisis. Ketergantungan itu lambat laun dapat menciptakan normalisasi keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.

Karena itu, solusi jangka panjang bukan menjauhkan militer dari seluruh ruang sipil, melainkan membangun institusi sipil yang cukup kuat sehingga negara tidak perlu terus-menerus memanggil militer untuk menyelesaikan persoalan administratif dan sosial.

Ketiga, setiap keterlibatan militer dalam ranah sipil harus dibatasi secara jelas melalui mandat hukum, pengawasan publik, batas waktu, dan mekanisme akuntabilitas.

Demokrasi tidak membutuhkan larangan total terhadap militer, tetapi juga tidak boleh memberikan ruang tanpa batas.

Pada akhirnya, perdebatan tentang “loreng-loreng” di ruang sipil Indonesia sesungguhnya berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia sendiri.

Ketakutan terhadap militer adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, trauma sejarah yang belum sembuh dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan institusi sipil.

Demokrasi yang matang seharusnya mampu membedakan antara militer profesional dan militer politik. Ia juga harus mampu menghormati institusi pertahanan tanpa kehilangan keberanian untuk mengawasinya.

Mengobati “fobia” terhadap loreng bukan berarti menghapus semua simbol militer dari ruang publik. Yang jauh lebih penting adalah membangun “sistem imun demokrasi” yang sehat, institusi sipil yang kuat, masyarakat yang kritis tetapi rasional, serta militer yang profesional dan berintegritas. (J61)

Banyak pemimpin di negara Afrika dikenal memiliki kekuasaan nyaris tak tergoyahkan. Mengapa bisa demikian?

PinterPolitik.com

Dari Kamerun hingga Rwanda, dari Uganda hingga Djibouti, benua Afrika menghadirkan fenomena politik yang menarik: banyak pemimpinnya memiliki kekuasaan yang begitu panjang dan nyaris tak tergoyahkan. Paul Biya telah memimpin Kamerun sejak 1982, menjadikannya salah satu presiden dengan masa jabatan terlama di dunia.

Di Rwanda, Paul Kagame masih menjadi figur sentral sejak tahun 2000 dan kerap dipuji atas stabilitas serta pembangunan yang dicapainya. Sementara itu, muncul pula generasi baru seperti Ibrahim Traoré di Burkina Faso yang menampilkan gaya kepemimpinan revolusioner dan berani.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa di benua yang begitu beragam, banyak negara justru melahirkan pemimpin yang sangat kuat secara politik? Apakah ini bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial dan sejarah yang kompleks?

Untuk menjawabnya, kita perlu meninjau akar historis dan kultural yang membentuk sistem kekuasaan di Afrika. Karena seperti banyak peradaban lain di dunia, karakter kepemimpinan di benua ini tak lahir dari ruang kosong — melainkan dari interaksi panjang antara kolonialisme, struktur sosial tradisional, dan kebutuhan akan stabilitas politik.

Akar Historis, Kultural, dan Struktural?

Mahmood Mamdani, dalam karyanya Citizen and Subject (1996), menjelaskan bahwa warisan kolonialisme meninggalkan struktur yang disebutnya “decentralized despotism” — bentuk pemerintahan di mana penguasa lokal memiliki otoritas luas di bawah kendali kekuasaan pusat kolonial. Sistem ini menciptakan dualitas: kekuasaan tampak terdesentralisasi, namun secara struktural tetap tersentralisasi pada segelintir elite. Setelah kemerdekaan, banyak negara Afrika mempertahankan pola ini karena dianggap efektif menjaga kendali di wilayah yang multietnis dan rawan konflik internal.

Warisan tersebut kemudian berpadu dengan struktur sosial tradisional yang menempatkan figur tertinggi komunitas sebagai sumber legitimasi moral dan politik. Dalam konteks ini, kekuasaan personal sering kali dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai simbol harmoni dan pelindung komunitas. Seorang pemimpin kuat dianggap penopang keteraturan — bukan sekadar penguasa yang mengekang.

Jean-François Bayart dalam konsepnya “politics of the belly” menggambarkan dinamika patronase di Afrika sebagai sistem yang saling menguntungkan antara elite dan masyarakat. Kekuasaan dijaga bukan semata dengan represifitas, tetapi melalui distribusi sumber daya dan jabatan yang mengikat loyalitas politik. Dalam masyarakat dengan struktur ekonomi belum merata, patronase menjadi mekanisme sosial yang memastikan stabilitas — meski di sisi lain, ia juga memperlambat pelembagaan demokrasi.

Jeffrey Herbst dalam States and Power in Africa (2000) menambahkan dimensi geopolitik dalam penjelasan ini. Ia menilai bahwa proses pembentukan negara di Afrika berbeda dari Eropa karena tidak melalui konflik internal berkepanjangan yang memperkuat institusi negara. Di Eropa, perang antarkerajaan berabad-abad melahirkan birokrasi, sistem pajak, dan mekanisme kontrol terpusat yang kuat. Sebaliknya, banyak negara Afrika terbentuk melalui garis batas buatan kolonial tanpa proses seleksi institusional yang serupa. Akibatnya, kekuasaan politik di banyak negara Afrika cenderung tetap bergantung pada satu figur sentral — bukan pada kekuatan institusi.

Namun, penting dicatat bahwa fenomena pemimpin kuat tidak identik dengan stagnasi. Dalam konteks tertentu, kepemimpinan yang kuat berfungsi sebagai mekanisme transisi menuju stabilitas dan pembangunan. Rwanda, misalnya, di bawah Kagame, berhasil menjaga keamanan nasional dan memulihkan ekonomi setelah genosida 1994. Hal serupa terjadi di Ethiopia di bawah Meles Zenawi, yang memimpin reformasi ekonomi dan memperkuat posisi negara di kawasan Tanduk Afrika. Kekuasaan yang kuat, dalam situasi tertentu, menjadi prasyarat untuk menegakkan ketertiban sebelum demokrasi dapat tumbuh dengan sehat.

Namun, risiko inheren dari pola ini adalah ketergantungan berlebih pada individu tunggal. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, regenerasi politik menjadi lemah dan institusi negara kehilangan otonominya. Dalam jangka panjang, ini menciptakan dilema: antara stabilitas yang dijaga oleh figur kuat dan kebutuhan pembaruan yang menuntut pembatasan kekuasaan. Benua Afrika kini berada di titik persimpangan itu.

Akan Bertransformasi?

Kepemimpinan kuat di Afrika sebaiknya tidak semata dilihat sebagai gejala kepemimpinan yang stigmatis, melainkan sebagai produk dari konteks sejarah, sosial, dan keamanan yang kompleks. Dalam banyak kasus, sistem politik yang terpusat justru muncul sebagai respon terhadap tekanan internal — seperti ancaman disintegrasi, konflik etnis, dan lemahnya institusi negara.

Namun dunia kini bergerak ke arah baru. Arus globalisasi, tuntutan transparansi, dan ekspansi media digital membuat kepemimpinan yang terlalu tertutup semakin sulit dipertahankan. Generasi muda Afrika, yang melek informasi dan lebih terhubung dengan dunia, menuntut ruang partisipasi yang lebih luas. Di sinilah tantangan terbesar bagi para “almighty leaders”: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan desakan perubahan yang tak terhindarkan.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua peradaban besar pernah melewati fase kekuasaan terpusat. Kekaisaran Romawi, Dinasti Tiongkok, hingga Jepang feodal semuanya mengalami masa ketika stabilitas lebih diutamakan dibanding partisipasi. Namun pada akhirnya, peradaban yang bertahan lama adalah mereka yang berhasil mentransformasi kekuasaan personal menjadi kekuasaan institusional.

Benua Afrika kini menghadapi momen serupa. Para pemimpin kuatnya memegang peran penting bukan hanya sebagai simbol stabilitas, tetapi juga sebagai arsitek transisi menuju tata pemerintahan yang lebih terbuka. Seberapa jauh mereka mampu beradaptasi akan menentukan bukan hanya masa depan negara masing-masing, tetapi juga arah demokrasi di benua yang selama ini kerap disalahpahami dunia luar.

Pada akhirnya, kekuasaan yang kuat bukanlah masalah selama ia berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat. Namun kekuasaan yang kuat tanpa batas akan selalu menanggung risiko mengerdilkan potensi bangsa. Afrika, seperti peradaban besar lain sebelumnya, kini sedang menulis babak sejarahnya sendiri — di antara stabilitas yang ingin dijaga dan transformasi yang tak bisa dihindari. (D74)

Mungkinkah Indonesia kembali ke sistem kerajaan?

#kerajaan #demokrasi #Indonesia #SujiwoTejo #PrabowoSubianto #Soekarno #monarki #otokrasi #autocracy #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Anies Baswedan dan Mahfud MD Memiliki kesamaan narasi pasca Pilpres 2024 yang tak sedikit diamini publik karena sama-sama membawa tendensi kritik ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ihwal yang membuat keduanya bisa saja memiliki kekuatan dahsyat secara elektoral andai bersatu mendirikan entitas politik yang aspiratif.

PinterPolitik.com

Pasca Pilpres 2024, narasi bertendensi kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dibawa oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD semakin relevan di mata sebagian publik dan pemerhati politik.

Keduanya menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tak selaras dengan aspirasi masyarakat, khususnya di kalangan “oposisi”.

Meskipun Anies dan Mahfud berasal dari latar belakang yang berbeda—Anies sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dan Mahfud sebagai eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) — keduanya sering mengedepankan tuntutan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam narasi mereka.

Narasi-narasi ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya memberikan kritik konstruktif, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang dapat lebih memajukan Indonesia.

Jika Anies dan Mahfud bersatu untuk membentuk entitas politik baru yang berlandaskan narasi-narasi tersebut, hal ini bisa menjadi kekuatan elektoral yang sangat dahsyat.

Melalui keselarasan visi mengenai demokrasi yang lebih substantif, mereka dapat menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang merindukan perubahan. 

Lantas, sejauh mana peluang keduanya bergabung dan membentuk entitas politik formal?

Magnet Politik dan Momentum

Narasi yang diusung oleh Anies Baswedan dan Mahfud MD dapat menjadi magnet politik yang sangat kuat jika terus dikembangkan secara konsisten.

Kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang berfokus pada persoalan ketidakadilan sosial, demokrasi yang terancam, dan praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan adalah isu-isu yang tetap relevan di kalangan masyarakat luas.

Jika dilihat dari perspektif teori frame alignment, yang diperkenalkan oleh David A. Snow dan Robert D. Benford dalam Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization, keberhasilan dalam menggerakkan massa secara politik bergantung pada sejauh mana narasi yang dibangun oleh elit politik mampu selaras atau aligned dengan nilai-nilai dan kepentingan audiens mereka.

Dalam kasus Anies dan Mahfud, narasi yang diusung cenderung mencakup aspirasi rakyat terkait dengan keadilan, demokrasi, dan transparansi.

Isu-isu seperti ini memiliki daya tarik yang besar, terutama bagi kelompok-kelompok yang merasa tidak terwakili oleh kebijakan pemerintah saat ini. Dengan melibatkan lebih banyak aktor politik dan masyarakat sipil dalam diskursus mereka, Anies dan Mahfud dapat memperluas basis pendukung yang tidak hanya datang dari satu spektrum politik, tetapi dari berbagai kalangan yang mendambakan perubahan struktural dalam politik Indonesia.

Terlebih, momentum krusial saat ini adalah seolah mereka memiliki common enemy yang termanifestasi dalam kebijakan serta manuver politik Jokowi.

Di sisi lain, kesamaan latar belakang akademis dan intelektual antara Anies dan Mahfud memberikan keunggulan tersendiri. Keduanya tidak hanya mengedepankan narasi politik, tetapi juga dilihat sebagai figur yang memiliki kompetensi intelektual untuk menghadirkan solusi konkrit atas permasalahan bangsa.

Jika konsistensi ini dipertahankan, mereka bisa saja membangun jaringan yang lebih kuat dan menjadi poros baru dalam kancah politik nasional, yang menawarkan alternatif nyata bagi masyarakat yang menginginkan perubahan.

Akan tetapi, selain persoalan logistik dan bagaimana menyatukan mereka ke dalam satu “bahtera politik”, yang tak kalah penting adalah konsistensi para aktor politik praktis yang seolah kini dengan mudah dibarter dengan gelimang kekuasaan.

Jangan Bosan Jadi Oposisi?

Namun, meskipun narasi mereka memiliki potensi besar sebagai magnet politik, membangun entitas politik resmi bukanlah hal yang mudah. Politik Indonesia pasca Pilpres 2024 dibayangi oleh tarik-menarik kepentingan kekuasaan yang sangat kompleks.

Sistem kepartaian di Indonesia belakangan dikuasai oleh elite-elite politik yang memiliki jaringan kekuasaan yang kuat, sehingga masuknya entitas politik baru seringkali dihadapkan pada hambatan besar.

Jika Anies dan Mahfud berniat mendirikan partai politik atau koalisi yang formal, mereka harus siap menghadapi resistensi dari partai-partai besar yang sudah mapan.

Dalam konteks ini, konsep resource mobilization kiranya dapat menjadi kerangka yang relevan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Anies dan Mahfud.

Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah gerakan sosial atau politik tidak hanya ditentukan oleh keselarasan narasi dengan kepentingan publik, tetapi juga oleh seberapa efektif gerakan tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam politik Indonesia, sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa finansial, tetapi juga mencakup jaringan politik, pengaruh di media, dan dukungan dari aktor-aktor kunci di pemerintahan, termasuk jejaring di militer dan aparat penentu serta penegak hukum.

Di sisi yang sama, godaan kekuasaan juga menjadi tantangan tersendiri. Jika Anies dan Mahfud terlalu fokus pada mencapai kekuasaan formal, mereka bisa kehilangan esensi dari narasi aspiratif yang telah mereka bangun.

Tidak sedikit entitas politik baru yang gagal karena terjebak dalam kompromi politik yang merugikan prinsip-prinsip awal mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, sentimen minor bisa berkembang, seperti tuduhan inkonsistensi atau pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip awal mereka. Sampel yang kini menghantui PKS, misalnya.

Jika narasi mereka tidak dikelola dengan baik, alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang politik, Anies dan Mahfud justru bisa terjebak dalam konflik internal atau menjadi target serangan lawan-lawan politik mereka.

Terlepas dari motif dan kepentingan keduanya, narasi yang dibawa oleh Anies dan Mahfud pasca Pilpres 2024 memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan elektoral yang dahsyat, terutama jika mereka mampu mempertahankan konsistensi dalam kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mengusung alternatif yang aspiratif.

Namun, tantangan dalam mendirikan entitas politik resmi tidaklah ringan. Godaan kekuasaan dan kompleksitas tarik-menarik kepentingan dalam politik Indonesia dapat menjadi hambatan besar yang harus mereka hadapi dengan bijaksana.

Jika tidak dikelola dengan baik, narasi aspiratif yang mereka bawa justru bisa terdistorsi dan mengubur mimpi mereka untuk menjadi penyeimbang dalam politik dan demokrasi Indonesia. (J61)

Permasalahan terkait kualitas demokrasi di Indonesia terus menjadi bahan perbincangan. Beberapa kalangan bahkan mulai menuduh bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara oligarki. Apa sebenarnya akar dari permasalahan demokrasi Indonesia

PinterPolitik.com

Demokrasi di Indonesia, yang pada awalnya diharapkan menjadi sistem pemerintahan yang sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat, kini menghadapi tantangan besar dari pengaruh kapitalisme.

Seiring berjalannya waktu, kapitalisme tidak hanya menjadi bagian dari perkembangan ekonomi, tetapi juga telah merambah ke dalam ranah politik, memengaruhi pengambilan keputusan serta kebijakan publik.

Dalam demokrasi, idealnya setiap individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, di bawah pengaruh kapitalisme, kekuatan uang sering kali menentukan siapa yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan.

Banyak yang menilai bahwa kapitalisme telah menciptakan sistem di mana para pemilik modal dan korporasi besar memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. Hal ini terlihat dalam banyak keputusan yang lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi ketimbang masyarakat luas.

Akibatnya, demokrasi di Indonesia semakin kehilangan esensinya sebagai sistem yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Distribusi kekayaan yang tidak merata, kontrol sumber daya oleh segelintir orang, serta pengaruh pemodal dalam kampanye politik, semuanya memperparah masalah ini.

Persoalan ini lantas memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah Indonesia masih dapat disebut sebagai negara demokratis ketika pengaruh kapitalisme begitu besar, atau justru sedang bergerak menuju bentuk pemerintahan yang lebih oligarkis?

Kapitalisme Justru Hancurkan Demokrasi?

Dalam dunia politik, pergeseran kekuasaan negara demokrasi ke kelompok tertentu sudah lama diprediksi oleh kalangan akademisi. Colin Crouch, profesor politik dari Universitas Warwick, menyebut fenomena ini sebagai “post-democracy.”

Menurut Crouch, dalam post-democracy, muncul kelas masyarakat baru yang paham pentingnya tatanan politik. Berbeda dari kelas menengah pendukung demokrasi, kelompok ini lebih berfokus pada populisme untuk memperkuat kekuasaan eksklusif, khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kelompok ini memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Mereka sadar bahwa melalui kekuasaan politik, mereka dapat mewujudkan kepentingan mereka, termasuk mengamankan kekuasaan ekonomi. Crouch menyebut kondisi ini sebagai demokrasi yang hanya bersifat permukaan, di mana oligarki semakin membayangi politik.

Firman Noor, peneliti politik LIPI, dalam tulisannya Fenomena Post Democracy Party di Indonesia, menyatakan bahwa post-democracy terjadi karena semakin jauhnya hubungan antara partai politik dan masyarakat. Ini tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap partai, tetapi juga karena partai politik semakin mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada komunitas pendukungnya.

Kemandirian finansial ini semakin menguat karena partai politik terbiasa mendapatkan dana dari pengusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan pemahaman ini, tidak mengherankan jika anggota legislatif dengan mudah meloloskan aturan kontroversial seperti Omnibus Law, karena pengaruh kapitalisme cukup kuat dalam menjaga kekuasaan ekonomi.

Namun, apakah kita bisa langsung menyalahkan para pembuat kebijakan karena tunduk pada kapitalisme? Menurut filsuf Slovenia, Slavoj Žižek, kapitalisme dan demokrasi sebenarnya tidak ditakdirkan untuk berjalan bersama. Žižek menilai bahwa kapitalisme global telah melampaui demokrasi dengan cepat, mengikis keterlibatan rakyat di tingkat domestik.

Negara pun semakin dipaksa mengambil tindakan cepat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, karena harus mengejar ketertinggalan di panggung internasional.

Žižek memandang bahwa gesekan antara kapitalisme dan demokrasi bukanlah soal salah satu sistem yang salah, melainkan karena keduanya adalah pasangan yang kontradiktif. Demokrasi memang ideal untuk mencapai kepentingan bersama, dan ketika digabungkan dengan kapitalisme, keduanya telah membawa kemakmuran besar bagi negara maupun individu. Namun, seiring waktu, muncul pula kesenjangan kekayaan dan kerusakan lingkungan yang menyertainya.

Apakah kapitalisme bisa dianggap sebagai antagonis utama? Tidak sepenuhnya, karena kapitalisme berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, baik bagi individu maupun negara. Sementara kapitalisme dengan cepat merespon masalah ekonomi, demokrasi justru kewalahan dalam menjalankan fungsinya yang utama, yakni mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan bersama serta mendorong pertumbuhan dan kesetaraan.

Idealnya, demokrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berdiskusi secara kolektif mengenai bagaimana kekayaan ekonomi harus dibagikan, serta untuk menentukan kebijakan ekonomi nasional yang tepat. Namun, kini banyak keputusan kebijakan tersebut diambil oleh kelompok-kelompok yang lebih fokus pada situasi ekonomi global.

Untuk menghadapi tantangan kapitalisme global yang semakin kuat, Žižek berpendapat bahwa suatu negara perlu mencari solusi lain selain terus memaksakan perkawinan antara demokrasi dan kapitalisme. Dia mengambil contoh negara maju seperti Singapura sebagai model yang tepat untuk dipelajari.

Lantas, mengapa Singapura menjadi contoh yang relevan?

Pelajaran Keji dari Singapura

Singapura merupakan contoh paling sukses dari ekonomi di Asia Tenggara. Ketika membahas kekuatan Singapura, tak bisa dipisahkan dari peran mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Banyak orang melihat Lee sebagai tokoh yang berperan penting dalam kemajuan pesat ekonomi Singapura.

Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, produk domestik bruto (PDB) Singapura melonjak tajam, dari US$500 pada 1965 menjadi US$14.500 pada 1991.

Namun, kesuksesan ekonomi Singapura tidak datang tanpa pengorbanan. Lee dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, sering menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat membangun perekonomian negara berkembang. Dalam pidatonya di Forum Asahi Tokyo pada 1992, Lee berpendapat bahwa negara harus fokus pada pembangunan ekonomi terlebih dahulu, kemudian barulah demokrasi bisa menyusul. Ia yakin demokrasi tidak akan efektif tanpa stabilitas dan disiplin ekonomi yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Meski begitu, Singapura tetap mengakui elemen demokrasi, seperti kebebasan berbicara dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura. Kebebasan ini bisa diekspresikan melalui debat di Parlemen, diskusi publik, dan media. Namun, Pasal 14 juga memungkinkan Parlemen membatasi kebebasan berbicara dengan alasan tertentu.

Secara ekonomi, keberhasilan Singapura mungkin terletak pada kemampuannya menarik investasi dari perusahaan multinasional. Sementara negara demokratis Asia Tenggara lain, seperti Indonesia, memandang investasi asing sebagai neo-kolonialisme, Lee justru percaya bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kerja sama dengan bekas penjajah dan dunia Barat.

Kunci kedua dari keberhasilan ekonomi Singapura adalah tingginya peran pemerintah dalam mengintervensi kegiatan ekonomi. Sebagai pengatur utama, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan, mulai dari pengembangan bisnis lokal oleh Economic Development Board (EDB) hingga memfasilitasi investasi industri melalui Development Bank of Singapore (DBS).

Pada akhirnya, Singapura berhasil menciptakan masyarakat yang sejahtera, meskipun harga yang harus dibayar adalah terbatasnya kebebasan berpendapat.

Kisah sukses Singapura mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia yang bercita-cita menjadi negara maju. Jika saat ini dianggap memadai, Indonesia dapat tetap mengandalkan demokrasi dalam menghadapi kapitalisme global. Namun, konsekuensinya adalah pemerintah akan terus dikritik atas tanggung jawab demokratisnya ketika mengeluarkan kebijakan atau perjanjian ekonomi yang, meskipun bermanfaat, minim partisipasi rakyat.

Mengacu pada saran Žižek dalam video Democracy and Capitalism Are Destined to Split Up, masalah kapitalisme sebenarnya dapat diatasi jika kebebasan berpendapat telah berkembang ke titik di mana suara rakyat benar-benar mempengaruhi kebijakan ekonomi, tanpa hanya diwakili oleh sekelompok kecil orang.

Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia sudah siap untuk mencapai tahap tersebut? (D74)

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

PinterPolitik.com 

Bencana kemanusiaan sudah berlangsung hampir delapan bulan lamanya di Tanah Palestina. Kini, jumlah korban meninggal di Palestina kabarnya bahkan sudah melebihi 35.000 orang, dengan kematian lebih dari 15.000 anak-anak di bawah umur. Angka-angka ini membuat pembantaian yang terjadi di Palestina sebagai salah satu tragedi modern paling dahsyat. 

Tentunya, dengan perkembangan teknologi, perhatian dunia terhadap kekerasan militer yang terjadi di sana kini jauh lebih terbuka dibandingkan ketika konflik-konflik di masa lampau. Melalui platform-platform media sosial, kini semua orang di dunia bisa menyaksikan langsung kekerasan yang terjadi di sana, dan secara real-time bisa mempromosikan dukungan kepada warganet lainnya di dunia maya.  

Karena gerakan di ‘udara’ ini pula dukungan masyarakat dunia terhadap Palestina kini semakin masif, kita bisa perhatikan campaign “All Eyes on Rafah” yang dishare jutaan orang dan kini jadi gambar hasil artificial intelligence (AI) yang paling banyak disebarkan di media sosial. 

Menariknya, masifnya dukungan terhadap Palestina pun memunculkan kritik terhadap pencitraan Israel. Padahal, negara tersebut sering dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan memanipulasi narasi terkuat, karena mampu ‘melobby’ kantor-kantor media.  

Lantas, mengapa Israel bisa ‘kalah’ dalam pertarungan opini publik di media sosial? 

Sebuah Kekalahan Teknis? 

Keunggulan konten pro-Palestina dibanding konten pro-Israel di media sosial bukanlah sesuatu yang mengada-ada.  

Laura Edelson, asisten profesor di Northeastern’s Khoury College of Computer Sciences, melakukan sebuah riset yang mengungkap bahwa jumlah postingan pro-Palestina di TikTok dari Oktober 2023 hingga Januari 2024 mencapai angka 170.430 post, sementara yang pro-Israel hanya 8.843 post. Sementara itu, postingan pro-Palestina ditonton sebanyak 236 juta kali, sementara postingan pro-Israel hanya 14 juta kali. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Well, Shlomo Maital dalam tulisannya The TikTok War: The battle over the Chinese app, and why Israel is losing, berasumsi ada sejumlah faktor. 

Pertama, adalah karena Israel  tidak memiliki pengaruh lobby yang kuat di TikTok.  

Sebagai informasi, konten pro-Palestina setelah 7 Oktober 2023 awalnya menguat di TikTok, hal ini karena konten serupa umumnya terkena saringan yang cukup ketat di media sosial lain seperti Instagram. Namun, karena TikTok pada dasarnya adalah perusahaan Tiongkok, dan belum banyak ‘disusupi’ kepentingan Israel, konten pro-Palestina akhirnya bisa bertumbuh masif di sana. 

Hal ini kemudian teramplifikasi dengan adanya efek Information Cascade, atau Kaskade Informasi, yakni sebuah kondisi di mana seorang individu membuat keputusan untuk mendukung sesuatu berdasarkan pengamatan atau tindakan orang lain, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Dalam konteks dukungan pro-Palestina yang semakin masif, hal ini menjadi besar juga karena adanya faktor emosional, di mana mayoritas konten pro-Palestina adalah konten-konten rekaman langsung dari para korban di Gaza. 

Kedua, juga adalah pengaruh kesenjangan umur warganet. Maital mengungkapkan bahwa ternyata rata-rata umur pendukung Israel datang dari kalangan umur 50 ke atas, bahkan di negara yang sangat pro-Israel seperti Amerika Serikat (AS). Sementara, mayoritas pendukung Palestina berasal dari umur 14-30 tahun, atau yang biasa disebut kelompok Gen-Z dan Milenial. 

Menariknya, hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika isu di media sosial. Saat ini, semua media sosial populer seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, mayoritas berisi kelompok demografi kalangan Gen-Z hingga Milenial, akibatnya, konten-konten yang trending dan mudah didistribusikan di media sosial adalah juga konten yang disukai oleh kelompok-kelompok tersebut. Yang terjadi kemudian adalah opini pro-Israel sangat terkucilkan.  

Namun, muncul sebuah pertanyaan lanjutan, yakni mengapa badan intelijen Israel, yaitu Mossad, yang katanya begitu kuat, bisa membiarkan hal ini terjadi? 

Meremehkan atau Salah Perkiraan? 

‘Kekalahan’ Israel di media sosial tentu memancing rasa curiga yang tinggi, karena kita pun tidak boleh meremehkan Mossad yang selama ini jadi salah satu badan intelijen paling capable di dunia. Karena itu, kita bisa asumsikan setidaknya ada dua kemungkinan yang terjadi. 

Pertama, mungkin Mossad mendiskreditkan kemampuan warganet di media sosial. Seperti yang kita tahu, Israel memiliki daya tawar diplomasi yang sangat tinggi, negara-negara Teluk Arab bahkan sampai saat ini berhasil dibuat bingung dengan proposal normalisasi Israel. Namun, sepertinya usaha mereka untuk menjaga narasi tidak terjadi secara serupa di media sosial. 

Kecurigaan serupa juga diungkap Maital, yang menyebutkan mungkin Israel dan Mossad memang ‘tidak mementingkan’ narasi yang beredar di sosial media karena secara faktual itu memang tidak memiliki dampak politik secara langsung. Kita bisa lihat di AS misalnya, meski telah terjadi banyak protes pro-Palestina, pemerintah AS tetap memberi bantuan ke Israel. 

Kedua, bisa saja Mossad telah lakukan miskalkulasi. Belajar dari peristiwa Arab Spring, opini publik di media sosial tetap memiliki kekuatan untuk mempengaruh dinamika politik. Namun, sepertinya Israel dan Mossad mengidap efek Black Swan, yakni sebuah kondisi di mana seseorang atau sesuatu terkena sebuah masalah besar karena mereka menganggap suatu variabel tidak akan berpengaruh banyak pada tujuan mereka. 

Jika nantinya protes-protes pro-Palestina semakin masif, ada kemungkinan sebetulnya media sosial jadi semacam Black Swan untuk Israel. Well, kita tunggu saja kelanjutnya. (D74)

Dengan Prabowo Subianto unggul di hasil quick count dan real count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, muncul anggapan bahwa pemerintahan selanjutnya akan berwarna otoritarian di media-media asing. Mengapa sebenarnya sulit bagi Prabowo untuk jadi diktator?

PinterPolitik.com

“Ready to bust my gun, I’m rushin’ in like Vladimir Putin” – Joey Bada$$, “No. 99” (2014)

Bagi sebagian orang, sosok Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sosok yang melambangkan maskulinisme. Pemimpin yang mendeklarasikan perang terbuka terhadap Ukraine pada awal tahun 2022 silam ini dikenal sebagai pemimpin kuat – baik secara tekad maupun pengaruh politik.

Wajar saja apabila sejumlah artis dan musisi juga menyebutkan nama Putin di karya-karya mereka, tak terkecuali karya-karya musisi rap (rapper) yang mana kerap mempromosikan maskulinitas.

Penyanyi rap bernama Joey Bada$$, misalnya, menyebutkan nama Putih di lagunya berjudul “No. 99” yang dirilis pada tahun 2014. Di lagu itu, Bada$$ menyebutkan bahwa dirinya bisa menyerang kapan saja layaknya Putin.

Tidak hanya Putin, J. Cole-pun menyebutkan Rusia sebagai referensi dalam lirik yang ia tulis untuk lagu Drake yang berjudul “First Person Shooter” (2023). Dalam lagu itu, Cole menyebutkan bahwa dirinya bisa saja memberikan “tekanan” meskipun dirinya bukan Rusia.

Well, kesukaan publik terhadap sosok pemimpin kuat memang bukanlah hal baru. Sejumlah individu memang menganggap bahwa kepemimpinan yang kuat lebih dibutuhkan.

Mungkin, ini yang terjadi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, hasil hitung cepat (quick count) dan hasil hitung resmi (real count) menunjukkan bahwa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memenangkan kontestasi elektoral.

Prabowo memang dikenal memiliki sifat yang keras. Latar belakangnyapun merupakan seorang tentara hingga berpangkat jenderal bintang tiga.

Namun, banyak pihak kini menyoroti sisi lain dari rekam jejak Prabowo. Media-media asing, misalnya, mulai membahas bagaimana masa lalu Prabowo dipenuhi dengan dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) – mulai dari konflik di Timor Leste, konflik di Papua, hingga reformasi yang terjadi pada tahun 1998 silam.

Laporan-laporan media asing juga mempertanyakan demokrasi Indonesia di bawah Prabowo nanti. Banyak pihak menilai bahwa, dengan sifat kerasnya, Indonesia akan mengalami kemunduran lebih jauh dalam hal demokrasi.

Namun, apakah mungkin ketakutan-ketakutan itu bisa terjadi di masa depan? Mengapa sebenarnya mustahil Prabowo bisa menjadi diktator layaknya Putin di Rusia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kuat-kuatan Prabowo vs Demokrasi?

Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mungkin, ini peribahasa yang paling tepat menggambarkan demokrasi Indonesia saat ini.

Untuk menjadi demokrasi yang baik, sebuah negara harus melalui banyak perkembangan – mulai dari regulasi yang ada hingga pendidikan politik bagi masyarakatnya. Proses inipun tidak pendek.

Amerika Serikat (AS), misalnya, memiliki pengalaman memiliki seorang presiden yang pernah menjabat lebih dari dua masa jabatan. Presiden itu adalah Presiden Franklin D. Roosevelt (FDR).

FDR terpilih pertama kali pada tahun 1932, yakni saat AS menghadapi Depresi Besar. Namun, dengan popularitasnya yang tinggi, FDR mampu terpilih untuk tiga kali lagi pada tahun 1936, 1940, dan 1944.

Alhasil, muncul kekhawatiran bahwa presiden yang menjabat lebih dari dua periode bisa melakukan pemusatan kekuasaan yang bisa merusak demokrasi. Gagasan untuk membatasi masa jabatan presiden ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk amendemen konstitusi AS ke-22 pada tahun 1951.

Sama halnya dengan di AS, demokrasi Indonesia juga terus bertumbuh. Pranata demokrasi Indonesia juga menguat. Anggapan inilah yang disampaikan oleh Ben Bland dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Democracy Is Stronger Than a Strongman” di Foreign Affairs.

Bland menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia sebenarnya cukup rumit bagi satu individu agar bisa berkuasa sepenuhnya. Partai-partai politik (parpol), misalnya, memiliki mekanisme di lembaga legislatif yang membuat kekuasaan presiden terbatas – terkadang Indonesia-pun disebut sebagai negara semi-parlementer karena ini.

Tidak hanya itu, publik juga memiliki peran yang besar dalam membatasi manuver-manuver presiden. Bland-pun mencontohkannya dengan wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditolak mentah-mentah oleh publik.

Bukan tidak mungkin, dengan pranata-pranata demokrasi Indonesia, seorang presidenpun harus melalui berbagai tantangan dan hambatan agar bisa mengonsolidasikan kekuatannya. Hal yang samapun berlaku bagi Prabowo bila menjabat sebagai presiden nanti.  

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Beda Jokowi, Beda Prabowo

Namun, pertanyaan lanjutan kemudian muncul. Selama dua periode pemerintahan ini, Jokowi dianggap telah melakukan sejumlah manuver yang – bisa dibilang – membuat kekuasaannya terkonsolidasi.

Kepiawaian Jokowi dalam bermanuver ini membuat dirinya menjadi salah satu presiden yang paling kuat selain Soeharto dalam sejarah Indonesia. Kishore Mahbubani bahkan menyebutnya sebagai seorang jenius dalam tulisannya yang berjudul “The Genius of Jokowi” di Project Syndicate.

Akankah upaya yang sama juga akan dilakukan oleh Prabowo bila menjadi presiden nanti? Well, sebenarnya, cukup sulit untuk mendapatkan jawaban pasti.

Namun, kemungkinan ini bisa digali lebih lanjut menggunakan idiosinkrasi, yang mana bisa dimaknai sebagai karakteristik unik dari setiap individu. Bila begitu, proposisi utamanya di sini adalah Prabowo bukanlah Jokowi.

Memang, Jokowi bisa disebut sebagai politikus jenius yang bisa menjadi salah satu presiden RI paling berpengaruh – meskipun dirinya mulanya berangkat dari politikus dengan profil sederhana dan bukan bagian dari elite politik nasional.

Namun, ini juga karena Jokowi memiliki karakter idiosinkratik tersendiri. Selama dirinya menjabat, Jokowi selalu menjalankan politik akomodatif, yakni memberikan ruang bagi parpol untuk menjalankan kepentingannya di saat pemerintahan Jokowi menjalankan kebijakan dan programnya.

Dalam politik Indonesia, ini penting. Mengacu ke Edward Aspinall, Marcus Mietzner, dan Dirk Tomas dalam buku mereka berjudul The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation, koalisi gemuk di parlemen kerap menjadi kunci agar jalannya pemerintahan bisa stabil.

Dalam kasus Pilpres 2024, peran Jokowi bisa dibilang besar di balik kemenangan Prabowo-Gibran. Koalisi parpol di belakang Prabowo bisa jadi terbangun karena peran presiden ke-7 RI tersebut.

Namun, pertanyaan lanjutan kemudian muncul. Apakah koalisi besar ini akan membuat Prabowo lebih mudah untuk memiliki kecenderungan otoritarian?

Bisa dibilang, sulit. Prabowo bukanlah Jokowi yang cenderung pragmatis. Menteri pertahanan (Menhan) itu justru dikenal memiliki idealisme dan gaya kepemimpinan yang lebih strong-willed. 

Bila berasumsi Jokowi akan meminimalisir campur tangannya di pemerintahan baru nanti, akan menjadi sulit bagi Prabowo agar bisa menjalankan politik akomodatif layaknya Jokowi pada tahun 2014 hingga sekarang.Well, pada akhirnya, bisa saja seorang presiden memiliki gaya layaknya Putin seperti di lagu Bada$$. Namun, situasi – baik internal maupun eksternal – akan membuat hal itu lebih sulit terjadi di negara kepulauan ini. (A43)

Perdebatan dan polaritas politik Pemilu 2024 jadi pelajaran besar bagi kita semua tentang demokrasi, dan bagaimana kekuatannya dalam mengagitasi kemarahan jutaan orang 

PinterPolitik.com 

Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) telah usai kita laksanakan. Untuk orang-orang yang terekspos dengan dunia media sosial, 75 hari terakhir mungkin adalah hari-hari yang paling panas secara politik dalam lima tahun terakhir.  

Well, hampir setiap kali kita membuka media sosial selama masa kampanye kemarin, sebagian besar dari kita mungkin dihadapkan dengan perdebatan yang sengit antar apendukung pasangan calon (paslon) satu dengan yang lainnya. Terkadang mungkin perdebatan yang mampir di linimasa kita bahkan berlangsung begitu sengit sehingga terlontar kata-kata hinaan. 

Walau kita tidak bisa memastikan apakah perdebatan yang terjadi adalah perdebatan yang diisi oleh simpatisan yang murni atau buzzer, hal-hal semacam ini sepertinya pantas kita sebut sebagai salah sastu ciri khas dari penyelenggaraan Pemilu 2024 secara keseluruhan. Sebagian orang mungkin akan melihat ini sebagai manifestasi demokrasi yang sesungguhnya karena bagaimanapun diskursus politik memang terjadi. 

Namun, tidak sedikit juga yang mungkin berpikir sebaliknya. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di media sosial seputar Pemilu 2024 justru sebetulnya adalah indikasi dari kemunduran ‘kesehatan’ demokrasi di negara kita, karena bukannya berdebat secara sehat, perbincangan politik justru diisi dengan hujatan dan hinaan. 

Lantas, bagaimana kita bisa belajar dari dinamika perdebatan politik di media sosial sepanjang masa Pemilu 2024 kemarin? 

Demokrasi di Balik Selimut Kebencian?

Perkembangan media sosial belakangan membuka pandangan baru terkait transformasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Bahkan, predikat “pilar kelima” demokrasi mulai disematkan kepada media sosial, setelah empat pilar sebelumnya, yakni pers, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini umumnya karena media sosialberperan dalam dua hal. 

Pertama, media sosial memberikan akses informasi ke masyarakat, misalnya terkait calon pemimpin atau perwakilan. Kedua, media sosial menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekan. Media sosial memberikan informasi tentang kinerja pejabat, khususnya apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Namun, meskipun tampak sangat menjanjikan, ide pilar kelima menghadapi tantangan signifikan karena adanya satu kelemahan utama. Berbeda dengan media massa/pers yang tunduk pada regulasi yang jelas, media sosial tidak terkendali dan tidak tunduk pada pengawasan tertentu. Keadaan ini menjadikan media sosial sebagai tempat berkembangnya ujaran kebencian. 

Fenomena ‘kelam’ ini juga dicatat oleh Francis Fukuyama dalam karyanya berjudul Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Pada dekade 1990-an, banyak ilmuwan politik, termasuk Fukuyama sendiri, berharap dan yakin bahwa internet akan menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi. 

Namun, jauh dari memenuhi harapan sebagai sarana untuk memperluas nilai-nilai demokrasi, Fukuyama menyaksikan bagaimana media sosial malah berubah menjadi wadah untuk “politik kebencian”. Tidak hanya merusak norma-norma kesopanan, media sosial juga menjadi cikal bakal makin kuatnya politik identitas. 

Dan jika kita melihat pandangan ini ke realita diskursus politik di media sosial pada Pemilu 2024, maka kita pun mungkin sebetulnya telah dihadapkan dengan sisi kelam demokrasi yang sempat diprediksi Fukuyama. Ajakan untuk membenci di media sosial sepanjang masa kampanye kemarin jadi catatan besar yang perlu kita pelajari.  

Seperti yang sempat disinggung bagian awal tulisan ini, tidak jarang jika kita membuka linimasa media sosial. Bahkan di waktu seperti sekarang, kita akan lebih banyak melihat konten yang mengarah kepada akumulasi kebencian, dan terkadang, wacana teror bila salah satu paslon terpilih jadi pemenangnya. 

Lantas, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa media sosial justru menjadi wadah kebencian, bukan promotor demokrasi? 

Demokrasi dan Kapitalisasi Kemarahan 

Salah satu risiko yang sangat berbahaya dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah ketidakmampuan untuk benar-benar mengatur cara kampanye politik. Dalam banyak kasus di berbagai negara demokrasi, dukungan politisi seringkali didapatkan dengan cara memanfaatkan kemarahan masyarakat.  

Di Amerika Serikat (AS), kita bisa mempelajari bagaimana narasi kebencian terhadap imigran bisa secara efektif digunakan mantan Presiden, Donald Trump, misalnya. 

Permasalahan seperti ini umumnya disebut bisa muncul karena sesuatu yang disebut ‘populisme’.   

Saskia Pauline Ruth-Lovell dan Sandra Grahn dalam artikel mereka yang berjudul Threat or corrective to democracy? The relationship between populism and different models of democracy, menekankan bahwa munculnya populisme dalam konteks sistem demokrasi merupakan ancaman yang semakin serius seiring perkembangan zaman. 

Pada dasarnya, dalam suatu negara demokrasi, seorang warga seharusnya memilih pemimpin berdasarkan keyakinan bahwa calon tersebut dapat mewakili aspirasi masyarakat. Namun, munculnya populisme telah menggeser fokus kita dari prinsip ideal tersebut. 

Terkadang, masyarakat yang terpapar pada lingkungan populisme dapat salah menafsirkan keinginan politik mereka sebagai bentuk kemarahan kolektif. Yang lebih memprihatinkan, seorang politisi yang memahami peran populisme kemungkinan besar mengetahui masalah ini dengan baik.  

Dan kita pun tidak bisa betul-betul menyalahkan mereka, karena bagaimanapun perhatian utama para politisi di dalam sistem demokrasi adalah mencari cara yang paling ampuh untuk mendapatkan simpati pemilih, dan faktanya, kemarahan publik adalah hal yang sangat menjanjikan untuk mengambil dukungan. 

Berdasarkan pandangan ini kita kemudian bisa coba sedikit memahami mengapa narasi kebencian begitu marak terjadi di media sosial semasa Pemilu 2024, hal ini simply karena di dalam sebuah sistem demokrasi, kemarahan diartikan sebagai komoditas politik bagi para politisi, dan kemudian, para pendukungnya. 

Namun, ini tentu bukanlah sesuatu yang mutlak. Sebagai bagian dari sebuah negara demokrasi, rasanya sudah sepantasnya fenomena politik Pemilu 2024 kita jadikan pelajaran besar agar demokrasi Indonesia ke depannya bisa dijalankan lebih baik. (D74)

Pak Jokowi fix all-out untuk Prabowo? 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tengah memberikan dukungan all-out untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Setidaknya, penilaian itulah yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy.

Menurut mantan Ketua Umum (Ketum) PPP yang akrab disapa Romi tersebut, ini terlihat dari pembelahan di kabinet. Sejumlah menteri tampak makin dekat dengan Jokowi. Sementara, menteri-menteri yang dekat dengan PDIP disebut makin terpinggirkan.

Hmm, apakah ini artinya Pak Jokowi sudah all-out dukung Prabowo? 

PinterPolitik.com

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum lama ini berbicara tentang situasi demokrasi saat ini yang dinilainya sedang bermasalah.

JK menilai selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum genap sepuluh tahun ini sudah mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya politik dinasti dan nepotisme, JK menilai hal itu dapat mengancam demokrasi.

Atas dasar itu, JK pun mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengulang sejarah era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang jatuh karena krisis politik dan ekonomi.

Bukan kali ini saja JK mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, yang dimana dia juga pernah berada dalam pemerintahan tersebut pada periode 2014-2019 lalu.

JK pernah mengingatkan Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menariknya, di sisi lain JK justru memuji mantan Presiden Megawati Soekarnoputri karena dinilai menjadi presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah.

Dia beralasan sambil berkelakar faktor keberhasilannya mengalahkan Megawati pada Pilpres 2004 lalu. Padahal, saat itu Megawati berstatus sebagai presiden petahana.

JK menilai jika Megawati saat itu mau memakai kekuasaannya untuk menang dalam Pilpres 2004 lalu, hal itu bisa saja dilakukan. Namun, hal itu tak dilakukan karena Megawati menghormati lawan politiknya.

Lantas, benarkah pemerintahan Presiden Jokowi menjadi penyebab masalah demokrasi Indonesia belakangan ini?

JK Keliru?

Kritikan yang dilemparkan JK terhadap pemerintahan Jokowi tampaknya kurang tepat. Hal ini berkaca dari berbagai faktor yang juga menyebabkan adanya permasalahan dalam sebuah demokras. Dengan kata lain pemerintah bukanlah satu-satunya faktor penyebab.

Berdasarkan pernyataan Francis Fukuyama yang mengutip tulisan Ethan Zuckerman dalam bukunya yang berjudul Mistrust: Why Losing Faith in Institutions Provides the Tools to Transform Them Hardcover, tingkat kepercayaan kepada pemerintah telah menurun di hampir semua negara.

Fukuyama menjelaskan fenomena itu terjadi bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, melainkan dalam beberapa dekade terakhir.

Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan yang telah berkembang pesat, sehingga masyarakat cenderung berpikir lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap pemerintah.

Atas dasar itu, sikap kritis yang berkembang itu membuat meningkatnya ketidakpercayaan atau distrust terhadap sebuah pemerintahan.

Meskipun di sisi lain, hal itu dapat dimaknai dengan positif yang menunjukkan jika akses informasi yang didapat masyarakat lebih luas, hingga pada akhirnya membuat tututan akan sebuah transparansi.

Namun, menurut Fukuyama, akses informasi bukanlah juga menjadi satu-satunya penyebab akan meningkatnya distrust terhadap pemerintah, melainkan adalah ekspektasi masyarakat terhadap negara.

Di era modern seperti saat ini, masyarakat cenderung bukan hanya menuntut akan partisipasi dalam sebuah kontestasi elektoral, namun juga terkait penentuan kebijakan publik.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Fukuyama, kritikan JK yang menilai adanya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia agaknya kurang tepat.

Menyoal dinasti politik yang dipermasalahkan JK, sejatinya bukanlah sebuah hal baru dalam iklim demokrasi di Indonesia. Berbedanya, akses informasi yang cepat dan tingkat pengetahuan yang berkembang membuat adanya permasalahan itu.

Dinasti politik di Indonesia tampaknya adalah hal yang sudah menjadi rahasia umum dan kiranya tidak masalah jika memang sang aktor politik memiliki kompetensi dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan.

JK Sebenarnya Representasi Jokowi?

Jika kita melihat secara utuh pernyataan JK, dalam pernyataannya sempat menyinggung dan bercerita tentang perkembangan demokrasi dan tantangannya di Indonesia. Jadi, apa yang menjadi kritikan JK mungkin saja juga menjadi keresahan Jokowi.

Apa yang dikatakan JK tampaknya mengacu pada kompleksitas interaksi antara demokrasi, kekuasaan, dan dinamika politik di Indonesia. Dia menggambarkan bagaimana upaya pemimpin untuk membangun demokrasi sering kali bisa menjadi titik lemah mereka sendiri.

Dalam konteks ini, JK menyoroti bahwa meskipun demokrasi memberikan kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih luas, hal itu juga membawa risiko besar bagi pemimpin, terutama jika keputusan mereka tidak selaras dengan keinginan mayoritas atau jika terjadi ketidakstabilan politik yang dapat merugikan mereka secara politik.

Kritikan JK ini kiranya mencerminkan dilema yang dihadapi para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan di bawah sistem demokrasi yang terbuka.

Meskipun demokrasi dianggap sebagai fondasi yang memungkinkan partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat, JK menyoroti bahwa itu juga membawa tanggung jawab besar dan risiko politik yang tinggi bagi para pemimpin.

Sebagai pemimpin yang berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, pandangan JK memberikan sudut pandang yang mendalam tentang hubungan kompleks antara demokrasi dan kekuasaan di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa memahami dinamika ini penting bagi para pemimpin saat ini dan yang mendatang, guna menjaga stabilitas politik sambil memajukan demokrasi.

JK menandai bahwa pembahasan tentang demokrasi di Indonesia harus melampaui sekadar keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin, tetapi lebih pada pengertian akan kerapuhan fondasi kekuasaan di bawah sistem demokrasi yang dinamis.

Ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana pemimpin di masa depan akan mengelola kekuasaan mereka dalam konteks yang terus berubah ini.

Dengan demikian, kritikan JK tampaknya lebih menyoroti betapa pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara demokrasi dan penguasaan kekuasaan di Indonesia.

Melalui pandangannya, kita diajak untuk menggali dinamika yang lebih dalam dan rumit di balik perjalanan demokrasi di negara ini. (S83)