KDM wacanakan hapus pajak kendaraan dan ganti jalan berbayar. Terobosan serius atau drama baru yang mulai kehilangan penonton? 

PinterPolitik.com

“A wealth of information creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it.” – Herber A. Simon, “Designing Organizations for an Information-Rich World” (1971)

Cupin membaca berita pagi itu sambil menyeruput kopi yang sudah setengah dingin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, baru saja melontarkan wacana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar: yang pakai jalan bayar, yang tidak pakai tidak bayar.

Cupin mengernyitkan dahi. Ia teringat bahwa baru tiga minggu sebelumnya, KDM justru menegaskan bahwa kendaraan listrik di Jawa Barat tetap dikenakan pajak karena menjadi kontribusi utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontradiksi itu bukan hal baru bagi Cupin. Data Bapenda Jabar menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB), bersama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar, menjadi tulang punggung dari target PAD 2026 sebesar Rp19,519 triliun.

Cupin mencoba membandingkan ide KDM dengan praktik di negara lain. Singapura memperkenalkan Electronic Road Pricing pada 1998, London meluncurkan Congestion Charge pada 2003, dan New York City baru menerapkan congestion pricing pada Januari 2025.

Studi NBER menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan di zona tarif New York naik 15 persen, volume kendaraan turun 11 persen, dan polusi PM2.5 berkurang 22 persen dalam enam bulan pertama. Namun, Cupin juga tahu satu hal yang menjadi syarat mutlak keberhasilan di ketiga kota itu: transportasi publik yang memadai sebagai alternatif.

Singapura punya MRT, London punya Underground, New York punya subway 24 jam. Jawa Barat, dengan 50 juta penduduk, tidak memiliki satu pun sistem transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi di luar koridor Jabodetabek.

Cupin meletakkan cangkir kopinya dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah wacana jalan berbayar ini benar-benar sebuah terobosan kebijakan yang serius? Atau jangan-jangan ia hanyalah episode terbaru dari serial drama yang sudah berjalan selama lima belas bulan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menipis Stok Konten?

Cupin memutuskan untuk menelusuri kronologi kebijakan KDM sejak dilantik pada Februari 2025. Pola yang ia temukan ternyata sangat konsisten, nyaris formulaik.

Fase pertama berlangsung antara Februari hingga April 2025, dan ini adalah masa puncak. Pembongkaran Hibisc Fantasy di Puncak menghasilkan viralitas luar biasa lengkap dengan air mata KDM di depan kamera, disusul penertiban bantaran Kali Sepak Gabus di Bekasi dan larangan study tour ke luar provinsi dengan intensitas serupa.

Fase kedua, antara April hingga Juni 2025, adalah eskalasi. KDM mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos yang langsung dikritik Komnas HAM dan MUI Jabar, lalu memasukkan siswa nakal ke barak militer yang ditolak KPAI dan Bupati Pangandaran, serta mewacanakan jam sekolah pukul 06.00 yang dikoreksi menjadi 06.30 setelah Wali Kota Bandung menolak secara terbuka.

Di sinilah Cupin mulai melihat polanya. Setiap kontroversi berikutnya harus lebih besar dari yang sebelumnya untuk menghasilkan efek yang sama, tetapi viralitasnya justru menurun.

Fase ketiga, antara Juli hingga Desember 2025, memperlihatkan gejala yang oleh ekonom Herbert Simon dalam konsepnya tentang attention economy disebut sebagai kelangkaan perhatian. Pesta rakyat pernikahan anak KDM di Garut yang menewaskan tiga orang dan sidak pabrik Aqua yang menghasilkan 1,9 juta views di YouTube masih viral, tetapi sifatnya negatif dan dinilai lebih performatif daripada investigatif.

Fase keempat, Januari hingga Mei 2026, menunjukkan upaya reset yang gagal. Kebijakan yang lebih substansial seperti moratorium izin perumahan dan penurunan tarif pajak angkutan justru tidak mendapat atensi publik yang signifikan.

Ironinya, moratorium perumahan yang diteken Desember 2025 sudah diberi sinyal pencabutan pada Januari 2026. Kebijakan substantif gagal menjadi headline, sementara headline gagal menjadi kebijakan yang konsisten.

Tempo, dalam liputan mendalam berjudul “Cara Dedi Mulyadi Membuat Kebijakan: Mengandalkan Intuisi,” mengidentifikasi problem ini secara sistemik: kebijakan publik KDM dibuat tanpa kajian yang cukup dan tidak dirancang untuk berkelanjutan. Sebuah studi analisis wacana kritis yang dipublikasikan di “Jurnal MUKASI,” menggunakan model Teun A. van Dijk, menemukan bahwa rakyat dalam narasi KDM secara konsisten direpresentasikan sebagai kelompok “rentan dan termarjinalkan yang membutuhkan tindakan cepat dari seorang pemimpin yang dipersepsikan sebagai penyelamat.”

Guy Debord, filsuf Prancis, menyebut fenomena semacam ini sebagai Society of the Spectacle: masyarakat di mana hubungan sosial dimediasi oleh citra dan representasi, bukan substansi. Cupin mulai memahami bahwa KDM bukan sekadar gubernur yang kontroversial; ia adalah produk sempurna dari ekosistem di mana kebijakan dan konten sudah tidak bisa dibedakan lagi.

Cupin lalu bertanya: jika konten dramatis sudah menipis, apa yang tersisa dari formula kepemimpinan KDM? Dan mengapa gubernur lain yang justru tidak mengejar viralitas tampak lebih kokoh legitimasinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

KDM vs. Pramono vs. Sherly

Cupin membuka hasil survei Muda Bicara ID kuartal pertama 2026 dan menemukan sesuatu yang menarik. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menempati posisi pertama dengan 18,50 persen, Gubernur Jakarta Pramono Anung di posisi kedua dengan 17,30 persen, dan KDM di posisi ketiga dengan 17,10 persen.

Selisihnya tipis, tetapi cara masing-masing sampai di sana sangat berbeda. KDM sampai melalui dominasi media dan kontroversi serial, sementara Pramono sampai melalui hal-hal yang secara jurnalistik nyaris membosankan: subsidi pendidikan Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah swasta, insentif PBB, pemilahan sampah, dan pengelolaan APBD Rp95,35 triliun yang difokuskan pada layanan dasar.

Cupin menyadari bahwa perbedaan ini bukan soal selera personal. Ini soal perbedaan struktural yang sangat dalam.

Pertama, soal basis legitimasi. Dalam kerangka Max Weber tentang tipologi otoritas, Pramono lebih dekat ke otoritas rasional-legal yang bersumber dari rekam jejak birokrasi dan sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet, sementara KDM lebih dekat ke otoritas karismatik yang bergantung pada daya tarik personal dan harus terus-menerus diperbarui agar tidak runtuh.

Kedua, soal kapasitas fiskal. Jakarta memiliki APBD Rp95,35 triliun untuk sekitar 10,5 juta jiwa sehingga Pramono bisa memberikan insentif pajak dan mensubsidi sekolah, sementara Jawa Barat beroperasi dengan PAD Rp19,5 triliun untuk 50 juta penduduk dan tidak memiliki kemewahan fiskal yang sama.

Ketiga, soal ekosistem media. Jakarta adalah pusat media nasional di mana setiap kebijakan gubernurnya otomatis menjadi berita nasional, sementara Gubernur Jawa Barat harus “membeli” atensi melalui kontroversi.

Ernesto Laclau, dalam bukunya On Populist Reason, berargumen bahwa populisme bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan logika politik yang muncul ketika institusi formal gagal merespons tuntutan masyarakat. KDM tidak sepenuhnya memilih jalan ini; struktur politik, fiskal, dan media Jawa Barat turut mendorongnya ke sana.

Sherly Tjoanda di Maluku Utara memberikan kontras lain yang menarik bagi Cupin. Ia memimpin provinsi yang jauh lebih kecil dan jarang masuk radar media nasional, namun justru menempati posisi teratas survei anak muda tanpa satu pun kontroversi viral.

Cupin melihat bahwa di era ketika publik dibanjiri konten politik, yang menang justru bukan yang paling keras berteriak. Yang bertahan adalah yang paling konsisten bekerja tanpa membutuhkan tepuk tangan algoritma.Cupin menutup laptopnya dan merenung. Wacana jalan berbayar KDM mungkin bukan kebijakan yang buruk secara konseptual karena prinsip marginal-cost pricing memang diakui dunia, tetapi sebuah ide yang baik membutuhkan kajian fiskal, infrastruktur transportasi publik, kerangka hukum, dan konsensus politik yang semuanya belum tersedia di Jawa Barat, dan pertanyaan terbesarnya bukan apakah KDM berani bermimpi besar, melainkan apakah ia bersedia melakukan pekerjaan membosankan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. (A43)

PBB nobatkan Jakarta kota terbesar dunia: 42 juta jiwa. Tapi kenapa bentuk kotanya timpang — memanjang ke timur, mampet di barat?

PinterPolitik.com

“Wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga minat investasi relatif rendah” – Andra Soni, Gubernur Banten (10/12/2025)

Cupin bukan tipe orang yang mudah terkejut oleh peta. Tapi pagi itu, ketika sebuah unggahan viral di X/Twitter memperlihatkan Jakarta Urban Area versi Demographia — noda hijau terang yang ditumpangkan di atas citra Google Earth Pro — ia berhenti menggulir layar dan menatap lama.

Noda hijau itu tidak berbentuk lingkaran. Ia lebih mirip amuba — menjulur panjang ke timur melewati Bekasi, Karawang, hingga Kecamatan Patokbeusi di Subang, tetapi “mampet” di barat, berhenti mendadak di Cikande tanpa pernah menyentuh Serang.

Cupin menghitung di kepalanya: dari Bundaran HI ke Patokbeusi, jaraknya sekitar 120 kilometer. Dari Bundaran HI ke Kota Serang — yang secara logika lebih dekat — urbanisasi justru terputus 25 kilometer sebelum sampai.

PBB pada November 2025 baru saja menobatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia — 42 juta jiwa, mengalahkan Tokyo dan Dhaka. Tapi yang membuat Cupin tercengang bukan ukurannya, melainkan bentuknya yang timpang.

Ia tahu betul bahwa noda hijau itu melintasi tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia juga tahu bahwa tiga gubernur yang baru dilantik Februari 2025 — Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Andra Soni — masing-masing memimpin potongan dari organisme tunggal yang sama.

Cupin membuka kembali citra satelit itu dan bergumam: ini bukan sekadar peta urbanisasi. Ini peta fragmentasi politik.

Satu kota, tiga gubernur, nol otoritas bersama. Bagi Cupin, ini terasa seperti sebuah hubungan yang sudah lama rusak tapi tidak pernah ada yang berani mengatakannya.

Tapi mengapa ekspansi urban Jakarta begitu agresif ke timur? Dan apa yang membuat sisi barat seolah “mampet” di Cikande — padahal di sana berdiri kawasan industri seluas 3.175 hektare?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kenapa KDM ‘Menang’ Banyak?

Jawaban atas pertanyaan Cupin tidak bisa ditemukan di pidato gubernur mana pun. Ia harus dicari di koridor industri terpanjang di Asia Tenggara.

Tommy Firman dan Fikri Fahmi, dalam riset bertajuk “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes” yang terbit di Journal of the American Planning Association (2017), mendokumentasikan bagaimana pengembang swasta secara masif membangun kawasan industri dan permukiman di pinggiran timur Jakarta sejak akhir 1980-an. Mereka menyebutnya tahap awal “post-suburbanization” — ketika pinggiran kota berhenti menjadi sekadar tempat tidur dan mulai menjadi pusat ekonomi mandiri.

Mesin utamanya adalah Tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1988. Jalan tol 73 kilometer ini bukan dirancang untuk dilalui — ia dirancang untuk ditinggali, dengan gerbang tol yang diletakkan persis di depan kawasan industri: Cikarang, Karawang, Cikampek.

Studi Yudhistira, Kusumaatmadja, dan Hidayat dalam “Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area” (2021) di jurnal Land Use Policy membuktikan secara empiris bahwa peningkatan akses jalan tol mempercepat urban sprawl, terutama dalam radius 40-50 kilometer dari pusat kota. Koridor timur Jakarta adalah kasus sempurna dari temuan ini — tetapi dalam skala yang jauh melampaui prediksi model mereka.

Di atas Tol Jakarta-Cikampek, pemerintah menumpuk Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (2019). Di selatannya, Tol Japek II Selatan menambah kapasitas. KRL jalur biru melayani Cikarang, Jabodebek LRT beroperasi dari Cawang, dan Kereta Cepat Whoosh memiliki stasiun di Karawang.

Fenomena ini — yang bisa disebut infrastructure stacking — tidak terjadi di sisi barat. Kurnia, Rustiadi, dan Pravitasari dalam “Characterizing Industrial-Dominated Suburban Formation Using Quantitative Zoning Method: The Case of Bekasi Regency” yang terbit di jurnal Sustainability (2020) menunjukkan bagaimana dominasi industri di Bekasi membentuk struktur suburban yang unik — bukan sekadar dormitory suburb, melainkan kawasan mandiri yang menarik gravitasi ekonominya sendiri.

Putri, Hidayat, dan Triyogo mempertegas dalam “Towards Housing Policies: Urban Sprawl and Housing Disparities in Jakarta–West Java Growth Corridor” (2025) di Communications in Humanities and Social Sciences: ekspansi urban Jakarta ke arah Jawa Barat didorong oleh disparitas harga hunian dan tingginya aktivitas ekonomi di koridor timur, sementara penduduk yang bekerja di pusat kota justru tinggal di pinggiran.

Lalu ada Pelabuhan Patimban di Subang — yang terminal peti kemasnya mulai beroperasi penuh awal 2026 — serta gelombang investor China yang menjalankan strategi China+1 untuk mendiversifikasi rantai pasok. Data BKPM menunjukkan Kabupaten Bekasi menyerap Rp18,75 triliun investasi hanya pada Q2-2025, disusul Karawang dan Subang.

Gubernur Dedi Mulyadi, yang mewarisi seluruh koridor ini, merespons dengan cara yang menarik. Di satu sisi, ia merayakan pencapaian: Jawa Barat juara 1 investasi nasional, UMK Bekasi dan Karawang melampaui Jakarta. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Subang akan mati jika sumber air dari gunung mengering — menghubungkan pseudopod timur dengan benteng selatan dalam satu kalimat yang jarang diucapkan pejabat.

Tapi jika timur memiliki semua bahan bakar ini — tol berlapis, kereta, pelabuhan, pabrik — mengapa sisi barat tidak bisa mereplikasinya? Dan bukankah Banten juga punya kawasan industri raksasa di Cikande?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anomali Banten: Beban Berat Andra Soni?

Inilah pertanyaan yang membuat posisi Andra Soni sebagai Gubernur Banten menjadi paling berat secara struktural di antara ketiganya.

Banten memiliki ModernCikande Industrial Estate — 3.175 hektare, lebih dari 270 perusahaan, berdiri sejak 1991. Secara skala, ini setara dengan kawasan industri besar manapun di Karawang. Tetapi Cikande gagal menjadi Cikarang-nya sisi barat: ia beroperasi sebagai industrial enclave — kantong industri yang terisolasi, bukan katalis urbanisasi kontinu.

Riset BRIN yang dimuat dalam “Dynamics and Predictions of Urban Expansion in Java” di jurnal ISPRS International Journal of Geo-Information (2024) mengkonfirmasi temuan ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama 2006-2019, ekspansi urban memang terjadi ke barat (Serang dan Cilegon), tetapi intensitasnya jauh lebih lemah dibanding ke timur (Karawang dan Purwakarta) — dan konurbasi yang terbentuk tidak kontinu.

Mengapa? Tol Jakarta-Merak, yang beroperasi sejak 1984 (lebih tua dari Tol Japek), adalah transit corridor — dirancang untuk mengalirkan kendaraan ke Pelabuhan Merak, bukan untuk menumbuhkan ekonomi di sepanjangnya. Gerbang tol Cikande bahkan baru beroperasi efektif 2018, 27 tahun setelah MCIE berdiri.

Andra Soni sendiri mengakui bahwa 58% PDRB Banten terkonsentrasi di Tangerang Raya — wilayah yang secara urban sudah “dicaplok” organisme Jakarta. Ia membentuk Satgas Percepatan Investasi, menggelar dialog langsung dengan pengelola kawasan industri Cilegon, dan menyaksikan komitmen investasi Rp81 triliun pada Banten Investment Forum 2025.

Tetapi persoalan Andra Soni bukan persoalan investasi semata. Ini adalah persoalan politik teritorial — sesuatu yang dihadapi kota-kota besar di seluruh dunia.

Christian Lefèvre dalam “Metropolitan Government and Governance in Western Countries” yang terbit di jurnal International Journal of Urban and Regional Research (1998) menganalisis bagaimana kota-kota seperti London, Paris, dan Toronto bergulat dengan fragmentasi yurisdiksi. Lefèvre menunjukkan bahwa metropolitan yang terfragmentasi secara politik cenderung menghasilkan ketimpangan spasial yang persisten — persis seperti yang terjadi antara koridor timur dan barat Jakarta.

Tokyo memiliki Tokyo Metropolitan Government yang menaungi 23 special wards dan 30 kota. Greater London memiliki GLA dengan mandat perencanaan lintas-borough. Bahkan Seoul memiliki Seoul Metropolitan Government yang terpisah dari Provinsi Gyeonggi. Jakarta Urban Area — kota terbesar di dunia — tidak memiliki padanan apapun.

Gerald Frug, profesor Harvard Law School, dalam bukunya “City Making: Building Communities without Building Walls” (1999) berargumen bahwa fragmentasi metropolitan bukan sekadar masalah teknis — ia adalah mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika batas yurisdiksi memisahkan kawasan kaya dari kawasan miskin, masing-masing membangun kebijakan yang memperkuat segregasi alih-alih mengatasinya.

Banten adalah korban paling jelas dari mekanisme ini. Tangerang Raya menikmati spillover Jakarta tetapi kontribusi pajaknya mengalir ke APBD Banten, bukan ke DKI. Sementara Serang dan Cilegon — yang secara geografis lebih membutuhkan investasi infrastruktur untuk “membuka sumbatan” urbanisasi — harus bersaing memperebutkan alokasi anggaran provinsi yang terbatas.

Andra Soni tidak hanya perlu menarik investasi. Ia perlu mengubah arsitektur spasial Banten — dari provinsi yang pertumbuhannya tergantung pada Jakarta, menjadi provinsi yang memiliki gravitasi ekonominya sendiri.

Pada akhirnya, peta Demographia tidak memihak gubernur manapun. Ia hanya menunjukkan apa yang terjadi ketika satu organisme urban dipecah menjadi tiga wilayah administratif yang masing-masing berjalan sendiri. Pramono memimpin jantung yang menyusut, KDM mengelola lengan yang memanjang tanpa henti, dan Andra Soni mewarisi tangan yang belum terbuka. Cinta segitiga ini bukan soal siapa yang lebih baik — melainkan soal apakah ketiganya bisa belajar bahwa mereka, suka atau tidak, sedang memimpin satu kota yang sama. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Musim hujan kembali membuka luka lama: jalan berlubang, tambal sulam, nyawa melayang. Di Jakarta dan Jawa Barat, sorotan tertuju pada kepemimpinan Pramono dan KDM. Apakah ini sekadar cuaca, atau ada problem tata kelola dan dugaan kongkalikong aspal bolong?

PinterPolitik.com

Musim hujan selalu menghadirkan pola yang nyaris repetitif di Indonesia: jalan berlubang, tambal sulam, lalu berlubang kembali.

Namun pola teknis itu kini berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Awal pekan ini, di Matraman, Jakarta, seorang pelajar meregang nyawa akibat kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan rusak.

Beberapa waktu sebelumnya, di Kabupaten Bandung, seorang perempuan mengalami nasib serupa, jalan berlubang terjatuh dan tertabrak truk.

Sampel prominen dari dua wilayah berbeda, dua kepala daerah berbeda—Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Dedi Mulyadi (KDM) sebagai Gubernur Jawa Barat—tetapi problemnya identik, yakni kegagalan menjaga atau memperbarui kualitas infrastruktur dasar.

Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, ia adalah representasi kontrak sosial antara negara dan warga. Dalam kerangka teori social contract ala Rousseau dan pemikiran modern tentang public goods, jalan merupakan barang publik murni yang dibiayai dari pajak rakyat.

Ketika jalan rusak secara berulang dan membahayakan keselamatan, yang retak bukan hanya aspalnya, tetapi legitimasi negara itu sendiri.

Kasus tambal sulam berulang menciptakan kemarahan publik karena memperlihatkan pola pemborosan yang sistemik. Secara ekonomi politik, situasi ini dapat dibaca melalui kerangka principal-agent problem.

Rakyat sebagai principal menyerahkan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola anggaran.

Namun ketika proyek jalan dikerjakan dengan kualitas rendah—baik karena spesifikasi diturunkan demi efisiensi semu atau karena dugaan kolusi antara pejabat dan kontraktor—maka terjadi moral hazard. Agen tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk rente.

Konteks ini pun berulang kali diangkat oleh Ronald Sinaga, kontraktor jalan dan jembatan sekaligus influencer yang kini menjabat Waketum PSI di media sosialnya.

Kerusakan jalan akibat hujan sebenarnya dapat diprediksi secara teknis. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan beban lalu lintas berat.

Artinya, perencanaan jalan harus mengacu pada life-cycle cost analysis (LCCA), bukan sekadar biaya pembangunan awal.

Jika spesifikasi aspal, ketebalan lapisan, atau sistem drainase disesuaikan demi “mengejar anggaran”, maka umur jalan otomatis memendek. Tambal sulam menjadi ritual tahunan, bukan solusi struktural.

Pengetahuan mendasar itu tentu dapat dipastikan sudah dipahami setiap aktor yang terkait pembangunan dan perbaikan jalan.

Di titik inilah kecurigaan publik terhadap “kongkalikong aspal bolong” menemukan momentumnya. Jalan yang berlubang bukan hanya soal cuaca, melainkan indikasi kemungkinan kegagalan tata kelola.

Politik Anggaran YTTA?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih sistematis, kita dapat menggunakan pendekatan governance theory dan konsep state capacity.

Negara dengan kapasitas institusional kuat mampu memastikan standar teknis dipatuhi, pengawasan berjalan efektif, dan kontraktor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.

Negara dengan kapasitas lemah cenderung terjebak dalam siklus proyek jangka pendek dan insentif politik elektoral.

Di Indonesia, proyek infrastruktur daerah sering kali terikat pada logika tahun anggaran. Serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan administratif, bukan ketahanan infrastruktur.

Dalam logika ini, proyek tambal sulam lebih mudah dieksekusi dan dianggarkan ulang dibanding rekonstruksi total berbasis standar tinggi yang memerlukan investasi besar di awal.

Bandingkan dengan Jepang, misalnya. Negara tersebut menerapkan standar teknik ketat, pengawasan independen, serta budaya birokrasi yang menekankan akuntabilitas profesional.

Jalan di Jepang dirancang dengan mempertimbangkan beban gempa, curah hujan, dan kepadatan lalu lintas.

Jika terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan cepat dan presisi, bukan sekadar tambal permukaan. Pendekatan mereka berbasis preventive maintenance, bukan reactive patching.

Singapura juga memperlihatkan model tata kelola yang relatif lebih disiplin. Singapura, dengan sistem manajemen kota yang terintegrasi, memiliki respons cepat terhadap keluhan warga. Infrastruktur dipantau secara digital dan kualitas kontraktor diawasi ketat.

Mengapa perbedaan ini terjadi? Jawabannya terletak pada kombinasi tiga faktor, yakni integritas institusi, konsistensi regulasi, dan budaya akuntabilitas.

Dalam kerangka institutionalism, kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi oleh norma dan insentif yang hidup di dalam sistem.

Jika spesifikasi aspal di Indonesia kerap diduga “disesuaikan” dengan pagu anggaran, maka yang terjadi adalah distorsi antara standar normatif dan praktik lapangan.

Penurunan kualitas material mungkin terlihat efisien secara fiskal jangka pendek, tetapi mahal secara sosial. Biaya kecelakaan, kemacetan, kerusakan kendaraan, hingga kehilangan nyawa jauh melampaui penghematan atau “penyesuaian” semu tersebut.

Dalam perspektif public value theory, pemerintah seharusnya menciptakan nilai publik berupa keselamatan dan kenyamanan.

Ketika jalan rusak menimbulkan korban jiwa, maka nilai publik berubah menjadi disvalue—kerugian kolektif yang ditanggung masyarakat.

Ujian Moral Infrastruktur

Kembali ke sampel daerah, sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung memimpin ibu kota yang menjadi etalase nasional. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi memimpin provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Keduanya bukan sekadar administrator, melainkan simbol kapasitas negara di tingkat lokal.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kemampuannya mengubah sistem.

Jika tambal sulam menjadi pola tahunan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar inspeksi lapangan atau sidak simbolik, melainkan reformasi struktural: audit menyeluruh spesifikasi proyek, transparansi kontrak, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi.

Lebih jauh, perlu diterapkan performance-based budgeting yang mengaitkan alokasi dana dengan kualitas dan daya tahan jalan, bukan hanya panjang kilometer yang diperbaiki.

Kontraktor yang gagal memenuhi standar harus masuk daftar hitam secara nasional. Pengawasan masyarakat dapat diperkuat melalui platform digital pelaporan kerusakan jalan yang terintegrasi dengan respons cepat pemerintah.

Tragedi di Matraman dan Kabupaten Bandung adalah alarm moral. Infrastruktur tidak netral; ia menyangkut nyawa.

Ketika demi cuan kualitas diturunkan, maka kemanusiaan dipertaruhkan. Dalam etika politik Aristotelian, tujuan negara adalah eudaimonia—kesejahteraan warga. Jalan berlubang yang merenggut nyawa jelas bertentangan dengan tujuan tersebut.

Karena itu, kewaspadaan publik terhadap dugaan kongkalikong bukanlah sikap sinis, melainkan bentuk partisipasi demokratis.

Transparansi anggaran, keterbukaan data proyek, dan audit independen harus menjadi standar baru. Tanpa itu, siklus hujan–lubang–tambal–lubang akan terus berulang, dan setiap musim hujan akan menghadirkan potensi tragedi baru.

Pada akhirnya, jalan adalah metafora arah pemerintahan. Jika aspalnya rapuh, fondasi tata kelolanya patut dipertanyakan.

Pramono dan KDM kiranya menghadapi ujian yang sama, yakni membuktikan bahwa keselamatan warga lebih berharga daripada logika proyek jangka pendek.

Di situlah integritas kepemimpinan diuji—apakah mereka akan memutus rantai tambal sulam, atau membiarkannya menjadi ritual tahunan yang memakan korban.

Kewaspadaan publik bukan tuduhan, melainkan tuntutan agar negara kembali pada mandat dasarnya: melindungi segenap warga. Sebab ketika demi keuntungan kualitas dikorbankan, yang hilang bukan hanya aspal—melainkan kepercayaan. (J61)

Hampir setahun setelah Pilkada 2024, empat kepala daerah menonjol di panggung nasional. Siapa di antara mereka yang siap menuju Jakarta 2029?

PinterPolitik.com

“Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik”

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca-Pilkada Serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya.

Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada empat nama yang terus muncul di benak publik—seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis, berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73 persen, dengan citra positif hampir 90 persen menurut Litbang Kompas.

Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. “Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara, tapi tahu kapan harus ngebut,” gumamnya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik: channel YouTube-nya tembus dua miliar views, menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis.

Sementara itu, di timur jauh, Sherly Tjoanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana, membawa pertumbuhan ekonomi 32,09 persen—tertinggi nasional—sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa: “Yang ini sih, kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram.”

Dan di ujung barat Nusantara, Muzakir Manaf—si Mualem—membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR Code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama—Mualem seperti itu: keras tapi berwibawa.

Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe: Pramono si teknokrat kolaboratif, Dedi si populis viral, Sherly si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual-pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi.

Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya: siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. “Yang menang di Jakarta, biasanya dapat tiket nonton babak final di Istana,” tulisnya di catatan kecil.

Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Dedi dengan pasukan netizen-nya, Sherly dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. “Bukan lagi soal PDIP atau oposisi,” pikir Cupin sambil menyesap kopi, “ini soal substansi lawan viralitas, dan kedalaman lawan karisma.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta sebagai Stepping Stone Nasional

Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Holbrook dan Aaron C. Weinschenk tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai “Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections,” mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning—karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta.

Kursi gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. “Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik,” gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura “next big thing” bagi politik nasional.

Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti—setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin mana pun harus tangguh: banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen, mencerminkan miniatur Indonesia.

Cupin membaca ulang buku “The Evolution of Urban Regime Theory” karya Karen Mossberger dan Gerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun “urban regime,” koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. “Kalau bisa bikin itu di Jakarta,” tulis Cupin di margin bukunya, “maka bisa juga memimpin republik.”

Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan dua tahun sebelum ke Istana. Basuki Tjahaja Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini.

Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. “Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang ngerasa paling benar.” Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik.

Karena itulah, keempat nama—Pramono, Dedi, Sherly, dan Mualem—memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Dedi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Sherly ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika.

Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu: “Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya, harus siap melihat bayangannya sendiri.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Empat Arketipe, Satu Panggung?

Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. “Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan,” suara penyiar berkata. Cupin tersenyum—ia sudah lebih dulu mencatat empat nama.

Pramono Anung: The Incumbent Tactician

Ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73 persen dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Kabinet sembilan tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang.

Cupin menulis: “Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan.” Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji, dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas: terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. “Teknokrat nggak viral,” gumam Cupin, “tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari.”

Dedi Mulyadi: The Viral Enforcer

Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Dedi yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. “Lihat tuh,” katanya sambil tertawa, “politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma.” Dua miliar views bukan angka kecil; itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi.

Dedi tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil: gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu “Sunda” untuk kota seberagam Jakarta. “Kalau Jakarta itu panggung Broadway,” tulis Cupin, “Dedi masih main di teater rakyat—jujur, tapi belum tentu pas di semua hati.”

Sherly Tjoanda: The Inspiring Dark Horse

Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas Rp1,7 miliar demi efisiensi. “Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut,” ujarnya. Sherly bukan hanya kaya dengan aset Rp709 miliar, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik.

Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu: politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Sherly bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. “Tapi justru itu menarik,” tulis Cupin. “Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka.”

Muzakir Manaf: The Wise Kingmaker

Cupin menatap foto Mualem—garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka: otoritas moral. Mantan panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh, yang memadukan spiritualitas dan realpolitik.

Namun, Cupin tahu betul: Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. “Tapi kadang,” tulis Cupin, “justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir.” Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem: “Kingmaker lebih berbahaya dari kandidat.”

Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes: teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi.

“Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Dedi di kalangan rakyat dan netizen, Sherly di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa,” tulisnya. Tapi yang pasti, siapa pun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang.

Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur: “Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara—tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat.” Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir: “Di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.” (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika Pramono menyebut “banjir kiriman” sebagai hal yang given, publik dihadapkan pada dilema klasik antara penjelasan dan penyelesaian. Apakah ini sekadar narasi lama yang diulang, atau sinyal kegagalan kolektif menangani krisis air Jakarta secara tuntas dari hulu hingga hilir?

PinterPolitik.com

Banjir di Jakarta yang pada pekan pertama Juli 2025 ini muncul kiranya bukan hanya masalah air, melainkan juga banjir narasi, perdebatan, dan pembingkaian politik.

Hari ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung melontarkan pernyataan yang merevisi ihwal sebelumnya namun tetap memantik diskursus. “Tiba-tiba banjir sering kali terjadi karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini adalah given.” Begitu kata Pramono, sehari setelah menyebut banjir kiriman menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah wilayah Jakarta terendam pada Senin, 7 Juli 2025

Menariknya, apa yang terjadi di Jakarta disambut tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan bahwa “Bogor belum selesai, Jakarta tidak akan pernah selesai,”.

Kedua pernyataan dari dua pemimpin daerah prominen dalam diskursus banjir Jakarta ini kiranya membuka ruang refleksi, apakah publik sedang menyaksikan inisiasi kerja sama regional yang konkret atau sekadar redistribusi tanggung jawab politik seperti yang “sudah-sudah”?

Konteks ini tidak bisa dilepaskan dari konsep blame politics atau blame shifting, yaitu praktik memindahkan tanggung jawab kebijakan kepada aktor lain atau kondisi eksternal.

Dalam hal ini, istilah “banjir kiriman” menjadi simbol retorika politik yang terus berevolusi dalam lanskap tata kelola air Jakarta, mulai dari penjelasan teknokratis hingga alat politik.

Lalu, mengapa diskursus “banjir kiriman” ini menjadi krusial, khususnya di era Pramono Anung dan KDM?

Politik “Banjir Kiriman” & Konsekuensi Politik

Secara geografis dan ekologis, Jakarta memang menjadi muara dari beberapa sungai besar yang berhulu di kawasan dataran tinggi Jawa Barat seperti Sungai Ciliwung, Cisadane, Angke, Bekasi, hingga Pesanggrahan.

Hal ini menjadikan Jakarta sangat rentan terhadap luapan air kiriman dari wilayah hulu, terutama ketika terjadi hujan ekstrem dalam waktu singkat.

Dalam sejarahnya, kerusakan hulu telah terjadi sejak era kolonial, ketika pada tahun 1877, Hindia Belanda mulai melakukan ekspansi perkebunan di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Bogor.

Dalam jangka panjang, deforestasi ini mengubah karakteristik daerah tangkapan air, mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, dan meningkatkan risiko limpasan ke daerah hilir seperti Jakarta.

Praktik ekonomi-politik itu seolah menjadi lumrah dan memenangkan perdebatan dibanding aspek hidrologi dan ekologis.

Istilah “banjir kiriman” sendiri telah eksis sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, termasuk pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Namun, saat itu istilah tersebut lebih sebagai penjelasan teknis dan bukan bentuk pengalihan tanggung jawab.

Seiring menguatnya demokrasi elektoral pasca-Reformasi, istilah ini perlahan berubah menjadi simbol politik yang sarat dengan implikasi.

Dengan kata lain dan dalam derajat tertentu, “banjir kiriman” berubah makna dan impresi dari deskripsi menjadi narrative weapon, alat untuk menegosiasikan legitimasi, kekuasaan, bahkan citra kepemimpinan.

Namun yang menjadi soal adalah ketika frasa ini terus dimunculkan, publik tidak hanya menerima penjelasan, tapi juga menuntut penyelesaian. Di sinilah letak kontradiksi para pemangku kepentingan terdahulu yang tidak menyalahkan, tapi juga tidak secara eksplisit menawarkan transformasi konkret atas tata kelola dari hulu ke hilir.

Sosok KDM dengan narasinya kemudian tampil menarik, yakni dengan tidak menolak peran hulu dalam menciptakan banjir, tapi menggunakan momentum ini untuk mengajukan agenda restorasi kawasan Bogor.

Ini mengindikasikan bahwa diskursus “banjir kiriman” tak lagi sekadar teknis, tetapi telah berubah menjadi medan kompetisi naratif dan proyek elektoral.

Namun, sejauh mana hal itu bisa dieksekusi secara politik?

Wajib Collab KDM-Mas Pam?

Tentu, masalahnya bukan sekadar siapa menyalahkan siapa atau apa, tapi bagaimana membangun tata kelola kolaboratif yang mampu mengatasi fragmentasi kewenangan dan ego sektoral antardaerah.

Dalam studi multi-level governance, tantangan utama dalam menangani isu-isu seperti banjir lintas wilayah adalah tidak adanya clearly defined authority yang bisa secara tegas mengarahkan tindakan kolektif. Apalagi dalam konteks Jakarta yang menjadi kota terbesar negara detik ini, sementara kawasan hulunya dikelola provinsi lain.

Pramono, sebagai Gubernur Jakarta, bisa saja memilih jalur radikal untuk membenahi sistem tata ruang, misalnya dengan melakukan retensi air besar-besaran, penertiban permukiman bantaran, hingga konservasi sungai secara tegas.

Namun, langkah ini berisiko mendapat resistensi publik, khususnya masyarakat kelas bawah yang terdampak langsung dari kebijakan “penggusuran untuk adaptasi.” Terlebih, konsekuensi secara impresi politik terhadap personal maupun partai politik.

Inilah paradoks kebijakan publik yang dijelaskan oleh konsep policy backfire, di mana kebijakan dengan niat baik bisa menjadi bumerang jika tidak disiapkan dengan komunikasi politik dan sosial yang inklusif.

Sementara itu, KDM tampak mencoba mengambil posisi moral dan ekologis dengan menyuarakan restorasi kawasan Bogor. Namun, tanpa alokasi fiskal yang kuat dan kesepakatan kelembagaan yang mengikat antara Jakarta, Jawa Barat, dan pemerintah pusat, narasi tersebut kiranya akan sulit diwujudkan.

Di atas kertas, para pemangku kebijakan mungkin dapat dipastikan memiliki formula terbaik untuk menyelesaikan atau setidaknya mengurangi dampak parah banjir Jakarta dan sekitarnya.

Sekali lagi, political willing dan kolaborasi dinilai menjadi krusial untuk dilakukan. Tidak hanya level gubernur, tetapi dinas, bupati/wali kota, hingga pemerintah pusat.

“Banjir kiriman” bukan hanya kiriman air, tetapi kiriman beban, tanggung jawab, dan kadang juga kiriman politisasi. Pernyataan Pramono Anung memang tidak serta-merta menyalahkan siapa pun, tapi secara implisit tetap memainkan narasi “given” yang dapat melemahkan urgensi transformasi struktural.

Di sisi berbeda, KDM mengubah banjir menjadi peluang untuk mengusung agenda restoratif, meskipun masih terbentur kendala sistemik. Keduanya menunjukkan bahwa banjir kini bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga kontestasi legitimasi, antara yang menjelaskan dan yang menjanjikan.

Ke depan, Jakarta dan sekitarnya butuh tindakan kolektif yang tidak dibatasi oleh batas administratif, ego politik, atau frasa-frasa retoris. Jika tidak, setiap tetes air yang menggenang akan terus membasahi luka lama: bahwa kita gagal menyatukan kekuasaan demi mengalirkan solusi. (J61)

Shu vs Wei vs Wu? 

Jakarta vs Jawa Barat vs Banten 

#Pramono #PramonoAnung #DediMulyadi #KDM #AndraSoni #Jabodetabek #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Apakah kalian sepakat dengan hasil survei Indikator Politik ini?

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Intrik anggota DPR Verrell Bramasta dalam kebijakan mengirim anak nakal ke barak memantik interpretasi yang cenderung positif terhadap kiprah politiknya kelak. Bahkan, bukan tidak mungkin menapaki karier tertinggi jika Verrell mampu konsisten dan kian elegan berpolitik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan “fraksi artis” Verrell Bramasta, melontarkan penyampaian aspirasi terbuka yang sangat menarik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat soal mengirim anak nakal ke barak.

Bermuara saling sahut dengan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzen atau Om Zein, angin justru seolah mengarah pada Verrell karena apa yang disampaikannya dikatakan tak tendensius dan justru bagian dari diskursus konstruktif.

Dalam pernyataannya di media sosial, Verrell tidak hanya mengemukakan aspirasi masyarakat atas keberatan terhadap pendekatan koersif dalam menyelesaikan persoalan anak-anak dan masalah sosial, tetapi juga menyisipkan gagasan normatif soal etika pejabat publik.

Bahkan, nada yang dikategorikan sebagai “ulti” Verrell untuk pola saling sindir dan tantang yang muncul kemudian dari Bupati Om Zein.

“Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat,” ujar Verrell dengan nada yang lugas namun sarat pesan politik di unggahan Instagram storynya pada 11 Mei 2025.

Dalam politik, intrik ini tidak bisa dibaca sebagai respons dan aksi-reaksi biasa, melainkan sebagai “intervensi diskursif” yang mencerminkan pergeseran fungsi anggota DPR dari sekadar pelengkap demokrasi prosedural menjadi pengawal moral dari praktik kekuasaan di lapangan. Tentu, konteks ini berada dalam ranah ideal.

Intrik tersebut sekaligus membuka interpretasi bahwa andai terus konsisten mengaktualisasikan praktik politik elegan, bisa saja Verrell akan diperhitungkan dan diberikan ruang oleh para elite senior agar dapat berkiprah di level yang lebih tinggi.

“Titisan Messi”?

Sebagai anggota DPR, Verrell tampaknya sedang menulis ulang narasi tentang stigma terhadap fungsi wakil rakyat, terutama yang berasal dari kalangan artis.

Dalam beberapa kesempatan yang tepat, Verrel seolah menampilkan bahwa dirinya tidak menanti rapat resmi, tapi langsung “turun tangan” di ruang publik, menjadikan kritik sebagai performative act politik yang mengundang reaksi sekaligus proyeksi.

Fenomena Verrell tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep celebrity politics, di mana tokoh publik dari dunia hiburan masuk ke ruang politik dan menggunakan modal simbolik mereka untuk mengartikulasikan persoalan publik. Hanya saja, banyak artis yang dianggap “gabut”, terutama setelah menjadi anggota DPR.

Di satu sisi, ia membawa modal sosial sebagai artis, popularitas, kemampuan public speaking, dan engagement yang tinggi di media sosial. Termasuk, variabel hallo effect dari personalitasnya sebagai figur publik muda kekinian.

Dengan pengikut lebih dari 28 juta di Instagram, Verrell memiliki “kapasitas jangkauan” (reach capacity) yang bahkan melebihi sebagian besar politisi senior di negeri ini.

Namun, di sisi lain, keberanian menyuarakan kritik substantif pada isu sensitif seperti penanganan anak-anak bermasalah justru menunjukkan bahwa ia tidak sekadar bermain di permukaan.

Verrell menyiratkan bahwa sikapnya adalah bentuk aspirasi dari konstituen yang konstruktif tanpa tendensi minor. Pernyataan ini menjadi penting, sebab menegaskan intensi untuk tidak asal nyinyir, sebuah label yang kerap diarahkan kepada segelintir aktor politik yang dianggap kerap tidak paham substansi.

Sikap Verrell kemudian seakan membantah stigma tersebut secara empirik dan simbolik. Dalam konteks ini, teori Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan simbolik kiranya relevan digunakan. Verrell mengkonversi modal simbolik dari ketenarannya menjadi legitimasi moral untuk mengoreksi kebijakan.

Ketika masyarakat (terutama anak muda) melihat dirinya menyuarakan keberatan terhadap pendekatan koersif terhadap anak-anak, politisi muda PAN itu seolah sedang mengisi kekosongan perwakilan yang selama ini dirasa jauh dari rakyat.

Namun, hal tersebut bukan tanpa risiko. Politik performatif yang ditampilkan Verrel seringkali menghadapi tuduhan simplifikasi masalah. Tentu, tantangannya adalah menjaga kesinambungan antara gagasan dan aksi, antara performa dan kinerja.

Hal itu dikarenakan, andai Verrell berhasil mengimplementasikannya, masa depan PAN kiranya juga akan cerah. Benarkah demikian?

Pengaruh Masa Depan PAN?

Dengan dinamika yang bergulir hingga detik ini, pertanyaan krusial yang muncul kemudian adalah, ke mana arah politik seorang Verrell Bramasta? Apakah ini hanya langkah taktis sesaat sebagai politisi yang wait and see mengenai reelection-nya, atau bagian dari strategi jangka panjang yang mengindikasikan reposisi PAN dan pergeseran konstelasi elektoral partai politik di Indonesia?

Dalam konteks PAN, sosok Verrell kiranya menawarkan narasi baru, yakni politik yang relatable, inklusif, dan tidak kaku oleh jargon lama. PAN, yang selama ini kerap berada di bayang-bayang tokoh senior dan elit konservatif serta kiprah artis yang kurang efektif, memiliki peluang untuk membangun ulang basis elektoral melalui figur-figur muda dengan daya tarik luas.

Jika menggunakan pendekatan marketing politik, bagi PAN kemungkinan Verrell adalah market-oriented politician yang menyerap aspirasi, memahami bahasa publik, dan menyesuaikannya dengan narasi politik yang dapat diterima massa.

Verrell dinilai tahu kapan harus berbicara, tahu siapa audiensnya, dan mengerti platform apa yang paling efektif untuk menyuarakan gagasan maupun aspirasinya.

Dengan semua ini, Verrell tampaknya memiliki semua prasyarat elektoral yang dibutuhkan untuk maju ke level lebih tinggi, yakni modal sosial berupa Kedekatan dengan pemilih muda dan warga urban, modal simbolik berupa reputasi sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak positif, modal komunikatif berupa public speaking yang terlatih dan responsif terhadap opini publik, serta modal media berupa jejaring digital yang luas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial sebagai basis pemilih terbesar di kontestasi elektoral kelak.

Namun detik ini, semua modal itu hanya menjadi potensi, bukan jaminan. Untuk menjadikannya “kekuatan elektoral” yang riil, Verrell harus menampilkan kesinambungan performa politik, bukan sekadar sesekali tampil menonjol.

Andai memutuskan konsisten dan ingin berkiprah atau mengabdi lebih di dunia politik, Verrell kiranya perlu menunjukkan kemampuan legislasi, keberpihakan yang konsisten pada isu-isu rakyat, serta koherensi dalam mengambil sikap politik yang tidak hanya populis, tapi juga etis.

Verrell tentu bukan politisi konvensional, dan justru karena itu, dirinya berpotensi mengisi ruang yang tidak bisa dijangkau oleh politisi lama atau politisi artis generasi lama.

Keberaniannya menyampaikan aspirasi dan gagasan kritis seperti barak untuk anak bermasalah bukan hanya soal substansi isu, tapi juga tentang redefinisi peran wakil rakyat di tengah masyarakat yang jenuh pada politik elitis yang kadang terlalu “ngadi-ngadi”.

Di tengah stagnasi partai-partai dalam menjawab tantangan zaman, figur seperti Verrell bisa menjadi katalis perubahan jika konsisten. PAN sendiri bisa membaca ini sebagai peluang untuk reposisi, dari partai yang berasosiasi dengan elit konservatif menjadi partai transformatif yang ramah pada kaum muda, urban, dan progresif.

Namun demikian, politik bukan sekadar panggung satu kali. Ia adalah proses panjang penuh evaluasi. Tantangan bagi Verrell adalah keluar dari jebakan politik gaya dan naik kelas menjadi pelaku politik gagasan, bahkan hingga ke level tertinggi.

Di masa ketika rakyat merindukan keterhubungan dan ketulusan dari politisinya, Verrell punya peluang besar.

Tapi peluang saja tidak cukup. Putri Venna Melinda itu kiranya harus terus menulis cerita yang bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan kebijakan, keberpihakan, dan keberanian yang konsisten.

Seperti kutipan terkenal Niccolo Machiavelli, “a prince must learn how not to be good,” tetapi mungkin Verrell sedang membuktikan bahwa di zaman sekarang, politisi yang berani terlihat baik dan bertindak benar justru adalah mereka yang akan menang. Dan tentu itu yang diharapkan, kendati dalam derajat tertentu kiranya terlalu naif. (J61)

Dedi Mulyadi kini jadi salah satu politisi kepala daerah yang namanya tengah naik daun. Berbagai kebjakannya memang melahirkan pro kontra. Namun, satu hal yang pasti, nama Dedi menjadi buah bibir masyarakat bahkan hingga di tingkat nasional. Ini sebuah modal yang penting, mengingat mulai muncul narasi yang membandingkan dirinya dengan Jokowi: sosok media darling yang berujung jadi pengusa di republik ini.

PinterPolitik.com

Nama Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, semakin sering menghiasi headline media dan menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Dedi bukan hanya pejabat publik biasa—ia adalah fenomena politik baru.

Gaya komunikasinya yang membumi, keberaniannya dalam mengambil keputusan kontroversial, dan kemampuannya memadukan nilai-nilai tradisional Sunda dengan kebijakan modern membuat banyak pihak menyebutnya sebagai “the next Jokowi.”

Dedi Mulyadi tampil berbeda dari kebanyakan kepala daerah. Ia berani mengambil langkah yang dianggap berisiko secara politik, tetapi justru menimbulkan perbincangan luas dan dukungan dari sebagian masyarakat.

Salah satunya adalah usulan menjadikan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat pemberian bantuan sosial. Lebih kontroversial lagi, ia mendorong laki-laki miskin untuk ikut program vasektomi. Bagi Dedi, beban reproduksi tidak boleh ditanggung perempuan saja, dan pengendalian kelahiran harus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Tentu saja, kebijakan ini mengundang reaksi keras dari kalangan konservatif, terutama MUI, yang menolak vasektomi sebagai tindakan yang melanggar syariat.

Belum reda kontroversi soal vasektomi, Dedi kembali mencuri perhatian dengan kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer untuk dididik kedisiplinan ala TNI dan Polri. Tawuran, kecanduan game, hingga konsumsi minuman keras menjadi alasan pengiriman mereka. Meski niatnya untuk menyelamatkan generasi muda, kebijakan ini dikritik tajam oleh pegiat HAM dan Komnas HAM, yang menilai pelibatan militer terhadap anak-anak bisa membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia.

Dedi pun tidak segan membatalkan acara wisuda dan perpisahan sekolah yang dianggap membebani orang tua. Bahkan, kepala sekolah yang melanggar larangan study tour berbiaya mahal ia copot tanpa ragu. Narasi yang dibangun: pendidikan harus membebaskan, bukan memberatkan.

Sikap tegasnya juga terlihat dalam penghentian dana hibah ke yayasan pendidikan yang dinilai sarat penyelewengan. Ia tak segan melawan kelompok konservatif dan ormas keagamaan demi memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai asas transparansi dan kebermanfaatan.

Bahkan saat menertibkan proyek Hibisc Fantasy di Puncak yang menyalahi izin, Dedi tak gentar, meski proyek itu dikelola BUMD. Ia siap mencabut perda yang memfasilitasi pembangunan di kawasan hijau demi menyelamatkan lingkungan hidup.

Langkah paling berani Dedi sejauh ini adalah pembentukan Satgas Anti-Premanisme. Tindakan ini menimbulkan ketegangan dengan ormas besar seperti GRIB Jaya yang diketuai Hercules. Namun Dedi tak mundur. “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun,” tegasnya.

Fenomena Dedi Mulyadi jelas bukan sekadar pencitraan. Ia memosisikan diri sebagai pelayan publik yang tak takut konflik, berani menghadapi risiko hukum dan politik, serta berdiri di antara dua kutub ekstrem: modernisasi dan tradisionalisme. Inilah yang membuat banyak pihak membandingkannya dengan Jokowi pada masa awal kemunculannya.

Pertanyaannya: akankah Dedi bisa sukses seperti Jokowi?

Populisme KDM

Untuk memahami mengapa sosok seperti Dedi Mulyadi mendapat tempat begitu luas di ruang publik, ada tiga teori politik yang relevan: populisme performatif, model strongman demokratis, dan moral politics.

Pertama, teori populisme performatif dari Benjamin Moffitt dalam bukunya The Global Rise of Populism yang menyatakan bahwa populisme hari ini tidak lagi semata-mata soal ideologi, tetapi tentang gaya komunikasi dan performa. Dedi menampilkan diri sebagai figur yang ‘dekat dengan rakyat’, tidak segan menyapa langsung warganya lewat kanal media sosial, dan melakukan kunjungan dadakan ke sekolah atau rumah warga.

Gaya berpakaiannya, ucapannya yang berbahasa Sunda, hingga gesturnya yang santai namun tegas, semuanya merupakan bagian dari performa populis yang membangun kesan bahwa ia berbeda dari elite politik lainnya.

Kedua, pendekatan strongman demokratis. Menurut scholar seperti Andreas Schedler dan Steven Levitsky, munculnya pemimpin kuat dalam sistem demokrasi adalah respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap elite politik yang korup atau tak responsif.

Dedi hadir sebagai antitesis dari birokrasi lamban. Ia mencopot kepala sekolah yang melanggar kebijakan, menantang ormas preman, dan menghentikan proyek pemerintah sendiri jika terbukti bermasalah. Ini membangun citra strongman yang tetap berada dalam kerangka hukum demokratis, bukan otoritarianisme.

Ketiga, moral politics. Dalam konsep ini, seperti dijelaskan Michael Walzer dalam Interpretation and Social Criticism, politik dilihat sebagai arena pertarungan nilai. Dedi membawa narasi moral dalam setiap kebijakannya.

Misalnya, kebijakan KB tidak hanya soal anggaran, tetapi soal keadilan gender. Larangan perpisahan sekolah bukan hanya efisiensi, tetapi menolak gaya hidup konsumtif. Satgas anti-preman bukan sekadar keamanan, tapi perlindungan hak warga atas rasa aman. Dalam moral politics, pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi, tapi juga memimpin secara etis.

Ketiga pendekatan ini menjelaskan bagaimana Dedi berhasil membangun simpati luas, meskipun kebijakannya seringkali menabrak batas kenyamanan banyak pihak. Ia populis tapi bukan demagog. Ia tegas tapi bukan otoriter. Ia moral tapi bukan menggurui. Perpaduan inilah yang membuatnya menjadi figur politik yang relevan dalam lanskap Indonesia hari ini.

Akankah KDM Seperti Jokowi?

Dedi Mulyadi bukan pemain baru dalam politik. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode dan dikenal lewat kampanye kultural Sunda yang kental. Kini, di Jawa Barat, ia memimpin provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, sebuah basis politik yang sangat strategis untuk melangkah ke panggung nasional.

Pertanyaannya: apakah Dedi bisa seperti Jokowi? Dari kepala daerah, menjadi Gubernur, lalu melesat ke kursi Presiden?

Secara struktural, peluang itu ada. Jawa Barat adalah provinsi kunci dalam peta elektoral nasional. Siapa yang mampu menguasai Jabar, punya peluang besar menang dalam kontestasi nasional. Jika Dedi berhasil mempertahankan elektabilitas, membangun relasi yang kuat dengan elite partai, dan menjaga basis dukungan publik, ia berpotensi menjadi calon presiden masa depan.

Namun, ada tantangan besar yang harus ia hadapi. Pertama, Dedi belum sepenuhnya terlepas dari identitas lokalnya. Berbeda dengan Jokowi yang mampu melebur dari Solo ke Jakarta dan kemudian nasional, Dedi masih sangat identik dengan Jawa Barat dan kultur Sunda. Untuk naik kelas, ia perlu membangun narasi nasional yang mengatasi batas identitas lokal.

Kedua, Dedi belum memiliki kendaraan politik yang kuat. Jokowi berhasil memanfaatkan PDIP sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Dedi sejauh ini masih bergerak di antara kekuatan politik yang cair. Jika ia gagal membangun aliansi strategis atau menjadi bagian dari partai besar, jalannya bisa terhambat.

Ketiga, resistensi terhadap gaya kepemimpinannya bisa meningkat seiring waktu. Kebijakan kontroversial seperti pelibatan militer untuk siswa atau pembentukan Satgas Anti-Preman bisa menjadi bumerang jika tidak ditangani hati-hati. Lawan-lawan politik dapat dengan mudah menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai bukti bahwa Dedi bersifat represif.

Meski begitu, Dedi memiliki modal besar: keberanian untuk melawan arus, kepekaan terhadap problem rakyat, dan kemampuan membangun komunikasi langsung. Ini adalah elemen penting dalam politik elektoral hari ini. Jika Dedi mampu menyempurnakan narasi dan manuver politiknya, bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak Jokowi—menjadi pemimpin yang lahir dari akar, membumi dalam kebijakan, dan melesat ke puncak kekuasaan.

Dalam lanskap politik pasca-Jokowi yang masih mencari arah, Dedi Mulyadi adalah sosok yang patut diperhitungkan. Ia bisa menjadi wajah baru politik Indonesia: populis tanpa basa-basi, tegas tanpa otoriter, dan moral tanpa dogma. Pertanyaan selanjutnya tinggal satu: apakah rakyat Indonesia siap menerima Kang Dedi sebagai Presiden mereka kelak? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Apakah kalian setuju “anak-anak nakal” dikirim ke barak militer? Yuk Vote:

–        Setuju

–        Tidak setuju