PinterPolitik.com

Ketegangan politik luar biasa tengah terjadi di Sri Lanka. Perdana Menteri (PM) Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak oleh para demonstran yang terdiri dari jutaan warga yang muak atas krisis ekonomi yang terjadi di negara itu.

Menurut laporan yang ada, kerusuhan yang terjadi telah menewaskan setidaknya 9 orang dan menyebabkan sebanyak 200 orang luka-luka. Salah satu dari korban tewas pun dikabarkan adalah seorang anggota parlemen bernama Amarakeerthi Athukorala.

Ya, Sri Lanka saat ini sedang dalam keadaan ekonomi terburuk sepanjang sejarahnya. Besarnya hutang luar negeri membuat negara kepulauan ini kesulitan memenuhi kebutuhan makanan dan energi, karena selama ini Sri Lanka selalu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensialnya.

Menanggapi fenomena ini, seluruh media dan banyak pengamat menilai bahwa bencana besar Sri Lanka sesungguhnya terjadi akibat utang pemerintah Rajapaksa pada Tiongkok. Media Times of India, misalnya, mengatakan Sri Lanka telah masuk ke perangkap utang Tiongkok, karena menurut mereka Tiongkok adalah pemberi utang terbesar.

Memang, tidak dipungkiri Tiongkok terlibat dalam pendanaan sejumlah proyek infrastruktur di Sri Lanka. Salah satu yang paling disorot adalah proyek pelabuhan Hambantota yang saat ini telah menjadi proyek gagal.

Para analis ekonom juga menyalahkan ketidakmampuan Rajapaksa dalam mengatur keuangan negaranya. Dengan menerbitkan sejumlah kebijakan kontroversial, Rajapaksa membuat pengeluaran nasional Sri Lanka melebihi pendapatannya. Sementara kuantitas produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak pernah memadai.

Prasangka buruk terhadap utang Tiongkok memang bisa dikatakan mulai menjadi tren di banyak negara. Istilah debt-trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang sangat familiar digunakan banyak orang, termasuk para pengamat ketika berbicara tentang investasi Tiongkok.

Tapi, apakah memang betul penyebab Sri Lanka runtuh adalah murni karena utangnya pada Tiongkok? Benarkah utang Tiongkok memang sekejam itu?

Jatuh Bukan Karena Tiongkok?

Debt-trap diplomacy yang dirumorkan dilakukan Tiongkok melalui beberapa skema investasinya telah menjadi momok menyeramkan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bahkan banyak dari kita yang menyebut Indonesia perlu menyeimbangkan investasi Tiongkok dengan investasi dari Amerika Serikat (AS) agar bisa menyeimbangkan ketergantungan. Jika kita berpandangan demikian, mungkin kita akan menjadikan kasus Sri Lanka sebagai salah satu bukti kekhawatiran.

Namun, benarkah asumsi demikian?

Well, berdasarkan data dari situs Public Finance, yang dikumpulkan oleh Verité Research, sebuah lembaga think tank yang bergerak di bidang ekonomi dan politik, kita akan menemukan suatu hal yang menarik.

Ternyata, per tahun 2020, Tiongkok bukanlah pemberi utang terbesar pada Sri Lanka. Negeri Tirai Bambu hanya berkontribusi sebanyak 10 persen dari total utang luar negeri yang dimiliki Sri Lanka. Sementara itu, utang terbesar Sri Lanka sesungguhnya berasal dari International Sovereign Bonds (ISBs), yakni sebesar 30 persen. ISBs ini berasal dari pasar modal internasional yang didominasi negara-negara Barat.

Tiongkok pun bahkan tidak termasuk peminjam utang tiga terbesar, karena di posisi kedua ditempati oleh gabungan dari pinjaman beberapa institusi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF). Lalu posisi ketiga dari Asian Development Bank (ADB). Keempat adalah Jepang, baru kemudian posisi kelima diisi oleh Tiongkok.

Dilihat dari sejarahnya, Sri Lanka sebenarnya sudah memulai akar permasalahan utang dengan Barat. Menurut data yang diperoleh profesor ekonomi, Prema-Chandra Athukorala dalam artikelnya Sri Lanka and the IMF: Myth and Reality, Sri Lanka telah menjadi langganan pinjaman IMF sejak tahun 1965 dengan memperoleh sebanyak 16 program pinjaman utang.

Karena ini, kita sepertinya perlu mencurigai bahwa mungkin bukan Tiongkok lah yang jadi antagonis utama dalam krisis Sri Lanka. Bisa jadi, itu sesungguhnya merupakan IMF dan Barat.

Kecurigaan terhadap jeratan utang IMF sebagai katalis krisis juga diungkapkan oleh R. Ramakumar dalam tulisannya What’s Happening in Sri Lanka and How Did the Economic Crisis Start?. Ramakumar mengungkapkan bahwa masing-masing pinjaman yang diberikan IMF datang dengan persyaratan bahwa Sri Lanka harus mengurangi defisit anggaran mereka.

Selain itu, Sri Lanka juga perlu melakukan pemotongan subsidi pemerintah untuk makanan bagi rakyat Sri Lanka, dan juga melakukan depresiasi mata uang. Kondisi-kondisi ini, menurut Ramakumar, telah membuat Sri Lanka sangat kesulitan dalam mendirikan kemandirian finansialnya.

Oleh karena itu, bisa diinterpretasikan bahwa kehancuran ekonomi Sri Lanka sesungguhnya bukan disebabkan oleh debt-trap diplomacy Tiongkok, melainkan muncul dari permasalahan pinjaman berlebihan pada IMF dan negara-negara Barat.

Pendapat tentang adanya antagonisme terhadap utang Tiongkok disampaikan pula oleh pengamat internasional dari Murdoch University, Shahar Hameiri dalam tulisannya Debunking the Myth of China’s “Debt-Trap Diplomacy”. Hameiri menilai bahwa gembar-gembor tentang kekejaman utang Tiongkok adalah sebuah mitos besar.

Hameiri mencontohkannya dengan kasus pelabuhan Hambantota. Proyek ini secara umum diakui sebagai akal-akalan Tiongkok untuk menjebak Sri Lanka dalam utang, lalu memanfaatkan keputusasaan Sri Lanka sebagai cara Tiongkok bisa membangun hegemoninya dan menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pangkalan angkatan laut yang dikomandoi Presiden Xi Jinping.

Padahal kenyataannya tidak demikian. Hambantota adalah proyek yang diinisiasi oleh Rajapaksa, lalu ketika kekurangan dana, Rajapaksa beralih ke Tiongkok dan mendapatkan pinjaman sebesar lebih dari US$1 miliar.

Dan sama seperti Ramakumar, Hameiri juga menyalahkan utang Sri Lanka yang berlebihan pada IMF dan Barat sebagai penyebab sesungguhnya dari krisis ekonomi.

Selain itu, krisis Sri Lanka juga sebenarnya mengajarkan kita tentang sebuah fenomena politik menarik, yakni banalisasi kejahatan utang internasional Tiongkok, atau pewajaran tentang dugaan kejahatan skema utang Tiongkok sebagai penyebab krisis ekonomi.

Tanpa melakukan banyak penyelidikan yang mendalam, banyak pengamat dan media langsung memiliki satu suara dalam menvonis Tiongkok sebagai pihak yang jahat. Meski memang skema investasi Tiongkok memiliki kekurangannya sendiri, banyak orang mengabaikan faktor-faktor lain yang sesungguhnya berkontribusi lebih besar dalam runtuhnya perekonomian Sri Lanka.

Well, kalau kita ingat-ingat, tidak heran sebenarnya antagonisasi utang Tiongkok bisa cepat diamini banyak negara, karena narasi debt-trap diplomacy sesungguhnya juga dipopulerkan oleh AS ketika masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Lantas, mengapa kira-kira narasi horor tentang utang internasional Tiongkok perlu digemborkan?

Lagi-Lagi Propaganda Barat?

Sebagai negara adidaya, AS memiliki kekuatan dalam menjadikan apa yang dikatakannya sebagai agenda politik yang perlu diikuti oleh banyak negara. Bisa dikatakan, AS mampu menciptakan realitas politik internasional sesuai kehendaknya sendiri.

Tidak terkecuali dalam persoalan penggembar-gemboran bahaya utang Tiongkok. David Dodwell, seorang pengamat ekonomi internasional, dalam artikelnya The Myth of China’s ‘Debt-Trap’ Diplomacy Must be Put to Bed Once and For All, menilai narasi jebakan utang Tiongkok adalah sebuah propaganda besar yang sedang dimainkan AS.

Mulai dari era Trump, AS selalu mengatakan utang Tiongkok yang dijalankan melalui skema seperti Belt and Road Initiative (BRI) adalah sebuah rencana besar dalam menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai negara hegemon yang akan menghancurkan sistem perekonomian dunia.

Padahal, BRI sendiri sesungguhnya diciptakan Tiongkok untuk mengatasi permasalahan ekonomi domestik. BRI dilakukan untuk mengeksternalisasi utang besar yang dimiliki Tiongkok dan masalah kelebihan kapasitas industri dalam negeri dengan merangsang permintaan eksternal untuk barang, jasa, dan modal.

Oleh karena itu, proyek yang disetujui dalam BRI mengikuti logika ekonomi, bukan geopolitik. Dengan demikian, narasi yang mengatakan bahwa BRI adalah cara Tiongkok untuk menjadi hegemon adalah narasi yang kurang tepat.

Pemberitaan yang mengatakan bahwa utang Tiongkok begitu menyeramkan dapat kita artikan sebagai skenario drama yang dimainkan AS dalam memosisikan dirinya sebagai protagonis, sementara Tiongkok menjadi antagonis. Dengan menyebarkan kekhawatiran jebakan utang, AS bisa membuat banyak negara merasa tidak percaya dengan perjanjian ekonomi yang akan dilakukannya dengan Tiongkok.

Lalu, mengapa hal ini dilakukan AS?

Well, kita bisa menginterpretasikannya dengan menggunakan power transition theory yang digagas A. F. K Organski. Teori ini menekankan bahwa munculnya suatu kekuatan baru di sistem internasional akan menjadi tantangan bagi kestabilan sistem yang sebelumnya dibuat oleh satu negara hegemon.

Untuk menjaga agar kekuatannya tidak terkikis, maka negara hegemon tersebut perlu berupaya agar peningkatan kekuatan kompetitornya bisa dikontrol. Di era modern ini, salah satunya adalah dengan menggunakan kekuatan propaganda.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa persoalan tentang jebakan utang internasional ini semua sesungguhnya adalah peperangan narasi antara Barat dan Tiongkok.

Akhir kata, kita perlu mulai sadar bahwa meski utang Tiongkok memang memiliki risikonya sendiri, narasi tentang kekejamannya adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Segala bentuk utang pasti memiliki kerugiannya. Dan khusus dalam kasus Sri Lanka, utang yang paling berbahaya berasal dari ketergantungannya pada IMF dan sistem keuangan Barat. (D74)

PinterPolitik.com

Hubungan yang terjalin antara Beijing dengan beberapa provinsi di Indonesia memang bukanlah hal yang baru. Seperti yang diketahui, Tiongkok telah memupuk hubungan seperti itu selama beberapa tahun, terutama sejak Belt and Road Initiative (BRI) mulai diterapkan di Indonesia.

Hubungan ini diketahui semakin intens dan bentuk kerja samanya pun makin beragam. Saat ini terdapat beberapa mega proyek Beijing yang sedang dilakukan dengan bekerja sama langsung dengan beberapa provinsi di Indonesia.

Di antaranya adalah proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khsusus (KEK) di Bintan Kepulauan Riau dan Bitung Sulawesi Utara, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Bengkulu, pembangunan jalan tol lintas sumatera di Sumatera Utara hingga kerja sama pengembangan pariwisata di Bali dan NTB.

Baca Juga: Jokowi, Tiongkok, dan Bayangan Nazi

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa Tiongkok dalam hubungannya dengan Indonesia tidak hanya terlibat dengan pemerintah pusat di Jakarta, melainkan juga dengan pemerintah daerah.

Artikel yang diterbitkan The Diplomat yang berjudul China’s Growing Ties With Indonesian Provinces memaparkan bahwa mendekatkan diri dengan provinsi-provinsi di Indonesia merupakan bagian dari tujuan diplomasi Tiongkok.

Lebih lanjut, dalam artikel ini juga menyebut bahwa diplomasi ini bertujuan untuk melancarkan implementasi BRI di Indonesia.

BRI, Jebakan?

Sejak Presiden Tiongkok Xi Jinping memperkenalkan Belt and Road Initiative  pada tahun 2013, muncul banyak spekulasi mengenai motif sebenarnya Tiongkok untuk memperkenalkan inisiatif tersebut.

Henrik Hallgren dalam Security and Economy on the Belt and Road: Three Country Case Studies memaparkan bahwa para ahli percaya ada motif lain dari proyek BRI yang dilakukan Beijing terhadap beberapa negara, seperti motif politik, geo-ekonomi dan keamanan.

Bahkan melihat perkembangannya di beberapa negara Asia, dalam artikel tersebut mengungkapkan  beberapa pengamat curiga bahwa BRI akan menjadi bentuk lain dari kekuatan neo-kolonial dan versi modern kolonialisme.

Terkait tudingan neo-kolonialisme, pada tahun 2018 Perdana Menteri (PM) Malaysia saat itu Mahathir Mohamad membatalkan proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok di beberapa negara bagian Malaysia. Di saat yang sama, Ia juga memperingatkan akan versi baru dari neo-kolonialisme.

Survei Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) pada Januari lalu juga menunjukkan kekhawatiran terhadap makin besarnya pengaruh Tiongkok dan program BRI. Survei yang melibatkan 1.008 responden dari sepuluh negara Asia Tenggara ini menunjukkan mayoritas responden juga khawatir terhadap ambisi geostrategis Tiongkok.

Sebanyak 70 persen responden menilai pemerintah di negaranya harus berhati-hati dalam negosiasi proyek-proyek infrastruktur BRI. Responden dari Malaysia, Filipina, dan Thailand, sebagaimana dikutip Reuters, menilai hal ini penting agar pemerintah tidak terjerat utang.

Temuan ini diperkuat oleh hasil riset yang dilakukan lembaga riset asal Amerika Serikat (AS), C4ADS yang menyimpulkan proyek-proyek BRI Tiongkok hampir di semua negara, tidak didorong oleh kesepakatan ekonomi saling menguntungkan bagi rakyat di negara penerima proyek seperti diklaim oleh Beijing.

Beberapa negara Barat pun menuduh BRI sebagai upaya neo-kolonial karena praktik diplomasi jebakan utang (debt-trap diplomacy) yang digunakan Tiongkok untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Baca Juga: Diplomasi Vaksin AS-Tiongkok, Sebuah Mitos?

Salah satu negara yang dinilai sudah mengalami jebakan tersebut adalah Sri Lanka. Mereka harus merelakan pengelolaan pelabuhan selama 99 tahun kepada Tiongkok sebagai kompensasi pelunasan utang.

Pelabuhan Hambantota, yang terletak di jalur sibuk Samudera India tersebut secara tidak langsung akan dikontrol langsung oleh pemerintah dan beberapa perusahaan asal Tiongkok.

Namun, istilah “debt-trap” sendiri masih menjadi perdebatan. Guru Besar East China Normal University (ECNU), Jean-Marc F. Blanchard, dalam artikelnya di The Diplomat yang berjudul Revisiting the Resurrected Debate About Chinese Neocolonialism membantah tudingan ini.

Menurutnya, dalam kasus Sri Lanka, misalnya, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah “trap” karena telah ada MoU sejak awal. Terkait hal ini apa yang terjadi di Sri Lanka dan di beberapa negara adalah mereka lebih terperangkap ke dalam “jebakan diplomasi” yang dimainkan Tiongkok dalam proses negosiasi.

Lalu, bagaimana Indonesia memaknai hal ini? Apakah ini merupakan ancaman geostrategis atau justru merupakan sebuah peluang?

Ancaman Lokal?

Manuver diplomasi Tiongkok yang secara masif melakukan pendekatan kerja sama secara langsung dengan pemerintahan daerah di Indonesia tak lepas dari sorotan.

Hongyi Lai, peneliti isu Tiongkok dan Asia Tenggara dari School of Politics and International Relations, University of Nottingham memaparkan bahwa mendekati provinsi-provinsi Indonesia adalah tujuan utama diplomasi Tiongkok karena dianggap penting untuk implementasi Belt and Road Initiative.

Menurutnya dengan manuver ini Tiongkok ingin membangun hubungan budaya dengan mendorong upaya “people to people” dan pertukaran budaya di tingkat lokal.

Indonesia merupakan komponen fundamental dari proyek tersebut yang berperan sebagai penghubung utama di Jalur Sutra maritim Tiongkok dan merupakan komponen kedua dari BRI.

Akan tetapi berbagai eksistensi Tiongkok di Indonesia mulai sudah banyak dikritik oleh beberapa pihak.

Ekonom senior Rizal Ramli (RR) memandang Indonesia sudah begitu tergantung bahkan terpengaruh dengan Tiongkok. Ketergantungan tersebut juga terlihat di tengah pandemi Covid-19, di mana investasi Tiongkok meningkat sebesar 9 persen.

Terkait dengan manuver terbaru Tiongkok dengan melakukan kerja sama langsung dengan beberapa daerah,  RR mengingatkan agar dalam bernegosiasi dengan Tiongkok, Indonesia harus berhati-hati agar mampu dikuasai oleh Tiongkok sepenuhnya dalam kelas domestik.

Memang, kehadiran Tiongkok di daerah diprediksi akan memperdalam sentimen masyarakat terhadap Tiongkok.

Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) memaparkan salah satu isu paling krusial yang menyebabkan tumbuhnya sentimen masyarakat daerah terhadap kehadiran Tiongkok adalah soal tenaga kerja.

Baca Juga: Di Balik Polemik 500 TKA Tiongkok

Berdasarkan laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), kedatangan TKA Tiongkok di lokasi proyek BRI menimbulkan ketegangan dengan penduduk lokal. Beberapa pejabat daerah bahkan meminta pemerintah pusat untuk membatasi pekerja asing yang masuk karena banyak tenaga kerja lokal di daerah yang merasa kehilangan pekerjaan.

Sentimen terkait isu ini semakin melebar bahkan berbanding lurus dengan peningkatan keterlibatan Tiongkok yang disertai dengan peningkatan kedatangan TKA dalam proyek di daerah.

Terbaru, di beberapa wilayah seperti Konawe dan Kendari, aksi massa secara besar-besaran tidak bisa dihindarkan bahkan berujung dengan bentrok dengan aparat keamanan dan para TKA langsung.

Massa yang merupakan warga daerah menolak kedatangan TKA Tiongkok yang dianggap sebagai “ancaman” bagi mereka dalam hal ekonomi dan budaya.

Lalu, apa solusinya?

Perkuat Negosiasi

Belajar dari pemaparan-pemaparan di atas, jelas kita harus waspada dengan manuver Tiongkok ini.

Akan tetapi, di satu sisi melihat pentingnya posisi Indonesia dalam proyek BRI  juga bisa dilihat sebagai peluang yang baik untuk mengembangkan konektivitas dan infrastruktur, serta memperkuat posisi di pasar global.

Tulisan Muhammad Zulfikar Rakhmat yang berjudul Indonesia to allow 500 Chinese workers to enter the country amid Covid-19 pandemic: Why it is a bad move memaparkan bahwa Indonesia harus lebih tegas dalam melakukan kesepakatan negosiasi dengan Tiongkok.

Jika perjanjian menimbulkan banyak kerugian untuk pemerintah, Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang bisa melakukan perjanjian ulang dengan Tiongkok. Hal ini dilakukan oleh Malaysia untuk menghindari penalti dari Tiongkok sebesar US$ 5 miliar dari biaya penghentian proyek.

Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam menetapkan ketentuan untuk kerja sama bilateral dengan Tiongkok. Jika Tiongkok tidak bersedia memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah harus berani memberikan ultimatum untuk tidak melanjutkan proyek.

Pemerintah pusat dalam kasus ini harus tetap mengawasi bahkan mengambil peran lebih dari tiap perjanjian antara Beijing dan Jakarta.

Dalam kasus “debt-trap”, misalnya, hal ini bisa dihindari sejak awal jika kita mempunyai posisi yang tegas dan kemampuan diplomasi yang baik pada saat penandatanganan MoU.

Dengan melihat pola dari berbagai kasus sebelumnya, beberapa pengamat menilai bahwa Beijing sangat lihai dalam membaca situasi dari negara atau pihak ketiga.

Kelemahan dalam hal diplomasi saat melakukan perjanjian itu akan menjadi senjata utama bagi Tiongkok dalam menjebak calon negara tersebut ke dalam “debt-trap”.

Dalam kasus ini, Tiongkok disinyalir merencanakan perjanjian langsung dengan beberapa pemerintah daerah di Indonesia karena menganggap mereka tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam membaca perjanjian ini.

Baca Juga: TKA Tiongkok, Trump Perlu Ditiru?

Indikasi ini menguat karena temuan dari CSIS mengungkap salah satu isu besar dalam implentasi proyek BRI di daerah adalah kurangnya kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek besar, termasuk proyek infrastruktur.

Bahkan masih ada keraguan tentang kemampuan mereka untuk memahami kontrak dari perusahaan besar nasional atau internasional.

Temuan ini mungkin bisa melegitimasi dugaan Jean-Marc F. Blanchard bahwa Tiongkok menggunakan kelemahan SDM negara atau daerah penerima proyek untuk menekan dan menjebak penerima dana tersebut ke dalam “debt-trap”.

Dari sini kita melihat proyek BRI ini bisa diibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi bisa membawa keuntungan ekonomi bagi negara, namun disisi lain bisa dilihat sebagai ancaman dari sisi geopolitik dan ekonomi.

Pada kesimpulannya, Indonesia perlu lebih hati-hati dalam menghadapi manuver terbaru Tiongkok ini, penguatan dalam proses diplomasi dan negosiasi proyek bisa menjadi kunci untuk meminimalisir hal terburuk terjadi. (A72)