Dalam debat calon presiden (capres) terakhir yang diadakan pada Minggu 4 februari lalu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pernyataan penutup meminta maaf pada dua pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini kiranya adalah maksud dari cara Prabowo merangkul semua lawan politiknya. Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com 

Debat kandidat presiden selalu menjadi ajang yang sarat dengan ketegangan dan persaingan. Para calon presiden harus menunjukkan kepemimpinan, kecerdasan, dan kemampuan untuk menangani konflik dengan bijaksana. 

Setiap kandidat memiliki agenda dan strategi sendiri untuk memenangkan simpati pemilih. Salah satu aspek penting dalam debat politik kiranya adalah kemampuan untuk meminta maaf ketika diperlukan.  

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi sampel konkret itu dengan meminta maaf kepada capres lainnya saat memberikan pernyataan penutup debat terakhir capres 2024 Minggu 4 Februari lalu. 

Prabowo menyatakan saat kampanye terkadang terucap kata-kata yang keras karena terbawa semangat untuk memajukan bangsa. 

Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk meminta maaf kepada kandidat lain, dan juga KPU, jika ada ucapan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah Pemilihan Umum (Pemilu). 

Prabowo juga menambahkan jika dia tetap menganggap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah saudara. 

Karena gestur dan pernyataan yang dilakukan Prabowo itu, banyak kalangan yang kemudian menilai jika itu adalah bukti sifat seorang negarawan yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan. 

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Prabowo yang menyebut hal terpenting adalah harus rukun dengan semua kalangan, terutama kerukunan dengan pemimpin Indonesia. 

Gestur permintaan maaf Prabowo juga dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab di hadapan pemilih. 

Lantas, adakah makna lain yang bisa dilihat dari permintaan maaf Prabowo dalam pernyataan penutupnya di debat terakhir capres? 

Demi Merangkul Semua? 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyak yang beropini jika apa yang dilakukan Prabowo adalah salah satu contoh sifat seorang negarawan. 

Namun, dalam literatur ilmu politik, konteks “minta maaf” yang dilakukan oleh politisi sejatinya sudah menjadi suatu kajian yang menarik. 

Patricia O’Brien dalam karyanya yang berjudul The Politics of Apology in the Pacific menjelaskan pentingnya “politik minta maaf” dalam konteks hubungan antar negara. Dia juga menambahkan permintaan maaf secara formal dapat memperbaiki hubungan antarnegara. 

Dalam tulisannya tersebut, O’Brien mencontohkan permintaan maaf mantan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Helen Clark kepada Samoa pada 2012 lalu. 

Permintaan maaf itu kemudian disambut hangat masyarakat Samoa dengan digelarnya ritual pengampunan dan pertukaran hadiah, yakni toga, yang kemudian menjadi simbol perbaikan hubungan kedua negara. 

Apa yang dijelaskan O’Brien sebenarnya bukan hanya bisa berlaku pada hubungan antarnegara, melainkan juga pada lingkup domestik, baik antara masyarakat dan politisi, maupun politisi dengan politisi. 

Melalui penjelasan O’Brien tersebut, bisa di lihat bahwa tujuan Prabowo mengucapkan permintaan maaf dalam pernyataan penutupnya di debat kiranya adalah memperbaiki hubungan yang sempat retak dengan kandidat lain karena kontestasi Pilpres 2024. 

Selain itu, Prabowo kiranya juga ingin mencerminkan janji yang dia ucapkan untuk merangkul siapapun dan menjadi pemimpin seluruh masyarakat.  

Hal ini kiranya telah menjadi sebuah filosofi dalam hidup Prabowo, itu tercermin dari buku yang ditulisnya sendiri berjudul Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. 

Dalam buku itu Prabowo mengutip filosofi seorang Samurai dan Daimyo Jepang (penguasa feodal) Toyotomi Hideyoshi pada akhir periode Sengoku yang dianggap sebagai “Pemersatu Besar” kedua Jepang. 

Saat itu, Hideyoshi di ambang pertempuran dengan pasukan musuh dengan kekuatan yang setara, yakni Tokugawa Ieyasu. 

Namun, menyadari konsekuensi pertempuran yang akan menimbulkan kerugian baik materil ataupun imateriil, Hideyoshi membujuk Ieyasu dengan mengatakan “untuk apa kita berperang? Marilah kita bergabung, bersatu untuk sama-sama berbakti kepada Jepang.” 

Maka, tak heran kiranya jika Prabowo lebih memilih untuk meminta maaf dan merangkul semua kalangan. 

Seperti diketahui sebelumnya, sebenarnya hubungan Prabowo dengan Anies maupun Ganjar sebelum Pilpres 2024 bisa dikatakan cukup baik. 

Prabowo adalah salah satu sosok yang mencalonkan dan mendukung Anies untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu. 

Sementara itu, Ganjar juga adalah salah satu kader PDIP yang mengkampanyekan Prabowo dalam Pilpres 2009 lalu, saat berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. 

Gestur permintaan maaf di sini bisa menjadi indikator bagaimana Prabowo mengelola konflik dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang inklusif. 

Saher Khan dalam karyanya yang berjudul How to Navigate a Political Apology menjelaskan terdapat berbagai macam bentuk strategi dalam meminta maaf. 

Pertama, menyampaikan maaf secara formal. Politisi perlu melakukan konferensi pers agar permintaan maafnya dilihat secara umum. 

Kedua, politisi perlu menunjukkan bahwa dirinya malu telah melakukan kesalahan. Gestur tersebut dapat menciptakan kesan positif di hadapan publik. Ketiga, politisi perlu melakukan perubahan tindakan. 

Khan menambahkan jika permintaan maaf yang “sempurna” bagi para politisi adalah menggabungkan ketiga cara itu. Untuk mendapatkan sentimen positif sebesar mungkin, politisi perlu meminta maaf secara formal, menunjukkan rasa malu, dan memperbaiki perilakunya. 

Jika melihat konteks permintaan maaf Prabowo, ketiga cara tersebut tampaknya sudah dilakukan oleh mantan Danjen Kopassus itu. 

Prabowo sudah meminta maaf secara langsung dihadapan publik saat debat kepada kedua capres lainnya, kemudian dia juga telah dirinya telah menunjukkan jika dirinya malu karena telah melakukan kesalahan selama masa kampanye. 

Terakhir, Ketum Partai Gerindra itu juga telah menunjukkan perbaikan perilakunya saat debat terakhir dengan tampil tidak terlalu emosional saat debat. Hal ini jelas berbeda dengan dua debat capres sebelumnya. 

Atas dasar itu, tak berlebihan kiranya jika timbul optimisme dari Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko terkait kemungkinan meningkatnya elektabilitas pasca permintaan maaf Prabowo.  

Optimisme Budiman itu tampaknya bukan sesuatu yang susah terwujud, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi sopan santun. Hal itu pun akan tercermin dalam preferensi mereka saat memilih pemimpin. 

Lalu, apa yang bisa dimaknai selain “politik minta maaf” Prabowo dalam pernyataan penutup di debat terkahir kemarin? 

Kerendahan Hati Prabowo? 

Berbagai penafsiran bermunculan setelah permintaan maaf Prabowo dalam debat kemarin. Tapi, penafsiran yang kiranya masuk akal adalah hal itu bentuk kerendahan hati Prabowo sebagai seorang negarawan. 

Penafsiran itu agaknya menimbulkan persepsi Prabowo yang menyajikan political humility atau kerendahan hati politik. Istilah itu diadopsi dari konsep intellectual humility atau kerendahan hati intelektual dalam psikologi. 

Istilah intellectual humility pun dijelaskan oleh Javier Zarracina dalam tulisannya yang berjudul Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong. 

Javier menjelaskan bahwa intellectual humility membuat manusia berpikiran terbuka dan dapat mengenali kelemahannya sendiri. Dengan hal itu menurut Javier manusia akan lebih bisa mendengarkan pandangan yang berlawanan.  

Berkaca dari itu, political humility dapat dikatakan sebagai kerendahan hati seorang politisi untuk mengenali kelemahannya dan kemudian dapat menerima secara rasional serta terbuka terhadap benturan eksternal apapun yang terjadi. 

Dengan apa yang disampaikannya dalam debat terakhir capres kemarin, Prabowo kiranya sedang menampilkan kerendahan hati politik. 

Gestur tersebut bukan hanya menyangkut image pribadi Prabowo, tetapi juga memengaruhi persepsi publik tentang kualitas kepemimpinan dan integritas moral yang dia miliki. 

Dengan demikian, gestur permintaan maaf dalam debat Prabowo bukanlah sekadar tindakan “kosmetik”, tetapi mencerminkan esensi dari nilai kepemimpinan yang dijunjung tinggi dalam politik yang demokratis. (S83) 

Ya iya dong, masa iya catcalling dibiarin?! 

Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menyinggung istilah “catcalling” pada debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2) kemarin. “Harus ditindak tegas,” tegas Anies.

Kalian setuju nggak? Siapa nih yang nggak setuju? 

Who is the GOAT di debat kemarin?! 

Hasil polling story Instagram sudah keluar, guys. Hasil ini didapatkan terakhir pada Senin, 5 Februari 2023, pukul 15.00 WIB, dengan total votes sebanyak 27.931 votes. 

Hmm, setuju nggak tuh dengan hasilnya? 

Penting nih 

Dalam debat capres terakhir semalam, Prabowo Subianto mendapatkan pertanyaan seputar inklusi disabilitas, konsesi, dan data terkait. Setelahnya, Anies dan Ganjar turut menanggapi dengan solusi dan pengalamannya masing-masing.

Menurut kalian, siapa yang paling pro disabilitas? Berikan pendapatmu yaa! 

#debatcapres #disabilitas #anies #prabowo #ganjar #pilpres2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Harus tingkatkan kewaspadaan nih 

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai lemah saat beradu argumentasi saat debat capres kemarin. Atas dasar itu, Prabowo tampaknya harus segera memperbaiki kekurangan itu agar tidak kembali terulang pada debat kelima nantinya.

Namun, kelemahan Prabowo ini dinilai juga didasari oleh latar belakang militernya. Dalam dunia militer tak biasa adanya perdebatan, sementara perintah dan kepatuhan adalah hal yang utama.

Bagaimana menurut kalian tentang kelemahan adu argumen Pak Prabowo? Berikan pendapatmu yaa 

#prabowo #capres2024 #debatcapres2024 #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Dalam debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hari Minggu (7/1), ketiga calon presiden (capres) tidak menyinggung tentang rivalitas yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, terutama terkait dengan perdagangan senjata.

Padahal, isu itu kiranya sangat strategis untuk dibahas dalam debat capres yang nantinya akan memberikan gambaran tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia jika terpilih menjadi presiden.

Pasalnya, baru-baru ini tensi rivalitas kedua negara kembali meningkat terkait dengan perdagangan alutsista. Penyebabnya adalah, Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada lima produsen senjata asal AS karena menjual senjata kepada Taiwan.

Penjatuhan sanksi ini membuat kondisi makin panas, karena Beijing mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.

Sementara itu, Washington memprotes sanksi itu dengan menyatakan negaranya diwajibkan oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

AS dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan utama dalam arena geopolitik, secara rutin bersaing dalam penjualan senjata ke berbagai negara di dunia.

Negeri Paman Sam telah lama menjadi pemimpin dalam industri senjata global, dengan penjualan senjata yang luas dan teknologi yang canggih  dengan proporsi pangsa pasar 40% secara global.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga meningkatkan eksportasi senjata mereka, menawarkan opsi yang lebih murah dan, dalam beberapa kasus, teknologi yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir ditambah dengan kampanye modernisasi militer yang berkelanjutan telah memungkinkan Tiongkok muncul sebagai pemain utama dalam perdagangan senjata global.

Sebelumnya, Beijing impor senjata konvensional mereka beberapa kali lebih banyak daripada yang dijual ke luar negeri. Namun, selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berubah menjadi eksportir senjata.

Dari tahun 2010 hingga 2020, Tiongkok mengekspor hampir 16,6 miliar senjata konvensional senilai TIV (trend-indicator values) ke seluruh dunia.

Sekitar 77,3 persen jatuh ke Asia, 19,1 persen lagi mengalir ke Afrika, dan 3,6 persen sisanya mengalir ke belahan dunia lain.

Lantas, berdasarkan data diatas, mengapa perdagangan senjata menjadi sesuatu yang penting dibahas dalam debat?

Dibutuhkan Kebijaksanaan?

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geopolitik yang penting di kawasan Asia Tenggara.

Dalam menghadapi rivalitas AS-Tiongkok dalam perdagangan senjata, Indonesia berada dalam situasi yang rumit. Indonesia kiranya terus berusaha mempertahankan keseimbangan antara kemitraan ekonomi dan politik dengan AS dan Tiongkok.

John J. Mearsheimer dalam bukunya The Tragedy of Great Power Politics, situasi anarki dalam politik internasional membuat negara-negara berfokus menguatkan diri agar tidak merasa terancam.

Semakin insecure negara-negara tersebut, maka semakin banyak senjata dan kekuatan militer yang dibutuhkan. Solusinya pun adalah dengan menciptakan atau membeli senjata.

Meskipun Indonesia cenderung untuk memperoleh senjata dari berbagai sumber, peningkatan tekanan dari AS maupun Tiongkok bisa memaksa mereka untuk membuat komitmen yang lebih tegas terhadap salah satu pihak.

Indonesia kiranya harus mempertimbangkan arah kebijakan politik luar negeri agar tidak terseret ke dalam salah satu kubu, baik AS ataupun Tiongkok dan tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Brian Healy dan Arthur Stein dalam publikasinya yang berjudul The Balance of Power in International History: Theory and Reality memperkenalkan konsep triadic balance.

Konsep ini menjelaskan bahwa dalam sebuah dilema antara memilih dua kubu negara besar, suatu negara berkembang yang umumnya menjadi korban pertikaian.

Sehingga, negara berkembang itu membutuhkan adanya alternatif ketiga sebagai jalan keluar yang bisa menempatkan mereka sebagai negara yang netral dan turut memproyeksikan keseimbangan kekuatan (balance of power).

Di tengah rivalitas AS-Tiongkok dalam perdagangan senjata, Indonesia kiranya harus mempertimbangkan langkah-langkah bijaksana dalam strategi politik luar negerinya.

Perluasan kerja sama dalam bidang pertahanan dengan berbagai negara, kebijakan netralitas yang diperkuat, dan peningkatan kapasitas pertahanan domestik mungkin menjadi strategi yang diperlukan untuk menjaga kemerdekaan politik Indonesia dari tekanan eksternal.

Atas dasar itu, tampaknya sudah semestinya dalam debat capres kemarin para calon membahas persaingan dua kubu negara kuat, yakni AS dan Tiongkok agar para pemilih memiliki gambaran tentang arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Mengapa demikian?

Senjata Bagian Diplomasi

Dengan eskalasi keamanan internasional yang meningkat belakangan ini terutama di kawasan Asia-Pasifik tampaknya membuat Indonesia membutuhkan peremajaan sistem persenjataan.

Namun, demi memenuhi hal itu dibutuhkan hubungan dengan negara lain yang juga merupakan negara produsen senjata. Terbaru, Indonesia membeli 42 jet tempur Rafale dari Perancis untuk memenuhi kebutuhan alutsista.

Andrew J Pierre dalam tulisannya yang berjudul Arms Sales: A New Diplomacy, mengatakan bahwa perdagangan senjata telah menjadi instrumen yang sangat prominen dalam konteks diplomasi.

Hal ini terjadi lantaran instrumen-instrumen konvensional seperti aliansi formal, penempatan pasukan di luar negeri, dan ancaman-ancaman intervensi langsung sudah tak terlalu efektif.

Diplomasi senjata merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan internasional di mana negara-negara menjalin kesepakatan terkait penjualan, pengadaan, dan penggunaan senjata di tingkat global.

Peran diplomasi senjata tidak hanya mencakup aspek perdagangan, tetapi juga memperhitungkan keamanan nasional, stabilitas regional, serta pengaruh politik dan ekonomi.

Penjualan senjata sering kali digunakan untuk memperkuat kemitraan strategis, memperoleh pengaruh politik, dan mempertahankan stabilitas regional.

Dengan disepakatinya pembelian jet tempur Rafale tampaknya buah dari keberhasilan Indonesia menghadirkan kepercayaan dari Perancis selaku negara produsen jet tempur Rafale untuk menjadi “partner strategis” bagi Indonesia.

Hal itu juga terlihat dari nominal kesepakatan antara Indonesia dan Perancis yang secara anggaran kiranya menguntungkan Indonesia.

Indonesia berhasil mendapatkan 42 unit jet tempur dengan harga Rp125,7 triliun, sedangkan India pada tahun 2016 lalu membeli 36 jet tempur Rafale dengan harga Rp136,6 triliun.

Rivalitas perdagangan senjata antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya memiliki implikasi langsung bagi kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi strategi politik luar negeri negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Indonesia, dengan kedudukan strategisnya, dihadapkan pada tekanan untuk memilih di antara kedua kekuatan besar tersebut.

Namun, dengan mengedepankan diplomasi yang cermat, kerjasama multilateral yang kuat, dan kebijakan pertahanan yang bijaksana, Indonesia dapat menjaga independensinya dan kepentingan nasionalnya di tengah rivalitas global yang sedang berlangsung.

Seperti pembelian jet tempur Rafale yang tampaknya bertujuan untuk menjaga kedudukan strategisnya dicantara rivalitas AS dan Tiongkok.

Namun, sayangnya hal-hal seperti yang diungkapkan diatas luput dari pembahasan debat ketiga Pilpres 2024 yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. (S83)

 Ternyata, ini hasil polling-nya, guys! 

Dalam polling “Siapa paling unggul di debat capres kedua semalam?” yang diambil pada Senin, 8 Januari 2024, pada pukul 12.18 sampai dengan Selasa, 9 Januari 2024, pada pukul 10.50, Prabowo Subianto mendapatkan votes sebanyak 3.456 (sebesar 46 persen dari total votes).

Sementara, Anies Baswedan mendapatkan votes sebanyak 2.245 (sebesar 30 persen dari total votes). Di akhir, terdapat Ganjar Pranowo yang mendapatkan votes sebanyak 1.767 votes (sebesar 24 persen dari total votes).

Hmm, gimana menurut kalian? Sudah sesuaikah hasil voting di story Instagram ini? 

PinterPolitik.com

Jika debat capres-cawapres 2024 memengaruhi pilihan politik karena tampak memukau dengan retorikanya, hal itu kiranya akan berbahaya.

Ya, debat terakhir capres yang berlangsung pada tanggal 7 Januari kemarin lusa memantik diskursus mengenai “debat” itu sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan turut angkat bicara dengan menyebut ajang tersebut kurang nilai edukasi, minim substansi, dan justru menjadi ajang menyerang personal.

Seperti yang diketahui, sejumlah serangan di antara satu capres ke capres lainnya menjadi pembahasan menarik pasca debat. Anies Baswedan jamak disorot karena sejak awal sesi melakukan “serangan” kepada Prabowo Subianto.

Ganjar Pranowo pun demikian. Salah satu subjek, yakni aspek pertahanan dan korelasinya dengan Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan petahana menjadi sasaran serang Anies dan Ganjar.

Namun, serangan yang dinilai Presiden Jokowi memiliki irisan ke ranah personal dan memantik reaksi tertentu dalam debat, kiranya justru diharapkan oleh pihak penantang, dalam hal ini Anies maupun Ganjar.

Itu dikarenakan, Anies dan Ganjar tampak memahami betul pancingan dan retorika mereka dalam debat akan bermuara pada reaksi Prabowo, yang kerap dinilai “emosional”.

Kendati lumrah saja dalam sebuah forum berformat debat, hal itu kiranya memang tak memiliki dampak substansial dalam menilai kompetensi kepemimpinan negara secara makro maupun mikro. Mengapa demikian?

Hanya Asal Menang Debat?

Impresi untuk tampil dominan di hadapan pemilih, tampak menjadi satu-satunya yang ingin dicapai dari debat capres 2024. Hal ini, tentu dapat menjadi fatamorgana di mana mengaburkan kapasitas kandidat yang tak memiliki pedagogi mumpuni, dengan mereka yang jago beretorika.

Terdapat dua hipotesis dalam efek debat politik kandidat terhadap preferensi pemilih. Pertama, disposisi sebelum debat yang menentukan perubahan persepsi pemenang debat. Kedua, kesepakatan dan ketidaksepakatan terhadap momen-momen debat penting dalam menentukan perubahan dalam evaluasi pemenang pasca debat.

Selain itu, mengacu pada teori wacana kampanye politik, kandidat umumnya menggunakan tiga strategi retoris dalam debat, yakni attack (serangan), acclaim (pujian), serta defense (pembelaan).

Attack, menjadi taktik yang cenderung berdampak pada impresi positif bagi kandidat yang menyampaikan isi pesan dan dinamika aksi-reaksi debat dengan cerdik, atau tak berlebihan juga untuk menyebutnya “licik”.

Taktik populis ini pun kerap dipraktikkan dalam debat kandidat pemimpin negara, seperti di Amerika Serikat (AS), misalnya. Pada Pilpres AS 2016, Donald Trump berhasil tenar dan mendapat simpati berkat bombardir serangan “licik” kepada Hillary Clinton di debat kandidat.

Frasa “licik” pun menjadi menarik karena seolah dikombinasikan dengan kecerdikan Anies maupun Ganjar di debat Pilpres 2024 ketiga kemarin lusa.

Anies, misalnya, sejak awal menyerang Prabowo dengan mengaitkan aspek personal dengan menyebut data luas kepemilikan lahan pribadi sang Menhan. Sementara itu, Ganjar tampak menyerang dengan secarik kertas berisi data spesifik dan memaksa Prabowo untuk mengklarifikasinya saat itu juga.

Kembali, yang disayangkan adalah penerimaan audiens, terutama swing dan undecided voters yang didominasi milenial dan gen Z di linimasa, cenderung mengapresiasi serangan-serangan tersebut.

Akan tetapi, elaborasi dari sejumlah interpretasi di atas bahwa debat yang disebut Presiden Jokowi tak mengedukasi kiranya tak sepenuhnya tepat, dalam artian debat memang tak merepresentasikan substansi secara komprehensif mengenai kapasitas seorang kandidat dalam memimpin negeri. Mengapa demikian?

Jangan Tertipu Debat?

Satu hal yang kiranya luput bahwa debat yang hanya menyediakan durasi dua sampai empat menit mustahil dapat menjawab kapasitas konseptual dan praktis seorang pemimpin negara.

Debat kandidat sebuah kontestasi elektoral, terlebih calon kepala negara, jamak dinilai hanya sebatas political entertainment semata.

Lakonnya hanya menjadi ajang show off para kandidat, terlepas dari konteks apa yang dibicarakan dan hanya bertujuan mengimpresikan dominasi lebih dibandingkan kandidat lain.

Jika tujuannya adalah edukasi politik, mungkin cukup mustahil pula gagasan besar yang dapat dieksekusi dijelaskan secara memadai dan presisi dalam durasi yang begitu singkat.

Terlebih saat berbicara mengenai data spesifik, seperti senjata yang digunakan Anies dan Ganjar untuk menyerang Prabowo.

Pada akhirnya, data seperti yang digunakan Anies dan Ganjar, maupun akronim “SGIE” seperti yang digunakan Gibran Rakabuming Raka di debat cawapres sebelumnya seolah menjadi senjata jitu untuk membuat lawan tersudut secara impresi, bukan substansi.

Setiap kandidat, termasuk Anies, Ganjar, dan Gibran kiranya bukan tidak mungkin memahami hal ini. Ihwal yang membuat mereka mempraktikkannya.

Namun, tidak dengan Prabowo, Muhaimin Iskandar, hingga Mahfud MD yang mungkin memiliki karakteristik dan kemampuan penyampaian komunikasi politik berbeda.

Secara praktikal, impresi di debat tak mampu menjamin apakah kandidat dapat menjalankan kepemimpinan yang membutuhkan kemampuan yang komprehensif, seperti mengelola koalisi politik, dengan berbagai dinamika dan stabilitasnya.

Di titik ini, diskursus debat yang dengan advantage attack kandidat yang mempraktikkannya kiranya harus lebih ditinjau jika benar-benar memengaruhi preferensi pemilih.

Pemilih pun harus cermat dalam menilai kandidat secara komprehensif, bukan hanya karena kesan debat semata. (J61)

Hanya hiburan semata~

Debat calon presiden (capres) ketiga minggu (7/1) kemarin dinilai hanya menunjukkan sisi hiburan semata tanpa bertujuan untuk mengedukasi masyarakat.

Hal ini karena para capres dinilai tidak terlalu memperlihatkan substansi debat. Ketiga capres dinilai hanya berfokus saling menjatuhkan personal masing-masing.

Bagaimana menurut kalian tentang debat capres kemarin? Apa kalian dapat substansi visi-misi capres? Berikan pendapatmu yaa 

#capres2024 #debatcapres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

“From Compton to Congress, set-trippin’ all around” – Kendrick Lamar, “Hood Politics” (2015)

Pada tahun 2015, penyanyi rap (rapper) ternama asal Compton, California, Amerika Serikat (AS), Kendrick Lamar, merilis sebuah album dengan judul To Pimp a Butterfly. Dalam album itu, ada track ke-10 yang berjudul “Hood Politics”.

Dari judul track-nya saja, sudah jelas bahwa Kendrick akan menyinggung politik dalam lirik-liriknya. Salah satu fokus utamanya adalah politik di lingkungan tempat tinggalnya yang mana merupakan pemukiman kumuh komunitas Afrika-Amerika – sering kali disebut sebagai hood – di Compton.

Dalam hood, bisa dibilang aturan hukum tidak bisa benar-benar ditegakkan sepenuhnya. Ada kalanya individu atau kelompok yang kuatlah yang berkuasa.

Biasanya, individu atau kelompok yang kuat ini adalah pihak yang mengatur jalannya bisnis di wilayah yang mereka kuasai – khususnya bisnis narkoba dan senjata. Untuk memperebutkan wilayah dan sumber, merekapun akan berperang satu sama lain. 

Situasi demikianlah yang digambarkan oleh Kendrick dalam “Hood Politics”. Ujung-ujungnya, baik di Compton maupun di politik nasional, pihak yang kuatlah yang akan berkuasa.

Secara tidak langsung, cara berpikir inilah yang digunakan oleh calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, dalam debat capres kedua yang digelar pada Minggu (7/1) kemarin di Senayan, Jakarta.

Perspektif inilah yang digunakan oleh Prabowo saat menjelaskan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan. Agar bisa menjadi panutan di Global South (negara-negara berkembang di belahan bumi selatan), Indonesia harus kuat secara militer dan ekonomi dalam negeri. 

Pernyataan Prabowo ini sontak dikritik oleh capres nomor urut satu, Anies Baswedan. Menurut Anies, Indonesia harusnya tidak hanya menyampaikan  agendanya sendiri, melainkan juga perlu menyamakan persepsi dengan negara-negara Global South.

Namun, apakah yang dijelaskan oleh Anies benar? Mengapa Prabowo memiliki perspektif demikian?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo vs Anies: Sebuah Third Great Debate?

Bila kembali membahas mengenai situasi hood politics yang dijelaskan oleh Kendrick, bisa dibilang ketertiban dan keteraturan yang diciptakan hukum tidak bisa hadir sepenuhnya di lingkungan hood.

Maka dari itu, menjadi masuk akal apabila keamanan (security) tidak bisa menjamin siapapun yang tinggal di hood. Masing-masing individu atau kelompok pada akhirnya menjadi insecure atas keberadaan mereka.

Perasaan insecure ini akan mundul karena individu atau kelompok lainnya bisa saja mengancam keamanan mereka agar mendapatkan sumber terbatas yang diperebutkan bersama.

Lantas, bagaimana caranya mereka bisa mengatasi perasaan insecure mereka? Jawabannya adalah mekanisme self-help, yakni menolong diri sendiri. Pada akhirnya, masing-masing individu atau kelompok di lingkungan hood akan mencari sumber sendiri – baik dalam segi keamanan maupun dalam segi ekonomi. 

Sekarang, mari aplikasikan situasi yang sama dalam politik antarnegara. Masing-masing negara juga merasa insecure karena setiap negara memiliki kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Situasi absennya keteraturan dan ketertiban yang dijamin oleh otoritas tertinggi – seperti negara – inilah yang disebut dalam studi Hubungan Internasional sebagai international anarchy (anarki). Kemungkinan terjadinya upaya saling ancam-pun semakin besar dengan absennya otoritas tertinggi tersebut.

Maka, menjadi masuk akal apabila setiap negara akan berusaha mengamankan diri mereka sendiri. Cara mengamankannya-pun termasuk dengan cara memperkuat kekuatan (power) negara-negara tersebut.

Pandangan seperti inilah yang akhirnya mendasari argumen-argumen Prabowo dalam debat capres kedua kemarin bahwa Indonesia perlu memperbesar kekuatannya, termasuk kekuatan ekonomi. 

“Baru kita akan disegani dan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara Selatan,” jelas Prabowo saat mendapatkan pertanyaan mengenai peran Indonesia di kerja sama Selatan-Selatan pada Minggu (7/1) kemarin.

Dalam studi HI, perspektif yang digunakan oleh Prabowo bisa digolongkan menjadi perspektif neorealis. Neorealisme melihat setiap negara tidak memiliki kapabilitas yang berbeda-beda meskipun memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama – sehingga negara akan tetap merasa terancam.

Alhasil, negara-negara akan saling berusaha memaksimalkan kekuatan mereka. Salah satunya adalah kapabilitas ekonomi yang juga menjadi salah satu komponen kekuatan negara – mengacu ke neorealis Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics. 

Sementara, perspektif yang digunakan Anies – dengan gagasannya untuk menyamakan kepentingan di antara negara-negara Selatan – bisa digolongkan ke dalam perspektif neoliberal. Neoliberalisme menekankan pada adanya institusi – seperti norma, aturan, dan organisasi internasional – untuk meminimalisir dampak anarki internasional.

Kemudian, apakah salah satu dari mereka salah? Tentu, tidak ada yang salah. Namun, kedua perspektif ini bisa dibedah untuk menjelaskan situasi global saat ini. Lantas, bagaimana situasi global saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Matinya Multilateralisme, Anies Gagal Paham?

Apa yang dijelaskan Anies dalam debat capres kedua kemarin sebenarnya merupakan mimpi yang ideal – di mana di dalamnya negara-negara saling bertemu membicarakan kepentingan mereka yang sama untuk menciptakan kerja sama dan perdamaian.

Namun, realitas politik antarnegara tidaklah seindah mimpi tersebut – apalagi dengan situasi global terkini yang semakin ke sini semakin dipenuhi oleh konflik antarnegara di sejumlah kawasan. Belum lagi, terdapat juga ketegangan geopolitik di kawasan-kawasan penting – seperti Asia Timur dan Asia Tenggara yang kini menjadi salah satu hotspot geopolitik.

Situasi politik global yang semakin tidak bisa diprediksi ini bisa terjadi karena berakhirnya unipolaritas AS di kancah politik internasional. Situasi politik global yang memanas ini bisa dijelaskan dengan teori pergeseran kekuatan (power transition theory) dari A.F.K. Organski.

Organski menjelaskkan bahwa kemungkinan perang akan semakin besar apabila perbedaan (gap) kekuatan antara negara penantang dan negara hegemon semakin kecil. Dalam hal ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bisa dibilang semakin memiliki kekuatan yang suatu saat nanti menantang posisi adikuasa AS.

Alhasil, Tiongkok-pun tampil sebagai apa yang dibilang oleh John Mearsheimer sebagai hegemon kawasan di Asia. Ancaman perubahan tatanan dunia akhirnya semakin besar bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang memiliki letak geografis yang dekat dengan Asia Timur – di mana Tiongkok berada.

Menjadi masuk akal apabila situasi di Laut China Selatan (LCS) semakin sulit mencair. Upaya Indonesia untuk mendorong sentralitas ASEAN juga semakin menghadapi tantangan dengan besarnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara.

Anies sendiri menjadi salah satu capres yang menekankan pada pentingnya peran ASEAN dalam debat capres kedua kemarin. Inipun berdasarkan pada nilai-nilai multilateralisme dan institusionalisme ala neoliberal.

Namun, dengan meningkatnya aksi-aksi unilateral negara-negara besar seperti AS, bukan tidak mungkin, ketidakpastian dalam anarki internasional turut membesar. Inilah mengapa perasaan insecure di antara negara-negara saat ini juga membesar.

Negara-negara Asia Tenggara juga semakin mempebesar kapabilitas pertahanan mereka – termasuk Indonesia di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo. Militarisasi menjadi salah satu gejala perasaan insecure akibat anarki internasional.

Bisa dibilang, situasi geopolitik yang semakin memanas – bak kota asal Kendrick, Compton – menjadi salah satu penyebab mengapa Indonesia membutuhkan penguatan atas komponen-komponen kekuatan yang dimilikinya, baik ekonomi maupun keamann.

Pertanyaan yang kemudian harus dijawab dari argumen-argumen di debat capres kedua kemarin pada akhirnya adalah bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi semacam ‘bos geng’ yang kuat bagi negara-negara Asia Tenggara – dan juga bagi negara-negara Selatan. Mungkin, inilah “hood politics” ala Kendrick Lamar yang harus dihadapi oleh presiden Indonesia selanjutnya. (A43)