PinterPolitik.com

Tuntutan masyarakat soal kejelasan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus Corona akhirnya terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 30 Maret lalu menyatakan sikap pemerintah, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang perlu didampingi kebijakan darurat sipil.

PSBB sendiri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang seharusnya ditetapkan oleh menteri kesehatan bukan presiden. Sementara, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Penetapan darurat sipil jelas tidak tepat dalam menghadapi keadaan darurat saat ini yang bukan merupakan perang, melainkan virus.

Status darurat sipil merupakan keadaan yang dinyatakan presiden atau panglima perang tertinggi bahwa sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya. Tingkatan keadaan bahaya setelahnya adalah darurat militer dan darurat (keadaan) perang.

Darurat sipil ditujukan untuk memastikan bahwa tiap warga negara taat dan menerima seluruh aturan dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Jika darurat sipil benar jadi ditetapkan maka kemungkinan tindak represif dan penguasaan wewenang yang berlebih jadi ancaman untuk masyarakat.

Sesuai dengan yang tercantum di Perppu No. 23/1959, darurat sipil dapat ditetapkan apabila keamanan dan ketertiban hukum terancam oleh pemberontakan maupun kerusuhan akibat bencana alam atau bahaya perang. Hal ini jelas tidak bisa ditetapkan di situasi saat ini sebab Covid-19 bukan termasuk keduanya. Darurat sipil juga bisa jadi cara pemerintah untuk membungkam masyarakat yang protes soal cara negara menangani corona.

Jika ini diterapkan maka akan muncul kemungkinan negara untuk melakukan tindak kekerasan demi menertibkan masyarakat yang dinilai tidak taat aturan. Penguasa tertinggi darurat sipil adalah presiden untuk pusat sedangkan untuk daerah dipegang oleh kepala daerah serendahnya-rendahnya kabupaten atau kota. Penguasa darurat sipil ini akan memiliki hak khusus sebagai konsekuensi dari penetapan status darurat ini.

Para penguasa ini jadi punya akses tak terbatas untuk mencampuri urusan privat dan hak personal warganya sekalipun. Lewat Perppu No. 23/1959 Pasal 10, penguasa darurat sipil boleh mengadakan peraturan yang dianggap perlu serta boleh diatur oleh peraturan yang bukan perundangan pusat. Dalam pasal 13, hal tadi termasuk membatasi segala bentuk yang menimbulkan kerumunan mulai dari pertunjukan hingga perdagangan.

Lebih bahayanya lagi, lewat pasal 14 ayat (1) penguasa darurat sipil boleh memerintahkan pejabat polisi atau lainnya untuk menggeledah tiap tempat bahkan jika hal itu ditolak oleh pemiliknya. Sementara, dalam pasal 15 ayat (1) penguasa juga boleh memeriksa hingga menyita barang yang diduga bisa mengganggu keamanan serta membatasi hingga melarang pemakaian barang tadi.

Pemerintah juga punya kuasa untuk mengetahui percakapan lewat telepon hingga memutus dan melarang percakapan telepon dalam pasal 17 ayat 1. Belum lagi polisi maupun pejabat pengusut bisa memeriksa badan dan pakaian tiap orang yang dirasa mencurigakan lewat pasal 20.

Lewat pasal-pasal ini, terlihat jelas bahwa kewenangan penguasa darurat sipil bisa dibilang tidak terbatas dan masuk ke ranah pembatasan hak masyarakat, bahkan mengancam hak untuk mendapat dan menyampaikan informasi. Dalam situasi pandemi tentu kecepatan dan ketepatan informasi jadi hal yang sangat penting agar masyarakat tahu apa yang sedang mereka hadapi.

Untuk menghadapi virus ini pemerintah juga seharusnya tidak sampai butuh penggeledahan maupun penyitaan barang, apalagi membatasi kritik masyarakat soal penanganan virus ini. Kritik jelas harus ada untuk menjaga demokrasi dan untuk membantu pemerintah dalam gotong royong membasmi Covid-19 ini.

Belajar dari Aceh

Penetapan status darurat sipil pernah jadi bukti pengalaman buruk masyarakat Indonesia. Masyarakat Aceh pernah merasakan pahitnya situasi darurat sipil pada 2004 silam yang ditetapkan mulai tanggal 14 Mei setelah sebelumnya didahului penetapan darurat militer untuk penumpasan Gerakan Aceh Merdeka.

Banyak kekerasan yang dilakukan negara selama masa darurat sipil di Aceh. Mulai dari penyiksaan hingga pembunuhan tanpa pengadilan bagi orang yang dicurigai menjadi bagian dari gerakan separatis GAM ini. Parahnya lagi, warga juga terdampak urusan ekonominya karena mereka terkurung dalam rumah, tidak bisa mencari nafkah, namun kebutuhan pokok tidak disuplai oleh pemerintah.

Dari berbagai kemungkinan dan pengalaman tentang penetapan status darurat sipil, tentu hal ini tidak tepat jika diterapkan di Indonesia, apalagi dalam menghadapi keadaan pandemi yang butuh kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Perppu No. 23 Tahun 1959 dan perubahannya yang mengatur keadaan bahaya ini lahir semasa revolusi untuk mengatasi kekacauan yang sifatnya sementara dan mengancam keamanan bangsa. Sementara, Covid-19 harus dilawan bukan dengan cara yang sama dalam mengatasi pemberontakan.

Walaupun Presiden Jokowi meralat pernyataan dan bilang bahwa kebijakan darurat sipil hanya akan dilakukan bila keadaan berjalan abnormal, wacana soal penetapan status ini harus dipertanyakan. Jika status ini ada wacana ditetapkan, maka harus dilawan.

Pemerintah harus menakar baik-baik pertimbangan penetapan status ini agar mereka tidak lagi keliru dalam mengambil kebijakan. Masyarakat tidak boleh lagi-lagi jadi korban.

Kejadian buruk akibat darurat sipil sangat bisa terulang dan bahkan membawa kemungkinan lain. PSBB yang disertai darurat sipil akan mengacaukan keadaan ekonomi masyarakat karena gerak mereka dibatasi untuk mencari nafkah namun negara tidak menyiapkan bantuan untuk kebutuhan dasar.

PSBB dan kebijakan karantina wilayah yang banyak disuarakan masyarakat dasarnya hampir sama. Hanya saja, PSBB tidak membuat pemerintah rugi sebab menanggung beban kebutuhan rakyatnya sendiri.

Jika saja pemerintah bisa menetapkan kebijakan karantina wilayah lewat UU No. 6/2018 Pasal 55 tentang karantina wilayah yang lebih relevan dan lebih menjamin kebutuhan hidup masyarakat hingga pakan ternak sekalipun, pasti pandemi ini akan lebih cepat terlewati.

Sebab, masyarakat fokus untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Mereka tidak akan lagi sibuk bertaruh nyawa di luar rumah untuk mencari nafkah karena beban kebutuhan pangan dasar ditanggung pemerintah.

Tulisan milik Rachelia Devi, Mahasiswa Sosiologi di Universitas Sebelas Maret.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Keresahan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia belum selesai atas meningkatnya intensitas tindak kriminal yang dilakukan oleh eks napi yang bebas “jalur Corona”. Belakangan, muncul buih keresahan baru yang mengagendakan penjarahan dan berbagai kekacauan lain di seantero Pulau Jawa secara serentak pada 18 April mendatang.

Berdasarkan rilis aparat berwenang, agenda kekacauan tersebut diinisiasi oleh kelompok berusia muda bertitel Anarcho Syndicalism. Melihat tujuan, momentum serta target kelompok ini, nampaknya memunculkan indikasi bahwa agenda besar mereka dinilai ingin memprovokasi serta memanfaatkan psikis publik saat ini yang sedang mengalami kesulitan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Pandemi Covid-19 dipandang semakin memperjelas dinamisnya disrupsi serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Satu hal yang tidak kalah mengkhawatirkan akan dan telah terjadi ialah perubahan psikososial masyarakat di tengah krisis kesehatan publik ini.

Dong Lu dalam tulisannya berjudul “Public Mental Health Crisis during Covid-19 Pandemic” menyatakan bahwa kesehatan mental masyarakat saat pandemi ini juga menjadi  sebuah kedaruratan. Potensi dampak negatif psikososial di masyarakat, baik dari kalangan berusia muda hingga yang lebih tua sangat mungkin terjadi dan harus segera diintervensi oleh ahlinya secara memadai.

Merujuk pada tulisan Lu tersebut, terkuaknya ancaman kekacauan oleh anak muda terpelajar “berjubah” Anarcho Syndicalism ini tidak hanya disebabkan oleh berkilaunya idealisme serta pencarian jatidiri semata. Lebih dalam lagi, hal ini turut diindikasikan sebagai munculnya konsekuensi psikososial ketika mereka memiliki waktu lebih untuk berekspresi dalam “kebebasan” isolasi dari dampak pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

Buih anarkisme dan narasi kekacauan ini memang dinilai banyak kalangan agaknya terlalu dini dan terlampau sepele karena dibangun oleh kelompok berusia remaja. Namun satu hal yang harus diwaspadai, potensi bagi eskalasi ketidakstabilan keamanan oleh dan di masyarakat masih tetap mengintai saat ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 semakin tidak pasti.

Di sisi lain, menyeruaknya Anarcho Syndicalism di saat-saat seperti ini juga menimbulkan beragam tanda tanya menarik seputar kaitannya dengan dinamika politik dan pemerintahan kekinian lainnya. Apa sajakah itu?

View this post on Instagram

Dubes Australia ditarik pulang, khawatir dengan corona di Indonesia – Simak infogarfis dan berita seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #australia #dubesaustralia ##garyquinlan #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 12, 2020 at 11:42pm PDT

Signifikansi Ancaman

Seberapa berbahayakah kelompok Anarcho Syndicalism di Indonesia saat ini? Pertanyaan ini agaknya tepat untuk membuka lebih dalam manuver mereka dan relevansinya terhadap stabilitas keamanan.

Anarcho Syndicalism sendiri merupakan gerakan berbasis perjuangan buruh yang memiliki jejak di berbagai negara. Berawal di Warsawa, Polandia pada tahun 1922, uniknya gerakan ini tidak memiliki hierarki organisasi dan anggotanya leluasa bergerak atas idealisme masing-masing. Hal inilah yang kemudian menarik bagi kaum muda khususnya, untuk berekspresi secara bebas terhadap aspek lain seperti isu sosial hingga pemerintahan.

Sementara manuver gerakan ini di Indonesia pertama kali mendapat ekspos besar dari publik pada peringatan hari buruh tahun 2019. Tito Karnavian sebagai Kapolri ketika itu menyebut gerakan anak muda beratribut serba hitam, yang dinilai masih cukup asing bagi publik tersebut, sebagai provokator kericuhan aksi hari buruh di Bandung.

David Burstein dalam “Fast Future: How the Millennial Generation Is Shaping Our World” menyatakan satu frasa menarik yang menjadi kerangka berpikir milenial saat ini yaitu pragmatic idealism. Frasa tersebut merujuk pada mindset kaum muda yang kompleks dan multi visi antara pragmatis, idealis dan skeptis.

Berkaca pada publikasi Burstein tersebut, pragmatic idealism nampaknya tepat menjelaskan pendorong kelompok usia muda yang aktif pada gerakan Anarhco Syndicalism di Indonesia. Sosok-sosok tersebut mayoritas berusia muda serta mendapatkan akses pendidikan formal yang memadai.

Perjuangan atas Hak Asasi Manusia (HAM), melawan kapitalisme, penindasan buruh, hingga kesetaraan ekonomi rakyat menjadi isu yang diangkat kelompok tersebut. Faktanya, isu-isu ini juga berhembus melalui aspek seni budaya yang menggugah hasrat milenial.

Sampel kecil misalnya, melalui lagu beraliran indie, alteratif, hingga punk rock yang digandrungi anak muda, supremasi idealisme akan sistem negara yang lebih baik jamak disenandungkan dan menjadi daya tarik tersendiri serta sesuatu yang pantas diperjuangkan.

View this post on Instagram

Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) berencana akan mengajukan judicial review terhadap Perppu Corona – #perppucorona #perppucoronadigugat #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 3:37am PDT

Namun di sisi lain, akses yang terbatas  untuk menyalurkan aspirasi dan hasrat berekspresi, membuat beberapa dari mereka menempuh cara pragmatis melalui gerakan beraliran serupa yang tidak jarang berhaluan ekstrem seperti Anarhco Syndicalism.

Di sisi lain, hal  ini dinilai menjadi sebuah anomali ketika sudah cukup lama kaum muda tidak tampil secara masif di lapangan untuk bersuara mengenai isu sosio-ekonomi. Namun sayangnya, perilaku mudah lepas kendali serta visi anarkistis seolah menjadi bumerang untuk mendiskreditkan suara dan gerakan mereka sendiri.

Meskipun beberapa pengamat menilai, buih anarkisme Anarcho Syndicalism saat Covid-19 ini belum secara signifikan mengancam ketertiban, namun isu akan kekisruhan terlanjur hadir di benak masyarakat dan membangun persepsi bahwa kemungkinan tersebut dapat terjadi.

Agenda anarkisme yang dibawa oleh Anarcho Syndicalism juga sedikit menyentak publik dengan membawa isu relevan namun dikemas secara ekstrem. Interpretasi menyeruak ketika isu anarkisme muncul saat pandemi Covid-19 berpotensi membawa perekonomian masyarakat Indonesia ke titik terpuruk di tengah ketidakpastian.

Selain itu, isu darurat sipil yang beberapa waktu lalu sempat bergema dari Istana juga turut mewarnai dinamika ini. Melihat rangkaian posibilitas tersebut, bagaimana jika nyatanya kemudian eskalasi kekacauan di masyarakat terjadi dan menjadi justifikasi tertentu bagi pemerintah untuk meredamnya?

Rambu Anarki Politik?

Elizabeth McLeay dalam publikasinya berjudul “Defining Policing Policies and the Political Agenda” menyatakan bahwa isu public disorder dapat memberikan sebuah gambaran tentang agenda politik di masa lalu yang kemudian membentuk “jendela kebijakan” masa depan melalui isu-isu politik sebelumnya.

View this post on Instagram

PSBB telah diterapkan di DKI Jakarta guna menekan penyebaran virus corona. Jumlah penumpang berkendara pun juga dibatasi. Bila melanggar bisa didenda ataupun dipidana #DiRumahAja ya! – #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #cucitangan #pakaimasker #posterpinpol #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 10, 2020 at 5:18am PDT

Apa yang dikemukakan McLeay tersebut cukup relevan jika kita refleksikan pada peristiwa kekacauan atau public disorder terhadap perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia. Aksi massa yang terstruktur, masif serta anarkis yang menimbulkan public disorder sendiri bukanlah hal baru. Krisis multi dimensi pada tahun 1998 menjadi panggung berdarah bagi sejumlah elemen massa yang “terjebak” situasi anarkis dalam medan sejarah perjuangan bangsa.

Mulai dari aliansi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, hingga massa “hasil kloning” tandingan bernama Pam Swakarsa dapat kita telaah melalui berbagai literatur kredibel saat ini terkait masing-masing perannya dalam membentuk spektrum politik dan pemerintahan Indonesia pasca reformasi.

Sementara saat ini, keresahan publik Indonesia memang sedang benar-benar diuji kala Covid-19 juga membombardir perekonomian masyarakat. Kemunculan agenda Anarcho Syndicalism saat ini seolah dinilai “membuntuti” peningkatan tingkat kriminalitas yang dilakukan eks napi “bebas jalur Corona”. Belum lagi bayang-bayang konsekuensi tak terlihat – intangible threat – dari PHK massal yang menghantui kelompok ekonomi rentan saat pandemi Covid-19.

Hampir tidak ada masyarakat yang menginginkan anarkisme atau kekacauan dalam bentuk apapun terjadi sebagai dampak Covid-19 saat ini. Namun peluang tersebut agaknya terus terkonstruksi berbanding lurus dengan implikasi sosio-ekonomi dari pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir.

Jika skenario terburuk itu terjadi, akan ada beberapa hal yang dinilai berpengaruh terhadap spektrum politik Indonesia. Pertama, status kedaruratan keamanan, baik darurat sipil atau militer, disinyalir akan diberlakukan pemerintah untuk mengendalikan keadaan. Hal ini dinilai akan mempengaruhi tingkat restriksi – pembatasan – pemerintah dalam kontrol kebebasan publik.

Secara rasional, tidak serta merta semua pihak sepakat akan langkah ini. Akan selalu ada pihak, baik tokoh nasional yang terafiliasi politik ataupun tidak, yang dinilai tampil menyuarakan kendali situasi yang persuasif tanpa sedikitpun merenggut kebebasan rakyat.

Lalu di sisi lain, bagi pihak yang terbukti lamban merespon keadaan atau bahkan terlihat memperburuk situasi, akan menjadi preseden buruk baginya ke depan. Sebaliknya, pihak yang dinilai sukses memadamkan keadaan dengan baik, dinilai akan mendapatkan legitimasi politik yang positif dari rakyat.

Pada akhirnya, potensi skenario tersebut juga dinilai dapat memproyeksikan pihak yang sekiranya berpeluang mengambil keuntungan politis maupun strategis dari situasi yang ada.

Bagaimanapun, terjadinya berbagai bentuk anarkisme dan kekacauan akan menelan konsekuensi yang sangat mahal dalam jalannya politik dan pemerintahan, serta kehidupan masyarakat secara umum. Deteksi dini akan potensi gangguan keamanan tentu harus disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, demi ketahanan seluruh elemen bangsa kala ujian pandemi Covid-19. Menarik untuk menanti dinamika selanjutnya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, baru-baru ini ada berita yang sangat menarik loo. Tahu gak nih? Ayo coba ditebak, khususnya teman-teman ilmu politik dan hukum nih. Kalau gak tahu kali ini mimin akan kasih tau deh. Hehe.

Ceritanya begini, cuy. Kemarin dalam menangani pandemi COVID-19 atau virus Corona ini, Presiden Joko Widodo memberi opsi darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus ini, cuy.

Loh-loh, kok darurat sipil sih pak? Gak salah nih? Emang ini kondisinya seperti peristiwa 1998 dulu ya? Bukannya ini masalah kesehatan ya? Hadeehhh, kondisinya saat ini sudah rumit banget lho. Masa mau dibikin riweh lagi sih? Hmm.

Menurut kalian, gimana nih gengs, apa sudah benar langkah Presiden Jokowi kali ini?

Padahal nih, secara payung hukum, persoalan stabiltas dan kesehatan ini beda banget, cuy. Payung hukum tentang darurat sipil itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 – ditandatangani oleh Presiden Soekarno – yang membahas tentang stabilitas masyarakat sipil, keadaan darurat sipil, dan keadaan darurat militer.

Sementara, payung hukum darurat kesehatan itu dinaungi oleh UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Hadeehh, kok kayaknya ada salah paham nih? Hmm.

View this post on Instagram

Apa #daruratsipil itu? #politik #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:00am PDT

Adanya kejadian ini sontak memunculkan banyak kritik dan komentar, cuy. Di antara kritik tersebut yang pertama datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) nih, gengs. Menurut Erfandi – Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI – pemerintah tidak seharusnya berspekulasi dengan menerapkan darurat sipil karena secara yuridis ada undang-undang yang lebih tepat. Darurat sipil dianggap tidak ada korelasinya dengan kondisi saat ini.

Adapun kritik yang kedua nih, cuy, datang dari pihak oposisi pemerintah, yaitu Hidayat Nur Wahid (HNW) – Wakil Ketua Majlis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut doi nih, rencana pemerintah dalam penanganan virus Corona yang menggunakan darurat sipil sangat tidak proporsional dan salah kaprah, gengs.

Bahkan, doi membuat analogi seperti ini, “pemerintah ibaratnya mau membunuh nyamuk dengan bazooka, bukan semprotan nyamuk.” Weleh-weleh, tapi bener juga ya, cuy, kata HNW ini.

Lain kali, pemerintah jangan nerveus atau gagap secara sikap begitu dong. Kan, sayang banget kalau nanti malah jadi bahan pembicaraan netizen, apa lagi kalau sampai dibuat meme begitu. Beehh, berabe nantinya. Hehehe.

Terlepas dari itu semua nih, gengs, semoga pemerintah lebih melek situasi ya, cuy. Terbukti lho gimana rasanya jadi pembicaraan netizen. Coba deh tanya Pak Luhut. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah terpaan pandemi virus Corona (Covid-19), berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok tersebut. Mulai dari penerapan social distancing, yang sekarang telah diubah menjadi physical distancing, hingga pada penerapan work from home (WFH) dan kuliah online.

Terbaru, untuk mencegah penularan Covid-19, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan membebaskan – melalui hak asimilasi – 30 ribu narapidana dewasa dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana yang terkait dengan PP tersebut adalah narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotroprika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Tidak hanya adanya syarat narapidana tidak boleh terkait dalam kejahatan-kejahatan tersebut, narapidana yang dibebaskan juga harus telah menjalani masa tahanan tertentu, yakni setengah masa tahanan bagi narapidana anak, dan dua per tiga masa tahanan bagi narapidana dewasa.

Selain untuk mencegah penularan Covid-19 karena selama ini lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Pembebasan itu juga memiliki motif ekonomi karena disebut dapat menghemat anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sampai dengan Rp 260 miliar. Di tengah besarnya kebutuhan keuangan negara untuk memberikan stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, motif ekonomi tersebut, tentunya menjadi begitu masuk akal.

Akan tetapi, menilik pada angka jumlah narapidana yang dibebaskan, menariknya, entah kebetulan atau tidak, angka tersebut sama dengan jumlah Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa yang dibentuk oleh mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen atas perintah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang dulu menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1998.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Pam Swakarsa sendiri adalah kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada tahun 1998 lalu.

Selain karena adanya kesamaan angka, konteksnya menjadi semakin menarik karena sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan dapat diterapkannya darurat sipil apabila diperlukan. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Kebijakan yang Ganjil?

Pada konteks pencegahan penularan Covid-19 ataupun untuk melakukan penghematan anggaran, tentunya kebijakan untuk membebaskan 30 ribu narapidana tersebut menjadi suatu hal yang positif. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih dalam, tampaknya kebijakan tersebut memiliki tanda tanya tersendiri.

Pertama, jika benar pembebasan tersebut bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, maka angka 30 ribu tersebut menjadi riskan, dan tampaknya cukup sia-sia. Pasalnya, sebagaimana keterangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Desember 2018 lalu, penghuni lapas di Indonesia disebut mencapai 256.273 narapidana, padahal kapasitas hunian hanya mencapai 126.164 narapidana.

Artinya, perlu adanya pengurangan sebanyak 130.109 narapidana untuk menciptakan keadaan ideal di lapas agar terjadi social distancing atau physical distancing.

Dengan kata lain, argumentasi pembebasan tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kelebihan kapasitas lapas menyisakan tanda tanya tersendiri karena lapas tetap mengalami surplus 100.109 narapidana.

Kedua, bertolak pada motif ekonomi, jika pembebasan 30 ribu narapidana dapat menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar, maka pembebasan 130.109 narapida dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan memberikan pertanyaan sederhana, untuk apa hanya mengincar keuntungan yang lebih sedikit, jika keuntungan yang lebih besar dapat diraih?

Ketiga, dengan dipertahankannya Wiranto di lingkaran istana, tentu itu menjadi suatu indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi memang menaruh kepercayaan terhadapnya. Dengan kata lain, hal tersebut juga mencuatkan tanda tanya, apakah Pam Swakarsa yang menurut Kivlan Zein dibentuk atas perintah Wiranto, saat ini sedang berusaha untuk dibentuk kembali dengan elemen para narapidana yang dibebaskan tersebut?

View this post on Instagram

Jokowi sebut #daruratsipil perlu diterapkan, guna atasi penyebaran #covid_19 #pinterpolitik #indonesiamelawancorona #dirumahsaja #sosialdistancing #tetapdirumah

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 10:18pm PDT

Wiranto sendiri, dalam beberapa kesempatan, selalu memberikan jawaban diplomatis terkait apakah benar ia merupakan aktor di balik Pam Swakarsa.

Kemudian, konteks kemungkinan dibentuk kembalinya Pam Swakarsa ini menjadi semakin menarik karena di lingkaran istana juga terdapat Moeldoko. Pasalnya, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Moeldoko merupakan sosok yang dekat dengan Wiranto.

Menurut Fahmi, Moeldoko pernah menjadi asisten pribadi Wiranto di masa lalu. Selain itu, bergabungnya Kepada Staf Kepresidenan itu ke Partai Hanura pada 2016 lalu juga disebut karena kedekatan keduanya.

Dengan kata lain, jika benar hubungan Moeldoko dan Wiranto begitu dekat, boleh jadi, Moeldoko juga mengetahui strategi pengamanan masyarakat ala Wiranto, seperti membentuk Pam Swakarsa.

Selain itu, dengan Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti yang betugas mengamankan DKI Jakarta saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, tentu membuatnya memiliki kemampuan teknis dalam melakukan operasi pengamanan.

Akan tetapi, adanya keganjilan dan kebetulan tersebut, tentunya tidak dapat menjadi justifikasi bahwa Pam Swakarsa memang akan dibentuk kembali. Namun, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Jerman Ernst Cassier bahwa manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang memproduksi simbol, tentunya itu membuat tanda-tanda yang telah disebutkan tersebut melahirkan simbol-simbol atau interpretasi tersendiri.

Semiotika Charles Sanders Pierce

Untuk tanda-tanda yang telah didapatkan tersebut, maka perlu diperlukan pisau analisis yakni teori semiotika untuk menelaahnya. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan manusia dapat dilihat sebagai suatu tanda, yakni sesuatu yang dapat diberi makna.

Pada tulisan ini, akan digunakan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. Pierce adalah tokoh semiotika dari kalangan pragmatis yang melihat tanda sebagai “sesuatu yang mewakili sesuatu”. Menurutnya, tanda adalah apa yang ditangkap oleh indera manusia kemudian melalui proses kognitif diterjemahkan ke dalam suatu makna.

Teori Semiotika Pierce disebut sebagai teori yang bersifat trikotomis karena melibatkan tiga segi, yakni representamen, objek, dan interpretan. Fenomena yang pertama kali ditangkap oleh manusia disebut dengan “representamen”, sedangkan proses kognitif yang terbentuk dari penangkapan itu disebut dengan “objek”. Dan proses hubungan dari representamen ke objek disebut semiomis, yang kemudian berlanjut ke dalam proses penafsiran atau “interpretan”.

View this post on Instagram

Apa #daruratsipil itu? #politik #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:00am PDT

Berbeda dengan teori semiotika lainnya – seperti teori Semiotika Ferdinand de Saussure – yang hanya menginterpretasi dalam satu proses, teori semiotika Pierce memiliki keunggulan karena interpretasinya melibatkan dua proses.

Kembali terhadap dugaan dibentuknya kembali Pam Swakarsa, dengan menggunakan teori semiotika trikonomis dari Pierce, maka akan didapatkan suatu simpulan yang cukup menarik.

Pertama, pada segi “representamen” atau fenomena yang pertama kali ditangkap, itu adalah pembebasan 30 ribu narapidana. Dan di sekitar Presiden Jokowi terdapat sosok militer, yakni Wiranto dan Moeldoko.

Kedua, pada segi “objek”, didapatkan  pemahaman bahwa pembebasan 30 ribu narapidana tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 dan menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar. Dan juga didapatkan pemahaman bahwa Wiranto dan Moeldoko adalah sosok berpengaruh yang ada ketika Pam Swakarsa dibentuk.

Ketiga, pada segi “interpretan”, didapatkan interpretasi bahwa alasan pencegahan penularan dan penghematan anggaran tersebut memiliki keganjilan tersendiri. Lalu, didapatkan pula interpretasi bahwa jumlah Pam Swakarsa yang dibentuk pada 1998 sama dengan jumlah narapidana yang dibebaskan.

Dengan demikian, dari kedua proses tersebut didapatkan interpretan bahwa terdapat kemungkinan bahwa 30 ribu narapidana yang dibebaskan ditujukan untuk membentuk Pam Swakarsa. Apalagi, interpretan yang telah terbentuk tersebut juga semakin kuat dengan adanya rencana penerapan darurat sipil yang beberapa waktu lalu diutarakan oleh Presiden Jokowi.

Pada akhirnya, menggunakan teori semiotika Pierce, kita dapat menjumpai bahwa interpretasi pembebasan 30 ribu narapidana tersebut dapat merujuk pada dibentuknya lagi Pam Swakarsa guna untuk menghadapi potensi gejolak sosial yang nantinya mungkin terjadi. Akan tetapi, tentunya simpulan tersebut hanyalah interpretasi belaka. Seperti halnya diktum dalam posmodernisme, tidak akan pernah terdapat suatu simpulan yang tunggal atau pasti benar. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Darurat kesehatan Masyarakat diberlakukan dimana sebelumnya muncul wacana pemberlakuan darurat sipil. 

PinterPolitik.com

“State of emergency, the planet’s having panic attacks” – Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Siapa yang tidak panik dengan situasi yang tidak menentu di tengah pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19)? Di Indonesia saja, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah daerah lainnya mulai memberi perhatian khusus terhadap dampak-dampak yang dapat timbul akibat pandemi global satu ini pada pertengahan Maret lalu.

Kala itu, Jokowi memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seiring dengan bertambahnya jumlah kasus positif. Pembentukan tim ini diikuti dengan imbauan pemerintah agar publik dapat tinggal di rumah saja.

Meski begitu, laju penularan sepertinya tetap tak terbendung. Jumlah kasus pun terus bertambah hingga menembus 1.528 kasus hari ini. Selain itu, jumlah pasien meninggal turut meningkat hingga menyentuh 136 kasus.

Penyebaran yang mulanya terjadi di Jakarta juga terus melebar ke berbagai provinsi. Per 30 Maret 2020, penyebaran telah terjadi di sebanyak 31 provinsi.

Keadaan ini disebut-sebut dapat memburuk dengan kapasitas sistem kesehatan Indonesia yang dianggap minim. Keluhan akan kurangnya alat-alat pelindung diri (APD) pun kerap datang dari para tenaga medis.

Bukan tidak mungkin kesiapan pemerintah yang dianggap minim turut menyebabkan laju penularan yang tak kunjung melambat. Banyak pihak akhirnya menilai bahwa pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah (lockdown).

Brief kami untuk pak Presiden @jokowi semoga benar-benar bisa sampai ke beliau. Bantu sundul RT ya.

Mohon Segera Karantina Wilayah. #KarantinaWilayah #Lockdown @BNPB_Indonesia @aniesbaswedan @ridwankamil @ganjarpranowo @KhofifahIP

16 halaman

~a thread~ pic.twitter.com/SGJbhF6LqU

— KawalCOVID19 (@KawalCOVID19) March 28, 2020

Situs KawalCOVID-19.id misalnya, menyebutkan bahwa lockdown adalah sebuah keniscayaan di situasi seperti sekarang karena penyebaran Covid-19 kini terjadi secara eksponensial, bukan linear. Mereka juga memprediksi bahwa tingkat kematian dapat menyentuh angka satu hingga empat persen populasi (sekitar 1,6 – 7,5 juta orang) bila situasi tetap tak terkendali.

Beberapa pemerintah daerah juga dinilai ingin menerapkan kebijakan lockdown seperti Kota Tegal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakan lockdown dengan mengirim surat.

Berbagai situasi dan desakan seperti ini akhirnya membuat Presiden Jokowi memberikan tanggapan. Dalam rapat virtual yang dilakukan beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut menyebutkan bahwa pembatasan sosial skala besar dengan didampingi kebijakan darurat sipil diperlukan.

Sontak, pernyataan Presiden Jokowi ini membuat heboh publik. Pertanyaan-pertanyaan akhirnya pun timbul. Mengapa Jokowi merasa perlu menerapkan kebijakan darurat sipil? Apakah mungkin darurat sipil akan benar-benar diberlakukan?

Morale Masyarakat

Minimnya kesiapan pemerintah dalam menangani Covid-19 bisa saja memengaruhi semangat juang (morale) publik. Bagaimana pun juga, semangat yang ada di benak masyarakat ini penting bagi Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi ini.

Apa yang dimaksud dengan morale ini pernah dijelaskan oleh Joost A. M. Meerloo – seorang ahli kedokteran dan psikoanalis kelahiran Belanda – dalam tulisannya yang berjudul Morale in Our Society. Meerloo mendefinisikan “morale” sebagai kekuatan dalam (inner strength) individu – begitu juga kekuatan kohesi kelompok sosial.

Meerloo menghubungkan konsep morale ini dengan ekspektasi survival individu atau kelompok guna menghadapi tekanan (stress). Setidaknya, morale yang baik dapat eksis apabila terdapat persiapan dari orang/kelompok  dalam menghadapi tantangan dan kefrustrasian, serta kapasitas dan kesiapan untuk berkorban demi tujuan bersama.

Konsep morale ini juga berhubungan dengan kepanikan publik. Meerloo mencontohkan hal ini dengan situasi Perang Dingin pada abad ke-20 silam. Pasalnya, kala itu, publik dianggap terpapar dengan banyak sugesti-sugesti massal – seperti persuasi dan propaganda – dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi.

Lantas, bagaimana dengan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia? Mungkinkah publik merasakan morale sosial yang semakin menurun?

View this post on Instagram

Meski gagasan lockdown ditolak pemerintah namun sejumlah daerah ingin terapkan "Lockdown" – #karantinawilayah #lawancorona #lawancovid19 #jagajarak #tetapdirumah #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:39am PDT

Berkaca pada penjelasan Meerloo, bukan tidak mungkin morale publik Indonesia menurun dengan meningkatnya kasus-kasus Covid-19. Panic buying misalnya, bisa menjadi refleksi terkait bagaimana masyarakat merasakan ekspektasi survival dalam menghadapi tekanan akibat pandemi.

Sugesti-sugesti massal juga bertebaran di banyak media sosial maupun media massa. Kecemasan disebut-sebut dapat meningkat dengan berita-berita buruk mengenai perkembangan Covid-19 di Indonesia.

Morale tenaga kesehatan disebut-sebut juga menipis. Pasalnya, dengan minimnya ketersediaan APD membuat sejumlah tenaga medis telah tertular – bahkan meninggal dunia.

Dengan morale publik yang terus menurun, lantas, bagaimanakah dampak yang muncul terhadap pemerintahan Jokowi?

Morale yang dimiliki oleh publik memiliki hubungan tertentu dengan kepercayaan publik terhadap pemimpin. Bukan tidak mungkin, dengan morale yang rendah, kepercayaan (confidence) masyarakat terhadap pemimpin turut menurun.

Peter J. Murphy dan Kelly M. J. Farley berusaha untuk menjelaskan hal ini dalam tulisan mereka yang berjudul Morale, Cohesion, and Confidence in Leadership. Tiga komponen – morale, kohesi, dan kepercayaan terhadap pemimpin – ini biasanya dianggap penting dalam studi pertahanan.

Menurut Murphy dan Farley, tiga komponen tersebut memiliki korelasi yang saling memberi arti. Morale misalnya, dapat meningkat dengan disertai kepercayaan terhadap pemimpin yang tinggi.

Lantas, apakah mungkin kepemimpinan Jokowi dalam menangani Covid-19 dapat terpengaruhi oleh morale publik yang rendah?

Mungkinkah Darurat Sipil?

Bukan tidak mungkin kepemimpinan Jokowi ini semakin diragukan. Hal ini terlihat dari bagaimana banyak pihak menginginkan kebijakan lockdown meski Presiden Jokowi beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah pusat tak akan berlakukan kebijakan itu.

Pemerintah-pemerintah daerah – seperti Kota Solo dan Kota Tegal di Jawa Tengah – mulai menerapkan kebijakan-kebijakan lockdown di tingkat lokal. Bisa jadi, ini merupakan pertanda bahwa morale dan kepercayaan para pemerintah daerah pada Jokowi dalam penanganan Covid-19 semakin menurun.

View this post on Instagram

Apa #daruratsipil itu? #politik #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:00am PDT

Selain kepercayaan terhadap pemimpin, kepercayaan diri (self-confidence) dari pemerintah juga perlu hadir. Meerloo dalam tulisannya sebelumnya menjelaskan bahwa kepercayaan diri pemimpin dan pemerintah turut menentukan morale publik.

Meerloo pun mencontohkannya dengan kepercayaan diri Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dalam mengobarkan kampanye Battle of Britain kala Perang Dunia II. Bagi Meerloo, kepercayaan diri Churchill ini turut menentukan kekuatan Inggris kala itu.

Ketegasan pemerintah ala Churchill inilah yang mungkin tengah diperlukan oleh publik Indonesia dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana tidak? Pemerintahan Jokowi disebut-sebut tidak memiliki rencana yang komprehensif dalam menangani pandemi ini.

Mungkin, dengan minimnya kepercayaan ini, Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan ide untuk memberlakukan kebijakan darurat sipil. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959, darurat sipil merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

Keadaan darurat sipil juga dinilai dapat memperbesar kekuatan presiden dengan menentukan segala tindakan dan keputusan Penguasa Darurat Sipil Daerah – dapat dijabat oleh kepala daerah. Selain itu, Penguasa Darurat Sipil Pusat dinilai dapat memobilisasi dan menerapkan keputusannya secara lebih otoritatif.

Bukan tidak mungkin darurat sipil diterapkan di kemudian hari guna mengembalikan kontrol dan self-confidence pemerintahan Jokowi atas pemerintah-pemerintah daerah. Pasalnya, tantangan atas kontrol Presiden Jokowi terhadap penanganan Covid-19 adalah ketidakpatuhan dan perbedaan sikap kebijakan pemerintah daerah dengan pusat – seperti soal lockdown.

Meski begitu, kemungkinan atas darurat sipil ini juga belum tentu dapat dibenarkan. Jokowi bisa saja menggunakan instrumen lain melalui Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang baru ditekennya – disebutkan agar pemerintah daerah kembali sejalan dengan pemerintah pusat.

Yang jelas, kesimpangsiuran kebijakan dan rencana pemerintah dalam penanganan Covid-19 bukan tidak mungkin dapat memengaruhi morale dan kepercayaan publik pada pemerintah. Lagi pula, di situasi seperti ini, publik perlu ketegasan pemerintah yang sejalan dengan ekspektasi keselamatan (survival). Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Bilamana darurat sipil di berlakukan sesuai dengan ketentuan Darurat Sipil yaitu,  pemerintah dapat membatasi berbagai aktivitas, berhak geledah-periksa tempat, barang & badan. Berhak untuk mengetahui dan melarang berita dan percakapan.

Jokowi sebut darurat sipil perlu diterapkan, guna atasi penyebaran Covid-19, minta apotek dan toko sembako tetap buka, guna dampingi pembatasan sosial & physical distancing

PinterPolitik.com

Dalam sejarah pergulatan politik umat manusia, berbagai sebab atau preseden jatuhnya suatu pemerintahan telah hilir mudik ditemukan, mulai dari upaya penjajahan, perang saudara, hingga pada faktor kejatuhan ekonomi. Namun, dari semua preseden tersebut, adanya epidemi ataupun pandemi penyakit tidak banyak disadari telah memicu gejolak politik hingga kejatuhan suatu pemerintahan.

Profesor Sejarah Pengobatan dari Universitas Yale Frank M. Snowden adalah salah satu sosok yang menyoroti hal tersebut. Dalam catatannya, disebutkan bahwa terdapat beberapa epidemi atau pandemi yang telah menyebabkan mundurnya suatu pemimpin negara, bahkan kemerdekaan suatu negara.

Epidemi flu kuning atau yellow fever pada awal tahun 1800-an di Haiti misalnya, menurut Snowden, kala itu pemimpin pemberontakan budak Haiti, Toussaint L’Ouverture, secara mengejutkan berhasil mengalahkan pasukan Napoleon Bonaparte yang ingin mengembalikan perbudakan di sana.

Menariknya, keberhasilan tersebut terjadi karena banyak pasukan Napoleon yang terkena flu kuning sementara para warga Haiti yang berkulit hitam dinilai memiliki imun tubuh yang lebih kuat sehingga tidak begitu terdampak flu tersebut.

Kemudian, ada pula tulisan Richard J. Evans yang berjudul Epidemics and Revolutions: Cholera in Nineteenth-Century Europe yang juga menjelaskan bagaimana epidemi penyakit dapat memicu revolusi sosial-politik. Evans mencatat bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merebak di Haiti pada Juli 1982 telah menjadi preseden atas jatuhnya Presiden Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) – yang mendapat label sebagai presiden seumur hidup – pada tahun 1986.

View this post on Instagram

Potensi #dampakcorona di Indonesia dapat memicu ketidakpuasan masif di tengah masyarakat, antisipasi pemerintah? #covid19indonesia #pandemicorona #waspadacovid19 #pencegahancorona #indonesialawancorona #pinterpolitik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 2:53am PDT

Dan sekarang, pandemi virus Corona (Covid-19) tampaknya telah mengulang sejarah sebagai preseden jatuhnya suatu pemerintahan. Adalah Kosovo, sebuah negara di kawasan Balkan yang tak pernah diakui kemerdekaannya oleh Indonesia telah mencatatkan sejarah tersebut.

Bagaimana tidak? Atas gejolak politik berkelanjutan karena Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti  menolak untuk menyatakan keadaan darurat atas pandemi Covid-19, gelombang ketidakpuasan publik telah berujung pada mosi tidak percaya anggota parlemen yang membuat Kurti dilengserkan dari jabatannya.

Merefleksikan apa yang terjadi di Kosovo, dengan munculnya berbagai riak-riak ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Indonesia terkait upayanya dalam menanggulangi pandemi Covid-19, mungkinkah gejolak politik serupa yang berimbas pada jatuhnya pemimpin negara juga akan terjadi?

Sinyal Situasi Genting?

Kendati pemerintah kerap menunjukkan kesan dapat menangani persoalan pandemi Covid-19 dengan baik, menariknya baru-baru ini situasi kegentingan justru diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagaimana tidak? Status pandemi Covid-19 direncanakan akan dinaikkan dari tertib sipil menjadi darurat sipil. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dijelaskan bahwa “darurat sipil” adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Artinya, secara tegas pemerintah bisa saja akan menetapkan situasi genting terkait pandemi Covid-19.

Darurat sipil sendiri adalah keadaan yang berada satu level di bawah darurat militer. Dengan demikian, pelibatan militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan pandemi Covid-19 seyogianya telah semakin dekat.

Menariknya, pelibatan TNI dalam penanganan pandemi tersebut justru telah dari jauh hari terlihat. Konteksnya bukan pada persoalan pelibatan organik TNI seperti penjemputan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, Tiongkok, beberapa waktu lalu, melainkan pada telah dilibatkannya pejabat TNI sebagai pemimpin infrastruktur vital dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut misalnya terlihat dengan diangkatnya Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono untuk memimpin rumah sakit (RS) darurat penanganan pasien positif Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan Satgas Covid-19.

Padahal, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, dalam keadaan darurat sipil, yang berperan signifikan seharusnya adalah pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dengan kata lain, patut untuk diduga, hal tersebut mengindikasikan adanya ancang-ancang untuk menaikkan keadaan menjadi darurat militer nantinya.

Meskipun begitu, penempatan Eko sebenarnya tidak menjadi masalah karena Satgas Covid-19 masih subordinat dari Gugus Tugas Covid-19.

View this post on Instagram

Muncul wacana agar militer di libatkan tangani #covid_19 #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #indonesialawancorona #indonesialawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 5:15am PDT

Militer akan Ambil Alih?

Khairul Fahmi dalam salah satu tulisannya yang mengutip Indonesianis asal Australia, Harold Crouch, menyebutkan bahwa sedari awal militer Indonesia seyogianya tidak memiliki nilai-nilai militer yang profesional, yang mana itu membuat TNI tidak dibekali pemahaman soal batasan-batasan posisi dan fungsinya.

Poin yang disebutkan oleh Fahmi, tampaknya yang menjadi faktor di balik dekatnya aktivitas militer dengan sipil di Indonesia. Febriana Firdaus dalam tulisannya Indonesia Election and The Role of Its Powerful Military, juga menyebutkan bahwa, kendati militer secara resmi dilarang berpolitik sejak 2004, menariknya para jenderal TNI justru terlibat sebagai “dalang” berpengaruh di belakang layar perpolitikan Indonesia.

Konteks organiknya pelibatan militer di politik juga dikupas dengan mendalam oleh dosen hukum administrasi negara Universitas Indonesia Bono Budi Priambodo yang menyebutkan bahwa terdapat partisipasi militer di luar persoalan pertahanan dan keamanan, yakni juga berupaya meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan diilhami oleh konsep Broad Front yang dicetuskan oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Namun, menurut Bono, konsep tersebut menegaskan bahwa militer Indonesia tidak akan memainkan peran politik langsung guna mencegahnya menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan.

Senada, Fahmi juga menyebutkan bahwa kendati militer Indonesia adalah militer pretorian atau militer yang lebih cenderung berpolitik. Namun, dimasukinya peran-peran non-militer sebenarnya lebih diakibatkan oleh tidak stabilnya sistem dan kegagalan pemimpin menjamin ditaatinya norma dan proses politik. Artinya, militer seyogianya tidak akan mencampuri urusan politik atau meluaskan peran-peran non-militernya jika sistem “dianggap” berfungsi baik.

Lanjut Fahmi, di banyak negara dunia ketiga, terdapat beberapa sebab yang dapat menjadi alasan bagi intervensi militer dalam politik suatu negara. Dua di antaranya adalah, pertama, apabila kewibawaan pemerintah atau partai politik yang berkuasa telah jatuh sehingga membuat rezim semakin banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis.

Konteks jatuhnya wibawa atau kepercayaan masyarakat dengan meningkatnya paksaan tersebut dapat kita pahami dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyebutkan bahwa kepercayaan dalam pemerintah adalah salah satu hal yang paling penting karena itu merupakan legitimasi dan tempat keberlanjutan sistem politik dibangun.

Hal tersebut terjadi karena kepercayaan dapat membentuk kohesi sosial dan kesejahteraan sehingga memungkinkan pemerintah terkait untuk memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan. Singkat kata, kepercayaan yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kedua, apabila terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan terpengaruhnya sektor-sektor layanan publik maupun swasta. Konteks ini terlihat jelas pada militer yang disebut berperan dalam lengsernya Soeharto pada tahun 1998, yang mana pada saat itu terjadi krisis moneter hebat.

Lantas pada konteks saat ini, di mana terdapat banyak riak-riak ketidakpuasan publik akan kinerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, ataupun dengan melemahnya Rupiah yang bahkan hampir menembus Rp 17 ribu, mungkinkah situasi ini berujung menjadi preseden intervensi militer?

View this post on Instagram

@kawalcovid19.id siap kawal info #covid_19 agar akurat #coronavirus #COVID19 #COVID19Indonesia #pinterpolitik #kawalcovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 2:06am PDT

Apa Langkah TNI?

Sedikit melakukan spekulasi, katakanlah militer akan terlibat dalam penanganan Covid-19 karena keadaan dinaikkan menjadi darurat militer, kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh TNI? Jawabannya mungkin bergantung pada seberapa berhasil Presiden Jokowi membangun hubungan dengan TNI selama ini.

Merujuk pada statusnya yang tidak berasal dari elite partai politik ataupun militer, mudah untuk memahami mengapa analis politik dari Northwestern University, Jeffrey Winters, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terlemah secara politik sejak masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dalam tulisan yang dimuat oleh The Straits Times, disebutkan bahwa untuk mengatasi kelemahan tersebut, Presiden Jokowi diketahui membangun hubungan yang baik dengan TNI sejak awal kepemimpinannya. Hal tersebut misalnya terlihat jelas dengan menempatkan berbagai jenderal berpengaruh dalam lingkaran istana, seperti Moeldoko dan Agum Gumelar.

Kini, vitalnya peran TNI bagi Jokowi semakin terlihat seiring dengan bertambahnya sosok jenderal di gerbong kekuasaannya. Sebut saja nama Wiranto, Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga A.M. Hendropriyono. Bahkan, para pejabat TNI aktif seperti Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa juga disebut-sebut memiliki kedekatan tersendiri dengan Presiden Jokowi.

Tidak hanya dekat dengan sosok berpengaruh di militer, tulisan yang dimuat The Economist juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan porsi besar terhadap peran militer dalam berbagai bidang kehidupan.

Upaya ini misalnya terlihat dari adanya sekitar 133 perjanjian kerja sama antara berbagai lembaga negara dengan militer di era pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam perjanjian tersebut, militer bahkan disebut mengurusi berbagai hal, mulai dari urusan pembukaan lahan persawahan, pembangunan jalan-jalan baru, hingga hal-hal teknis seperti menjaga harga pasar dan tingkat inflasi.

Singkat kata, katakanlah skenario darurat militer dijalankan, tampaknya Presiden Jokowi akan memberikan mandat besar tersebut kepada pejabat militer yang tentu akan mempertahankan legitimasinya. Akan tetapi, jika eskalasi gejolak publik terus meningkat, tentu patut dipertanyakan, sejauh mana hubungan yang dibangun oleh Presiden Jokowi tersebut dapat menjaganya dari kejatuhan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.