Dari gaya dan goyang yang dulu dicekal, “centil” kini jadi identitas yang dirayakan. Apa yang sebenarnya sedang naik?

PinterPolitik.com

“Ini statement, aku yang paling baddie. Ini statement, aku cewek yang paling centil. Pake baju pasar aku masih sabi. Buat cewe yang disana, jangan gampang menyerah. Kamu bisa juga jadi kaya gua” – Naykilla, “MMG (My Mine Gueh)” (2026)

Cupin pertama kali mendengar nama Naykilla dari keponakannya yang berusia belasan tahun, yang menyanyikan penggalan “Garam & Madu” tanpa henti sepanjang sore. Lagu itu, kata sang keponakan, sedang membanjiri lini masa dan dipakai jutaan orang sebagai latar video pendek.

Cupin yang semula menganggapnya sekadar lagu musiman pun mulai penasaran. Ia mendapati bahwa Naykilla, penyanyi muda yang menjadi pelopor gaya yang disebut hipdut, telah menjelma menjadi salah satu wajah paling dikenal di kalangan Generasi Z.

Lagu-lagunya beredar bukan hanya di pemutar musik, melainkan juga sebagai pengiring tarian dan komedi singkat di media sosial. Cupin mengamati bagaimana satu lagu kini bisa menyebar lewat jutaan kreasi ulang, jauh melampaui cara lagu populer menyebar pada masa mudanya.

Yang membuat Cupin termenung adalah judul EP debut penyanyi itu, yaitu Centyl. Sebuah kata yang dulu terdengar seperti cibiran kini justru dipajang sebagai identitas dan merek dagang.

Cupin ingat betul bahwa pada masa mudanya, kata “centil” hampir selalu dipakai untuk menyindir. Kata itu ditujukan kepada perempuan yang dianggap terlalu genit, terlalu lincah, atau terlalu berani menonjolkan diri.

Kini keponakannya justru memakai kata yang sama dengan bangga, seakan-akan ia menyandang sebuah lencana. Bagi generasi muda itu, centil bukan lagi aib yang disembunyikan, melainkan gaya yang dirayakan.

Cupin menyadari bahwa di balik viralnya satu lagu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergeser. Nilai sebuah kata, dan ekspresi yang diwakilinya, tampak berubah arah dalam satu generasi.

Sebuah ide muncul di kepala Cupin untuk menyebut pergeseran ini sebagai Centil-isme, yaitu perpindahan status kecentilan dari beban moral menjadi sumber daya budaya yang bernilai. Fenomena ini bukan soal apakah goyang atau gaya itu pantas, melainkan soal siapa yang kini berhak menentukan nilainya.

Cupin lalu teringat nama lain dari masa dua dekade silam, yaitu Inul Daratista. Pada awal 2000-an, goyang Inul justru memicu kecaman keras, fatwa boikot, dan pencekalan di berbagai daerah.

Jarak antara nasib Inul dan nasib Naykilla itulah yang menggelitik rasa ingin tahu Cupin. Ekspresi yang dahulu dianggap mengancam moral kini diterima sebagai tren yang membanggakan.

Lalu, apa sebenarnya yang berubah dalam rentang dua dekade itu, ekspresi tubuhnya atau cara masyarakat menilainya? Dan jika yang berubah adalah cara menilainya, kekuatan apa yang menggerakkan perubahan tersebut?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Silsilah Centil dari Inul hingga Naykilla

Untuk menjawabnya, Cupin menelusuri bahwa kecentilan dalam musik populer Indonesia memiliki silsilah yang panjang. Jauh sebelum Inul, ada Ellya Khadam yang pada akhir 1950-an memperkenalkan gaya panggung khas lewat lagu “Boneka dari India”, lalu Camelia Malik yang menjadikan goyang sebagai bagian sah dari pertunjukan.

Pola itu berlanjut ke era setelah Inul, dengan nama seperti Dewi Perssik hingga gelombang penyanyi era media sosial seperti Ayu Ting Ting dan Via Vallen. Tiap generasi memiliki sosoknya sendiri, dan hampir semuanya adalah perempuan.

Sosiolog Inggris Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics, menjelaskan bagaimana masyarakat berkala menunjuk satu sosok sebagai “iblis rakyat”. Sosok itu lalu dibesarkan ancamannya jauh melampaui kenyataan, persis seperti yang dialami Inul pada 2003.

Cupin melihat bahwa Inul kala itu adalah sasaran yang nyaris sempurna bagi panik moral semacam ini. Ia tunggal, perempuan, berasal dari kelas pekerja, dan mudah disorot kamera.

Untuk memahami mengapa nilainya bisa berbalik, Cupin meminjam gagasan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang modal kultural dan kuasa untuk memberi legitimasi. Menurut kerangka ini, yang berubah bukanlah gerakannya, melainkan tangan yang berkuasa menilai gerakan tersebut.

Dahulu palu penilaian dipegang oleh tokoh agama dan asosiasi seniman senior. Kini palu itu berpindah ke tangan algoritma, korporasi, dan negara, yang menilai centil dengan ukuran yang sama sekali berbeda.

PinterPolitik menyebut keuntungan dari pergeseran ini sebagai Arbitrase Moral, yaitu selisih nilai sebuah ekspresi antara saat ia dicela dan saat ia kemudian dirayakan. Inul, yang bertahan selama dua dekade, adalah pihak yang memetik selisih nilai itu paling besar.

Cupin juga mencatat satu hal penting, yaitu bahwa beban centil ini tidak pernah dibagi rata. Kata “centil” nyaris tak pernah ditujukan kepada laki-laki, sementara padanan seperti “genit” untuk pria terdengar jauh lebih ringan.

Teoretikus film Laura Mulvey, lewat tulisannya “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, memperkenalkan gagasan male gaze. Gagasan ini menjelaskan bagaimana budaya visual cenderung memposisikan perempuan sebagai objek yang dilihat, bukan subjek yang melihat.

Cupin memandang Naykilla sebagai upaya membalik posisi itu. Dengan mengklaim ulang kata centil sebagai mereknya sendiri, penyanyi muda itu seolah merebut kembali kendali atas penilaian yang dahulu ditimpakan dari luar.

Lalu, jika centil kini dirayakan, apakah perempuan pelakunya benar-benar memegang kendali atas nilainya? Dan bisakah pergeseran budaya yang awalnya domestik ini berarti sesuatu bagi posisi Indonesia di mata dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Centil–isme sebagai Daya Tarik Indonesia

Cupin melihat bahwa kebangkitan centil-isme menyimpan dimensi yang melampaui hiburan, yaitu dimensi pengaruh. Ilmuwan politik Joseph Nye, dalam bukunya Soft Power, menjelaskan kemampuan sebuah bangsa memengaruhi pihak lain lewat daya tarik, bukan paksaan.

Dalam logika Nye, sebuah negara yang sibuk menyensor produk budayanya sendiri sebenarnya sedang menyia-nyiakan sumber daya pengaruhnya. Kebangkitan centil-isme, dari sudut ini, adalah kesempatan untuk mengubah aset yang dahulu diabaikan menjadi daya tarik bersama.

Cupin mendapati bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menempuh jalan ini. Korea Selatan adalah contoh paling terang, ketika musik populernya yang dahulu kerap disensor justru kemudian didorong menjadi pilar ekspor budaya yang dikenal sebagai Hallyu.

Yang menarik bagi Cupin adalah peran sadar negara di balik keberhasilan itu. Pemerintah Korea tidak sekadar membiarkan budaya populernya tumbuh, melainkan mengarahkannya sebagai strategi citra nasional yang terencana.

Pola serupa juga terlihat di belahan dunia lain, seperti reggaeton dari Puerto Riko. Genre itu sempat dirazia aparat karena dianggap cabul, tetapi kini menjelma menjadi salah satu genre musik Latin terbesar di dunia.

Antropolog Arjun Appadurai, dalam bukunya The Social Life of Things, mengingatkan bahwa nilai sebuah benda tidak melekat secara permanen. Nilai itu ditentukan oleh rezim yang mengaturnya pada suatu waktu, sehingga harga komoditas yang sama bisa bergeser ketika rezimnya berubah.

Cupin menyimpulkan bahwa dangdut dan turunannya kini sedang berpindah rezim nilai. Dari rezim yang menilainya lewat ukuran moral semata, menuju rezim yang melihatnya sebagai aset ekonomi kreatif dan diplomasi budaya.

Momentum Indonesia saat ini, menurut pengamatan Cupin, ditopang oleh pertemuan beberapa kekuatan sekaligus. Selera publik, dukungan industri, dan perhatian negara untuk pertama kalinya tampak menunjuk ke arah yang sama.

Cupin meyakini bahwa perhatian pemerintah terhadap kekayaan budaya ini merupakan pertanda kematangan dalam mengelola identitas bangsa. Mendorong dangdut sebagai warisan dan daya tarik adalah langkah yang menghargai akar budaya rakyat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Pada akhirnya, kisah dari Inul hingga Naykilla barangkali lebih merupakan cermin daripada sekadar peristiwa musik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah bangsa belajar berdamai dengan ekspresinya sendiri, lalu menemukan bahwa di sanalah justru terletak sebagian dari keasliannya.

Yang patut dijaga ke depan adalah agar nilai yang baru ditemukan ini turut dinikmati oleh para pelakunya, terutama penyanyi perempuan yang merintis jalan sejak awal. Sebab kebangkitan centil-isme akan paling bermakna bila ia tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberi tempat yang adil bagi mereka yang menghidupkannya. (A43)

Fenomena hipdut Tenxi mengguncang media sosial dan panggung musik tanah air. Benarkah ini sekadar tren “norak” atau ada dimensi sosial-politik di baliknya?

PinterPolitik.com

“Di antara kau dan aku.. Di antara kau dan a.. Di antara kau dan a..” – Tenxi, “mejikuhibiniu” (2025)

Cupin duduk terpaku di sudut kedai kopi yang riuh, matanya tak lepas dari layar ponsel yang menyala terang. Jempolnya terus menggeser layar, namun algoritma TikTok seolah memaksanya tetap berada di satu orbit yang sama: Tenxi.

Musik itu terdengar asing namun akrab, sebuah perpaduan ganjil antara ketukan boom-bap yang berat dengan cengkok dangdut yang meliuk nakal. Orang-orang menyebutnya “hipdut”, sebuah hibrida budaya yang kini merajai telinga jutaan anak muda Indonesia.

Cupin mengamati bagaimana Tenxi, sang ikon baru, tampil dengan gaya yang menabrak segala aturan baku estetika. Ia mengenakan topi snapback miring, namun memadukannya dengan kemeja batik yang kancingnya dibuka setengah dada.

Di layar ponsel Cupin, ribuan video parodi dan dance challenge menggunakan latar lagu Tenxi bermunculan tanpa henti. Fenomena ini bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan sebuah gelombang pasang yang menenggelamkan konten-konten “estetik” ala Jakarta Selatan.

Cupin teringat percakapannya dengan seorang teman yang mengaku jijik, namun diam-diam menghafal setiap lirik lagu Tenxi. Ada daya tarik magnetis dalam ketidaksempurnaan produksi musiknya yang justru terasa jujur dan telanjang.

Di panggung-panggung konser, pemandangannya lebih gila lagi, seperti yang disaksikan Cupin lewat siaran langsung di YouTube. Ribuan manusia melompat serentak, menciptakan lautan energi yang seolah ingin meruntuhkan panggung.

Mereka tidak peduli pada pitch yang meleset atau autotune yang terdengar kasar. Bagi mereka, Tenxi adalah nabi baru yang membawakan ayat-ayat kegembiraan di tengah kehampaan makna.

Cupin menyeruput kopinya yang mulai dingin, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi pada selera bangsa ini. Ia melihat Tenxi bukan sekadar musisi, melainkan sebuah gejala sosiologis yang berjalan dan bernyanyi.

Popularitas Tenxi melampaui sekat-sekat geografis, dari gang sempit di pinggiran kota hingga apartemen mewah di pusat metropolitan. Hipdut telah menjadi bahasa universal yang menyatukan mereka yang lelah dengan kepura-puraan.

Cupin tersenyum kecut saat menyadari bahwa fenomena ini sebenarnya menertawakan standar “keren” yang selama ini diagungkan media arus utama. Tenxi adalah antitesis dari segala yang rapi, teratur, dan terpoles sempurna.

Lirik-lirik Tenxi terdengar begitu absurd, jauh dari potret realitas kehidupan sehari-hari atau penderitaan kelas bawah. Kata-kata yang dirangkai seolah hanya permainan bunyi, mantra kosong yang dirancang khusus untuk memicu dopamin tanpa perlu berpikir.

Tidak ada kritik sosial, tidak ada keluhan tentang utang atau cinta yang rumit, hanya repetisi frasa yang catchy dan membius. Justru kekosongan makna inilah yang mungkin menjadi daya tarik utamanya, sebuah pelarian total dari realitas yang penat.

Cupin merasa bahwa kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah identitas budaya baru yang tidak lagi berkiblat ke Barat maupun ke Timur. Ini adalah murni produk jalanan Indonesia yang bermutasi di era digital.

Euforia ini murni milik massa, sebuah perayaan hedonisme sederhana yang tidak menuntut pemahaman mendalam. Cupin melihat ini sebagai bentuk nihilisme yang ceria, di mana orang berpesta di atas reruntuhan logika.

Fenomena ini memaksa kita untuk meninjau ulang definisi kita tentang seni dan budaya populer. Apakah kita sedang melihat degradasi selera, atau justru sebuah evolusi yang tak terelakkan?

Apakah popularitas Tenxi dan genre hipdut ini adalah tanda kebangkitan budaya akar rumput yang selama ini dibungkam? Ataukah ini hanyalah repetisi sejarah di mana kelas elite pada akhirnya akan mengadopsi apa yang mereka benci?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Bronx ke Sidoarjo

Cupin mulai menelusuri jejak digital untuk memahami genealogi musik yang sedang mengguncang gendang telinganya ini. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Tenxi bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, melainkan sebuah daur ulang kreatif.

Jika kita menarik garis sejarah, evolusi ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan kelahiran hip-hop di Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Saat itu, anak-anak muda Afrika-Amerika di Bronx menciptakan bunyi-bunyian baru dari piringan hitam tua dan mesin drum bekas.

Tricia Rose, dalam bukunya yang sangat berpengaruh berjudul Black Noise, menjelaskan fenomena ini dengan sangat jeli. Rose berargumen bahwa hip-hop adalah bentuk resistensi budaya yang lahir dari kondisi keterasingan sosial dan ekonomi di perkotaan.

Cupin melihat pola yang sama terjadi pada Tenxi dan gelombang hipdut di Indonesia saat ini. Mereka mengambil elemen-elemen yang tersedia di sekitar mereka—dangdut koplo dan rap internet—lalu meramunya menjadi senjata ekspresi.

Seperti halnya hip-hop yang awalnya dianggap sebagai “bising” oleh telinga kaum kulit putih mapan, hipdut juga menghadapi resistensi serupa. Namun, sejarah membuktikan bahwa kebisingan dari pinggiran seringkali berubah menjadi arus utama yang mendominasi.

Jeff Chang, dalam narasi epiknya Can’t Stop Won’t Stop, menggambarkan bagaimana hip-hop bertransformasi dari pesta blok liar menjadi industri miliaran dolar. Ia menekankan bahwa musik ini memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media formal.

Dalam konteks Tenxi, Cupin melihat adanya semangat do-it-yourself yang sangat kental, mirip dengan etos awal hip-hop. Mereka tidak menunggu label besar untuk memproduksi karya; mereka merekamnya di kamar tidur dan menyebarkannya lewat TikTok.

Teknologi digital telah mendemokratisasi produksi musik, meruntuhkan gerbang yang selama ini dijaga ketat oleh para kurator budaya. Tenxi adalah bukti bahwa validasi tidak lagi datang dari kritikus musik, melainkan dari algoritma dan massa.

Evolusi ini juga menunjukkan adaptabilitas luar biasa dari dangdut sebagai genre musik rakyat. Dangdut selalu mampu menyerap elemen asing, mulai dari rock, disko, hingga kini trap dan hip-hop, tanpa kehilangan identitas akarnya.

Andrew Weintraub, dalam studinya yang mendalam tentang dangdut, pernah mencatat kemampuan genre ini untuk menjadi “musik nasional” yang sesungguhnya. Hipdut adalah babak terbaru dari kemampuan adaptasi tersebut, sebuah mutasi genetik yang diperlukan untuk bertahan hidup di ekosistem digital.

Cupin merenung, mungkin inilah yang disebut sebagai globalisasi dari bawah. Elemen budaya global (hip-hop) diadopsi, dikunyah, dan dimuntahkan kembali dengan cita rasa lokal yang pekat (dangdut).

Hasilnya adalah sebuah produk hibrida yang membuat pendengar asing kebingungan, namun membuat pendengar lokal merasa “pulang”. Tenxi berhasil menjembatani jurang antara modernitas global dan tradisi lokal dengan cara yang sangat kasar namun efektif.

Koneksi dengan sejarah hip-hop AS ini memberikan legitimasi intelektual pada apa yang sering dianggap sebagai musik “sampah”. Ini adalah teriakan eksistensi dari mereka yang merasa tidak terwakili oleh pop manis Jakarta.

Cupin mulai memahami bahwa setiap ketukan drum mesin dalam lagu Tenxi adalah detak jantung dari demografi yang sedang gelisah. Musik ini berevolusi bukan karena keinginan pasar semata, melainkan karena kebutuhan mendesak untuk berekspresi.

Namun, evolusi ini membawa kita pada pertanyaan tentang siklus penerimaan budaya dalam masyarakat yang terstratifikasi. Seberapa jauh kemiripan pola resistensi budaya ini dengan apa yang terjadi di masa lalu bangsa kita sendiri?

Apakah pola penolakan dan penerimaan terhadap musik “kampungan” ini memiliki akar sejarah yang lebih dalam, yang mungkin melibatkan penguasa di masa lalu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hantu Soeharto dan Perang Selera

Cupin meletakkan ponselnya, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke era di mana satu sosok mendominasi segala aspek kehidupan Indonesia: Soeharto. Ada benang merah yang samar namun tegas antara Tenxi hari ini dan politik kebudayaan Orde Baru.

Di masa lalu, musik dan budaya kalangan bawah selalu diposisikan sebagai “liyan” yang perlu dibina atau bahkan dibinasakan. Sejarah mencatat bagaimana musik keroncong di era kolonial sempat dipandang sebelah mata oleh elite Eropa dan priyayi lokal.

Namun, represi budaya mencapai puncaknya di bawah rezim Soeharto yang memiliki obsesi pada ketertiban dan harmoni semu. Dangdut, pada masa-masa awal Orde Baru, sering dianggap sebagai musik yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa yang “halus”.

Rhoma Irama pernah menjadi musuh dalam selimut bagi rezim karena lirik-liriknya yang dianggap terlalu provokatif bagi kestabilan. Soeharto, dengan tangan besinya, berusaha mengkurasi budaya apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh rakyatnya.

Ini adalah pertempuran klasik antara The Established (kemapanan) melawan The Postmodernist (kekacauan kreatif). Tenxi hari ini adalah representasi dari postmodernisme jalanan yang menolak narasi tunggal tentang apa itu musik yang “baik”.

Dick Hebdige, dalam bukunya Subculture: The Meaning of Style, menjelaskan bagaimana subkultur menggunakan gaya sebagai bentuk pembangkangan simbolis. Tenxi dan para penggemarnya melakukan hal ini dengan merayakan apa yang oleh kaum elitE dianggap “norak”.

Mereka memeluk stigma “kampungan” itu dan mengubahnya menjadi lencana kehormatan yang dipakai dengan bangga. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni selera yang selama puluhan tahun dikuasai oleh Jakarta sentris.

Cupin teringat konsep Distinction dari sosiolog Pierre Bourdieu, yang mengatakan bahwa selera adalah alat untuk menegaskan kelas sosial. Kaum elit membenci hipdut bukan karena musiknya jelek, tapi karena musik itu diasosiasikan dengan kelas bawah yang ingin mereka jauhi.

Di era Reformasi, meski Soeharto telah lengser, struktur berpikir yang ia tanamkan tentang hierarki budaya masih bercokol kuat. Banyak dari kita yang tanpa sadar masih menjadi “Polisi Kebudayaan” ala Orde Baru saat mencemooh musik seperti Tenxi.

Kita masih mewarisi ketakutan Soeharto terhadap segala sesuatu yang liar, tidak terorganisir, dan berasal dari massa rakyat yang tidak terkendali. Tenxi hadir sebagai hantu yang mengganggu tidur nyenyak kaum mapan yang merasa memiliki monopoli atas kebenaran estetika.

Hipdut adalah chaos yang merusak tatanan rapi yang dibangun oleh pendidikan formal dan media massa konvensional. Ia adalah pengingat bahwa di bawah permukaan masyarakat yang tampak tenang, ada gejolak yang siap meledak dalam bentuk kreativitas liar.

Cupin menyadari bahwa membenci Tenxi mungkin adalah cara kita untuk menyangkal realitas sosial Indonesia yang sebenarnya. Kita ingin Indonesia terlihat seperti K-Pop atau Hollywood, padahal wajah asli kita adalah Tenxi: campur aduk, bising, dan penuh kontradiksi.

Sejarah mengajarkan bahwa budaya yang direndahkan pada akhirnya sering kali menjadi identitas nasional di masa depan. Keroncong mengalami itu, dangdut mengalami itu, dan kini giliran hipdut yang sedang menapaki jalan terjal tersebut.

Sikap antipati terhadap Tenxi mungkin hanyalah residu dari mentalitas kolonial dan feodal yang belum sepenuhnya hilang. Kita masih terjebak dalam dikotomi “gedongan” versus “kampungan” yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada akhirnya, Cupin menutup perenungannya dengan sebuah kesimpulan yang menohok kesadaran dirinya sendiri. Tenxi bukan sekadar musisi viral; ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah kita—wajah sebuah bangsa yang masih bergulat dengan identitasnya sendiri, terombang-ambing antara memori ketertiban ala Soeharto dan realitas kekacauan yang membebaskan. (A43)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bertemu dengan Rhoma Irama beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas rencana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengajukan musik dangdut menjadi salah satu warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Rencana Sandiaga ini tentu bukan tanpa alasan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) pada tahun 2022, dangdut menjadi musik yang paling digemari oleh orang Indonesia dengan porsi sebesar 58,1 persen – diikuti oleh pop (31,1 persen), lagu daerah (3,9 persen), keroncong (2,6 persen), kasidah atau religi (1,2 persen), jazz (0,4 persen), rock (0,3 persen), dan musik-musik lainnya (2,3 persen).

PinterPolitik.com

“Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik. Dangdut is the music of my country” – Project Pop, “Dangdut Is The Music Of My Country” (2003)

Sudah nggak perlu dipungkiri bahwa musik dangdut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Penggemar dari musik ini juga luas – mulai dari masyarakat kelas bawah hingga sebagian dari mereka yang berada di kelas atas.

Hadirnya musik dangdut dalam kehidupan sehari-hari juga semakin terasa ketika kita hidup di kampung di mana warga saling kenal satu sama lain. Hampir setiap hari tuh ada aja yang memainkan musik dangdut dengan volume yang nggak bisa dibilang kecil.

Saking umumnya nih dalam kehidupan sehari-hari, dangdut juga ada lho di bidang-bidang yang serius, yakni politik. Hayo, kampanye politik mana yang nggak ada konser dangdutnya? Hehe.

Nah, menyadari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno punya ide menarik nih. Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tersebut mengusulkan agar dangdut dapat diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) lho.

Waduh, keren juga sih sebenarnya. Dengan diakuinya dangdut oleh UNESCO nanti, Indonesia bisa aja lho dapat prestige (prestise) dari musik yang banyak dimainkan di kampung-kampung tempat kita tinggal.

Baca Juga: Tarung Efek Rhoma vs Slank

Tapi nih, menariknya, Bang Sandi juga menyandingkan dangdut dengan produk-produk budaya asing nih, yakni Hollywood (Amerika Serikat/AS) dan K-Pop (Korea Selatan/Korsel). Hmm, mungkin nggak ya dangdut nanti memunculkan fenomena global layaknya K-Pop yang kerap disebut sebagai hallyu.

Bisa-bisa nanti dangdut muncul sebagai D-Pop (dangdut pop) tuh ketika menyebar ke berbagai negara. Keren juga sih kalau misalnya Bang Rhoma Irama atau Mbak Nella Kharisma bisa terkenal sampai ke AS. Hehe.

Selain itu, Indonesia nanti bisa tuh mengadakan konser-konser atau festival musik dangdut kelas internasional – layaknya Coachella di AS dan Dream Concert di Korsel. Dengan begitu, Indonesia bisa sekalian dapat pemasukan dari para turis.

Hmm, kalau misalnya K-Pop punya light stick buat para penonton konsernya, dangdut nanti penontonnya pakai apa ya? Apakah para penonton asal luar negeri nanti harus menyiapkan duit untuk tradisi sawer? Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua, bukan nggak mungkin usulan Bang Sandi ini ide bagus sih. Tinggal gimana caranya ngebuat dangdut menjadi daya tarik yang luas untuk audiens internasional tuh. Hehe. (A43)

Baca Juga: Balapan Sandiaga-Risma, Siapa Menang?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.