Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak bantah pernyataan politisi NasDem Zulfan Lindan yang menyebut Surya Paloh berpesan untuk mengingat usia yang sudah tua.

Prabowo dikabarkan dapat visa dari AS.

PinterPolitik.com

Pengunduran diri Febri Diansyah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi perbincangan dan meninggalkan berbagai impresi tersendiri. Utamanya jika berangkat dari alasan personal hengkangnya Febri akibat kondisi politik dan hukum di lembaga anti-rasuah yang telah berubah, termasuk terkait revisi Undang-Undang KPK.

Alasan spesifik itulah kemudian tampaknya memantik bermacam reaksi dari berbagai pihak. Dari kalangan internal sendiri, dua wakil pimpinan KPK bahkan sampai menyampaikan reaksi yang tak saling akur.

Awalnya Nurul Ghufron menyatakan bahwa seorang pejuang tidak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih. Namun kemudian, Nawawi Pomolango keberatan dengan kecenderungan adanya pendefinisian pejuang dan pecundang di balik mundurnya Kepala Biro Humas KPK itu.

Sementara meski belakangan reaksinya dianggap kurang objektif, sorotan Indonesian Corruption Watch (ICW) dinilai tak sepenuhnya keliru. Diketahui sebelumnya, ICW mengaitkan kepemimpinan Firli Bahuri dan tendensi adanya gimmick politik tertentu yang dimainkan menjadi salah satu faktor pendorong cabutnya Febri.

Namun satu hal yang menarik dan entah bagaimana dapat terkonstruksi, mundurnya eks juru bicara (jubir) KPK semakin menegaskan persepsi sebagian kalangan bahwa Febri adalah sosok protagonis atau “orang baik”, dalam konteks tupoksinya di KPK tentunya.

Ihwal senada disiratkan oleh cendekiawan muslim Nadirsyah Hosen yang menyebut bahwa tantangan terbesar bekerja di “dalam” ialah harus banyak melakukan kompromi. Gus Nadir menambahkan, jika kompromi sudah melanggar batas integritas seseorang, mundur adalah pilihan satu-satunya.

Akan tetapi, langkah yang menjadi keputusan Febri dinilai menguak sebuah tendensi yang kurang konstruktif atas impresi publik secara luas terhadap tatanan dan proses politik, hukum, dan pemerintahan tanah air. Tatanan dan proses yang dianggap tak bersahabat bagi “orang baik” untuk berkontribusi di dalamnya.

“Orang baik” yang memutuskan mundur dari perjuangannya di “dalam” memang sangat disayangkan. Padahal, dalam sebuah wawancara bersama Pinter Politik, jubir Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar Simanjuntak sempat mengingatkan akan pentingnya peran para “orang baik” dalam tatanan politik dan pemerintahan tanah air.

Jika dielaborasikan, Dahnil kembali mengulang sebuah adagium politisi Jerman abad ke-19 Friedrich Naumann, yang juga pernah disampaikan oleh sosok mulai dari Budiman Sudjatmiko hingga Recep Tayyip Erdoğan, bahwa “ketika orang-orang baik menjaga jarak dari politik, tak mengherankan jika politik menjadi tidak baik”.

Dahnil menekankan bahwa dirinya yang notabene berasal dari kalangan kampus, juga memiliki idealisme yang terkadang harus diselaraskan dengan kompromi politik.

Singkatnya, bentuk kompromi pada dimensi politik dan lini pemerintahan manapun yang terjadi, sesungguhnya dapat tetap berjalan selaras bersama idealisme “orang-orang baik”.

Lantas, apakah postulat yang disampaikan Dahnil tersebut relevan dan masih memungkinkan untuk terjadi dalam realita tatanan politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia saat ini jika mengacu pada mundurnya Febri Diansyah dari KPK?

Perdebatan Abadi

Jalan dan paradigma berbeda yang dipilih oleh Febri Diansyah dan Dahnil Anzar Simanjuntak pada kontribusi dan domain perannya masing-masing, tampaknya kembali membuka perdebatan klasik antara moralitas dan realita – baik politik, hukum, dan pemerintahan – yang sekali lagi dianggap cukup sulit untuk beriringan.

Salah satu yang menyoroti perdebatan tersebut ialah filsuf berkebangsaan Italia, Nicollo Machiavelli dalam karyanya yang berjudul The Prince. Asumsi dasar publikasi tersebut adalah demi meraih kesuksesan, “seorang pangeran” atau penguasa harus mengabaikan moralitas dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kelicikan.

Memang jika ditinjau secara objektif, The Prince sendiri ditulis sekitar tahun 1513, yaitu ketika sebuah negara republik sedang berada dalam ancaman kejatuhan akibat berbagai rongrongan eksternal, intrik dalam kekuasaan Gereja, intrik dan kebusukan kekuasaan para bangsawan serta korupsi yang merajalela.

Artinya, secara kontekstual Machiavelli tak serta merta mendorong kelicikan dan keburukan sebagai realita yang harus diterima begitu saja.

Dirinya justru mencitrakan sosok yang menjunjung moralitas dalam karyanya pasca The Prince, yakni Discourses, saat merumuskan patriotisme sebagai kekuatan moral terbaik dalam melawan tirani.

Sayangnya, esensi yang jamak dipahami secara parsial dari The Prince menjadikannya konon digunakan sebagai panduan, buku teks, serta justifikasi bagi sejumlah pemimpin, politisi, hingga pejabat publik, yang kemudian turut menciptakan sebuah ekosistem dan tatanan di mana seolah terdapat jurang terjal antara moralitas dan realita politik, hukum, dan pemerintahan kontemporer.

Oleh karenanya, istilah Machiavellian kemudian muncul untuk mendefinisikan sosok-sosok pemimpin, politisi, hingga pejabat publik dengan karakteristik yang demikian. Baik mereka yang mengakui telah menggunakannya sebagai pedoman, maupun mereka yang secara sembunyi-sembunyi mempraktikan esensinya.

Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Joseph Stalin hingga sosok kekinian seperti Donald Trump, hingga Mohammed Bin Salman disebut menjadi sosok-sosok yang disebut sebagai Machiavellian dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pengabaian terhadap moralitas pada praktiknya tampak tak hanya tercermin pada karakteristik kepemimpinan belaka. Lebih dalam, esensinya dianggap telah merasuk lebih dalam pada sendi-sendi politik dan pemerintahan.

Pada konteks politik domestik, jalannya pemerintahan di bawah Soeharto dianggap menggunakan strategi Machiavelli, utamanya dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan.

Setelah reformasi, dinamika politik dan pemerintahan tanah air juga secara tersirat mencitrakan gagasan Machiavelli bahwa “siapa yang memiliki senjata akan mengalahkan mereka yang tak memilikinya”.

Hal tersebut dinilai relevan dengan apa yang disampaikan Mahfud MD dalam Politik Hukum di Indonesia, bahwa yang terjadi di Indonesia ialah politik determinan atas hukum. Hukum dikatakan merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan.

Saran seorang Dahnil bahwa “orang baik” semestinya tak perlu takut untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan memang secara normatif dapat diterima.

Akan tetapi, hal itu dinilai cukup sulit dalam tatanan praktis bagi mereka yang dianggap tak memiliki “senjata” mumpuni untuk mempertahankan idealisme dan moralitasnya di tengah ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang ada. Mundurnya Febri Diansyah dari KPK dinilai menjadi pengejawantahannya.

Lantas, apakah peluang bagi “orang baik” untuk membuat tatanan politik, hukum, maupun pemerintahan yang lebih baik menjadi tertutup seketika?

Pentingnya Mindset Negarawan

Publik tentu diharapkan tak lantas skeptis dan pesimistis akan kecenderungan tergeser atau mundurnya sosok yang dianggap menjunjung tinggi moralitas dan idealisme karena berbenturan ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan yang dinilai kurang mendukung belakangan ini.

Jika mengacu pada Mahfud MD yang menyebut bahwa di Indonesia, politik determinan terhadap hukum, perbaikan apapun yang diinginkan memang semestinya dimulai di ranah politik.

Oleh karenanya, memperbaiki kemudaratan dalam ekosistem politik, hukum, dan pemerintahan akan sangat ideal jika dimulai dari kontribusi secara konkret dalam politik itu sendiri. Pada titik inilah peran para “orang baik” sesungguhnya diharapkan.

Esensi penting yang dinilai menjadi diskursus utama dalam hal ini ialah meluruskan mindset antara politisi dan negarawan. James Freeman Clarke menyebutkan bahwa jika politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, negarawan berpikir tentang generasi berikutnya.

Dan Nimmo dalam Political Communication and Public Opinion in America mengutip Daniel Katz dan menyebutkan dua orientasi kepentingan politisi dalam sebuah proses politik, yakni politisi negarawan dan politisi partisan.

Berbeda dengan politisi partisan yang hanya mementingkan kelompoknya, politisi negarawan lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner, jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara tanpa lelah.

Bagi politisi negarawan, perjuangan yang berlandaskan moralitas adalah maraton panjang yang bernilai luhur. Karenanya, tak hanya bagi politisi, nilai dari aspek kenegarawanan inilah yang kiranya juga dapat diadopsi bagi para “orang baik” yang berkontribusi dalam level bidang pemerintahan lainnya.

Karenanya, paradigma dan advis dari Dahnil terhadap para “orang baik” untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan pada titik ini tetap memiliki relevansi dan signifikansinya tersendiri.

Namun demikian, garis demarkasi integritas atas dinamika politik dan hukum seperti yang ditunjukkan Febri Diansyah atas pengunduran dirinya dari KPK tetap harus dihargai dan dimaknai lebih mendalam dan objektif.

Yang jelas, optimisme terhadap perbaikan tatanan politik dan pemerintahan yang dianggap belum ideal tentu harus tetap dijaga.

“Orang baik” masih sangat memungkinkan untuk menempuh cara-cara politis untuk masuk, beradaptasi, dan berkompromi secara konstruktif dalam politik, hukum, dan pemerintahan dengan berpegang pada sikap dan prinsip kenegarawanan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Simpang siur isu wajib militer beberapa waktu terakhir jadi salah satu topik utama yang mengisi ruang-ruang diskusi masyarakat.

Namun, nyatanya ada miskonsepsi yang masif terkait hal ini, di mana gagasan utamanya bukanlah wajib militer, melainkan komponen cadangan yang sifatnya sukarela.

Simak pembahasannya secara lengkap bersama Jubir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Simpang siur isu wajib militer beberapa waktu terakhir jadi salah satu topik utama yang mengisi ruang-ruang diskusi masyarakat. Namun, nyatanya ada miskonsepsi yang masif terkait hal ini, di mana gagasan utamanya bukanlah wajib militer, melainkan komponen cadangan yang sifatnya sukarela.

Simak pembahasannya secara lengkap bersama Jubir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

PinterPolitik.com

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyikapi kasus yang tengah membelit perusahaan asuransi pelat merah yang menaungi prajurit TNI, Polri dan ASN di lingkungan Kemenhan tersebut.

Dahnil mengimbau agar para prajurit tetap tenang terkait adanya permasalahan dugaan penyelewengan dana prajurit di Asabri. Pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan ini, termasuk upaya penyehatan kembali Asabri.

Menurut Dahnil, Kemenhan sudah mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga Asabri terkait hal ini, dan memastikan dana prajurit tetap aman. Dan, jika ada permasalahan hukum tentu harus diselesaikan dengan segera.

Dahnil pun menegaskan, tidak boleh ada korban dalam permasalahan Asabri. Jika ada permasalahan korupsi di Asabri tentu harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kemenhan bersama pihak-pihak terkait lainya, tentunya segera menyelesaikan permasalan yang sedang terjadi dan kembali memulihkan kondisi yang ada di Asabri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengatakan pihaknya masih menunggu masukan dari Kemenhan terkait rencana pembenahan, termasuk  perombakan jajaran direksi Asabri .

Namun Erick pun belum tahu pasti mengenai waktu perombakan direksi Asabri dilaksanakan. Tentunya masih menunggu masukan dan hasil koordinasi dengan Kemenhan. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut

 PinterPolitik.com

Agnes Monica, penyanyi asal Indonesia dengan segudang prestasi kembali menuai kritik. Dalam sebuah wawancara di Amerika Serikat, Agnes Monica menyatakan dirinya tidak memiliki darah Indonesia melainkan Jerman, Jepang, dan Tionghoa.

Agnes pun kadung banjir protes dari berbagai pihak mulai dari kalangan artis hingga politisi. Dari riuhnya protes tersebut ada satu yang nyempil yaitu dari mantan pentolan DPR RI periode lalu, Fadli Zon.

Tentu semua yang mengikuti sepak terjang Fadli Zon sudah mafhum dengan kritiknya yang keras, Agnes Monica pun kena semprot juga. Agnes Monica disebut durhaka oleh Fadli karena tidak cinta tanah air.

View this post on Instagram

Politisi ikut komentari pernyataan Agnez Mo.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 27, 2019 at 12:57am PST

Oke, Fadli Zon tersinggung tapi apa perlu sevulgar itu kalo mengkritik? Lagi pula Fadli berbicara pada musisi sekelas Agnes Monica yang sudah menjajal kancah internasional.

Terkait dengan pernyataan itu, ada hal lain, tapi ini kaitannya dengan junjungan Fadli Zon yaitu Prabowo Subianto. Melalui jubirnya Dahnil Anzar Simanjuntak, Agnes ini dianggap sebenarnya punya jiwa nasionalisme dan bela negara. Menurut mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, mungkin sebagian dari kita aja yang menerjemahkan beda-beda sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Selain itu, kalau kata Dahnil, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berniat merangkul influencer, youtuber, artist untuk mengamplifikasi semangat bela negara melalui karya-karya mereka. Nah, mungkin aja nantinya Agnes Monica akan digenjot semangat cinta tanah airnya.

Kalau merujuk ke deskripsi pekerjaannya, mungkin aja perkataan Dahnil ini bisa dianggap mewakili Menhan Prabowo Subianto. Nah, dari hal itu, apakah Pak Fadli mau berbeda pendapat dengan Pak Prabowo? Wong Pak Prabowo melalui jubirnya aja gak bereaksi berlebihan sampai bilang durhaka kok ke Agnes, malah dibilang punya nasionalisme.

Terus kalo misalnya Agnes Monica memenuhi undangan Kemhan, berarti kementeriannya Prabowo ngundang orang durhaka yang dibilang Fadli dong?

Mungkin aja solusi dari Kemenhan itu lebih bermanfaat dibanding memberikan kata-kata vulgar aja. Kan seniman juga kadang butuh dirangkul oleh pemerintah. Apalagi, banyak dari mereka berasal dari etnis minoritas yang sering dilupakan bahkan didisikriminasi. Kita tunggu aja nih nanti rencana Kemenhan apakah bakal undang Agnez Mo atau enggak. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Ngomongin soal Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia yang baru itu sangat menarik. Memang masih menjadi misteri alasan sebenarnya pemilihan beliau sebagai Menhan oleh mantan rivalnya, Jokowi. Tapi kali kita gak akan ngomongin itu.

Yang mau dibahas itu adalah betapa berbedanya Prabowo sebagai satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang punya juru bicara. Tentunya tiap kementerian punya juru bicara, tapi itu kementerian buat menteri mah ajudan atau asisten.

Nah, Prabowo ini bisa dikatakan sebagai menteri yang eksklusif karena beliau baru-baru ini nunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak buat jadi juru bicara pribadinya. Sebagai juru bicara, Dahnil Anzar ini berwenang atas bidang komunikasi publik yang fokus di area sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga.

View this post on Instagram

Perdebatan mewarnai rapat Prabowo dan Komisi I DPR soal anggaran pertahanan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 12, 2019 at 11:17pm PST

Penunjukan Dahnil ini agaknya bikin publik heran ga heran karena Dahnil sendiri kan udah pernah jadi Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN). Herannya Dahnil ini kan pernah kasih info Prabowo gak ngambil gaji sebagai Menhan. Sontak banyak perdebatan tentang tindakan ini etis atau engga. Pendukung Prabowo pun memuja beliau dengan niat tulusnya untuk mengabdi kepada bangsa.

Plot twist keesokan harinya Prabowo menepis kabar tersebut dan bilang kalo sebagai Menhan tentu dia kan ngambil gajinya. Dahnil pun tak keabisan akal untuk membela dirinya dengan berdalih kalo Prabowo ngambil gaji karena ada aturan yang mengharuskan beliau. Bisa aja ngelesnya, Prabowo mah gausah dibela toh pendukungnya tetap setia entah Prabowo terima atau engga gajinya.

Yang jadi pertanyaan tu ya Dahnil-nya. Kenapa dia bisa diangkat jadi juru bicara Menhan kalo pernah bikin info yang perlu diralat seperti itu? Memang sih itu misteri, tapi hal lain yang juga jadi perhatian adalah latar belakang Dahnil.

Menurut Pengamat Militer Connie Rahankundini Bakrie, penunjukan Dahnil jadi Juru Bicara Prabowo tu gak pas karena Dahnil bukan berasal dari kalangan militer. Pasalnya menurut Connie masalah militer itu sensitif kerahasiaannya. Kenapa tiba-tiba muncul Dahnil jadi juru bicara? Sudah pernah salah kasih info, sekarang dia tahu urusan sensitif negara.

Tapi agaknya ini gak masalah buat Prabowo. Pasalnya Jokowi sendiri gak komentar dan kayaknya kritik terhadap penunjukan Dahnil juga tak tajam. Saya pun bertanya apa karena Menhannya Prabowo, makanya semua pada nyantai atau malah ternyata gak berani.

Rupanya memang Prabowo ini unik, karena walaupun pengangkatan Dahnil punya faktor-faktor seperti itu, toh tak ada yang komentar pedas. Tapi saya agak khawatir nih terhadap Pak Prabowo dan Kemenhan kalo Dahnil salah ucap. Biar unik tetap hati-hati ya Pak Prabowo. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Semua orang sudah sempat memuji Prabowo Subianto karena kerendahan hatinya. Gimana enggak, Pak Prabowo sempat dikabarkan tidak akan mengambil gajinya dan fasilitas lainnya sebagai menteri pertahanan. Hebat kan, kalau banyak orang ingin jadi pejabat demi gaji dan fasilitas, eh Pak Prabowo justru gak mau menerima hal-hal itu.

Eits, itu semua berlaku sebelum Pak Prabowo-nya sendiri berbicara. Pak Prabowo membantah bahwa dirinya akan menolak gaji dari pemerintah. Selain itu, Pak Prabowo juga bilang kalau fasilitas seperti mobil dan rumah dinas juga masih mungkin ia gunakan. Wah, kumaha ieu teh?

Hmmm, kalau dipikir-pikir, semua pembicaraan terkait dengan Prabowo tak mau terima gaji ini berasal dari cuitan dari juru bicaranya Pak Prabowo sendiri yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Wah, gimana nih, kok bisa sih juru bicara punya suara yang berbeda dengan orang yang ia wakili?

Eits, ternyata Pak Dahnil ini masih punya pembelaan terkait dengan bantahan orang ya ia wakili suaranya. Jadi Pak Dahnil ini mencuit kalau Pak Prabowo ini taat azas sehingga akan menerima gaji dari pemerintah, namun akan disalurkan untuk yayasan-yayasan seperti yayasan kanker, lembaga zakat, rumah ibadah, dan lain sebagainya.

Hmmm, ini nanti Pak Prabowo membantah cuitan Dahnil lagi gak ya?

Sebenarnya, beda pernyataan dari Pak Prabowo dan Pak Dahnil ini lumayan membingungkan. Idealnya, tidak ada tuh pembantahan dari Pak Prabowo untuk pernyataan Pak Dahnil. Nah, dari hal itu, ini briefing-nya gimana ya? Apa Pak Dahnil ada kekeliruan dalam mengutip atau gimana?

Wah, mungkin harus ada yang diperbaiki nih dalam alur Pak Dahnil mewakili suara Pak Prabowo. Kalau kata Susan H. Miller, juru bicara itu menentukan juga nilai berita dari suatu hal. Nah, dari hal itu, kan sayang juga kalau terjadi apa-apa dengan nilai berita Pak Prabowo dari kiprah Pak Dahnil sebagai jubir.

Ya, semoga beda pernyataan antara Pak Prabowo dan Pak Dahnil gak terulang ya di masa depan. Kan aneh juga kalau punya jubir, tapi Pak Prabowo masih harus memberikan pernyataan tersendiri untuk memperjelas keadaan. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.