“Information is only useful when it can be understood” – Muriel Cooper

PinterPolitik.com

Tabung gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang selama ini banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari harus dibatasi dengan pengesahan kebijakan terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Pada 27 Februari 2023, Kementerian ESDM resmi mewajibkan registrasi terpadu untuk setiap pembelian LPG 3 kg, dan registrasi ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret ini. 

Pendataan pembeli LPG 3 kg rencananya akan diberlakukan di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara per 1 Maret 2023. Sedangkan pendataan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi akan dilangsungkan per 1 Mei 2023. 

Pendataan ini ditujukan untuk mengatur kuota pembelian LPG 3 kg bagi satu individu, yang mana pendataan ini akan memastikan penyaluran pembelian LPG tepat sasaran berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Tidak hanya pengaturan distribusi LPG, dalam jangka panjang, pendataan ini akan mengurangi beban subsidi LPG yang selama ini ditanggung pemerintah. Pengurangan ini nantinya akan dikonversi dalam bentuk pembangunan jaringan pipa gas maupun insentif kompor listrik untuk mempercepat program transisi energi oleh Kementerian ESDM. 

Namun, belajar dari sejarah Indonesia terkait distribusi dan penyelarasan data, keputusan ini dinilai rentan menimbulkan ketidakadilan dikarenakan buruknya pengelolaan informasi oleh pemerintah. 

Kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang salah sasaran menjadi salah satu bukti bagaimana pengelolaan data di Indonesia masih belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial,  hal ini terlihat dari pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang masih tumpang-tindih. Selain itu, permasalahan DTKS ini berdampak pada banyaknya orang mampu yang justru menerima bansos Covid-19.

Pertanyaan besarnya kemudian adalah, akankah pembelian LPG berurusan kembali dengan pengelolaan data yang masih amburadul?

Registrasi LPG dan Permasalahan Informasi

Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah tentu membutuhkan pengelolaan informasi yang mumpuni untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Salah satunya ialah penyaluran bantuan sosial Covid-19 pada tahun 2020, dengan penyaluran bansos yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dalam menunjang penghidupannya di tengah pandemi Covid-19.

Namun demikian, penyaluran bansos Covid-19 justru menuai masalah dikarenakan pelaksanaannya justru dikorupsi oleh eks-Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara pada akhir 2020, korupsi ini kemudian berimbas pada penyaluran bansos Covid-19 yang bermasalah di tangan Risma. 

Tidak hanya korupsi, ketidakmerataan penyaluran bansos juga disebabkan oleh sengkarutnya pengelolaan data, di mana ketimpangan pembaruan DTKS justru menghambat penyaluran bansos secara tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan temuan BPK mengenai penyaluran bansos sebesar Rp 6,93 triliun yang justru diterima oleh kalangan mampu.

Sherah Kurnia dan kawan-kawan dalam tulisan mereka 3 Alasan Data Covid-19 Indonesia Tak Sinkron dan Solusinya,  menyebutkan bahwa pemerintah justru “menganggap remeh” pengelolaan data Covid-19 dan tindakan ini jelas berdampak buruk pada penanganannya. 

Salah satunya ialah penutupan data, di mana Presiden Jokowi mengakui bahwa data kematian pasien disembunyikan untuk mencegah kepanikan dan penutupan ini berdampak pada kesenjangan data, seperti laporan pemerintah yang mencapai 784 kematian dengan laporan riset media yang menyebutkan 1.500 kematian pada tahun 2020. 

Permasalahan pengelolaan informasi masih menjadi permasalahan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Perkembangan informasi yang berkembang semakin cepat justru tidak diimbangi dengan kesigapan pemerintah dalam membangun infrastruktur pengelolaan informasi. Kegagapan ini kemudian berdampak pada pelaksanaan kebijakan sosial yang tumpang tindih. 

Simon Foxell dan Ian Cooper dalam tulisan mereka Closing the Policy Gap menyebutkan bahwa ketimpangan pelaksanaan kebijakan terjadi bila tujuan yang ingin dicapai nyatanya tidak terpenuhi karena permasalahan dari kebijakan sebelumnya. 

Ibaratnya, hal ini sama dengan adagium pemadam kebakaran yang berbunyi “memadamkan api tanpa menyelesaikan akar permasalahannya”.

Adagium ini sering terjadi pada tindakan negara yang ingin menyelesaikan suatu masalah namun tidak berkaca pada evaluasi kebijakan sebelumnya. 

Pada konteks registrasi LPG, jika permasalahan ini tidak diperhatikan secara tepat, pengelolaan informasi pembelian LPG terancam tidak terselesaikan dikarenakan ketiadaan inisiatif pemerintah dalam membenahi pengelolaan data secara terpadu. 

Kalau masih tidak berubah, ketiadaan inisiatif untuk pengelolaan data ini kemudian harus dihadapkan dengan ambisi pemerintah di balik program LPG ini untuk menekan subsidi LPG dan kesenjangan antara pengesahan registrasi LPG, dengan pengelolaan data yang mumpuni. Ini jelas akan berdampak pada pembagian kuota subsidi LPG yang salah sasaran.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah registrasi LPG akan mengulangi kasus bansos Covid-19 yang diwarnai ketidakmerataan dalam penyalurannya?

Bayangan Ketidakmerataan Registrasi LPG

Subsidi LPG mendapatkan porsi yang cukup besar dalam belanja negara, yang mana pada triwulan pertama tahun 2022 tercatat sekitar 32,68% dari APBN 2022 atau sebesar Rp 21,65 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan subsidi listrik yang hanya mencapai Rp7,62 triliun. 

Namun penggunaan LPG 3 kg justru salah sasaran dengan 93 persen masyarakat mampu menggunakan LPG 3 kg untuk kebutuhan dapur dan hanya sebagian masyarakat miskin yang mampu menggunakannya. 

Selain itu, data dari Dewan Energi Nasional pada kenyataannya juga tidak digubris oleh pemerintah dengan pembenahan mekanisme yang berarti. Praktis data 93 persen hanya menjadi “tulisan” belaka dan subsidi LPG tetap dilangsungkan hanya untuk memenuhi ambisi pemerintah semata.

Kalau memang pola kebijakan yang salah sasaran akibat ketidaksesuaian data ini masih terjadi, maka bukan tidak mungkin pemerintah mengulangi masalah yang sama seperti yang terjadi ketika pembagian bansos Covid-19. 

Bob Hudson dalam artikelnya Policy Failure menyebutkan bahwa kesalahan pemerintah dalam implementasi kebijakan seperti ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti miskoordinasi antara pusat dengan daerah, sampai pengelolaan data yang buruk, tapi faktor utamanya ialah kegagapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. 

Sederhananya, Hudson menilai bahwa pemerintah sering gembar-gembor ingin menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai terobosan, tapi hanya sebagai sesuatu “mengkilau” di mata publik semata, bukan untuk menyajikan solusi yang tepat. 

Padahal, pemerintah juga harus menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, mereka pun harus melibatkan semua aspek yang terkait, baik jejaringnya, teknologi, dan lain sebagainya, agar masalah mereka benar-benar tuntas. 

Well, sebagai penutup, setidaknya bisa kita katakan ada dua alasan mengapa registrasi LPG akan dibayangi sengkarut data. 

Pertama ialah policy gap, di mana kebijakan registrasi LPG masih tidak dibarengi dengan pengelolaan data yang matang dan hal ini akan mengganggu pelaksanaan pendataan yang sangat bergantung pada data. Kedua, ialah data mismanagement, di mana registrasi LPG hanya akan mengulangi kasus bansos apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara terpadu. (D90)

Usai cukup lama vakum akibat pandemi Covid-19, industri musik di Indonesia akhir-akhir ini kembali ramai dengan banyaknya konser dan festival musik yang digelar. Sejak beberapa bulan lalu, dalam sehari saja bisa ada dua hingga tiga events yang digelar di satu kota.

Namun, meski berbagai events ramai digelar, berbagai insiden overkapasitas dan desak-desakan antar-penonton menjadi hantu di balik kembali hidupnya industri musik. Sejumlah penonton bahkan sampai pingsan sehingga pihak berwajib harus membubarkan dan membatalkan acara.

Tentunya, ini perlu menjadi perhatian para stakeholder (pemangku kepentingan) agar roda ekonomi di sektor musik dan hiburan dapat terus berjalan. Yuk, mari kita saling menjaga agar bisa tetap menikmati musik yang kita gemari bersama!

PinterPolitik.com
Berangkat dari kilas balik krisis maupun permasalahan besar negara, pemerintah berulang kali menunjukkan pola manipulasi bahwa semua masalah terjadi karena kesalahan rakyat. Ketika pemerintah tidak mampu untuk menangani lonjakan kasus Covid-19, lantas Satgas Penanganan Covid-19 menumpahkan kesalahan tersebut kepada perilaku masyarakat.

Adapun ketika negara dilanda lonjakan harga minyak goreng yang melambung tinggi, pemerintah salahkan masyarakat yang melakukan panic buying dan penimbunan minyak goreng. Padahal, ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok.

Baru-baru ini negara sedang menghadapi masalah kebocoran kenaikan BBM dan data pribadi yang memicu kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Lagi-lagi, pemerintah salahkan pemilik mobil pribadi yang menggunakan BBM subsidi berupa pertalite dan solar dan masyarakat yang tidak rutin ganti password.

Bahkan, ini diperparah dengan pernyataan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani yang salahkan hacker. Dilansir dari Suara.com, Ia memberi pesan kepada Bjorka, “Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access.”

Bukti-bukti tersebut menunjukkan pola manipulasi pemerintah yang terus-menerus salahkan masyarakat ketika dilanda isu besar. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Hukum Ada Untuk Rekayasa Sosial

Sebelum masuk ke pembahasan, penting bagi kita untuk punya persepsi yang sama melalui sebuah teori yang disebut law as tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang dipopulerkan ahli hukum bernama Roscoe Pound.

Roscoe Pound merupakan seorang ahli hukum yang menganalisis yurisprudensi dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Yurisprudensi itu sendiri diartikan sebagai keputusan hakim terhadap perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk penyelesaian kasus atau perkara yang sama.

Yurisprudensi ini fokus kepada kepentingan sosial sehingga hukum dapat berkembang. Pada akhirnya Ia berusaha untuk membagi-bagi kepentingan yang dalam hukum antara lain kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Kontrol sosial digunakan sebagai mengendalikan sifat manusia. Kontrol sosial dianggap sangat diperlukan untuk menaklukkan lingkungan fisikal.

Kontrol sosial ini selanjutnya akan berhubungan dengan hukum yang mana merupakan suatu bentuk khusus dari kontrol sosial. Hukum dilaksanakan melalui badan khusus dengan mengacu pada ajaran yang otoritatif serta diterapkan dalam konteks dan proses hukum.

Selain itu, Pound juga melihat hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Inti dari teori yang ingin dijelaskan Pound terletak pada kepentingan di mana sistem hukum telah mencapai tujuannya ketika kepentingan tersebut sudah diakui, namun dengan batasan pengakuan dan aturan yang dikembangkan. Hukum itu selanjutnya diterapkan oleh peradilan sehingga berdampak positif.

Pada dasarnya pemerintah telah memiliki otoritas, sumber daya, dan kekuatan yang begitu besar untuk mengatur masyarakat. Pemerintah dapat mengerahkan segala kekuatan dan pengaruhnya untuk melakukan langkah penanggulangan (termasuk juga pencegahan) terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan ada kekuatan polisi dan tentara yang hanya dimiliki oleh pemerintah.

Langkah penanggulangan seharusnya dapat dilakukan secara tegas, sistematis, dan terukur. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang berbasis data. Pemerintah seharusnya tidak hanya menggunakan pengaruhnya untuk merekayasa masyarakat, bukan justru membuat pernyataan yang salah.

Sebaiknya proses pencegahan dan penanggulangan masalah maupun krisis direncanakan dengan konsep kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy (EBP). Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), konsep EBP diartikan sebagai suatu kebijakan yang didasari dengan penelitian dan informasi yang ada untuk menghasilkan program untuk memandu keputusan pada seluruh tahapan proses kebijakan dan seluruh cabang pemerintahan.

Pemerintah dapat menganalisis kebijakan apa yang berhasil dan mengidentifikasi kesenjangan yang dapat berpengaruh kepada efektivitas program. Konsep EBP dapat berfungsi untuk mengurangi pemborosan anggaran, membuat program yang inovatif, dan mewujudkan akuntabilitas. Ini karena EBP merupakan konsep yang dapat memungkinkan pembuat kebijakan (pemerintah) untuk menggunakan data maupun informasi dalam anggaran dan proses pengambilan keputusan kebijakan. Konsep ini dapat memantau implementasi kebijakan dan mengukur keberhasilannya sehingga program yang ada dapat dikembangkan dan meningkatkan kinerja.

Lantas, mengapa pemerintah justru salahkan rakyat ketimbang menunjukkan aksi nyatanya untuk menyelesaikan masalah?

Ketidakberdayaan Pemerintah, Politics of Blame

Konsep selanjutnya yang dapat berhubungan dengan rekayasa sosial diamati melalui sikap pemerintah yang terkesan defensif.

Layaknya seorang manusia, pemerintah memiliki perasaan tidak berdaya ketika menghadapi masalah yang berada di luar kendali. Ketakutan adalah emosi kita yang paling awal dirasakan. Reaksi kita terhadap situasi yang menakutkan adalah dengan memproyeksikan sifat tersebut kepada pihak yang ditakuti (masyarakat). Perasaan takut dan kecenderungan untuk mengendalikan orang lain akan tetap ada.

Ini artinya pemerintah menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa takut dan tekanan yang akhirnya memicu rasa panik hingga memproyeksikannya kepada kesalahan orang lain. Akhirnya, mereka menaruh kesalahan tersebut kepada orang lain (masyarakat).

Ketika dihadapkan dengan masalah yang nyata dan sulit untuk menghindari kegagalan, pemerintah terdorong untuk saling menyalahkan. Pada kasus kebocoran data SIM Card, bukan hanya masyarakat yang disalahkan tetapi juga hacker. Ini adalah contoh yang tidak masuk akal. Hal yang serupa juga dapat dilihat dari kasus Covid-19 dimana sulit sekali untuk tidak menemui kegagalan kebijakan publik. Dengan demikian, pemerintah sebisa mungkin menghindari kesalahan dan mempertahankan diri.

Pemerintah cenderung termotivasi untuk menghindari kegagalan ketimbang mengklaim pujian atas keberhasilannya. Ini dikarenakan publik yang memiliki bias negatif yang kuat. Pujian hanya bersifat sebentar, berbeda dengan kegagalan yang kuat.

Pemerintah dapat menjadikan kegagalan sebagai dasar dari penyusunan agenda untuk proses pengambilan keputusan maupun formulasi kebijakan, pengkambinghitaman, pemborosan anggaran, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya politics of blame bukan hanya dapat menargetkan masyarakat saja, tetapi suatu lembaga pun dapat menjadi target.

Jika salah satu target politics of blame adalah rakyat, apakah rakyat tidak dapat bersalah?

Apakah Rakyat Selalu Benar?

Terkadang perkataan yang dilontarkan pemerintah maupun individu dapat memberikan arti yang berbeda untuk setiap orang. Akibatnya, kita dapat salah mencerna argumen yang disampaikan.

Jika pemahaman kita mengenai suatu argumen ternyata kurang dalam beberapa hal, ini menjadi hal yang wajar bagi seseorang untuk merasa malu atau bersalah. Kritik serta perasaan bersalah yang menyertainya memicu ilusi bahwa argumen logis yang kompleks telah ditawarkan, menyiratkan bahwa siapa pun yang gagal dibujuk olehnya sama sekali gagal untuk memahami.

Di samping itu, akuntabilitas terhadap isu yang terjadi diperlukan agar masyarakat dapat menilai dengan cermat implementasi kebijakan yang sedang berjalan. Tentunya pemerintah bukan hanya fokus terhadap data dan informasi, tetapi juga perlu fokus untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan. Ini lah yang membedakan akuntabilitas dan transparansi dimana pemerintah perlu juga menunjukkan tanggung jawabnya.

Berdasarkan argumen sebelumnya, konsep rekayasa sosial dapat dijadikan alasan pemerintah untuk salahkan masyarakat. Alih-alih berusaha untuk merancang pencegahan maupun penanggulangan masalah berdasarkan data dan informasi, pemerintah justru bersikap defensif.

Kembali pada teori law as tool of social engineering, Pound menganggap hukum bagaikan seorang insinyur yang memformulasikan kebijakan. Hukum merepresentasikan pengalaman, formulasi saintifik, dan pengembangan logika untuk menciptakan suatu produk (kebijakan).

Pernyataan Pound merujuk kepada sosial yang berarti sekelompok individu yang kemudian berbentuk masyarakat. Kata ‘produk’ merujuk pada suatu alat yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Layaknya seorang insinyur, produk tersebut memerlukan eksperimen lanjutan yang artinya suatu kebijakan harus selalu dievaluasi.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah adalah pencipta produk (kebijakan) tersebut sekaligus pihak yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial. Dengan demikian, karena rakyat hanya menjalankan “desain sosial” yang dibuat pemerintah, maka sejatinya rakyat sebenarnya tidak bisa disalahkan.

Sebagai penutup, langkah yang dapat kita lakukan jika pemerintah menyalahkan rakyat adalah dengan meminta akuntabilitas pemerintah dan transparansi data maupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan sehingga publik dapat menilai secara objektif terkait implementasi kebijakan. (Z81)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto turut merespons demonstrasi di berbagai daerah yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hasto mengatakan nasib Presiden Jokowi yang kurang baik karena harus menghadapi pandemi Covid-19 serta krisis global yang berimbas pada perekonomian dan bermuara pada kebijakan menaikkan harga BBM.

Akan tetapi, Hasto menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang berasal dari rakyat sehingga tahu betul masalah yang dihadapi kalangan masyarakat bawah. Hasto juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun situasi yang kondusif saat ini.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan kemenangan negaranya dalam pertempuran melawan virus Covid-19 dan memerintahkan pencabutan tindakan anti-epidemi maksimum yang diberlakukan pada Mei 2022. Korea Utara melaporkan bahwa sejak 29 Juli tidak ada kasus baru Covid-19.

Sementara itu, saudari perempuan Jong Un, Kim Yo Jong menilai bahwa Covid-19 di Korea Utara yang mulai tercatat pada 8 Mei 2022 lalu berasal dari Korea Selatan. Namun, berbagai catatan dan data Covid-19 Korea Utara dipertanyakan akurasinya sampai saat ini.

PinterPolitik.com

“A strong economy is the source of national strength”.

::Yoshihide Suga, Mantan Perdana Menteri Jepang::

Pasca krisis ekonomi yang menimpa Sri Lanka, banyak negara memang mulai dihantui oleh hitung-hitungan kemungkinan terburuk dari situasi ekonomi global ini. Ini karena efek pandemi Covid-19 yang berlanjut dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengganggu rantai produksi, distribusi dan konsumsi, yang ujung akhirnya memperburuk krisis ekonomi yang terjadi di banyak negara.

Negara-negara yang salah menerapkan tata kelola ekonomi jelas mendapatkan efek yang bisa berlipat ganda. Inflasi yang tidak terkendali plus bahaya kelangkaan pangan akibat perang yang mengganggu rantai distribusi bahan makanan seperti gandum, pada akhirnya memang membawa dampak yang signifikan.

Bahkan, Presiden Jokowi menyebut sekitar 60 negara punya potensi ambruk, dengan sekitar 42 di antaranya berpeluang besar ambruk. Tak heran pernyataan Jokowi tersebut sempat melahirkan kecemasan terkait kondisi ekonomi Indonesia.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan “angin segar” dengan menyebutkan bahwa di tengah gundah gulana krisis ekonomi yang dialami oleh banyak negara, posisi ekonomi Indonesia masih cenderung kondusif. Bahkan, Luhut menyebut ekonomi Indonesia masih jadi yang terbaik di tengah krisis global.

Nada positif yang disampaikan oleh Luhut memang penting karena masalah ekonomi kerap menjadi awal dari berbagai persoalan lain yang dihadapi oleh sebuah negara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang mampu mengendalikan situasi dan persepsi publik terkait ancaman krisis ekonomi yang bisa saja melebar.

Ekonomi adalah kunci – demikian meminjam elaborasi cendekiawan Franz Magnis-Suseno, kala menjelaskan relasi antara berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus macam terorisme, dengan kebutuhan akan kesejahteraan dan penghidupan layak oleh 50 persen masyarakat di kelas terbawah.

Lalu, mengapa relasi ini penting untuk dilihat dan seberapa besar efek dan pemahaman akannya membantu Indonesia menyelesaikan berbagai persoalan di negara ini?

Homo Economicus

Di abad ke-19, John Stuart Mill memperkenalkan istilah the economic man untuk menyebut manusia yang pada hakikatnya menjadi entitas economic being atau makluk ekonomis. Stuart Mill memang memfokuskan argumentasinya pada perilaku manusia yang selalu berusaha mencari keuntungan.

Perilaku mencari “keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengeluaran yang sekecil-kecilnya” – yang adalah prinsip ekonomi – memang membuat manusia selalu bertindak dengan cara yang paling rasional berdasarkan hitung-hitungan yang dibuatnya.

Inilah yang di kemudian hari dikenal dengan istilah homo economicus – sebagai pembeda dari istilah homo sapiens misalnya yang merujuk pada manusia yang bijaksana (kata sapiens dalam Bahasa Latin berarti “bijaksana”).

Homo economicus bahkan sering diklasifikasikan sebagai perfect rationality atau rasionalitas sempurna dalam game theory, di mana manusia menggunakan rasionalitasnya untuk menghitung untung rugi dari semua tindakan atau sikap yang diambilnya.

Dengan demikian, konteks ekonomi itu bukan hanya masalah ekonomi praktis saja, melainkan menjadi  karakteristik dari manusia itu sendiri. Manusia itu rasional, self-interested, dan berusaha seoptimal mungkin memenuhi kebutuhannya.

Dalam relasinya dengan krisis, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka lahirlah masalah. Hal yang serupa juga terjadi ketika kebutuhan itu dicapai dengan mengabaikan nilai dan tatanan norma atau moral yang berlaku di masyarakat, maka lahirlah masalah. Masalah-masalah ini akan menjadi makin kompleks ketika urusan ekonomi atau “urusan perut” – demikian terminologi yang umum dipakai – gagal dicegah rembetan atau turunannya ke persoalan sosial-politik yang lain.

Inilah mengapa kontrol yang kuat atas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah keharusan agar menjamin kondisi sosial-politik tetap kondusif. Pada titik ini, pernyataan Pak Luhut mendapatkan pembenarannya dalam konteks menjaga agar kepanikan di masyarakat, walaupun mungkin saja kondisi ekonomi nasional Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang benar-benar tidak baik.

Pasalnya, seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam masterpiece-nya yang berjudul The Wealth of Nations, di bawah kebijakan pemerintah dan sistem ekonomi yang tepat, cita-cita kesejahteraan nasional yang melampaui kesempurnaan rasionalitas manusia sebagai homo economicus bisa terlampaui. Ini membantu terciptanya tatanan masyarakat yang berkepribadian dan jauh dari segala macam masalah sosial-politik yang bisa mengancam.

Kesenjangan Ekonomi: Berhenti Memilih Idiot!

Walaupun bangunan optimisme terhadap ekonomi itu penting, namuan penyelesaian masalahnya tak sampai di situ saja. Ada persoalan kesenjangan ekonomi yang harus juga disoroti. Seperti disebutkan oleh Franz Magnis-Suseno dalam salah satu wawancaranya, ada kondisi di Indonesia di mana kekuasaan dan dominasi atas ekonomi yang dipegang oleh hanya segelintir orang saja.

Franz Magnis menyebut soal kelompok 50 persen teratas dari sisi penghasilan yang menjadi bagian dari gerak kesenjangan sosial dengan 50 persen kelas yang ada di bawah. Bahkan, dari kelompok 50 persen terbawah, ada 15 persen yang benar-benar dalam keadaan yang sulit

Namun, jika dikerucutkan menjadi spesifik lagi, angkanya justru menjadi lebih menohok. Pasalnya, lembaga keuangan asal Swiss, Credit Suisse, pernah menyebutkan bahwa 49 persen dari total kekayaan nasional Indonesia dimiliki oleh hanya 1 persen dari populasi negara ini. Yess, hampir separuh kekayaan nasional hanya dimiliki oleh 1 persen dari populasi saja.

Persoalan ini penting untuk disoroti karena dalam kondisi seperti pandemi Covid-19 dan kemudian ada bencana efek lanjutan dari perang, maka kelompok berpenghasilan terendahlah yang akan paling merasakan dampaknya. Jika terus bergejolak masyarakat yang ada di tataran terbawah, maka efek terhadap lahirnya konflik bisa saja terjadi.

Masalah-masalah ini pada akhirnya memang bisa diselesaikan jika ada sistem dan pemerintahan yang benar-benar berjuang untuk kesejahteraan masyarakat banyak seperti yang dibilang oleh Adam Smith. Persoalannya, kondisi politik di Indonesia hari ini masih terjebak pada demokrasi yang sekedar menjadi selebrasi politik semata.

Indonesia belum mampu mengondisikan pemilihan umum yang benar-benar mewujudkan kepemimpinan untuk pembangunan, bukan sekedar kampanye. Pasalnya, baik di level eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di daerah, para pemimpin yang ketika dipilih lebih banyak sibuk untuk persiapan bagaimana memenangkan kontestasi selanjutnya.

Meminjam kata-kata penulis asa Amerika Serikat, James Freeman Clarke, mereka adalah pembenaran ungkapan: “A politician thinks of the next election; a statesman of the next generation”. Politisi hanya berpikir untuk Pemilu selanjutnya, sedangkan para negarawan berpikir untuk masa depan generasi selanjutnya. Indonesia jelas kekurangan sosok-sosok yang benar-benar berstatus negarawan sejati.

Ini memang sesuai dengan ulasan Dean Burnett soal Democracy vs Psychology di The Guardian yang menjelaskan alasan mengapa dalam hampir setiap Pemilu, masyarakat memilih para “idiots” sebagai pemimpin mereka. Burnett menyinggung efek macam Dunning-Kruger effect di mana less-intelligent people are usually incredibly confident. Orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang kurang, cenderung menjadi sangat percaya diri dan pada akhirnya mereka-mereka inilah yang tampil dalam panggung politik.

Dengan demikian, salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang terjadi pada negara adalah berhenti memilih para “idiots” – seperti kata-kata Burnett – yang tidak paham cara menyelesaikan masalah dan lebih sibuk dengan urusan kampanye politik. Jika itu berhasil dilakukan, mungkin pemerintah tak perlu lagi berbohong atau menutup-nutupi kondisi negara yang sesungguhnya. Sebab, masa depan bangsa dan negara memang benar-benar ada di tangan orang-orang yang berkemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

“It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when you lose your own.”

::Harry S. Truman (1884-1972), Presiden ke-33 Amerika Serikat::

Email Elon Musk kepada para eksekutif Tesla dengan tajuk “super bad feeling” soal ekonomi, memang menunjukkan bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja terkait ekonomi global. Musk memang mengutarakan pertimbangan untuk memangkas karyawan Tesla hingga 10 persen dari total karyawan perusahaan yang jumlahnya mencapai 100 ribu orang.

Ini imbas dari resesi ekonomi dan inflasi yang terjadi di banyak negara. Apalagi, Tesla diketahui memiliki pabrik besar di Shanghai yang ikut terdampak kebijakan lock down yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok, seiring gelombang Covid-19 yang kembali mendera negara tersebut. Kondisi ini berdampak secara global karena kota seperti Shanghai menjadi sentral ekonomi, di mana setidaknya ada sekitar 800 perusahaan multinasional yang membangun headquarter-nya di sana.

Bank Dunia juga menyebut pertumbuhan ekonomi global diprediksi anjlok dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi 2,9 persen di tahun 2022. Apalagi, ada perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang cukup mengganggu rantai ekonomi global.

Konteks inilah yang membuat para ekonom menggunakan istilah stagflation – gabungan dari stagnation atau stagnasi ekonomi, dengan inflation atau inflasi – untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang tengah dialami banyak negara di dunia.

Tidak heran dalam beberapa kesempatan terakhir Presiden Jokowi cukup terbuka berbicara soal konsen dan peringatan khusus untuk Indonesia agar mewaspadai kondisi ekonomi ini. Hal ini beralasan, mengingat di dalam negeri sendiri dampak ekonomi global ini mulai cukup terasa.

Mulai dari harga beberapa komoditas yang naik signifikan di pasar-pasar tradisional, hingga pemberitaan soal banyaknya perusahaan yang angkat kaki dari beberapa kawasan ekonomi, misalnya yang terjadi di Karawang. Untuk kasus yang terakhir, jumlahnya cukup signifikan. Di tahun 2018 ada 1.752 perusahaan yang beroperasi di Karawang. Kini hanya tersisa 900 perusahaan.

Walaupun salah satu alasan utama banyak perusahaan yang hengkang adalah karena Upah Minimum Regional (UMR) Karawang yang terlalu tinggi, fakta ini bisa jadi alarm tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya sejarah sudah membuktikan relasi yang kuat antara resesi ekonomi dengan guncangan yang menimpa para penguasa.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi?

Economic at War

Menyebut kondisi ekonomi saat ini penting untuk ditangani dengan lebih serius bukanlah tanpa alasan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak negara telah mengekspos banyak kelemahan dalam sistem ekonomi dan finansial internasional yang saat ini dipakai.

Angka inflasi yang tinggi misalnya, terjadi akibat efek domino dari keharusan masyarakat untuk tinggal di rumah dan berhenti bekerja sepanjang pandemi. Kemudian, untuk membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjamin usaha-usaha tetap berjalan, pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai, atau kredit dengan bunga rendah.

Akibatnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sangat besar, sementara tingkat persediaan barang atau kebutuhan cenderung stagnan dan bahkan berkurang karena kesulitan produksi yang dialami perusahaan-perusahaan yang pegawai-pegawainya harus diliburkan sementara. Terjadilah inflasi. Kondisi ini kemudian menyebabkan kenaikan harga-harga barang di pasar.

Masyarakat yang melihat harga barang naik, kemudian memilih untuk tidak membelanjakan uangnya. Perusahaan-perusahaan akhirnya mengalami kerugian karena permintaan atau demand barang tertentu menjadi kecil. Ujung akhirnya adalah banyak perusahaan yang memangkas jumlah pekerja demi menekan biaya produksi, atau bahkan menutup usahanya karena tak laku lagi. Inilah kondisi yang disebut sebagai resesi.

Tapi, sebetulnya masalah ini bukan hanya persoalan kemarin sore yang ujug-ujug terjadi karena pandemi semata. Ernst Wolff dalam bukunya Financial Tsunami menjelaskan bagaimana krisis ekonomi yang terjadi saat ini sebetulnya punya akar dari warisan ketidakmampuan negara-negara sepenuhnya menyelesaikan akar krisis di tahun 2008 lalu.

Buat yang belum tahu, di tahun 2008 lalu dunia dilanda housing bubble atau kredit macet di sektor perumahan. Fenomena krisis itu menunjukkan bahwa sistem perekonomian dunia dikontrol oleh segelintir elite dan perusahaan keuangan tertentu. Sayangnya, pasca krisis tersebut, tak ada perbaikan terhadap sistem finansial global. Wolff menyebut Federal Reserve atau The Fed bertindak layaknya institusi swasta.

Persoalan ini penting untuk dilihat dalam arti bahwasanya krisis-krisis ekonomi ini akan terus terjadi jika akar permasalahannya – seperti dalam kaca mata Wolff – tidak diselesaikan. Selain itu, di kondisi pandemi seperti sekarang ini, cara berpikir ekonomi yang harus dipakai adalah economic at war atau ekonomi saat perang.

Daniel Susskind dari Oxford University adalah salah satu yang mengetengahkan narasi soal ekonomi saat perang ini. Pandangan ini disetujui oleh ekonom-ekonom macam Olivier Blanchard yang merupakan eks Presiden Bank Sentral Eropa. Konteks economic at war ini penting karena menentukan cara berpikir para pembuat kebijakan.

Jika di era tahun 1930-an, John Maynard Keyness memprediksi terjadinya inflasi lewat tawaran solusi compulsory saving scheme – skema tabungan masyarakat – kini harus ada pula gagasan ekonomi yang dipikirkan untuk menjawabi kondisi krisis seperti sekarang ini. Jangan sampai krisis yang terjadi berujung pada keruntuhan rezim kekuasaan – hal yang juga pernah terjadi di Indonesia di tahun 1998.

Alarm Bahaya Untuk Jokowi?

Amerika Serikat pernah mengalami resesi ekonomi di tahun 1930-an yang baru bisa diselesaikan secara maksimal ketika kepemimpinan negara itu diambil alih oleh Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933. Roosevelt kemudian melakukan stabilisasi sistem perbankan dan mengeliminasi gold standard atau standar emas yang menjadi nilai ukur ekonomi saat itu.

Kebijakan-kebijakan tersebut baru bisa terjadi setelah adanya pergantian rezim kekuasaan. Artinya, ujung akhir kekuasaan bisa saja terjadi jika masalah ekonomi tidak ditangani dengan baik. Posisi negara yang makin kuat secara ekonomi dan politik sepanjang pandemi, nyatanya memang harus pula disertai dengan fomulasi kebijakan yang tepat sasaran.

Presiden Jokowi sendiri sudah cukup tepat mengungkapkan narasi keprihatinannya soal 60 negara yang bisa ambruk karena masalah ekonomi di era pandemi. Bagaimanapun juga, dalam situasi krisis yang paling parah sekalipun, dukungan atau kepercayaan (trust) dari masyarakat adalah hal yang paling utama untuk seorang pemimpin.

Sebab, seperti kata Konfusius, kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa jauh lebih penting ketimbang makanan dan tentara. Ini karena kepercayaan dari masyarakat akan tetap menjamin kekuasaan seorang pemimpin.

Yang jelas, situasi ekonomi ini memang harus dilihat sebagai sinyal bahaya. Harapannya, pemerintahan Presiden Jokowi bisa menemukan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga masyarakat tak perlu menjadi depresi seperti kata Harry S. Truman di awal tulisan ini. (S13)

Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak tak selaras dengan sang ayah saat mengimbau untuk tidak buru-buru melepas masker. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan masyarakat tidak menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar ruangan atau terbuka yang tidak padat orang.

Gibran mengatakan tidak ingin terjadi kelengahan baik di masyarakat maupun dalam penanganan Covid-19. Wali Kota Solo itu masih akan menunggu instruksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pelonggaran pemakaian masker. Gibran meminta masyarakat tetap memakai masker karena masker tidak hanya untuk menangkal penyakit menular seperti Covid-19.

Industri farmasi global menjadi salah satu yang mengalami peningkatan revenue selama pandemi Covid-19. Nama-nama macam Pfizer dan AstraZeneca yang memproduksi vaksin adalah beberapa yang mengalami peningkatan pendapatan paling signifikan.

Pemerintah rilis survei serologi SARS-Cov-2