PinterPolitik.com

“Somewhere in the world there is an epigram for every dilemma”.

:: Hendrik Willem Van Loon (1882-1944), jurnalis dan sejarawan ::

Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh, banyak pertanyaan yang mengemuka di kalangan sejarawan terkait apakah ada sumbangsih dari politik identitas yang menjadi ujung salah satu fenomena penting dalam sejarah peradaban dunia Barat tersebut.

Pertanyaan tersebut wajar muncul mengingat Romawi mampu disatukan di bawah Konstantin Agung (227-337 M) disebut-sebut karena menggunakan politik identitas, seiring makin kuatnya pengaruh agama Kristen kala itu. Konstantin menggunakan panji Kristen untuk menyatukan seluruh Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaannya.

Akibatnya, ketika imperium kekuasaan tersebut terbagi menjadi Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat, konteks pertarungan antara agama pagan – agama Romawi sebelumnya – dengan Kristen sebagai identitas baru sering kali dipertanyakan sebagai salah satu hulu dari keruntuhan salah satu entitas kekuasaan paling besar dalam sejarah itu. Yang jelas, catatan sejarah ini menjadi saksi bahwa agama telah ditarik ke dalam politik sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Walaupun perdebatan tentang politik identitas kontemporer baru mengemuka di tahun 1960-an, namun kisah yang terjadi di Romawi tersebut menjadi gambaran tak terpisahkan terkait hubungan antara kekuasaan dan politik identitas di belakangnya, setidaknya seperti yang digunakan oleh Konstantin Agung.

Hal inilah yang mungkin relevan untuk dilihat dalam konteks kondisi politik Indonesia saat ini. Pilpres 2019 memang menjadi saksi dan panggung utama politik identitas.

Walaupun tidak setajam apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, namun gesekan politik yang ada pada Pilpres kali ini punya makna yang jauh lebih dalam dan tajam, terutama karena terjadi di komunitas pemilih muslim sendiri. Akibatnya, polarisasi politik yang terjadi memang berpotensi melahirkan gesekan di masyarakat.

Hal ini disorot secara khusus dalam tulisan Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura. Keduanya menyebutkan bahwa politik identitas di tubuh agama Islam sendiri menjadi bingkai utama kontestasi politik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut keduanya, konteks politik identitas di Indonesia dengan isu agama di dalamnya tidak bisa lagi dihindari. Bahkan, keduanya berargumentasi bahwa hal ini sesungguhnya lahir dari perbedaan yang sudah lebih jauh mendasar, terutama dalam konteks basis teologis dalam agama Islam sendiri.

Keduanya menggunakan istilah sarungan – untuk menyebut kekuatan kelompok tradisionalis – dan kelompok cingkrangan – untuk menyebut kekuatan kelompok Islam konservatif. Pertanyaannya adalah seperti apa dimensi persinggungan politik itu akan berdampak di kemudian hari?

View this post on Instagram

Isu Prabowo jadi Wantimpres Jokowi perkuat wacana cohabitation Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #prabowo #jokowi #cohabitation #wantimpres #prabowosandi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2019 at 6:03pm PDT

Bingkai Politik Cingkrangan vs Sarungan

Kalau diperhatikan secara seksama, dukungan berbasis identitas Islam yang ada dalam Pilpres 2019 bisa dipetakan dengan sangat jelas di tiap kubu yang bertarung. Sejak diserang dengan isu agama selama 5 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang coba merapat ke kubu Islam tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU).

NU memang terkenal sebagai kelompok dengan identitas sarungan dan ideologi Islam Nusantara-nya. Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah contoh nyata bagaimana dasar teologis kultural dari komunitas Islam yang besar ini mempengaruhi pertimbangan politik para politisi.

Sementara di kubu sebelah, Prabowo Subianto cenderung ada di kubu cingkrangan, sebutan untuk kelompok Islam konservatif. Kata cingkrangan itu sendiri berasal dari celana cingkrang yang merupakan sebutan untuk celana yang ujung bawahnya umumnya ada di atas mata kaki.

Adapun penggunaan celana cingkrang itu sendiri memang identik dengan konservatisme Islam karena berakar dari kehidupan yang terjadi di era Nabi Muhammad SAW.

Keberadaan kelompok-kelompok konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dalam barisan pendukung Prabowo adalah contoh nyata bagaimana identitas tersebut dianggap melekat dengan kandidat calon nomor urut 02 tersebut.

Konteks inilah yang membuat Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian menyebutkan bahwa benturan dua kelompok ini – sarungan dan cingkrangan – dalam konteks politik sebetulnya menjadi muara dari benturan teologis dan kultural.

Keduanya menyebutkan bahwa konteks ini terjadi karena perbedaan pandangan terkait interpretasi Wahabi-Salafi – paham yang mengusung gerakan pemurnian dalam Islam.

Kaum tradisionalis memang cenderung beranggapan bahwa Islam di Indonesia sudah sinkretis atau menyatu dengan budaya lokal. Sementara kaum konservatif ingin mengembalikannya ke Islam yang lebih murni.

Bukan rahasia lagi bahwa konteks puritanisme – pemurnian ajaran – Islam telah menjadi muara perbedaan pandangan di Indonesia sejak waktu yang lama, bahkan yang melandasi lahirnya ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Dalam konteks NU misalnya, sejak pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926, ormas ini telah menjadi wadah gerakan Islam tradisional di tengah menguatnya gerakan reformasi Islam. Saat itu, para ulama memang tengah berdebat tentang akankah Islam di Indonesia harus direformasi dan kembali ke kemurniannya, atau mempertahankan sinkretisme dengan budaya lokal.

Hal ini ditulis salah satunya oleh Faisal Ismail dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pertentangan antara kubu ulama yang ingin mereformasi Islam dengan yang ingin mempertahankan  sinkretisme Islam Nusantara berlangsung tajam dan cenderung “pahit”. Tak heran jika dampaknya kemudian terasa pula pada pandangan-pandangan politiknya.

Demikianpun yang dikemukakan oleh ahli antropologi asal Amerika Serikat (AS) Clifford Geertz dalam bukunya yang  berjudul The Religion of Java, bahwasanya konflik itu melahirkan hubungan yang tidak harmonis, penuh pertentangan dan tensi yang tinggi. Maka, memang bisa dipastikan bahwa keluaran politik dari dua identitas yang berbeda ini pun akan sering berbenturan.

Kelompok sarungan yang melekat dengan NU memang cenderung punya massa yang lebih besar. NU adalah ormas Islam independen terbesar di dunia dan di Indonesia menjadi ormas dengan anggota terbanyak.

Namun, kaum sarungan belakangan mendapat tantangan yang besar dari kelompok cingkrangan yang semakin kuat mengemuka pasca reformasi 1998, terutama pasca keran-keran kebebasan menjadi lebih terbuka.

View this post on Instagram

Sebut sudah tak ada lagi beban, Jokowi akan pilih menteri yang full power Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #jokowi #jokowidodo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 10, 2019 at 8:38pm PDT

Bahkan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kelompok konservatif bisa dibilang lebih berjaya karena mampu memanfaatkan ruang-ruang tersebut dengan lebih baik. Penceramah-penceramah konservatif cenderung punya massa pendengar yang lebih banyak karena mampu memanfaatkan ruang-ruang di media sosial tersebut.

Bahkan Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian menyebutkan bahwa ruang-ruang di media sosial dan dunia maya secara keseluruhan ini cenderung “dibajak” oleh kelompok cingkrangan dan membuat popularitas tokoh-tokohnya mulai merebut hati banyak kelompok tradisional.

Potensi Isu di 2024

Konteks benturan ini diprediksi masih akan terus berlanjut dalam waktu-waktu selanjutnya. Apalagi, berbagai kebijakan dan terminologi yang dipakai di kehidupan umat Islam sendiri juga menempatkan keterpecahan politik berbasis pendasaran teologis kultural tersebut di dalamnya.

Istilah Islam Nusantara misalnya, dianggap oleh beberapa pihak, dirumuskan sebagai wacana tandingan terhadap Islam arus utama yang berpusat di Timur Tengah. Istilah tersebut kemudian melahirkan pro dan kontra.

Kelompok yang kontra beranggapan bahwa Islam adalah Islam, sehingga tidak perlu dikotak-kotakkan termasuk dengan penambahan embel-embel lain di belakangnya.

Sedangkan bagi kelompok yang mendukung gagasan ini, predikat nusantara dianggap penting sebab sistem doktrin Islam secara empiris seringkali berbeda pada tingkatan praksis maupun corak karakteristiknya di berbagai wilayah dunia.

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah akan seperti apa benturan kelompok cingkrangan dan sarungan ini pada waktu-waktu ke depannya?

Jika menggunakan tolok ukur model pendekatan agama saat ini yang mayoritas memang sudah memanfaatkan media sosial dan internet, maka kaum cingkrangan sangat mungkin akan menjadi lebih kuat. Hal ini pun bisa berdampak dalam konteks tekanan politik pada pemerintahan berkuasa.

Jokowi sebetulnya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, dirinya dekat dengan kelompok sarungan dan “memanfaatkannya” untuk menguatkan citra ke-Islamannya. Namun, di sisi lain, jika tak mampu merangkul dua kelompok ini secara bersama-sama, maka benturan akan terus terjadi.

Hal ini pun akan sangat mungkin terjadi lagi di Pilpres 2024. Tokoh-tokoh yang akan bersaing pada kontestasi elektoral tersebut kemungkinan akan terpecah lagi ke dalam dua kelompok besar aliran politik berbasis identitas agama ini.

Yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai pembedaan ini sebaliknya sengaja diciptakan untuk kepentingan politik semata. Pasalnya, jika itu yang terjadi, perpecahan yang makin besar dan menentukan nasib bangsa dan negara bisa saja terjadi. (S13)