PinterPolitik.com

Dengan adanya ancaman nyata krisis ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19), tentunya taktik jitu harus dikeluarkan guna menghindarkan Indonesia agar tidak terjatuh dalam lembah kehancuran ekonomi. Beberapa waktu yang lalu, taktik jitu sepertinya datang dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberi usulan kebijakan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang sebesar Rp 400-600 triliun guna menyelamatkan perekonomian.

Seperti yang mudah ditebak, usulan tersebut dipandang minor oleh berbagai kalangan. Argumentasinya jelas, itu dapat menciptakan inflasi yang besar. Ingatan publik tentu saja masih segar akan kehancuran ekonomi Zimbabwe yang mengalami inflasi luar biasa besar, yang bahkan mencapai 231 juta persen pada 2008 karena kebijakan cetak uang (printing money) yang berlebihan.

Ekonom dari Indef Eko Listiyanto turut menyoroti usulan tersebut dengan menyebutkan hiperinflasi hingga 600 persen pada era Orde Lama dapat saja terjadi apabila usulan diterima.  Kemudian, ada pula kritik dari ekonom Bank Permata Josua Pardede dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengulang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mana banyak dana yang justru dilarikan atau tidak kembali.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut menyinggung perihal kasus BLBI yang dapat berulang karena adanya potensi uang yang diedarkan kepada masyarakat tidak dapat diserap kembali. Menimbang pada besarnya potensi masalah yang diakibatkan, mudah ditebak bahwa usulan tersebut kemudian ditolak secara tegas oleh BI.

Menanggapi penolakan tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah justru menyebut jawaban Gubernur BI kekanak-kanakan karena DPR tidak menyebutkan uang yang dicetak untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, Said juga menegaskan bahwa pihaknya telah menghitung inflasi yang akan terjadi hanya sekitar 5-6 persen.

View this post on Instagram

Adakah motif bisnis di balik cetak uang? Simak infografis dan berita politik lainnya di Pinterpolitik.com #cetakuang #uang @dpr_ri #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2020 at 6:19pm PDT

Kendati BI menolak mentah-mentah usulan tersebut, ternyata sampai saat ini BI telah “mencetak uang” lebih dari Rp 500 triliun untuk menambah likuiditas di pasar yang sedang mengetat akibat roda perekonomian yang melambat bahkan nyaris berhenti berputar.

Perlu digarisbawahi, “mencetak uang” yang dimaksud bukan dalam artian mencetak uang secara fisik (kertas dan logam) melainkan menambah suplai uang ke perekonomian. Penambahan suplai tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk simpanan perbankan.

Nah, mengacu pada hal tersebut, boleh jadi itu yang membuat Said menyebut jawaban Gubernur BI kekanak-kanakan. Karena pada dasarnya kebijakan cetak uang dalam artian membagi-bagikan uang secara langsung bukanlah poin dari Badan Anggaran DPR.

Pada konteks ini, Said menyinggung perihal belum adanya upaya BI dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap hidup di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kendatipun BI tidak mau mencetak uang, setidaknya BI mau menurunkan suku bunga sebesar 2 persen agar perekonomian bisa segera pulih.

Merujuk pada hal tersebut, menjadi pertanyaan tersendiri perihal penolakan mentah-mentah BI atas usulan kebijakan tersebut. Lantas, mungkinkah terdapat kekhawatiran lain dari BI sehingga menolak mentah-mentah usulan cetak uang tersebut? Intervensi dari International Monetary Fund (IMF) misalnya?

Modern Monetary Theory

Menimbang pada berbagai kasus inflasi akibat kebijakan cetak uang, mungkin telah menjadi default nalar publik bahwa kebijakan tersebut begitu sulit untuk dibenarkan. Akan tetapi, merujuk pada Modern Monetary Theory (MMT), kebijakan cetak uang justru dinilai menjadi hal yang lazim.

Zach Helfand dalam tulisannya The Economist Who Believes the Government Should Just Print More Money menyebutkan, secara sederhana, prinsip MMT menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu merealokasi anggaran ataupun mengkhawatirkan utang karena pada dasarnya pemerintahan atau negara memiliki kemampuan untuk mencetak uang mereka sendiri. Singkatnya, solusi yang ditawarkan atas masalah keuangan bukanlah utang, melainkan inflasi.

View this post on Instagram

Benar nggak sih AS mau relokasi pabrik-pabriknya dari Tiongkok ke Indonesia? Simak infografis dan berita politik lainnya di Pinterpolitik.com #as #amerikaserikat #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 18, 2020 at 1:30am PDT

Dylan Matthews dalam tulisannya Modern Monetary Theory, Explained menyebutkan bahwa MMT tidak mengarahkan kebijakan untuk menciptakan hiperinflasi karena inflasi akan diatur dengan ketat. Salah satu cara untuk mengontrolnya dengan menaikkan pajak sehingga defisit dapat ditekan.

Akan tetapi, kendati kontrol inflasi tersebut dapat dilakukan secara teoretis. Namun, seperti dalam sorotan Rizal Ramli ataupun Gubernur BI, bagaimana caranya untuk memastikan penyerapan anggaran tersebut dapat terjadi. Atau singkatnya, bagaimana memungkinkan penyerapan pajak yang disebut dapat mencegah terjadinya hiperinflasi dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui, sebelum pandemi menerjang saja, penyerapan pajak masih terpantau rendah. Lantas, bagaimana mungkin penyerapannya baik di tengah situasi pandemi seperti saat ini?

Adanya Intervensi IMF?

Selain masalah sulitnya mengontrol inflasi yang membuat Gubernur BI menyebut kebijakan cetak utang sebagai kebijakan yang tidak lazim untuk dilakukan. Masalah lain juga sepertinya dapat muncul jika merujuk pada Indonesia yang merupakan anggota dari IMF.

Masalahnya adalah, setelah melakukan cetak uang, maka nilai uang yang dicetak akan ditetapkan berdasarkan Special Drawing Rights (SDR). Jikapun Badan Anggaran DPR merujuk pada AS yang mencetak uang untuk menjawab persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19, itu tidak akan menimbulkan inflasi besar karena Dolar AS merupakan bagian penting dari SDR.

SDR sendiri dibuat oleh IMF untuk menjadi cadangan global yang dapat berperan dalam menyediakan likuiditas dan menambah cadangan resmi negara-negara anggota, khususnya ketika terjadi situasi krisis keuangan. SDR bukanlah mata uang, melainkan merupakan klaim potensial atas mata uang anggota IMF yang dapat digunakan secara bebas. SDR kemudian dapat ditukar dengan berbagai mata uang yang telah ditetapkan oleh IMF, seperti Dolar AS dan Yuan.

View this post on Instagram

Netflix dan Zoom resmi dikenakan pajak per 1 Juni 2020 #netflix #zoom #zoommeeting #pajak #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 18, 2020 at 12:04am PDT

Artinya, selaku negara yang merupakan bagian dari IMF, Indonesia harus menggunakan SDR untuk melakukan kalkulasi cetak uang. Dengan kata lain, apabila ratusan triliun rupiah nantinya dicetak, nilainya akan turun karena permintaan terhadap rupiah tidak tinggi seperti halnya Dolar AS yang menjadi nilai tukar SDR.  Terlebih lagi, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak negara meminjam dana dari IMF yang memang menyediakan dana pinjaman cepat, yang mana ini membuat permintaan atas SDR menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga turut menjelaskan hal ini, bahwa alasan Bank Sentral AS, Federal Reserve System (The Fed) dapat mencetak uang berlebih karena aktivitas ekonomi internasional menggunakan Dolar AS, sehingga itu membuat permintaannya menjadi tinggi.  Seperti yang dikemukakan oleh anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, rupiah yang bukan bagian penting dari SDR akan menimbulkan inflasi yang besar.

Dengan demikian, belum selesai menjawab persoalan bagaimana menjawab agar penyerapan dana anggaran yang dicetak dapat dilakukan agar tidak terjadi inflasi, sejak awal inflasi memang akan langsung menggentayangi karena posisi rupiah yang cenderung lemah atas SDR. Singkatnya, inflasi akibat kebijakan cetak uang tersebut akan terjadi di hulu dan hilir.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami, alasan tegas BI untuk menolak kebijakan cetak utang, tidak hanya karena dapat mengulang kasus BLBI ataupun terjadinya inflasi karena pengembalian dana yang tidak maksimal. Melainkan juga karena Indonesia yang terikat pada aturan IMF membuatnya harus merujuk nilai rupiah kepada mata uang yang telah ditetapkan sebagai SDR seperti Dolar AS. Tentunya, hal tersebut akan membuat inflasi menjadi tidak terhindarkan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Banggar DPR usulkan BI cetak uang Rp 600 triliun. Bisa jadi jawaban atasi krisis keuangan dan sebut perhitungan tidak akan ada inflasi hingga 60 persen. BI sebut tidak lazim dan tidak akan lakukan kebijakan tersebut

PinterPolitik.com

Di suatu forum, bertemulah banyak ahli dari masing-masing profesi untuk membicarakan tentang kemungkinan cetak uang sampai 600 triliun. Dala forum itu, Ada Profesor Didik, seorang pakar ekonomi Institure for Development of Economic and Finance (INDEF); Mukhamad Misbakhun dari Partai Golkar; Soetrisno Bachir dari Komite Ekonomi Nasional (KEN); dan banyak lagi, termasuk Dahlan Iskan.

Pembahasan tersebut berhasil di-capture oleh Pak Dahlan di blog pribadinya disway.id dengan judul Uang Besar, cuy. Wow, very interesting sih. Kalau mimin baca tulisannya Pak Dahlan, bisa dibayangkan akan adanya dua kubu.

Satunya menghendaki pencetakan uang 600 triliun sedangkan satunya lagi getol menolak usulan tersebut, gengs. Nah, Pak Dahlan dan Prof. Didik masuk ke kubu terakhir, cuy, sedangkan Misbakhun dan Soetrisno di seberangnya.

Biar mudah, mimin jelasin dikit ya, cuy. Jadi, Pak Misbakhun ini, politisi Golkar sekaligus eks politisi PKS – jangan heran kenapa mudah pindah ya, mengusulkan kepada Golkar dan berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di bawah Badan Anggaran (Banggar) agar meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah memilih jalur penggandaan uang – bukan ala ala dukun sakti dari Probolinggo lho ya – sebesar Rp 600 triliun untuk menutupi kemerosotan rupiah akibat pandemiCovid-19, cuy.

Alasannya Pak Misbakhun sih, biar gak melulu utang. Rasionalisasi politisi yang sudah berhasil mengagetkan publik ini mendapat dukungan dari Soetrisno Bachir. Yaa, meski Soetrisno juga menggarisbawahi bahwa jangan sampai ini dimanfaatkan jadi ladang bisnis.

View this post on Instagram

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit bagi Indonesia – #2020 #darkestyear #posterpinterpolitik #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 6, 2020 at 12:00am PDT

Sampai sini, mimin kok jadi ingat sama perkataan Lord Varys kepada Tyrion Lannister dalam serial Game of Thrones begini, “Kekuasaan adalah hal yang aneh, Tuanku … Kekuasaan berada di tempat laki-laki percaya akan keberadaannya. Ini tipuan, bayangan di dinding. Dan, seorang pria yang sangat kecil dapat memberikan bayangan yang sangat besar.”

Mungkin seperti itulah contoh kesamaan persepsi antara Misbakhun yang didukung oleh Soetrisno dengan Tyrion yang didukung Varys. Lantas, kenapa Prof. Didik dan Dahlan menentang gagasan itu? Apakah takut akan adanya inflasi seperti yang terjadi di Jerman (pasca-Perang Dunia I), Zimbabwe, dan Venezuela? Atau, memang sebab alasan ekonomi politik yang kurang menguntungkan? Upsss.

Tapi, memang kalau dipikir-pikir nih, gengs, perkataan Prof. Didik ada benarnya. Andai Indonesia duitnya benar-benar jadi digandakan, otomatis harga barang lebih mahal. Lagian, dalam skala jangka panjang, bisa-bisa nilai rupiah worthless kalau dibanding barang mentah.

Yang menjadi menarik perhatian justru ada di head–to–head yang terjadi antara Dahlan Iskan sama Soetrisno Bachir, cuy, secara dua orang ini kelihatan masih nyimpen unek-unek. Bahkan, Pak Dahlan sempat nyenggol Pak Soetrisno dengan mengatakan bahwa “Pak Soetrisno Bachir kelihatannya cocok dengan ide cetak uang itu, terlebih dia juga pengusaha sukses.”

Waduduhh, ada apa nih? Kelihatannya mau nyerang kok masih sungkan-sungkan gitu? Apa karena dulu pernah bareng jadi kandidat di Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII)? Upsss. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.