Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di-summon Kepala Negara dan pertanyaan setelahnya membuat sorotan auto tertuju kepada Verrell Bramasta. Menyingkap tabir besar arah demokrasi, impresi politisi, dan kinerja serta representasi bekerja di era algoritma.

PinterPolitik.com

Demokrasi modern menyimpan sebuah paradoks yang semakin sulit diabaikan, sistem yang dirancang untuk memilih representasi terbaik justru semakin tunduk pada logika visibilitas.

Fenomena dan sorotan kepada Verrell Bramasta sebagai anggota DPR RI menjadi salah satu ilustrasi paling relevan untuk membaca perubahan lanskap demokrasi Indonesia.

Summon Kepala Negara kepada Verrell membuka ruang interpretasi lebih jauh tentang bagaimana politisi dengan penampilan dan latar belakang glamor menjadi sorotan dan terpilih mewakili rakyat.

Dengan modal popularitas sebagai figur publik, citra komunikatif, serta kemampuan tampil yang relatif lebih segar dibanding banyak politisi konvensional, Verrell hadir bukan sekadar sebagai individu, melainkan sebagai simbol transformasi politik di era media digital.

Kesalahan terbesar dalam membaca fenomena ini adalah melihatnya secara hitam-putih, yakni artis versus politisi serius, popularitas versus kapasitas, hiburan versus substansi.

Pendekatan semacam itu terlalu sederhana untuk menjelaskan perubahan besar yang sedang berlangsung. Yang sesungguhnya terjadi bukan hanya masuknya selebritas ke ruang politik, melainkan bergesernya cara publik memahami representasi politik itu sendiri.

Fenomena Verrell agaknya tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan muncul di tengah ekosistem digital yang secara struktural mengutamakan kecepatan, visualitas, dan daya tarik emosional.

Media sosial bekerja dengan algoritma yang mendorong engagement, bukan kedalaman. Akibatnya, politik perlahan mengalami transformasi menjadi arena estetika.

Dalam konteks ini, Verrell bukan penyebab utama perubahan demokrasi Indonesia. Menariknya, ia adalah produk paling mutakhir dari perubahan itu. Mengapa demikian?

Estetika Politik dan Krisis Standar Representasi

Fenomena Verrell menjadi menarik justru karena ia tidak sepenuhnya “kosong”. Jika ia sepenuhnya tidak kompeten, publik akan lebih mudah menolaknya.

Namun kenyataannya, terlepas dari kontroversi rompi tactical di Bencana Sumatra, Verrell dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang relatif baik, artikulasi yang cukup rapi, serta kemampuan membaca bahasa media yang jauh lebih adaptif dibanding sebagian politisi tradisional.

Di sinilah konsep Halo Effect dari Edward Thorndike menjadi penting. Thorndike menjelaskan bahwa manusia cenderung menganggap seseorang yang unggul dalam satu aspek juga unggul dalam aspek lain.

Dalam politik visual, wajah yang menarik diasosiasikan dengan kecerdasan. Gaya bicara yang tenang dianggap sebagai tanda kompetensi. Kemampuan tampil di depan kamera diasumsikan sebagai kemampuan memimpin.

Efek psikologis semacam ini bekerja sangat kuat di era media sosial karena publik mengonsumsi politik dalam potongan-potongan visual singkat.

Penilaian politik menjadi semakin intuitif dan emosional, bukan deliberatif. Dalam ruang digital, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada verifikasi.

Namun fenomena ini tidak bisa hanya disalahkan kepada pemilih. Justru sistem politiklah yang semakin mengadopsi logika industri hiburan.

Partai politik hari ini semakin menyadari bahwa popularitas memiliki nilai elektoral yang jauh lebih cepat dikonversi menjadi suara dibanding proses kaderisasi jangka panjang.

Teori political celebrity dari John Street membantu menjelaskan situasi ini. Street berargumen bahwa persilangan antara dunia hiburan dan politik merupakan konsekuensi logis dari budaya media modern.

Politisi jamak belajar menjadi entertainer agar tetap relevan, sementara selebritas masuk politik karena mereka telah menguasai bahasa komunikasi massa.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini diperkuat oleh lemahnya institusionalisasi partai politik. Banyak partai gagal membangun kader dengan identitas ideologis yang kuat. Akibatnya, popularitas menjadi jalan pintas paling efektif untuk memenangkan kontestasi.

Hal ini mengingatkan pada konsep Walter Benjamin tentang aestheticization of politics. Benjamin memperingatkan bahwa ketika politik terlalu mengandalkan estetika, masyarakat perlahan kehilangan kapasitas evaluasi kritis. Publik lebih mudah tergerak oleh simbol visual dibanding argumentasi rasional.

Di era digital, estetisasi politik tidak lagi hadir melalui propaganda besar seperti era totalitarianisme klasik, melainkan melalui algoritma media sosial.

TikTok, Instagram, dan YouTube secara struktural mengutamakan konten yang cepat, emosional, dan visual. Politik yang kompleks dipaksa menjadi sederhana agar dapat bersaing dalam ekonomi perhatian.

Dalam situasi seperti ini, batas antara representasi dan simulasi menjadi semakin kabur. Publik tidak lagi hanya memilih program atau ideologi, tetapi memilih pengalaman visual yang terasa paling dekat dengan kehidupan mereka.

Ironisnya, banyak politisi konvensional justru gagal membaca perubahan ini. Mereka memiliki pengalaman panjang, tetapi tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan generasi digital.

Sebaliknya, figur seperti Verrell memahami atau diuntungkan ritme media baru, bahasa visual, dan cara membangun kedekatan emosional.

Karena itu, kritik terhadap fenomena selebritas politik sering kali mengalami kontradiksi internal. Publik menginginkan politisi yang komunikatif, dekat, dan relatable, tetapi ketika figur yang memenuhi karakteristik itu muncul dari dunia hiburan, ia dianggap tidak cukup serius.

Kontradiksi inilah yang membuat fenomena Verrell jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan artis masuk DPR atau mendapat sorotan Presiden.

Demokrasi Digital, Fatamorgana?

Pertanyaan paling penting bukanlah apakah Verrell layak atau tidak layak menjadi anggota DPR dan mewakili suara rakyat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apa yang sebenarnya sedang berubah dalam demokrasi Tanah Air?

Fenomena ini kiranya menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi visual, sebuah kondisi ketika citra menjadi variabel dominan dalam proses representasi politik.

Dalam demokrasi visual, perhatian publik lebih menentukan daripada kedalaman gagasan.

Masalahnya, algoritma digital bekerja berdasarkan intensitas reaksi, bukan kualitas substansi. Semakin kontroversial, semakin emosional, dan semakin viral sebuah figur, semakin besar kemungkinan figur itu terus muncul dalam ruang publik.

Di titik inilah kritik terhadap Verrell menjadi paradoksal. Setiap kritik yang viral terhadap dirinya justru memperkuat visibilitasnya. Dalam logika algoritma, engagement adalah promosi. Kritik dan pujian sama-sama memperbesar jangkauan.

Akibatnya, publik tanpa sadar ikut memproduksi simulasi politik yang mereka kritik sendiri.

Jean Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai hyperreality, ketika simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas.

Dalam politik digital, citra seorang politisi bisa terasa lebih nyata dibanding kerja legislatif aktualnya. Yang dilihat publik bukan lagi proses politik yang kompleks, melainkan fragmen-fragmen visual yang mudah dikonsumsi.

Kondisi ini berbahaya bukan karena publik menjadi sepenuhnya irasional, melainkan karena standar evaluasi perlahan bergeser. Demokrasi tidak runtuh secara dramatis, tetapi mengalami penurunan kualitas secara bertahap.

Ada tiga kemungkinan masa depan yang dapat muncul dari fenomena seperti ini. Pertama, figur seperti Verrell benar-benar berkembang menjadi legislator efektif.

Jika itu terjadi, maka demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa jalur non-konvensional tidak selalu menghasilkan representasi buruk.

Kedua, figur semacam ini menjadi representasi politik yang biasa-biasa saja, tidak buruk, tetapi juga tidak luar biasa. Inilah skenario paling berbahaya karena standar politik menurun secara perlahan tanpa terasa.

Ketiga, politik Indonesia semakin dikuasai logika komodifikasi popularitas. Partai-partai lebih sibuk merekrut figur dengan nilai engagement tinggi dibanding membangun kader dengan kualitas kepemimpinan yang matang.

Jika skenario ketiga semakin dominan, maka DPR atau politik-pemerintahan secara umum perlahan berubah menjadi panggung visibilitas, bukan arena pertarungan gagasan.

Namun, menyalahkan individu semata tidak akan menyelesaikan persoalan. Fenomena ini merupakan hasil dari ekosistem yang dibangun bersama: media yang mengutamakan drama, platform digital yang mengejar engagement, partai yang pragmatis, serta publik yang semakin terbiasa mengonsumsi politik sebagai hiburan.

Karena itu, solusi terhadap krisis demokrasi visual tidak cukup hanya dengan mengkritik figur populer. Yang lebih penting adalah membangun kembali kultur evaluasi politik yang lebih substantif.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menolak estetika sepenuhnya, karena komunikasi tetap penting dalam politik. Namun demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara citra dan kapasitas, antara visibilitas dan kompetensi.

Pada akhirnya, fenomena Verrell Bramasta lebih tepat dibaca sebagai cermin daripada anomali. Ia memperlihatkan bagaimana demokrasi Indonesia sedang berubah di bawah tekanan budaya digital.

Dan mungkin pertanyaan yang paling jujur bukanlah apakah Verrell adalah fatamorgana politik, melainkan apakah demokrasi mulai semakin sulit membedakan antara representasi yang nyata dan simulasi yang terasa nyata. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah derasnya hijrah musisi terjun ke politik, duet Rian d’Masiv dan Anies Baswedan di atas panggung jadi simbol sunyi, tentang pilihan dan “takdir”, tentang jeda, hingga perlawanan simbolik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah dentuman panggung konser dan riuh dukungan elektoral, satu lanskap yang semakin sering beririsan, musisi dan politisi, tampak kian berkorelasi. Di Indonesia sendiri, perpindahan lintas ranah antara industri musik dan arena politik juga tampak kian lumrah.

Kemarin, Yovie Widianto, maestro musik Indonesia, diumumkan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia setelah sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden di bidang Ekonomi Kreatif.

Penunjukan ini jamak dinilai bukan semata karena popularitas, apalagi korelasi teknis, tetapi juga karena keterlibatannya yang konsisten di ranah politik elektoral. Diketahui, Yovie telah aktif dalam mendukung Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014.

Menariknya, Yovie menjadi simbol dari musisi yang bukan hanya kreatif secara musikal, tetapi juga strategis dalam membaca arah kekuasaan dan pembangunan budaya sosial-politik.

Di sisi lain, dalam panggung yang serupa tapi sama, konser d’Masiv di Taman Ismail Marzuki pada 15 Juni 2025, menyajikan duet mengejutkan, yakni Rian d’Masiv dan Anies Baswedan.

Satu adalah penyanyi dengan lirik penuh makna sosial, cinta, dan eksistensial, satunya lagi adalah eks Gubernur DKI Jakarta dan eks Capres 2024 yang kini memilih sedikit menepi.

Sebuah penampilan yang saat disandingkan dengan “nasib” Yovie, seolah mengundang tafsir dan tanda tanya. Lalu, mengapa ini menjadi penting?

Kalian dan Jalan Ketiga?

Melalui konsep celebrity politics, pergeseran peran sejumlah musisi ke dalam institusi politik-pemerintahan secara kasat mata tampak sebagai bagian dari regenerasi dan kooptasi elite.

Dalam daftar para musisi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, pejabat BUMN, hingga pejabat negara, kiranya dapat dipahami bahwa politik Indonesia saat ini telah sangat terbuka dengan simbiosis elektoral dan kursi kekuasaan yang dapat terbaca.

Giring “Nidji”, Pasha “Ungu”, Ifan “Seventeen”, Once Mekel, dan Ahmad Dhani adalah representasi dari elite baru yang direkrut bukan semata karena ketokohan politik, tetapi karena kapital sosial dan simbolik yang mereka miliki sebagai musisi.

Dalam kasus Giring, misalnya, ia telah membangun jejak politik sejak lama sebagai Ketua Umum PSI, kemudian diakomodasi dalam struktur pemerintahan sebagai Wamenbud dan Komisaris Garuda Maintenance.

Pasha, Dhani, dan Once krianya memiliki basis massa yang jelas serta afiliasi politik formal. Sementara Ifan dan Yovie tampak dicitrakan memiliki kemampuan menavigasi peran teknokratik dan manajerial di institusi negara.

Maka, transisi ini bukan hanya pergeseran karier, tetapi afirmasi atas diterimanya soft power budaya dalam struktur hard power politik.

Namun, Rian d’Masiv dan Anies Baswedan tampak berada di luar gelombang itu. Rian, meski populer dan dikenal melalui lagu-lagu penuh pesan seperti Jangan Menyerah atau Di Antara Kalian, belum menunjukkan tanda-tanda akan menapaki panggung politik formal.

Sementara Anies, setelah kekalahan di Pilpres 2024, tampak “dijeda” dari orbit utama kekuasaan, meski kapital politiknya belum luntur.

Duet mereka di TIM memang bukanlah aksi politik eksplisit, tetapi dapat diinterpretasi secara menarik seperti simbol, pertemuan dua sosok yang berada di luar orbit “kalian”, para elite baru musik-politik.

Mungkin, menjadi sebuah bentuk silent statement yang menolak kooptasi sistem, atau mungkin, dalam istilah Antonio Gramsci, sebuah ekspresi dari war of position, yakni strategi membangun pengaruh dan legitimasi dari luar institusi resmi.

Ketika Narasi Tak Harus Berkuasa?

Di tengah dominasi musisi-politisi dan eksistensi Anies yang mulai terpinggirkan pasca Pilpres 2024, muncul pertanyaan besar, apakah kemunculan duet Rian-Anies adalah bentuk resistensi simbolik terhadap kooptasi sistemik? Ataukah ini hanya sekadar momen artistik yang dalam artikel interpretasi dibaca terlalu politis, namun begitu menarik?

Anies sendiri, dalam konteks politik kontemporer, berada dalam fase reflektif yang jarang ditempuh oleh politisi Indonesia. Di saat rekan-rekannya seperti Muhaimin Iskandar (yang kini Menko PM) dan Agus Harimurti Yudhoyono (yang menjabat Menko Infrastruktur) tengah menyatu dalam kekuasaan, Anies memilih diam secara kreatif.

Menariknya, Cak Imin dan AHY memiliki kisah yang dinilai cukup dramatis dalam konteks cawapres Anies.

Anies pun seolah memposisikan diri tidak berada di orbit “kalian”, juga tidak membangun front oposisi keras. Ia mungkin seperti third figure, bukan insider, bukan juga outsider sepenuhnya.

Duetnya dengan Rian, yang juga pernah terjadi secara publik di Pasar Santa sebelumnya, bisa saja dibaca dan mempertegas posisi itu, yaitu sebagai dua tokoh yang relevan tetapi tak ikut berkuasa.

Mereka adalah figur publik dengan kapital simbolik, tetapi tidak sedang melakukan mobilisasi elektoral. Dalam pendekatan Pierre Bourdieu, mereka bukan sedang bersaing dalam field politik dengan modal ekonomi dan kekuasaan, tetapi tetap memainkan permainan melalui modal budaya.

Lebih jauh, lagu “Di Antara Kalian” d’Masiv ciptaan Rian justru memberi tafsir baru. Lagu itu bukan lagi tentang cinta segitiga, tetapi tentang seorang figur yang berdiri di antara dua situasi yang berbeda, elite dan mereka yang memilih jalan berbeda.

Fenomena duet Rian d’Masiv dan Anies Baswedan kiranya memang menarik dilihat bukan sekadar trivia panggung konser. Mungkin saja, pertanda dari dinamika yang lebih dalam dalam politik Indonesia kontemporer mengenai pertarungan narasi, kooptasi budaya, dan resistensi simbolik terhadap dominasi kekuasaan.

Ketika musisi dan politisi makin sering bertukar peran, maka penting untuk membaca siapa yang ikut dalam “kalian”, siapa yang memilih berada di luar, dan siapa yang masih menimbang jalannya sendiri.

Dalam konteks itu, duet ini adalah politik diam, politik yang berbicara tanpa perlu berorasi. Karena mungkin, pada akhirnya, kekuasaan tak harus selalu diraih melalui jabatan, tetapi bisa juga melalui lirik, harmoni, dan jeda.

Rian d’Masiv dan Anies Baswedan, mungkin kini sedang di antara kalian, dan mungkin juga sedang membaca ulang peran dan tempat mereka di babak sejarah yang baru. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Pinterpolitik.com

[dropcap size=small]A[/dropcap]hmad Dhani dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha ‘Ungu’ tampaknya punya nafsu kuasa yang tidak terpuaskan jika hanya bersuara di depan mikrofon. Keduanya pun menjajal dunia politik. Tahun lalu, dicalonkan sebagai wakil walikota Palu, Pasha menang dan berhasil menjadi wakil walikota Palu. Sebaliknya, tahun ini Dhani tak semujur Pasha. Saat mencalonkan diri menjadi wakil bupati Bekasi, Dhani dan pasangannya keok telak.

Tumbuh di era pasca Orde Baru, fenomena artis di Indonesia umbar nafsu mencari peruntungan di politik di Indonesia bukan lagi barang baru. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 silam, sebanyak 15 artis lolos terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di golongan eksekutif, sebelum Pasha, ada lima artis yang pernah mencicip duduk di kursi kuasa, dari Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat), Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat), Zumi Zola (Gubernur Jambi), Rano Karno (Gubernur Banten), sampai Dicky Chandra (Wakil Bupati Garut).

Tidak bisa dipungkiri, nama-nama di atas sudah lebih dulu bernasib mujur di belantika musik dan perfilman tanah air. Terkenal? Sudah. Banyak harta? Juga sudah. Latas apa lagi yang dikejar para artis dari politik?

Anang Hermansyah, musisi yang pada Pileg 2014 lalu lolos sebagai anggota DPR lewat Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV, menjadi anggota DPR membuatnya bisa langsung menyuarakan soal pembajakan di industri musik. Sedangkan Angel Lelga, calon anggota DPR partai PPP di Pileg 2014 lalu, mengatakan bahwa dia ingin membesarkan partai Islam yang dia nilai sedang terpuruk. Selain itu, Angel yang seorang mualaf juga ingin meningkatkan kualitas agamanya dalam menghadapi berbagai godaan.

Lihat Saja Amerika

Tidak hanya di Indonesia, jauh sebelumnya, fenomena ‘celebrity politics’ di Amerika Serikat (AS) sudah terlihat. Istilah ini dikenal dalam Ilmu Politik setelah para bintang film, pemain sinetron, pelawak, dan musisi menyusup ke dunia politik, tidak hanya jadi sang bintang pentas yang menjadi penghibur panggung kampanye namun mereka juga bertekad memburu jabatan publik seperti anggota legislatif, walikota, bupati, gubernur, bahkan presiden.

Sebut saja Ronald Reagan yang berhasil menjadi presiden AS dan Arnold Schwarzenegger yang sukses memenangi pemilihan dan menjadi gubernur negara bagian California.

Dalam kasus Schwarzenegger, kehidupan selebritis dan politiknya menarik untuk diulik. Dia adalah seorang imigran yang lahir di Austria yang baru saja pulih dilanda perang. Sebelum datang ke AS, pada usia 21, Schwarzenegger mulai membentuk tubuhnya guna menjadi binaragawan. Perjuangannya pun berbuah manis, soal ‘keindahan’ tubuh, dia cukup diperhitungkan di Austria. Kemudian dia datang ke Amerika. Schwarzenegger ingat, saat dirinya menginjak usia 10 tahun, di sebuah halte bus, dia mengatakan kepada seorang gadis di Austria, “Saya akan pergi ke Amerika.” Niatnya itu kesampaian pada tahun 1968.

Di Amerika Serikat, pada tahun 1970, dia menjadi “Mr. Olympia” termuda, sebuah gelar binaragawan bergengsi AS. Kemudian dia membintangi sejumlah film, di antaranya Conan the Barbarian (1982) dan The Terminator (1984). Pria yang lahir sebagai seorang anak imigran miskin kini telah muncul sebagai salah satu bintang terbesar Hollywood. Isi dompetnya dari dunia perfilman dihitung lebih dari $ 4 miliar.

Seolah tak ada habisnya sukses didulang Schwarzenegger, dia pun menikahi Maria Shriver, pada tahun 1986. Wanita ini adalah anggota keluarga politisi dan pebisnis AS, Kennedy. Ibu Maria Shriver adalah saudara perempuan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Ted Kennedy.

Dekat dengan kehidupan politisi, Scwarzenegger pun masuk ke dunia politik secara perlahan. Dia ditunjuk sebagai President’s Council on Physical Fitness and Sports dari tahun 1990 sampai 1993. Oleh George H. W. Bush, dia dijuluki “Conan the Republican“. Karir politiknya berlanjut dengan jabatan Governor’s Council on Physical Fitness and Sports di bawah Gubernur California Pete Wilson, yang berasal dari partai Republican.

Pada tanggal 7 Oktober 2003, Schwarzenegger akhirnya terjun ke politik elektoral California. Hasilnya, dia terpilih menjadi gubernur California, yang berpenduduk sekitar 34 juta jiwa itu.

Dalam suatu kesempatan Schwarzenegger mengungkapkan rasa bangganya selama hidup di AS.

“My fellow Americans, this is an amazing moment for me. To think that a once scrawny boy from Austria could grow up to become Governor of California and stand in Madison Square Garden to speak on behalf of the President of the United States that is an immigrant’s dream. It is the American dream,” ujarnya.

Jangan Cuma Aji Mumpung

Dalam buku Celebrity Politics, Darrell West angkat bicara. Menurutnya, artis dan pelawak tergiur terjun ke jabatan publik akibat perkembangan media, khususnya televisi, dan demokrasi. Televisi menjadi wadah sempurna bagi selebiriti untuk mendulang popularitas dan citra diri. Sementara sistem pemilihan langsung, menjadi celah selebriti yang sudah tenar untuk dipilih oleh masyarakat.

Dalam hal ini, memang tidak masalah apabila para selebritis yang terjun ke dunia politik memiliki bekal kapabiltas. Dalam kasus Schwazenegger misalnya, sebelum jadi Gubernur, dia lama menjabat sebagai penasihat presiden dan gubernur sebelumnya. Kalau artis di Indonesia? Berbeda sekali. Para artis di Indonesia tiba-tiba saja masuk ke arena politik tanpa pengamalan di bidang pemerintahan, bahkan beberapa ada yang tidak melalui proses kaderisasi atau perekrutan partai politik.

Popularitas artis memang sangat menggairahkan untuk dimanfaatkan. Sekarang, hampir seluruh partai di Indonesia memboyong artis sebagai calon anggota anggota DPR. Untuk pemilihan kepala daerah, beberapa partai bahkan ketagihan mencalonkan artis. Ketenaran yang sudah terbangun membuat partai tidak perlu susah-susah melakukan promosi calon yang diusungnya. Terlebih lagi apabila partai politik tidak memiliki kader yang mumpuni, menggaet artis bisa jadi langkah instan untuk mendulang suara.

Namun demikian, ada dimana kader-kader partai? Kaderisasi apa yang sudah partai lakukan sehingga akhirnya lebih memilih artis ‘politik karbitan’ ketimbang kadernya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan, karena munculnya para artis itu bisa jadi pertanda bahwa kaderisasi internal partai politik seolah mandek karena tidak dapat menelorkan nama-nama dari internal partai yang mampu bersaing secara elektoral.

Selain itu, jika memang partai yang memiliki kader yang mumpuni tapi tetap saja mengajukan artis-atis politik karbitan, pertanyaannya, terjunnya artis dalam bidang politik apakah benar-benar kehendak pelakunya atau hanya syahwat nafsu partai politik belaka yang ingin mendulang suara sebesar-besarnya?

Seperti diketahui, belakangan ini citra lembaga partai politik dipandang rendah dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, karena maraknya korupsi dan kontroversi yang dibuat pejabat didikan partai politik. Terlihat, salah satu cara instan partai politik guna mengembalikan citra tersebut adalah dengan menggandeng para artis. Akan tetapi dengan begitu, dalam pemilihan-pemilihan elektoral, artis hanya dijadikan tameng dan balon penghias ruangan – sekadar gimmick begitu.

Sisi positifnya, politik terkesan semakin ramah dan menghibur, tidak lagi dipandang berat dan mengerikan. Sisi negatifnya, politik jadi terkesan suka-suka, asal punya modal tampang dan popularitas seseorang akhirnya bisa jadi pejabat publik. Apakah itu yang kita harapkan dari orang-orang yang kita gaji dengan uang pajak kita?

Berikan pendapatmu.

(H31)