“The bigger they are, the harder they fall,” – Robert Fitzsimmons, Petinju AS

PinterPolitik.com

Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) sudah di depan mata. Segala macam dinamika politik yang terjadi di antara para elite politik di Indonesia, apa-pun dan kepada siapa-pun itu, pasti memiliki potensi untuk menjadi headline pemberitaan.

Dan kalau kita mau memilih peristiwa politik apa yang paling menarik di antara yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mungkin dugaan tentang upaya “cawe-cawe” Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu yang paling seksi untuk jadi bahan obrolan sehari-hari. Bagaimana tidak? Pada tanggal 29 Mei lalu saja Jokowi sendiri mengaku bahwa ia memang ingin melibatkan diri persoalan Pilpres 2024.

Walaupun memang Jokowi mengatakan bahwa alasan dirinya melakukan itu adalah karena demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa sebagian lapisan masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan yang cukup sinis terhadap sikap politik Jokowi tersebut. Salah satunya adalah Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi (10/9), yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang menyebut cawe-cawe-nya adalah demi Indonesia, tetap perlu diwaspadai secara ketat.

Namun, apakah benar persoalan cawe-cawe Jokowi adalah sesuatu yang begitu negatif, seperti yang mungkin dikira oleh banyak orang selama ini? Bagaimana jika ternyata ada justifikasi yang masuk akal dari perspektif Jokowi untuk merasa bahwa dirinya perlu cawe-cawe di urusan Pilpres 2024?

Jokowi Ingin Kutukan Eks-Presiden Berakhir?

Ada satu pepatah menarik dari film The Dark Night (2008) yang sangat sering dijadikan referensi dalam postingan-postingan di media sosial ketika berbicara tentang nilai-nilai bijak dalam hidup: “you either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.” 

Seseorang yang awalnya dilihat sebagai pahlawan atau figur baik, seiring waktu dapat berubah menjadi sosok yang dianggap buruk atau negatif. 

Menariknya, kalau kita coba renungkan, kalimat tersebut sesungguhnya sangat merefleksikan realita politik para mantan presiden Indonesia.  

Pertama, kita coba lihat Soekarno. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa akhir masa hidup proklamator Indonesia tersebut dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, mulai dari persoalan dokter hewan yang mengurusnya ketika sakit, sampai pengasingan dari keluarganya sendiri. Padahal, Soekarno adalah orang yang sangat berjasa dalam masa-masa awal berdirinya Indonesia.

Kedua, Soeharto. Walaupun kepemimpinan presiden kedua Indonesia itu memang memiliki catatannya tersendiri, akhir kisah kehidupan Soeharto penuh dengan kepahitan yang besar. Utamanya, sampai sekarang, nama Soeharto masih sangat lekat dengan kesan yang negatif. Bersamaan dengan Soekarno, Soeharto pun hingga kini masih banyak yang menentang dirinya dianggap sebagai pahlawan nasional. 

Ketiga, B.J. Habibie. PT IPTN yang pernah dibesarkan Habibie kini hanya menjadi kerangka dari masa kejayaan teknokrasi di Indonesia. Selain itu, walaupun aksi politik atau aksi hukum terhadap Habibie tidak besar, tidak seperti Soekarno dan Soeharto spesifiknya, Habibie pernah mendapat sentimen negatif yang cukup besar dari orang-orang yang tidak setuju Indonesia melepas wilayah Timor Timur.

Keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kebencian politik terhadapnya oleh beberapa kelompok tampak cukup kentara ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga tertinggi negara saat itu, melengserkan sang Presiden ke-4 Indonesia. Simpang siurnya kabar tentang siapa yang benar-benar mendesain pelengseran Gus Dur hingga saat ini hanya membuktikan bahwa pejabat setara presiden pun masih bisa mendapat serangan politik. Tidak hanya itu, PKB, partai yang dibesarkan Gus Dur pun diambil alih secara politik pada masa akhir hidupnya.

Kelima, Megawati Soekarnoputri. Meskipun Megawati tidak mendapat serangan politik sekeras pendahulu-pendahulunya, sepertinya aman untuk kita asumsikan bahwa dirinya sampai sekarang tetap berada di bawah bayang-bayang serangan politik. Pernyataan dari ekonom senior Kwik Kian Gie soal Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Megawati, terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, mungkin bisa jadi contohnya.

Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mungkin nasib SBY sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Megawati, karena Presiden ke-6 Indonesia tersebut pun dibayang-bayangi sejumlah potensi kasus yang bisa dijadikan senjata untuk menyerangnya. Tudingan kasus Century dan juga polemik proyek Hambalang menjadi beberapa contohnya.

Mungkin bagi orang biasa seperti kita cerita-cerita di atas hanya jadi catatan sejarah saja, tetapi, untuk seorang presiden, kisah kelam yang menimpa semua presiden Indonesia sebetulnya jadi peringatan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan Jokowi bila ia ingin menghindari nasib yang serupa? Well, cawe-cawe politik sepertinya jadi salah satu jawaban.

Apalagi, Niccolo Machiavelli dalam buku-bukunya pernah menjelaskan bahwa keadaan yang dialami seorang penguasa akan membentuk pola psikologi yang unik. Pertama, seorang pemimpin secara naluriah akan merasa harus terus menjaga kestabilan dan keamanan politik, kedua, karena hal itu, pemimpin tersebut sebagai akibatnya juga akan mungkin memiliki obsesi atas pengendalian.

Buah dari pemikiran tersebut kemudian bisa kita asumsikan sebagai dorongan bagi seorang pemimpin untuk memiliki penerus yang tidak akan menyerang balik apa yang dibangunnya selama dia memimpin.

Namun, bila benar Jokowi sedang merasakan demikian, tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ia bisa menjamin keamanan politik tersebut?

Jokowi Butuh Penerus Ahli Hukum? 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor dalam wawancaranya dengan PinterPolitik (15/9), mengafirmasi persoalan hukum di Indonesia yang tidak jarang bersifat “carut-marut”. Beberapa undang-undang dari rezim ke rezim memang terkadang menciptakan polemik hukum yang sulit diselesaikan. 

Menariknya, atas dasar itu, Afriansyah yang akrab dipanggil Febry tersebut mengandai-andai-kan sebuah skenario ideal di masa depan di mana ada seorang wakil presiden yang sangat paham dengan persoalan hukum, mampu melanjutkan pembangunan yang selama ini dibangun oleh Presiden Jokowi.

Di sisi lain, hal itu juga bisa menjadi penjamin agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mencari-cari celah untuk membuat perkara hukum kepada Jokowi, hanya karena dasar perbedaan pandangan politik, seperti yang pernah terjadi pada presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

Dan jujur saja, mungkin pandangan yang seperti ini tidak mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Akan tetapi, kalau kita melihatnya secara keseluruhan, ada baiknya transisi kekuasaan di Indonesia bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. 

Selama puluhan tahun tidak ada mantan presiden di Indonesia yang hidupnya benar-benar tenang setelah mereka lengser. Di satu sisi, keadaan yang seperti itu sebetulnya membuat mereka yang pernah terlibat politik tidak bisa meninggalkan politik secara keseluruhan, karena ancaman akan adanya serangan politik akan selalu ada, akibatnya, mereka perlu tetap “stay in the game to survive”.

Oleh karena itu, di penghujung kepemimpinan Jokowi ini, di antara ribuan argumen yang berkontra dengan narasi “cawe-cawe” Jokowi, mungkin dengan pemaparan yang disampaikan dalam artikel ini kita bisa memahami bahwa di masa mendatang Indonesia benar-benar membutuhkan pemimpin yang juga bisa menyelesaikan kemelut politik-hukum yang selama puluhan tahun ini menyakiti banyak orang. 

Intinya, jangan sampai hukum di Indonesia hanya terus menjadi alat politik yang bisa digunakan tanpa bertanggung jawab. (D74)

Setelah sebelumnya bermimpi naik kereta bersama Megawati dan Jokowi, kini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan sejumlah pembelaan terhadap Jokowi, khususnya terkait cawe-cawe di 2024. Pembelaan itu tertuang dalam buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi.

Buku itu memuat dua dimensi, yakni politik realis dan politik normatif. Dalam kacamata politik realis, SBY tidak menyalah berbagai langkah politik Jokowi. Tegasnya, “itu hak Pak Jokowi”.

Namun, dalam kacamata politik normatif, SBY juga mengingatkan sejumlah batasan etis. Khususnya terkait jangan melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan demi tujuan politik.

PinterPolitik.com 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. 

Dia mengatakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country). 

Menurutnya, pola tersebut dapat dilihat dari aspek bonus demografi, kekayaan alam, downstream industry atau hilirisasi hingga digitalisasi. 

Atas dasar itu, Luhut meminta kepada siapapun presiden selanjutnya yang terpilih nanti untuk tidak berbicara mengenai perubahan. 

Dia meminta agar presiden baru nanti hanya menyempurnakan dan mempercepat prosesnya, bukan untuk melakukan perubahan yang signifikan. Luhut khawatir jika tidak fokus maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. 

Luhut juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan bisa jadi negara maju jika tidak ada kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dari satu presiden ke presiden lainnya. 

Dengan maksimal jabatan presiden adalah 10 tahun untuk dua periode, menurutnya itu tidak akan cukup untuk menjadikan Indonesia negara hebat jika tidak melaksanakan kebijakan yang berkesinambungan. 

Luhut mencontohkan negara Tiongkok yang tidak instan dalam membangun negara. Menurutnya, “Negeri Tirai Bambu” itu bahkan harus melewati 40 tahun secara konsisten untuk bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia saat ini. 

Sebagai informasi, saat ini Indonesia masuk ke dalam golongan negara upper-middle income alias negara berpenghasilan menengah keatas berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) alias Gross National Income (GNI) per kapita. 

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada 2022 dihitung berdasarkan PNB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PNB per kapita mencapai Rp71 juta atau US$ 4.783,9. 

Bank Dunia sendiri tahun 1997 membuat empat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Yakni, low income kurang dari US$ 1.035 (Rp15,4 juta), lower-middle income US$ 1.036 (Rp15,5 juta)-US$ 4.045 (Rp60,5 juta), upper middle income US$ 4.046 (Rp60,6)-US$ 12.535 (Rp187,5 juta), dan high income lebih dari US$ 12.535. 

Melihat fakta tersebut, sebenarnya Indonesia masih cukup jauh untuk mencapai kategori high income country sesuai klasifikasi Bank Dunia. Ditambah fakta yang terjadi di masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan oleh pemerintah belum terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat. 

Lantas, melihat fakta tersebut, mengapa Luhut dengan percaya diri menyebut Indonesia tidak memerlukan perubahan dan sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi high income country? 

Luhut Mungkin Narsistik? 

Setiap pemerintahan sebuah negara tentu mengutamakan optimisme untuk bisa memajukan negaranya. Namun, yang perlu diketahui, rasa optimis tersebut harus sesuai dengan kebijakan dan program yang direalisasikan. 

Jika tidak sesuai, maka rasa optimis yang berlebihan tersebut boleh jadi dikatakan sebagai sifat narsisistik sebuah pemerintahan. Hal itu bisa berujung negatif dan cenderung menjadikan pemerintahan tersebut menjadi “arogan”. 

Arogansi itu yang kemudian akan mendorong pemerintahan tersebut mencari sebuah pengakuan eksternal atas keberhasilan dan kebesaran negaranya. 

Aleksandra Cichocka dan Aleksandra Cislak menjelaskan fenomena tersebut dalam tulisan mereka yang berjudul Nationalism as Collective Narcissism. Mereka mengatakan politik yang berkembang saat ini memang lebih didorong oleh kebutuhan akan pengakuan atas kebesaran bangsanya. 

Dalam literatur psikologis, kebutuhan akan penghargaan bangsa ditangkap oleh konsep narsisme kolektif, yaitu kepercayaan akan kebesaran dalam kelompok yang bergantung pada pengakuan eksternal. Narsisme kolektif dikaitkan dengan dukungan untuk kebijakan populis nasional. 

Bahkan, Seth A. Rosenthal dan Todd L. Pittinsky dalam publikasinya berjudul Narcissistic Leadership menjelaskan lebih detail tentang bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan narsistik. 

Narsisme secara negatif adalah kepribadian yang melibatkan perspektif egois, sebagai superior untuk kekuatan pribadi. Salah satu ciri pemimpin narsistik adalah dikuasai oleh fantasi keberhasilan dan kekuasaan tanpa batas. 

Berkaca dari penjelasan-penjelasan tersebut, pernyataan Luhut seakan sedang menggambarkan sifat narsistik dari pemerintah. 

Luhut tampaknya sedang membutuhkan pengakuan bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi telah melakukan kebijakan yang tepat. 

Klasifikasi negara yang dilakukan Bank Dunia dengan indikator PNB per kapita Indonesia yang telah mencapai kategori upper-middle income country dan seolah-olah selangkah lagi mendekati kategori high income country yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat seolah menjadi sebuah pengakuan untuk Luhut akan keberhasilan itu. 

Padahal, bagi masyarakat sendiri berhasil atau tidaknya pemerintahan sekarang itu dilihat dari dampak yang mereka rasakan, bukan hanya berupa angka saja. 

Hal ini juga kemudian mencerminkan bahwa Luhut seolah sedang bermain dengan fantasinya tentang keberhasilan pemerintahan saat ini. 

Fantasi keberhasilan yang seakan mendasari perspektif Luhut itu kemudian menjadikan pemerintahan saat ini seolah merasa mempunyai andil besar, “kebenaran absolut”, serta kekuasaan yang tanpa batas. 

Selain itu an dengan kata lain, Luhut meminta presiden selanjutnya untuk tidak berbicara banyak tentang perubahan, ini tampak menyiratkan bahwa “cawe-cawe” yang dilakukan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 juga sudah benar. 

Pernyataan yang dikeluarkan Luhut itu pun seakan memperlihatkan adanya kekuasaan tanpa batas dari pemerintah saat ini, bahkan hingga menentukan prasyarat bagi siapa yang akan melanjutkan kekuasaan dan bagaimana mereka seharusnya berkuasa. 

Maka, tak berlebihan rasanya jika apa yang dilakukan Luhut itu jamak dinilai sebagai bentuk narsistik yang terlalu melakukan glorifikasi pemerintahan Presiden Jokowi. 

Lalu, melihat yang dilakukan Luhut tersebut, apakah benar itu juga termasuk dari bentuk sebuah loyalitas Luhut ke Presiden Jokowi? 

Luhut Adalah Patih Suwanda? 

Luhut merupakan salah Menteri yang loyal kepada Presiden Jokowi. Hal itu kemudian diganjar dengan berbagai jabatan yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada purnawirawan jenderal bintang empat itu. 

Alasan Presiden Jokowi yang tampaknya selalu mempercayakan Luhut di berbagai tugas dijelaskan David Epstein dan Sharyn O’Halloran dalam tulisan yang berjudul Delegating Powers. Mereka menjelaskan bahwa kesetiaan pada tujuan presiden akan menjadi faktor utama dalam memilih pejabat cabang eksekutif. 

Jika diamati dengan saksama, loyalitas Luhut agaknya serupa dengan karakteristik tokoh pewayangan Patih Suwanda yang merupakan Patih Raja Arjuna Sastrabahu (Maespati). 

Cerita tentang Patih Suwanda sendiri eksis dalam Serat Tripama yang merupakan serat karya KGPAA Mangkunagara IV di mana berisi tentang nilai ajaran karakter luhur serta berisi 7 bait tembang Dhandhanggula. 

Patih Suwanda adalah contoh abdi yang sangat setia dan teguh dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. 

Dia sangat bertanggung jawab dalam pengabdian terhadap raja dan negaranya yang tergambar dalam menjaga keselamatan Prabu Harjunasasrabahu dan mempertahankan Maespati dari serangan Rahwana dari Alengka. 

Gambaran tentang tokoh Patih Suwanda ini tampaknya juga terlihat dari sosok Luhut, yang sangat setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang di berikan oleh RI-1 sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara, dan secara khusus kepada Presiden Jokowi. 

Berbagai tugas dan jabatan strategis yang beberapa kali dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Luhut pun dapat di selesaikannya dengan baik. Salah satu contohnya adalah ketika Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19. 

Luhut berhasil menurunkan Covid-19 dengan cepat hingga Indonesia menuai berbagai pujian dari negara-negara lain. 

Segala aspek seperti kesetiaan, bertanggung jawab, dan loyalitas ada dalam diri Luhut hingga membuat Presiden Jokowi sering menunjuk Luhut untuk berbagai jabatan strategis. 

Salah satu contohnya, kembali pada apa yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni saat Luhut menunjukkan kesetiaan kepada tujuan Presiden Jokowi dengan memberikan pernyataan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar untuk menjadi high income country. 

Menarik untuk ditunggu apakah Indonesia bisa menjadi high income country atau justru menurun menjadi lower-middle income country seperti yang dikhawatirkan Luhut. (S83) 

Menurut sobat PinPol, kira-kira apa alasan Presiden Jokowi mengaku dirinya cawe-cawe secara terbuka?

Presiden Jokowi mengacu melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, media online, dan content creator pada 29 Mei 2023 di Istana Negara.

Ini menarik karena pada 4 Mei Jokowi membantah melakukan cawe-cawe. Namun, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawenya dalam artian positif.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, cawe-cawe Jokowi dalam rangka memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, adil, aman, tidak tinggalkan polarasi dan konflik sosial, pemimpin selanjutnya kawal kebijakan strategis, semua kandidat berkompetisi secara free dan fair, serta akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

Baca selengkapnya artikel “Saatnya Jokowi Membatasi Diri?” di website PinterPolitik.com

Belakangan ini berita diramaikan wacana koalisi untuk menyambut Pilpres 2024. Menariknya, tak jarang Presiden Jokowi ikut disebutkan dalam wacana-wacana itu.

Karena hal ini, pengamat politik, Rocky Gerung menilai bahwa mungkin Jokowi terlalu “cawe-cawe” atau ikut campur dalam perkara pilpres.

Tapi, apakah memang seorang presiden harusnya menjauhi hiruk-pikuk politik pilpres? Hmm, gimana menurut kalian?