Politisi PDIP Panda Nababan sebut Luhut Binsar Pandjaitan pernah ingin menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2014. Tim Bravo 5 awalnya diperuntukkan untuk kampanye Luhut.

PinterPolitik.com

Menyingung desas-desus status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa jadi celah gugatan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf, mungkin biar nggak pusing dan biar lebih singkat, bisa dijawab dengan ungkapan “like father like son” kali ya.

Dari namanya aja udah ada kata “anak”, ya kalau dianggap sebagai “anak” harusnya mengikuti peraturan yang diberlakukan ke bapaknya juga dong. Hehehe.

Ceritanya, kubu Prabowo bersikeras bahwa anak perusahan BUMN adalah BUMN, sebaliknya kubu Jokowi kukuh mengatakan kalau anak perusahaan BUMN tidak masuk ke katagori BUMN. Ini terkait status Ma’ruf Amin ya yang disebut masih menjabat di beberapa perusahaan perbankan.

Bak sepasang pengantin adat Betawi yang saling melemparkan pantun untuk mengekspresikan cinta mereka, dua kubu yang begitu keras kepala ini pun juga saling melontarkan dasar-dasar hukum yang menguatkan argumen mereka. Untungnya perselisihan ini nggak sampe lempar-lemparan piring ya. Hehehe.

Kalau menurut tim hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, kubunya menggunakan pendekatan antikorupsi, sedangkan TKN Jokowi-Ma’ruf menggunakan pendekatan korporasi terkait isu tersebut.

Hmm. Menariknya, Jokowi ternyata pernah mengesahkan status anak perusahaan BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah tersebut juga yang menjadi salah satu rujukan hukum dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga untuk menyerang kubu Jokowi-Ma’ruf.

Waduh. Kok bisa-bisanya ya kubu Jokowi-Ma’ruf bersikeras kalau anak perusahaan BUMN tidak masuk katagori BUMN? Mungkinkah Jokowi lupa atau cuma pura-pura lupa akan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016? Atau Pak Jokowi waktu tanda tangan nggak baca dulu nih itu peraturan apa. Yang kebijakan impor katanya kayak gitu kok. Upss.

Terus, Jokowi kok nggak bisa tegas untuk suruh Ma’ruf Amin mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri jadi cawapres sih? Kan kalau Jokowi tahu ada aturan itu, doi harusnya minta Ma’ruf Amin mundur. Mungkin dia nggak enak juga kali ya nyuruh-nyuruh orang tua. Hehehe.

Tiba-tiba jadi teringat kasus tahun lalu, saat Jokowi sudah menyuruh Mahfud MD kasih berkas untuk mencalonkan diri menjadi cawapres, eh di detik-detik terakhir Jokowi malah memilih Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.

Kalau dalam hal begini aja berani melupakan hukum dan janjinya demi menyukseskan kepentingan kelompoknya, apakah integritas Pak Jokowi bisa terus dipercaya untuk di masa depan? Kita doakan sajalah yang terbaik untuk Indonesia ini. Hehe. (R50)

PinterPolitik.com                                                            

[dropcap]M[/dropcap]antan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sudah mendengar kabar bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2019.

Sebelumnya, nama Mahfud disebut sebagai kandidat kuat yang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres.

Setelah mengetahui bahwa dia tidak dipilih, Mahfud mengaku tidak kecewa dengan keputusan Jokowi dan sembilan partai koalisi pendukungnya. Weleh-weleh, masa sih pak enggak kecewa?

Hmmm, apa doi sudah dapat jatah menteri nih? Atau sudah dapat uang mahar kayak perlakuan Sandiaga Uno ke… ehehehe. Sudahlah gengs, jangan dibahas. Masih kabar angin soalnya.

Setelah diminta mempersiapkan diri, Mahfud sebenarnya sempat menunggu di restoran yang tidak jauh dari tempat pertemuan. Namun, setelah beberapa lama menunggu, Mahfud memutuskan pulang. Jleb banget ya, sakit tapi enggak berdarah gengs. Weleh-weleh. 

Meski begitu, Mahfud menilai bahwa hal yang dialaminya sebagai peristiwa politik biasa. Asli sih gengs, kalau eyke yang di posisi Mahfud, langsung ngamuk, lompat, guling-guling sambil nelpon mamah, sambil mewek, terus eyke lagsung nyebrang lagi deh ke koalisi sebelah minta dijadiin ketua pemenangan lagi ahahahay. Astaga, maaf ya pak, bercanda loh!

Tapi nih gengs, biar afdol eyke kasih kutipan ungkapan mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu. Ini deh: “Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma’ruf Amin.”

Like a hero banget ya gengs, salut deh eyke. Hehehe.

Memang seharusnya seperti itu gengs. Kalah, menang, dipilih, atau tidak dipilih kita harus lapang dada. Semuanya untuk negara, semua untuk rakyat, semua untuk persatuan. Bukan sekedar untuk pribadi, apa lagi untuk memperkaya asing! Weleh-weleh.

Kalau sudah seperti ini gengs, kita lihat nanti ya Mahfud akan mendapat posisi apa nih di koalisi Jokowi. Mungkinkah doi dapat posisi menteri, atau hanya mendapat “permen” yang isinya angin? Siapa yang tahu gengs, kita lihat aja nanti. Kali aja ada kabar yang mengejutkan dari Mahfud.

Eyke ada ungkapan keren nih gengs dari Friedrich Nietzsche, cucok banget deh sama isu ini. Oh iya, btw gengs semoga saja apa yang menjadi harapan kita  ke depannya Indonesia menjadi negara yang memiliki harga diri di mata dunia bisa terlaksana ya ehehehe:

“Jangan percayai mereka yang berkoar terlalu banyak tentang betapa adilnya mereka! Sesungguhnya dalam jiwa mereka, tidak hanya madu yang akan kau dapati.”  (G35)

PinterPolitik.com

“Salah satu manfaat dari demokrasi yang berfungsi dengan baik adalah hak minoritas dan kekuasaan mayoritas.” ~ Noam Chomsky

[dropcap]P[/dropcap]erdebatan dan tebak-tebakan siapa calon wakil presiden Jokowi maupun Prabowo, masih berlanjut. Dalam sejarah pemilihan presiden, sepertinya baru periode ini saja para capresnya terlihat kesulitan mencari sosok pendamping yang cocok. Bahkan tak jarang, menciptakan silang pendapat dan perseteruan.

Belum lagi aksi saling menunggu dan saling intip yang dilakukan masing-masing kubu, seakan sosok cawapres yang dipilih merupakan kunci utama untuk meraih kemenangan. Padahal dalam Pilpres 2014 lalu, penentuan cawapres tidak banyak menyita waktu karena dipilih berdasarkan kesepakatan koalisi partai politik.

Lalu mengapa Jokowi masih enggan mengumumkan nama cawapresnya, padahal waktu pendaftaran kandidat capres dan cawapres tinggal menghitung jam saja? Begitu juga dengan Prabowo, setelah mendapatkan rekomendasi dari para ulama dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai alternatif cawapresnya, mengapa masih belum juga menentukan pilihan?

Sulitnya para capres dalam menentukan cawapres, menurut Pengamat Senior LIPI Siti Zuhro, tak lain akibat adanya interupsi politik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Zuhro menilai, memori akan adanya aksi massa Islam yang berjilid-jilid, memberi dampak yang pada akhirnya mengunci pilihan para capres.

Pendapat sama juga dikatakan Pengamat Politik Boni Hargens. Menurutnya kebangkitan Islam politik menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin muslim yang intelek dan berwawasan. Dan karena baik Jokowi maupun Prabowo berasal dari partai nasionalis, maka keduanya membutuhkan sosok religius sebagai pendampingnya.

Padahal untuk mendapatkan seorang negarawan yang intelek, berwawasan, dan juga religius, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi kebanyakan figur cendikiawan religius dan dihormati masyarakat, kerap berada di luar parpol. Kalau pun ada, figur tersebut juga harus mampu diterima oleh semua parpol yang berkoalisi mengusungnya.

Jadi pertanyaannya, mengapa figur cawapres yang religius seakan begitu dipaksakan?

Dampak Pilkada DKI Jakarta

“Yang melingkupi kejahatan demokrasi adalah tirani mayoritas.” ~ Lord Acton

Turunnya jutaan massa Islam, baik di aksi bela Islam 411 maupun 212, memang menyimpan memori dengan kesan berbeda. Bagi umat Islam, aksi itu merupakan bukti eratnya persaudaraan. Namun di mata politikus, tak lebih sebagai tekanan maupun ancaman yang harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi di Pilpres 2019 nanti.

Meski banyak pengamat yakin kalau apa yang terjadi pada Pilkada 2017 lalu sulit diaplikasikan kembali di Pilpres nanti, namun tuntutan masyarakat akan adanya pemimpin yang lebih religius dan direstui ulama, menurut Zuhro, menjadikan pertimbangan bagi para capres sebagai salah satu faktor untuk meraih kemenangan.

Gerakan massa di aksi bela Islam lalu misalnya, sebenarnya dipicu oleh rasa solidaritas yang sangat tinggi di antara umat Muslim, namun kemudian ditunggangi kepentingan politik partai tertentu. Kekuatan massa yang dipolitisasi tersebut, timbul begitu saja akibat adanya pemicu amarah dan musuh bersama di mata umat Islam.

Namun bagi Filsuf Jerman Jurgen Habermas, aksi itu juga tak lepas dari adanya pengaruh revitalisasi keagamaan yang cenderung fundamentalis. Munculnya revitalisasi agama ini, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, India, serta Amerika Serikat.

TGB kritik Amien Rais…
PILIHAN POLITIK TIDAK BERKAITAN DENGAN KEIMANAN SESEORANG!!
Wawancara eksklusif TGB “sikap politik”
“Gempa Lombok” “PA 212” #PesonaHBDI2018 #AHY2019 #RaboatBaremaJokowi #bijakpakaiskm #TAKDIRLONCENGCINTAEPS33 Muhammadiyah Prabowohttps://t.co/nw9cl6d06l

— Sabeena (@SabeenaSepti) July 30, 2018

Kebangkitan kekuatan politik masyarakat berbasis agama ini, diistilahkan oleh Habermas sebagai masyarakat post-sekular atau era baru setelah berlalunya tekanan sekularisme yang diberlakukan negara. Atau sederhananya, aksi tersebut merupakan luapan keinginan masyarakat untuk masuknya kembali unsur agama ke dalam politik.

Paska reformasi, bangkitnya era post-sekular sebenarnya sudah mulai terlihat saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden. Berdasarkan sejarah, naiknya pendiri PKB itu menjadi orang nomor satu republik ini, tak lepas dari peran Amien Rais sebagai pemimpin poros tengah yang terdiri dari partai-partai Muslim.

Hanya saja, Amien yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR, juga merupakan orang yang melengserkan Gus Dur dan membuat era post-sekular kembali terpendam. Kini, melalui Persaudaraan Alumni 212 yang ‘kebetulan’ Amien menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihatnya, gerakan post-sekular sepertinya ingin kembali dibangkitkan.

Terlebih, saat ini Amien juga mendapatkan sekutu yang cukup kuat yaitu dukungan massa Front Pembela Islam (FPI) dan para loyalis PKS yang terkenal militan di jalanan. Berdasarkan penjabaran ini, tak mengherankan pula bila Rizieq Shihab dan Amien sempat menuturkan adanya wacana Koalisi Keumatan yang terdiri dari partai-partai Islam.

Pengaruh Komunitarianisme

“Meski kehendak mayoritas dalam semua kasus hampir selalu menang, tapi akan lebih tepat bila masuk akal.” ~ Thomas Jefferson

Berdasarkan adanya tekanan dari kekuasaan massa Islam, seperti yang diterangkan di atas. Tak heran bila Jokowi yang kerap dicitrakan sebagai Presiden yang tidak Islami, harus berhati-hati dalam mencari cawapresnya, dan disarankan untuk lebih mempertimbangkan tokoh-tokoh religius sebagai pendampingnya.

Banyak yang memprediksi, bila nantinya Jokowi memilih figur cawapres dari unsur nasionalis, sangat mungkin pilihannya tersebut membuat porsi kemenangannya merosot. Di sisi lain, tanpa ada dukungan figur religius juga akan menjadikan Jokowi target empuk bagi kelompok PA 212 yang selama ini selalu berseberangan dengan dirinya.

Pada kubu Prabowo sendiri, awalnya penentuan cawapres dianggap bukan permasalahan, mengingat sebelumnya hanya ada dua parpol yang mendukung, yaitu PKS dan PAN. Namun saat Demokrat ikut bergabung, serta adanya rekomendasi cawapres dari GNPF Ulama, posisi Prabowo pun tak kalah peliknya dengan Jokowi.

Saat ini, posisi Prabowo bisa jadi jauh lebih terjepit dibanding Jokowi yang proses koordinasi dengan koalisi parpolnya sudah berlangsung sejak lama. Mengapa? Sebab Ketua Umum Gerindra tersebut, secara tidak langsung memiliki beban kesepakatan tak terikat dengan para pendukungnya di PA 212, untuk mengakomodir aspirasi mereka.

Yg satu bingung cawapres
Yg satu belum punya capres, tp udah pengin ganti presiden

Selucu itukah indonesia ..

Semoga semuanya bisa menjaga kebaikan dan kedamaian di Nusantara#TuhanMahaAsyik

— Frenki S (@frey_schTz) August 2, 2018

Walau beberapa survei memperlihatkan elektabilitasnya membaik, namun mantan Danjen Kopassus ini tentu juga menginginkan cawapres yang tak hanya diterima pihak PA 212, tapi juga seluruh rakyat. Itulah mengapa ia sempat melirik AHY, namun pilihan itu tentu sulit diterima PKS maupun PA 212. Rumit bukan?

Tekanan kekuatan massa Islam yang secara tak langsung membebani Jokowi dan Prabowo  dalam memilih cawapres, menurut Habermas, sebenarnya merupakan efek adanya komunitarianisme atau kelompok solidaritas bersama yang bernafsu mendorong agama terlampau jauh masuk ke pusat lingkaran politik kekuasaan.

Sebagai Ahli Sosiologi, Habermas sendiri sebenarnya tidak setuju dengan adanya gerakan komunitarianisme. Sebab meski sifat gerakannya konstitusional dan demokratis, namun sepak terjangnya dapat memberikan gangguan dalam sistem demokrasi, termasuk membangkitkan kembali tirani dan dominasi kelompok religius sebagai warga mayoritas.

Faktanya, kekuatan massa yang dipolitisir tersebut saja telah mampu membuat para capres tidak bisa bebas menentukan cawapresnya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Ahli Linguistik Noam Chomsky di awal tulisan, kepemimpinan negara, bukan hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok mayoritas semata, tapi juga seluruh masyarakat negeri ini yang memiliki ratusan suku dan beragam agama. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]orupsi masih menjadi “hobi” bagi bangsa Indonesia. Perilaku tikus-tikus berdasi dan berpeci itu disebut sebagai salah satu penghambat kemajuan negeri ini dan faktor terkuat pembuat kesengsaraan rakyat. Bener apa bener gengs?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sepakat jika musuh terbesar Indonesia di masa sekarang adalah para koruptor. Dari sekian banyak permasalahan di negeri ini disebutnya yang paling mendasar adalah korupsi.

Tapi gengs, eyke enggak yakin deh kalau Mahfud bilang musuhnya hanya koruptor. Kayaknya Prabowo Subianto dan koalisinya juga termasuk musuh dia deh. Kan Mahfud termasuk dalam daftar cawapres untuk Jokowi yang sedang ramai diberitakan berbagai pemberitaan nasional. Ahahaha, betul apa betul gengs?

Jadi gini gengs, ini serius ya, kata Mahfud Indonesia itu tantangannya adalah korupsi. Pernyataan itu dikeluarkan Mahfud karena ia percaya dengan statement Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2012 silam.

Kala itu komisi antirasuah itu mengundang ahli ekonomi dari Amerika Serikat untuk menghitung kekayaan Indonesia jika tidak ada korupsi. Weleh-weleh, jadi kepo kan?

Kabarnya gengs hasil hitungannya mengejutkan loh. Kalau korupsi di pertambangan Indonesia saja bisa dihapus dan pertambangan bisa dikelola profesional, maka setiap orang di Indonesia per kepala setiap bulan bisa dapat Rp 20 juta secara gratis. Anjay, tiba-tiba ucing ala ue dengarnya.

Nah, selain pertambangan, sektor pajak Indonesia juga harus menjadi perhatian. Sebab dengan segala potensinya, apabila dikelola dengan baik dan terhindar dari mafia berdasi, maka penerimaan pajak disebut bisa menutup seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa meminjam dana dari pihak luar. Weleh-weleh mau nangis tapi enggak bisa.

Nah-nah, satu lagi nih. Menurut Mahfud figur-figur yang betul-betul menegakkan hukum seadil-adilnya untuk memberantas korupsi di Indonesia sangat sulit dicari. Sebab kebanyakan mereka yang berteriak melawan korupsi, mereka juga yang menjadi koruptornya.

Uppss, jadi pak Mahfud meragukan Jokowi dong sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi. Atau gimana nih pak? Duh… Masa enggak sekalian promoin Jokowi sih pak? Kalau gitu nanti Jokowi ngambek loh! Ahahaha, bisa gagal jadi cawapres deh.

Yang lucu nih gangs, kata Mahfud, sekarang itu di Indonesia tikusnya lebih besar dari kucingnya, makanya kucing nggak berani sama tikus. Wkwkwkw, cekikik gengs.

Pantesan aja ya zaman sekarang kucing sukanya makanin cebong sama kampret, mbok kucingnya takut sama tikus. Ahahaha.

Jadi gimana nih gengs? Kalian sudah komitmen belum untuk berantas korupsi sampai ke akar? Inget ya, korupsi itu tidak melulu dari uang loh. Nih contohnya seperti apa yang diungkapkan Arswendo Atmowiloto:

“Istilah korupsi, suap, pembobolan, mark up, catut, artinya sama. Tidak jujur. Artinya sama, tidak menuju ke keadilan sosial. Artinya, merampas nyawa kehidupan lain.” (G35)

PinterPolitk.com

[dropcap]P[/dropcap]KS berencana mengintensifkan komunikasi dengan partai lain, termasuk yang tergabung dalam koalisi Presiden Jokowi. PKS saat ini sudah membangun komunikasi dengan PKB yang telah menyatakan dukungan untuk Jokowi.

Eits ada yang baru nih…..

Tanda–tanda pecah kongsi nih gengs? Menurut kalian siapa nih yang akan terculik? Cak Imin kah karena gagal jadi cawapres Jokowi? Atau PKS yang akan keculik sama Cak Imin karena gagal jadi cawapres Prabowo? Apa ini hanya angin lalu ya?

Hmm… Gak asik deh kalau angin lalu.    

Kalau menurut Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin, partainya memang menggalang komunikasi dengan partai lain sebagai skenario cadangan apabila Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai cawapresnya. Kendati demikian, PKS tetap pada pendirian untuk membentuk capres-cawapres melawan Jokowi.

Kan bener, PKS berusaha menculik Cak Imin untuk bergabung dan membentuk poros ketiga melawan Jokowi dan Prabowo. Asik deh, makin seru Pilpres tahun depan. Tapi yang lebih asik lagi Cak Imin tuh kalau sampai ikut PKS, bisa dapet jatah jadi presiden. Ahahaha.

Makin top markotop deh Cak Imin, kalau sampai pecah kongsi sama Jokowi terus ia terpilih jadi Presiden RI, bisa-bisa utang billboard Jokowo-Cak Imin (JOIN) lunas deh tuh gengs. Ahahaha.

Oh iya gengs, Suhud juga mengatakan proses komunikasi dengan partai lain akan terus dilakukan untuk mencari formasi terbaik capres-cawapres di luar kubu Jokowi dan Prabowo.

Opsi lain di luar Gerindra dimungkinkan jika tidak ada kesepahaman terkait cawapres dari PKS yang merupakan bagian kesepakatan eksklusif antara Pak Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri.

Btw gengs, apa PKB dan yang lainya mau gabung sama PKS? Mbok, sekarang ini kan koalisi Jokowi sudah terlihat sangat solid.

Hmmm, atau mungkin Partai Demokrat kali ya yang masih memungkinkan untuk gabung bersama PKS. Kan Demokrat sampai sekarang belum sepakat tuh masuk koalisi Gerindra. Ahahaha.

Kalau sampai benar Partai Demokrat dan PKB bersedia berkoalisi dengan PKS, bisa nangis bombai kali ya Prabowo. Ahahahaha, kasihan Prabowo, nasibnya berada di ujung tanduk.

Nah hal itu diperkuat dari statemen yang dikeluarkan oleh Suhud gengs, katanya  PKS dengan PKB saat ini baru pada tahap penyamaan pandangan terhadap situasi sosial-politik yang ada. Tetapi PKS yakin mendekati tanggal 10 akan semakin intensif berdiskusi. Hmmm.

Siapa di antara kalian yang berharap poros ketiga terjadi? Hmmm, kalau eyke sih berharapnya ada poros keempat malah, biar kayak film kartun Avatar The Legend Of Aang gitu gengs. Nanti yang menang jadi presiden gundulin kepala deh biar makin mirip. Ahahahahaha, kebayang gak sih gengs? (G35)

PinterPolitik.com

“Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan.” ~ Franklin D. Rooselvelt

[dropcap]M[/dropcap]asa depan suatu bangsa merupakan tanggung jawab generasi muda, begitulah pemikiran Presiden Amerika Serikat ke 32, Franklin D. Rooselvelt ini. Oleh karena itu, persiapan regenerasi kepemimpinan merupakan tanggung jawab mutlak bagi generasi sebelumnya demi keberlangsungan bangsa.

Karena itulah, munculnya para pemimpin muda yang mampu mengalahkan para politikus senior di sejumlah wilayah pada Pilkada Serentak 2017 maupun 2018 lalu, menjadi jawaban akan adanya tren memilih pemimpin muda potensial di masyarakat. Apalagi para pemimpin muda ini, sebagian besarnya berasal dari kalangan profesional.

Menyikapi tren keterpilihan generasi muda tersebut, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah juga menyatakan kalau pertimbangan tersebut akan menjadi penentu pula bagi Jokowi dalam menentukan cawapres di Pilpres nanti. Dengan kata lain, kemungkinan besar cawapres yang dipilih Jokowi nanti akan berasal dari tokoh berusia muda.

Pernyataan Wakil Ketua MPR ini disampaikan dalam diskusi bertajuk Konstelasi Politik Jelang Pemilu 2019 dan Prospek Alih Generasi Kepemimpinan Nasional di Pemilu 2024, di Jakarta, Rabu (18/7) lalu. Pernyataan Basarah ini, otomatis mengungkap kalau Jusuf Kalla (JK) juga tidak akan kembali diusung sebagai cawapres oleh Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden berusia 76 tahun tersebut mengaku berubah pikiran dan bersedia kembali mendampingi Jokowi, apabila undang-undang memperbolehkannya. Meski begitu, hingga ini Mahkamah Konstitusi sendiri masih belum mengeluarkan keputusan mengenai gugatan UU tentang batasan periode presiden dan wakil presiden.

Di sisi lain, ada begitu banyak kandidat berusia muda yang juga tengah dipertimbangkan sebagai cawapres Jokowi. Para pemimpin muda tersebut, tak hanya memiliki pengalaman yang cukup diperhitungkan tapi juga memiliki harapan untuk menjadi pemimpin potensial di Pilpres selanjutnya, yaitu di 2024.

Tren Neocracy Kepemimpinan

“Saya bangga pada ketidakdewasaan dan ketidakpengalaman politik saya.” ~ Emmanuel Macron

Saat Emmanuel Macron terpilih sebagai presiden Prancis tahun lalu, usianya baru menginjak 39 tahun. Kala itu, ia dinobatkan sebagai presiden termuda tak hanya di negaranya, tapi juga dunia. Bagi rakyat Prancis sendiri, Macron merupakan simbol pembaharuan, baik dari sektor ekonomi maupun hubungan internasional.

Sebelum Macron, gelar pemimpin termuda sempat disandang Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, yaitu diusia 43 tahun. Namun fenomena pemimpin muda ini, ternyata juga menular ke Austria dengan tepilihnya Sebastian Kurz yang terpilih sebagai kanselor diusia 30 tahun. Juga PM Selandia Baru, Jacinda Ardern yang berusia 37 tahun.

Maraknya kepala negara dengan usia yang masih muda ini, diyakini merupakan awal munculnya peralihan sistem kepemimpinan yang awalnya dikuasai oleh generasi di atas 60 tahun atau gerontocracy, ke arah sistem kepemimpinan yang dikuasai generasi muda atau yang dikenal sebagai neocracy.

Sebenarnya, Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menganut sistem neocracy, sebab para generasi muda lah yang memperjuangkan terjadinya proklamasi. Saat menjadi presiden pertama republik ini pun, Ir. Soekarno baru berusia 44 tahun. Begitu juga dengan susunan kabinetnya, semuanya diisi oleh para pemuda.

Di dunia Politik Indonesia, ada 2 EMIL saya suka. Rekam jejak mereka bagus dan meyakinkan. Satu di Jabar satu Jatim.

Cuma katanya keduanya diprediksi sulit menang karena senioritas?

Sayang sekali kalau memang begitu.
Indonesia butuh Pemimpin muda yang kreatif.

— BERPISAH ITU MUDAH – (@duniamanji) May 11, 2018

Begitu juga ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, saat itu usianya baru 45 tahun. Namun selama 32 tahun pemerintahannya, Orde Baru (Orba) membangun oligarki kekuasaan yang cukup kuat, sehingga setelah era reformasi pun, kekuasaan tetap dikuasai oleh para politisi yang umumnya telah memiliki kekuasaan di partai politik.

Akibatnya, pemerintahan Indonesia dikuasai oleh para politikus dari generasi Orba yang berusaha mempertahankan status quo, sehingga sulit bagi generasi muda untuk dapat berkiprah di pemerintahan. Bila pun ada generasi muda yang mendapat kesempatan, umumnya memiliki keterkaitan dengan dinasti politik dari keluarga atau partainya.

Beruntung, jeratan gerontocracy ini lambat laun mampu dikurangi berkat pemberlakuan sistem Pemilu langsung pada 2004, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih sendiri pemimpinnya. Sejak saat itu, bermunculan sejumlah kepala daerah berusia muda yang terbukti berhasil memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. Para pemimpin ini, sebagiannya berasal dari kalangan profesional yang mendapat dukungan dari parpol.

Munculnya para pemimpin muda yang tak hanya visioner dan inovatif, tapi juga bersih dari korupsi ini, pada akhirnya memberikan harapan akan adanya pemerintahan yang lebih baik. Sistem pemilu langsung juga pada akhirnya mampu ‘memaksa’ parpol untuk mengusung para pemimpin yang memang dikenal dan dekat dengan rakyat.

Bangkitnya Era Meritokrasi?

“Orang bijak harus memimpin bukan dipimpin, ia juga tidak patuh pada orang lain tapi orang yang kurang bijaklah yang harus mematuhinya.” ~ Aristoteles

Pernyataan Filsuf Yunani Kuno di atas, dinyatakan dalam bukunya yang berjudul Metafisika. Dalam buku tersebut, Aristoteles lebih banyak mempertanyakan tentang realitas. Salah satu kesimpulannya, adalah setiap manusia harus berterima kasih pada generasi sebelumnya yang telah menurunkan ilmu bagi generasi setelahnya.

Pemikiran murid Plato ini, sesuai dengan yang dikatakan Basarah kalau PDI Perjuangan memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk memilih cawapres berusia muda. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya partainya dalam melakukan regenerasi, terutama dalam mempersiapkan pemimpin baru di Pilpres 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan kalau Partai Banteng tengah memberikan kesempatan pada Jokowi memilih pendampingnya berdasarkan rekam jejak serta kemampuan, atau meritokrasi (meritocracy). Menurut Stephen J. McNamee, melalui sistem ini seseorang hanya dilihat dari kelayakannya untuk menduduki jabatan tertentu, tanpa memandang afiliasi politik maupun latar belakangnya.

Sistem meritokrasi, menurut McNamee, merupakan sistem yang sangat adil sebab memberikan tempat pada orang-orang yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Hanya saja, dari sekian nama yang masuk dalam ‘kantong’ cawapres Jokowi, tak sedikit sosok muda yang memiliki kemampuan tinggi serta berprestasi.

Wakil Sekjen @PDI_Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan, @tgbID masuk dalam bursa Cawapres @jokowi. https://t.co/3vEI4ZWHed pic.twitter.com/04LIxpo5Ye

— CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) July 12, 2018

Bilapun benar, maka penggunaan meritokrasi ini merupakan terobosan besar dalam demokrasi tanah air, di mana cawapres dipilih bukan atas dasar lobi-lobi politik maupun transaksional namun benar-benar berdasarkan rekam jejak dan prestasinya. Sehingga harapan untuk mendapatkan wakil presiden yang berkualitas pun, terbuka lebar.

Terobosan ini, menurut Richard Daff dalam buku Management, merupakan salah satu bentuk kepemimpinan yang mampu mendorong serta mendukung kreativitas agar masyarakat lebih siap akan terjadinya perubahan. Dalam hal ini, secara tak langsung Jokowi tengah melakukan perubahan dari yang awalnya lebih mengedepankan pada politik transaksional menjadi pemerintahan berdasarkan meritokrasi.

Berkaca pada pemaparan di atas, maka berbagai manuver Jokowi dengan mengundang para kandidat yang menjadi cawapresnya ke berbagai acara yang dihadirinya, menjadi hal yang masuk akal. Melalui kunjungan bersama tersebut, kemungkinan besar Jokowi tengah melakukan ‘tes lapangan’ bagi para kandidat cawapres tersebut.

Sekali lagi, bila apa yang dikatakan Basarah dalam diskusi tersebut benar, bisa jadi ini menjadi awal yang baik bagi bangkitnya era meritokrasi dalam demokrasi dan pemerintahan di tanah air. Diharapkan, perubahan yang dilakukan Jokowi ini akan mampu ‘menular’ ke pemerintahan berikutnya, sehingga akan tercipta demokrasi yang bersih dari politik transaksional atau barter kekuasaan. Semoga saja! (R24)