PinterPolitik.com

Jakarta, oh, Jakarta. Provinsi istimewa ini tak akan lama lagi melepas statusnya sebagai pusat pemerintahan negara – bila pemindahan ibu kota oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jadi dilaksanakan ke Kalimantan Timur. Meski begitu, segala permasalahan yang menghantui DKI Jakarta bisa saja tetap eksis kala kota ini ditinggal oleh pemerintah pusat.

Dari banjir, jalan yang selalu padat kendaraan, hingga polusi udara, Jakarta selalu dipandang problematis oleh banyak orang. Wilayah yang menjadi provinsi terpadat di Indonesia ini acap kali menjadi perhatian nasional, termasuk siapa-siapa yang menjadi pimpinan atas provinsi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, pada awal tahun 2020 lalu, kembali menjadi sorotan publik atas bencana banjir yang melanda Jakarta. Bagaimana tidak? Banjir yang terjadi di banyak titik kala itu menyebabkan kerugian material maupun nyawa.

Banyak pihak akhirnya mengkritik kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, baik pegiat media sosial (atau buzzer) maupun figur-figur pemerintahan. Beberapa dari mereka menilai bahwa Pak Gubernur kurang memfokuskan kebijakannya pada penanganan banjir di Jakarta.

Meski begitu, tak sedikit juga pihak yang bersimpati pada Pak Anies. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, menganggap bahwa Pak Gubernur justru kewalahan menangani persoalan banjir sendirian – tanpa wakil gubernur. Sekjen PKS Mustafa Kamal menilai bahwa beliau membutuhkan seorang wakil secepatnya.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Boleh jadi, dengan adanya situasi banjir yang benar-benar memukul Jakarta, Partai Gerindra dan PKS akhirnya sepakat nih untuk mencalonkan dua nama – yakni Ahmad Riza Patria (Gerindra) dan Nurmansyah Lubis (PKS) buat menjadi wagub bagi Pak Anies. Dengan begitu, Pak Anies nggak bakal kewalahan lagi dong.

Hore, sebentar lagi akan muncul gagasan-gagasan yang lebih fresh dong buat perkembangan dan kemajuan Jakarta dengan adanya sumbangsih wagub nanti. Apalagi, Pak Riza dan Pak Ancah (panggilan untuk Nurmansyah) kini tengah menyiapkan beberapa strategi nih, khususnya safari politik guna memenangkan kursi wagub DKI. Hehe.

Hmm, tapi, bagaimana ya dengan strategi kebijakan penanganan banjir? Apa ya yang udah disiapkan oleh masing-masing calon?

Nah, Pak Ancah punya solusi yang menarik dan cemerlang tuh. Kata beliau, solusinya bagi pihak yang terdampak banjir adalah pindah tempat tinggal.

Selain Pak Ancah, Pak Riza juga bilang tuh kalau strategi penanganan banjirnya Pak Anies udah cukup bagus. Tapi, kalau misalnya banjir terjadi lagi, Pak Riza kayaknya udah siap tuh buat di-bully dan dikritik oleh para netizen.

Wah, bagaimana nih solusi-solusi yang mereka ajukan? Cukup solutif bukan? Ya, semoga saja Pak Anies nggak semakin kewalahan bila salah satu dari mereka benar menjadi wagub nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penantian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memiliki seorang wakil gubernur tampaknya semakin mendekati akhir nih. Pasalnya nih, beberapa waktu lalu, Partai Gerindra baru saja mengumumkan kalau mereka dan pihak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah bersepakat mengenai siapa-siapa yang diajukan sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Kabarnya, masing-masing partai mengirimkan satu kadernya untuk bersaing memperebutkan kursi Wagub yang ditinggalkan oleh Pak Sandiaga Uno tersebut. Di antaranya adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS.

Kata Pak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sih, semua pihak sudah sepakat kok soal nama-nama tersebut. Namun, sepertinya, masih ada miskomunikasi nih di antara pihak-pihak tersebut. Soalnya, pihak PKS dikabarkan tidak tahu-menahu soal rencana Gerindra yang mengumumkan dua cawagub itu ke publik.

Waduh, masalah lagi dong. Kan, seharusnya, udah bagus ya ada kesepakatan setelah polemik panjang soal posisi wagub DKI Jakarta.

Katanya sih, PKS memang sudah sepakat soal pencalonan dua nama itu. Namun, PKS menganggap Gerindra bertindak secara unilateral soal pengumuman cawagub ke publik tersebut.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Kabarnya, Ketua DPW PKS Syakir Purnomo baru mendapatkan undangan tersebut dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik pada malam hari sebelum hari ketika pengumuman dilakukan. Pesan itupun baru dibalas oleh Pak Syakir pada pagi harinya yang berisikan permintaan agar kegiatan tersebut ditunda karena tidak adanya perwakilan PKS yang dapat hadir.

Tapi, balasannya Pak Syakir ini nggak direspons tuh sama Pak Taufik sampai pengumuman akhirnya benar-benar digelar. Hmm, kelakuan kayak gini ini nih yang kita juga sering alami, yakni chat yang tak berujung dibalas.

Hal seperti ini biasanya disebut ghosting tuh. Ghosting sendiri adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana salah satu pihak tiba-tiba menghilang dan memutus komunikasi.

Hmm, masa iya partai-partai politik main ghosting juga. Mungkin, Gerindra ingin meniru Peter Parker alias Spider-Man di film Spider-Man: Far From Home (2019). Di film itu, dikisahkan bahwa Peter berusaha menghindari panggilan telepon dari Nick Fury.

Ya, jangan sampai lah ghosting terus-terusan. Kan, seperti kata Pak Syakir, jadi terlihat nggak kompak antara PKS dan Gerindra nanti. Ya, semoga saja permainan ghosting ini tidak mengganggu proses pemilihan cawagub DKI Jakarta. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Gerindra dan PKS disebut sepakat dua nama cawagub yaitu Nurmansyah Lubis (PKS) merupakan Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta dan Ahmad Riza (Gerindra) Anggota DPR RI

PinterPolitik.com

Menjelang pergantian tahun biasanya orang-orang akan punya resolusi baru. Malah sering kali resolusi tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi dibawa lagi, entah akan direalisasikan atau tidak tahun baru punya kekuatan tersendiri bagi tiap insan.

Mungkin ini juga terjadi bagi Anies Baswedan. Semenjak ditinggal Sandiaga Uno untuk maju pilpres kemarin, kursi pendamping Anies saat ini masih kosong. Layaknya tempat yang udah lama gak ditinggali, kursi di samping Anies mungkin udah banyak sarang laba-labanya. Agaknya tanpa seorang pendamping, Anies kesepian menerima kritik yang bertubi-tubi.

Menghadapi kesepian yang akut ini, Anies pun harus menuntut PKS dan Gerindra yang masih belum juga menentukan pendampingnya. Awalnya, mayoritas sepakat bahwa calon pengganti Sandiaga Uno akan datang dari PKS, begitu pun Gerindra.

View this post on Instagram

Prabowo Subianto programkan bela negara untuk pekerja migran.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 10:55pm PST

Meski begitu, di tengah penentuan cawagub DKI yang alot, Gerindra justru mengajukan empat orang calon dari partainya untuk bersaing dengan dua orang calon dari PKS.

Gerindra pun melalui Ketua DPD DKI Jakarta, Mohamad Taufik berdalih kalo PKS kelamaan mutusin cawagub buat Anies, maka mereka pun inisiatif nyalonin orang dari partai sendiri.

Alih-alih mempercepat proses pemilihan, ini pun malah bikin tambah lama. Memang pihak Gerindra menyerahkan kembali keputusan di tangan PKS. Namun PKS gamau calon dari partainya sendiri mundur.

Melihat situasi yang makin alot, PKS malah melempar janji bahwa Anies akan punya pendamping setidaknya seminggu sebelum akhir tahun ini. Namun ini kan janji, dan semua orang sepertinya sudah paham dengan janji dari para politisi.

Melihat situasi Anies yang makin memprihatinkan sebagai Gubernur Ibu Kota seorang diri, PKS dan Gerindra perlu setidaknya saat ini juga segera mengeliminasi separuh dari enam orang calon yang diajukan. Masa sih, tega membiarkan Anies diterpa kritik sendirian terus-menerus?

Dan lagi, selain segera mendapatkan pendamping Anies sebelum akhir tahun ini, perlu mempertimbangkan apakah orang baru ini akan setia nemenin Anies hingga akhir jabatan pada 2022. Kasian dong Anies kalo ditinggal lagi kalo pendampingnya punya ambisi pribadi jadi gubernur. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Anak-anak generasi galau pasti pernah deh nonton film 500 Days of Summer. Apalagi yang pernah jadi korban pemberi harapan palsu alias PHP, pasti bisa relate banget deh sama apa yang dirasakan Tom Hansen di film itu.

Saat hati dan ekspektasi sudah dibawa terbang tinggi jauh melayang ke angkasa, tiba-tiba dalam sekejap dijatuhkan hingga hancur berkeping-keping. Ouchh. Kok malah jadi curhat ya.

Mungkin begini kali ya yang dirasakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Partai Gerindra menjelang Rapat Paripurna DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2019 mendatang.

Ya gimana enggak hancur, di akhir tahun lalu Gerindra dan PKS sama-sama saling menyepakati kalau kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta akan diserahkan kepada PKS.

Dua nama yang telah disepakati untuk menjadi Cawagub DKI Jakarta adalah Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Agung Yulianto dan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu.

Ternyata seiring berjalannya waktu, mulai ada rumor-rumor kalau Ketua DPD Gerindra, M. Taufik akan mencalonkan diri menjadi wagub kalau 2 calon yang diajukkan dari PKS tidak kourum. Kuorum itu sendiri adalah jumlah minimal anggota yang harus menghadiri persidangan. Biasanya 50 persen ditambah satu.

Lalu sekarang setelah kegagalan Gerindra di sidang gugatan hasil Pilpres 2019, muncul lagi berita kalau katanya nama mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault muncul di bursa cawagub DKI Jakarta.

Kok makin lama makin banyak ya orang-orang dari Gerindra yang akan mencalonkan diri jadi cawagub. Hehehe. Seperti diketahui, Adhyaksa memang telah bergabung dengan Gerindra pada 2018 lalu.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria pun sempet bilang kalau Gerindra sudah menghargai dan memberi mandat ke PKS, sehingga jika terjadi hal-hal lain, harus ada plan A dan plan B. Badumtess.

Hmm. Kalau begini sih sudah fix ya, kesepakatan antara Gerindra dan PKS di akhir tahun lalu itu hanyalah janji manis semata. PKS siap-siapin hati aja lah untuk ngerasain perasaannya Tom Hansen yang termakan harapan palsu dari Summer Fin. Hehehe.

Btw, jangan-jangan di rapat paripurna nanti, pihak Gerindra udah pada sepakat untuk membuat calon-calon PKS nggak dapat persetujuan secara kuorum lagi. Upss. (R50)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut tak ada kriteria spesifik pengganti posisi Sandiaga Salahuddin Uno pada kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut, kriterianya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Weleh-weleh, yakin nih pak?

Katanya sih kalau kriteria Anies pakai Undang-Undang saja. Bila bekerja dengan Undang-Undang, doi percaya semua partai ingin agar apa yang ada di ketentuan dari peraturan tersebut akan ditaati.

Wasli nih gengs, kalau dengar ungkapan Gubernur yang satu ini tuh eyke selalu deh nyengir-nyengir sendiri. Kalian juga enggak sih? Wkwkwkwk.

Nah, Anies kemudian juga tekankan ketika awak media menanyakan salah satu nama dari tiga politikus yang saat ini tengah digodok di masing-masing partai, yaitu politikus PKS Mardani Ali Sera.

Anies tetap berikan jawaban yang sama, katanya semua sesuai Undang-Undang, jika sesuai pasti memenuhi persyaratan. Kalau dipikir-pikir, jawabannya ya bener juga sih. Tapi kayaknya itu jawaban lawas banget deh. Weleh-weleh.

Jadi intinya ya gengs, sekelas Anies jika menjawab demikian adalah sebuah pertanda kalau doi ngangguk-ngangguk aja sama arahan partai politik? Oh iya gengs, Anies juga sempat menjelaskan, dirinya telah menyampaikan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa Wagub sebelumnya telah mengundurkan diri.

Sehingga, dirinya melakukan koordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Weleh-weleh, apa Anies ngomong kayak gini sambil meneteskan air mata karena sedih ditingal sendiri nggak ya?

Padahal nih ya pasangan Anies-Sandi tuh sudah cucok banget. Sudah cucok untuk dibuat meme, sudah cucok dibuli di medsos, sudah cucok ditertawakan. Eh, astaga ini kayaknya bahasnya para kecebong deh, bukan bahasanya eyke. Uppss, maksud eyke bahasanya barisan gagal move on Ahok-Djarot gengs. Ahahaha.

Kalau menururt pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Anies merupakan orang yang visioner. Ia berpikir untuk masa depan. Hal ini seringkali tidak dipahami oleh para bawahannya. Oleh karena itu, pengganti Sandiaga harus mampu menerjemahkan keinginannya tersebut agar kebijakannya bisa diimplementasikan dengan baik.

Wkwkwkw, kok eyke tiba-tiba cekikik ya baca ungkapan Trubus? Jangan bilang kalian juga ketawa ya? Ahahaha, jadi gengs intinya kata Trubus, Anies background-nya dosen, orangnya lebih egaliter dan terbuka. Jadi Anies itu butuh orang yang bisa menerjemahkan kemauannya.

Nah menururt kalian siapa nih yang cocok untuk dampingin Anies untuk empat tahun ke depan? Apakah sosok Mardani Ali Sera mampu membuat Jakarta lebih baik dari sebelumnya? (G35)

PinterPolitik.com

“Manajemen adalah gerbang perubahan sosial, ekonomi, dan politik, benar-benar perubahan segala arah, menyebar melalui masyarakat.” ~  Robert McNamara

[dropcap]M[/dropcap]anuver mendadak Prabowo Subianto yang menunjuk Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden, tak hanya membuat kaget pendukungnya, tapi juga sebagian besar warga Ibukota. Apalagi secara drastis, pendiri Saratoga ini juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 32/2018 dan Undang-Undang Pemilu No 7/2017 terkait tata cara kepala daerah yang ingin jadi capres atau cawapres, dinyatakan kalau gubernur maupun wagub yang ingin maju di Pilpres tidak perlu mengundurkan diri, namun cukup meminta izin cuti dari Presiden.

Pengunduran diri Sandi ini, pada akhirnya memberikan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dalam sebulan ini, baik partai koalisi pengusung yaitu Gerindra dan PKS, serta DPRD juga harus menentukan sosok yang tepat untuk menjadi wagub, terutama yang mampu seiring sejalan dengan Gubernur Anies.

Berdasarkan UU Pemilu yang baru, mekanisme pemilihan wagub saat ini memang berbeda dengan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketika Ahok menggantikan Jokowi duduk sebagai gubernur DKI, ia dapat menentukan wakilnya sendiri. Kini wakil Anies harus diajukan dan dipilih berdasarkan sidang paripurna DPRD.

Walau Gerindra mengaku tidak akan terburu nafsu dalam menentukan siapa yang akan meraih kursi yang ditinggalkan Sandi, namun sudah ada dua nama yang kabarnya mulai dipertimbangkan. Pertama adalah Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik dari Gerindra, sementara PKS melontarkan nama Mardani Ali Sera.

Namun belakangan, ada juga kabar burung yang mengaitkan permintaan PKS untuk menarik nama Ahmad Heryawan (Aher) dari daftar caleg, dengan kemungkinan dirinya menempati posisi Jakarta dua tersebut. Di media sosial sendiri, terdengar kabar kalau Demokrat juga tertarik mengisi jabatan itu untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Aturan Baru Penggantian Wagub

“Hasil perubahan politik biasanya menitikberatkan pada harapan koalisi atau yang ditakutkan musuh.” ~ Thomas Huxley

Kosongnya salah satu kursi kepemimpinan DKI Jakarta, bukan yang pertama kali terjadi. Di 2014 lalu, Ahok naik jabatan sebagai gubernur setelah Jokowi berhasil menang di Pilpres. Selama beberapa bulan, kursi wakil gubernur sempat kosong sebelum akhirnya Ahok berhasil merayu Walikota Blitar, Djarot Syaiful Hidayat, menjadi wakilnya.

Jelang Pilpres 2019, Jakarta kembali kehilangan salah satu pemimpinnya. Bedanya yang maju bukanlah Gubernur Anies, namun wakilnya, Sandi. Tak seperti Jokowi yang pergi saat dirinya telah pasti menjadi Presiden, Sandi memilih mengundurkan diri dari tanggung jawabnya bahkan sebelum ajang Pilpres dimulai.

Bukan itu saja perbedaannya, sebagai gubernur, Anies tidak mendapatkan hak untuk memilih sendiri wakilnya, seperti yang dimiliki Ahok dulu. Sebab UU No. 1/2015 dan PP No. 102/2014 tersebut, telah diganti dengan UU baru yaitu Pasal 176 UU No. 10/2016. Perubahan peraturan ini, disampaikan oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Menurut Bahtiar, dalam UU baru tersebut pemilihan wagub merupakan hak DPRD DKI berdasarkan usulan parpol koalisi. Untuk mengisi kekosongan jabatan wagub, terangnya, saat ini harus dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD. Selain itu, partai koalisi, yaitu Gerindra dan PKS, memiliki waktu sebulan untuk menentukan pilihan yang akan diajukan.

Kementerian Dalam Negeri @Kemendagri_RI menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). https://t.co/7UBdHzTByP

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) August 13, 2018

Sehingga wajar bila Gerindra maupun PKS, dalam sebulan ini akan mulai sibuk menimbang-nimbang siapa yang akan mereka tawarkan pada DPRD sebagai pengganti Sandi. Di sisi lain, nama yang diajukan juga harus mendapat persetujuan dari seluruh fraksi parpol di DPRD, sebelum mendapat persetujuan Presiden dan dilantik oleh Gubernur.

Dengan aturan baru ini, calon yang akan terpilih nantinya tidak hanya berdasarkan yang terbaik bagi partai koalisi semata, tapi juga oleh seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD. Bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, maka wagub yang akan menggantikan Sandi harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh fraksi yang ada.

Bila dilihat dari komposisi fraksi DPRD periode 2014-2019, walaupun Anies-Sandi menang Pilkada, namun tidak begitu di parlemen daerah. Bahkan nyaris sebagian besar kursinya, dikuasai oleh koalisi pemerintah di mana suara terbanyak berasal dari fraksi PDI Perjuangan yang menempatkan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Kekuasaan DPRD untuk menentukan wagub pengganti, mengingatkan pada mekanisme Pemilu tak langsung. Namun berdasarkan teori kontrak politik Thomas Hobbes, sistem ini dapat mempercepat tercapainya keputusan sebab rakyat telah mendelegasikan suara pada wakilnya, sehingga tidak perlu lagi melibatkan keikutsertaan masyarakat.

Wagub Baru, Harapan Baru

“Orang pesimis mengeluhkan angin. Orang optimis mengharapkan perubahan. Para pemimpin menyesuaikan layarnya.” ~ John Maxwell

Merujuk UU baru, proses pemilihan wagub harus melalui beberapa tahap. Pertama, partai koalisi harus menentukan dua nama yang akan diajukan ke sidang paripurna. Kedua, DPRD harus menentukan salah satu dari dua nama tersebut sebagai wagub terpilih dan disetujui Presiden melalui Kemendagri, sebelum dilantik oleh Gubernur.

Baik Gerindra maupun PKS mengaku tidak mau buru-buru mencari pengganti Sandi, namun salah satu kadernya menyatakan kalau nama Wasekjen PKS Mardani Ali Sera merupakan salah satu yang tengah dipertimbangkan. Di sisi lain, Sandi sendiri sebelumnya berharap agar Ketua DPD Gerindra, M. Taufik yang akan menggantikannya.

Di samping keduanya, nama Aher juga disinyalir dipertimbangkan untuk menggantikan Sandi. Prediksi ini berkembang, setelah nama mantan Gubernur Jawa Barat tersebut dikabarkan ditarik dari daftar calon legislatif secara tiba-tiba. Rumor lainnya bahkan menyatakan, Demokrat pun tak mau ketinggalan dengan mengajukan AHY.

Demokrat memang bukan merupakan partai koalisi Anies-Sandi di Pilkada lalu karena AHY pun ikut maju meski kalah diputaran pertama. Namun tak bisa dipungkiri, kalau kemenangan Anies-Sandi juga tak lain berkat dukungan suara pemilih AHY yang beralih ke pasangan tersebut, sehingga mampu mengalahkan Ahok walau dengan selisih tipis.

Sebagai motor penggerak massa di Pilkada lalu, sangat mungkin PKS akan kembali mengunci Gerindra dengan menyatakan kursi wagub merupakan jatah bagi kadernya. Pertama karena ketika Pilkada DKI lalu, PKS telah merelakan posisinya untuk Anies. Kedua karena di Pilpres nanti, Gerindra juga mendapatkan kursi capres dan cawapres.

Sehingga berdasarkan kemungkinan di atas, tarik menarik bisa jadi akan kembali terjadi antara Gerindra dan PKS. Padahal dari dua nama yang akan disepakati, juga harus kembali bertarung dengan kepentingan fraksi-fraksi di DPRD yang sebagian besarnya merupakan parpol dari koalisi lawan, sehingga belum tentu disetujui dengan mudah.

Selain AHY yang kemungkinan sulit tembus dari perlawanan PKS, nama Mardani juga diperkirakan akan sulit lolos dari persetujuan DPRD. Mengapa? Selain kemungkinan Mardani akan menjadi ketua pemenangan Prabowo, ia juga merupakan penggagas gerakan tagar ganti presiden, sehingga resistensi anggota DPRD dari kubu lawan pada dirinya akan sangat besar.

Berbeda dengan Taufik, selain telah dikenal sebagai wakil ketua DPRD, ia juga diakui Sandi telah memiliki chemistry yang baik dengan Anies. Begitu juga dengan Aher, pengalamannya sebagai gubernur dua periode, akan dengan mudah diterima oleh para legislator di DPRD serta akan sangat membantu Anies dalam mengelola Ibukota.

Siapapun yang akan terpilih nantinya, berdasarkan teori kepemimpinan W.J. Reddin, tentu akan sangat menentukan apakah pemerintahan Ibukota akan efektif atau malah semakin tidak efektif. Hal ini penting mengingat gaya kepemimpinan otokrat Anies selalu mencari jalan keluar permasalahan tercepat, sehingga kerap menimbulkan pro dan kontra.

Sebaliknya, dengan terpilihnya wagub yang mendapat persetujuan DPRD dan Presiden, diharapkan akan mampu mengurangi tekanan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Sehingga merujuk pernyataan penulis AS John Maxwell di atas, semoga saja angin perubahan mampu mengembangkan layar kepemimpinan Anies ke arah yang lebih baik. (R24)

Berikut, laporan harta kekayaan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017.

Pada nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, sebanyak Rp 15.291.805.024 (Rp 15,2 miliar) dan 511.332 dolar AS. Pasangan Agus, Sylviana Murni, memiliki kekayaan Rp 8.369.075.364 (Rp 8,3 miliar).

Calon gubernur nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memiliki harta Rp 25.655.887.496 (Rp 25,6 miliar) dan 7.228 dolar AS. Wakil Ahok, Djarot Saiful Hidayat, memiliki harta Rp 6.295.603.364 (Rp 6,2 miliar).

Calon gubernur nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, memiliki harta Rp 7.307.042.605 (Rp 7,3 miliar) dan 8.893 dolar AS dan calon wakilnya, Sandiaga Uno, memiliki harta kekayaan, yakni Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dolar AS.

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa Sandiaga Uno menjadi Cawagub dengan harta kekayaan terbanyak ketimbang pasangan calon lainnya. Lantaran memiliki harta berlebih, Sandi pun berkomitmen bila dirinya terpilih sebagai wakil gubernur pada Pilgub DKI nanti, gajinya akan diberikan kepada yang berhak lewat rumah zakat.

“Makanya saya berkomitmen seandainya saya terpilih dan mendapatkan amanah, apa yang saya terima nanti, gaji dan tunjangan akan saya serahkan kepada kaum duafa, kepada rumah zakat, kepada kaum duafa untuk dikelola dan diberikan kepada anak-anak yatim,” ungkap Sandi.