PinterPolitik.com

Politik. Kata yang satu ini mampu membawa sejumlah makna dalam pikiran orang-orang yang mendengarnya. Bagaimana tidak, hampir segala aspek dalam kehidupan kita pasti berkaitan dengan politik, mulai dari dunia sekolah, pekerjaan, bahkan soal pembagian lahan pemakaman sekalipun.

Hal inilah mungkin yang jadi salah satu motivasi pidato yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa saat lalu ketika menghadiri sebuah acara Partai NasDem. Melalui sambutannya, Anies mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk ikut serta terjun dalam dunia politik.

Ia melihat Indonesia memerlukan banyak orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Anies juga berpandangan, orang-orang yang memang memiliki kompetensi seharusnya perlu lebih didorong untuk masuk politik agar pengetahuannya bisa bermanfaat bagi negara dan banyak orang, bukan justru malah menjauhi politik.

Tak hanya itu, yang menariknya Anies juga sempat bercerita pendek tentang pengalamannya bertanya kepada seorang mahasiswa yang akan lulus di sebuah kampus. Setelah Anies bertanya apakah mahasiswa tersebut tertarik masuk politik setelah lulus, tanpa ragu-ragu, mahasiswa itu menjawab tidak mau. Alasannya pun cukup sederhana, yaitu ia melihat bahwa politik itu sifatnya kotor.

Jawaban mahasiswa yang ditanya Anies tadi mungkin mewakili sebagian besar pandangan masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah mulai mengetahui sedikit demi sedikit keilmuan politik. Jangan jauh-jauh, jika kita cari di mesin pencarian internet saja, kita akan menemukan banyak artikel yang membahas tentang politik sebagai sesuatu yang kotor, buruk, dan bahkan jahat.

Selain mengafirmasi ada stigma buruk tentang politik di masyarakat, cerita Anies tentang mahasiswa tadi juga membawa fenomena tersendiri di mana orang yang terdidik tentang politik justru malah ikut-ikut menjauhinya, bukan justru melibatkan diri dan mencoba menjadikan politik sebagai sesuatu yang baik.

Lantas, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah pengetahuan yang lebih tentang politik justru semakin membuat kita sadar bahwa politik itu pantas dijauhi?

Semakin Tahu Semakin Takut?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin hal pertama yang perlu kita jawab adalah apakah memang benar politik itu adalah sesuatu yang jahat.

Well, kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order, kita bisa dengan tegas menjawabnya: tidak. Manusia secara alamiahnya adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial, segala interaksi yang dilakukan oleh seorang manusia dengan manusia lain dalam jaringan yang begitu luas seperti komunitas atau negara memerlukan adanya manajemen. Tujuannya adalah agar semua interaksi tadi bisa berjalan dengan baik.

Nah karena itu, politik dimunculkan sebagai sebuah hal yang bisa mengatur interaksi antar manusia. Sejatinya, menurut Fukuyama, politik bukan diciptakan semata-mata untuk melegitimasi kekuasaan, melainkan untuk menciptakan keteraturan di masyarakat. Dengan demikian, politik adalah sesuatu yang dibutuhkan, bukan hanya yang diinginkan.

Pandangan ini berkorelasi dengan apa yang dipahami sebagai politiká oleh filsuf ternama asal Yunani, Sokrates, yakni tujuan politik ketika pertama kali dikembangkan adalah untuk membuat sebuah masyarakat menjadi sekumpulan orang baik yang bisa menghidupi kehidupan terbaik mereka dengan berlandaskan keteraturan.

Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang menyalahkan politik atas segala keburukan yang terjadi di dalamnya, maka sesungguhnya orang itu keliru, karena seperti apa yang disyaratkan dalam sebuah adagium populer: jangan pernah salahkan senjata, tapi salahkan orang yang menggunakannya.

Politik hanyalah salah satu inovasi yang diciptakan manusia, layaknya ilmu matematika atau fisika, dan ketika inovasi-inovasi ini digunakan untuk sesuatu yang buruk, tentu kita tidak bisa menyalahkan keilmuannya, bukan?

Lalu, bagaimana dengan fenomena mahasiswa seperti yang diceritakan Anies dalam bagian awal tulisan ini? Apakah memang benar orang yang memperoleh pendidikan tinggi justru semakin membenci politik?

Mungkin secara sekilas, anggapan itu terdengar benar, karena orang yang banyak tahu tentang politik atau bagaimana cara berpikir manusia bekerja akan sadar bahwa sesuatu seperti politik pasti menuntut adanya kompetisi, yang seringkali berujung pada aksi saling menjatuhkan satu sama lain.

Akan tetapi, seorang psikolog AS bernama Daniel Kahnemann memiliki jawaban alternatif yang bisa menjelaskan fenomena ini. Dalam bertahun-tahun riset dan eksperimennya, Kahnemann menemukan kesimpulan menarik bahwa ternyata orang yang lebih terpelajar dan cerdas cenderung akan merasa sangat takut ketika didorong terlibat dalam skenario yang membutuhkan banyak proses pengambilan keputusan.

Salah satu alasannya adalah karena orang yang terpelajar akan menyadari bahwa suatu perubahan –secara rasional – membutuhkan kerja dan waktu yang lama untuk bisa terwujud, atau dengan sederhananya, orang yang terpelajar lebih rentan meragukan kapabilitas dirinya sendiri dibanding orang yang tidak tahu banyak hal tentang sesuatu.

Lebih lanjutnya, Kahnemann juga menyoroti kesalahan bernalar yang disebut anchoring bias atau bias penahan. Sederhananya, bias ini menjelaskan pola pikir manusia dalam memahami sesuatu berdasarkan hal pertama yang mereka pelajari tentang hal tersebut.

Salah satu contoh anchoring bias adalah ketika ada seseorang yang membela orang lain yang dituduh melakukan kejahatan hanya karena ia mengenalnya sebagai orang yang baik. Padahal, sifat baiknya itu belum tentu menjamin ia adalah orang yang tidak mungkin melakukan sebuah kejahatan.

Nah, hal ini menurut Kahnemann seringkali terjadi juga dalam proses edukasi. Sebagai konteks, dalam memahami politik umumnya hal yang pertama diajarkan pada kita adalah politik merupakan alat seseorang untuk mengejar atau mempertahankan kekuasaan, dengan demikian politik digunakan hanya sebagai penyalur hasrat rakus manusia.

Padahal, pemahaman tentang sifat manusia dalam menggunakan politik hanya dijadikan sebagai dasar logika, bahwa fungsionalitas politik akan berjalan berdasarkan jalan pemikiran seorang manusia. Namun, hal itu tidak berarti politik itu sendiri murni hanya digunakan untuk kelicikan dan kebengisan manusia.

Berangkat dari penjelasan di atas, pertanyaan selanjutnya yang bisa kita tanyakan adalah, apakah ini artinya pendidikan tentang politik justru membunuh demokrasi, karena semakin banyak orang terpelajar yang takut masuk politik?

Politik Juga Perlu Pragmatis?

Sebagai sedikit selingan, ahli strategi militer ternama, Carl von Clausewitz dalam bukunya On War, menjelaskan bahwa ada perbedaan cukup kentara antara seorang ahli teori militer dengan seorang strategi perang di lapangan.

Kata Clausewitz, seseorang yang meluangkan banyak waktu membaca tentang perang mungkin akan punya teori-teori di atas kertas yang bisa memenangkan peperangan, tapi ketika orang tersebut diterjunkan menjadi komandan di lapangan, bukan tidak mungkin ia justru akan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini karena teori yang dipelajari seringkali tidak bisa memberikan konteks lengkap hanya dengan membacanya dari sebuah buku.

Hal demikian juga sepertinya bisa berlaku bagi seseorang yang belajar tentang politik hanya di kelas kuliah saja. Politik adalah sesuatu yang segala aktivitasnya perlu dibuktikan di lapangan, karena realita politik tidak bisa kita ciptakan dalam sebuah laboratorium.

Jika ilmu politik yang kita dapatkan tidak disesuaikan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, maka seseorang yang belajar tentang politik cenderung hanya akan mengejar apa yang disebut sebagai impossibility of perfection, atau kemustahilan kesempurnaan, dari teori yang mereka pelajari.

Dalam kata lain, orang-orang yang mempelajari politik di kelas perlu juga melihat kenyataan bahwa dalam realitanya, meskipun sistem politik yang kita jalankan, demokrasi contohnya, memiliki beberapa kelemahannya sendiri, kita perlu melihat bahwa ini adalah cara agar aspirasi seluruh elemen masyarakat bisa tersampaikan. Dari sini, ilmu politik yang didapatkan secara teoritis tidak lagi bersifat normatif dan kaku, tetapi juga menjadi sesuatu yang pragmatis dan bisa digunakan untuk merubah keadaan.

Justru, orang-orang yang mengaku sadar bahwa politik adalah sesuatu yang rentan digunakan untuk kepentingan orang jahat harusnya lebih termotivasi masuk ke dalam politik agar orang-orang jahat tidak mendapatkan panggung yang tidak pantas mereka peroleh.

Oleh karena itu, pidato Anies tentang perlunya lebih banyak orang berkompeten untuk masuk dalam politik perlu kita jadikan tonggak revolusi kesadaran. Sudah saatnya politik Indonesia diikut campuri oleh orang-orang yang mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah negara, karena jika bukan mereka yang bisa dijadikan andalan bangsa, siapa lagi?

Sebagai angan-angan semata, mungkin ini juga bisa jadi motivasi besar bagi gerakan politik dalam kalangan intelektual. Barangkali sudah saatnya ada partai politik baru dari kalangan akademisi? (D74)

PinterPolitik.com

“War is the realm of uncertainty” — Carl von Clausewitz

Bau-bau pencalonan Puan Maharani sebagai kandidat di pemilihan presiden (pilpres) setidaknya sudah tercium sejak 2011. “Banyak kelebihan yang dimiliki Mbak Puan sehingga dia layak menjadi calon presiden untuk merebut posisi kepala negara,” ungkap Sekretaris PDIP Jawa Tengah saat itu, Agustina Wilujeng pada 5 Januari 2011 silam.

Namun, roda nasib berkata lain. Pada Pilpres 2014 dan 2019, nama Puan absen di panggung kontestasi. Setelah lama menunggu, Pilpres 2024 tampaknya menjadi momen sang Ketua DPR untuk menjadi kandidat — entah sebagai capres maupun cawapres.

Sejauh ini, Puan disebut akan dipasangkan dengan berbagai sosok, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, koalisi yang dibentuk Gerindra dengan PKB tampaknya membuyarkan duet Prabowo-Puan.

Politisi senior PDIP Panda Nababan yang memiliki hubungan dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan almarhum Taufiq Kiemas, juga melihat pesimis duet itu terwujud. Panda menyebutkan, jika Megawati yang merupakan ibu Puan saja kalah bersama dengan Prabowo di Pilpres 2009, lalu bagaimana dengan Puan yang seorang anak?

Dengan ambisi kuat PDIP untuk mengusung Puan di Pilpres 2024, pertanyaan penting yang nanti banyak pihak adalah, dengan siapa Ketua DPR itu akan maju?

Pertanyaan ini mendapat atensi yang lebih luas setelah Puan melakukan safari politik ke berbagai ketua umum partai politik. Pertama, Puan berkunjung ke NasDem Tower untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Kemudian, kita melihat foto Puan sedang berkuda dengan Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Puan juga tengah membangun chemistry dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan bersama-sama makan pecel. 

Lebih menarik lagi, Puan juga akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam waktu dekat. Pertemuan ini terbilang menarik karena orang tua keduanya, yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memiliki hubungan yang baik.

Safari politik Puan ini menarik karena dapat melahirkan dua pemaknaan. 

Pertama, itu menunjukkan Puan tengah membangun komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai partai politik. 

Kedua, safari yang menyasar berbagai partai itu membingungkan banyak pihak karena sulit menebak Puan akan maju dengan siapa di Pilpres 2024.

Lantas, terkhusus untuk poin nomor dua, apakah Puan tengah menjalankan operasi perang elektoral tertentu?

Fog of War

Ahli perang terkemuka Tiongkok, Sun Tzu dalam bukunya The Art of War memberikan penjelasan menarik yang dapat dijadikan refleksi. Dalam bab Manuver Perang, Sun Tzu menulis, “Manuver perang haruslah seperti angin yang bertiup. Lakukanlah gerakan tanpa suara (silent operation) dengan tenang.”

Menurut Sun Tzu, merupakan suatu kesalahan fatal apabila musuh sampai mengetahui posisi kita. Itu akan membuat musuh mengirim agen spionase untuk mendapatkan berbagai informasi, seperti formasi dan jumlah prajurit, kekuatan logistik, dan titik lemah medan tempur yang tengah kita duduki.  

Ini yang membuat Sun Tzu untuk mewanti-wanti agar berbagai tipu muslihat dilakukan. Musuh tidak boleh mengetahui informasi-informasi itu. Seperti yang disebutkan filsuf Francis Bacon, “pengetahuan adalah kekuatan.”

Dalam penjelasan yang lebih rinci, ahli strategi perang Prusia, Carl von Clausewitz menyebut perang sebagai kabut (fog of war). Dalam bukunya On War, Clausewitz menjelaskan perang adalah realitas yang penuh dengan ketidakpastian (realm of uncertainty). Sama seperti di dalam kabut, kita kesulitan untuk memprediksi apa yang ada di depan dan di sekeliling. Perang sangat tidak bisa ditebak. Terlalu banyak informasi, dan informasi-informasi itu terus berubah. 

Situasi ini persis seperti yang digambarkan dalam dilema narapidana (prisoner’s dilemma). Dua kelompok atau lebih yang berhadapan berada pada situasi asimetri informasi. Masing-masing pihak tidak mengetahui situasi presisi kelompok lain.

Atas kondisi itu, Clausewitz sangat mewanti-wanti soal posisi. Musuh tidak boleh mengetahui kita berada di mana, akan melakukan apa, kapan akan menyerang atau berpindah, dan seberapa banyak logistik yang kita dimiliki.

Operasi Kabut

Jika menarik korelasinya dengan safari politik Puan, penjelasan Sun Tzu soal silent operation dan Clausewitz soal fog of war, sepertinya merupakan rujukan strategi politik Ketua DPR RI tersebut. Dapat dikatakan, Puan tengah berusaha untuk membingungkan lawan-lawan politiknya.

Puan berkunjung ke berbagai partai politik agar sulit ditebak nantinya akan maju dengan siapa di Pilpres 2024. Pasalnya, jika sejak dini sosok pendamping Puan sudah terlihat, berbagai hantaman politik tentu akan diterima. 

Pada Pilpres 2014, silent operation dengan jelas dilakukan oleh PDIP. Seperti yang dicatat Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, Megawati tidak terburu-buru untuk mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDIP.

Megawati melakukan berbagai kalkulasi, hingga akhirnya secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai capres pada 14 Maret 2014, hanya berjarak sekitar tiga bulan dari pemilihan legislatif (pileg) yang diselenggarakan pada 9 April 2014.

Kemudian pada Pilpres 2019, tanpa adanya isu sedikit pun, Ma’ruf Amin tiba-tiba muncul sebagai cawapres Jokowi ketika deklarasi. Publik dibuat kaget karena sebelumnya Mahfud MD yang digadang-gadang akan mendampingi Jokowi.

Pemilihan nama Ma’ruf jelas merupakan pengejawantahan atas silent operation dan fog of war. Coba bayangkan, seandainya nama Ma’ruf dimunculkan sejak dini, berbagai serangan politik tentu akan menghantam bertubi-tubi. Akan ada yang menyinggung soal usia, marwah sebagai kiai, hingga ketegangannya dengan Ahok.

Dengan demikian, Puan yang melakukan safari politik ke berbagai ketua umum partai politik, termasuk dengan AHY, tampaknya merupakan strategi untuk menciptakan kabut politik. Seperti yang disebutkan Clausewitz, ciri khas perang adalah ketidakpastian. Perang harus diselimuti oleh kabut agar pergerakan kita sulit diprediksi oleh musuh.

Jika boleh memberi istilah, apa yang dilakukan Puan dapat disebut sebagai “operasi kabut”. Kabut yang menyelimuti ini akan terus dibuat dan dipertahankan sampai detik-detik penetapan paslon pada Oktober-November 2023.

Kembali mengutip Sun Tzu, setelah silent operation berhasil dijalankan, maka kita harus menyerang seperti kobaran api dan petir yang menggelegar. Kagetkan lah musuh sampai mereka tidak siap untuk melakukan serangan balik.

Jika Puan tengah menjalankan strategi perang Sun Tzu dan Clausewitz, maka dapat dipastikan, menjelang penetapan capres-cawapres pada tahun depan, akan ada nama kejutan yang akan mengagetkan berbagai pihak, khususnya lawan-lawan politik Puan. 

Well, kita lihat saja kelanjutannya. Menarik untuk menanti sejauh mana orkestra politik ini akan ditampilkan. (R53)

PinterPolitik.com 

Sejak pertama kali peradaban manusia membangun kota besar, pembangunan tembok perbatasan menjadi sebuah kebutuhan. Kota kuno Jericho yang terletak di Palestina memiliki rentetan tembok bebatuan yang sering dianggap sebagai tembok pertahanan tertua di dunia. Tujuannya tentu sederhana, yaitu untuk melindungi pemukiman dan pasokan makanannya dari ancaman penyusup manusia wilayah lain. 

Meskipun penggunaan tembok pertahanan tradisional semakin berkurang, secara prinsip kota-kota di dunia masih menjadikan keamanan wilayahnya sebagai prioritas utama, terlebih lagi bila kota tersebut adalah sebuah Ibu Kota Negara (IKN).  

Sebagai kota yang digadang-gadang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, Nusantara dinilai perlu memiliki pertimbangan yang mendalam tentang permasalahan pertahanan dan keamanannya. Setidaknya, itulah yang dikatakan oleh Muslim, seorang politisi Partai Demokrat. Muslim dan pihaknya menilai bahwa aspek keamanan dan pertahanan kota yang direncanakan didirikan di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut masih belum dikaji secara komprehensif. 

Selain itu, Muslim juga menyebut secara geografis IKN berada di lingkungan yang cukup “panas”, lantaran berdekatan dengan flight information region (FIR) Malaysia dan Filipina, serta karena terletak di utara, sangat berpotensi terdampak langsung oleh proyek Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok. Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN, sebutnya. 

Pendapat yang senada pun diucapkan oleh wartawan senior, Edy Mulyadi. Ia menekankan bahwa pemindahan ibu kota akan mengancam kedaulatan Indonesia, karena menurutnya pengembangan perumahan untuk rakyat tinggal di IKN bukanlah pengembang asal Indonesia, melainkan pengembang asing dari Tiongkok. 

Lebih lanjutnya, ia bahkan melontarkan pernyataan yang cukup menarik perhatian publik, sebab ia mengibaratkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai “macan yang mengeong”, karena dirinya dianggap absen dalam memberikan masukan ataupun menghalau keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara. 

Lantas, benarkah pembangunan IKN justru mampu melemahkan kedaulatan Indonesia? 

Baca juga: IKN Nusantara, Simbol Romantisisme Sejarah?

Persepsi Ancaman Kedaulatan 

Memang benar, tempat yang direncanakan sebagai tanah pembangunan IKN Nusantara yang terletak di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berada di dekat daerah berkonflik, Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan juga tentunya lebih dekat dengan Tiongkok daripada kota Jakarta. Dengan demikian, pantas apabila banyak orang yang khawatir tentang aspek pertahanan dan keamanannya. 

Tetapi kemudian jika kita renungkan, di era modern yang semakin terbuka ini sesungguhnya hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari potensi serangan. Menurut riset Global Peace Index yang dilakukan Institute for Economics & Peace (IEP) pada tahun 2020, di Asia hanya Jepang saja negara yang aman dari adanya potensi invasi bersenjata. 

Dan jujur, sebelum pindah ke Kaltim pun Indonesia sudah dihujani sejumlah ancaman, seperti tekanan dua kekuatan besar yaitu Tiongkok dan traktat pertahanan Australia, Inggris, Amerika Serikat (AUKUS).  

Dengan kenyataan seperti ini, sepertinya perlu ada pelurusan tentang persepsi kita terhadap ancaman perang. Jenderal Prusia sekaligus ahli teori militer, Carl von Clausewitz dalam bukunya On War, pernah mengatakan bahwa perang memang adalah wujud terakhir dari kepentingan politik. Namun, perang sebagai bagian dari kebijakan suatu negara akan selalu digunakan murni untuk mencapai tujuan politik, dan dengan demikian, memiliki serangkaian variabel yang menjadi ukuran utilitas rasionalnya. 

Lebih lanjut, Clausewitz meyakini bahwa meskipun perang adalah instrumen politik, hubungan antara perang dan politik seringkali sulit untuk diprediksi. Dalam perang, keseimbangan kekuatan politik terus-menerus akan ditimbang dan ditimbang kembali. Suatu kemenangan dalam perang jarang bersifat final, dan keberhasilan militer dapat segera digantikan oleh suatu kegagalan politik.  

Karena itu, pandangan negara dalam melihat perang, seiring waktu telah mengalami perubahan. Berangkat dari penilaian Clausewitz, kemungkinan akan terjadinya perang memang selalu ada, tetapi sifatnya yang terlalu menghasilkan risiko tak terduga akan mendorong negara-negara untuk bertindak defensif. Hal itu karena negara yang lebih memiliki keunggulan untuk memenangkan perang adalah negara yang memiliki motivasi politik dan emosi kuat, dan menurut pengamatan Clausewitz, motivasi seperti itu umumnya lebih mudah dipertahankan oleh negara yang diserang, bukan penyerang. 

Pandangan seperti ini juga disampaikan oleh Kenneth N. Waltz dalam bukunya Theory of International Politics. Melalui konsep yang disebut sebagai defensive neorealism, Waltz menilai bahwa sifat anarkis politik internasional telah membuat mayoritas negara di dunia menerapkan sikap politik yang moderat, sembari memperkuat kapabilitas pertahanan negara. 

Waltz berpendapat bahwa negara pada dasarnya tidak bersifat agresif dan perhatian pertama negara dalam politik internasional bukanlah untuk memaksimalkan kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem global. Inilah kemudian yang membuat negara-negara sampai saat ini masih meluangkan anggaran negaranya untuk membeli sistem pertahanan, karena bagaimanapun juga negara tidak akan pernah bisa yakin tentang niatan tersembunyi negara lain. 

Dari pandangan-pandangan yang disampaikan di atas, rasionalitas yang bisa kita ambil untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan keamanan kedaulatan IKN adalah, alih-alih hanya mendebatkan tentang bagaimana posisi suatu kota berpotensi melemahkan kedaulatan negara, kita seharusnya justru fokus tentang bagaimana menyiapkan pertahanan yang sesuai untuk mengantisipasi adanya invasi ataupun infiltrasi dari negara lain.  

Karena bagaimanapun, kalau membicarakan tentang lokasi yang benar-benar aman, maka itu akan memakan banyak waktu, sebab melihat proyeksi kekuatan di Asia Tenggara saat ini, sesungguhnya tidak ada tempat yang sepenuhnya aman. 

Lalu, bagaimana perspektif pertahanan kedaulatan Indonesia pasca IKN Nusantara?

Baca juga: Elon Musk Jadi Endorser IKN? 

IKN Justru Perkuat Pertahanan? 

Kembali mengutip Clausewitz dalam bukunya On War, di dunia pertahanan militer ada sebuah istilah bernama center of gravity (CoG). Sederhananya, istilah ini menjelaskan bahwa sebuah negara pasti memiliki titik vital yang dapat menjadi penentu kemenangan ataupun kekalahannya dalam suatu peperangan. Clausewitz menyebut umumnya CoG negara terdiri dari dua faktor, yaitu pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.  

Terkait ini, pengamat diplomasi pertahanan dari Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza dalam artikelnya Pemindahan Ibu Kota RI dari Perspektif Pertahanan, menyebutkan bahwa pendirian IKN Nusantara di Kaltim justru sangat menguntungkan pertahanan Indonesia karena mampu menciptakan diversifikasi fokus penyerangan. IKN Nusantara disebut akan menjadi pusat pemerintahan, sementara Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian. Dengan demikian, diversifikasi ini mampu menutup kerawanan hancurnya dua fungsi CoG sekaligus dalam satu kali serangan, jika memang Indonesia diinvasi. 

Baca juga: Anggaran Pertahanan Prabowo, Haruskah Ditutupi?

Jonni juga menilai, melindungi IKN Nusantara dari arah laut akan lebih mudah dan terukur. Medan laut mulai ujung utara dan selatan, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang ada di wilayah IKN Nusantara memberikan keuntungan dibandingkan dengan medan laut di Jakarta yang lebih terbuka dan sangat luas. Ini tidak hanya bermanfaat bagi pertahanan laut, tapi juga udara. 

Dari segi daratan pun, kondisi hutan lebat serta berbagai rintangan alam berupa sungai-sungai besar dan pegunungan di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia sangat menguntungkan. Begitu juga dengan mobilisasi kekuatan, karena Kaltim tepat berada di tengah-tengah Indonesia, akan sangat mudah untuk mengerahkan pasukan untuk pertahanan IKN, ataupun mengerahkan pasukan dari IKN ke wilayah lain di Indonesia. 

Itu dari segi pertahanan konvensional, tapi seperti yang kita ketahui, di era modern ini pertahanan konvensional saja tidak cukup. George Dimitriu dalam tulisannya Clausewitz and the Politics of War: a Contemporary Theory, menyebutkan bahwa perang adalah ibarat “bunglon”, ia selalu menyesuaikan diri dengan tren sosio-politik dari suatu zaman, dan saat ini sedang berkembang tren di mana kekuatan dalam panggung internasional tidak lagi sepenuhnya state-centric atau berpusat pada negara sebagai aktor tunggal, melainkan mulai beralih ke berbagai aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan kelompok transnasional. 

Oleh karena itu, ancaman yang paling berbahaya pada zaman ini sesungguhnya adalah ancaman yang sulit kita deteksi. Dan sampai sekarang, sebenarnya kita sudah diberi sentilan agar bisa lebih peka terhadap sektor-sektor yang membutuhkan penguatan sistem pertahanan. Pada bulan ini, Bank Indonesia dikabarkan berhasil diretas oleh kelompok yang bernama Ransomware Conti.  

Di sisi lain, ada juga kekhawatiran publik tentang pelibatan negara asing dalam proses pembangunan IKN Nusantara, karena sesuai beritanya memang setidaknya sudah ada enam negara yang tertarik berinvestasi di IKN, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Inggris, Tiongkok, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Kalau itu memang benar, maka pemerintah perlu ekstra berhati-hati dalam mengeksekusi rencana pendirian kota ini, karena bukan tidak mungkin, ada kepentingan berbahaya yang diselipkan dalam program investasi mereka. 

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap proyek IKN Nusantara mampu membawa Indonesia ke kemajuan yang selama ini ditunggu-tunggu. Semoga saja pemerintah tidak terlalu terburu-buru dan melupakan aspek-aspek penting keamanannya. (D74)   

Baca juga: Siapa Pemimpin Ibu Kota Pilihan Jokowi?