Ojol jadi simbol baru kalangan wong cilik. Tapi ojol beneran ya, bukan ya jadi ojol buat sampingan aja 

Jelang debat terakhir capres 2024, diskursus mengenai ojek online (ojol) mengemuka.

Lalu, siapa menurut kalian yang paling oke gagasannya? Berikan pendapatmu yaa! 

#ojol #capres #pilpres2024 #anies #prabowo #ganjar #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Wajah baru di balik TKN selain Pak Erick (yang katanya dukung independen) nih 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran. Itu ditandai dengan kehadirannya di debat cawapres (21/1).

Namun, karena keberpihakan itu, Khofifah dinonaktifkan sebagai Ketum Muslimat NU sebagaimana Habib Luthfi dan KH Mustofa Aqil Siradj.

Menurut kalian gimana soal keberpihakan para tokoh karismatik NU ini? Berikan pendapatmu yaa! 

#khofifah #prabowogibran #capres #pilpres2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kalo bener sih kasian Pak Ganjar huhu 

PDIP dinilai setengah hati mendukung pencapresan Ganjar Pranowo karena belum ada suara solid dan kuat dukungan dari para elitenya.

Selain terkait bukan sebagai opsi pertama PDIP, elektabilitas serta frasa “petugas partai” menjadi variabel yang tampak atas interpretasi dukungan setengah hati PDIP.

Tapi masa sih PDIP mau gitu aja kalah di Pilpres 2024? Well, berikan pendapatmu yaa 

#ganjar #pdip #capres #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Oleh: Raihan Muhammad

PinterPolitik.com

Saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tahun politik. Kita akan melangsungkan pesta demokrasi untuk menyambut Hajatan Pemilu 2024. Semangat demokrasi berkobar bagi setiap warga dalam kesempatannya untuk memberikan suaranya. Pemilu 2024 menjadi tonggak besar yang menentukan arah masa depan negara.

Dalam proses pemilihan nanti, setiap suara punya bobot yang sama. Itulah salah satu keindahan demokrasi: kekuatan kolektif dari beragam suara yang bersatu dalam memilih pemimpin. Namun, tanggung jawab besar juga terletak pada pundak setiap pemilih.

Kita ditantang untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang calon pemimpin, memahami visi dan misi mereka, serta merefleksikan nilai-nilai yang diusung. 

Akan tetapi, ada tantangan yang muncul, masyarakat dibombardir dengan beragam strategi politik yang terkadang lebih mengutamakan gimik ketimbang substansi. Strategi politik yang terfokus pada gimik sering kali mengaburkan esensi dari proses pemilihan.

Padahal, keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak bisa cuma dibangun atas dasar penampilan luar atau janji-janji manis belaka. Kualitas seorang pemimpin seharusnya tercermin dari kompetensi, integritas, dan visi-misi yang kuat untuk mewujudkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.  

Masyarakat perlu waspada terhadap upaya-upaya yang mengalihkan perhatian dari substansi menjadi sekadar pencitraan semata. Informasi yang akurat dan mendalam tentang rekam jejak, kebijakan, serta rencana konkret calon pemimpin perlu diutamakan dalam pengambilan keputusan.  

Kesadaran ini penting agar suara yang disuarakan pada Hajatan Pemilu 2024 merupakan hasil dari pemikiran yang matang dan bertanggung jawab.

Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan integritas dan memberikan kepercayaan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Substansi dalam proses politik jauh lebih penting ketimbang gimik yang sifatnya cuma sementara. 

Permasalahan di Indonesia Sangat Ruwet 

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks, seperti permasalahan kemiskinan, ketimpangan sosial, isu lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Maka, perlu adanya gagasan konkret untuk bisa mengatasi semua masalah ini.

Salah satu langkah penting yang bisa diambil oleh calon ‘nakhoda’ Republik Indonesia adalah mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada siapa saja, termasuk kaum marginal, secara berkelanjutan dan konkret. 

Selain itu, langkah-langkah konkret dalam mengurangi ketimpangan sosial bisa dilakukan dengan memperkuat sistem jaminan sosial dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, supaya tercipta inklusivitas.  

Di samping itu, penting juga untuk mendorong kebijakan perlindungan lingkungan yang kuat dan inovatif guna menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Dengan fokus pada pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, kita bisa merintis jalan menuju solusi yang lebih baik untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. 

Keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Kompleksitas masalah ini memerlukan pemimpin yang punya keahlian dalam membangun strategi, memahami urgensi dari setiap masalah, dan mampu merumuskan solusi-solusi berkelanjutan secara konkret.  

Pemimpin yang terpilih mesti punya komitmen kuat untuk menjaga dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan serta terbuka terhadap inovasi baru yang mungkin diperlukan pada masa depan. Kesadaran akan kompleksitas masalah adalah langkah awal untuk memulai diskusi dan tindakan yang lebih mendalam serta terarah.  

Masalah di Indonesia sangat ruwet, maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, kita tak perlu lagi terus-menerus diperhadapkan dengan strategi politik yang cuma gimik, seperti joget-joget untuk kebutuhan konten.

Calon ‘nakhoda’ Indonesia mesti “menjual” dan mengonsepkan gagasan dan narasi-narasi yang substansial dan solutif, tidak cukup cuma melakukan gimik politik yang sekadar mencari perhatian sementara demi meraup elektabilitas.

Maka, kepercayaan dan dukungan dari publik dapat diperoleh bukan cuma dari penampilan, tetapi dari substansi ide dan rencana konkret yang mereka usung. 

Saat ini, yang betul-betul diperlukan adalah kehadiran pemimpin yang punya gagasan jelas serta langkah nyata untuk mengatasi setiap permasalahan. Pemimpin semacam ini akan mampu membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan yang konkret dan terukur.

Dengan begitu, akan terbentuk fondasi yang kokoh untuk mengatasi kompleksitas masalah yang ada, membuka jalan menuju kemajuan yang sesungguhnya bagi negara ini. 

Rakyat Harus Kritis 

Beberapa tokoh politik, termasuk Prabowo, mengusung gagasan memberi makan gratis yang memicu perdebatan di media sosial. Prabowo berencana memberikan makan siang dan minum susu gratis untuk murid di sekolah, pesantren, balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil. Namun, anggaran sekitar Rp400 triliun diperkirakan dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. 

Selain Prabowo, beberapa politisi lain juga menggunakan kata “gratis” dalam program-program mereka untuk menarik perhatian publik. PSI, misalnya, menyuarakan program BPJS Kesehatan gratis dan kuliah gratis. Program-program semacam ini telah menjadi hal biasa di tengah persaingan politik. 

Akan tetapi, janji-janji gratis tersebut sering kali menuai pertanyaan tentang kenyataan pelaksanaannya dan dampaknya terhadap anggaran negara.

Misalnya, salah satu Cawapres 2024, Muhaimin Iskandar, berbicara tentang BBM gratis, yang sebenarnya lebih menekankan pada subsidi BBM dengan harga serendah mungkin, terutama bagi pemilik sepeda motor. 

Kemudian, salah satu Capres 2024 lainnya, Ganjar Pranowo dari PDIP yang juga kerap menggunakan narasi-narasi populis ‘wong cilik’. Salah satu janji kampanye Ganjar Pranowo adalah mengenai kenaikan gaji guru hingga Rp30 juta.

Namun, untuk melaksanakannya, diperlukan dana besar, lebih dari Rp120 triliun. Ini menunjukkan kepeduliannya pada warga, tetapi yang masih ada pertanyaannya adalah mengenai sumber dana program ini, apakah APBN mampu membiayainya? 

Program-program populis semacam ini memang menarik karena dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah program-program tersebut realistis dan dapat dijalankan?

Isu ekonomi tetap menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat, yang mengharapkan solusi atas masalah-masalah ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Rakyat punya peran yang sangat penting dalam menghadapi strategi politik yang cenderung menggunakan gimik dan narasi populis. Kritis dalam mengamati dan menilai setiap langkah politik yang dihadirkan oleh pemimpin atau partai politik adalah kunci untuk menghindari jebakan dari strategi yang lebih mengutamakan pencitraan ketimbang substansi. 

Ketika politisi menggunakan gimik untuk menarik perhatian, rakyat perlu melakukan analisis yang cermat terhadap pesan yang disampaikan. Kritis dalam mempertanyakan tujuan sebenarnya dari aksi tersebut serta dampak yang akan ditimbulkannya bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Rakyat perlu membedakan antara upaya nyata untuk memecahkan masalah dengan sekadar upaya pencitraan yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan tanpa memberikan solusi konkret. 

Selain itu, narasi populis sering kali menggoda dengan janji-janji yang terdengar menggiurkan, tetapi mungkin tidak realistis. Rakyat haruslah kritis dalam menganalisis dan mempertanyakan kebenaran dari janji-janji tersebut.

Menggali informasi lebih dalam, memeriksa fakta, dan memahami konteks dari janji politik akan membantu rakyat untuk tidak terjebak pada narasi yang hanya memanipulasi opini publik. 

Dalam situasi politik yang diwarnai oleh gimik dan narasi populis, kekritisan rakyat menjadi benteng penting untuk mempertahankan kebenaran, integritas, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Mendukung pemimpin atau partai politik bukan semata-mata karena pesan yang terdengar menarik, tetapi karena rekam jejak dan kebijakan nyata yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. 

Suara generasi Z dan generasi milenial akan menjadi mayoritas pada Hajatan Pemilu 2024. KPU telah menetapkan DPT untuk Pemilu 2024 dengan total 204.807.222 pemilih. Mayoritas pemilih berasal dari generasi Z dan milenial, yang masing-masing menyumbang sekitar 33,60% dan 22,85% dari total DPT. Gabungan kedua generasi ini mencapai lebih dari 113 juta pemilih atau sekitar 56,45% dari keseluruhan. 

Akan tetapi, generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, rawan dijadikan sebagai objek politik oleh elite-elite politik untuk memenuhi hasrat kekuasaan mereka. Maka, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan oleh generasi muda untuk menangkal keugal-ugalan mereka yang tamak akan kekuasaan.  

Memilih pemimpin adalah tanggung jawab yang besar. Rakyat, khususnya generasi muda, perlu berpikiran kritis dan cerdas dalam menilai calon pemimpin, memahami visi, kebijakan, dan integritas mereka.

Jangan sampai rakyat seperti membeli kucing dalam karung—kita harus berhati-hati dan teliti dalam memilih ‘Nakhoda’, supaya arah atau tujuannya jelas: ke ‘pelabuhan’ yang indah dan baik.

Kontroversial Strategi Gimik Politik 

Gimik politik merupakan strategi yang kontroversial. Di satu sisi, gimik politik mungkin berhasil dalam menarik perhatian publik dan meraup popularitas. Namun, di sisi lain, dalam jangka panjang, tergantung pada konteks dan dampaknya, gimik politik bisa jadi justru akan menghambat kemajuan.  

Ketika para calon pemimpin menggunakan gimik politik untuk menarik perhatian, terkadang substansi dari masalah atau solusi yang mereka tawarkan bisa hilang di tengah sorotan yang lebih pada penampilan. Ini bisa mengalihkan fokus dari isu-isu substansial yang memerlukan perhatian serius.  

Dalam persaingan Pilpres 2024, setiap pasangan calon presiden menggunakan pelbagai strategi untuk menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda. Misalnya, Prabowo dengan “joget gemoy“, Ganjar-Mahfud dengan salam tiga jari, dan Anies-Muhaimin dengan mengundang kritik serta konten kreator.

Pendekatan ini dianggap sebagai gimik politik yang berhasil menarik perhatian dan popularitas, terutama karena tren di kalangan muda, tetapi juga punya risiko kehilangan substansi ide politik.  

Menurut beberapa lembaga riset politik, gimik politik efektif dalam membangun popularitas karena menjadi perbincangan populer dan dekat dengan generasi muda secara psikologis. Meski demikian, risikonya adalah minimnya ide dan gagasan yang disampaikan, yang dapat mengurangi substansi politik dan diskusi yang substansial.

Mereka menegaskan bahwa sementara gimik dapat berhasil dalam menarik perhatian, tetap penting untuk memperkuat gagasan, program, dan substansi politik agar pemilih dapat yakin dan percaya pada calon yang dipilih.  

Bagaimanapun juga, strategi ini mampu meraih popularitas yang signifikan pada era media sosial, misalnya yang terjadi pada kemenangan Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr pada pilpres di Filipina.

Dalam dunia yang diwarnai dengan perhatian singkat, meme, dan tren viral, gimik politik bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan pesan politik dan menjangkau audiens yang luas.  

Namun, pertanyaannya tetap “apakah popularitas ini akan berujung pada pemahaman yang lebih dalam tentang visi, misi, dan rencana konkret yang diusung oleh para calon pemimpin?”

Oleh karena itu, ada suatu kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara daya tarik gimik politik dan esensi substansial dari gagasan politik.  

Para kandidat perlu mampu mengintegrasikan kedua hal ini secara cerdas, menjadikan gimik politik sebagai pintu gerbang yang membawa pemilih ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang agenda politik yang mereka bawa.

Menggunakan momentum ini sebagai sarana untuk menyoroti masalah yang signifikan dan merangkul dialog konstruktif tentang solusi konkret akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa popularitas yang diraih juga didasari oleh pengertian yang kokoh akan rencana masa depan negara. 

Strategisnya, pendekatan gimik politik bisa menjadi pelengkap yang mendukung substansi program yang dijanjikan oleh calon.

Intinya, gimik politik menjadi cara menarik perhatian generasi muda ke dunia politik, tetapi tetap diperlukan pendekatan yang substansial untuk membangun keyakinan pemilih pada visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon. 

Artikel ini ditulis oleh Raihan Muhammad

Raihan Muhammad adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Oleh: Felia Primaresti

PinterPolitik.com

Gibran Rakabuming Raka. Begitulah namanya dikenal sesaat setelah ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Pemuda yang satu ini unik. Lulusan luar negeri, yang kemudian memilih untuk mengelola gerai martabak dan usaha catering yang ia besarkan sendiri, di  tengah gemerlap kekuasaan yang ayahnya sedang miliki. Sebuah sikap sederhana yang sangat mengesankan. Bahkan, dalam beberapa kali kesempatan, Gibran terlihat enggan memakai fasilitas pemberian ayahnya, yaitu pengawalan Paspampres (Kompas, 2017).

Ia sendiri juga menyampaikan bahwa dirinya tidak tertarik untuk terjun ke politik praktis seperti yang dilakukan ayahnya (Tempo, 2018). Jokowi dan keluarganya yang “menjual” kesederhanaan memang terlihat sangat promising pada awal kemunculannya.  

Ternyata, yang terjadi pada Jokowi dan keluarganya kurang lebih sama dengan pepatah bahasa Inggris bahwa things change, people change. Tepat pada 26 Februari 2021, Gibran dilantik menjadi Walikota Surakarta diusung oleh PDIP. 

Saat itu, Gibran di Surakarta melawan Bagyo Wahyono, yang posisinya sama-sama tak punya pengalaman politik praktis. Tentu saja kita dapat berdebat panjang soal kompetensi yang dimiliki masing-masing, namun satu hal yang tak bisa kita sangkal adalah fakta bahwa kemenangan Gibran di Surakarta dipengaruhi oleh kuasa ayahnya sebagai presiden. 

Melalui manuver politik yang ayahnya lakukan, dua setengah tahun setelah itu, Gibran yang saat ini masih resmi menjabat sebagai Wali Kota Solo, dipasangkan dengan Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi politik yang lebih besar lagi, yaitu Pilpres 2024. Sungguh langkah yang jelas terlihat ambisius. 

Apakah yang dilakukan Gibran, dan keluarga Jokowi adalah salah? Tentu jawabannya tidak. Konstitusi jelas menjamin hak politik setiap warga negara melalui Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3). Hanya saja, masyarakat bisa berargumen lain soal apakah proses ini adil,serta etis atau tidak. 

Namun, tentu diskusi ini tidak akan hanya berhenti untuk sekadar membahas moralitas saja. Karena sebetulnya, ada banyak hal substantif yang bisa kita telaah melalui fenomena pencalonan Gibran dan sikap politik keluarga Presiden Jokowi akhir-akhir ini. 

Asas Keadilan yang Dikhianati

Kita tahu bahwa dalam pemilu ada asas Luber Jurdil, yaitu Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Jika kita mau membicarakan “adil” secara definitif, merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “adil” berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu maupun pemilih tanpa adanya pengistimewaan atau diskriminasi. Hal ini kemudian juga mengikat kepada penyelenggara pemilu. 

Berangkat dari definisi tersebut, apakah kita bisa mengatakan bahwa proses politik yang sedang kita lalui sekarang mencerminkan keadilan? 

Pertanyaan ini terutama bisa dijawab oleh teman-teman kelompok usia muda yang ingin masuk dalam dinamika politik, tapi harus terhalang oleh akses sumber daya yang memadai, pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, serta referensi (jika bukan akses) yang kuat. 

Untuk membahas hal tersebut, kita juga perlu kilas balik pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengingatkan bahwa momen bersejarah inilah yang bisa membawa Gibran sampai di tahap ini. 

Pada 17 Oktober 2023, MK menetapkan putusan atas dua gugatan fenomenal, yaitu tentang penurunan batas usia minimum cawapres menjadi 35 tahun dan persyaratan yang menyertainya, yaitu harus memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Gugatan pertama ditolak, namun seperti film-film di Netflix, plot-twist selalu muncul di akhir. 

Walaupun gugatan atas penurunan batas usia minimum cawapres tidak diterima, gugatan atas syarat pengalaman cawapres yang pernah menjabat sebagai kepala daerah diterima. Sudah banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa putusan ini dinilai inkonstitusional dan cacat logika. 

Kita juga tidak bisa menutup fakta bahwa tidak lama dari putusan tersebut resmi diumumkan ke publik, ada proses politik yang berjalan setelahnya, di mana Gibran benar-benar dijadikan wakil Prabowo dan keduanya mendaftar secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dalam hal ini, bagaimana bisa kata “adil” terdapat dalam asas “luber jurdil” sedangkan sumber daya yang dimiliki setiap orang untuk bisa masuk ke sana sama sekali tidak sama. Secara legal-formal, dipasangkannya Gibran bersama dengan Prabowo memang tidak menyalahi aturan, karena jelas, Gibran adalah cawapres yang memiliki pengalaman menjadi kepala daerah, meskipun baru sekitar 2.5 tahun. Ya, 2.5 tahun. 

Sayangnya, indikator “pengalaman” tersebut juga tidak diatur lebih lanjut, mengenai sejauh mana pengalaman yang orang butuhkan untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden. 

Apakah cukup dengan pernah menjabat selama lima bulan menjadi kepala daerah? Atau, membutuhkan lebih dari lima tahun misalnya, untuk seseorang bisa dianggap kompeten dalam memimpin sebagai kepala daerah? 

Ini lagi-lagi harus diperjelas mengenai apa itu pengalaman, serta berapa lama pengalaman itu dibutuhkan. 

Privilege Elit Politik dan Simplifikasinya 

Privilege atau hak istimewa merupakan hak khusus yang dimiliki hanya oleh beberapa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Definisi ini tentu dengan jelas melekat pada diri Gibran dan adiknya Kaesang, akhir-akhir ini. 

Dalam kenyataannya, hak istimewa juga tidak dapat disangkal keberadaannya dalam konteks apapun. Sebelum Gibran resmi memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dirinya merupakan pengusaha catering dan juga warung martabak kenamaan di Solo.

Melansir dari CNN Indonesia, pada (23/09/2019) Gibran memantapkan dirinya untuk bergabung dengan partai yang sudah membesarkan nama ayahnya, yaitu PDIP di cabang Solo.

Tepat beberapa bulan setelahnya, Gibran maju dalam Pilkada Solo 2020 bersama dengan Teguh Prakosa, seorang politisi senior dari PDIP Solo, melawan Bagio dan FX Suparjo yang merupakan pasangan independen bermodalkan dukungan warga yang menyerahkan KTP sebanyak 38.831 orang.

Tentu Gibran menang sesuai prediksi. Selain karena nama ayahnya dan PDIP, Gibran waktu itu juga dibantu oleh beberapa partai pengusung lain, sepert PAN, Gerindra, Golkar dan PSI. 

Dua setengah tahun setelah Gibran menjabat sebagai Walikota Solo, ia dengan segala kontroversi proses yang berjalan, didapuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. 

Tak berselang lama dari momen tersebut, adiknya, Kaesang Pangarep, juga turut meramaikan perpolitikan Indonesia melalui PSI, pada 23 September 2023, di mana tepat dua hari setelahnya, Kaesang dilantik menjadi ketua umum PSI.

Kurang  menarik rasanya untuk berbicara bagaimana keduanya dapat mencapai posisi strategis di politik dalam waktu yang relatif singkat, karena jawaban pastinya adalah privilege. 

Tentu kita semua juga bisa setuju bahwa tidak ada masalah dengan pribadi keduanya, dan privilege yang mereka punya, sehingga mempermudah jalan mereka di politik. 

Satu-satunya hal yang patut dipermasalahkan atau setidaknya menjadi mainstream diskusi bersama adalah bagaimana privilege yang dimiliki oleh keluarga elit, justru seringkali mensimplifikasi proses politik dan menodai prinsip demokrasi yang seharusnya tetap berjalan.  

Sayangnya, yang kita saksikan hari-hari ini adalah bahwa simplifikasi proses politik dan kemunduran demokrasi tampak dinormalisasi, tidak hanya oleh elit politik, namun juga masyarakat umum. 

Asumsi ini kemudian dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (27 Oktober-1 November 2023) di mana sebanyak 42,9% responden menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang biasa. 

Sikap menormalkan pemangkasan proses politik dan demokrasi juga terlihat dengan jelas baik pada diri Gibran maupun Kaesang di mana dalam banyak kesempatan keduanya seringkali membawa narasi tentang “anak muda” atau misalnya “politik santuy dan santun”, yang lagi-lagi terasa kontradiktif dan mengabaikan dinamika yang tengah terjadi. Tentu miris rasanya ketika sikap abai ini justru datang dari anak muda itu sendiri.  

Padahal, hasil survei dari KataData (11-17 Oktober 2023), menunjukkan bahwa sekitar 69,3% pemilih, menginginkan calon pemimpin yang memiliki sikap jujur.

Dalam konteks ini, berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jujur bisa diartikan sebagai perbuatan tidak curang dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Idealnya, dengan polemik yang terjadi saat ini, baik Gibran maupun Kaesang yang notabene juga bagian dari kelompok muda, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap isu-isu yang sedang berkembang alih-alih menerimanya begitu saja.

Ketidakpekaan ini salah satunya bisa dilihat dari kenyataan bahwa Gibran tak memerlukan waktu lama untuk dinobatkan menjadi calon Walikota Solo setelah dirinya resmi bergabung dengan PDIP.  

Begitupun ketika dirinya maju dalam Pilpres 2024, ia hanya berbekal pengalaman menjadi walikota selama dua setengah tahun. Bahkan, ia sendiri juga belum menyelesaikan tugas-tugasnya di daerah itu. 

Adiknya, Kaesang, ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI tepat dua hari setelah dirinya resmi bergabung pada 23 September 2023.

Lalu yang lagi-lagi menjadi pertanyaan, apakah politik diartikan hanya sebatas privilege untuk kelompok elit saja?  

Parpol Ada dimana? 

Partai politik sebagai kendaraan utama perpolitikan seringkali hanya membesar-besarkan privilege dan popularitas saja. 

Dimana keterlibatan partai politik dalam mencetak politisi berkualitas? Mengapa partai seringkali merekrut seseorang tanpa mempertimbangkan bahwa tetap harus ada proses kaderisasi yang berjalan? 

Jika hal ini terus menerus dinormalisasi, politik terlihat tidak lebih dari sekadar ambisi kosong saja. Ini pula yang juga jadi catatan rekomendasi riset The Indonesian Institute (2021) tentang pentingnya penguatan kelembagaan partai politik, termasuk reformasi internalnya, terutama ketika berbicara inklusi, partisipasi politik yang bermakna, penyelesaian konflik, rekrutmen, kaderisasi, serta nominasi kandidat yang akan berlaga dalam kontestasi politik. 

Sayangnya, kebanyakan partai politik di Indonesia hanya menjalankan fungsi kaderisasinya ketika menjelang pemilu saja (Update Indonesia, 2023). 

Hal ini kemudian berdampak pada maraknya kemunculan pemimpin dadakan karena internal partai kekurangan anggota. Padahal, jika partai ingin tetap konsisten pada peran dan keterlibatannya dalam kaderisasi dan pendidikan politik, mereka bisa menerapkan metode konvensi partai politik dalam setiap pemilihan calon pemimpin. 

Konvensi merupakan pertemuan internal yang diadakan oleh partai politik dalam rangka memilih calon pejabat perwakilan partai melalui beberapa tahap.  

Hal ini pernah dilakukan Partai Golkar untuk menjaring calon presiden pada tahun 2004 dan juga Partai Demokrat di 2014 (Kompas, 2019). Konvensi dinilai sebagai metode yang cukup demokratis dan tentu tidak memangkas proses politik yang harus dilalui dalam setiap dinamika pencalonan. 

Peserta konvensi juga bisa berasal baik dari internal maupun eksternal partai. Jika seseorang berhasil memenangkan pemilihan dalam konvensi, maka ia berhak menjadi utusan partai untuk diusung dalam kontestasi politik tertentu. 

Apabila mau kita bandingkan dengan negara lain, Professor James Fox dari Australian National University menyampaikan bahwa sebagian besar Partai Politik di Australia melaksanakan sistem kaderisasi jauh sebelum memasuki tahun politik (International Republican Institute, 2008). 

Dalam sistem seperti ini, kaderisasi tidak hanya dianggap sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai suatu proses panjang yang terus-menerus dijaga agar dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi partai yang bersangkutan. 

Pada akhirnya, semua hal di dunia ini adalah tentang proses. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks politik saja. 

Dari sebuah proses, seseorang mendapatkan pengalaman, dari pengalaman seseorang mendapatkan pembelajaran dan dari pembelajaran seseorang kemudian dapat menentukan keputusan apa yang harus dan tidak harus diambil. 

Sama seperti makanan, hal-hal lain yang sifatnya instan, akan berakhir tidak baik jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, apalagi berlebihan. 

Artikel ini ditulis oleh Felia Primaresti

Felia Primaresti adalah seorang Peneliti Politik di The Indonesian Institute

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

Penampilan calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan mencuri perhatian publik yang menyaksikan debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 (12/12) kemarin.

Bahkan, beberapa pihak menilai Anies adalah Man of The Match dalam debat perdana itu.

Dalam debat tersebut, Anies terlihat percaya diri dan cukup tenang dalam menyampaikan visi-misi, serta dalam menanggapi beberapa pertanyaan, baik dari panelis maupun kandidat lainnya.

Sejak awal hingga akhir, Anies kiranya secara konsisten menampilkan gestur dan penyampaian yang memberi tanda jika dirinya bukan hanya sebagai kandidat “numpang lewat” dalam pilpres kali ini, tetapi juga sebagai penantang serius bagi dua kandidat lainnya.

Dengan tagline “perubahan” mantan Gubernur DKI Jakarta itu jelas mengambil pendekatan strategi yang berbeda dengan mengkritik secara langsung berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Strategi yang sangat kontras dengan kandidat lainnya membuat dirinya tampak sangat menonjol saat itu.

Dengan berbagai data yang disampaikannya, Anies seolah menunjukkan jika dirinya sudah mempunyai bekal data yang cukup untuk melakukan perubahan.

Namun menariknya, setelah debat pertama berlangsung, terdapat beberapa sanggahan dari berbagai pihak terhadap data yang disampaikan oleh Anies.

Salah satunya, terkait data pertumbuhan rumah ibadah di Jakarta yang berkembang pesat selama kepemimpinannya.

Hal itu diungkapkan Anies untuk menunjukkan jika dirinya akan menjamin kebebasan beragama dan beribadah jika menjadi pemimpin.

Namun, terdapat bantahan saat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan adanya penurunan jumlah Gereja di Jakarta di saat periode Anies menjabat, yakni 2018 hingga 2022.

Selain itu masih ada pernyataan Anies lain yang dinilai keliru, diantaranya terkait indeks demokrasi Indonesia yang menurun, jumlah kendaraan di Jakarta yang menyebabkan polusi udara, hingga terkait Harun Al Rasyid yang meninggal dalam kerusuhan pasca Pilpres 2019 lalu.

Lantas, mengapa ada perbedaan data yang disampaikan oleh Anies dan data yang dikeluarkan BPS? Serta, apakah yang disampaikan Anies adalah sesuatu yang keliru?

Memperjuangkan Agenda Politik?

Dalam debat capres kemarin, terdapat beberapa pernyataan yang menjadi sumber perdebatan hingga menarik untuk dikaji. Salah satunya, beberapa pernyataan Anies yang tampaknya menyampaikan beberapa data yang keliru.

Seorang politisi memang kerap kali menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan persepsi yang ada di masyarakat.

Entah itu terkait data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan atau klaim lainnya yang menyebabkan terjadinya kegaduhan.

Dan Kahan, seorang profesor hukum dan psikologi dari Yale Law School dalam penelitiannya yang berjudul Science Curiosity and Political Information Processing menjelaskan fenomena itu dengan teori yang disebut identity-protective cognition.

Dalam teori itu dijelaskan bahwa pola pikir orang mendalami dunia politik umumnya terdominasi oleh suatu insting, yakni untuk membuktikan agenda politiknya adalah hal yang paling benar dan harus diperjuangkan.

Kahan lebih lanjut menjelaskan jika fenomena ini dapat terjadi kepada orang yang sangat cerdas dan objektif sekalipun. Hal itu dikarenakan dunia politik memang didesain untuk seseorang memperjuangkan apa yang diyakininya.

Kahan juga menilai, kalaupun seorang politisi harus menyampaikan data yang kredibel, maka dirinya akan cenderung mengumpulkan data-data yang akan mendukung argumennya, dan bukan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi sebenarnya.

Atas dasar itu, dapat dipahami jika para politisi tidak akan mengoreksi dirinya sekalipun apa yang disampaikannya mendapat bantahan yang objektif dari publik.

Bagi para politisi, yang kiranya dianggap penting jika pernyataannya menjadi perdebatan bukanlah sebuah kebenaran, tapi adalah agenda politiknya.

Nah, dari penjelasan diatas, kiranya dapat dipahami jika Anies tampaknya akan memperjuangkan agenda politiknya dan tidak akan mengakui jika data yang dirinya pakai sebagai landasan argumen dalam debat kemarin dinilai keliru oleh pihak tertentu.

Meskipun, banyak pihak sudah menjelaskan data yang berbanding terbalik dengan yang disampaikannya.

Bagi Anies yang terpenting adalah agenda politiknya, yakni “perubahan” sudah tersampaikan dalam debat capres kemarin.

Mungkin saja data yang disampaikan Anies tidak sepenuhnya keliru, namun Anies kiranya mengumpulkan data yang hanya mendukung argumennya tanpa memperdulikan data lainnya.

Demi Kepentingan Politik?

Sudah menjadi tugas para kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi elektoral untuk memanfaatkan debat sebagai panggung untuk menyampaikan apa yang menjadi visi-misi mereka.

Seorang penulis dan filsuf asal Inggris, Gilbert Keith Chesterton menjelaskan hal yang menarik dari sebuah political speech.

Menurut Chesterton, pernyataan politisi yang pantas disimak adalah pernyataan yang bukan didesain untuk dilaporkan. Sementara itu, tulisan politisi yang pantas untuk dibaca adalah tulisan yang didesain untuk tidak dibaca.

Mengacu pada pernyataan Chesterton, dapat diasumsikan bahwa politisi adalah orang yang selalu menyinergikan apa yang hendak diucapkannya ke publik dengan kepentingan politiknya.

Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh politisi ke publik adalah sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa agar terkemas secara rapih dan menguntungkan kepentingan politiknya.

Oleh sebab itu, pantas kiranya jika kita selalu menaruh rasa curiga terhadap apa yang disampaikan para politisi.

Jika kita merefleksikan dengan yang dilakukan Anies, dalam debat capres kemarin, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terlihat sudah sangat siap dalam debat dengan segala data yang dia punya.

Sekalipun yang disampaikannya bukan hanya sebuah argumen semata, tapi juga didukung oleh sebuah data, crosscheck dan penilaian objektif kiranya tetap harus dikedepankan, baik bagi para pendukungnya maupun khalayak umum.

Well, penjelasan di atas merupakan interpretasi berdasarkan variabel-variabel yang dapat diobservasi. (S83)

Ternyata salah semua datanya~

Dalam debat calon presiden (capres) 2024 lalu, Anies Baswedan menyampaikan beberapa data untuk mendukung argumennya.

Namun, ternyata setelah diteliti lebih jauh banyak data yang diungkapkan Anies keliru. Bagaimana pendapat kalian?

#aniesbaswedan #capres #capres2024 #pilpres2024 #pilpres #debatcapres #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Masih belum sempurna nih~ 

Debat perdana calon presiden (capres) 2024 dinilai masih banyak kekurangan dari publik. Hal itu terkait durasi waktu, topik yang terlalu banyak, hingga tidak adanya podium bagi para kandidat.

Ini jelas menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyempurnakan kekurangan itu pada debat selanjutnya.

#debatcapres2024 #kpu #debat #capres2024 #capres #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, berbagai lembaga survei telah merilis berbagai hasil survei terkait elektabilitas para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ada hal menarik terkait dengan berbagai hasil survei yang telah dirilis, salah satunya terkait masih tingginya angka pemilik suara di pilpres nanti yang masih belum secara pasti menentukan pilihan mereka, atau bahkan belum memutuskan sama sekali pilihannya.

Dua kelompok pemilih itu sering disebut sebagai swing voters dan undecided voters. Swing voters adalah kelompok pemilih yang tidak memiliki afiliasi politik yang konsisten dan bisa berubah-ubah dalam mendukung kandidat atau partai politik.

Swing voters ini menjadi kelompok yang sulit untuk diprediksi pilihannya karena mereka tidak memiliki fanatisme terhadap salah satu afiliasi politik.

Mereka cenderung berpindah dukungan dari satu kandidat ke kandidat lain dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya.

Alasannya bisa bervariasi, mulai dari kebijakan yang diusulkan, isu-isu tertentu, hingga performa kandidat dalam debat atau kontroversi yang muncul.

Sementara itu, kelompok lainnya adalah undecided voters yang berarti kelompok yang belum membuat keputusan dalam pemilihan.

Mereka mungkin belum mempertimbangkan secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan, atau mereka bisa juga merasa bahwa pilihan yang ada tidak cukup memenuhi kebutuhan atau keyakinan mereka.

Berdasarkan data survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) periode Agustus hingga September 2023 menunjukkan jika 67,9 persen responden menyatakan tidak akan merubah keputusan mereka jelang pilpres nanti.

Namun, sebanyak 30,5 persen responden menyatakan masih mungkin akan mengubah pilihannya dalam pilpres nanti.

Angka ini tergolong masih cukup tinggi untuk menggambarkan pemilih yang masih bisa mengubah keputusannya.

Sedangkan, untuk kelompok undecided voters dari hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023 memperlihatkan jika didominasi oleh kelompok pemilih tua 42,1 persen dari 27,9 persen responden yang masih belum menyatakan pilihannya dalam pilpres.

Lantas, mengapa angka swing voters dan undecided voters jelang Pilpres 2024 nanti masih cukup tinggi?

Hanya Faktor Keraguan?

Berdasarkan hasil survei yang sudah dijelaskan sebelumnya, angka swing voters dan undecided voters masih ada diangka yang cukup tinggi, yakni diatas 20 persen.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Perang Bintang: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres menyatakan tingginya angka swing voters dan undecided voters ini terjadi karena adanya perubahan dalam perilaku memilih pemilih Indonesia.

Perubahan itu, perilaku pemilih di Indonesia sebelumnya berbasis aliran (ideologi partai politik) ke arah berbasis pada figur individu. Party ID atau identifikasi terhadap partai politik makin lama cenderung makin menurun.

Dengan tergolong tingginya angka itu membuat segala kemungkinan dalam Pilpres 2024 masih bisa terjadi. Bukan tidak mungkin, hasil survei elektabilitas capres-cawapres akan berbeda hasilnya dengan hasil perhitungan suara langsung nantinya.

Boleh jadi, hal itu nantinya dipengaruhi oleh suara dari swing voters dan undecided voters yang akan menetapkan pilihannya kepada salah satu kandidat.

Namun, Kristjen B. Lundberg dan B. Keith Payne dalam jurnal yang berjudul Decisions among the Undecided: Implicit Attitudes Predict Future Voting Behavior of Undecided Voters menjelaskan hal berbeda.

Mereka menjelaskan jika, para kelompok undecided voters ini sejatinya bukan sama sekali belum menentukan pilihan mereka dalam sebuah kontestasi elektoral. Kelompok ini sebenarnya sudah menentukan pilihan mereka sudah dari beberapa bulan sebelumnya.

Hal itu bisa dilihat dari sikap implisit para pemilih ketika berbicara tentang para kandidat. Jadi, hal itu sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika para surveyor lembaga survei melakukan survei.

Kondisi yang terjadi pada undecided voters ini diklaim serupa dengan apa yang dialami oleh para swing voters.

Singkatnya, kedua kelompok ini hanya mengalami keraguan dalam dirinya terhadap salah satu kandidat, bukan tidak mempunyai pilihan sama sekali, bahkan kecil kemungkinan untuk merubah pilihannya sejak awal.

Lalu, apa yang kiranya harus dilakukan para kandidat agar dapat meyakinkan kelompok swing voters dan undecided voters ini?

Totalitas Saat Debat?

Para kandidat capres dan cawapres kini mempunyai tugas lainnya selain menguatkan pendukungnya di akar rumput, mereka juga harus meyakinkan para swing voters dan undecided voters dalam pilpres nanti.

Siti Witianti dan Ratnia Solihah dalam jurnalnya yang berjudul The Influence of Public Debate on the Political Preference of Communities in the Presidential Election in 2019 menjelaskan dalam Pilpres 2019 lalu, debat publik adalah cara paling efektif untuk membentuk opini publik, sekaligus meyakinkan para pemilih.

Opini masyarakat ini muncul karena debat publik penting yang kemudian berdampak pada perubahan jumlah swing voter dan undecided voter. Serta, juga akan berdampak pada perolehan suara dari masing-masing calon.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, maka tampaknya cara yang tepat dilakukan oleh para capres-cawapres untuk meyakinkan para swing voters dan undecided voters adalah saat debat publik.

Dalam debat nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan, pertama, para kandidat harus dapat mengkomunikasikan rencana, visi, dan kebijakan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi kebutuhan pemilih potensial.

Kedua, mampu menyesuaikan fokus dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang beredar atau menjadi perhatian utama swing voters dan undecided voters tersebut.

Terakhir, ketiga, mampu menyesuaikan fokus dan perhatian terhadap isu-isu yang sedang beredar atau menjadi perhatian utama swing voters dan undecided voters.

Swing voters dan undecided voters memiliki peran penting dalam pemilihan umum. Suara mereka dapat merubah prediksi yang selama ini terjadi.

Mengenali faktor yang mempengaruhi mereka, serta menerapkan strategi yang tepat untuk memenangkan hati kedua kelompok ini dapat menjadi kunci keberhasilan.

Hal itu agar para kandidat dalam memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres.

Menarik untuk ditunggu, pasangan kandidat mana yang dapat meyakinkan para swing voters dan undecided voters ini. (S83)

Siapa saja konglomerat di balik Anies-Muhaimin? Dan apakah ada lagi yang belum masuk dalam list yang PinterPolitik buat?

Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#amin #aniesbaswedan #muhaiminiskandar #cakimin #pilpres2024 #capres #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik