PinterPolitik.com

Semakin dekatnya batas waktu pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 membuat para bakal calon presiden (bacapres) harus segera menentukan sosok yang akan mendampingi mereka.

Salah satu kandidat bacapres yang belum menentukan sosok pendampingnya dalam Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto.

Muncul beberapa nama yang kemudian dinilai cocok untuk mendampingi Prabowo, salah satunya adalah Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra.

Dia merupakan seorang politisi dan ahli hukum tata negara yang kiprahnya sudah diakui secara nasional maupun internasional.

Sejatinya, sosok Yusril sendiri bukanlah sosok yang asing bagi Prabowo, dia pernah menjadi saksi ahli tim Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril yang dinilai dekat dengan kelompok Islam dan dapat diterima oleh berbagai kalangan kiranya dapat membantu meningkatkan elektabilitas dan perolehan elektoral Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat dianggap “membelot” ke kubu Jokowi.

Faktor lainnya, Prabowo yang digambarkan sebagai sosok nasionalis dinilai membutuhkan sosok pendamping yang dekat dengan kelompok Islam, dan kriteria itu tampaknya ada di sosok Yusril Ihza Mahendra.

Mantan Mensesneg ini selain dikenal sebagai praktisi hukum, memang juga dikenal sebagai sosok yang cukup mewakilkan kelompok Islam.

Lahir dari keluarga yang memiliki keterkaitan dengan Partai Masyumi, tujuan Yusril mendirikan PBB adalah untuk meneruskan nilai-nilai Masyumi.

Basis Akar Rumput Kuat

Meskipun bukan sebuah partai yang lolos ke Senayan, PBB dinilai mempunyai basis massa akar rumput yang cukup kuat di berbagai daerah.

Hal ini terlihat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dimana PBB mempunyai basis suara yang cukup besar di empat provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Itu diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Simbolisasi partai Islam yang bergabung punya basis kuat di Sumbar, Aceh, Jabar, dan Kalimantan Selatan,” ujar Hasto pada 29 Januari 2019.

Hal ini tampaknya juga disebabkan adanya budaya patron klien atau kepatuhan politik yang dianut oleh para santri kepada para ulama dan kiai yang dianggap menjadi panutannya dan kemudian bertransformasi menjadi dukungan elektoral.

Sebenarnya, kepatuhan politik ini tidak hanya berlaku pada santri, kelompok masyarakat lain yang juga menghormati ulama, kiai, dan tokoh masyarakat kiranya juga akan memiliki tendensi yang sama akan kepatuhan politik.

Hal ini terlihat dari beberapa dukungan terhadap Yusril dari berbagai ulama, kiai, dan tokoh masyarakat.

Belum lama ini, sebanyak 113 Ninik Mamak dan pemangku adat dari 18 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat menggelar konsolidasi pemenangan PBB dan mendorong Yusril untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Selain itu, muncul juga dukungan dari tokoh masyarakat Aceh Prof. Muhammad Siddiq Armia yang juga merupakan Guru Besar UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Berbagai dukungan dari para tokoh masyarakat itu kiranya dapat menjadi basis massa yang berarti bagi dukungan elektoral untuk PBB dan Yusril jika menjadi cawapres Prabowo nantinya.

Dengan berbagai dukungan modal sosial itu, kiranya akan dikonversi menjadi sebuah modal politik yang sangat berarti bagi Yusril.

Bahkan, modal sosial lainnya datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah secara terang-terangan mendukung Yusril jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai PBB di Kelapa Gading, Jakarta 11 Januari 2023.

Dukungan ini merupakan modal penting bagi Yusril, mengingat restu Jokowi tersebut akan mempengaruhi elektabilitasnya untuk bersaing dengan kandidat lain.

Kunci Kemenangan Pilpres

Persaingan bursa cawapres untuk menjadi pendamping Prabowo terbilang alot. Dalam Pilpres 2024 kali ini tampaknya menjadi momentum bagi nama Yusril Ihza Mahendra patut diperhitungkan sebagai cawapres Prabowo.

Itu juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. “Pilpres 2024 adalah momentum Yusril untuk menjadi cawapres,” ungkapnya pada 14 September 2024.

Sosok Yusril bisa menjadi “kepingan puzzle”pendamping yang bisa melengkapi Prabowo Subianto.

Yusril bisa dianggap sebagai win-win solutions bagi koalisi partai besar gagasan Prabowo jika perundingan koalisi parpol tersebut menemui deadlock.

Setelah pada pilpres sebelumnya menjadi pendukung atau juru kampanye para capres dan cawapres, Pilpres 2024 nampaknya memang merupakan waktu yang tepat untuk Yusril bisa melangkah lebih jauh dalam dunia politik nasional. 

Dengan segala pengalaman panjang yang dimiliki Yusril, dia tampak lebih siap jika maju dalam bursa persaingan kandidat di Pilpres kali ini.

Yusril sendiri pernah nyaris mencalonkan diri sebagai capres pada 1999, ketika masa transisi Orde Baru (Orba) ke era reformasi. Namun, hal itu urung terjadi karena dirinya diminta mundur oleh berbagai tokoh.

Well, menarik untuk melihat sejauh mana modal yang dimiliki Yusril dapat menjadikannya dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. (S83)

Gerindra sebut Prabowo siap maju 2024. Bila kuat dan diminta oleh partai, terpilih kembali pimpin partai. Namun isu pencalonan tuai kritik PA 212

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mengeluarkan fakta yang mencengangkan. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, pendapatan APBN Indonesia saat ini sekitar Rp 2.000 triliun sekian. Jika meninjau dari perhitungan Litbang KPK, pemerintah semestinya menerima pendapatan sekitar Rp4.000 triliun di tiap tahunnya.

Waduh, ada apa nih bro dengan KPK? Kok tiba-tiba mereka bilang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN) yang diterima pemerintahan era Jokowi tidak seluruhnya masuk? Bahkan KPK bilang hampir separuh dari APBN mengalami kebocoran. Ckckck.

Apa mungkin sekarang ini KPK sudah berpaling mendukung mendukung Prabowo? Eh sebentar bro mendukung Prabowo bukan dalam artian di balik bilik suara atau memberikan dukungan politik ya. Tapi KPK mendukung ungkapan Prabowo yang pernah bilang pemerintah di era Jokowi banyak bocornya. Prabowo pernah bilang, di era Jokowi sekiranya ada sekitar Rp1.000 triliun uang negara yang bocor.

Jokowi yang menanggapi hal tersebut berkata begini. Kalau ada orang yang bilang ada anggaran negara yang bocor dan ada buktinya ya sudah lapor saja langsung ke KPK nanti juga diproses kan.

Eh tapi bro enggak ada tidak ada hujan, kemarin KPK malah bilang sendiri tanpa perlu menunggu laporan dari oposisi kalau pemerintahan di era Jokowi memang nyatanya mengalami kebocoran anggaran. Wkwkwk, bahkan angka kebocoran anggaran yang disebutkan KPK lebih besar lagi dengan apa yang dikatakan Prabowo. Nah loh, kalau seandainya kalian jadi Pakde akan bilang apa? Ahahaha.

Hmmm, parah sih bro kalau sampai benar, bayangin bisa dipakai untuk apa aja uang sebanyak itu. Kalau kebocoran pendapatan itu gak terjadi mungkin ada banyak keuntungan yang bisa dinikmati masyarakat.

Nah, yang juga bahaya buat Pakde, bisa jadi banyak pendukung Pakde yang lompat dari tempurung setelah melihat keadaan dan mendengar ungkapan resmi dari KPK. Weleh-weleh. (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]aling serang dan hujat di media sosial antarpendukung capres membuat masyarakat kehilangan respek. Menurut kalian ini fitnah atau fakta? Kalau ini fakta, asyik, gagal punya presiden! Bisa jadi negara anarko nih! Tidak ada pemimpin dan tidak ada yang dipimpin! Eh tapi mustahil sih gengs. Wkwkwk

Menurut  pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam, para pendukung capres yang terus berolok-olok itu menunjukkan defisit respek. Sikap fanatisme berlebihan, menurut Surokim, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi demokrasi di Indonesia. Weleh-weleh, namanya juga politik praktis bang, coba kita ganti jadi demokrasi Pancasila. Pasti deh insya Allah Indonesia jadi lebih baik! #sokalim. Wkwkwk.

Menurut Surokim, para capres dan pendukung yang fanatik saat ini sedang kehilangan modal politik dan tidak sedang membangun peradaban bermartabat, tetapi hanya ingin menciptakan fanatisme yang menyanjung tuannya menjadi pendukung buta tanpa belajar!

Sepakat sama apa yang dibilang Surokim! Terus gimana dong bang solusinya biar politik dan para elite politik kita bisa menciptakan keidealan berbangsa dan bernegara? Weleh-weleh, sepertinya akan kompleks nih kalau jawab pertanyaan ini! Mbok kebobrokan ini kan sudah tersistematis! Betul apa betul banget? Ckckck.

Nah karena menjawab dan memberikan solusinya sangatlah kompleks sesuai dugaan eyke gengs, pasti Surokim cuman bisa mengucapkan sebuah harapan. Surokim berharap para elite koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersikap rasional dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada pendukungnya. Weleh-weleh.

Mungkin kalau Surokim bicara harapan ini di depan kedua koalisi ini bakal disauti begini:

“Lah ngapa ya bapak mun’a banget dah! Ini politik nasional kali, bukan politik sekelas rukun warga alias RW!” Serta ungkapan ini pun disertai dengan cekikikan dari dua kubu, setelah itu pun ada ungkapan berikutnya yang berbunyi seperti ini:

“Kalau bapak ada di posisi kita juga bapak pasti deh melakukan hal yang sama! Ini itu konflik politik praktis, bukan konflik antara kakak dan adik yang bisa diselesaikan dengan seenak jidat!”
Share on X

Weleh-weleh, eh gengs itu baru kemungkinan ya, bukan beneran. Awas loh ngiranya beneran. Tapi kalau dibilang beneran juga enggak apa-apa sih, mbok faktanya juga begini terus. Katanya kampanye damai, tapi kok media sosial semakin ramai sama isu kebencian. Wkwkwk.

Gimana gengs menurut kalian? Apa kalian ada soliusi untuk mewujudkan politik damai nan menyejukkan? Kalau ada, boleh dong isi di kolom komentar. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ungkin, bulan ini adalah bulan yang paling penting jika berbicara mengenai Pilpres 2019. Bagaimana tidak, dinamika politik makin alot sekaligus menimbulkan tafsiran yang rumit. Masing-masing parpol tampak ngotot mencalonkan kandidatnya. Tentu, inilah efek positif dari demokratisasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem yang terbaik  dari sistem politik yang pernah ada.

Salah satu parpol yang gencar untuk mencalonkan kandidat cawapresnya adalah Partai Keadian Sejahtera (PKS). Partai Ikhwanul Muslimin Indonesia ini justru memberikan penekanan politik terhadap mitra politiknya, misalnya dengan ancaman pecah kongsi dengan Gerindra apabila kandidat cawapresnya tidak dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Tapi, Prabowo tampak masih ragu dan berpikir dua kali. Mitra politik Prabowo yang lain, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) pun tampak menolak keras tawaran politik yang dilakukan PKS. Partai yang didirikan Amien Rais ini hingga kini masih menunjukkan sikap politik oportunis. Mereka seperti ingin mencari ruang politik yang memiliki porsi menang lebih besar.

PAN, tak ingin Prabowo memilih Salim Segaf Aljufri, tak ingin pula Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partai ini bersikeras agar Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, atau sekalian memilih Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai jalan tengah dari perselisihan antara ketiga partai (PAN, PKS, PD).

Setidaknya, hal itulah yang dapat dilihat secara umum dalam beberapa hari terakhir. Jika permintaan itu tak tercapai, tak menutup kemungkinan PAN akan meningkalkan teman-teman lawasnya untuk bergabung dengan poros Jokowi. Indikasi itu dapat dilihat ketika Zulhas melakukan manuver politik dengan bertemu Presiden Jokowi pada Selasa malam (7/8) kemarin.

Tapi apakah ini hanya gimik politik yang dilakukan Zulhas atau tidak, yang jelas ada potensi untuk partai ini hengkang dari poros Prabowo jika tak ada jalan tengah. Tapi di lain pihak, Amien Rais sebagai pentolan partai itu, tampak mempertahankan arah politik PAN untuk tetap berpihak kepada poros Prabowo.

Memang, rasanya seperti menjilat ludah sendiri jika tetiba partai yang identik dengan kalangan Muhammadiyah ini memilih bergabung dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Tentu, yang merasa malu itu adalah Amien Rais sendiri.

Kendati, ada dua kemungkinan yang dapat dipetik dari manuver politik PAN dalam beberapa hari ini. Pertama, mungkin apa yang dilakukan Zulhas dan Amien adalah sebuah kesengajaan, –dalam arti strategi politik untuk mengamankan kepentingan PAN. Misalnya, Zulhas sengaja bertemu dengan Jokowi untuk menunjukan partai itu dapat saja berubah haluan jika permintaannya tak dapat diakomodir oleh poros Prabowo.

Ketua Umum Partai @Gerindra Prabowo Subianto @prabowo dan Ketum @Official_PAN Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan melakukan pertemuan untuk membahas formasi capres-cawpares 2019.https://t.co/ZUiwaelp3l

— Berita PAN (@BeritaPAN) June 25, 2018

Sementara, Amien Rais tetap bersikap lunak, membuat harapan dengan Prabowo sehingga ruang terhadap lobi-lobi politik partai itu terbuka lebar dan tercapai. Dalam konteks ini, PAN seperti menjalankan politik dua kaki.

Kemungkinan kedua, dari situasi politik macam ini. Dan melihat lagak Zulhas yang bertemu Jokowi, partai ini berpotensi mengalami dualisme kepemimpinan. Bukan tidak mungkin. Pasalnya, Amien Rais tetap bersikukuh untuk merapat ke kubu Prabowo, sementara Zulhas tampak tidak demikian.

Konflik Internal PAN

Dalam sejarahnya, PAN pertama kali mengikuti Pemilu pada 1999. Kala itu PAN mengantongi 7,12 persen suara, namun pada 2004, perolehan suara PAN turun menjadi 6,44 persen, sementara saat berada di bawah kepemimpinan Sutrisno Bachir (SB) perolehan suara jeblok menjadi 6,01 persen.

Memang, perjalanan partai ini juga tidak berjalan mulus, pertentangan seperti Amien Rais dan Zulhas di atas -jika memang benar terjadi-sebenarnya menyerupai konflik internal yang terjadi antara Amien Rais dan Sutrisno Bachir jelang pemilu 2009. Ketika itu konflik berkecamuk antara kedua elit partai itu.

SB, pada saat itu tidak setuju PAN berkoalisi dengan Demokrat untuk mencalonkan SBY –Boediono. Ia lebih memilih partai berlambang matahari biru berkoalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo. Dukungan PAN kepada SBY pun berlanjut tanpa tanda tangan SB.

Padahal, ketika itu SB merupakan ketua umum PAN yang menggantikan Amien Rais. Keberpihakan PAN yang tidak mengikuti instruksi ketua partai, tentu membuat SB kecewa. Alhasil, konflik internal partai pun terjadi, 13 dewan pengurus wilayah mendesak untuk mempercepat kongres partai untuk mencari nakhoda baru untuk menggantikan SB.

Pada tahun yang sama,sempat terjadi juga gerakan dari sekelompok anggota partai yang tidak puas dengan dinamika politik internal PAN karena merasa kepentingan mereka tidak terakomodasi, sehingga muncul inisiatif untuk mendirikan partai tandingan yakni Partai Matahari Bangsa (PMB) di bawah pimpinan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Imam Addaruqutni.

Gerindra Tak Permasalahkan Pertemuan Zulhas dengan Jokowi https://t.co/o9O4fBTx0C

— Fadli Zon (@fadlizon) August 8, 2018

Partai ini didirikan 16 Desember 2006 dan berhasil lolos verifikasi KPU untuk berkontestasi pada Pemilu 2009. Partai ini juga kerap disebut sebagai tempat orang-orang terbuang atau bekas kader PAN. Tapi, memang ada perbedaan mencolok antara PAN dan PMB jika dilihat dari asas partainya. Secara ideologi PAN lebih terbuka dan lebih akomodatif, sementara PMB berasaskan Islam.

Kasus yang terjadi dengan PAN ini sebenarnya adalah fenomena lazim dan terjadi juga pada partai-partai lain di Indonesia, misalnya konflik di tubuh PKB antara Gus Dur dengan Muhaimain Iskandar (Cak Imin) atau PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuzy.

PAN – Organizatioan Behavior

Tentu saja, fenomena seperti ini merupakan bentuk ketidakpuasan atau kehilangan kepercayaan antara individu yang satu dengan yang lain. Hal itulah yang barangkali menyebabkan konflik itu terjadi. Secara teori, konflik menurut Stephen P. Robbins dalam “Organizational Behavior”  adalah ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik itu positif maupun negatif.

Gerakan politik seperti PMB di atas juga dapat muncul akibat hilangnya kepercayaan, frustasi hingga memunculkan gerakan massa. Ini sejalan dengan teorema yang dipaparkan Eric Hoffner dalam “The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movement”. Bahwa orang-orang akan menuntut perubahan jika kehilangan kepercayaan pada sebuah institusi.

Dengan begitu, jika PAN tetap ngotot untuk mengikuti ambisi Amien Rais untuk mendukung Prabowo, sementara Zulhas tetap bersiteguh untuk mendukung Jokowi, maka bukan tidak mungkin bahwa Zulhas akan menciptakan barisan baru untuk menghadapi Amien Rais. Tentu, Zulhas yang lebih memilih Jokowi yang memiliki kans lebih besar untuk terpilih pada Pilpres 2019, jika merujuk hasil survei.

Selain itu, para kader PAN tentu ingin melakukan perubahan, mereka tak ingin bernasib sama dengan Pilpres 2014. Namun, jika Amien tetap bersikuh mendukung Prabowo dan kemudian kalah pada Pilpres 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa partai ini akan terbelah karena kredibilitas terhadap Amien Rais makin terperosok.

Besok Cawapres Prabowo Diumumkan, Kamis Malam Deklarasi! https://t.co/Mu4UU9j5NH

— Fadli Zon (@fadlizon) August 8, 2018

Amien Rais selama ini memang tampak seperti memunculkan fenomena personal party mengikuti jejak Demokrat, PDIP, dan Nasdem. Personal party adalah istilah yang digunakan oleh Norberto Bobbio yang merujuk pada partai kanan tengah, Forza Italia (FI). Personal party adalah partai yang dicipatkan oleh satu orang dan untuk kepentingan orang tersebut.

Zulkifli Hasan tentu tak akan menerima ini, meski keduanya memiliki hubungan keluarga. Akhirnya, pertemuan dirinya dengan Jokowi pada kemarin juga memberikan kesan apakah partai ini akan tetap mengikuti gerak Zulkifli Hasan atau tetap mengekor pada Amien Rais. Lantas, jika sudah begini, apakah akan terjadi dualisme kepemimpinan? Semoga saja tidak! (A34).

PinterPolitik.com

“Salah satu manfaat dari demokrasi yang berfungsi dengan baik adalah hak minoritas dan kekuasaan mayoritas.” ~ Noam Chomsky

[dropcap]P[/dropcap]erdebatan dan tebak-tebakan siapa calon wakil presiden Jokowi maupun Prabowo, masih berlanjut. Dalam sejarah pemilihan presiden, sepertinya baru periode ini saja para capresnya terlihat kesulitan mencari sosok pendamping yang cocok. Bahkan tak jarang, menciptakan silang pendapat dan perseteruan.

Belum lagi aksi saling menunggu dan saling intip yang dilakukan masing-masing kubu, seakan sosok cawapres yang dipilih merupakan kunci utama untuk meraih kemenangan. Padahal dalam Pilpres 2014 lalu, penentuan cawapres tidak banyak menyita waktu karena dipilih berdasarkan kesepakatan koalisi partai politik.

Lalu mengapa Jokowi masih enggan mengumumkan nama cawapresnya, padahal waktu pendaftaran kandidat capres dan cawapres tinggal menghitung jam saja? Begitu juga dengan Prabowo, setelah mendapatkan rekomendasi dari para ulama dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai alternatif cawapresnya, mengapa masih belum juga menentukan pilihan?

Sulitnya para capres dalam menentukan cawapres, menurut Pengamat Senior LIPI Siti Zuhro, tak lain akibat adanya interupsi politik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Zuhro menilai, memori akan adanya aksi massa Islam yang berjilid-jilid, memberi dampak yang pada akhirnya mengunci pilihan para capres.

Pendapat sama juga dikatakan Pengamat Politik Boni Hargens. Menurutnya kebangkitan Islam politik menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin muslim yang intelek dan berwawasan. Dan karena baik Jokowi maupun Prabowo berasal dari partai nasionalis, maka keduanya membutuhkan sosok religius sebagai pendampingnya.

Padahal untuk mendapatkan seorang negarawan yang intelek, berwawasan, dan juga religius, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi kebanyakan figur cendikiawan religius dan dihormati masyarakat, kerap berada di luar parpol. Kalau pun ada, figur tersebut juga harus mampu diterima oleh semua parpol yang berkoalisi mengusungnya.

Jadi pertanyaannya, mengapa figur cawapres yang religius seakan begitu dipaksakan?

Dampak Pilkada DKI Jakarta

“Yang melingkupi kejahatan demokrasi adalah tirani mayoritas.” ~ Lord Acton

Turunnya jutaan massa Islam, baik di aksi bela Islam 411 maupun 212, memang menyimpan memori dengan kesan berbeda. Bagi umat Islam, aksi itu merupakan bukti eratnya persaudaraan. Namun di mata politikus, tak lebih sebagai tekanan maupun ancaman yang harus diantisipasi agar tidak terjadi lagi di Pilpres 2019 nanti.

Meski banyak pengamat yakin kalau apa yang terjadi pada Pilkada 2017 lalu sulit diaplikasikan kembali di Pilpres nanti, namun tuntutan masyarakat akan adanya pemimpin yang lebih religius dan direstui ulama, menurut Zuhro, menjadikan pertimbangan bagi para capres sebagai salah satu faktor untuk meraih kemenangan.

Gerakan massa di aksi bela Islam lalu misalnya, sebenarnya dipicu oleh rasa solidaritas yang sangat tinggi di antara umat Muslim, namun kemudian ditunggangi kepentingan politik partai tertentu. Kekuatan massa yang dipolitisasi tersebut, timbul begitu saja akibat adanya pemicu amarah dan musuh bersama di mata umat Islam.

Namun bagi Filsuf Jerman Jurgen Habermas, aksi itu juga tak lepas dari adanya pengaruh revitalisasi keagamaan yang cenderung fundamentalis. Munculnya revitalisasi agama ini, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, India, serta Amerika Serikat.

TGB kritik Amien Rais…
PILIHAN POLITIK TIDAK BERKAITAN DENGAN KEIMANAN SESEORANG!!
Wawancara eksklusif TGB “sikap politik”
“Gempa Lombok” “PA 212” #PesonaHBDI2018 #AHY2019 #RaboatBaremaJokowi #bijakpakaiskm #TAKDIRLONCENGCINTAEPS33 Muhammadiyah Prabowohttps://t.co/nw9cl6d06l

— Sabeena (@SabeenaSepti) July 30, 2018

Kebangkitan kekuatan politik masyarakat berbasis agama ini, diistilahkan oleh Habermas sebagai masyarakat post-sekular atau era baru setelah berlalunya tekanan sekularisme yang diberlakukan negara. Atau sederhananya, aksi tersebut merupakan luapan keinginan masyarakat untuk masuknya kembali unsur agama ke dalam politik.

Paska reformasi, bangkitnya era post-sekular sebenarnya sudah mulai terlihat saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden. Berdasarkan sejarah, naiknya pendiri PKB itu menjadi orang nomor satu republik ini, tak lepas dari peran Amien Rais sebagai pemimpin poros tengah yang terdiri dari partai-partai Muslim.

Hanya saja, Amien yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR, juga merupakan orang yang melengserkan Gus Dur dan membuat era post-sekular kembali terpendam. Kini, melalui Persaudaraan Alumni 212 yang ‘kebetulan’ Amien menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihatnya, gerakan post-sekular sepertinya ingin kembali dibangkitkan.

Terlebih, saat ini Amien juga mendapatkan sekutu yang cukup kuat yaitu dukungan massa Front Pembela Islam (FPI) dan para loyalis PKS yang terkenal militan di jalanan. Berdasarkan penjabaran ini, tak mengherankan pula bila Rizieq Shihab dan Amien sempat menuturkan adanya wacana Koalisi Keumatan yang terdiri dari partai-partai Islam.

Pengaruh Komunitarianisme

“Meski kehendak mayoritas dalam semua kasus hampir selalu menang, tapi akan lebih tepat bila masuk akal.” ~ Thomas Jefferson

Berdasarkan adanya tekanan dari kekuasaan massa Islam, seperti yang diterangkan di atas. Tak heran bila Jokowi yang kerap dicitrakan sebagai Presiden yang tidak Islami, harus berhati-hati dalam mencari cawapresnya, dan disarankan untuk lebih mempertimbangkan tokoh-tokoh religius sebagai pendampingnya.

Banyak yang memprediksi, bila nantinya Jokowi memilih figur cawapres dari unsur nasionalis, sangat mungkin pilihannya tersebut membuat porsi kemenangannya merosot. Di sisi lain, tanpa ada dukungan figur religius juga akan menjadikan Jokowi target empuk bagi kelompok PA 212 yang selama ini selalu berseberangan dengan dirinya.

Pada kubu Prabowo sendiri, awalnya penentuan cawapres dianggap bukan permasalahan, mengingat sebelumnya hanya ada dua parpol yang mendukung, yaitu PKS dan PAN. Namun saat Demokrat ikut bergabung, serta adanya rekomendasi cawapres dari GNPF Ulama, posisi Prabowo pun tak kalah peliknya dengan Jokowi.

Saat ini, posisi Prabowo bisa jadi jauh lebih terjepit dibanding Jokowi yang proses koordinasi dengan koalisi parpolnya sudah berlangsung sejak lama. Mengapa? Sebab Ketua Umum Gerindra tersebut, secara tidak langsung memiliki beban kesepakatan tak terikat dengan para pendukungnya di PA 212, untuk mengakomodir aspirasi mereka.

Yg satu bingung cawapres
Yg satu belum punya capres, tp udah pengin ganti presiden

Selucu itukah indonesia ..

Semoga semuanya bisa menjaga kebaikan dan kedamaian di Nusantara#TuhanMahaAsyik

— Frenki S (@frey_schTz) August 2, 2018

Walau beberapa survei memperlihatkan elektabilitasnya membaik, namun mantan Danjen Kopassus ini tentu juga menginginkan cawapres yang tak hanya diterima pihak PA 212, tapi juga seluruh rakyat. Itulah mengapa ia sempat melirik AHY, namun pilihan itu tentu sulit diterima PKS maupun PA 212. Rumit bukan?

Tekanan kekuatan massa Islam yang secara tak langsung membebani Jokowi dan Prabowo  dalam memilih cawapres, menurut Habermas, sebenarnya merupakan efek adanya komunitarianisme atau kelompok solidaritas bersama yang bernafsu mendorong agama terlampau jauh masuk ke pusat lingkaran politik kekuasaan.

Sebagai Ahli Sosiologi, Habermas sendiri sebenarnya tidak setuju dengan adanya gerakan komunitarianisme. Sebab meski sifat gerakannya konstitusional dan demokratis, namun sepak terjangnya dapat memberikan gangguan dalam sistem demokrasi, termasuk membangkitkan kembali tirani dan dominasi kelompok religius sebagai warga mayoritas.

Faktanya, kekuatan massa yang dipolitisir tersebut saja telah mampu membuat para capres tidak bisa bebas menentukan cawapresnya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Ahli Linguistik Noam Chomsky di awal tulisan, kepemimpinan negara, bukan hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok mayoritas semata, tapi juga seluruh masyarakat negeri ini yang memiliki ratusan suku dan beragam agama. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]ng…ing…eng!!!

Katanya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya berlaga dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lho. Wedeww, kali ini siapa ya pasangannya? Kira-kira bisa narik masa buat 2019 ganti presiden nggak yah? Ups, kok jadi ke sana-sana. Hehehe.

Ngomong-ngomong, siapa cawapresnya, Pak Prabowo? Sayangnya Pak Prabowo masih mau main rahasia-rahasiaan nih. Yang pasti, menurutnya cawapres pilihannya sudah sesuai dengan kehendak rakyat.

Wow! Emang gimana cara nyari tahu kehendak rakyat Pak? Hebat banget deh. Pake fitur voting di Instagram? Atau ngikutin lembaga survei yang hobi ngukur elektabilitas orang? Ihh, hati-hati milih lembaga survei ya Pak. Hasilnya suka kurang akurat. Bapak kan pernah ngalamin sendiri soal surve ini di 2014, hehe. Nanti kalau salah perhitungan kan berabe.

Hmm, tapi moon maap nih, cuma mau tanya. Yang ada di kantong Bapak itu beneran nama cawapres kan? Bukan tulisan “coba lagi”? Nggak mau kecewa lagi aku tuh, bilangnya udah punya calon, tapi tahu-tahu bilangnya masih menimang-nimang. Itu loh, kayak kubu sebelah. Kan eike jadi merasa dibohongi. Sakitt Pak Sakittt!!!

Kalau menurut eike ya, cawapresnya Prabowo tuh nggak akan jauh-jauh dari nama-nama yang selama ini beredar, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Segaf Aljufri, Ustaz Abdul Somad atau Gatot Nurmantyo. Ehh, Zulkifli Hasan juga masuk kemungkinan deng. Nanti nggak disebut ngambek lagi orangnya. Hehe.

Kasian juga sih ke nama-nama itu kalau Pak Jenderal gak buru-buru umumin nama cawapres. Tahu sendiri politisi kita memang suka kegeeran. Siapa tau di antara mereka udah ada yang pesan jas buat foto bareng Pak Prabowo di surat suara. Niatnya sih siap-siap, eh taunya Pak Prabowo milih calon lain. Hati-hati ya Pak, nanti dicap PHP loh!

Menurut kalian, mana orang yang cocok buat mendampingi Prabowo? Tebak ya, siapa tahu kamu beruntung. Wkwkwkwk (E36)