PinterPolitik.com

“No legacy is so rich as honesty”.

– William Shakespeare

“Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulat pangan”. Begitulah pesan Presiden Joko Widodo pada Ganjar Pranowo, sosok capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  

Permintaan Jokowi agar Ganjar mewujudkan kedaulatan pangan itu disampaikan saat acara Rakernas IV PDIP di JIExpo pada tanggal 29 September 2023. Jokowi yakin bahwa Ganjar mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu. Harapannya, ketika terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, maka Ganjar bisa langsung tancap gas untuk mewujudkan program di bidang pangan ini.

Nah, beberapa sumber lantas menginterpretasikan pidato Jokowi tersebut sebagai bentuk sinyal kuat dukungan presiden ke-7 RI itu ke Ganjar. Sumber lainnya juga melaporkan bahwa Jokowi terkesan dengan ide dan gagasan Ganjar terkait kedaulatan pangan.

Hal ini tentu membuat dinamika jelang Pilpres 2024 menjadi makin menarik. Pasalnya, Jokowi sebelumnya dispekulasikan lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi pengganti dirinya. Namun, dengan adanya sinyal “bisik-bisik” kebijakan pangan ini, tak sedikit yang menganggapnya sebagai tanda-tanda dukungan untuk Ganjar.

Bagi PDIP sendiri, hal ini sangat penting mengingat Jokowi masih menjadi magnet elektoral yang penting, baik untuk partai, maupun untuk Ganjar. Apalagi jika Jokowi sampai terbuka mengajak para pendukung dan simpatisannya untuk memilih Ganjar.

Wacana yang kemudian berhembus juga adalah dorongan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya jika Megawati Soekarnoputri pensiun. Wacana ini menarik karena sebelumnya Jokowi juga digadang-gadang akan diproyeksikan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra andaikata Prabowo terpilih menjadi presiden.

Tentu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita maknai dari posisi penting Jokowi ini? Akankah Jokowi berani terbuka mendukung satu kandidat, atau sang presiden masih akan bermain aman dengan menjaga peluang pada 2 kandidat?

Legacy vs Endorsement

Bisa dibilang, dalam konteks dukungan ke Ganjar atau Prabowo, ada pertaruhan persoalan legacy atau warisan politik Jokowi dengan konteks endorsement politik.

Terkait legacy, banyak ahli politik yang telah mengemukakan pandangan mereka, termasuk bagaimana legacy ini dapat memengaruhi sejarah dan masyarakat. Niccolò Machiavelli misalnya, mengulas konsep kekuasaan dan kepemimpinan dalam karyanya “The Prince”. Meskipun tidak secara langsung membahas legacy, gagasannya tentang kebijakan politik dan kekuasaan memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang pemimpin dapat membangun warisan politiknya.

Lain lagi dengan sosiolog Jerman, Max Weber. Ia membahas konsep kepemimpinan otoritatif dan kharismatik dalam karyanya. Pandangannya tentang bentuk-bentuk otoritas dan pengaruh pemimpin terhadap budaya dan masyarakat dapat membuka wawasan tentang bagaimana legacy politik terbentuk.

Sementara pemikir yang lebih kekinian, Francis Fukuyama membahas tentang perkembangan politik dan sejarah manusia, serta memberikan pemahaman tentang peran legacy dalam perkembangan masyarakat.

Pertanyaannya adalah mengapa legacy itu penting?

Well, jawabannya adalah legacy kerap dipandang sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin politik. Pemimpin politik yang berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan warisan yang positif bagi masyarakat dan negara yang dipimpinnya. Legacy bukan hanya sekadar jejak sejarah, tetapi juga mencerminkan dampak positif yang dapat berlangsung jangka panjang.

Pasalnya legacy berkaitan dengan penciptaan fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Pemimpin politik yang mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik. Legacy semacam ini dapat menjadi fondasi bagi pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan upaya pembangunan tanpa harus memulai dari awal.

Dalam konteks Jokowi, program-program yang telah dicanangkan dalam 2 periode kepemimpinannya adalah warisan-warisan jangka panjang yang harus dipastikan berlanjut di kepemimpinan selanjutanya. Dengan demikian, sang presiden tentu akan menjatuhkan dukungan pada orang yang bisa memberikan jaminan tersebut.

Kemudian, legacy juga berkaitan dengan persoalan membangun kepercayaan dan reputasi baik. Pemimpin politik yang mementingkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya cenderung meninggalkan warisan positif. Kepercayaan masyarakat yang terbangun dari kebijakan yang adil dan transparan membantu menciptakan lingkungan politik yang stabil dan dapat diandalkan.

Ini penting karena legacy memotivasi dan menginspirasi generasi berikutnya. Pemimpin politik yang berhasil seringkali menjadi panutan bagi pemimpin muda dan generasi mendatang. Melalui legacy mereka, pemimpin politik dapat memotivasi masyarakat untuk terus berusaha mencapai tujuan besar dan menginspirasi generasi mendatang untuk meneruskan perjuangan pembangunan.

Pemimpin politik yang memahami pentingnya legacy memiliki orientasi jangka panjang, memandang setiap keputusan dan tindakan sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, legacy tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga warisan hidup yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

Nah, dalam konteks kandidat yang akan bertarung – dalam hal ini Ganjar – dukungan dari sosok seperti Jokowi sangat diperlukan. Bahkan, sangat mungkin endorsement dari Jokowi bisa menjadi jaminan kemenangan Ganjar.

Pasalnya, endorsement memiliki dampak yang signifikan terhadap citra dan kredibilitas mereka di mata pemilih. Endorsement politik memberikan validasi dan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh atau kelompok yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat. Dengan meraih dukungan dari pemimpin lain atau kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, seorang calon dapat menarik perhatian lebih banyak pemilih.

Endorsement juga menciptakan efek domino di antara basis pendukung. Dukungan dari tokoh terkemuka cenderung memotivasi para pendukung mereka untuk mendukung pemimpin yang diendorse, menciptakan gelombang positif yang dapat membantu kampanye. Selain itu, pemimpin yang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk membangun koalisi yang kuat dan merangkul berbagai kepentingan.

Dengan endorsement politik, pemimpin dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pendukung mereka, termasuk basis pemilih dan dana kampanye. Ini tidak hanya memperluas jangkauan kampanye tetapi juga meningkatkan kemungkinan sukses dalam kontes politik. Oleh karena itu, dalam dunia politik yang kompetitif, endorsement menjadi alat strategis yang membantu membangun momentum positif dan meningkatkan peluang kemenangan.

Hal-hal tersebutlah yang membuat penting bagi Ganjar untuk mengamankan endorsement dari Jokowi. Persoalannya tinggal akankah Jokowi berani menyatakan dukungan terbuka pada kandidat tertentu, atau masih memilih bermain aman di banyak kaki?

Yang Mana “Kuda” Jokowi?

Bicara soal mendukung banyak kandidat sebetulnya sesuai dengan peribahasa “bertaruh pada dua kuda”. Peribahasa ini menggambarkan sikap bijak dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian dan risiko. Frasa ini berasal dari dunia pacuan kuda, di mana seorang penjudi atau petaruh yang cerdas tidak hanya akan menempatkan taruhannya pada satu kuda saja, tetapi pada dua kuda sekaligus.

Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dalam konteks kehidupan, peribahasa ini mengajarkan pentingnya memiliki rencana cadangan atau opsi alternatif. Hidup penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, dan bergantung pada satu pilihan saja dapat menjadi risiko besar. Dengan “bertaruh pada dua kuda,” seseorang mengadopsi sikap yang fleksibel dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Peribahasa ini juga mencerminkan konsep diversifikasi risiko, yang umumnya digunakan dalam konteks keuangan. Dalam investasi, misalnya, menempatkan seluruh modal pada satu instrumen keuangan dapat berisiko tinggi. Dengan mengalokasikan sumber daya pada beberapa aset atau pilihan, seseorang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk sukses.

Dengan “bertaruh pada dua kuda,” seseorang tidak hanya mempersiapkan diri untuk kemungkinan terbaik tetapi juga melindungi diri dari kemungkinan terburuk. Ini adalah cerminan dari kebijaksanaan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada satu hal, melainkan untuk memahami dan memanfaatkan variasi dan keragaman dalam kehidupan. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat lebih adaptif dan tangguh menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi.

Nah, pendekatan ini sangat bisa diaplikasikan di dunia politik. Dan selama beberapa bulan terakhir, Jokowi sepertinya menggunakan pendekatan ini. Ia bisa dianggap sebagai bagian integral dari PDIP dan Ganjar, namun kerap juga dipersepsikan lebih mendukung Prabowo. Bagi Jokowi, kedua sosok ini sama-sama bisa mengamankan legacy politiknya.

Pada akhirnya, apapun itu, semua keputusan tetap ada di Jokowi sendiri. Yang terpenting adalah jangan sampai endorsement politik mengaburkan intisari dari perumusan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Sebab, tanpa kebijakan yang dibuat dengan jujur dan penuh integritas, masyarakat yang makmur tidak akan terwujud.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

“There is nothing I love as much as a good fight.” – Franklin D. Roosevelt

Bicara soal super-sub di sejarah sepakbola, mantan pelatih Manchester United (MU) Ole Gunnar Solskjær telah mencatatkan namanya di papan sejarah. Cerita itu terjadi pada final UEFA Champions League tahun 1999 antara MU vs Bayern Munich. Laga itu disebut sebagai salah satu final paling dramatis yang pernah ada.  

Sepanjang 90 menit MU kalah 0-1 dari Munich. Namun, secara mengejutkan MU berhasil mencetak 2 gol di injury time yang hanya 3 menit. Solskjær yang baru masuk di menit 81 adalah pahlawan MU. Hanya berselang 30 detik setelah gol Teddy Sheringham, Solskjær berhasil memberikan gol kedua sekaligus memastikan trofi kedua Liga Champions bagi Setan Merah.

Tidak hanya di sepakbola, istilah super-sub juga digunakan di dunia politik. Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak adalah contohnya. Ketika ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Februari 2020, media Inggris Evening Standard menyebut Sunak sebagai super-sub di tengah krisis ekonomi The Three Lion.

Melihat peta politik terbaru, tampaknya PDIP yang kini membutuhkan sosok super-sub. Setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bacapres pada April 2023, elektabilitasnya justru menurun. Dalam temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, tren penurunan terjadi sejak Mei 2023. Dan kini, elektabilitas Ganjar sudah disalip oleh Prabowo Subianto.

Koalisi Prabowo Menguat

Selain soal elektabilitas, koalisi penyokong Prabowo juga tengah menguat. Masuknya Partai Golkar dan PAN membuat koalisi Prabowo menjadi yang terbesar saat ini.

Terkait koalisi gemuk Prabowo, mungkin ada yang merespons biasa. Pada Pilpres 2014 lalu, koalisi Prabowo-Hatta Rajasa juga jauh lebih besar, tetapi PDIP adalah pemenangnya. Itu pula yang menjadi respons Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. “PDIP dikeroyok itu sudah biasa,” ungkap Rudy pada 14 Agustus 2023.

Sayangnya, dapat dikatakan keliru apabila PDIP merujuk situasi Pilpres 2014 untuk merespons situasi saat ini. Alasannya sederhana dan sangat prinsipiil, yakni perbandingan elaktabilitas. Pada Pilpres 2014, popularitas Jokowi yang luar biasa bahkan turut mendongkrak elektabilitas PDIP.

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, menyebutkan bahwa keputusan Megawati Soekarnoputri untuk menunjuk Jokowi sebagai capres pada 14 Maret 2014 telah mendongkrak keterpilihan PDIP di Pileg 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014.

Seperti yang terlihat pada diagram di atas, sejak Oktober 2013 elektabilitas Jokowi selalu lebih besar dari daya tarik PDIP. Menurut Burhanuddin, saat itu PDIP mengalami penurunan elektabilitas. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 28 Februari-10 Maret 2014, elektabilitas PDIP yang semula hanya 16,6 persen melejit menjadi 24,5 persen setelah penetapan Jokowi sebagai capres.

Dan terbukti, suara PDIP di Pileg 2014 melejit dibanding Pileg 2009. Pada Pileg 2009, perolehan suara PDIP adalah 14.600.091 atau 14,03 persen. Sedangkan pada Pileg 2014, perolehan suara PDIP melejit menjadi 23.681.471 atau 18,95 persen.

Sementara saat ini, jangankan mendongkrak keterpilihan PDIP, elektabilitas Ganjar justru tengah menurun. Kemudian, yang terpenting, tidak seperti Jokowi yang memiliki branding politik kunci, seperti revolusi mental dan blusukan, sampai saat ini Ganjar tidak memiliki branding khas.

Ganjar justru terlihat mencoba menjadi Jokowi 2.0 alias meniru personal branding Jokowi. Pakaian kampanye Ganjar, kemeja garis hitam-putih, juga didesain oleh Jokowi. Ini sudah diakui langsung oleh Ganjar. “Pak Jokowi memberikan desain baju yang saya pakai ini,” ungkap Ganjar pada 19 Juli 2023.

Waktunya Super-Sub?

Pendaftaran capres-cawapres akan dilakukan pada 19 Oktober – 25 November 2023. Jika dalam waktu dua bulan ke depan elektabilitas Ganjar tetap stagnan, situasi PDIP mungkin akan sama dengan MU di final Liga Champions 1999.

Selagi masih ada waktu dan kesempatan melakukan pergantian pemain, PDIP perlu memasukkan super-sub untuk mencetak gol kemenangan sekaligus memastikan trofi ketiga beruntun di gelaran pilpres.

Lalu, seandainya PDIP akan melakukan pergantian pemain, siapa yang harus dimasukkan untuk mengganti Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP? Bukankah ada banyak nama di luar sana?

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul PDIP Pilih Andika untuk Lawan Prabowo?, telah dijelaskan bahwa PDIP sudah menyiapkan nama untuk membendung Prabowo Subianto. Ia adalah Panglima TNI 2021-2022 Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa.

Belakangan, nama Andika menguat untuk menjadi cawapres Ganjar. Andika sendiri juga telah memiliki KTA PDIP dan mengaku siap mendapat tugas apa pun dari partai. Diangkatnya nama Andika sebagai cawapres Ganjar diduga kuat untuk melawan citra militer Prabowo.

Sebagaimana pernyataan Sun Tzu dalam bukunya yang masyhur, The Art of War: “kenali musuh dan dirimu, maka dalam seratus pertempuran kita tidak akan pernah berada dalam bahaya.”

Jika musuh kuat di citra militer, mengangkat sosok lain dengan citra militer yang kuat adalah strategi yang masuk akal.

Kini, dengan stagnannya elektabilitas Ganjar, mengganti posisi Andika dari cawapres menjadi capres tampaknya layak dipertimbangkan. Bukan tidak mungkin, Andika akan menjadi Solskjær yang menjadi pahlawan MU di final Liga Champions 1999. Andika adalah sosok segar. Citranya juga terpantau kuat dan populer.

Pada 10 Juni 2022, Deasy Simandjuntak dalam tulisannya Looking ahead to Indonesia’s 2024 elections di East Asia Forum, menyebut Andika dapat menjadi kuda hitam di Pilpres 2024. Kebijakan-kebijakan Andika yang “tidak biasa” ketika menjabat Panglima TNI dilihat Deasy merupakan poin yang sangat menarik.

Yang paling menyita perhatian adalah keputusan Andika mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Deasy menyebut kebijakan itu berpotensi menarik dukungan dari 25 juta keturunan PKI.

Ada pula berbagai kebijakan progresif lainnya, seperti menghapus tes keperawanan bagi calon Korps Wanita TNI AD (KOWAD). Itu telah dikupas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Andika Lawan Mitos Keperawanan?.

Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutan pertandingan Pilpres 2024. Saat ini mungkin masih menit ke-60 atau menit ke-70 dalam pertandingan 2 kali 45 menit. PDIP mungkin tengah menunggu sampai menit ke-80 atau bahkan injury time untuk melakukan pergantian pemain. Kita lihat saja apakah akan ada super-sub atau tidak. (R53)

PDIP disebut akan umumkan Ganjar sebagai capres pada hari ini

PinterPolitik.com

“Be careful who you choose as your enemy because that’s who you become most like.” — Friedrich Nietzsche

Berbagai pihak menilai PDIP tengah dihinggapi dilema. Iya, ini soal memilih antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo untuk diusung di Pilpres 2024. Jika bicara elektabilitas, Ganjar tentu sosok yang perlu diusung. Namun, jika membahas trah Soekarno dan simbol persatuan PDIP, mengusung Puan adalah pilihan yang harus dilakukan.

Namun, mungkinkah itu adalah false dilemma atau dilema palsu?

Dilema palsu adalah kesesatan bernalar (fallacy) yang terjadi ketika kita merasa hanya ada dua pilihan, padahal terdapat pilihan alternatif lainnya. Sebagaimana diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 1 Januari 2023 lalu, PDIP memiliki banyak stok pemimpin untuk diusung.

Bertolak dari pernyataan Hasto, mungkinkah Budiman Sudjatmiko termasuk ke dalam stok pemimpin PDIP?

Nama Budiman pernah dimunculkan oleh pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) pada pertengahan tahun lalu. Menurut Hensat, Budiman dinilai potensial sebagai capres alternatif PDIP karena memiliki kedekatan dengan akar rumput serta memahami ide Soekarno.

“Budiman punya kedekatan dengan akar rumput, memiliki visi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi dan memahami ide Soekarno,” ungkap Hensat pada 9 Agustus 2022 silam.

Musuh Menentukan Strategi

Kita banyak mendengar berbagai pihak mengutip pernyataan filsuf Friedrich Nietzsche di awal tulisan. Hati-hati memilih musuh karena itu menentukan dirimu. Ron Shevlin dalam tulisannya Choose Your Enemies Carefully, memiliki pembacaan yang lebih dalam atas adagium tersebut.

Menurut Shevlin, musuh yang dipilih bukan sekadar mendefinisikan kita, melainkan menentukan strategi dan taktik yang digunakan – who you choose as your enemy doesn’t just define you, it defines your strategy and tactics.

Dalam perang dan politik (pertempuran), penjabaran Shevlin adalah esensial. Kita bisa melihat kasusnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pada awalnya, sebagaimana diungkap banyak pihak, Mahfud MD adalah pasangan yang dipilih oleh Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dengan berbagai pertimbangan dari partai koalisi, salah satunya untuk melawan sentimen anti-Islam, Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) yang kemudian terpilih sebagai cawapres Jokowi.

Simpulan itu terlihat jelas dari pernyataan Ma’ruf ketika meresmikan posko TKD Jokowi-Ma’ruf. “Di pilpres yang dipilih (sebagai calon Wakil Presiden adalah) Ma’ruf Amin, kok dibilang anti-Islam. Ini isu yang sangat menjelekkan,” ungkap Ma’ruf pada 10 Januari 2019 silam.

Nah, dengan ambisi untuk meraih hat-trick di Pemilu 2024, memilih kandidat yang tepat untuk diusung adalah suatu keniscayaan bagi PDIP. Sejauh ini, setidaknya ada dua lawan yang paling nyata bagi PDIP, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Terkait Prabowo, ini tentu soal modal politiknya yang besar. Selain sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo telah memiliki tabungan popularitas sejak maju dari Pilpres 2009. Namun, sebagaimana dipaparkan dalam artikel PinterPolitik.com yang berjudul Prabowo adalah Lawan yang Disiapkan?, Prabowo mungkin bukanlah lawan yang ditakutkan oleh PDIP.

Alasannya sederhana, tapi prinsipiil. Dengan telah kalah sebanyak tiga kali, berbagai pihak sepertinya sudah mengetahui resep untuk mengalahkan Prabowo. Terlebih lagi, Prabowo mendapatkan hujan sentimen negatif usai bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf pada 2019 lalu.

Oleh karenanya, lawan yang diwaspadai PDIP sekiranya adalah Anies Baswedan. Terdapat setidaknya tiga alasan atas simpulan ini.

Pertama, Anies memiliki sejarah pernah mengalahkan PDIP di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kedua, Anies merupakan sosok baru alias lawan tanding yang belum bisa dipetakan seperti Prabowo. Ketiga, berbagai survei menunjukkan pendukung Prabowo di Pilpres 2019 ternyata berpindah ke Anies.

Mengutip Ron Shevlin, jika musuhnya Anies, tentu terdapat perumusan strategi dan taktik yang disesuaikan untuk melawan eks Gubernur Jakarta itu. Lantas, mungkinkah Budiman adalah sosok yang dipilih untuk melawan Anies?

Anies vs Budiman

Dalam bukunya yang masyhur, The Art of War, Sun Tzu mengatakan, “kenali musuh dan dirimu, maka dalam seratus pertempuran kita tidak akan pernah berada dalam bahaya (know the enemy and know yourself in a hundred battles you will never be in peril).”

Sebagai musuh potensial yang harus ditaklukkan PDIP, adalah keniscayaan untuk membuat list kekuatan Anies. Sejauh ini, setidaknya terdapat dua modal politik yang dimiliki pendiri Indonesia Mengajar itu.

Pertama, Anies adalah sosok yang memiliki inteligensia dan kemampuan persuasi (komunikasi) yang tinggi. Kedua, sekalipun bukan kader partai, Anies sudah memiliki banyak pengikut di berbagai daerah.

Terkait yang kedua, itu terlihat dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Terangnya, keputusan NasDem untuk mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres telah membuat banyak orang ingin bergabung dengan partai besutan Surya Paloh itu.

“Dengan pendeklarasian ini, bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu tiap hari orang masuk NasDem,” ungkap Ali pada 6 Oktober 2022 silam.

Nah, jika memetakan kader PDIP yang mampu menyaingi, bahkan berpotensi mengalahkan dua modal itu, sosok itu sekiranya adalah Budiman Sudjatmiko.

Terkait yang pertama, ini tentu sudah diketahui bersama. Aktivis ’98 pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu dikenal luas akan inteligensia dan kemampuan komunikasinya yang tinggi. Tidak hanya menguasai berbagai teori, Budiman juga mampu mendemonstrasikannya secara indah.

Dalam suatu acara yang dipimpin Najwa Shihab, pengamat politik Rocky Gerung yang dikenal mudah membodohi orang lain bahkan mengaku tidak akan menyebut Budiman sebagai sosok yang bodoh.

Terkait yang kedua, mungkin berbagai pihak akan menaruh rasa pesimis. Berbeda dengan kader PDIP lainnya seperti Ganjar Pranowo, bukankah Budiman bukan kepala daerah, sehingga belum memiliki massa?

Budiman Didukung Kekuatan Desa?

Well, memang benar Budiman bukan kepala daerah, tapi itu bukan berarti tidak memiliki massa. Sebagaimana diungkap Hensat, Budiman adalah kader PDIP yang dekat dengan akar rumput. Bukti atas itu dapat dilihat pada demonstrasi para Kepala Desa (Kades) beberapa waktu yang lalu.

Coba tebak, siapa politisi pertama yang menyuarakan kepentingan para Kades? Yup, dia adalah Budiman Sudjatmiko. Ketika terjadi demonstrasi Kades, Presiden Jokowi langsung memanggil Budiman ke Istana Kepresidenan.

“Tadi Bapak (Presiden) itu banyak bertanya soal keadaan. Kebetulan hari ini tuh ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi UU Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui,” ungkap Budiman pada 17 Januari 2023 lalu.

Sebagai penggagas Undang-undang (UU) Desa, Budiman dipercaya memiliki kedekatan tersendiri dengan para Kades. Mengutip Hensat, ini dapat disebut kedekatan dengan akar rumput.

Nah, kedekatan itu adalah poin kunci kenapa Budiman layak menjadi capres alternatif PDIP. Dalam artikel PinterPolitik.com yang berjudul Operasi Intelijen di Balik Demonstrasi Kades, telah dijabarkan betapa tingginya daya tawar politik para Kades.

Sedikit mengulang, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan sumber suara. Para Kades memiliki akses lebih dekat dengan suara masyarakat desa yang merupakan unit pemerintahan terkecil suatu negara. Mereka memiliki kesempatan dan potensi untuk mengkomunikasikan arahan “ini itu” pada warga di wilayahnya.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sangat memahami daya tawar politik itu. Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Asri Anas, berbagai partai politik berusaha mendekati para Kades agar didukung di desanya.

“Kalau dia (partai politik) dapat dukungannya enggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja Jatim (atau) Jateng dari kepala desa saya yakin dia dapat minimal 50 persen suara di desa,” ungkap Asri Anas pada 22 Januari 2023 kemarin.

Sebagai penutup, secara cukup meyakinkan dapat dikatakan, jika Budiman mendapatkan sokongan dari kekuatan politik desa, maka pendiri PRD itu memiliki modal politik yang besar untuk melawan Anies Baswedan di Pilpres 2024. (R53)