Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83) 

Ujian siapa yang paling setia ke “Perubahan” dan ke “Pak Anies” pastinya 

Koalisi partai politik (parpol) pengusung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diprediksi tidak akan bertahan lama. Koalisi yang mengusung narasi perubahan tampaknya hanya akan menyisakan PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.

Hal ini bisa dilihat dari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kemarin yang memantik spekulasi bergabungnya mereka ke pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Sementara itu, PKB dinilai juga akan mengikuti langkah Partai NasDem karena tidak mempunyai sejarah yang kuat sebagai oposisi.

Kalau menurut kalian gimana soal proyeksi jalan ninja parpol di koalisi AMIN? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya! 

#aniesbaswedan #muhaiminiskandar #cakimin #suryapaloh #nasdem #pkb #pks #capres2024 #pilpres2024 #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikinternasional #beritapolitik

Dominasi tak peduli sosial ekonomi 

Survei Litbang Kompas menunjukkan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 signifikan dari pemilih dengan berbagai status sosial ekonomi.

Meskipun angka pemilih Anies-Muhaimin dengan status sosial ekonomi atas cukup tinggi, tetapi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan Prabowo-Gibran untuk kategori yang sama. Bahkan selisihnya cukup tajam antara Anies-Muhaimin dengan Prabowo-Gibran.

Kalau menurut kalian gimana guys dominasi Pak Prabowo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya 

#exitpoll #prabowosubianto #capres2024 #pilpres2024 #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikinternasional #beritapolitik

Kritik yang belakangan di lontarkan oleh pengamat militer Connie Rahakundini kepada pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran tampaknya justru menguntungkan dan seakan melegitimasi kemenangan paslon nomor urut dua itu. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Nama pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, tengah menjadi topik hangat – setidaknya sejak memasuki masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Connie belakangan cukup vokal menyuarakan kritik kepada pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Connie mengklaim bahwa dirinya diajak oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, untuk bergabung. Namun, dirinya menolak lantaran mengklaim akademisi adalah milik semua orang.

Connie juga mengaku ditawari posisi sebagai wakil menteri pertahanan (Wamenhan) atau wakil menteri luar negeri (Wamenlu) jika mau bergabung, tapi dia memilih untuk menolak posisi itu.

Mantan anggota Dewan Pakar Partai NasDem itu beralasan bahwa dia menolak dua jabatan itu karena dalam koalisi Prabowo-Gibran sudah sarat gontok-gontokan karena lintas partai yang gemuk. Setelah itu, Connie menyebut dirinya justru ditawari Jeep Bentley 1st Edition.

Connie bahkan mengatakan jika Rosan sempat menyebut Prabowo hanya akan menjabat sebagai presiden selama tiga tahun dan kemudian sisanya akan dilanjutkan oleh Gibran.

Pengamat militer itu menyebut skenario masa jabatan itu disiapkan demi Gibran. Dengan skenario itu, Gibran tetap bisa mengikuti pemilihan presiden dua kali lagi sehingga total masa jabatannya jadi 12 tahun.

Connie juga mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran untuk bertemu calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dirinya menolak lantaran sejak awal dia tidak mendukung Gibran sebagai cawapres karena aspek pelanggaran konstitusi dan etika.

Mendengar pernyataan Connie itu, Ketua TKN Rosan Roeslani membantah semua tudingan itu, dan menyebut pengamat militer itu sedang menyebarkan fitnah.

Rosan menyebut jika Connie yang awalnya meminta bertemu dan menawarkan diri untuk bergabung dengan TKN. Rosan juga mengatakan jika dalam dukungannya itu, Connie tidak meminta imbalan posisi Wamenhan atau Wamenlu.

Dengan berbagai pernyataan yang kontroversial itu, banyak yang menilai Connie justru sedang menyebarkan propaganda yang mendegradasi kekuatan Prabowo-Gibran

Lantas, mengapa Connie memilih untuk menyerang Prabowo-Gibran? Apa motif Connie sebenarnya melakukan itu?

Connie, a ‘War Junkie’?

Dalam dunia politik modern, ada fenomena yang menarik perhatian banyak orang, yakni individu yang terus-menerus mencari keributan atau membuat kegaduhan politik.

Mereka sering kali terlibat dalam konflik, berdebat secara agresif, atau bahkan memprovokasi ketegangan di antara pihak-pihak yang berbeda. Hal itu kiranya menggambarkan sosok Connie belakangan ini.

Dengan banyaknya bantahan dan tudingan terkait penyebaran berita bohong dan fitnah, Connie dalam akun Instagram pribadinya mengeluarkan sebuah surat pernyataan yang berisi tentang deklarasi perang kepada pihak-pihak yang menentangnya.

Pengamat militer itu sebenarnya bukan kali ini saja membuat pernyataan yang cukup membuat gaduh publik.

Pada tahun 2021 lalu, Connie pernah mengungkap isu adanya mafia alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berinisial Mr. M saat berbicara tentang upaya realisasi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar broker transaksi jual-beli alutsista diberantas.

Dengan berbagai kasus terkait pernyataan Connie yang kontroversial hingga akhirnya membuat gaduh publik, maka dia bisa disebut sebagai war junkie.

War junkie berasal dari adrenalin yang berlebih dalam diri seseorang yang berdampak pada mencari kesenangan lewat sesuatu yang memacu adrenalin, dan disebut adrenaline junkies. Hal ini biasanya terjadi pada militer yang selesai dari penugasan di medan perang.

Morten Brænder dalam tulisannya yang berjudul Adrenalin Junkies: Why Soldiers Return from War Wanting More menjelaskan bahwa, seperti pecandu halnya narkoba, tentara bisa menjadi adrenaline junkies.

Hal ini karena toleransi mereka terhadap bahaya telah meningkat setelah penugasan sehingga mereka selalu menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan bahaya.

Penjelasan ini sudah diuji dan mendapat dukungan parsial, dengan menggunakan data dari tentara dari Denmark yang bertugas di Helmand, Afganistan, pada tahun 2011 lalu.

Setelah kembali dari penugasan di medan perang, mereka selalu mencari aktivitas yang memacu adrenalin. Bahkan, beberapa dari mereka menginginkan untuk kembali bertugas di medan pertempuran karena merasa memiliki kebahagiaan tersendiri.

Atas dasar itu, tentara yang mempunyai adrenaline junkies yang cukup tinggi kerap kali menjadi sebuah war junkies.

Christopher Fettweis dalam tulisannya yang berjudul The War Junkies: Understanding Conflict Addiction in International Politics menjelaskan war junkie sebagai kecenderungan individu, kelompok, atau bahkan negara untuk terus-menerus mencari atau terlibat dalam konflik bersenjata atau kegiatan militer di tingkat internasional.

Mereka merasa terdorong untuk terlibat dalam pertikaian, debat yang panas, atau memperkeruh suasana politik, sering kali tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk menjadi war junkie dalam politik. Pertama,beberapa individu mungkin mendapatkan kepuasan emosional atau adrenalin dari terlibat dalam konflik politik.

Mereka merasa hidup dan bersemangat ketika berada dalam situasi yang tegang. Kedua, beberapa war junkie memiliki dorongan untuk mendominasi dalam situasi politik.

Mereka ingin menang, bahkan jika itu berarti memicu konflik atau mengalahkan lawan-lawan politik mereka.

Terakhir, terlibat dalam konflik politik dapat memberikan seseorang perhatian yang besar dari publik atau pengikut mereka. Hal ini bisa menjadi sumber validasi dan pengakuan sosial bagi mereka.

Berkaca dari penjelasan tersebut, dengan beberapa pernyataan yang sering membuat kegaduhan politik, Connie tampaknya memang memiliki kepuasan emosional tersendiri jika terlibat dalam konflik politik yang disebabkan oleh pernyataannya.

Dengan konflik yang dihasilkan dari pernyataannya, Connie juga kiranya berharap untuk dapat mendominasi situasi politik, yang nantinya juga berdampak pada perhatian besar yang didapatkan kepadanya.

Alhasil, kemungkinan Connie memiliki sebuah daya tawar politik sehingga memperoleh jabatan yang diinginkannya, yakni Wamenlu atau Wamenhan.

Lalu, apakah narasi negatif dari Connie dapat berpengaruh kepada faktor elektoral Prabowo-Gibran?

Semakin Melegitimasi Kemenangan?

Dengan propaganda yang dilakukan Connie pada masa tenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin, banyak yang menilai jika ini akan berdampak pada perolehan elektoral Prabowo-Gibran.

W. L. Bickman dalam tulisannya yang berjudul The Psychology of Reactance: A Consideration of the Literature with Particular Reference to Human Services menjelaskan teori reaktansi (reactance theory).

Konsep ini menyatakan bahwa ketika individu merasa terancam atau diserang, mereka cenderung mempertahankan atau menguatkan keyakinan atau perilaku mereka sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

Teori ini memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam ranah politik.

Dalam konteks politik, terutama pada tingkat partai politik dan pemilihan umum,  reactance theory dapat diamati dalam tindakan yang diambil oleh politisi atau partai politik yang merasa terancam oleh lawan politiknya.

Bickman menyoroti bahwa dalam situasi seperti ini, mereka mungkin mengadopsi narasi negatif terhadap lawan tersebut sebagai strategi untuk memperkuat basis dukungan mereka sendiri.

Dalam konteks propaganda Connie kepada Prabowo-Gibran, narasi negatif yang disampaikan olehnya ternyata justru menghasilkan efek yang berlawanan dari yang diharapkan.

Paradoksnya, tindakan tersebut justru semakin menguatkan basis pendukung dari Prabowo-Gibran.

Dengan menyatakan bahwa Prabowo hanya akan menjabat selama 3 tahun dan sisanya dilanjutkan oleh Gibran, Connie sebenarnya memberikan legitimasi pada kemenangan yang diharapkan dari pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Hal ini disebabkan oleh reaksi yang terjadi dari basis pendukung Prabowo-Gibran yang meyakinkan bahwa potensi kemenangan paslon itu cukup besar dalam pilpres kali ini.

Reaksi ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya dari basis pendukung untuk mempertahankan keyakinan mereka terhadap Prabowo dan Gibran sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan terhadap kandidat mereka.

Menarik untuk menunggu apakah narasi negatif yang disampaikan Connie akan berdampak pada perolehan elektoral Prabowo-Gibran. (S83)

Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran pada Sabtu, 10 Februari ini dihelat di Jakarta. Dua stadion sepak bola dipilih oleh kedua kubu untuk menggelar kampanye terbuka hari terakhir yang erat kaitannya sebagai pertarungan simbol politik dari masing-masing.  

PinterPolitik.com 

Masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memasuki hari terakhir. Rangkaian kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 akan berakhir 10 Februari 2024 ini. 

Menutup masa kampanye, ada dua pasangan calon (paslon) yang akan melakukan kampanye akbar terbuka di Jakarta. 

Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memilih untuk menggelar kampanye di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. 

Sementara itu, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat. 

Kedua kubu memiliki alasan masing-masing tentang dipilihnya dua stadion sepak bola yang berada di Jakarta itu.

Anies menyebut alasan mereka memilih JIS dikarenakan stadion ini merupakan salah satu stadion terbesar di Asia dengan kapasitas 82 ribu kursi penonton. 

Dengan alasan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dapat menampung animo pendukung yang ingin datang secara langsung menghadiri kampanye AMIN. 

Selain itu, Anies juga menyebutkan jika stadion itu adalah simbol dari keringat anak bangsa yang dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja Indonesia saat era kepemimpinannya di DKI Jakarta. 

Di sudut lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan jika dipilihnya SUGBK sebagai venue kampanye hari terkahir adalah hasil keputusan kolektif bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Hampir serupa dengan alasan kubu Anies-Imin, stadion yang berkapasitas 74 ribu kursi itu diharapkan kubu Prabowo-Gibran dapat menampung pendukung yang akan menghadiri acara itu. 

Selain itu, dipilihnya SUGBK mengingatkan kembali masyarakat pada “Konser Salam Dua Jari” yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 lalu di SUGBK. 

Ini juga seakan menunjukkan jika pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan yang paling merepresentasikan Presiden Jokowi. 

Lantas, mengapa Anies dan Prabowo memilih untuk menggelar kampanye di dua stadion Jakarta itu? 

Perang Politik Simbol Anies-Prabowo? 

Dengan dipilihnya dua stadion di Jakarta itu kiranya mengisyaratkan kedua paslon tampaknya sedang mengidentikkan citra mereka. Kedua stadion itu pun tampaknya dapat menjadi simbol politik untuk mendapatkan citra yang mereka maksud. 

Atas dasar itu, bisa dikatakan kedua paslon itu tampaknya sedang melakukan “perang” simbol politik di Jakarta agar dapat meraih simpati dan empati dari pemilih di hari terakhir kampanye. 

Graeme Gill dalam tulisannya yang berjudul Symbolism and Politics menjelaskan tentang pentingnya politik simbol bagi para aktor politik. 

Gill menyebutkan agar politik simbol ini dapat berhasil makna dan tujuannya, simbol yang dipertontonkan harus bisa menyatu dan mencerminkan perspektif masyarakat. 

Bagi para aktor politik, simbol itu harus selaras dengan dasar intelektual dan emosional masyarakat serta diarahkan untuk mendapatkan dukungan, dan menjadi elemen kunci bagi sebuah proses politik. 

Berkaca dari penjelasan Gill itu, pilihan stadion oleh kedua paslon ini kiranya tidak hanya mencerminkan strategi kampanye mereka, tetapi juga menggambarkan narasi yang ingin mereka proyeksikan kepada masyarakat. 

Anies memilih JIS sebagai sebuah monumen megah yang selesai dibangun di masa kepemimpinan pasangan tersebut saat menjabat sebagai gubernur. 

Dengan memilih JIS sebagai arena kampanye terakhir, Anies berusaha menggambarkan diri mereka sebagai pionir yang membangun infrastruktur negara ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan slogan kampanye yang Anies usung, yakni perubahan. 

Di sisi lain, Prabowo-Gibran memilih SUGBK, sebuah tempat bersejarah yang mencerminkan kesuksesan pemimpin sebelumnya yang pernah berkampanye di sana. 

Stadion ini menjadi saksi bisu dari momen-momen penting dalam sejarah politik Indonesia, termasuk pidato-pidato penting yang menginspirasi perubahan sosial dan politik. 

Dengan memilih stadion ini sebagai lokasi kampanye mereka, paslon nomor urut 2 tampaknya berusaha menghubungkan diri mereka dengan warisan pemimpin sebelumnya yang dianggap sukses dan berpengaruh, mencoba untuk menarik dukungan dari para pemilih yang menginginkan kontinuitas dan stabilitas. 

Selain itu, penggunaan stadion sebagai simbol politik juga mencerminkan pentingnya ikon-ikon dalam politik modern. 

Ikon-ikon seperti stadion tidak hanya menjadi tempat untuk menyelenggarakan acara-acara politik, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan narasi politik suatu pasangan calon. 

Dengan demikian, perang politik simbol antara Anies dan Prabowo ini tidak hanya mencerminkan persaingan politik yang ketat, tetapi juga menggambarkan kompleksitas politik dan sosial yang melingkupi proses demokrasi di Indonesia. 

Lalu, apakah pemilihan dua stadion itu akan berdampak signifikan terhadap elektoral kedua paslon itu? 

Berharap Tuah Stadion Maksimir Menular? 

Dengan menjadikan stadion sebagai simbol politik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anies dan Prabowo tampaknya berharap tujuan mereka dapat tersampaikan secara luas dan jelas kepada para pendukungnya. 

Stadion sepak bola kiranya bukan pertama kali menjadi simbol politik sebuah negara. Richard Mills dalam bukunya yang berjudul The Politics of Football in Yugoslavia: Sport, Nationalism and the State menceritakan bagaimana sebuah stadion sepak bola di Kroasia menjadi sebuah simbol politik. 

Nama stadion itu adalah Maksimir Stadium yang terletak di kota Zagreb, Kroasia. Stadion ini telah menjadi simbol politik yang memperlihatkan perjalanan sejarah dan perubahan sosial-politik di negara tersebut. 

Dibangun pada tahun 1912, Stadion Maksimir adalah stadion tertua di Kroasia dan salah satu yang tertua di Eropa. Namun, bukan usianya yang membuatnya menonjol, melainkan peran yang dimainkannya dalam konteks politik negara tersebut. 

Selama hampir satu abad, stadion ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa politik yang membentuk identitas nasional Kroasia. 

Salah satu momen paling penting dalam sejarah Stadion Maksimir adalah pada tahun 1990, ketika Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya dari Yugoslavia. 

Stadion ini menjadi pusat perhatian dunia ketika lebih dari 100 ribu orang berkumpul di sana untuk mendengarkan pidato Presiden Kroasia, Franjo Tudjman, yang menyampaikan pesan tentang kemerdekaan dan kedaulatan nasional. 

Momen tersebut menandai awal dari perjalanan panjang Kroasia menuju kemerdekaan dan keanggotaan internasional sebagai negara yang merdeka. 

Berkaca dari kisah stadion Maksimir, paslon AMIN dan Prabowo-Gibran tampaknya juga berharap tuah dari sebuah stadion sepak bola terhadap tujuan politiknya. 

Semangat stadion Maksimir di Kroasia tampaknya coba untuk diadopsi oleh kedua paslon di JIS dan SUGBK, Jakarta pada hari terakhir kampanye terbuka ini. 

Dengan adanya bukti jika orasi politik di sebuah stadion sepak bola berhasil, serta juga menjadikan stadion itu sebagai simbol semangat politik yang diusung, kedua paslon itu tampaknya juga berharap hal itu menular ke sisi elektoral mereka. 

Namun, satu hal juga yang perlu diingat, stadion sepak bola bukan hanya untuk dijadikan sebagai sebuah simbol politik. Tapi, juga kembalikan fungsi sebuah stadion sepak bola untuk menggelar pertandingan sepak bola. (S83)

Dalam debat calon presiden (capres) terakhir yang diadakan pada Minggu 4 februari lalu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pernyataan penutup meminta maaf pada dua pasangan calon (paslon) lainnya. Hal ini kiranya adalah maksud dari cara Prabowo merangkul semua lawan politiknya. Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com 

Debat kandidat presiden selalu menjadi ajang yang sarat dengan ketegangan dan persaingan. Para calon presiden harus menunjukkan kepemimpinan, kecerdasan, dan kemampuan untuk menangani konflik dengan bijaksana. 

Setiap kandidat memiliki agenda dan strategi sendiri untuk memenangkan simpati pemilih. Salah satu aspek penting dalam debat politik kiranya adalah kemampuan untuk meminta maaf ketika diperlukan.  

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi sampel konkret itu dengan meminta maaf kepada capres lainnya saat memberikan pernyataan penutup debat terakhir capres 2024 Minggu 4 Februari lalu. 

Prabowo menyatakan saat kampanye terkadang terucap kata-kata yang keras karena terbawa semangat untuk memajukan bangsa. 

Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk meminta maaf kepada kandidat lain, dan juga KPU, jika ada ucapan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah Pemilihan Umum (Pemilu). 

Prabowo juga menambahkan jika dia tetap menganggap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah saudara. 

Karena gestur dan pernyataan yang dilakukan Prabowo itu, banyak kalangan yang kemudian menilai jika itu adalah bukti sifat seorang negarawan yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan. 

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Prabowo yang menyebut hal terpenting adalah harus rukun dengan semua kalangan, terutama kerukunan dengan pemimpin Indonesia. 

Gestur permintaan maaf Prabowo juga dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab di hadapan pemilih. 

Lantas, adakah makna lain yang bisa dilihat dari permintaan maaf Prabowo dalam pernyataan penutupnya di debat terakhir capres? 

Demi Merangkul Semua? 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyak yang beropini jika apa yang dilakukan Prabowo adalah salah satu contoh sifat seorang negarawan. 

Namun, dalam literatur ilmu politik, konteks “minta maaf” yang dilakukan oleh politisi sejatinya sudah menjadi suatu kajian yang menarik. 

Patricia O’Brien dalam karyanya yang berjudul The Politics of Apology in the Pacific menjelaskan pentingnya “politik minta maaf” dalam konteks hubungan antar negara. Dia juga menambahkan permintaan maaf secara formal dapat memperbaiki hubungan antarnegara. 

Dalam tulisannya tersebut, O’Brien mencontohkan permintaan maaf mantan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Helen Clark kepada Samoa pada 2012 lalu. 

Permintaan maaf itu kemudian disambut hangat masyarakat Samoa dengan digelarnya ritual pengampunan dan pertukaran hadiah, yakni toga, yang kemudian menjadi simbol perbaikan hubungan kedua negara. 

Apa yang dijelaskan O’Brien sebenarnya bukan hanya bisa berlaku pada hubungan antarnegara, melainkan juga pada lingkup domestik, baik antara masyarakat dan politisi, maupun politisi dengan politisi. 

Melalui penjelasan O’Brien tersebut, bisa di lihat bahwa tujuan Prabowo mengucapkan permintaan maaf dalam pernyataan penutupnya di debat kiranya adalah memperbaiki hubungan yang sempat retak dengan kandidat lain karena kontestasi Pilpres 2024. 

Selain itu, Prabowo kiranya juga ingin mencerminkan janji yang dia ucapkan untuk merangkul siapapun dan menjadi pemimpin seluruh masyarakat.  

Hal ini kiranya telah menjadi sebuah filosofi dalam hidup Prabowo, itu tercermin dari buku yang ditulisnya sendiri berjudul Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. 

Dalam buku itu Prabowo mengutip filosofi seorang Samurai dan Daimyo Jepang (penguasa feodal) Toyotomi Hideyoshi pada akhir periode Sengoku yang dianggap sebagai “Pemersatu Besar” kedua Jepang. 

Saat itu, Hideyoshi di ambang pertempuran dengan pasukan musuh dengan kekuatan yang setara, yakni Tokugawa Ieyasu. 

Namun, menyadari konsekuensi pertempuran yang akan menimbulkan kerugian baik materil ataupun imateriil, Hideyoshi membujuk Ieyasu dengan mengatakan “untuk apa kita berperang? Marilah kita bergabung, bersatu untuk sama-sama berbakti kepada Jepang.” 

Maka, tak heran kiranya jika Prabowo lebih memilih untuk meminta maaf dan merangkul semua kalangan. 

Seperti diketahui sebelumnya, sebenarnya hubungan Prabowo dengan Anies maupun Ganjar sebelum Pilpres 2024 bisa dikatakan cukup baik. 

Prabowo adalah salah satu sosok yang mencalonkan dan mendukung Anies untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu. 

Sementara itu, Ganjar juga adalah salah satu kader PDIP yang mengkampanyekan Prabowo dalam Pilpres 2009 lalu, saat berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. 

Gestur permintaan maaf di sini bisa menjadi indikator bagaimana Prabowo mengelola konflik dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang inklusif. 

Saher Khan dalam karyanya yang berjudul How to Navigate a Political Apology menjelaskan terdapat berbagai macam bentuk strategi dalam meminta maaf. 

Pertama, menyampaikan maaf secara formal. Politisi perlu melakukan konferensi pers agar permintaan maafnya dilihat secara umum. 

Kedua, politisi perlu menunjukkan bahwa dirinya malu telah melakukan kesalahan. Gestur tersebut dapat menciptakan kesan positif di hadapan publik. Ketiga, politisi perlu melakukan perubahan tindakan. 

Khan menambahkan jika permintaan maaf yang “sempurna” bagi para politisi adalah menggabungkan ketiga cara itu. Untuk mendapatkan sentimen positif sebesar mungkin, politisi perlu meminta maaf secara formal, menunjukkan rasa malu, dan memperbaiki perilakunya. 

Jika melihat konteks permintaan maaf Prabowo, ketiga cara tersebut tampaknya sudah dilakukan oleh mantan Danjen Kopassus itu. 

Prabowo sudah meminta maaf secara langsung dihadapan publik saat debat kepada kedua capres lainnya, kemudian dia juga telah dirinya telah menunjukkan jika dirinya malu karena telah melakukan kesalahan selama masa kampanye. 

Terakhir, Ketum Partai Gerindra itu juga telah menunjukkan perbaikan perilakunya saat debat terakhir dengan tampil tidak terlalu emosional saat debat. Hal ini jelas berbeda dengan dua debat capres sebelumnya. 

Atas dasar itu, tak berlebihan kiranya jika timbul optimisme dari Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko terkait kemungkinan meningkatnya elektabilitas pasca permintaan maaf Prabowo.  

Optimisme Budiman itu tampaknya bukan sesuatu yang susah terwujud, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi sopan santun. Hal itu pun akan tercermin dalam preferensi mereka saat memilih pemimpin. 

Lalu, apa yang bisa dimaknai selain “politik minta maaf” Prabowo dalam pernyataan penutup di debat terkahir kemarin? 

Kerendahan Hati Prabowo? 

Berbagai penafsiran bermunculan setelah permintaan maaf Prabowo dalam debat kemarin. Tapi, penafsiran yang kiranya masuk akal adalah hal itu bentuk kerendahan hati Prabowo sebagai seorang negarawan. 

Penafsiran itu agaknya menimbulkan persepsi Prabowo yang menyajikan political humility atau kerendahan hati politik. Istilah itu diadopsi dari konsep intellectual humility atau kerendahan hati intelektual dalam psikologi. 

Istilah intellectual humility pun dijelaskan oleh Javier Zarracina dalam tulisannya yang berjudul Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong. 

Javier menjelaskan bahwa intellectual humility membuat manusia berpikiran terbuka dan dapat mengenali kelemahannya sendiri. Dengan hal itu menurut Javier manusia akan lebih bisa mendengarkan pandangan yang berlawanan.  

Berkaca dari itu, political humility dapat dikatakan sebagai kerendahan hati seorang politisi untuk mengenali kelemahannya dan kemudian dapat menerima secara rasional serta terbuka terhadap benturan eksternal apapun yang terjadi. 

Dengan apa yang disampaikannya dalam debat terakhir capres kemarin, Prabowo kiranya sedang menampilkan kerendahan hati politik. 

Gestur tersebut bukan hanya menyangkut image pribadi Prabowo, tetapi juga memengaruhi persepsi publik tentang kualitas kepemimpinan dan integritas moral yang dia miliki. 

Dengan demikian, gestur permintaan maaf dalam debat Prabowo bukanlah sekadar tindakan “kosmetik”, tetapi mencerminkan esensi dari nilai kepemimpinan yang dijunjung tinggi dalam politik yang demokratis. (S83) 

Hasil survei beberapa lembaga menjelaskan jika mayoritas pemilih menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya berlangsung satu putaran. Namun, dengan adanya tiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), mungkinkah keinginan para pemilih itu benar-benar akan terwujud? Serta mengapa mayoritas masyarakat menginginkan itu? 

PinterPolitik.com 

Beberapa lembaga survei merilis hasil survei yang menyatakan jika mayoritas pemilih menginginkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya berlangsung satu putaran. 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei pada 16-24 Januari 2024 terhadap publik pendukung tiga pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hasilnya 84 persen ingin pilpres hanya berlangsung satu putaran. 

Selain itu, lembaga Polling Institute juga merilis survei terbaru pada 15-16 Januari 2024 terkait hal serupa, yang mana hasilnya juga mayoritas dari masyarakat menginginkan pilpres dapat berlangsung satu putaran saja agar dapat menghemat anggaran negara. 

Sedangkan, lembaga Populi Center yang mengadakan survei pada 29 Oktober-5 November 2023 juga menghasilkan 64,9 persen pemilih menginginkan pilpres hanya berlangsung satu putaran. 

Namun, dengan adanya tiga paslon yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 kali ini, banyak juga yang meragukan hal itu akan terjadi. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 416 ayat 1 diatur pasangan capres dan cawapres akan otomatis memenangkan Pilpres 2024 jika mereka dapat mengumpulkan suara lebih dari 50 persen. 

Tidak hanya itu, komposisi suara yang diperoleh juga harus terdiri dari sedikitnya 20 persen suara di separuh total provinsi yang ada. 

Dengan kenyataan bahwa Pilpres 2024 diikuti oleh tiga paslon, maka kemungkinan besar perolehan suara akan terpecah. Sulit untuk ketiga paslon mengamankan perolehan suara lebih dari 50 persen. 

Maka dari itu, tak berlebihan kiranya jika banyak yang menilai jika Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran. Hal itu juga bisa dilihat dari hasil sejumlah survei elektabilitas para paslon. 

Meskipun, pada survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan jika pasangan Prabowo-Gibran telah memperoleh elektabilitas 50,7 persen. 

Tapi, untuk kubu Prabowo-Gibran mewujudkan survei itu menjadi kenyataan dinilai masih sulit. Hal ini mengingat tren elektabilitas ketiga paslon masih fluktuatif. 

Lantas, sejauh mana sebenarnya hasrat satu putaran ini bisa benar-benar terwujud? 

Floating Mass adalah Kunci? 

Pemilihan presiden satu putaran telah menjadi topik hangat dalam debat politik belakangan ini, dengan hasil survei terbaru menunjukkan mayoritas pemilih mendukung konsep ini. 

Salah satu argumen utama yang mendukung pemilihan presiden satu putaran adalah penghematan anggaran, yang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya publik. 

Menurut hasil survei, mayoritas pemilih percaya bahwa sistem satu putaran dapat menghemat anggaran KPU sebesar Rp17 triliun. 

Angka yang cukup signifikan ini memperlihatkan bahwa perubahan sistem pemilihan memiliki potensi dampak finansial yang besar pada lembaga penyelenggara pemilu. 

Pemilihan presiden satu putaran juga dianggap dapat mencegah terjadinya instabilitas politik. Dalam sistem dua putaran, terdapat kemungkinan munculnya ketegangan politik yang dapat memengaruhi stabilitas negara. 

Dengan satu putaran, proses pemilihan presiden menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi potensi ketidakpastian politik yang dapat merugikan stabilitas negara. 

Dampak politik terhadap perekonomian seringkali menjadi perhatian utama bagi banyak pemilih dan pengamat ekonomi. 

Mayoritas pemilih yang mendukung pemilihan presiden satu putaran percaya bahwa sistem ini dapat mencegah mandeknya investasi dan perekonomian nasional. 

Ketidakpastian politik yang terkait dengan pemilihan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya kepastian mengenai hasil pemilihan presiden dalam satu putaran, diharapkan dapat meminimalkan gangguan terhadap investasi dan perekonomian nasional. 

Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah pemberian kepastian hukum. Pemilihan presiden satu putaran dianggap dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Dalam konteks politik, kepastian hukum mengenai proses pemilihan presiden dapat membantu mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan aturan atau prosedur pemilihan. 

Namun, untuk mewujudkan hal itu ketiga paslon harus dapat merebut suara pemilih yang masih “mengambang” atau floating mass. 

Floating mass atau massa mengambang adalah istilah dalam teori politik yang pertama kali diperkenalkan oleh tokoh politik dan filsuf Prancis Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang berjudul Democracy in America.  

Tocqueville menjelaskan konsep floating mass untuk menggambarkan mayoritas masyarakat yang cenderung pasif secara politik, tidak terlibat secara aktif dalam urusan politik, dan cenderung mengikuti arus mayoritas tanpa pertimbangan kritis yang mendalam. 

Floating mass juga bisa mengacu pada kerumunan yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh propaganda atau retorika politik. 

Berkaca dari hal tersebut, floating mass kiranya akan menjadi kunci dalam mewujudkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. 

Dengan jumlah yang belum dapat terpetakan secara pasti namun kerap dinilai signifikan, mereka pula yang kiranya belum memberikan suara, termasuk apakah menginginkan satu atau dua putaran.  

Lalu, pertanyaan berikutnya, jika benar pilpres berlangsung satu putaran, siapakah yang akan diuntungkan? 

Siapa Paling Diuntungkan? 

Dengan floating mass yang tampaknya akan menjadi kunci, penting kiranya bagi ketiga paslon untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan para floating mass itu. 

Harold D. Lasswell dalam bukunya yang berjudul Politics: Who Gets What, When, How menjelaskan pentingnya memahami motivasi psikologis individu dan kelompok dalam konteks politik. 

Lasswell menekankan pentingnya memahami keinginan publik dan cara pandang mereka terhadap proses politik. 

Lasswell menyarankan bahwa preferensi politik individu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar, keinginan, dan nilai-nilai yang melekat pada mereka. 

Dalam konteks pemilihan presiden dalam satu putaran, teori ini dapat membantu dalam memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi keputusan pemilih. 

Misalnya, pemilih mungkin cenderung memilih kandidat yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau kandidat yang mereka anggap mampu memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. 

Jika kita melihat lagi janji ketiga paslon, pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) yang mengusung tema perubahan tampaknya kurang memenuhi keinginan para float mass. Kelompok ini kiranya membutuhkan adanya keamanan dalam transisi kepemimpinan. 

Dengan tema perubahan yang diusung pasangan AMIN, tampaknya hanya akan membuat float mass ini khawatir adanya gejolak saat transisi kepemimpinan. 

Kemudian pasangan Prabowo-Gibran yang berjanji melanjutkan program pemerintahan saat ini kiranya dapat membuat adanya rasa aman atas kebutuhan dasar dan kesejahteraan kelompok float mass. 

Terakhir, pasangan Ganjar-Mahfud yang tampaknya belum terlihat jelas arah politik yang akan diusung nantinya jika terpilih membuat kelompok float mass ini sedikit khawatir akan jaminan rasa aman. 

Dengan melihat janji ketiga paslon, Prabowo-Gibran tampaknya lebih berpeluang untuk dapat berpeluang merebut hati float mass dan pada akhirnya berpeluang besar untuk memenangkan pilpres satu putaran. 

Tanda-tanda itu semakin terlihat ketika elektabilitas paslon nomor urut dua itu terus alami kenaikan menjelang hari pencoblosan. 

Meskipun begitu, stabilitas nasional dalam hal yang lebih penting dibandingkan dengan satu putaran atau dua putaran. Menarik untuk ditunggu apakah Pilpres 2024 ini berlangsung satu atau dua putaran. (S83)

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 elektabilitas calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus mengalami penurunan. Jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran saja. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang semakin dekat para pasangan calon (paslon) akan terus berlomba-lomba untuk merebut hati para pemilih.

Gambaran berhasil atau tidaknya strategi para paslon dalam merebut hati pemilih pun dapat di lihat dari hasil survei elektabilitas yang dilakukan beberapa lembaga.

Dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023-6 Januari 2024, misalnya, menunjukkan ketiga paslon memiliki tren elektabilitas yang berbeda-beda.

Posisi teratas tetap ditempati oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan angka 45,79 persen. Namun, meski berada di posisi paling atas, elektabilitas Prabowo-Gibran cenderung stagnan.

Sementara itu, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat alami kenaikan dari 22,8 persen pada periode survei 23 November-1 Desember 2023 menjadi 25,47 persen di perioden 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Menariknya, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengalami penurunan dari 30 persen pada periode survei 27 Oktober-1 November 2023 menjadi 22,96 persen pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai jika paslon nomor urut 3 terus mengalami penurunan elektabilitas hingga di bawah angka 20 persen, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 hanya akan berlangsung satu putaran.

Lantas, apa yang menyebabkan turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud?

Eksodus Dukungan?

Penurunan elektabilitas yang dialami oleh paslon nomor urut 3 tampaknya akan berdampak pada jalannya Pilpres 2024 secara keseluruhan.

Dampak elektoral penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat dikaji dengan berbagai teori politik. Salah satu teori yang relevan adalah teori realignment atau pergeseran politik.

Teori ini menyatakan bahwa perubahan signifikan dalam dukungan pemilih dapat mengarah pada restrukturisasi politik jangka panjang.

Penurunan dukungan terhadap paslon capres-cawapres dapat menjadi sinyal perubahan politik yang lebih luas di masyarakat. Misalnya, pergeseran nilai-nilai politik, perubahan demografis, atau isu-isu penting yang mendominasi pemikiran publik.

Dalam konteks ini, pemilih mungkin beralih dukungan paslon lain yang lebih mencerminkan pandangan atau kepentingan baru.

Walter Dean Burnham dalam Critical Elections and the Mainsprings of American Politics memperkenalkan konsep pemilihan kritis yang menjadi bagian dari teori realignment.

Burnham menambahkan jika pemilihan kritis adalah pemilihan yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam dukungan politik.

Penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menunjukkan adanya pergeseran politik yang dapat berdampak signifikan pada jalannya Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini kiranya dikarenakan mereka yang sebelumnya memilih Ganjar dapat beralih ke paslon lain, yakni Prabowo-Gibran.

Kemungkinan itu tampaknya bisa dipahami ketika melihat adanya fenomena politisi PDIP yang terkenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan eksodus ke Prabowo-Gibran.

Mereka diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Efendi Simbolon, dan kemungkinan yang terbaru adalah Maruarar Sirait.

Dengan berpindahnya mereka ke kubu Prabowo-Gibran sedikit banyak kiranya juga akan memengaruhi para pemilih Jokowi di pilpres sebelumnya.

Selain itu, faktor lain yang tampaknya memengaruhi adalah sikap Prabowo-Gibran yang secara konsisten mengatakan akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

Melihat tingkat approval rating Presiden Jokowi yang tinggi dan berada di angka 70 persen pada masa akhir jabatannya kiranya juga membuat para pemilih akan memilih paslon yang dinilai merepresentasikan Jokowi.

Sementara, pasangan Ganjar-Mahfud dinilai tidak konsisten merepresentasikan Jokowi yang sejatinya adalah kader dari PDIP yang juga partai pengusung Ganjar-Mahfud.

Dengan begitu, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 kali memang bisa saja hanya berlangsung satu putaran.

Lalu, mengapa menurunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dapat berdampak terhadap kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya akan berlangsung satu putaran saja?

Sebuah Efek Domino

Dengan adanya pergeseran dukungan dari pemilih Ganjar-Mahfud, hal ini kiranya akan menguntungkan paslon lain.

Teori kecocokan nilai atau value matching theory menjelaskan jika pemilih cenderung mendukung partai atau kandidat yang nilainya sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Jika pemilih menganggap bahwa partai atau calon yang sebelumnya mereka dukung tidak lagi mencerminkan nilai-nilai mereka, mereka dapat beralih ke pilihan politik yang dianggap lebih konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Pasangan Ganjar-Mahfud tampaknya dinilai tidak lagi konsisten untuk mencerminkan sosok Jokowi hingga membuat pemilih yang sebelumnya menilai Ganjar adalah calon yang paling mencerminkan Jokowi merubah pilihannya.

Hal ini kiranya memperlihatkan jika pemilih yang awalnya setia dapat terdorong untuk mencari opsi lain, memicu perubahan signifikan dalam dinamika politik.

Dalam konteks turunnya elektabilitas Ganjar-Mahfud para pemilih tampaknya melihat Prabowo-Gibran sebagai opsi yang paling rasional untuk di dukung dengan berbagai alasan yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dengan begitu, jika elektabilitas Ganjar menyentuh angka di bawah 20 persen, secara hitung-hitungan akan menguntungkan kubu Prabowo.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, jika elektabilitas Ganjar 20 persen ditambah Anies 28 persen, maka totalnya 48 persen. Hal tersebut dapat memperlebar potensi Pilpres 2024 satu putaran yang mana dimenangkan Prabowo.

Namun, kubu Prabowo juga tetap harus mewaspadai peningkatan elektabilitas Anies yang terus meningkat, serta juga wacana kolaborasi kubu Anies dan Ganjar jika pilpres berlangsung dua putaran.

Avi Savar dalam tulisannya Nothing Brings A Team Together Like A Common Enemy, menjelaskan bahwa musuh bersama (common enemy) memiliki efek kuat dalam membentuk solidaritas dan memberikan motivasi.

Dengan adanya wacana kolaborasi, kubu Ganjar dan Anies kiranya akan melihat Prabowo sebagai musuh bersama yang harus dikalahkan.

Jika benar itu yang terjadi, maka mereka akan memiliki motivasi dan kekuatan yang lebih untuk melawan kubu Prabowo.

Dengan melihat segala skenario yang akan terjadi setelah adanya tren penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud menarik untuk menunggu kemungkinan yang terjadi jelang Pilpres 2024 nanti. (S83)

PinterPolitik.com

“When you have the ball, that is the best way to defend.” – Pep Guardiola

Dalam dunia sepak bola terdapat dua strategi yang biasanya diterapkan dalam sebuah pertandingan, yakni bertahan dan menyerang.

Permainan menyerang dan bertahan seringkali menjadi perdebatan mengenai mana yang lebih baik. Mereka para pengguna dan juga para penikmat permainan menyerang lebih berpikir idealis, sedangkan penikmat permainan bertahan lebih terkesan realistis.

Di sepak bola juga terkenal adagium “menyerang adalah pertahanan yang baik”, dan salah satu pelatih yang sukses dengan idealisme permainan menyerang dalam sepak bola adalah Pep Guardiola.

Dengan permainan menyerangnya, Guardiola tidak hanya berhasil menghibur jutaan pasang mata penikmat sepak bola, tapi juga berhasil memenangkan banyak gelar bergengsi.

Sementara itu, dalam dunia politik, persaingan antar capres bisa kita ibaratkan sebagai pertandingan sengit di lapangan sepak bola.

Mirip dengan tim sepak bola yang menerapkan strategi menyerang untuk mencetak gol, para calon presiden (capres) juga perlu merancang dan menerapkan strategi agresif untuk memenangkan hati pemilih.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang memberi nama tim suksesnya dengan nama Timnas, dan identik dengan sepak bola tampaknya juga sedang menerapkan strategi menyerang di sepak bola ala Guardiola dalam dua edisi debat capres lalu.

Strategi itu bisa di lihat dari Anies yang cukup ofensif dalam memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Bahkan, Anies sudah menerapkan strategi serangan itu sejak penyampaian visi misi dalam dua edisi debat capres.

Sama seperti di sepak bola, para penonton debat ada yang menyukai serangan-serangan yang dilancarkan Anies ke Prabowo. Tapi, ada juga yang menganggap Anies terlalu berlebihan.

Apapun itu, tak dapat dipungkiri strategi yang Anies terapkan dalam debat itu bisa dikatakan berhasil untuk memenangkan impresi “pertandingan” dalam dua edisi debat capres.

Dengan strategi menyerangnya, Anies berhasil memancing Prabowo untuk melakukan kesalahan, yakni mengontrol emosi, dan juga berhasil menutupi ketidaktahuan Anies dalam materi debat.

Lantas, mengapa Anies memilih untuk melakukan strategi menyerang itu dalam debat capres?

Demi Simpati Publik?

Sempat dipuji dalam debat capres edisi pertama, penampilan Anies dalam debat terakhir capres pada minggu (7/1) malam menimbulkan banyak kontroversi.

Di antaranya Anies dituduh untuk menyerang sisi personal Prabowo dalam debat, hingga dinilai banyak kekeliruan data yang Anies ungkapkan untuk menyerang Prabowo.

Namun, Sun Tzu dalam bukunya The Art of War menulis jika “Attack is the secret of defense, defense is the planning of an attack”. Serangan adalah rahasia dari pertahanan dan pertahanan adalah bagian dari rencana penyerangan.

Dalam konteks Anies, dirinya kiranya sadar akan kurangnya pengetahuan yang dia miliki dalam beberapa tema debat, sehingga dia lebih memilih untuk melakukan serangan terlebih dahulu sebelum dirinya diserang karena tampak tidak terlalu menguasai tema debat.

Strategi ini kiranya cukup berhasil Anies lakukan, mengingat munculnya impresi positif dari publik pasca debat.

Profesor Ilmu Politik di California Institute of Technology, R. Michael Alvarez, dalam tulisannya Why Do Politicians Always Attack Each Other?, menjelaskan bahwa kampanye negatif, yakni menyerang kelemahan lawan politik adalah cara paling ampuh untuk menarik simpati publik.

Dengan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo sebelum bersaing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies kiranya cukup mengetahui kelemahan Prabowo, salah satunya kelemahan dalam mengelola emosi.

Hal ini terbukti dari Anies yang tampaknya selalu berhasi memancing emosi Prabowo untuk mengaburkan semua materi yang sudah dipersiapkan sebelum debat.

Bisa dikatakan, Anies berhasil memancing Prabowo untuk melakukan kesalahan sendiri dengan tidak mengontrol emosionalnya.

Belum lagi, beberapa kebijakan Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga menjadi tema debat menjadi sasaran empuk bagi Anies untuk membuat citra Prabowo di hadapan publik negatif.

Dengan begitu, Anies berhasil menarik simpati publik kepada dirinya dan memberikan impresi negatif ke Prabowo yang dinilai sebagai pemimpin emosional dan tidak bisa menjadi Menhan yang baik.

Lalu, mengapa Anies memilih untuk menyerang Prabowo dalam debat?

Prabowo Paling Mudah Diserang?

Anies sebenarnya memiliki kedekatan dengan Prabowo secara personal, mengingat Prabowo adalah pihak yang mengusung Anies dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.

Namun perlu diingat, dalam politik ada adagium “tidak ada politik yang abadi” sehingga kedekatan Anies dan Prabowo sebelum Pilpres 2024 seolah tidak pernah terjadi sebelumnya.

Leopoldo Fergusson dan kawan-kawan dalam tulisan mereka yang berjudul The Need for Enemies menjelaskan aktor politik, baik yang berkuasa maupun tidak, akan selalu membutuhkan sosok musuh untuk mempertahankan keunggulan politik mereka, dan demi mempertahankan atau menciptakan dukungan politik.

Hal ini karena sejatinya mayoritas para aktor politik dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Menariknya, alih-alih menyelesaikannya dengan cepat, Fergusson dan kawan-kawan melihat para aktor politik pasti akan mencari alasan agar permasalahan itu dapat terus terjadi.

Tujuannya adalah agar khalayak dan para target konstituen tetap memiliki alasan untuk melihat bahwa mereka masih membutuhkan kinerja aktor politik itu sebagai tempat berbagi kesamaan persepsi, representasi, serta penyalur aspirasi.

Dengan kata lain, “musuh” dalam politik sesungguhnya berperan sebagai justifikasi agar kekuatan yang dominan tetap memiliki alasan untuk melancarkan kepentingan-kepentingannya.

Anies yang membutuhkan musuh untuk diserang dalam debat memilih Prabowo sebagai sosok itu untuk mendapatkan dukungan politik dan menutupi dirinya yang tampaknya tidak menguasai tema debat.

Anies kiranya menjadikan Prabowo sebagai alasan untuk para pemilih di Pilpres 2024 memilih dirinya agar kepentingannya menjadi RI-1 dapat tercapai.

Well, dalam konteks debat capres, menerapkan strategi menyerang seperti di sepak bola dapat memberikan pandangan yang menarik dan berguna.

Analogi ini dapat mengilustrasikan pentingnya perencanaan, koordinasi, dan adaptabilitas dalam meraih kemenangan.

Menarik untuk ditunggu strategi debat Anies dalam debat capres terakhir nanti yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024 mendatang.

Apakah Anies akan menerapkan strategi yang sama, atau justru Prabowo yang dapat membalikkan keadaan? Patut ditungggu debat capres terakhir nanti. (S83)

Harus tingkatkan kewaspadaan nih 

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dinilai lemah saat beradu argumentasi saat debat capres kemarin. Atas dasar itu, Prabowo tampaknya harus segera memperbaiki kekurangan itu agar tidak kembali terulang pada debat kelima nantinya.

Namun, kelemahan Prabowo ini dinilai juga didasari oleh latar belakang militernya. Dalam dunia militer tak biasa adanya perdebatan, sementara perintah dan kepatuhan adalah hal yang utama.

Bagaimana menurut kalian tentang kelemahan adu argumen Pak Prabowo? Berikan pendapatmu yaa 

#prabowo #capres2024 #debatcapres2024 #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik