PinterPolitik.com

“Jadi (izin penggunaan cantrang) diperpanjang tanpa batasan waktu, tapi tidak boleh menambah kapal.” ~ Juru Bicara Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Hadi Santoso

[dropcap]P[/dropcap]ekik kemenangan, rasa syukur, dan tangis kebahagiaan sontak terdengar saat Hadi Santoso mengumumkan keputusan Presiden Jokowi tersebut dihadapan para nelayan yang berunjuk rasa di depan Istana, Rabu (17/1) kemarin. Bagaimana tidak, dengan adanya keputusan itu, mereka bisa kembali melaut dengan menggunakan jala cantrang untuk menangkap ikan.

Urusan cantrang bagi nelayan adalah urusan bertahan hidup. Tak mungkin bagi mereka menangkap ikan hanya dengan kail dan umpan saja, bisa enggak makan apa-apa nantinya. Jala atau cantrang, bagi nelayan adalah sumber nafkah. Bukan semata hanya urusan perut, tapi juga sekolah anak-anak mereka. Betapa mereka kehilangan semuanya, bila keputusan larangan cantrang itu benar-benar dilaksanakan.

Beruntunglah, pada akhirnya pemberlakuan larangan itu ditunda tanpa batas waktu. Walau tidak sepenuhnya dicabut atau dianulir, tapi tidak dianggap melawan negara saja sudah sangat berarti bagi mereka. Karena itu pula, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun bertekad untuk menyatakannya sendiri dihadapan para nelayan.

..Apapun keputusan ibu @susipudjiastuti tentang cantrang.. laut Nusantara tetap bangga, hormat & berterimakasih atas segala cinta ibu @susipudjiastuti padanya… Ikan pun tetap tersenyum bahagia dlm cengkraman cantrang ..kalau toh cantrang kembali di tebar..@jokowi@kemaritiman pic.twitter.com/ReuQx6lxy7

— Dody Basuki (@dody_basuki) January 18, 2018

Ada beberapa kemungkinan mengapa Menteri Susi nekad menerobos penjagaan, hanya untuk dapat mengumumkan langsung keputusan tersebut dengan para pengunjuk rasa. Pertama, selama ini pelarangan tersebut membuat namanya jadi buruk dimata para nelayan. Gara-gara melarang cantrang, ia memang jadi musuh besar bagi warga pesisir.

Kedua, upaya ini juga untuk mengingatkan para nelayan kalau keputusan penundaan itu juga punya syarat-syarat yang berlaku. Dan kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka hukumannya adalah: ditenggelamkan! Sangat “Susi” sekali. Tapi masa iya, pemilik Susi Air ini berani ngancam para nelayan segala?

Hmmm, ternyata ancaman untuk penenggelaman ini kalau para nelayan berani menambah kapal nelayan atau berani mencari ikan di luar perairan Jawa. Oh, kalau itu sih,  para nelayan tidak keberatan. Paling para bandarnya aja yang kelimpungan, ahay! Selain itu, Menteri Susi mengingatkan para nelayan kalau perairan Indonesia adalah milik mereka. Jadi kalau ada kapal asing masuk tanpa izin, akan diapakan sodara-sodara? TENGGELAMKAN! Ah, para nelayan ini memang polos-polos sekali. (R24)

PinterPolitik.com

“Soal cantrang kan ada dua persepsi. Ibu Susi kan menyatakan cantrang sama dengan trawl. Nah, nelayan menyatakan cantrang bukan trawl. Ya, orang Jawa menyebut cantrang.” ~ Enthus Susmono

[dropcap]B[/dropcap]agi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan, nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sangat tenar dan kerap dielu-elukan. Tapi di wilayah pesisir dan perkampungan nelayan, tidaklah begitu. Bagi para nelayan, kebijakan Susi kerap dianggap tidak memihak pada nasib dan penghidupan mereka.

Apa pasal? Tentu saja karena masalah pelarangan penggunaan jala cantrang. Pelarangan ini sebenarnya sudah disosialisasikan cukup lama, dan selama itu pula masyarakat nelayan menolaknya. Apapun alasannya, termasuk urusan pelestarian ikan di laut sekalipun, pokoknya nelayan tetap menolak.

Akibatnya, Rabu (17/1) kemarin, ratusan nelayan dari berbagai wilayah pun berduyun-duyun demo di depan Istana. Padahal di saat yang sama, Presiden Jokowi sedang melantik empat orang pejabat negara yang untuk menentukan namanya saja, sudah bikin ia tidak bisa tidur berhari-hari.

Win-Win Solution dari Presiden @jokowi & Menteri @susipudjiastuti sedikit bandel stylenya tapi efektif. #JokowiMembangunIndonesia #Cantrang @PEDOMAN_id  @Jokowinomics_id
Susi: Saya ingin Anda-anda menguasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing! Hidup nelayan Indonesia! pic.twitter.com/3i4fW4HI2Q

— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) January 18, 2018

Gara-gara ketambahan tamu “tak diundang” yang jumlahnya jauh lebih banyak dari tamu yang resmi diundang, rasanya tak pantas bila Presiden tidak menerima mereka. Maka untuk menghormati para nelayan yang sudah jauh-jauh datang ini, diterima lah lima orang perwakilannya, salah satunya Bupati Tegal Enthus Susmono.

Sebagai sosok yang berpengalaman sebagai dalang, Enthus terpilih menjadi jurubicara dari perwakilan ini. Layaknya seseorang yang paham betul dengan berbagai filsafat Jawa, maka di hari Rabu, hari yang kabarnya merupakan hari favorit Jokowi karena merupakan hari kelahirannya, keputusan pelarangan cantrang itu pun ditunda tanpa batas waktu tertentu. Ajaib!

Entah mungkin akibat kurang tidur atau karena sudah pusing lihat tamunya yang datang kebanyakan, Jokowi pun tiba-tiba memutuskan menyetujui keinginan para nelayan. Tapi efeknya dahsyat, karena membuat ratusan nelayan di luar Istana langsung memutuskan pulang dengan perasaan gembira.

Lalu bagaimana dengan Menteri Susi? Ternyata ibu satu ini, usai menghadiri pelantikan Menteri Sosial langsung menemui para nelayan tersebut di depan istana. Bahkan setelah perwakilan nelayan di terima Presiden, Menteri dengan gaya ngoboy  ini sempat berbicara pula dengan mereka. Bagaimana ceritanya? Baca saja ditulisan lainnya. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam pemutaran video di PBB, aktor Hollywood Leonardo Dicaprio memuji cara Susi Pudjiastuti bekerja memerangi pemancingan liar (illegal fishing). Bintang film keturunan Jerman itu juga menyebut dirinya memiliki banyak kesamaan dengan wanita kelahiran Pangandaran  tersebut soal kepedulian alam laut. Tak berhenti di sana, DiCaprio berkata jika kepemimpinan Susi adalah sesuatu yang dibutuhkan dunia, “Ini adalah langkah kepemimpinan berani  yang kita perlukan di seluruh dunia,” tambahnya. Sontak, warga internet atau netizen Indonesia tak habis membahasnya.

Susi sendiri membalas pujian dengan mengajak PBB bersama-sama melindungi laut. “Lautan menutup sekitar 71 persen permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita untuk menjaga hak lautan,” tegas Susi.

Ia melanjutkan, jika saat ini belum ada badan dalam lingkup global yang khusus memperhatikan perlindungan lautan dan seluruh biota yang terkandung di dalamnya, “Dunia butuh badan yang dapat melindungi hak lautan. Badan yang ditunjuk harus mengawasi kehidupan laut seperti ikan dan terumbu karang yang hidup di dalamnya. Khususnya dengan bersama-sama berjuang melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” paparnya.

Dirinya menambahkan jika IUU Fishing adalah kejahatan lintas nasional yang sangat terorganisisr, bahkan terkait pula dengan perdagangan manusia, penyeludupan narkoba, transaksi bahan bakar bakar minyak (BBM) ilegal, penyeludupan binatang langka, serta berbagai tindakan negatif lainnya.

Tuai Penghargaan dan Kritikan Akibat Ledakan

Semenjak dilantik oleh Presiden Jokowi tahun 2014 lalu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti banyak mengundang penghargaan sekaligus kontroversi. Awal muncul dalam kamera awak pencari berita, dirinya kerap dikomentari oleh masyarakat sebagai pejabat yang kerap bergaya di luar protokoler atau kode etik dalam ruang formal kenegaraan alias nyentrik. Mulai dari kebiasaan merokoknya, gaya berbicaranya, hingga tatonya, tak luput dalam pembahasan. Tak hanya itu, ia kerap dicibir hanya karena lulusan SLTP.

Tetapi, hal tersebut ternyata tak seujung kuku pun, mempengaruhi kinerja Susi. Kebijakan sensasional, yakni meledakkan kapal pencuri ikan menjadi sebuah trademark dirinya. Pada tahun 2016 lalu, sudah 115 kapal diledakkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Ia bahkan membuat prosesi peledakkan sebagai sebuah tontonan menarik dengan menghitung mundur peledakkan.

Caranya ini, membuat Malaysia meniru langkah Susi untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Agrikultur dan Agro-based Industri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, menilai kebijakan Menteri Susi tersebut memberikan dampak positif, “Kami menemukan bahwa penanganan radikal yang ditempuh Indonesia telah berkontribusi terhadap defiasi dan penurunan harga ikan akibat penangkapan yang melimpah,” ujarnya usai menghadiri Southeast Asia and Pacific Regional Fisheries Summit di Jakarta pada 2016 lalu. Tak hanya Malaysia, negara yang juga mengadopsi kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan ala Menteri Susi adalah Argentina. Seperti yang dilansir CNN, kapal penjaga pantai Argentina menenggelamkan kapal berbendera Cina, Lu Yan Yuan Yu 010.

Peniruan langkah Malaysia dan Argentina terhadap kebijakan Menteri Susi ini, bisa membuat Indonesia berbangga, sebab secara simbolis hal tersebut menjadi sebuah afirmasi jika kebijakan yang dicanangkan KKP Indonesia tepat sasaran. Selain, tentu saja, menjadi kebjjakan yang paling populer di mata maupun media masyarakat.

Tak cukup di sana, atas sensasi kebijakan meledakkan kapal itu, Susi diganjar penghargaan bidang maritim tertinggi dunia, Peter Benchley Ocean Awards kategorI kepemimpinan. Susi mendapatkannya atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia.

Namun begitu, walaupun sudah mendapat pengakuan, baik secara nasional dan internasional, Susi tak luput dari sindiran dan kritik. Seorang anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, berseloroh padanya jika siapapun bisa menenggelamkan kapal, termasuk orang bodoh sekalipun. Susi membalasnya dengan, “Kapal sebelum bisa ditenggelamkan itu mesti ditangkap. Tidak ada kapal yang ditenggelamkan jika tidak ditangkap,” ujarnya. Ia melanjutkan, bantuan satelit diperlukan untuk menangkap kapal yang melakukan penangkapan ilegal.

Kenyang Protes dan Gugatan

 Protes dan sindiran tak hanya datang dari kebijakan peledakkan yang penerapannya dilindungi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kebijakan Menteri Susi dalam pelarangan penggunaan cantrang yang termaktub dalam Permen No 1 Tahun 2015 ini juga menuai kontroversi di kalangan nelayan kecil.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan kategori pukat tarik, yang menggunakan mata jaring relatif kecil, yakni 1,5 inchi. Dengan ukuran tersebut, cantrang tidak selektif terhadap ikan target dan menangkap ikan segala ukuran, termasuk ikan ukuran kecil. Ikan-ikan non-target yang tertangkap cantrang biasanya dibuang, sementara ikan target berukuran kecil dijual, dengan harga murah.

Tertangkapnya ikan kecil, terutama ikan-ikan remaja, menyebabkan populasi ikan tidak dapat berkembang biak. Hal inilah yang menyebabkan cantrang dianggap sebagai alat tangkap tidak ramah lingkungan yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

KKP melarang penggunaan cantrang lewat surat edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016. Surat edaran tersebut mengimbau agar nelayan mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Cantrang merupakan alat tangkap berbentuk jaring yang dinilai dapat merusak biota laut.

Pelarangan penggunaan cantrang tersebut, menuai protes dari nelayan, karena merugikan nelayan. Hasil tangkapan nelayan merosot dan berimbas pada kesejahteraan nelayan. Ketua Front Nelayan Bersatu Provinsi Jawa Tengah, Bambang Wicaksono, jika nelayan belum menerima pendampingan. Menurutnya, Susi hanya berani mengeluarkan berbagai kebijakan serta solusi tertulis tanpa eksekusi langsung di lapangan. Akibatnya, banyak nelayan bingung dalam menggunakan alat tangkap. Ditambah, penangkapan nelayan menggunakan cantrang marak pula.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PP Muhammadiyah, turut menyuarakan keluhan nelayan ke ruang publik, sehingga hal ini menembus dinding istana. Presiden Jokowi akhirnya mengambil kebijakan dengan memperpanjang izin penggunaan cantrang hingga akhir Juni 2017 ini.

Oleh pengamat kelautan dan Perikanan, Ronny Megawanto, persoalan penerapan cantrang yang diberlakukan Susi bukanlah hal yang buruk. Namun, eksekusinya terkesan tanpa perencanaan yang matang, sehingga terjadi resistensi yang berkepanjangan. Ronny menyebut, Menteri Susi seakan bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari kementerian lain, yang berada di bawah KKP. Padahal, isu cantrang adalah isu sensitif yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya nelayan, tetapi juga siapapun yang bekerja dalam rantai suplai hasil tangkapan nelayan cantrang.

Ditambah lagi, pembahasan mengenai cantrang, bukan saja melulu urusan teknis pengelolaan perikanan, tetapi juga kewenangan pemerintah daerah, perdagangan hasil laut, industri perikanan, tenaga kerja, pemberdayaan nelayan, pemodalan usaha perikanan, serta penegakan hukum di laut. Dengan demikian, Susi tak seharusnya berjalan sendiri, melainkan turut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menter Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, BUMN, dan juga Kapolri.

Selain itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mencatat jika sektor perikanan tangkap pada 2016, menoreh catatan buruk alias rapor merah. Program yang menurut lembaga ini mengalami kendala, seperti yang dilansir dari mongabay antara lain adalah:

1. Pengadaan kapal untuk mendukung usaha nelayan yang jumlahnya mencapai 1.719 unit untuk nelayan seluruh Indonesia pada 2017. Target tersebut, dinilai sangat riskan dan berpotensi akan menimbulkan kekacauan serta berpotensi tidak akan terealisasi. Hal itu, karena hingga Desember 2016, jumlah kapal yang dibangun masih sangat sedikit. Sementara, KKP menargetkan pada pertengahan 2017 seluruh kapal sudah dibagikan;
2. Lambatnya peralihan alat tangkap cantrang yang akan dilarang operasionalnya mulai 1 Januari 2017;
3. Perizinan kapal lamban, tertutup, dan tidak membangkitkan kemandirian bisnis perikanan skala menengah dan besar;
4. Terjadinya kriminalisasi  terhadap  nelayan/anak buah kapal (ABK)  di  laut akibat pemakaian alat tangkap ikan yang tergolong merusak; dan
5. Menurunnya jumlah nelayan yang diasuransikan.

Susi dan Agresifitas Perbaikan Kelautan

Persoalan menegakKan dan melahirkan perbaikan, tak pernah lepas dari berbagai konflik. Walaupun, Susi menemui protes dan aduan terhadap hasil kerjanya, ia tetap nyata mencetak penghargaan dan mengembangkan kinerja KKP di bawah komandonya. Perbaikan atas fokus dalam memerangi praktek pencurIan ikan, pemberlakuan larangan terhadap pemakaian alat tangkap merusak, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam, serta perluasan kawasan konservasi laut.

KKP di bawah Susi mampu mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. Tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mampu meraup Rp. 360,86 miliar. “Ini adalah pencapaian tertinggi selama KKP ada,” sahut Direktur Perikanan Tangkap, ZUlficar Mochtar. Keberhasilan lainnya adalah peningkatan produksi perikanan tangkap yang tahun ini mencapai 6,83 juta ton atau sebesar Rp. 125,38 triliun.

Prestasi dan perbaikan yang dilahirkan Susi, mampu menebas sindiran bahkan komentar yang berkutat dari penampilan atau jenjang pendidikan. Nyatanya, perempuan asal Jawa Barat ini tetap fokus bekerja tulus mengelola perikanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pujian dan apresiasi layak disematkan kepada Susi Pudjiastuti serta KKP yang berada di bawah komandonya. (Berbagai Sumber/A27)

“Tidak peduli seberapa banyak uang yang diberikan, saya bekerja demi nusa bangsa, demi laut Indonesia.”- Susi Pudjiastuti