Sehari sebelum dilantiknya Elizabeth “Betsy” DeVos menjadi Menteri Pendidikan paling kontroversial AS, Walikota San Francisco Ed Lee membuat pengumuman paling bersejarah, yaitu membebaskan biaya kuliah selama satu tahun. Kebijakan yang akan berlaku semester depan ini, diperuntukkan bagi seluruh penduduk California.

pinterpolitik.com

SAN FRANCISCO – Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengantispasi sepak terjang Betsy yang sejak awal telah dianggap kontroversial. Betsy dianggap tidak pantas menjadi Menteri Pendidikan karena tidak memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan mengizinkan siswa membawa senjata api ke sekolah.

“Di saat retorika politik menyebabkan kesulitan bagi mereka yang kurang beruntung, San Francisco sekali lagi bersatu untuk mempertahankan nilai-nilai bersama dan mengambilalih kepemimpinan nasional menyangkut pentingnya isu-isu mengenai keseteraan,” kata Lee, Senin (6/2).

Inisiatif yang mendapat dukungan penuh dari Supervisor Kota Jane Kim ini, menjadikan Lee sebagai walikota AS pertama yang membebaskan biaya kuliah bagi seluruh penduduk. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan jumlah pendaftaran siswa ke universitas, karena sejak 2012, jumlahnya terus menurun akibat tingginya biaya fiskal.

“Membebaskan biaya kuliah akan membuka kesempatan besar bagi lebih banyak warga San Francisco untuk naik menjadi warga kelas menengah dan juga bagi warga kelas menengah untuk mempertahankan posisinya,” kata Jane Kim, saat di wawancara televisi lokal, KGO-TV.

Kim mengatakan, Kota San Francisco akan menyediakan dana pendidikan kota sekitar US$ 5,4 juta setiap tahun. Pada tahun kedua, para mahasiswa ini hanya akan ditarik kredit sebesar US$ 46 per mata kuliah. Diperkirakan akan ada sekitar 28.000 siswa yag akan diuntungkan atas kebijakan ini, karena berlaku terbuka bagi semua warga yang telah tinggal selama setahun di San Francisco.

Keputusan Walikota Ed Lee dan Supervisor Kota Jane Kim memang sangat fenomenal, jangankan Indonesia, negara-negara bagian di AS lainnya pun belum tentu mampu menutupi biaya yang akan dibutuhkan dalam menggratiskan pendidikan hingga universitas.

Di Indonesia saja, program pendidikan gratis sembilan tahun masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, karena masih bergantung pada pendapatan di wilayahnya masing-masing. Semoga saja kebijakan mulia ini dapat dijalankan Walikota Ed Lee secara berkesinambungan. (Berbagai sumber/R24)

Upaya penolakan perintah eksekutif  (executive order) Presiden Donald Trump mengenai pembatasan dan pelarangan masuk imigrasi di Amerika Serikat (AS), semakin memanas. Di Negara Bagian California, Gubernur Jerry Brown bahkan membuat langkah pertahanan agresif, melalui kebijakan liberal California terhadap imigran, termasuk perawatan kesehatan dan perubahan iklim.

pinterpolitik.com

CALIFORNIA – Gubernur Jerry Brown yang juga anggota Partai Demokrat ini, sejak masa kampanye Presiden memang telah menentang Trump yang menurutnya “berbahaya”. Saat Trump menganggapnya melakukan pembangkangan, ia bersumpah untuk melawan kebijakan Trump dan Partai Republik dalam kongres jika mengancam membalikkan kembali kebijakan negaranya.

“California tidak akan kembali, tidak saat ini, tidak selamanya,” kata Brown, seperti dikutip dalam Time.com. Menurutnya, para imigran ikut menjadi bagian dari pembentukan California yang lebih baik.

“Kami akan melindungi setiap orang, setiap pria, wanita, dan anak-anak yang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, serta berkontribusi dalam perbaikan dan perkembangan negara,” kata gubernur yang sukses memangkas pengangguran, menutup defisit miliaran dolar, meningkatkan pembiayaan sekolah dan hak imigran di wilayahnya, meskipun banyak yang ilegal.

Sikap penolakan Brown yang tegas ini membuat Presiden Trump kesal. Saat diwawancara penyiar FoxNews, Bill O’Reilly, Trump mengkritik para anggota parlemen California yang memilih membuat hukum sendiri dibanding bekerjasama dengan pihak imigrasi federal. “Saya pikir itu konyol. Kejahatan berkembang biak. Kami pasti tidak akan berdiri untuk melakukan perlindungan,” katanya.

Menanggapi kekesalan Trump yang menyebut California sudah di luar kendali dan mengancam akan menjadikan wilayah itu sebagai “negara kuburan”, Gubernur Brown dan sekutu-sekutunya mengaku tak gentar. Mereka juga tak peduli dengan ancaman Trump untuk menarik dana untuk California.

Pemimpin Senat, Pro Tem Kevin de Leon mengatakan bahwa California merupakan negara bagian yang kuat. ”Jauh dari luar kendali, California menciptakan pekerjaan lebih cepat dari negara bagian lain, dan imigran adalah kunci untuk kemakmuran ekonomi kita,” ujarnya, dalam pernyataan tertulis, yang dikutip Rabu (8/2).

“Kami adalah mesin pertumbuhan inovasi dan pekerjaan, negara kami setiap tahun membayar pajak lebih banyak ke federal. Ekonomi kami adalah yang terbesar keenam di dunia dan tiga belas persen dari PDB negara,” lanjut de Leon.

Politisi California lainnya, Anthony Rendon menambahkan, “Jika ini apa yang Donald Trump pikir sebagai ‘di luar kendali’, saya akan menyarankan negara-negara bagian lain harus lebih seperti kami.” Menurutnya, California punya para ilmuwan dan pengacara, dan mereka siap melawan.

Ketidaksepahaman antara Presiden dengan Gubernur Federal, dalam hal ini California, mencerminkan lemahnya komunikasi politik di pemerintahan AS saat ini. Keputusan Presiden yang dibuat secara sepihak dan dianggap merugikan masyarakat, membuat pemimpin daerahnya mengambil langkah antisipatif sendiri. Bila ini terus berlanjut, bisa jadi akan menghasilkan perpecahan. (Berbagai sumber/R24)

Efek pemberlakuan batasan dan larangan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai menyebar ke segala bidang. Salah satu bidang yang terimbas dampak lumayan besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley, negara bagian California, AS.

pinterpolitik.com

WASHINGTON, AS – Sekitar seratus perusahaan teknologi, seperti Facebook, Github, Uber, dan Lyft, menyerahkan tandatangan pengajuan pengadilan ke sembilan US Circuit Court of Appeals, Minggu (5/2) waktu setempat. Mereka menghimpun dukungan agar gugatan itu cepat diproses di persidangan Negara Bagian Washington.

Perusahaan-perusahaan teknologi dan start up yang sebagian besar berada di Silicon Valley, mayoritas dikemudikan oleh kaum imigran. Nama-nama besar seperti Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, dan lainnya, terkena imbas langsung dari kebijakan tersebut. Pasalnya, sebagian karyawan mereka berasal dari mancanegara.

Sejumlah perusahaan itu memberikan tanggapan  karena rata-rata menghadapi masalah mengenai nasib karyawannya yang  tidak bisa kembali ke AS. Google sendiri langsung memanggil kembali semua karyawan – beserta keluarganya – yang tengah berada di luar negeri karena khawatir akan terkena dampaknya.

CEO Facebook Mark Zuckerberg juga merasakan hal yang sama. “Seperti kalian, saya khawatir dengan dampak kebijakan yang ditandatangani Presiden Trump,” tulis Zuck di akun Facebook pribadinya.

Satya Nadella, CEO Microsoft  yang seorang imigran, bahkan bersedia memberikan bantuan hukum untuk karyawannya. Dalam memonya, Satya mencatat ada sedikitnya 76 karyawan Microsoft yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Ditemani kepala tim legalnya, Satya akan mengadakan sesi tanya jawab mengenai kebijakan Trump ini.

Sejak awal hubungan perusahaan teknologi dengan Trump memang tidak akur. Cara pandang Trump dengan bos Apple, Google, Facebook, dan Microsoft sangat berbeda sejak awal. Walau sebelum dilantik Trump telah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin ini, namun sepertinya hubungan baik tersebut tidak berlangsung lama.

Pada intinya, para pemimpin perusahaan besar ini menentang kebijakan pembatasan imigrasi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diskriminatif dan kecurigaan berlebihan berdasarkan ras dan agama. Selain itu, perusahaan teknologi AS sebenarnya maju berkat peran serta imigran asing. Buktinya sebagian besar pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan tersebut  berasal dari luar AS.

Kebijakan imigrasi ternyata bukan hanya masalah kependudukan atau keamanan saja, tapi juga menyangkut bidang-bidang yang signifikan lainnya, seperti ketenagakerjaan, ekonomi, dan bahkan teknologi. Keputusan kebijakan yang bersifat emosional dan reaktif, terbukti hanya akan menyulitkan negaranya sendiri. (Berbagai sumber/R24)