Gimana nih menurut kalian kalau Pak Anies dan Pak Ahok Bersatu di Pilgub Jakarta? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Siapa kira-kira yang paling berpeluang? 

Pilgub 2024 di Pulau Jawa tampak tak kalah menarik. Terdapat sejumlah nama yang muncul sebagai calon potensial meski banyak dari mereka juga yang memutuskan menjadi calon anggota legislatif.

Menurut kalian gimana soal nama-nama itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#caleg #cagub #ridwankamil #airin #iwanbule #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pak RK di atas angin nih? 

Selain hingar bingar Pilpres 2024, geliat politik menuju Pilkada DKI Jakarta tahun depan juga tak kalah seru. Meski Ketum PSI Kaesang Pangarep belakangan meramaikan bursa, nama Ridwan Kamil dinilai tetap jadi yang terkuat.

Menariknya, Jakarta sendiri disebut akan secara resmi kehilangan status ibu kota tahun depan dan dinilai akan membutuhkan karakteristik kepemimpinan berbeda.

Lalu, kalau menurut kalian siapa yang paling pantas memimpin Jakarta? Berikan pendapatmu yaa  

#ridwankamil #gubernurjakarta #jakarta #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Meski kerap masuk bursa capres maupun cawapres 2024, peluang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dianggap sangat kecil untuk menang, bahkan untuk diusung oleh partai politik. Nasibnya dinilai akan lebih baik jika berani mempromosikan diri sebagai Gubernur di DKI Jakarta.

Rilis terbaru survei Charta Politika, misalnya, menempatkan nama Ridwan Kamil sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi kedua setelah Sandiaga Uno sebagai cawapres.

Sebelumnya, Kang Emil, sapaan akrabnya, beberapa kali juga masuk ke daftar tokoh yang memiliki elektabilitas cukup baik sebagai capres 2024.

Meski begitu, predikat cukup baik masih belum cukup saat elektabilitas RK belum mampu bersaing  dengan tiga nama capres lain yang belakangan semakin mengerucut dalam bursa, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Satu yang menilai peluang RK sangat kecil untuk maju sebagai capres maupun cawapres 2024 adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Menurutnya, posisi cawapres pun masih belum pasti dikarenakan RK masih harus bersaing dengan nama-nama besar lain seperti Sandiaga, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Erick Thohir.

“Secara elektabilitas, nama Emil bukan the one and only. Masih banyak opsi-opsi lain yang diperhitungkan oleh partai politik (parpol),” tegas Adi.

Serupa, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa tidak mudah bagi RK untuk diusung oleh parpol, baik sebagai capres maupun cawapres.

Di saat yang sama, Ujang melihat RK justru memiliki kesempatan yang lebih besar apabila ingin kembali maju sebagai orang nomor satu di Jawa Barat untuk periode kedua.

Namun, terdapat satu skenario yang kiranya jauh lebih baik bagi karier politik jangka panjang RK dibandingkan saran Ujang, yaitu dengan mengadu nasib di Jakarta pada 2024 sebagai suksesor Anies.

Lantas, mengapa jalan terjal seolah merintangi RK untuk menjadi RI-1 maupun RI-2 di 2024? Dan seberapa besar peluang Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta 2024?

RK Terlalu Pintar?

Hingga detik ini, nama RK hampir selalu ada dalam setiap rilis bursa capres/cawapres 2024 sejumlah lembaga survei. Akan tetapi, berbeda dengan Anies yang misalnya menjadi capres terkuat di Rakernas Partai NasDem, RK belum sekalipun digaungkan oleh parpol manapun.

Inilah yang membedakan RK dengan kandidat lain, yakni ketiadaan kendaraan politik yang benar-benar tampak serius menyokongnya.

Terlebih, jika berbicara cawapres. Preseden Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres di detik-detik akhir pada Pilpres 2019, membuat pemilihan kandidat RI-2 seolah kurang begitu memerhatikan elektabilitas dan hal spesifik lain.

Selain itu, belakangan juga muncul fenomena politik baru di masyarakat yang melihat bahwa kandidat tanpa parpol seolah lebih baik dibanding kandidat yang berasal dari parpol.

Fenomena itu kerap diistilahkan dengan deparpolisasi. Berbeda dengan orang yang tidak percaya politik yaitu apolitis, saat deparpolisasi terjadi, kepercayaan terhadap politik masih ada.

Akan tetapi, ketidakpercayaan muncul terhadap sistem kepartaian yang dirasa tidak mempunyai efek bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan deparpolisasi terjadi antara parpol dan pemilih yang disebabkan oleh dua hal, yakni afeksi psikologis dan rasional.

Deparpolisasi seolah menihilkan peran parpol dalam demokrasi yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia.

Pasca Reformasi, akibat dari deparpolisasi ini, tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik merosot tajam. Pemilih semakin sinis terhadap parpol karena tidak menyalurkan kepentingan mereka.

Muaranya, yang dicari pemilih dalam sebuah kontestasi elektoral kerap kali hanya calon pemimpin yang populer dengan elektabilitas yang tinggi.

RK yang notabene bukan berasal dari parpol, mungkin saja dilihat oleh parpol berpotensi menajamkan fenomena deparpolisasi.

Tak hanya itu, sosoknya yang tampak cerdas boleh jadi menimbulkan keengganan parpol untuk mengusungnya karena impresi kurang bisa berkompromi, terutama di level kepemimpinan nasional.

Lalu, jika 2024 bukan waktu yang tepat bagi RK untuk menjadi capres maupun cawapres, apakah titian politik menjadi DKI-1 adalah yang paling ideal baginya?

RK Menang Telak?

Dalam dunia politik, timing atau momentum menjadi hal yang cukup esensial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik dikemukakan, sebagaimana halnya yang dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics.

Menurut Rubio, timing sangat esensial dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Dalam konteks RK, momentum untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2024 kiranya juga dapat dimaksimalkan demi karier politiknya. Mengapa demikian?

Pertama, tahun 2024 dan Jakarta agaknya menjadi momentum dan tempat yang paling tepat bagi batu loncatan karier politik RK. Dengan berkiprah di ibu kota yang merupakan sentral perhatian politik nasional, RK tampaknya bisa mencuri perhatian lebih.

Terutama untuk membangun citra terbaik sebelum mantan Wali Kota Bandung itu naik kelas ke level nasional di tahun 2029.

Kedua, RK masih memiliki panggung politik hingga tahun depan untuk memberikan impresi positif sebelum promosi ke ibu kota.

Ketiga, menjadi Gubernur DKI Jakarta di 2024 juga kiranya dapat menjadi momentum tepat bagi RK untuk memperbanyak modal politiknya.

Terkait hal itu, Kimberly L. Casey dalam Defining Political Capital, menjabarkan bahwa modal politik dapat dipetakan menjadi tujuh modal, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal moral.

Sementara itu, Richard D. French dalam Political Capital menjabarkan bahwa kalkulasi jangka panjang serta berkesinambungan terhadap modal politik, terutama atas aset-aset potensial yang dimiliki aktor politik menjadi sangat penting.

French mengedepankan pertimbangan variabel siklus ekspektasi khalayak dan siklus pengaruh dalam pertimbangan modal secara politik dari setiap aktor yang ada di dalamnya.

Dibandingkan menjadi capres/cawapres di 2024, RK kiranya memang cenderung lebih tepat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan modal politik yang ia miliki saat ini.

Dengan latar belakang profesional sebagai arsitek dan perencanaan wilayah perkotaan, RK juga belum lama ini diakui sebagai sosok yang paling mumpuni untuk memimpin ibu kota.

Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) beberapa waktu lalu menyatakan RK sebagai tokoh yang paling memahami isu di Jakarta berdasarkan survei kepada para ahli tata kota. Survei itu sendiri dilakukan CSIS pada 29 Maret hingga 12 April 2022 lalu.

Dia mengalahkan nama-nama lainnya seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS.

Selain itu, mengingat parpol yang bisa saja resisten terhadapnya di level nasional, RK barangkali bisa mulai membangun kepercayaan di level ibu kota dengan sisi lain karakteristiknya, yakni fleksibilitas di hadapan entitas politik.

Ya, dalam Pilgub Jabar 2018, RK menjadi kandidat dengan parpol pengusung terbanyak dengan haluan politik paling beragam. Tercatat ada enam parpol multi-ideologi yang mengusungnya, yaitu Partai NasDem, PPP, PKB, Partai Hanura, PSI, dan Partai Berkarya.

Tak hanya itu, menariknya, survei CSIS yang menasbihkan RK di posisi teratas tokoh paling memahami isu Jakarta tadi dipaparkan di diskusi publik yang digelar Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada 22 Agustus lalu.

Dengan pemetaan itu, RK bisa saja menjadi kandidat yang paling banyak diusung parpol pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Bukan tidak mungkin dirinya bisa menang telak, terutama saat melihat potensi sosok rival.

Ya, dengan kalkulasi sokongan parpol di atas, praktis RK hanya tinggal berhadapan dengan Ahmad Riza Patria yang santer jadi andalan Partai Gerindra di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Partai Golkar yang tampak masih bimbang dengan nihilnya popularitas Bupati Tangerang Ahmed Zaki yang telah diberi amanat partai untuk bertarung di Jakarta, bisa saja berubah haluan dengan menyokong RK.

Pun demikian dengan Partai Demokrat. Ketiadaan kader, jika AHY maju sebagai capres/cawapres mungkin bisa membuat partai bintang mersi juga mendukung RK.

Oleh karena itu, Pilgub DKI Jakarta tampaknya tidak akan kalah pamor dari Pilpres dalam pesta demokrasi dua tahun mendatang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 tampaknya tidak akan kalah seru dibandingkan Pemilihan Presiden 2024. Anies Baswedan dinilai lebih ideal untuk kembali bertarung di DKI Jakarta dan baru menjadi calon presiden di tahun 2029 mendatang.

Sejauh ini, Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik telah menganalisis sejumlah nama potensial sebagai kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Mereka antara lain: Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahmad Riza Patria, AHY, Airin Rachmi Diany, Ahmad Sahroni, serta Tri Rismaharini.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]emenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menjadi pertimbangan kuat bagi PKS untuk kembali bekerjasama dengan Partai Gerindra di Pilkada Jawa Barat (Jabar) pada 2018 nanti. Bahkan, PKS juga telah mempersiapkan tiga nama sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

“Untuk Pilgub Jabar, kami sudah menyiapkan cagub maupun cawagub dan itu sudah diusulkan oleh DPW PKS Jabar kepada DPP PKS. Ada tiga nama,” kata seorang sumber di PKS di Jakarta, Jumat (12/5) malam. Hanya saja, lanjutnya, PKS tidak bisa mencalonkan paket kadernya itu sendirian, sehingga diperlukan koalisi dengan partai lainnya. Salah satu partai yang hingga saat ini telah melakukan komunikasi adalah partai pimpinan Prabowo Subianto, yaitu Gerindra.

“Kami adalah partai yang tidak bisa mencalonkan sendiri. Jadi kami harus berkoalisi salah satu partai yang cukup intensif berkomunikasi adalah Gerindra,” katanya, sambil menambahkan kalau Gerindra juga tengah menjalin hubungan intensif dengan Deddy Mizwar (Demiz) untuk dicalonkan sebagai kandidat cagub. Sehingga, ada kemungkinan PKS akan menyodorkan kadernya untuk duduk di posisi cawagub.

PKS dan Gerindra Koalisi di Jabar? Sohibul: Peluangnya Tinggi https://t.co/zAeOemVbsZ pic.twitter.com/KrHJ5AKmXu

— detikcom (@detikcom) April 30, 2017

Siapkan Kader Untuk Cawagub

“Gerindra sedang menjajaki dengan Demiz. Kalau kemudian Gerindra mengajukan Demiz sebagai cagub, kami akan mengajukan cawagubnya. Ada beberapa nama yang sudah dipersiapkan,” jelasnya. Ia juga tak menampik kalau ada kemungkinan nama yang akan dipasangkan adalah Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym. “Kayaknya ada. Cuma Aa Gym belum ketuk pintu. Baru di sounding saja,” katanya.

Kabar akan berkoalisinya PKS dengan Gerindra, dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, sudah ada beberapa nama yang tengah digodok. “Nama-namanya sudah ada dan masih sangat dinamis. Kami masih punya waktu panjang sebelum menetapkan pilihan,” kata Hidayat di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ciamis, Sabtu (13/5).

Menurutnya, nama-nama yang diusung tidak hanya dari internal partai. Ada juga beberapa nama lain yang bukan kader PKS. “PKS menyiapkan nama cagub dan cawagub yang akan ditentukan majelis syuro. Bila nanti koalisi PKS-Gerindra terjalin, akan disesuaikan calonnya nanti,” jelasnya.

Hidayat optimistis kalau koalisi PKS-Gerindra akan mendulang sukses di pilkada Jabar seperti halnya di DKI Jakarta. “PKS lebih nyaman dengan Gerindra, ibarat pasangan kekasih, kami sudah dapat soulmate-nya. Apalagi koalisi ini sudah terbukti berhasil memenangkan pilkada di sejumlah daerah.”

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Ridho Budiman Utama mengatakan partainya sebenarnya belum menutup pintu untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat pada pemilihan kepala daerah 2018. “Kami tidak menutup pintu. Ya, kita lihat sajalah. Bisa berubah nanti di tengah perjalanan. Politik itu kan dinamis,” katanya di Bandung, Sabtu, (13/5).

Pilgub Jabar 2018, DPW PKS Jabar Resmi Usulkan Netty Heryawan ke DPP https://t.co/xzv4UrVVIW pic.twitter.com/BLp0RBYZji

— detikcom (@detikcom) May 14, 2017

Gagal Dukung Kang Emil

Sebelumnya, nama Ridwan Kamil atau Kang Emil sempat masuk dalam penjaringan PKS. Namun, setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungannya pada Kang Emil, dukungan PKS pun mengendur karena perbedaan haluan politik antara PKS dan NasDem. “Cuma pas beliau deklarasi (dengan NasDem), terus bahkan sepakat dengan dukungan terhadap Jokowi, ini yang mengganjal bagi kami,” katanya.

Saat ini, Ridho mengatakan kalau PKS sudah dipastikan bakal kembali berkoalisi dengan Partai Gerindra di pemilihan kepala daerah 2018. Sayangnya, Gerindra sudah menyatakan menutup rapat-rapat pintunya untuk mengusung Kang Emil menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018. “Pascapilkada DKI, kami intensif dengan Gerindra. Gerindra kan sudah menutup pintu kepada Kang Emil. Jadi kita agak berat lagi dengan beliau.”

Di samping itu, PKS juga sebenarnya telah memilih dua kader partainya untuk maju di ajang pemilihan Gubernur Jawa Barat, yaitu istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Heryawan, dan Ketua DPD PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu. Syaikhu sendiri mengatakan keputusan mengusung kandidat di pemilihan Gubernur Jawa Barat tergantung dari keputusan pengurus pusat. “Kami masih menunggu keputusan akhir yang akan dikeluarkan oleh DPP,” katanya.

Sedangkan calon dari eksternal partai, Ahmad memberi isyarat bahwa partainya lebih condong ke Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Hal itu tak terlepas dari hubungan PKS dengan Gerindra yang sudah solid. Gerindra sendiri sudah memberi sinyal menggaet Dedy untuk menjadi calon gubernur atau wakil yang diusung dari luar partai. “Ini kita belum fokuskan, kalau nanti kita koalisinya dengan Gerindra, Gerindra kan sudah jelas mengusung Pak Deddy Mizwar tinggal dari PKS-nya siapa yang diusung,” pungkasnya. Berikan pendapatmu! (Suara Pembaruan/berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilihan gubernur Jawa Barat 2018 sudah di depan mata. Gaung gerilya parpol juga sudah mulai marak didengungkan dari tingkat bawah sampai  atas. Semua partai politik (parpol) sudah mulai gencar mencari pasangan calon (paslon) yang akan di usungnya, baik dari dalam partainya sendiri maupun calon dari partai lain.

Target mereka tentu saja nama-nama yang dianggap sudah sangat dikenal masyarakat, baik dari kiprahnya di pemerintahan daerah maupun kedekatan mereka dengan masyarakat serta partai politik itu sendiri.

Hingga saat ini, partai politik sudah menemukan dua nama tokoh yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi, yaitu Ridwan Kamil – Walikota Bandung yang akrab di sapa Kang Emil dan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang juga dielu-elukan warga berkat kemampuannya yang tak kalah hebat.

Bedanya, Dedi saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat. Sementara Kang Emil, walau telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem, banyak yang meminta dirinya maju melalui jalur independen. Harapan ini pernah disampaikan komunitas Pesantren se-Jawa Barat, KH Abdul halim, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayinah beberapa waktu lalu.

Namun tersiar kabar, kalau kedua tokoh ini sebenarnya juga tengah diincar oleh Partai Hanura. Hanya saja, partai ini ingin memasangkan mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jabar di Pilkada 2018 nanti.

Menurut seorang sumber di Jakarta, pihaknya saat ini telah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan cabang partai dalam menjaring nama-nama yang akan menjadi calon. Selain itu, mereka juga kabarnya akan membahas peta koalisi dengan partai lainnya.

“Kita akan tanya DPD, agar mereka juga menanyakannya ke 27 DPC lainnya. Setelah itu, hasilnya akan di laporkan ke DPP,” katanya di gedung parlemen, Jumat (21/4), malam.

Sumber tersebut mengatakan, Emil dan Dedi juga hadir dan memberikan sambutan di hadapan ratusan kader Hanura pada rapat koordinasi pengurus daerah Hanura Jabar di Bandung. Sehingga, bisa saja Hanura nantinya akan berkoalisi dengan Golkar, mengingat kedua partai tersebut berada dalam satu wadah, yaitu mendukung pemerintah.

“Kedua tokoh tersebut memiliki kans besar untuk bertarung di Pilkada Jabar 2018 dan juga mempunyai elektabilitas yang tinggi,” terang sumber tersebut.

Bila kabar ini benar, maka akan menjadi keuntungan bagi warga Jabar karena kedua tokoh ini tidak harus saling bertarung namun bergandengan tangan dalam meraih posisi Jabar satu. Apalagi bila Nasdem tetap mempertahankan dukungannya pada Emil (Baca: Emil Jadi Primadona Parpol). Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Yuk, berikan pendapatmu. (Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Anies Baswedan gaungnya semakin bersinar setelah melaju pada putaran kedua bersama Sandiaga Uno yang diusung duet Partai Gerindra dan PKS, melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nanti.

Walau Presiden Jokowi pernah memecatnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena kinerjanya dianggap tidak becus, namun di Pilkada DKI Jakarta kali ini, rupanya dia ingin menunjukkan kemampuan dan massa pendukung.

“Kita tunggu saja, apakah Anies bisa menang di Pilgub DKI nanti atau tidak. Kalau menang, dia akan percaya diri untuk melawan Jokowi di Pemilu 2019,” demikian dikatakan oleh sebuah sumber.

Begitu kira-kira sepak terjang yang telah menunggu Anies di tahap selanjutnya. Belum usai proses pertarungan di Pilkada, beragam isu sudah muncul, baik apakah nantinya ia akan menang atau kalah dalam perebutan kursi nomer satu DKI di putaran kedua nantinya.

Sebuah sumber di Jakarta mengatakan, bila Anies ternyata kalah pada putaran kedua, maka dia akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Sebaliknya, bila menang, bisa jadi ia akan mendapatkan tawaran yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin, Anies sendiri yang akan maju menjadi orang nomor satu di negeri ini, karena meskipun sedikit ambisius namun Anies dikenal sebagai orang yang santun.

Sumber tersebut juga mengatakan, ada beberapa partai yang katanya siap mengusung Anies menjadi cawapres atau capres, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “PKS ingin memakai Anies sebagai figur tengah atau moderat. Mereka ingin melawan stigma selama ini, bahwa PKS partai Islam yang agak keras,” ujarnya.

Pastinya, PKS akan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (all out)  untuk mengusung Anies ke level yang lebih tinggi dan menjadikan Anies sebagai ikon baru dalam kampanyenya. Target yang ingin mereka capai, Anies akan meraih simpati para pemilih moderat di Indonesia.

Politik memang penuh teka teki, sekarang lawan besok bisa menjadi kawan atau sebaliknya. Semakin diberikan kemudahan dan kesempatan, manusia akan semakin berambisi untuk meraih yang lebih besar lagi.  Apapun hasilnya nanti, semoga Pilkada putaran kedua tetap berlangsung aman dan damai. (Suara Pembaruan/Fit)

Walau pelaksanaan debat pasangan calon gubernur DKI yang kedua dianggap sudah lebih baik dari yang pertama, namun survei memperlihatkan kalau angka swing voters masih tetap tinggi.

pinterpolitik.com – Senin, 30 Januari 2017.

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tinggal sebulan lagi, namun beberapa hasil survey memperlihatkan kalau angka massa mengambang (swing voters) masih tetap tinggi. Menurut Chief Executive Officer (CEO) Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, jumlah pemilih yang belum menentukan masih sebesar 11,25 persen. Angka ini didapat setelah pelaksanaan debat ketiga pasangan calon gubernur DKI, Jumat (27/1) lalu.

Menurut Komisioner Ombudsman, La Ode Ida, masih tingginya angka massa mengambang ini karena materi yang dipaparkan oleh pasangan calon (paslon) hanya membahas masalah administratif atau hanya dipermukaan saja, belum menyentuh hal-hal yang lebih substansial.

“Kemarin hanya membahas cover bukan kulitnya. Seharusnya mereka menjelaskan kebijakan yang akan dijalankan bila menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Jadi lebih ke action,” katanya, Minggu (29/1).

Usai debat kedua paslon gubernur, lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Populi Center, Alvara Research Center, dan Indikator Politik Indonesia memperlihatkan hasil yang beragam. LSI menempatkan pasangan Ahok-Djarot dan Agus-Sylvana akan melaju keputaran kedua, meninggalkan pasangan Anies Sandi dengan tingkat elektabilitas 21,4 persen.

Sedangkan Populi Center memperlihatkan elektabilitas Ahok-Djarot di angka 36,7 persen, Anies-Sandi 28,5 persen, dan Agus-Sylvana 25 persen. Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 38,2 persen,  sedangkan Agus-Sylvana 26,5 persen, dan Anies-Sandi 23,6 persen.

Sementara itu, Alvara Research Center memperlihatkan keunggulan Ahok-Djarot sebesar 34,83 persen, Agus-Sylvana 31,75 persen, dan Anies-Sandiaga 22,17 persen.

Untuk meningkatkan elektabilitas, ketiga paslon secara bergantian mendatangi mantan presiden BJ Habibie untuk mendapatkan restu dari tokoh pemerintahan yang bersikap netral di Pilkada ini. Ketiga paslon diterima dengan tangan terbuka dan masing-masing mendapatkan wejangan apabila mereka nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. (Berbagai sumber/R24)