Oh gini penampakannya 

#kejagung #buzzer #korupsi #korupsitimah #korupsigula #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Fahri… 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Fenomena buzzer politik dan keresahan yang ditimbulkannya masih menjadi warna tersendiri di Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam konteks Pilpres, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sempat ditengarai memiliki buzzer paling agresif. Namun, ketika berbicara buzzer, siklus interpretasi, spekulasi tak hingga, dan false flag bisa saja menjadi strategi tertentu untuk menjatuhkan reputasi kubu tertentu.

PinterPolitik.com

Pilpres 2024 sudah di depan mata, dan buzzer politik masih mewarnai dinamika yang bergulir. Menariknya, kubu pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD saling tuding sebagai empunya buzzer yang paling meresahkan.

Buzzer politik yang beroperasi di media sosial sendiri seolah lumrah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik, setidaknya sejak Pemilu dan Pilpres 2014.

Pada awal 2023 lalu, politisi PDIP Deddy Sitorus pun sempat menguak bahwa setiap aktor politik memiliki buzzer masing-masing dan itu menjadi hal yang lumrah.

Terdapat beberapa catatan menarik terkait buzzer Pemilu dan Pilpres 2024. Influencer Trio Netizen yang terdiri dari Sandi Sukron, Rio Chan, dan Eky Priyagung, misalnya, pernah memberikan penghargaan digital kepada buzzer Anies-Imin sebagai yang paling “rese” dengan kata-kata ofensif dan meresahkan.

Menariknya, dalam konteks serupa, Deddy Sitorus juga menyebut bahwa yang memiliki buzzer terbanyak dan paling vokal adalah PKS, parpol yang saat ini mengusung duet Anies-Imin. Tentu, kala itu PKS langsung membantah tudingan Deddy.

Kembali, predikat kepada buzzer Anies sendiri ditasbihkan Trio Netizen pada akhir Desember 2023 lalu, atau dua bulan setelah intrik influencer lain, yakni Kiky Saputri, dengan so called buzzer Ganjar yang disebut menyebar narasi menjurus fitnah.

Sementara itu, buzzer dari kubu Prabowo-Gibran tampak “lebih bersih” dari catatan minor, kendati masih dapat terlihat meramaikan kolom komentar konten seputar dinamika Pilpres 2024, baik di Twitter/X, Instagram, hingga TikTok.

Belum tampak pula intrik dan predikat serupa Trio Netizen dan Kiky Saputri yang melibatkan so called buzzer Prabowo-Gibran.

Nyatanya, eksistensi buzzer politik di media sosial tidak selalu memiliki konotasi yang negatif dan tak etis. Akan tetapi, jika mereka terlibat dalam tindakan manipulatif dan penyebaran informasi palsu, tentu itu dapat menimbulkan dilema etika dan memperdalam perpecahan konkret di masyarakat.

Namun, intrik dan saling tuding sebagai sang empunya buzzer politik meresahkan bisa saja merupakan strategi politik tertentu. Ini kiranya penting dipahami dalam perspektif pemilih dan masyarakat pada umumnya agar tetap dalam koridor kritis dan etis. Mengapa demikian?

Operasi Bendera Palsu

Buzzer politik kerap merujuk pada pengelola akun kecil dan anonim dengan pengaturan militansi yang tinggi untuk membanjiri narasi di media sosial sesuai dengan keberpihakan mereka.

Kata kunci anonimitas menjadi kekuatan mereka sebagai komponen penting dari “pasukan siber” atau cyber troops.

Akan tetapi, satu hal yang kini mulai disadari dan menjadi diskursus menarik adalah buzzer politik yang disebut turut dikerahkan dengan seolah memberikan dukungan, namun sejatinya bertujuan untuk mendiskreditkan lawan dengan karakteristik minor dan menyebalkan mereka.

Hal itu diistilahkan sebagai false flag operation atau operasi bendera palsu. Istilah “bendera palsu” berasal dari abad ke-16 sebagai ungkapan yang berarti pernyataan keliru yang disengaja atas kesetiaan seseorang. Ihwal yang menjadi latar belakang Perang Rusia-Swedia pada tahun 1788.

False flag dapat didefinisikan sebagai operasi tersembunyi yang dirancang untuk memperdaya. “Tipuan” ini menciptakan kesan bahwa kelompok tertentu dianggap bertanggung jawab atas suatu aktivitas dan menutupi aktor sesungguhnya yang seharusnya bertanggung jawab.

Dalam konteks Pemilu dan Pilpres 2024, interpretasi false flag muncul saat karakteristik menyebalkan buzzer Anies-Imin ditelaah oleh para netizen di X yang “sadar” dan mengkritisi buzzer itu sendiri.

Itu dikarenakan, perilaku buzzer so called pendukung Anies-Imin justru merusak citra paslon nomor urut 1 itu secara keseluruhan.

Sayangnya, ketika interpretasi ini mengemuka, muaranya adalah tuduhan tak berdasar yang sulit dibuktikan kebenarannya tanpa identifikasi forensik digital komprehensif.

Hakikat anonimitas yang sukar dibuktikan menjadikan false flag tampak begitu ideal diterapkan saat mengaktualisasikan strategi politik melalui para buzzer dalam dinamika maupun terlibat serta merespons intrik politik.

Tuduhan yang mengemuka dari false flag sebenarnya dapat dikatakan bersifat konspiratif dan infinit. Sesuatu yang kembali perlu dipahami lebih dalam.

Tuduhan Tak Berujung

Ya, saat hadir dalam meja analisis dan interpretasi, tuduhan false flag yang dilakukan oleh aktivitas buzzer bisa dikatakan tak berujung.

Dalam konteks sangkaan tak berujung false flag dalam fenomena buzzer politik di Pemilu dan Pilpres 2024, konsep infinite regress kiranya menjelaskan hal tersebut.

Infinite regress dapat diartikan sebagai suatu fenomena di mana serangkaian tindakan manipulatif dan penyebaran informasi palsu tidak memiliki akhir yang jelas.

Dalam skenario ini, bisa jadi ada serangkaian pihak atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan setiap langkah yang diambil hanya menjadi sebab bagi tindakan selanjutnya.

Misalnya, satu kelompok buzzer politik dapat memulai false flag untuk mempengaruhi opini publik terhadap kandidat tertentu. Namun, kelompok lain mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangkaian tindakan serupa dengan maksud yang berbeda.

Proses ini kemudian dapat berlanjut tanpa batas, di mana setiap tindakan menjadi sebab bagi tindakan berikutnya, dan demikian seterusnya.

Dalam konteks ini, sulit untuk menentukan ujung atau sumber sebenarnya dari false flag operation tersebut.

Seperti konsep dasar infinite regress yang menyatakan bahwa realitas tidak memiliki ujung dan pangkal, serangkaian tindakan manipulatif dalam buzzer politik dapat terus berlanjut, dengan setiap pihak yang terlibat memiliki motif dan tujuan yang berbeda.

Hal ini dapat menciptakan kompleksitas yang sulit dipahami dan dipecahkan, karena sulit untuk mengidentifikasi sumber asli atau akar permasalahan.

Satu hal yang patut diwaspadai dan dicermati, dalam konteks politik, fenomena ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan membingungkan masyarakat, serta merusak integritas proses demokratis.

Oleh karena itu, pemahaman konsep infinite regress dalam konteks false flag operationbuzzer politik dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas merespons eksistensi buzzer dalam ruang demokrasi negeri +62. (J61)

Apakah kita sudah beralih ke buzzer-krasi? 

Berbagai platform media sosial (medsos) diisi oleh berbagai narasi yang saling bersaing – khussusnya terkait Pilpres 2024. Persaingan antar-buzzer menjadi semakin kencang setelah peristiswa atau acara penting seperti debat pilpres.

Belum lagi, tahun 2024 bisa dibilang jadi “masa panen” para buzzer – mengingat ada banyak jenis pemilihan (pileg, pilpres, dan pilkada) pada tahun ini. Dikotomi in-group-vs-out-group juga akan mengencang.

Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan tenggelam dalam buzzer-krasi? 

PinterPolitik.com 

Adalah akun @PartaiSocmed yang mengungkap bahwa manuver loyalis Menteri BUMN Erick Thohir terdeteksi cukup “berbahaya” bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. 

“Peluang terbesar menang pilpres 2024 ini ada di Prabowo, tapi manuver2 ET yg menyerang Gibran akan berpotensi membuatnya kalah utk ketiga kalinya! Saran kami pak @prabowo, @Gerindra dan @gibran_tweet untuk segera melakukan operasi amputasi!” begitu cuit akun tersebut di X/Twitter pada 3 November 2023 kemarin lusa. 

Sebagai informasi, spill yang dibeberkan akun #PartaiSocmed sendiri kerap menjadi rujukan informasi intelijen terbuka (open source intelligence) para netizen. 

Terlepas siapa di baliknya dan apa kepentingannya, yang jelas, akun pegiat media sosial itu tercatat pernah membongkar sejumlah kasus kelas kakap dan cukup menggegerkan jagat maya, utamanya Twitter. Mulai dari kekayaan dan manuver tak wajar pejabat negara pasca kasus Rafael Alun Trisambodo. 

PartaiSocmed juga pernah membeberkan kasus korupsi beras bansos di awal tahun 2023 ini serta turut menguak informasi mengenai sengketa Pulau Rempang beberapa waktu lalu. 

Kembali ke konteks Erick yang dibeberkan akun tersebut, nama staf khusus (stafsus) yang kemungkinan merujuk pada sosok Arya Sinulingga juga ikut disebutkan. 

Arya, yang merupakan Staf Khusus III Menteri BUMN bidang komunikasi publik, bahkan disebut sebagai musuh dalam selimut. 

Terdapat manuver dari Erick dan Arya melalui akun-akun media sosial di bawah koordinasinya yang dikatakan kontraproduktif terhadap duet Prabowo-Gibran menuju Pilpres 2024. 

Lalu, benarkah terdapat manuver itu? Dan seperti apa proyeksi konesekuensinya bagi Erick? 

Logis, Namun Manuver Dipertanyakan? 

Secara kasat mata, memang cukup sulit untuk mendeteksi dan menebak keberpihakan akun-akun pegiat media sosial yang anonim, termasuk para buzzer, di ruang digital yang begitu luas. 

Itu termasuk apakah mereka benar-benar terafiliasi dengan aktor tertentu dengan tujuan tertentu pula. 

Namun, secara teknis, hal itu bukan tidak mungkin ditelusuri dan ditemukan benang merahnya kepada siapa para penggaung itu “mengabdi”. 

Satu hal yang membuat manuver mereka logis dan sah-sah saja untuk dilakukan adalah ruang digital yang begitu luas dan cukup sulit meregulasi keberpihakan dan kepentingan, utamanya yang bertendensi politis. 

Apalagi, saat telah bersentuhan dengan narasi politik dalam demokrasi yang begitu deras dan saling memengaruhi satu sama lain. 

Di titik ini, eksistensi manuver mereka tak ubahnya seperti penjaja narasi, terlepas dari baik dan buruknya, dalam “pasar” ruang digital yang begitu luas. 

Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan cendekiawan politik asal Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama. 

Fukuyama menilai kebebasan berpendapat di ruang digital tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai tujuan mulia demokrasi, tetapi juga telah berubah bentuk menjadi pasar ide politik. 

Di sana, para akun-akun media sosial “binaan” aktor tertentu bergerak layaknya pedagang yang menjual dan “bising” dengan “promosi” hingga “rayuan” ide. 

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi “calon pelanggan” akan melihat, menilai, dan pada akhirnya menentukan keputusan apakah akan mempercayai dan “membeli” agenda politik tertentu. Tentu yang sesuai dengan preferensi personalnya yang telah disusupi oleh informasi dari para penjaja ide tadi. 

Berkaca pada ruang digital yang tak teregulasi denga baik, kemungkinan akan selalu ada ide maupun informasi negatif, propaganda, dan disinformasi yang sengaja dikeluarkan untuk memengaruhi narasi politik. 

Kini tinggal pertanyaannya, kepentingan apa yang membuat aktor politik tertentu bergerak untuk mengerahkan para pasukan digitalnya untuk memengaruhi narasi dan preferensi politik, termasuk yang berpotensi berdampak konkret seperti demonstrasi hingga menggunakan instrumen hukum. 

Pertanyaan yang sama kiranya relevan untuk menguji sejauh mana probabilitas Erick dan Arya sebagai musuh dalam selimut kubu Prabowo-Gibran? 

Erick Sebaiknya Meredam? 

Secara terpisah, Prabowo dan Gibran sendiri sebelumnya telah bertemu dengan Erick pada 31 Oktober lalu. Khusus dalam pertemuannya dengan Prabowo, Erick menyebut akan mendukung Pangkostrad ke-22 itu. 

Akan tetapi, tensi di belakang pangung (backstage) politik tak serta merta redam begitu saja. Apalagi, setelah spill yang dilakukan akun PartaiSocmed seperti yang dijelaskan di atas. 

Untuk itu, penting untuk mengurai dan menelusuri kepentingan seperti apa jika memang benar terdapat manuver dari Erick, Arya, dan para aktor digital binaan mereka yang berlawanan dengan arah politik Prabowo-Gibran. 

Pertama, dari sisi Erick secara personal. Pencawapresan Gibran disebut-sebut membuatnya kecewa karena selama ini dirinya-lah yang selalu berada di urutan teratas survei elektabilitas dan kapabilitas untuk mendampingi Prabowo. 

Selain itu, tidak – atau belum – diikutsertakannya Erick dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran juga bisa saja membuatnya semakin kecewa. Sebagai catatan, di 2019 lalu, Erick adalah sosok yang sukses saat menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Namun, justifikasi dan kepentingan personal ini agaknya memiliki porsi yang tak terlampau signifikan. Terutama saat berkaca pada proyeksi “konsesi” ekonomi-politik bagi Erick dan momentum untuk memperkaya reputasi jika setia untuk menyokong Prabowo hingga menang nantinya. 

Kedua, manuver itu kemungkian berawal dari para loyalisnya yang kemungkinan kecewa, reputasinya tercoreng, dan ingin melakukan revenge politik karena “gagal” mengantarkan Erick menjadi cawapres. 

Selain itu, dengan gagalnya Erick menjadi cawapres Prabowo, “upgrade” portofolio dan keuntungan yang mereka dapat saat naik kelas ke Istana, seketika tertutup rapat dengan pencawapresan Gibran. 

Ketiga, terdapat pula kemungkiann penunggang eksternal dalam elemen loyalis Erick, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ingin mengacaukan duet Prabowo-Gibran dari dalam. 

Yang jelas, PartaiSocmed menyebut bahwa manuver Erick, Arya, dan para aktor maupun loyalis binaan mereka telah terdeteksi dan diketahui, bahkan oleh Presiden Jokowi. 

Ihwal inilah yang membuat esensi menahan diri dan mengubah sikap penting untuk dilakukan Erick, Arya, dan para loyalisnya. 

Selain karena secara ideal dapat mengurangi potensi gesekan sosiopolitik, memberikan sikap yang jelas dan tak menjadi musuh dalam selimut juga lebih menguntungkan bagi Erick. 

Saat menang, dukungan elegan yang bisa dilakukan Erick, baik di dalam maupun di luar tim pemenangan bisa saja membuat kepentingannya dapat tetap terakomodasi di periode pemerintahan ke depan. 

Kendatipun kalah, Erick yang tak terafiliasi politik secara langsung dengan parpol bisa saja mengalihkan dukungan dan mendapat porsi tertentu dari kekuasaan. 

Oleh karena itu, akan sangat menarik untuk menantikan keberpihakan pasti Erick di Pilpres 2024 dan pergerakan para loyalisnya, baik di ruang digital maupun ruang politik konkret Indonesia. (J61) 

PinterPolitik.com 

Perilaku para buzzer yang disebut-sebut terkait dengan bacapres 2024 Ganjar Pranowo kiranya akan berdampak kurang positif, baik bagi interaksi kondusif di dunia maya maupun terhadap dampak elektoralnya kelak. 

Case terbaru memuncak dan seolah masih terus diperbincangkan setelah Ganjar mendapat kesempatan di-roasting oleh komedian Kiky Saputri di sebuah acara televisi. 

Setelah mengungkapkan telaah kritis mengenai sensor dari tim Ganjar mengenai apa yang bisa dan tak bisa dibahas dalam roasting itu, Kiky mendapat serangan buzzer di kolom komentar postingannya, terutama di Twitter. 

Kiky pun merasakan keresahan karena perilaku buzzer itu bahkan menjurus pada penyebaran fitnah. Menariknya, Kiky menyarankan agar para buzzer Ganjar di-reshuffle. 

Fenomena dan manuver buzzer sendiri bukan hal baru jelang kontestasi elektoral di Indonesia. Setidaknya, sejak media sosial mulai masif digunakan untuk membentuk narasi dan opini di Pemilu dan Pilpres 2014. 

Lalu, seperti apa sebenarnya korelasi buzzer, aktor politik, dan upaya untuk memengaruhi perilaku pemilih, khususnya saat berkaca pada intrik buzzer Ganjar dan Kiky? 

Buzzer, Penjual Ide? 

Sebenarnya cukup sulit menebak keberpihakan buzzer di ruang digital yang begitu luas. Termasuk apakah mereka benar-benar terafiliasi dengan entitas tertentu dengan tujuan tertentu pula. 

Apalagi, ketika telah bersentuhan dengan narasi politik dalam demokrasi, dengan kebebasannya, yang saling memengaruhi satu sama lain. 

Namun, satu esensi dikemukakan Ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama. Dirinya menilai kebebasan berpendapat di ruang digital tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai tujuan mulia demokrasi, tetapi juga telah berubah bentuk menjadi pasar ide politik. 

Buzzer, yang memiliki korelasi dengan entitas politik, bergerak layaknya pedagang yang menjual ide. Di sisi lain, masyarakat yang menjadi “calon pelanggan” akan melihat, menilai, dan pada akhirnya menentukan keputusan apakah akan membeli agenda politik tertentu. Tentu yang sesuai dengan preferensi personalnya. 

Layaknya realita di “pasar”, tak semua penjual dan dagangan mereka memiliki kualitas baik. Refleksinya, akan selalu ada informasi buruk, propaganda, dan disinformasi yang sengaja dikeluarkan untuk memengaruhi narasi politik. 

Dalam fungsinya untuk menetralisir isu, misalnya, solusi yang dilakukan menggunakan buzzer bukanlah menyensor atau mengaturnya, tetapi dengan mengeluarkan informasi lain yang lebih positif terhadap mereka atau tak substansial sama sekali dengan konteks pertama. 

Ini yang pada akhirnya disebut mampu menangkal informasi yang buruk tersebut, kendati tak berlaku dalam semua kasus. 

Kembali ke buzzer Ganjar, tak keliru kiranya jika menilai mereka pun selayaknya penjual ide yang menarasikan dan merespons konteks tertentu. Tinggal apakah para “pembeli” tertarik atau berubah pilihan dengan konstruksi impresi yang ditunjukkan. 

Tinggal Andalkan Akal Sehat? 

Menentukan pilihan kini menjadi esensi yang, tidak hanya harus dilakukan para audiens, tetapi sebenarnya juga harus disadari para penggerak buzzer. 

Dalam hal ini, tentu dalam menentukan pilihan untuk bersikap lebih dewasa dan bijak dalam menarasikan isu tertentu di dunia digital. 

Bagi audiens atau para pemilih, reputasi buzzer Ganjar di linimasa agaknya dikenal militan dalam artian yang negatif, yakni sangat agresif dalam melawan narasi minor seputar Ganjar, bahkan hingga ada yang bertendensi personal. 

Saat melihat pemberitaan, misalnya, buzzer Ganjar beberapa kali dituding menyerang secara agresif. Tidak hanya kepada netizen yang kritis terhadap Ganjar, tetapi juga kepada aktor politik lain. 

Sayangnya, kekuatan dengan karakteristik itu seolah dipertahankan hingga case terakhir dengan Kiky. Ihwal yang berakibat pada pertanyaan sampai kapan kekuatan itu dipertahankan dan korelasinya dengan manajemen impresi Ganjar itu sendiri. 

Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Secret, Lies, and Democracy mengatakan pengetahuan atau opini masyarakat telah menjadi sumber kekuatan politik negara demokrasi modern. 

Menurut Chomsky, jika ada kelompok masyarakat yang berani berbeda pendapat di negara otoriter, pemimpinnya hanya perlu membungkam, bahkan mungkin mengeksekusinya. 

Sementara itu, di negara demokrasi, perbedaan pendapat perlu diselaraskan melalui penggiringan opini. 

Masalahnya, nyaris mustahil ada pihak yang mengklaim bahwa gerakan terpola para buzzer di linimasa digerakkan oleh mereka. Anonimitas hingga akun alter atau palsu membuat akuntabilitasnya tak bisa dibuktikan secara jelas (zero accountability). 

Oleh karena itu, dalam telaah spekulatif atau bahkan konspiratif, buzzer bisa pula digerakkan oleh pihak lain untuk memperburuk citra rivalnya. Saat diinterpretasi lebih lanjut, jawaban atas siapa “tuan” para buzzer bisa saja menjadi semacam spiral tak berujung, di antara pihak pertama atau pihak ketiga. 

Kini, tinggal penilaian jernih dan objektif dari para audiens atau pemilih terhadap perilaku para aktor dan instrumen politiknya di media sosial. Utamanya, yang bermuara pada pilihan politik masing-masing individu nantinya. 

Dalam intrik dengan Ganjar, Kiky sempat menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebenarnya adalah orang yang baik. Kembali, perilaku buzzer-lah yang disebut Kiky membuat impresi Ganjar belakangan ini justru menjadi negatif. 

Hal itu seolah menambah sejumlah variabel negatig Ganjar lainnya seperti blunder komunikasi politik di beberapa kesempatan, hingga sejumlah riwayat substansial seperti penolakan Piala Dunia U-20 hingga kasus agraria saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Satu hal yang perlu dicermati, dalam kasus buzzer Ganjar dan poros politiknya, belum pernah ada bantahan bahwa buzzer itu memang bagian dari strategi politik mereka. Di titik ini, penafsiran agaknya bisa diterka arah dan pemetaan para aktor yang kemungkinan benar-benar terlibat di dalamnya.

Penjabaran di atas menjadi interpretasi yang kiranya perlu diketahui untuk tetap berperilaku bijak dalam merespons isu perpolitikan media sosial serta membuat penilaian terbaik terhadap pilihan politik di 2024 mendatang. (J61) 

Bisa tuh ya buzzer direvisi? 

Kelompok pendukung Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai buzzer jadi perbincangan ramai di media sosial usai komedian Kiky Saputri meminta Ganjar untuk mereshuffle buzzer-buzzernya. Hal ini karena Kiky, dan kini juga sebagian besar warganet, menganggap buzzer Ganjar terlalu keji dalam melempar hinaan dan fitnah.

Ganjar sendiri sudah merespons huru-hara soal buzzer tersebut dengan pernyataan permintaan maaf.

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) seperti pernyataan seorang buzzer. Hal itu diungkapkan Cak Imin setelah Gus Yaqut menyebut memilih seorang pemimpin jangan hanya karena bermulut manis.

Cak Imin mengaku tak mau ambil pusing dengan pernyataan Gus Yaqut tersebut. Namun, dia menilai sebagai pejabat publik Gus Yaqut harus berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di depan publik agar tidak memperkeruh suasana jelang Pilpres 2024.

Hayo, siapa yang FOMO ikutan bikin Threads? 

Instagram baru saja merilis aplikasi terbaru mereka yang bernama Threads. Platform media sosial (medsos) ini nantinya bakal menjadi pesaing bagi platform berbasis konten teks lainnya yang telah terlebih dahulu populer, yakni Twitter.

Namun, uniknya, pembahasan politik mulai mengisi hari pertama rilis Threads ini. Najwa Shihab, misalnya, mengimbau agar tidak usah memberi tahu para buzzer politik mengenai app medsos terbaru ini.

Pakar ilmu komunikasi dari Northern State University, Nuurrianti Jalli, mewanti-wanti penyalahgunaan aplikasi TikTok menyambut Pemilu 2024. Sesuai dengan penelitian yang ia kutip, TikTok terbukti memfasilitasi tersebarnya ujaran kebencian dan disinformasi di dunia maya.

Hal ini kata Nuurrianti sudah mulai terjadi. Beberapa waktu lalu, contohnya, kabar hoaks eks-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapatkan nama baptis dari Gereja sempat populer di TikTok.

Mengingat upaya moderasi konten yang terkadang tidak berjalan efektif, wajar bila kita semua mempertimbangkan, apakah TikTok perlu dibatasi lebih keras dalam pemilu nanti?