PinterPolitik.com

Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam regulasi tersebut, disebutkan apabila batas waktu simpan melampaui 4 bulan, maka berpotensi mengalami penurunan mutu.

Atas dasar itu, seluruh beras yang ada di Bulog yang dianggap telah melewati batas waktu simpan yang sudah ditetapkan terpaksa harus dibuang atau di-disposal.

Lantas, apa hubungannya dengan kasus pemusnahan 20 ribu ton beras yang kini sedang ramai dibahas? Ternyata, usia penyimpanan beras 20 ribu ton itu telah melebihi 1 tahun. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi pihak Bulog untuk tidak menjalankan mandat regulasi tersebut.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan beras yang akan di-­disposal itu bukan berarti tak dapat dikonsumsi lagi.

Menurutnya, terkait ketentuan pelepasan (disposal stock) telah diatur dalam Permentan 38/2018. Beras disposal itu akan diolah menjadi produk lain seperti tepung, ethanol dan pakan ternak.

Namun, mirisnya akibat dari salah perhitungan itu negara harus merugi sebesar Rp 160 miliar. Ini tentu sangat menyedihkan. Belum lagi, perusahaan negara yang sempat jadi sorotan publik ini kini sedang mengalami masalah besar terkait finansial.

Bulog saat ini sedang dililit utang senilai Rp 28 triliun per November 2019. Angka ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan pada 2017 yang hanya Rp 13,2 triliun.

Menanggapi utang tersebut, Buwas menuturkan bahwa hal itu disebabkan adanya pengadaan beras baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kesulitan mencari jalan keluar, Buwas pun mengaku bingung bagaimana cara mengatasi utang perusahaan yang kian menggunung itu.

Kini, di tengah upaya penyelematan utang Bulog yang terus membengkak, Buwas harus siap menghadapi hujan kritik terkait kasus pemusnahan puluhan ribu ton beras rusak.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Buwas harus mencari dana lagi untuk pemusnahan beras, sebab disposal stock memerlukan biaya tak sedikit.

Sebelum itu sosok yang dikenal galak ini telah mengingatkan kepada pemerintah agar melakukan perhitungan yang cermat sebelum menerapkan kebijakan impor beras.

Sayangnya, himbauan itu sama sekali tak digubris. Pemerintah melalui mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita ketika itu bahkan ngotot untuk tetap melakukan impor beras.

Padahal, stok beras nasional yang ada di gudang Bulog masih tersedia cukup banyak. Bahkan, menurut Buwas pasokan beras di 2018 cukup untuk kebutuhan domestik, dan diprediksi mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri hingga 2020.

Menariknya, sikap keras kepala itu tidak hanya ditunjukkan Enggartiasto. Rupanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sangat mendukung kebijakan impor beras tersebut.

Jika demikian, apa yang bisa dimaknai dari persoalan ini?

View this post on Instagram

Pemerintah musnahkan 20 ribu ton beras rusak. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 1:59am PST

Polemik Kebijakan Impor Beras

Hulu dari pemusnahan cadangan beras pemerintah ini tiada lain akibat membludaknya pasokan beras di perum Bulog. Besarnya stok beras di Bulog berdampak pada inefisiensi pengelolaan.

Disinyalir hal itu sebagai efek dari kebijakan pemerintah yang mengabaikan kondisi riil di lapangan. Pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan Enggartiasto tidak menghentikan – minimal mengerem – keinginan untuk terus memasok beras dari luar.

Padahal, pasokan beras dalam negeri pada 2018, menurut Buwas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Jikapun dipaksa impor, risikonya stok beras yang dikelola Bulog bakal mengalami kesulitan dalam penyimpanan, juga mekanisme penyalurannya.

Buwas menyebut daya tampung gudang Bulog hanya mampu memuat 2,4 juta ton. Pun, kapasitas 2,4 juta ton itu sendiri sudah terisi penuh oleh beras dari dalam negeri dan realisasi impor sebelumnya. Sementara kalau menambah lagi 2 juta ton, maka tentu akan sulit menyediakan tempat penyimpanan.

Namun, pernyataan Buwas itu dibantah Enggartiasto bahwa impor beras 2018 justru untuk mengatasi kondisi pasokan beras domestik yang minim.

Enggartiasto diketahui telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 2 ton pada 2018 yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Politisi Partai Nasdem itu bahkan tak peduli soal stok beras di gudang yang sudah penuh. Dirinya menyebut perkara gudang yang penuh bukan urusannya. Tugas dia sekadar menetapkan izin impor.

Kini apa yang diprediksikan Buwas setahun lalu itu tidak meleset. Buah dari keras kepala yang ditunjukkan Enggartiasto berdampak buruk terhadap salah satu perusahaan primadona milik negara itu.

Mirisnya, kebijakan Enggartiasto itu mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi, yang menurutnya kebijakan impor beras masih dibutuhkan ketika itu.

Alasannya sederhana, fluktuasi harga beras nasional yang kerap tidak stabil akibat ketidakstabilan pasokan harus diakali dengan kebijakan impor.

Ironinya, Jokowi sendiri saat itu mengakui kalau stok beras dalam negeri sedang mengalami surplus. Lalu, apa yang membuatnya ikut mendukung ngotot agar tetap impor?

Diketahui, produksi beras nasional pada 2018 mencapai 33 juta ton. Sementara tingkat konsumsi masyarakat di tahun yang sama berkisar 29 juta ton. Ini berarti masih terdapat surplus 3 juta ton sepanjang 2018.

Namun, Jokowi punya alasan lain untuk membenarkan kebijakan impor beras tersebut. Menurutnya, kebijakan impor dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan cadangan.

Jokowi juga berkilah hal itu demi menjaga kestabilan harga beras di pasaran, jika sewaktu-waktu terjadi gagal panen, menimbang kondisi cuaca dan bencana yang kerap menjadi penyebabnya.

View this post on Instagram

PKPU No. 18 tahun 2019 tak larang eks terpidana korupsi ikut pilkada. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 3:53am PST

Bisnis Kartel di Balik Impor beras

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan kebijakan impor beras di era Jokowi ditunggangi oleh permainan kartel pangan yang menempel di pemeritah. Akibat hal itu, Jokowi, kata Rizal tidak bisa berkutik.

Rizal menilai kebijakan impor merupakan sebuah langkah tidak tepat di saat para petani sedang memasuki musim panen. Jika itu tetap dilakukan, maka sudah pasti di belakangnya terdapat pemain kartel.

Hal serupa juga diakui mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, yang mengungkapkan kentalnya mafia pangan selama kepemimpinannya.

Lincolin Arsyad dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebut kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimalkan keuntungan industri tersebut.

Dalam konteks kebijakan impor beras, fenomena ini meskipun tidak kasat mata, dapat tersingkap melalui performa kebijakan di era Jokowi yang terbukti melapangkan jalan para pemain kartel memainkan irama pasokan pangan, khususnya komoditas beras, seperti yang disinggung oleh Rizal Ramli dan Amran Sulaiman.

Dugaan kuat adanya pemain kartel di balik impor beras memang cukup beralasan. Cara lain untuk melihat hal itu melalui ketidakmampuan Jokowi dalam menghentikan kebijakan impor beras yang tampak terpaksa itu.

Jokowi bersama lingkaran pembantunya bahkan ikut terseret dalam dinamika kartelisasi ini. Bisa jadi mereka tidak menginginkan itu, namun tak punya pilihan kebijakan lain.

Robison dan Hadiz dalam The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia menyebut kelompok ini sebagai klik oligarki atau oligarki predatoris – sebuah entitas atau jejaring bisnis-politik yang melibatkan para birokrat dengan pengusaha.

Klik oligarki ini senantiasa memanfaatkan segala akses dan fasilitas publik yang ada untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memedulikan nasib masyarakat.

Robison dan Hadiz  juga mengungkapkan bahwa para oligarki ini memiliki keistimewaan terutama dalam membagi-bagikan lisensi perdagangan.

Pernyataan ini menggambarkan adanya praktik bisnis-politik yang beroperasi di balik kebijakan impor yang melibatkan aktor-aktor penting di dalamnya.

Mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Kekuatan mereka bersumber pada keistimewaan hak yang diberikan oleh negara berupa jabatan formal beserta sumber daya material (capital) yang mereka miliki.

Imbas dari permainan kartel di balik kebijakan impor ini tidak hanya membuat harga beras domestik merosot akibat stok yang melimpah, melainkan berdampak buruk terhadap nasib para petani yang jumlahnya mencapai 4 juta lebih.

Alhasil, 20 ribu ton beras yang terbuang sia-sia adalah harga yang harus dibayar rakyat Indonesia akibat kejamnya praktik kartelisasi ini. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pemerintah musnahkan 20 ribu ton beras rusak, akibat salah hitung impor pada 2018, kerugian negara capai Rp 160 miliar. Stok saat ini 2,3 juta ton, 100 ribu ton usianya di atas 4 bulan. Mengacu permentan, beras di atas 5 bulan harus di disposal

Pinterpolitik.com

Gengs, di tengah panasnya sengketa Pilpres dan demonstrasi yang ada di depan gedung Bawaslu serta KPU, ada juga tokoh lain yang lagi panas-panasan loh. Mereka ini lagi saling sewot satu sama lain. Hehehe.

Kalau masalah ini, pasti gak banyak orang yang tau deh. Pasalnya media televisi dan berita online kan ibaratnya sementara dikapling ama isu kisruh Pilpres, mungkin juga udah disewa selama satu minggu full sih. Hehehe.

Nah, yang lagi panas dan dibicarain dari tadi itu soal hubungan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sebelumnya kan keduanya pernah berseteru, tapi sudah adem. Kirain sudah selesai masalahnya. Eh, ternyata muncul lagi dan malah Buwas langsung semprot Menteri Enggar. Ada apa hayo?

Buwas blak-blakan ngomong bahwa saat ini dalam produk pangan, Bulog hanya menguasai 6 persen saja. Sementara sisanya sebesar 94 persen dikuasai oleh jaringan kartel dan mafia cuy. Hadeh.
Share on X

Kelihatannya doi emang geram banget gengs dengan yang dilakukan oleh Enggar. Pasalnya, sebagai Mendag, Enggar malah tidak mematuhi keputusan rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ternyata, Mendag secara sengaja membatalkan impor bawang putih 100 ribu ton itu secara sepihak gengs.

Saking keselnya Buwas nih gengs, doi sampai semprot habis Menteri Enggar. Buwas sampai bilang kira-kira seperti ini: “Mendag saat ini sudah melampaui kewenangannya. Padahal, menteri itu pembantu presiden. Maka fungsinya melayani presiden, kalau tidak bisa ya jangan jadi menteri. Impor bawang ini kan untuk menekan harga yang semakin melangit, dia malah menahan. Ini yang pinter siapa, yang bodoh siapa?”

Waduh, kalau ini sih keras banget ya cuy semprotannya. Kayak mesin pompa air yang baru beli. Jross, muncrat kencang airnya.

Gara-gara masalah ini, Buwas sampai blak-blakan ngomong bahwa saat ini dalam produk pangan, Bulog hanya menguasai 6 persen saja. Sementara sisanya sebesar 94 persen dikuasai oleh jaringan kartel dan mafia. Hadeh, siapa sih sebenarnya yang menjadi kartel dan mafia ini.

Kalau begini terus, kan bisa bahaya negara, bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini akan berpengaruh terhadap inflasi. Apalagi sudah mau lebaran kan sekarang. Kalau sudah berpengaruh pada inflasi, beh imbasnya ke mana-mana cuy, bisa pada menurutnnya daya beli masyarakat, anjloknya nilai kurs rupiah juga. Hadeh, semakin pelik kan?

Melihat kondisi ini sih, Mendag lebih baik secepatnya angkat bicara ya cuy, biar clear ini persoalan. Kalaupun ada permasalahan terkait kartel dan mafia pangan, ya disikat habis aja sekalian. Kan seorang menteri tugasnya mengabdi kepada negara. Hehehe.

Tapi kalau niatnya lain dan malah sebaliknya sih, beda urusannya ya cuy. Soalnya dalam video wawancara dengan salah satu media, Buwas secara tersirat cukup keras menyindir Menteri Enggar.

Apa jangan-jangan menurut Buwas, Mendag mempunyai keterkaitan dengan kartel dan mafia ini ya? Hmmm, gak ada yang tau ya apa maksud doi, coba deh langsung ditanyain ke Buwas, biar gak salah paham, soalnya bahaya cuy. Dunia ini kan biasa-biasa aja, cuma tafsirnya aja yang berbeda-beda. Asal Pak Buwas ngomong gitu bukan karena pengen diangkat Pak Jokowi jadi Mendag baru ya. Uppps. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]irektur Utama Perum Bulog Budi Waseso masih beradaptasi dengan jabatan yang baru diembannya. Masih magang ya? Ehmmm weleeeh weleeeh.

Lebih khususnya, ia kini berkomitmen untuk tak mau membuat gaduh negeri hanya karena tingkahnya yang kontroversial.

Lah emang kenapa? Ehmm, coba saja ingat sebelum pensiun sebagai anggota Polri, gimana tingkah Budi Waseso saat memegang dua jabatan yang membuat dirinya jadi sorotan banyak orang.

Sebutlah saat menjabat Kabareskrim Polri, ehmm, masih ingatkan baru beberapa hari menjabat Buwas langsung menetapkan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto sebagai tersangka.

Wedeew, langsung gempar ya, ehmm, belum lagi saat bertukar posisi dengan Anang Iskandar sebagai Kepala BNN.

Buwas mengatakan bahwa dirinya lebih kejam daripada Duterte. Ah apa iya? Weleeeh weleeeh. Apalagi katanya, Buwas sempat mengusulkan sipir yang diganti dengan buaya.

Hadeuh, selalu kontroversial ya, nah tapi walaupun rekam jejaknya begitu, kini Buwas ingin menyudahi kebiasaannya yang sensasional.

Sebagai Dirut Bulog, Buwas kini menahan diri untuk tidak membuat gaduh apakah itu dari pernyataan ataupun kebijakan.

Walau sempat mengatakan begitu, Buwas tak bisa menahan diri. Akhirnya, Buwas lagi dan lagi mengeluarkan kebijakan kontroversial.

Diantaranya, Buwas tak mau ada operasi pasar untuk memantau persediaan dan stabilitas harga. Katanya udah kayak pemadam kebakaran aja, lebih baik pastikan persediaan cukup.

Ehmm, Buwas masih ingat tugas pokok Bulog? Masa ga mau cek harga sama persediaan? Weleeh weleeh.

Selain itu, Buwas mau menjual beras dalam kemasan renceng per 200 gram. Katanya, kalau harga beras naik beras kemasan renceng ini ga terpengaruh, ahh masa sih? Naik sih pasti ikut naik, nambah ribet malahan, hadeuuuh.

Weeeittss, apalagi yang ini nih, kocak banget deh, Buwas ingin persediaan beras diganti dengan gabah, karena ehh karena ini berdasarkan pengalaman kakek Buwas yang dahulunya lebih senang menyimpan gabah dibandingkan beras.

Ga salah sih, tapi masa kebijakan Bulog itu didasarkan pada kebiasaan kakek dari Dirut Bulog sih, ga ada alasan lain? Kajian kek atau riset kek? Becanda mulu nih. Ehmm, katanya ga mau gaduh lagi, weleeeh weleeeh.

Kayankya Buwas harus memaknai apa yang menjadi prinsip Tri Rismaharini, kalau jabatan itu cuma titipan. Kalau tidak mampu, ya tidak bisa dipaksakan.

Kalau Buwas susah beradaptasi, tak usah dilanjutkan, weleeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ua hal sensasional akhirnya dipertemukan. Yang pertama ialah, beras yang diimpor dengan jumlah banyak sempat meramaikan pemberitaan sejagat raya.

Bukan tanpa alasan, tapi impor beras itu beriringan dengan panen raya. Dengan kata lain, itu bisa membunuh petani lokal dan menutup ruang pasar untuk beras lokal. Sudah puaskah Pemerintah?

Ehmm, makanya tak aneh kalau Menteri Perdagangan sempat dijuluki si tengkulak beras. Nah, beras yang sensasional itu akhirnya dilempar dan ditampung oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

Nah kalau yang kedua, masih ada kaitannya dengan beras. Berhubung ditampung di Bulog, ada sosok yang mengejutkan publik yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Bulog. Ia adalah Budi Waseso.

Lah apa sensasionalnya sosok Budi Waseso? Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini perasaan biasa – biasa aja deh.

Palingan pernyataannya tentang sipir yang diganti dengan buaya doang deh yang bikin menggelegar.

Weeeeitsss, nanti dulu dong. Kalau dicermati, Budi Waseso dari ngurus narkotika kini melompat jauh mengurusi urusan logistik. Pertanyaan dasarnya, apakah Budi Waseso bisa menanganinya? Stabilitas harga, persediaan? Bisa ga ya?

Tapi harusnya sih layak, kan Budi Waseso udah lolos seleksi yang langsung dipimpin Presiden Jokowi, weleeeh weleeeh.

Nah loh, kok masyarakat agak keanehan gitu ya mendengar Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso mau mengeluarkan kebijakan.

Lah emang kebijakannya apaan? Kata Budi Waseso sih, ia akan mengeluarkan produk beras dalam bentuk kemasan 200 gram yang dijual Rp 2.000. Alasannya sih, supaya ga memberatkan masyarakat karena kenaikan harga.

Woailaaah, kalau kemasannya gimana kek ya sama aja. Namanya juga beras naik perkilogram, ya otomatis beras kemasan ala Budi Waseso juga sudah pasti naik, masa engga? Hadeuuuhh.

Intinya sih, kebijakan awal Budi Waseso itu terkesan lucu dan menggelikan. Ga ngebayangin kalau beras dijual sachetan, kalau mau beli sekilogram ribet dong nanti jadi ada berapa kemasan, ahhh syudahhlah.

Solusi Budi Waseso kayaknya kurang tepat, bikin ribet malahan, weleeeh weleeeeh. Tapi kalau sudah lolos seleksi dari Jokowi, masyarakat mau bilang apa?

Weeeittss, makanya kalau kata penulis dari Inggris, Gilbert Keith Chesterton, persoalan ini bukan dia tidak bisa menemukan solusi, tapi karena dia tak mampu memahami masalah.

Nah loh, kalau begitu mending Dirut Bulog pelajari dulu deh tugas, fungsi dan wewenang Bulog, supaya solusi yang ditawarkan bisa tepat. Sepakat? (Z19)