Di satu sisi supremasi sipil tetap jadi hal terpenting, tapi di sisi lain framing-framing yang membenturkan militer dengan rakyat juga perlu diwaspadai. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#tni #militer #demoricuh #infografis #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ojol seolah jadi spotlight dalam dinamika sosial-politik terbaru. Keterkaitannya dengan politik makin menghangat in this economy, serta bukan tidak mungkin menjadi salah satu variabel determinan untuk menggoyang pemerintah.

PinterPolitik.com

Fenomena pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) pada 31 Agustus 2025 segera menjadi sorotan publik.

Bukan hanya karena substansi pertemuan itu, melainkan juga karena simbolisme yang menyertainya. Terselip kejanggalan saat serikat pengemudi ojol (SPAI) menyangkal bahwa pengemudi yang hadir adalah bagian dari mereka.

Di sisi lain, pemerintah memang lumrah saja untuk mengundang perwakilan ojol tanpa melalui serikat resmi.

Sementara itu, publik menyoroti gaya hidup para pengemudi yang hadir—dengan jaket baru dan sepatu bermerek, seolah menegaskan adanya strata khusus dalam dunia ojol, mereka yang dekat dengan kekuasaan dan perusahaan aplikator, serta mereka yang hidup dalam realitas sehari-hari perjuangan di jalanan.

Di titik inilah istilah “ojol binaan” mencuat. Istilah ini merujuk pada kelompok pengemudi yang secara khusus dipilih atau difasilitasi oleh perusahaan aplikator untuk menjadi representasi resmi dalam forum kebijakan.

Fenomena ini tidak asing dalam kajian politik perburuhan, sejak lama negara dan korporasi kerap menciptakan elite representation di kalangan pekerja untuk mengendalikan aspirasi, mengurangi potensi konflik, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ojol, hal ini beroperasi di tengah situasi yang lebih kompleks. Mulai dari status kerja yang kabur, komisi yang menurun, serta minimnya jaminan sosial.

Jika dirunut lebih jauh, keberadaan ojol bukan sekadar solusi transportasi, melainkan cerminan dari transformasi besar dalam ekonomi perkotaan. Mereka adalah representasi dari kelas pekerja baru yang lahir di era digital platform—gig workers yang jumlahnya masif dan memiliki kedekatan sehari-hari dengan publik.

Tidak heran bila kemudian ojol perlahan muncul sebagai simbol gerakan masyarakat perkotaan yang memiliki potensi politik signifikan. Pertanyaannya, apakah keberadaan “ojol elite” tercipta sebagai instrumen untuk mengendalikan potensi kekuatan politik baru ini?

Ojol, Politik Representasi?

Untuk memahami fenomena ini, literatur mengenai state–society relations dan politik kelas pekerja kiranya relevan jadi pijakan analisis. Dalam tradisi politik klasik, buruh pabrik di era Revolusi Industri merupakan aktor penting yang menekan negara untuk memberi ruang regulasi: dari upah minimum, hak cuti, hingga pembentukan serikat.

Karl Polanyi menyebut fenomena ini sebagai double movement, yakni ekspansi kapitalisme selalu diimbangi oleh gerakan masyarakat yang menuntut perlindungan sosial.

Di era sekarang, posisi itu ditempati oleh para pekerja gig, termasuk ojol. Mereka adalah bentuk “kelas pekerja baru” (new working class) yang tidak lagi berada di pabrik, tetapi tersebar di ruang kota digital.

Uniknya, meski bekerja secara individual, kesamaan nasib dan pengalaman membuat mereka mudah membentuk kesadaran kolektif. Potensi ini terlihat dalam berbagai aksi protes ojol di Indonesia, mulai dari menolak pemotongan insentif, memperjuangkan tarif minimum, menuntut perlindungan kecelakaan kerja, hingga solid turun menggedor penguasa saat isu sensitif mengemuka.

Namun di titik ini, negara dan korporasi juga belajar. Alih-alih menunggu lahirnya gerakan buruh ojol yang radikal, mereka menciptakan mekanisme representasi tandingan.

Lahirnya “ojol binaan” dapat dibaca sebagai strategi co-optation, yakni penyerapan sebagian elemen potensial untuk melemahkan gerakan kolektif yang lebih luas.

Strategi ini bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, misalnya, negara melanggengkan sistem serikat tunggal (SPSI) untuk mengontrol buruh. Bedanya, kini kendali tidak hanya dilakukan negara, tetapi juga perusahaan aplikator yang memiliki data, akses, dan otoritas langsung terhadap pengemudi.

Fenomena ini juga sejalan dengan teori “managed participation” dalam kajian industrial relations. Negara dan korporasi kerap menciptakan forum representasi yang terlihat partisipatif, namun sebenarnya dirancang untuk meredam konflik.

Pertemuan Wapres dengan perwakilan ojol—yang tidak jelas keterkaitannya dengan serikat resmi—dapat dibaca sebagai bentuk staging, sebuah panggung politik yang lebih menekankan simbol keharmonisan ketimbang realitas keseharian ojol di jalanan.

Implikasi Politik

Fenomena di atas membawa pada pertanyaan kunci, apakah ojol benar-benar sedang menuju posisi “the new buruh” dalam sejarah politik Indonesia?

Jika melihat konteks regional, jawabannya cenderung iya. Malaysia, misalnya, baru saja mengesahkan undang-undang yang melindungi pekerja ojol dan kurir dari pemutusan hubungan sepihak.

Hal ini mengakui status mereka sebagai bagian penting dari struktur ketenagakerjaan modern. Di Indonesia, regulasi memang sudah melarang pemutusan mitra secara sewenang-wenang dengan penilaian tertentu, namun problem yang lebih mendasar belum terjawab, yakni rendahnya penghasilan, minimnya jaminan keselamatan, keterbatasan akses jaring pengaman sosial, serta relasi kuasa timpang dengan aplikator.

Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan, besar kemungkinan gesekan sosial kembali terjadi. Demonstrasi ojol di berbagai kota sudah menjadi bukti bagaimana mereka mampu memobilisasi massa dengan cepat.

Apalagi, kini telah ada persinggungan isu dengan ihwal yang sensitif seperti gaji pejabat, kata-kata pejabat yang melukai hati rakyat, hingga kekerasan yang berujung fatal terhadap sosok yang ternyata adalah seorang ojol. In this economy.

Kekuatan mobilisasi ini berpotensi mengubah ojol menjadi kekuatan sosial-politik yang mirip dengan buruh pabrik pada abad ke-20. Bedanya, ojol memiliki kedekatan lebih luas dengan masyarakat perkotaan.

Setiap hari mereka berinteraksi dengan jutaan warga: mengantar, menunggu, dan hadir di ruang publik. Dengan demikian, daya resonansi sosial mereka bisa jauh lebih besar dibandingkan buruh industri yang terkonsentrasi di kawasan tertentu.

Dalam kerangka politik, hal ini menimbulkan ambivalensi bagi negara. Di satu sisi, pemerintah ingin memanfaatkan simbol ojol sebagai representasi kelas pekerja baru yang dekat dengan rakyat, sebagaimana terlihat dalam panggung pertemuan Wapres.

Namun di sisi lain, pemerintah juga menyadari risiko jika aspirasi mereka benar-benar dilepaskan dan berkembang menjadi gerakan independen. Maka, melestarikan “ojol elite” adalah jalan tengah, menciptakan kanal representasi yang terkendali, sembari menahan lahirnya kekuatan politik alternatif.

Implikasinya cukup besar. Pertama, relasi negara–ojol berpotensi membentuk pola baru politik patronase digital. Jika sebelumnya buruh dilibatkan melalui partai atau serikat, kini keterlibatan bisa berlangsung langsung melalui kanal aplikator yang bersimbiosis dengan negara.

Kedua, potensi politisasi ojol dalam kontestasi elektoral kian terbuka. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai jutaan, dukungan kolektif mereka dapat menjadi “swing force” dalam pemilu.

Ketiga, keberadaan “ojol elite” akan terus menimbulkan dilema legitimasi, apakah mereka benar-benar merepresentasikan mayoritas, atau hanya kepanjangan tangan korporasi dan pemerintah?

Fenomena ojol hari ini adalah cermin perubahan struktural dalam politik ekonomi Indonesia. Dari sekadar profesi alternatif, mereka menjelma menjadi simbol kelas pekerja baru dengan daya tawar sosial yang tidak bisa diabaikan.

Namun di tengah potensi itu, negara dan korporasi tampaknya memilih untuk melestarikan “ojol elite” sebagai instrumen representasi terkendali. Pertemuan dengan Wapres Gibran hanyalah salah satu ilustrasi bagaimana politik representasi ini dijalankan.

Pertanyaannya, sampai kapan strategi ini efektif? Sejarah pergerakan buruh menunjukkan bahwa elite buatan hanya mampu bertahan selama basis sosial di bawah tetap pasif.

Begitu kesenjangan semakin tajam dan aspirasi tidak terakomodasi, gelombang gerakan akar rumput bisa melampaui elite yang direkayasa. Dalam konteks ini, ojol mungkin benar-benar akan menjadi “the new buruh” yang powerful di Indonesia—bukan sekadar di panggung politik, tetapi juga di jalanan, tempat asal mula mereka membangun kesadaran kolektif. (J61)

PinterPolitik.com

“Man is above all else mind, consciousness — that is, he is a product of history, not of nature.” – Antonio Gramsci

Di tengah ribuan massa buruh yang memadati Lapangan Silang Monas pada 1 Mei 2025, Kenny berdiri di antara kerumunan dengan jaket biru bertuliskan “Solidaritas Tanpa Batas.” Ia bukan buruh, melainkan mahasiswa hukum yang ikut merasakan semangat peringatan Hari Buruh Internasional dan ingin memahami lebih dekat dinamika perjuangan kelas pekerja.

Suasana berubah hening saat Presiden Prabowo Subianto naik ke podium dan memulai pidatonya. Dengan nada tegas namun penuh penghormatan, ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi buruh dalam pembangunan bangsa dan menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas negara.

Titik klimaks pidato terjadi ketika Prabowo mengusulkan agar Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada era Orde Baru, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Riuh tepuk tangan menggema di lapangan, dan Kenny mencatat momen itu dengan cepat di buku catatannya, sadar bahwa ini bukan sekadar simbol—ini adalah sinyal politik.

Bagi Kenny, kehadiran Marsinah dalam wacana kenegaraan menandai pengakuan atas sejarah kelam yang lama disembunyikan. Ia melihat bagaimana para buruh di sekelilingnya meneteskan air mata, mengangkat tangan ke langit, dan bersorak menyebut nama Marsinah seakan menyambut kabar pembebasan lama yang tertunda.

Prabowo menutup pidatonya dengan seruan persatuan dan ajakan untuk membangun masa depan yang adil tanpa melupakan luka masa lalu. Kenny-pun bertanya-tanya: mengapa menjadi penting bagi Marsinah untuk menyandang status pahlawan nasional? Bagaimana konsekuensi lanjutannya dalam politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pentingnya “Pahlawan Nasional”

Kenny duduk di bawah rindangnya pohon di kampusnya, membuka kembali catatan yang ia buat saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu. Pidato Presiden Prabowo yang mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan nasional masih terngiang jelas di benaknya, terutama karena belakangan muncul pula usulan serupa terhadap Soeharto.

Bagi Kenny, gelar pahlawan nasional bukan hanya soal penghargaan formal dari negara. Ia melihatnya sebagai arena perebutan makna dalam sejarah nasional—siapa yang dikenang, siapa yang dilupakan, dan siapa yang diberi tempat di altar kehormatan bangsa.

Diskursus ini menjadi semakin rumit ketika nama Soeharto kembali masuk dalam perbincangan publik untuk diangkat sebagai pahlawan. Perdebatan pun mengemuka, terutama karena figur Soeharto tak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM dan pembungkaman terhadap aktivis seperti Marsinah.

Dalam bukunya berjudul On Collective Memory, Maurice Halbwachs menyatakan bahwa memori kolektif dibentuk oleh struktur sosial dan kekuasaan yang dominan. Kenny mencatat kutipan itu sebagai landasan untuk memahami bahwa pengangkatan pahlawan adalah proses politik, bukan semata penilaian moral terhadap masa lalu.

Ia merenung, bagaimana negara sering kali mengatur narasi sejarah melalui seleksi siapa yang patut dikenang dan siapa yang dibiarkan hilang dari ingatan kolektif. Kenny menyadari bahwa usulan pahlawan bisa menjadi instrumen rekonsiliasi atau justru alat hegemoni baru tergantung siapa yang memegang kendali.

Lantas, apa konsekuensi lanjutan dari pemberian gelar pahlawan nasional? Mungkinkah akan mempengaruhi dinamika politik Indonesia ke depannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perebutan Makna dan Legitimasi: Soeharto vs Marsinah

Kenny duduk di perpustakaan fakultas, membaca tulisan Antonio Gramsci tentang cultural hegemony sambil sesekali membandingkannya dengan catatan lapangan dari peringatan Hari Buruh. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat hukum atau militer, tapi juga melalui wacana dan simbol-simbol yang dianggap “alami” oleh masyarakat.

Menurut Gramsci, kelas dominan mempertahankan kekuasaannya dengan mengontrol nilai, norma, dan ide yang beredar di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Kenny melihat gelar pahlawan nasional sebagai salah satu bentuk alat kultural itu—cara negara menentukan siapa yang pantas dikenang dan siapa yang dilupakan.

Saat Presiden Prabowo mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan, Kenny melihat itu sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni lama yang selama ini menyingkirkan suara-suara buruh dari narasi sejarah. Namun, saat muncul usulan agar Soeharto juga diberi gelar pahlawan, Kenny menyadari betapa rumitnya pertarungan makna dalam satu simbol yang sama.

Marsinah, korban dari sistem yang menindas, dan Soeharto, simbol dari sistem itu sendiri, kini sama-sama diusulkan untuk ditempatkan di panggung kehormatan sejarah. Kenny bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang menulis ulang sejarah—dan untuk kepentingan siapa?

Pengangkatan pahlawan nasional bukan semata bentuk penghormatan, melainkan tindakan politis yang menentukan arah memori kolektif bangsa. Ia bisa menjadi alat pembebasan atau justru pengukuhan dominasi, tergantung siapa yang mengendalikan narasinya. Bukan begitu? (A43)

Gerakan politik buruh di Indonesia emang belum sekuat di negara-negara lain. Tapi setidaknya sudah membuktikan pengaruhnya dalam kasus syarat pencalonan kali ini. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Sejak dulu, buruh selalu menjadi elemen penting pergerakan sosial. Sampai saat ini, kekuatan buruh selalu menjadi perbincangan politik, khususnya menjelang kontestasi elektoral, tidak terkecuali di Indonesia. Bukan tanpa alasan kuat, per Agustus 2022, angkatan kerja di Indonesia mencapai 143,72 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya 55,06 juta jiwa yang bekerja pada kegiatan formal. Dengan jumlah massa sebesar itu, sulit membayangkan jika partai politik dan politisi tidak mendekati buruh di setiap pemilu. Nah, sadar posisinya begitu seksi, pada pemilu ini deklarasi Partai Buruh kembali dihelat dalam Kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Lantas, apakah Partai Buruh akan memainkan peran di Pemilu 2024?

PinterPolitik.com

Di tengah prediksi “gelapnya” perekonomian di 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan aturan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Seketika, praduga datang dari pengusaha bahwa kebijakan ini bernuansa politis yang mana mengarah ke keuntungan PKB dan sang ketua umum (ketum) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Praduga itu sendiri datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana.

Dia menilai kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023 menabrak aturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Danang menaruh presumsi bahwa hampir mustahil Menaker Ida tak memahami hierarki regulasi tersebut.

Secara terbuka, Danang mengatakan kebijakan itu memiliki korelasi dengan upaya menaikkan elektabilitas PKB yang notabene merupakan partai politik (parpol) asal Menaker Ida.

Keterkaitan dengan elektabilitas Cak Imin pun turut disebutkan karena Permenaker itu dapat menjadi isu sebagai pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja. Dua kelompok itu sendiri dikatakan menjadi konstituen penting PKB dalam setiap kontestasi elektoral, paling tidak sejak edisi 2009.

Tak hanya menyinggung keheranan atas ditabraknya regulasi, Menaker Ida juga dianggap telah memahami permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki di penghujung 2022 dan di awal 2023.

Tak hanya sampai disitu, Danang agaknya cukup komprehensif melandasi kritik Permenaker Ida dengan menyebutkan serangkaian dampak minornya.

Pertama, diterbitkannya aturan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan bahkan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang ditata oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua, aturan kontroversial itu dinilai dapat mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya di tahun 2023. Ketiga, kebijakan tersebut bisa bermuara pada kembali munculnya benturan antara buruh dan pengusaha.

Menaker Ida kemudian buka suara atas tudingan itu. Mantan anggota DPR RI yang pernah menjabat sejak 1999 hingga 2018 itu mengklaim regulasi yang dibuatnya tak menabrak aturan apapun.

Dia menjelaskan, Permenaker 18/2022 dibuat untuk menjawab aspirasi dan melengkapi PP 36/2021 yang belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Lalu, benarkah tudingan yang menyebut regulasi Menaker Ida hanya demi kepentingan politik Cak Imin dan PKB? Serta mengapa pengusaha, pekerja, dan pemerintah mengenai upah ketenagakerjaan selalu membentuk relasi “segitiga yang tak sama sisi”?

Upah, Alat Politik? 

Upah pekerja selama ini kerap dianggap menjadi ihwal yang inheren dalam proses sebuah politik. Itu dikarenakan, segala keputusan mengenai ketenagakerjaan, termasuk upah, tak bisa luput dari tarik menarik kepentingan.

Berangkat dari studi kasus di Amerika Serikat (AS), sebuah tulisan di Roper Center for Public Opinion Research, Cornell University yang berjudul Wages of Win: The Public and the Minimum Wage Debate, menyatakan bahwa diskursus mengenai minimum wage atau upah minimum memang menjadi variabel yang cukup signifikan terkait dengan dukungan dan keberpihakan publik atas entitas maupun kandidat tertentu dalam pemilihan umum (pemilu).

Di Indonesia pun kiranya demikian. Diskursus buruh, ketenagakerjaan, dan upah selalu masuk ke gelanggang politik dan pemerintahan. Terdapat impresi positif yang diperebutkan para aktor dari potensi suara para pekerja yang begitu masif.

Bagaimana tidak, ketika berbicara UMP, efek yang ditimbulkan akan berdampak pada puluhan juta orang.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk yang bekerja di sektor formal dan mendapatkan upah tercatat sebanyak 54,28 juta orang per Februari 2022. Rata-rata upah buruh di periode yang sama, turut menjadi barometer dikarenakan secara umum kerap dianggap masih belum layak, yakni hanya sebesar Rp2,89 juta.

Artinya, pihak manapun yang berperan menaikkan standar upah minimum kiranya akan memperoleh impresi positif dari sebagian besar pekerja di sektor tersebut.

Bagi aktor politik, citra tersebut tentu akan sangat menguntungkan. Kesan keberpihakan tampaknya dapat menjadi deposit politik berharga jelang sebuah kontestasi elektoral. Tinggal aktor politik mana yang memiliki akses untuk merengkuhnya.

Selain itu, secara momentum, dihembuskannya kenaikan upah oleh Menaker Ida juga agaknya memiliki relevansi politik.

Tahun 2023 sendiri menjadi pertaruhan terakhir para aktor politik di tanah air untuk mengerahkan semua yang dapat dikapitalisasi bagi keuntungan masing-masing jelang Pemilu setahun setelahnya.

Timing atau momentum menjadi hal yang cukup esensial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik mengemuka, sebagaimana halnya yang dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics.

Dalam analisis Rubio, timing sangat penting untuk diperhatikan dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Jika perspektif Rubi dan Gibson dijadikan pisau bedah untuk menganalisis manuver Menaker Ida mengenai UMP 2023, dugaan Danang bahwa ada motif politik kiranya memiliki signifikansi.

Selama kursi menteri diisi oleh kader parpol, dugaan eksistensi kepentingan tertentu, plus dalam momentum tertentu kiranya cukup sulit untuk dihindari.

Di titik ini, penilaian atas integral kepentingan yang mengarah pada Cak Imin pun tak dapat dipungkiri memiliki benang merah yang kasat mata, khususnya untuk menarik simpati sebagaimana juga dikatakan Danang.

Lalu, apakah manuver Menaker Ida akan benar-benar menguntungkan PKB dan Cak Imin?

Bisa Jadi Bumerang? 

Satu hal lain terkait kritik Apindo bahwa konstituen PKB merupakan buruh dan para pekerja kiranya juga memiliki relevansi. Jika ditarik riwayatnya, posisi menteri ketenagakerjaan selalu menjadi “kuncian” PKB sejak era Erman Soeparno di Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama.

Cak Imin yang mengampu Ketum PKB sejak tahun 2005 kemudian dipercaya menjadi menaker di Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, yang kemudian diteruskan kader PKB lainnya secara berturut-turut melalui Hanif Dhakiri sampai Ida Fauziyah.

Sejenak kembali ke timing, political policy making atau pembuatan kebijakan politik yang mungkin dipilih Cak Imin saat ini mungkin lebih menguntungkan untuk berpihak kepada buruh dibandingkan pengusaha.

Akan tetapi, manuver itu bisa saja menjadi bumerang bagi PKB dan Cak Imin. Bahkan, tak menutup kemungkinan juga efeknya secara langsung maupun tidak langsung kepada Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang telah menjalin relasi politik 2024.

Setidaknya itu dikarenakan dua hal. Pertama, Permenaker terkait UMP mungkin bisa tak dipatuhi oleh para kepala daerah dengan tidak melakukan apapun. 

Peter Rose dalam The Politics of Doing Nothing menjelaskan filosofi Tiongkok kuno, yakni Tao Te Ching di mana memiliki makna: tidak ada gunanya menabur benih di tengah musim dingin.

Itu secara harfiah berarti hal terbaik adalah tak perlu melakukan apa-apa dalam hal menyemai benih namun tetap menyiapkan tanah yang baik sampai musim semi tiba.

Permenaker Ida kemungkinan juga bisa “didiamkan” oleh kepala daerah. Tidak hanya pertimbangan perekonomian yang belum 100 persen pulih, tetapi juga bisa saja demi kepentingan politik personal lain atau pun justru keberpihakannya pada pengusaha.

Preseden Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang bisa tak tunduk pada Surat Edaran Menaker pada tahun 2021 yang juga mengatur kenaikan UMP agaknya dapat menjadi sampel.

Saat itu, RK seakan tak melakukan apa-apa atau “doing nothing” terhadap SE Menaker Ida. Dan secara politik, doing nothing RK di saat yang sama juga dapat bermakna something atau “sesuatu”.

Satu hal yang mungkin menjadi variabel determinan adalah fakta bahwa pengusaha memiliki kekuatan politik.

Analis sosial politik dan ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan orang-orang yang berada di arena politik seringkali ditentukan oleh pergerakan ekonomi, atau lebih spesifik oleh pengusaha.

Di tahun 2023, dengan keadaan ekonomi yang diprediksi tidak baik, kenaikan UMP tak menutup kemungkinan akan memperparah gelombang PHK. Muaranya, bumerang politik tampaknya tak hanya akan diderita PKB dan Cak Imin, tapi juga pemerintah secara umum.

Dari intrik ini, kecermatan dalam perumusan kebijakan agaknya menjadi hikmah yang lagi-lagi harus menjadi pelajaran. Belum terlambat bagi Menaker Ida, plus kemungkinan motif politik PKB, untuk meninjau kembali kebijakan populis menaikkan upah yang justru berpotensi memiliki dampak lebih luas. (J61)

Ratusan perusahaan gulung tikar di Karawang, Jawa Barat. UMK Karawang tertinggi kedua di Pulau Jawa, dari 1.762 bertahan 900 pabrik. Kebanyakan perusahaan pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. PHK akibatkan ledakan pengangguran, kemudian berimbas pada banyaknya perceraian

PinterPolitik.com

Bisa dibilang, ada satu aktivitas lain yang dilakukan manusia secara terus-menerus selain bernapas. Bahkan, secara tidak sadar, hal ini kita lakukan tanpa kita sadari secara langsung.

Aktivitas ini dinamakan sebagai belajar. Siapa sangka? Setiap waktu yang kita lewati, manusia pasti melakukan upaya untuk mempelajari apa yang ada di sekitarnya – mulai dari raut muka orang-orang kita temui hingga ketika menemukan hal-hal baru yang membuat kita tertarik.

Pembelajaran yang berlangsung setiap saat ini pun bisa dibilang akan berujung pada ujian tertentu dalam sejumlah babak kehidupan. Layaknya ketika masih duduk di bangku sekolah, ujian di babak-babak tersebut seakan-akan datang tanpa diundang – meskipun sebenarnya  hal-hal yang kita lakukan di masa lalu dan kini justru membawa diri kita ke ujian tersebut.

Mungkin, inilah yang tengah dilalui oleh dua pelajar yang duduk di bangku  Republik Nusantara dalam alternate universe Bumi-45, yakni Anis dan Riduan. Bisa dibilang, ujian besar ini akan segara tiba di kehidupan mereka dalam beberapa waktu ke depan.

Baca Juga: Ridwan Kamil dan Filosofi Jengkol

Ujian itu biasa disebut sebagai UMP, yakni merupakan singkatan dari Ujian Menjadi Presiden. Bukan tidak mungkin, akan ada banyak persiapan yang perlu dilakukan oleh mereka, baik Anis maupun Riduan.

Salah satu cara Anis agar bisa lancar mengerjakan ujian tersebut adalah dengan mendekati kelompok-kelompok yang bisa membantunya, yakni KSPi atau Kelompok Siswa-siswi Pintar. Ini pun sudah dilakukan Anis sejak beberapa waktu lalu.

Sementara, setelah Anis melakukannya, Riduan pun mulai melakukan hal yang serupa. Meski begitu, Riduan tampaknya belum melakukannya dengan secara penuh. Pasalnya, masih ada beberapa soal yang tampaknya belum terjawab dengan benar. Setidaknya, begitulah kata KSPi.

Mungkin, memang itulah langkah yang diambil oleh Riduan. Lagipula, bahaya juga kalau benar-benar “menyontek” secara seratus persen – bisa-bisa malah ada pihak yang menilai kalau ada upaya “melanggar” aturan. Apakah ini yang dinamakan sebagai parafrase jawaban ujian? (A43)

Baca Juga: Ketika Ridwan Kamil “Dimarahi” Luhut

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kontrol atas pengetahuan merupakan puncak perjuangan seluruh dunia di masa depan demi kekuasaan pada setiap institusi manusia.” – Alvin Toffler, buku Powershift

Sejak dulu, buruh selalu menjadi elemen penting pergerakan sosial. Ini misalnya banyak dicatat dari Revolusi Prancis yang melahirkan semboyan liberte, egalite, fraternite. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. 

Sampai saat ini, kekuatan buruh selalu menjadi perbincangan politik, khususnya menjelang kontestasi elektoral, tidak terkecuali di Indonesia. Bukan tanpa alasan kuat, per Februari 2021, angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta jiwa. 78,14 juta bekerja di sektor informal, dan 61,67 juta sisanya di sektor formal. 

S. Al Ayubi dalam tulisannya Di Balik Deklarasi Partai Buruh, menyebut besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya jumlah organisasi buruh. Setidaknya terdapat 7.000 serikat buruh dengan hampir 3 juta anggota serikat. 

Dengan jumlah massa sebesar itu, sulit membayangkan jika partai politik dan politisi tidak mendekati buruh di setiap pemilu. Sadar posisinya begitu seksi, tahun ini deklarasi Partai Buruh kembali dihelat  dalam Kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. 

Presiden Terpilih Partai Buruh, Said Iqbal menyebut Partai Buruh sudah memiliki kepengurusan dan anggota dari tingkat nasional hingga kecamatan, yang mana ini merupakan syarat utama berdirinya partai politik. 

Lantas, dengan massa sebesar itu, apakah Partai Buruh akan memainkan peran di Pemilu 2024?

Mampu Bersatu?

Terkait peluang Partai Buruh, ada komentar penting dari Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurutnya, Partai Buruh dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang telah jenuh dengan partai politik yang sudah ada. 

S. Al Ayubi juga menilai, di tengah kekecewaan publik yang begitu mendalam terhadap sepak terjang partai politik, Partai Buruh dapat memainkan peran untuk memberi harapan baru atas perpolitikan yang tidak lagi dikuasai oleh para elite.

Namun, ada catatan penting dari Haidar Alwi. Kendati memiliki peluang dan potensi yang besar, Partai Buruh selalu gagal menjadi pemenang karena suara mereka tidak bersatu, dan terpecah-pecah akibat konflik internal dalam tubuh gerakan buruh itu sendiri. 

Senada dengan Haidar, Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Labor in Indonesia juga menyebut gerakan buruh kerap mengalami kekalahan sejak era Hindia Belanda karena selalu mengalami perpecahan. Pada era pemerintahan Soeharto, misalnya, hadirnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dinilai memecah gerakan buruh karena dianggap memiliki afiliasi yang dekat dengan pemerintah.

Teri L. Caraway dan Michele Ford dalam buku Labor and Politics in Indonesia menambahkan, alasan di balik tidak bersatunya gerakan buruh karena kelompok-kelompok buruh cenderung membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan pejabat-pejabat eksekutif yang terpilih. 

Caraway dan Ford juga menyebutkan beberapa faktor yang membuat gerakan dan politik buruh lemah di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya partai politik yang secara kuat pro terhadap gerakan buruh, minimnya kemauan kelompok-kelompok buruh untuk berkoordinasi, dan banyak kelompok buruh yang enggan memobilisasi anggota-anggota untuk kepentingan elektoral.

Terkait kesulitan gerakan buruh untuk bersatu, ada penjelasan penting dari Francis Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Menurutnya, alasan di balik perpecahan organisasi adalah karena rentannya anggota organisasi mengalami ambiguitas tujuan.

Mengutip teori Herbert Simon tentang satisficing, Fukuyama menyebut tujuan organisasi sebenarnya tidak pernah hadir secara jelas, namun muncul sebagai hasil dari berbagai interaksi para pelaku organisasi. Meskipun terdapat tujuan tertulis, misalnya untuk menciptakan keadilan sosial, terdapat perbedaan persepsi antar anggota organisasi tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Fukuyama, ini terjadi karena individu-individu dalam organisasi memiliki rasionalitas yang terbatas dan berbeda. Ini tidak dalam pengertian individu tersebut “bodoh”, melainkan karena individu memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa.

Contohnya bisa dilihat dari perpecahan gerakan Feminisme di Amerika Serikat (AS). Kendati memiliki tujuan yang sama, yakni ingin mewujudkan kesetaraan gender, gerakan-gerakan yang ada justru terpecah karena memiliki penafsiran yang berbeda tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Feminis Liberal, misalnya, menilai kesetaraan gender akan didapat melalui kesetaraan hak politik. Namun, Feminis Marxis justru lebih menitikberatkan pada kesetaraan hak ekonomi.

Bertolak dari penjelasan Fukuyama, jika ingin berbuat banyak, Partai Buruh memiliki tugas berat untuk menyamakan rasionalitas setiap anggotanya. Ini jelas PR yang begitu berat.

Namun, jika sedikit berspekulasi, katakanlah Partai Buruh dapat menyatukan suara ribuan serikat buruh, apakah itu dapat menjadi jaminan kemenangan? 

Trilogi Kekuatan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan buku Alvin Toffler yang berjudul Powershift. Menurut Toffler, kekuatan/kekuasaan (power) termanifestasi ke dalam tiga bentuk, yakni mind, money, dan muscle. Mind adalah pikiran, gagasan, atau kecerdasan. Money adalah kekuatan logistik, serta segala bentuk hal yang dapat dibeli dan diproduksi menggunakan kapital. Sementara muscle atau otot adalah massa. Muscle juga dapat ditafsirkan sebagai kekerasan.

Ketiga bentuk kekuatan tersebut saling berkelindan dan dapat kita gambarkan dalam diagram berikut:

Namun yang menarik, menurut Toffler terjadi pergeseran karena setiap bentuk kekuatan memiliki kualitas yang berbeda. Ini membuat ketiganya tidak berdiri secara sejajar seperti diagram di atas, melainkan berbentuk piramida sebagai berikut:

Menurut Toffler, massa adalah bentuk kekuatan dengan kualitas paling bawah karena massa dapat bergerak apabila memiliki dukungan logistik. Bagi mereka yang pernah turun menjadi demonstran sekiranya memahami bahwa mutlak bagi gerakan massa memiliki sokongan logistik di baliknya.

Nah, yang berdiri di balik pemberi logistik tersebut adalah aktor intelektual, yakni mereka yang menggerakkan dan mendesain aksi massa. Ini membuat Toffler menempatkan mind sebagai kualitas kekuatan yang tertinggi. 

S.A. Hamed Hosseini dalam tulisannya Activist Knowledge juga menjelaskan, activist knowledge (pengetahuan aktivis) merupakan dimensi penting dalam memahami, mengonseptualisasikan, menjelaskan, dan menganalisis pengalaman praktik-praktik sosial.

Dalam hal ini, sebuah gerakan perlu memiliki proses transformasi kesadaran sosial dan pengetahuan akan gerakan itu sendiri. Gerakan hak sipil di AS pada tahun 1960-an, misalnya, banyak didorong oleh peran dan gagasan dari tokoh intelektual seperti Martin Luther King, Jr.

Bukan tidak mungkin, proses pembentukan knowledge yang sentral seperti ini belum dapat terbentuk dalam politik buruh Indonesia. Bisa jadi, tidak bersatunya gerakan buruh di Indonesia disebabkan oleh minimnya activist knowledge yang dimiliki. 

Di titik ini, mungkin dapat dikatakan, sejauh ini kekuatan utama Partai Buruh adalah muscle atau massa. Mengacu pada Toffler, untuk menjadi penguasa, Partai Buruh mutlak memiliki dukungan finansial yang besar (money) dan memiliki aktor intelektual (mind) yang hebat di belakang layar. 

Konteks ini dapat dilihat dari kesuksesan Partai Buruh di Australia yang memiliki banyak sosok intelektual di belakangnya. Bayangkan saja, dari 30 Perdana Menteri (PM) di Australia, 15 diantaranya berasal dari Partai Buruh. 

Sebagai penutup, ada dua catatan yang harus diperhatikan Partai Buruh jika ingin bersuara di Pemilu 2024. Pertama, mereka harus mampu menyatukan suara terlebih dahulu. Jangan sampai gerakan buruh karam sebelum sempat berlabuh. 

Kedua, jika sudah mampu menyatukan suara, Partai Buruh butuh melengkapi trilogi kekuatan dengan dukungan finansial yang besar dan aktor intelektual yang hebat.

Kita lihat saja apakah Partai Buruh mampu mewujudkan dua catatan tersebut atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.