PinterPolitik.com

“Tryna stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Who will take a stand and be our hero, of my people, yeah?” – Joey Bada$, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Semua orang barang kali mengakui bahwa persatuan merupakan salah satu cara yang paling ampuh dalam melawan musuh bersama. Bagaimana tidak? Dengan persatuan, kekuatan dari berbagai pihak dapat dihimpun guna mencapai tujuan bersama.

Kekuatan persatuan semacam ini barang kali dapat dilihat dalam berbagai kisah di film, novel, atau produk-produk kreatif lainnya. Salah satunya mungkin dapat diilhami dari franchise film Avengers, khususnya Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019).

Dalam dua film tersebut, penonton ditunjukkan aksi-aksi para pahlawan super yang berusaha menggagalkan misi penjahat super yang bernama Thanos. Penjahat super satu ini ingin mengimbangkan kembali jumlah populasi alam semesta agar sumber yang tersedia dapat terdistribusi dengan baik.

Meski terdengar memiliki tujuan yang baik, cara Thanos dinilai kurang tepat, yakni dengan menghilangkan separuh populasi alam semesta. Jelas saja apabila para pahlawan super ingin menghalau ambisi makhluk asal planet Titan tersebut.

Alhasil, walau berasal dari berbagai golongan yang berbeda-beda, para pahlawan super – mulai dari Iron Man, Captain America, Black Panther, hingga Guardians of Galaxy – memutuskan menyatukan kekuatan untuk menghentikan Thanos. Walaupun sempat gagal, mereka pada akhirnya berhasil bersatu kembali dan mengalahkan penjahat super satu ini.

Mungkin, kisah persatuan yang dicontohkan oleh para Avengers ini perlu diilhami oleh kelompok-kelompok buruh. Pasalnya, kelompok-kelompok buruh di Indonesia dinilai satu musuh bersama, yakni Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adanya lawan bersama ini akhirnya memunculkan pertanyaan mengapa suara kelompok-kelompok buruh tidak bisa tersalurkan baik dalam pemerintahan. Beberapa pihak – seperti Ketua DPP PSI Tsamara Amany – menilai bahwa buruh bisa saja perlu mendirikan partai politik sendiri agar kepentingannya dapat terwakili.

Dengan mendirikan partai politik sendiri, Tsamara menilai bahwa kelompok buruh dapat memiliki fraksi sendiri yang bisa mewakili kepentingan kelompok. Meski begitu, beberapa pihak lainnya menilai bahwa pendirian partai buruh di Indonesia akan menjadi jalan yang sulit untuk dilakukan.

Kira-kira, mengapa pendirian partai politik oleh kelompok-kelompok buruh ini bisa jadi dianggap penting untuk mewakili kepentingan mereka? Lantas, mungkinkah partai buruh yang diharap-harapkan ini berdiri di Indonesia di masa mendatang?

Kemunculan Partai Buruh?

Dengan adanya polemik RUU Ciptaker atau omnibus law akhir-akhir ini, bukan tidak mungkin politik buruh meraih momentum yang sesuai untuk mewujudkan harapan akan lahirnya partai buruh di Indonesia. Semua itu bergantung pada agenda bersama (common agenda) yang terbangun antara kelompok-kelompok buruh.

Kathleen Bawn dari University of California, Los Angeles (UCLA) bersama rekan-rekan penulisnya berusaha menjelaskan mengenai bagaimana sebuah partai politik berdiri dalam tulisan mereka yang berjudul A Theory of Political Parties.

Dalam tulisan itu, Bawn dan rekan-rekan penulisnya menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kepentingan (interest groups), aktivis, serta koalisi antarkelompok memainkan peran penting dalam dinamika partai politik. Mereka juga memainkan peran penting bagaimana partai politik dapat terbentuk guna memengaruhi politik elektoral.

Bawn dan rekan-rekannya pun membayangkan sebuah masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kepentingan yang ingin memengaruhi hasil pemilihan umum. Dengan kalkulasi atas kepentingan masing-masing, kelompok-kelompok ini akhirnya lebih memilih untuk bersatu – seperti dengan mendirikan partai politik – karena kesempatan yang mereka miliki akan menjadi lebih besar guna memengaruhi pemilihan umum.

Apa yang dijelaskan oleh Bawn dan rekan-rekannya ini bisa diamati dari bagaimana sejumlah partai politik berdiri. Salah satunya adalah Labour Party di Britania Raya – atau dikenal secara umum sebagai Inggris.

Paul David Webb dari University of Sussex dalam tulisannya di Britannica menjelaskan bahwa pendirian Labour Party dimulai sekitar awal abad ke-20. Pendirian itu pun sangat erat dengan politik yang dijalankan oleh serikat-serikat pekerja (trade unions).

Kala itu, kelompok-kelompok buruh merasa frustrasi karena selalu gagal mengusung calon-calon mereka melalui Liberal Party – partai yang juga mengusung reformasi sosial. Pada tahun 1900, Kongres Serikat Buruh bekerja sama dengan Independent Labour Party guna membentuk Labour Representation Committee – nantinya menjadi Labour Party pada tahun 1906.

Bukan tidak mungkin, dengan mengilhami proses pendirian Labour Party di Inggris ini, politik buruh Indonesia bisa saja merasakan adanya agenda bersama, yakni bagaimana cara aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik di parlemen. Dalam hal ini, pembentukan partai buruh bisa saja bukan menjadi pilihan yang buruk.

Namun, meski ramai polemik RUU Ciptaker ini dapat menjadi momentum untuk membangun agenda bersama tersebut, kemungkinan akan berdirinya partai buruh di Indonesia dinilai akan mengalami berbagai hambatan. Lantas, apakah mungkin partai buruh dapat berdiri di negara kepulauan terbesar ini?

Politik Buruh di Indonesia

Sejumlah partai buruh sebenarnya telah berdiri di Indonesia di masa lampau. Namun, partai-partai politik berbasis buruh tersebut tampak tidak berhasil dan tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kancah politik.

Salah satu partai buruh yang pernah berdiri adalah Partai Buruh Indonesia (PBI) pada tahun 1945-1948. Menurut Bambang Sulistyo dalam tulisannya yang berjudul Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia, PBI akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena terinspirasi oleh Musso yang mengusulkan sebuah front bersama bagi perjuangan sosial.

Politik buruh yang dijalankan oleh PKI inipun mendapatkan hambatan ketika Musso memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada September 1948. Hal ini membuat PKI dan kelompok buruh mendapatkan backlash dari kalangan militer.

Setelah peristiwa yang diakibatkan oleh PKI tersebut, partai-partai golongan kiri – termasuk Partai Buruh Merdeka – akhirnya mengsonsolidasikan diri dan berfusi menjadi Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) yang menjadikan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh sentral. Partai Murba sendiri akhirnya dibekukan pada tahun 1965.

Kekalahan-kekalahan gerakan buruh di Indonesia ini tidak hanya terjadi pada era pemerintahan Soekarno. Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Labor in Indonesia menjelaskan bahwa gerakan buruh kerap mengalami kekalahan, baik pada era Hindia Belanda pada tahun 1926 maupun pada era pemerintahan Soeharto.

Winters melanjutkan bahwa gerakan buruh juga mengalami perpecahan pada era pemerintahan Soeharto dengan kehadiran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dianggap memiliki afiliasi yang dekat dengan pemerintah. Momentum Reformasi juga dinilai oleh Winters gagal diambil oleh kelompok-kelompok buruh untuk memajukan politik buruh di Indonesia.

Bisa jadi, kegagalan momentum politik buruh di Indonesia ini masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang politik buruhnya tidak memiliki pengaruh yang besar dan tetap terpinggirkan dalam perpolitikan.

Teri L. Caraway dan Michele Ford dalam bukunya yang berjudul Labor and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa gerakan buruh masih terfragmentasi dan terpecah. Selain itu, alih-alih membentuk partai politik atau menjalankan afiliasi dengan partai-partai politik besar, kelompok-kelompok buruh cenderung membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan pejabat-pejabat eksekutif yang terpilih – seperti ketika Prabowo Subianto menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Caraway dan Ford juga menyebutkan beberapa faktor yang membuat gerakan dan politik buruh lemah di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya partai politik yang secara kuat pro terhadap gerakan buruh, minimnya kemauan kelompok-kelompok buruh untuk berkoordinasi, dan banyak kelompok buruh yang enggan memobilisasi anggota-anggota untuk kepentingan elektoral.

Bukan tidak mungkin, terfragmentasinya kelompok-kelompok buruh ini menyebabkan partai buruh sulit tumbuh di Indonesia. Di sisi lain, partai buruh yang identik dengan politik kiri bisa saja mengalami penolakan dengan adanya sentimen terjadap komunisme dan PKI di masyarakat.

Bisa jadi, tidak terarahnya gerakan buruh di Indonesia ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan aktivis (activist knowledge) yang dimiliki. S.A. Hamed Hosseini dalam tulisannya yang berjudul Activist Knowledge menjelaskan bahwa pengetahuan ini merupakan dimensi gagasan dari sebuah gerakan – seperti proses-proses intelektual – dalam memahami, mengonseptualisasikan, menjelaskan, dan menganalisis pengalaman dan pengamalan praktik-pratik sosial.

Dalam hal ini, sebuah gerakan perlu memiliki proses transformasi kesadaran sosial dan pengetahuan akan gerakan mereka sendiri. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an, misalnya, banyak didorong oleh peran dan gagasan dari tokoh intelektual seperti Martin Luther King, Jr.

Bukan tidak mungkin, proses pembentukan knowledge yang sentral seperti ini belum dapat terbentuk dalam politik buruh Indonesia – untuk sementara ini. Mungkin, kehadiran polemik omnibus law kini bisa menjadi bagian dari proses intelektual bagi gerakan buruh.

Meski begitu, kemungkinan akan terbentuknya politik buruh yang lebih matang di masa mendatang ini belum pasti akan terjadi. Semua ini bergantung pada kemauan aktor-aktor buruh sendiri – entah bersedia membangun partai politik sendiri atau lebih memilih berkoordinasi dengan pejabat eksekutif tertentu. (A43)https://www.youtube.com/embed/216NRZd3HEk?feature=oembed

PinterPolitik.com

Publik baru-baru ini dihebohkan dengan berbagai bocoran draf rancangan undang-undang (RUU) yang bakal menjadi bagian dari rangkaian omnibus law yang tengah digadang-gadang oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Beberapa draf RUU yang dianggap kontroversial adalah RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan RUU Perpajakan.

Bagaimana tidak? Banyak pihak menilai bahwa RUU Cilaka akan merugikan kelompok buruh apabila disahkan. Selain itu, RUU tersebut juga dinilai memberikan kemampuan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau Presiden untuk memberikan sanksi administratif – bahkan hingga pemberhentian – bagi kepala-kepala daerah yang dianggap tidak menjalankan program strategis nasional.

Keluhan-keluhan publik ini sontak berujung pada beberapa demonstrasi. Soalnya nih, kabarnya, RUU Cilaka disebut-sebut dapat mempermudah masuknya modal asing yang dinilai dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok buruh. Waduh.

Tapi, tenang dulu, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, isu yang beredar itu merupakan kesalahpahaman. Menurut beliau, investasi asing hanyalah sebagian kecil yang dibahas dalam RUU itu.

Selain itu, draf-draf omnibus law yang beredar dikabarkan merupakan berita bohong atau hoaks. Katanya sih, peraturan besar itu masih dalam bahasan dan diskusi di pemerintahan.

View this post on Instagram

Berbagai elemen buruh berdemonstrasi terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 21, 2020 at 1:00am PST

Hmm, kalau soal kesalahan-kesalahan pemahaman ini, jadi ingat dengan gelombang demonstrasi yang terjadi pada September 2019 lalu. Kala itu, banyak pelajar, mahasiswa, dan elemen-elemen masyarakat lainnya menolak pengesahan beberapa RUU yang dianggap bermasalah, seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan rancangan-rancangan UU lainnya.

Katanya sih, para demonstran kala itu dianggap tidak memahami penuh isi rancangan-rancangan UU tersebut. Maka dari itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyalahkan para mahasiswa dan pelajar – serta aktris Dian Sastro – karena tidak membaca RUU terlebih dahulu.

Hmm, tapi, meski diminta membaca dulu, pemerintah juga nggak secara terbuka tuh menyediakan draf RUU yang terbaru tuh. Ya, mana bisa masyarakat paham kalau pemerintah sendiri ternyata minim sosialisasi dan transparansi atas draf-draf RUU itu.

Seharusnya nih, apa yang terjadi pada September 2019 lalu bisa menjadi pelajaran lah buat pemerintahan sekarang. Publik kan juga perlu tahu tuh perkembangan berbagai RUU yang akan mengatur dan memengaruhi kehidupan mereka.

Makanya tuh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga udah mengingatkan tuh kalau pemerintah perlu segera menyelesaikan dan mengirimkan draf resminya kepada DPR biar informasi yang simpang siur ini nggak ngebikin publik heboh dengan poin-poin RUU yang belum pasti.

Ya, ini nih yang jadi tugas pemerintah. Pemerintah seharusnya juga tidak hanya menyalahkan publik yang dianggap tidak paham sepenuhnya pokok-pokok rancangan aturan yang dimaksud – seperti Pak Yasonna pada tahun lalu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]anggal 1 Mei memang populer disebut sebagai Hari Buruh Internasional atau yang sering kita sebut May Day. Tanggal ini dijadikan pengingat oleh dunia internasional bahwa terdapat perjuangan besar kaum buruh dalam menuntut kesejahteraan, serta dampaknya yang mampu mengubah tatanan politik internasional.

Untuk menghormati hari tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional cuy. Keren ya Indonesia dalam menghormati perjuangan buruh.

Di balik glorifikasi hari buruh ini, tentu tau ya guys bagaimana sejarah panjang hari buruh muncul dan diakui.

Singkatnya, semuanya itu bermula dari para demonstran buruh yang menuntut haknya, sampai ada yang dihukum mati dan dipenjara hingga puluhan tahun. Penuh dengan perjuangan kan guys.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme
Share on X

Tapi, hari buruh yang baru diperingati beberapa hari lalu itu masih meninggalkan banyak cerita akibat  kericuhan di beberapa kota, seperti Bandung, Malang, Surabaya, Jakarta dan Makassar.

Ceritanya, terdapat sekumpulan massa yang memakai baju warna hitam yang dikatakan sengaja membuat keributan yang memicu terjadinya demonstrasi anarkis.

Akibat dari demo ricuh tersebut, kepolisian Kota Bandung misalnya, menagkap sebanyak 619 massa aksi. Wadaw, banyak banget ya yang ditangkap? Emang kenapa sih?

Gini gengs, menurut Kepolisian, katanya mereka yang ditangkap adalah massa aksi terselubung yang mempunyai pandangan berbeda dan tergabung dalam sebuah kelompok.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, kericuhan pada saat hari buruh di beberapa daerah dipicu oleh kelompok Anarcho Syndicalisme.

Kelompok tersebut, kata Tito, identik dengan aksi vandalisme dengan simbol huruf A. Kelompok itu juga bukan fenomena lokal, melainkan fenomena internasional yang sudah berkembang di luar negeri. Beh, ngeri juga ya ada kelompok semacam ini.

Nah, hal itulah yang membuat kericuhan terjadi dan kepolisian menangkap mereka. Hmm, tapi tau gak gengs, pasca penangkapan, cara perlakuan kepada massa tersebut agak gimana gitu.

Para demonstran yang ditangkap itu ditelanjangi, bahkan digunduli. Loh-loh, kok seperti ini ya cuy?

Apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia, menyampaikan aspirasi adalah sebuah hak dan bahkan juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Gimana kalau ternyata ada orang yang nggak bersalah dalam kelompok itu yang tau-taunya ikut digunduli kepalanya?

Di beberapa pemberitaan sempat disebut loh, ada yang tidak tau apa-apa, tidak melakukan vandalisme, tidak merusak fasilitas publik sama sekali, eh tapi ikutan ditangkap, dipukul, ditelanjangi dan digunduli. Wah kalau sudah seperti ini gimana cuy?

Beh, ini harus tetap jadi catatan. Jangan sampai penegakan hukum malah mengabaikan banyak hal lainnya, misalnya HAM. Kalau yang digunduli itu para koruptor aja gimana pak? Itu kayaknya lebih cocok deh, soalnya mereka bukan merusak fasilitas umum, tapi merusak hidup banyak orang. Hadeh. (F46)